Tag: Dony Ahmad Munir

  • Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
    Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
    Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Parta Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
    Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
    ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Suasana Muktamar X memang sudah memanas sejak Plt Ketua Umum PPP Mardiono membuka Muktamar, Sabtu sore.
    Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan lima tahun mendatang, dengan kubu Agus Suparmanto yang mendorong terjadinya perubahan. 
    Tensi di ruangan pun kian meninggi. Mardiono bahkan beberapa kali menghentikan pidatonya. Untuk mendinginkan suasana, pembawa acara bahkan sempat meminta kader melantunkan shalawat.
    Meski suasana memanas, pada malam harinya Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib muktamar, tetap digelar. 
    Di tengah jalannya sidang, gelombang interupsi terjadi karena pendukung  Agus Suparmanto tidak setujuh sidang dipimpin oleh Amir Uskara yang terindikasi menjadi Ketua Tim Pemenangan Mardiono. 
    Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP Rusman Yakub, dari kubu Agus Suparmanto mengatakan bahwa muktamirin meminta agar Amir Uskara diganti oleh Ketua dan Sekretaris SC. Namun, protes ini tak diindahkan Amir.
    “Pak Amir (kemudian) mengungkapkan kalimat yang menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” jelas Rusman.
    Usai pernyataan itu dilontarkan, situasi menjadi tidak kondusif dan Muktamar tidak bisa dilanjutkan.
    Para pimpinan sidang kemudian meninggalkan ruangan dan terjadi kekosongan.
    Padahal, semestinya pemilihan ketua umum baru digelar pada Minggu malam, setelah Sidang Paripurna II untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP 2020-2025 dan Sidang Paripurna III untuk mendengarkan pandangan umum DPW digelar. 
    Konferensi pers itu turut dihadiri Mardiono beserta 30 pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mendukungnya. 
    Mardiono mengungkapkan, agenda pemilihan ketua umum dipercepat karena situasi yang tidak kondusif. Ia kemudian menggunakan Pasal 11 AD/ART PPP yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dipercepat dalam kondisi darurat.
    “Diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    Di tengah konferensi pers yang berlangsung, pendukung Agus Suparmanto mendekat ke arah Mardiono dan kembali meneriakkan “Perubahan, perubahan”.
    Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono yang meminta mereka menghentikan perbuatannya karena dinilai mengganggu jalannya konferensi pers.
    Kericuhan pun kembali pecah. Kedua belah pihak pendukung terlibat perkelahian. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy sampai dievakuasi dari lokasi. 
    Pihak keamanan internal PPP berupaya meredam kericuhan, tetapi tak diindahkan. Bahkan, salah seorang kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bulan-bulanan massa.
    Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tak lepas dari amukan kader. 
    Saat situasi mereda, percekcokan kembali terjadi. Secara tiba-tiba kursi melayang dan membuat keributan kembali pecah.
    Di tengah suasana memanas, putra almarhum KH Maimoen Zubair, salah satu tokoh PPP, Taj Yasin Maimoen, meminta kader yang rusuh membaca shalawat Asyghill. 
    Tensi kader pun kembali mereda. Namun, setelah Yasin pergi, keributan kembali terjadi. 
    Akibat kerusuhan ini, tiga kader mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan.
    Sementara itu, di tengah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang ditinggalkan, muktamirin yang berada di lokasi menuntut agar sidang dilanjutkan dan mereka menunjuk sejumlah pengurus partai untuk menjadi pimpinan sidang yang baru.
    Secara bergantian, ada beberapa nama yang memimpin jalannya sidang paripurna Muktamar.
    Mereka adalah: Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
    Setelah menentukan majelis pimpinan sidang, Muktamar X PPP lanjut membahas sejumlah hal. Mulai dari teknis pelaksanaan Muktamar hingga hal lain yang bersinggungan dengan AD/ART partai.
    Mardiono yang sejak kericuhan pecah sudah meninggalkan ruang sidang sempat diminta untuk kembali ke lokasi Muktamar.
    Ia sempat ditelepon sebanyak tiga kali oleh Waketum PPP Musyafa. Namun, Mardiono tetap tidak hadir.
    Tanpa Mardiono, muktamirin melanjutkan sidang dan sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025.
    “Dalam sidang paripurna, pandangan umum tersebut, Ketua DPP seluruh Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025,” lanjut Rusman.
    Kemudian, sidang membahas dan mengubah AD/ART partai terkait dengan persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan AD/ART.
    Dalam sidang yang sama, perubahan AD/ART ini disetujui oleh semua peserta di ruangan. Lalu, peserta sidang juga menyepakati tata tertib pemilihan ketum dan ketua formatur.
    Usai aturan-aturan teknis ini disetujui, pendaftaran caketum PPP kembali dibuka. Pada tahap ini, hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Agus Suparmanto.
    Lalu, verifikasi pendaftaran dilakukan dan Agus Suparmanto dinyatakan sebagai calon tunggal.
    “Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama bapak Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” kata Rusman.
    Setelah nama Agus dinyatakan lolos verifikasi, pimpinan sidang kemudian meminta pendapat dari para peserta yang hadir.
    Seluruh DPW dan DPC yang hadir di lokasi menyepakati secara aklamasi dan memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    Rusman menegaskan, proses Muktamar X PPP berjalan lancar. Ia membantah pencalonan Agus melanggar AD/ART partai.
    “Hasil Muktamar X PPP melahirkan pimpinan baru, Ketum baru yaitu bapak Agus Suparmanto untuk menahkodai PPP lima tahun ke depan,” kata Rusman lagi.

