Xcloud.id

Tag: Dony Oskaria

  • Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN – Page 3

    Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukkan ini dilakukan usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Penunjukkan ini tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025. Surat ini diteken Mensesneg Prasetyo Hadi pada 17 September 2025. Surat ini ditujukan kepada Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Penunjukan Dony Oskaria jadi Plt Menteri BUMN juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Pertimbangan lainnya, penunjukkan ini untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa Bapak Presiden menunjuk Saudara (Dony Oskaria) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Menteri Badan Usaha Milik Negara,” tulis Prasetyo Hadi dalam salinan surat yang diterima Liputan6.com, Jumat (19/9/2025).

    Adapun, Plt Menteri BUMN akan dijabat Dony hingga Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN definitif. Seperti diketahui, Dony juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

  • Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Dony Oskaria ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Posisi tersebut kosong sejak ditinggal Erick Thohir yang digeser Prabowo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu.

    Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.

    “Atas petunjuk Pak Presiden dan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas Kementerian BUMN,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Alasan Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN

    Pertimbangan penunjukan Dony adalah karena posisinya yang dekat dengan BUMN. Selain jadi Wamen BUMN, Dony juga menjabat sebagai Chief Operational Officer (COO) BPI Danantara.

    “Beliau satu memang Wamen BUMN, kedua saat ini beliau menjadi COO di Danantara harapannya dengan pelaksana tugas diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses apa namanya pembenahan BUMN kita yang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan kementerian BUMN,” tegas Prasetyo.

    Prasetyo enggan menjawab ketika ditanya hingga kapan Dony jadi Plt Menteri BUMN. Yang jelas saat ini posisi strategis itu tak lagi kosong.

    Tonton juga video “Erick Thohir Jadi Menpora, Bagaimana Nasib Kementerian BUMN?” di sini:

    (hal/ara)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Kata Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron soal Kabar Kementerian BUMN Bakal Dihapus dan Ganti jadi Badan – Page 3

    Kata Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron soal Kabar Kementerian BUMN Bakal Dihapus dan Ganti jadi Badan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengaku mendengar isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) akan dihapus dan berganti menjadi Badan.

    Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pihaknya menunggu peraturan presiden (Perpres) jika kebijakan tersebut memang benar.

    “Kita tunggu saja perpresnya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut. Tetapi, untuk mengetahui kebenarannya, silakan ditanyakan kepada pemerintah,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    “Di Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang BUMN, masih tercantum nomenklaturnya sehingga mungkin saja bisa menjadi badan, diserahkanlah sepenuhnya kepada pemerintah,” sambung dia.

    Herman menyatakan, kebijakan yang diambil emerintah pasti ada urgensinya, ia menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto.

    “Bagi saya, apa pun yang diputuskan pemerintah terkait perubahan portofolio, pasti ada urgensinya. Karena domainnya Presiden, maka kami serahkan kepada pemerintah,” jelas Herman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ad Interim. Hal ini usai Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Menteri BUMN Ad Interim kemungkinan akan dijabat oleh salah satu dari Wakil Menteri BUMN.

    Ada tiga orang yang menjabat Wakil Menteri BUMN yakni, Dony Oskaria, Kartika Wiroatmojo, dan Aminuddin Ma’ruf.

    “Kemungkinan dari Wamen (wakil menteri),” kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 September 2025.

    Namun, dia mengatakan belum ada keputusan siapa Wamen BUMN akan yang menjabat Menteri BUMN Ad Interim.

    Prasetyo menyebut surat penunjukkan Menteri BUMN Ad Interim belum ditandatangani.

    “Belum, belum tanda tangan Ad Interimnya,” ujarnya.

     

    Ketua PSSI, Erick Thohir, resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dia menggantikan Dito Ariotedjo.

  • 10 Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora Nasional

    10 Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora Nasional

    Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pelantikan Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyisakan pertanyaan soal nasib posisi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Seusai pelantikan sebagai Menpora pada Rabu (17/9/2025) kemarin, Erick Thohir mengaku masih menjabat sebagai ketua PSSI meski ia sudah berstatus sebagai Menpora.
    Menurut dia, jabatan menteri bukan halangan untuk memimpin PSSI.
    “Hari ini iya (masih Ketum PSSI) karena kalau kita lihat sebelumnya kan saya, waktu menteri BUMN, statusnya juga sah,” ucap Erick, Rabu sore.
    Posisi Erick di ketua PSSI menjadi pertanyaan karena ada sejumlah praktik di mana pejabat Kemenpora tidak rangkap jabatan dengan federasi olahraga, termasuk PSSI.
    Contohnya, pada 2023 lalu, Zainudin Amali memilih mundur dari Menpora setelah terpilih sebagai wakil ketua PSSI.
    Mengenai hal tersebut, Erick menyerahkan posisinya sebagai ketua PSSI kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
    “Kita nunggu FIFA. Kita tunggu surat dari FIFA seperti apa, saya tidak mau mendahului, karena FIFA punya statuta dan aturan,” kata Erick.
    Dia juga mengungkapkan akan melaporkan soal perubahan jabatannya ini ke FIFA.
    “Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana,” ujar dia.
    Selain posisi ketua PSSI, kursi menteri BUMN yang ditinggal Erick Thohir juga menjadi pertanyaan.
    Pasalnya, pada 
    reshuffle
    kemarin, Presiden Prabowo Subianto tidak melantik menteri BUMN untuk menggantikan Erick Thohir.
    Erick enggan mengomentari hal tersebut dan menyerahkannya kepada Prabowo.
    “Oh itu hak prerogatif Presiden (Prabowo),” kata dia.
    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, posisi Menteri BUMN akan diisi oleh Wakil Menteri BUMN untuk menjadi pejabat ad interim.
    Saat ini ada tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
    Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan siapa yang bakal mengisi posisi itu.
    “Kemungkinan dari Wamen (BUMN). Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya,” ucap Prasetyo.
    Prasetyo melanjutkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.
    Ia pun berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.
    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengen ya menuju kelas dunia,” kata Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

    “Kemungkinan dari wamen,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

    Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Untuk mengisi kekosongan sementara, kata Prasetyo, kemungkinan pelaksana tugas akan dijabat salah satu wamen BUMN aktif saat ini.

    Saat ini, terdapat tiga wamen BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

    Prasetyo menambahkan belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena penetapan ad interim masih menunggu tanda tangan resmi.

    Pemerintah juga menegaskan belum ada rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara, sementara proses pembenahan manajemen dan operasional BUMN tetap berjalan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ad interim usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Kemungkinan, kata dia, Menteri BUMN ad interim berasal dari Wakil Menteri BUMN.
    “Kemungkinan dari Wamen (BUMN),” kata Prasetyo, usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan tersebut.
    Sejauh ini, terdapat tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
    “Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya,” ucap Prasetyo.
    Prasetyo menuturkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.
    Ia berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.
    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga kita pengen ya menuju kelas dunia,” ujar Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Dito Ariotedjo yang di-reshuffle, pada Senin (8/9/2025) setelah posisi menteri ini kosong sejak sepekan lalu.
    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Pengganti Erick Thohir Jadi Menteri BUMN?

    Siapa Pengganti Erick Thohir Jadi Menteri BUMN?

    Jakarta –

    Erick Thohir digeser Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Artinya, posisi Menteri BUMN kini kosong.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memang belum akan langsung menunjuk pejabat definitif untuk menggantikan posisi Erick.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kemenpora,” ungkap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

    Kemungkinan, selepas Erick Thohir digeser, Menteri BUMN akan dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) ataupun Menteri Ad Interim. Namun, dia bilang sampai saat ini pemerintah belum menunjuk siapapun untuk menggantikan Erick di Kementerian BUMN.

    “Belum, belum. Belum ada tanda tangan ad interim-nya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo bilang, ada kemungkinan pengganti sementara Erick Thohir adalah pelaksana tugas dari posisi Wakil Menterinya. Ada tiga wakil menteri di Kementerian BUMN.

    “Kemungkinan dari Wamen,” ujar Prasetyo.

    Sebanyak tiga Wakil Menteri BUMN, antara lain Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria, dan Aminuddin Maruf. Sejauh ini, Dony juga menduduki pucuk kepemimpinan BPI Danantara sebagai Chief Operation Officer (COO) Danantara. Hanya Kartika dan Aminuddin yang masih fokus di Kementerian BUMN.

    (hal/ara)

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • BPI Danantara Tinjau Rencana Pembangunan Kampung Haji di Mekah

    BPI Danantara Tinjau Rencana Pembangunan Kampung Haji di Mekah

    Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meninjau rencana pembangunan Kampung Haji di Mekah.

    Dony menjelaskan, peninjauan langsung saat ini dilakukan oleh Chairman BPI Danantara Rosan Roeslani, yang sedang berada di Arab Saudi. Hal itu disampaikan usai dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Pak Rosan lagi ke sana,” kata Dony saat ditanya mengenai progres program tersebut.

    Menurutnya, tujuan utama peninjauan adalah memastikan lokasi yang tepat untuk pembangunan fasilitas tersebut.

    “Lokasi pastinya ya kan bagus ya buat kita kalau ada tamu haji. Ini salah satu program yang bagus biar ke depan jemaah haji kita lebih bagus fasilitasnya,” ujarnya.

    Dia menambahkan, program ini digadang menjadi salah satu unggulan dan diharapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

    Meski begitu, BPI Danantara belum merinci target penyelesaian maupun model kerja sama yang akan digunakan dalam pembangunan Kampung Haji. Namun, langkah awal peninjauan lokasi disebut menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia di masa mendatang.

    “Hari ini Pak Rosan lagi di Mekah untuk melihat lokasi yang akan kita tentukan. Nah ini program unggulan lah ya dan tentu diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dony.