    Rommy menilai, klaim Mardiono terpilih secara aklamasi tak berdasar. 
    Menurutnya, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
    ”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
    Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
    Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
    ”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
    Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
    ”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
    Sementara Qoyum menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
    ”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Angin Segar untuk Pelaku Wisata, "Study Tour" Jabar Jalan Lagi
                        Bandung

    2 Angin Segar untuk Pelaku Wisata, "Study Tour" Jabar Jalan Lagi Bandung

    Angin Segar untuk Pelaku Wisata, “Study Tour” Jabar Jalan Lagi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (
    Asita
    )
    Sumedang
    , Iyan Sofyan Hady, mengapresiasi kebijakan Bupati Sumedang
    Dony Ahmad Munir
    yang membuka kembali ruang bagi kegiatan
    wisata edukasi
    atau
    study tour
    di wilayah Jawa Barat.
    Meski tetap mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang melarang
    study tour
    , Bupati Sumedang memperbolehkan kegiatan tersebut selama masih berada di dalam provinsi dan tanpa paksaan dari sekolah.
    “Kebijakan Pak Bupati ini menjadi angin segar bagi kami para pelaku usaha pariwisata yang sempat mati suri selama berbulan-bulan,” kata Iyan kepada
    Kompas.com
    di Sumedang, Kamis (24/7/2025).
    Sebelumnya, Surat Edaran (SE) Bupati Sumedang hanya memperbolehkan
    study tour
    di dalam wilayah kabupaten.
    Hal ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku wisata, mengingat daerah lain seperti Kota Bandung, Bogor, Kabupaten Bogor, dan Bekasi tidak memberlakukan pembatasan serupa.
    “Tapi alhamdulillah, kami bersyukur mendengar pernyataan Pak Bupati yang menyampaikan bahwa kegiatan wisata di wilayah Jawa Barat kini diperbolehkan kembali. Ini memberikan secercah harapan bagi kami yang sudah lebih dari enam bulan tidak menjalankan usaha,” ujar Iyan.
    Menurut dia, keputusan itu mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata yang sangat terdampak pembatasan.
    Iyan juga berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumedang kembali diberi kelonggaran menggelar kegiatan
    meeting, incentive, convention, and exhibition
    (MICE), baik di dalam maupun luar daerah.
    Ia menilai, SK Gubernur Jawa Barat sebetulnya bersifat imbauan. Oleh karena itu, setiap daerah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
    “Semoga Pak Bupati bisa mengikuti jejak daerah lain yang berani mengambil kebijakan berbeda dari provinsi, demi kelangsungan hidup masyarakat, terutama para pelaku usaha jasa pariwisata,” kata Iyan.
    Terkait polemik
    study tour
    , Iyan menegaskan bahwa pelarangan bukanlah solusi. Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem, regulasi, dan pengawasan agar kegiatan tidak membebani orangtua siswa.
    “Selama ini, kami sudah menjalankan skema subsidi silang. Bagi siswa yang tidak mampu, kami gratiskan. Jadi sebenarnya ini tinggal soal komunikasi dan pengawasan saja,” ujarnya.
    Iyan menambahkan, sektor pariwisata lokal dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat jika dikelola secara bijak, terutama di tengah meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat.
    “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan keberpihakan Pak Bupati terhadap nasib pelaku pariwisata. Semoga juga Pak Gubernur Jabar ini memberi kelonggaran bahkan sampai mencabut SK terkait larangan
    study tour
    ini,” kata Iyan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang Bandung 29 Mei 2025

    Bupati Bakal Bahas Penerapan Jam Malam untuk Anak-anak di Sumedang
    Editor
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Semua orang berstatus pelajar di Jawa Barat akan dilarang keluar rumah di waktu malam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.
    Jikapun harus keluar, anak tersebut harus ada pendampingan dari orangtua.
    Aturan pembatasan
    jam malam
    bagi pelajar tersebut dicanangkan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Kebijakan ini harus diikuti oleh semua kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.
    Bupati Sumedang
    , Dony Ahmad Munir mengatakan, di Sumedang aturan itu juga akan diterapkan.
    Dony menyatakan dukungan atas program
    Jam Malam
    untuk pelajar itu.
    “Saya setuju dengan itu, dan kami akan jalankan sepenuh hati apa yang jadi istruksi Pak Gubernur,” kata Dony di Sumedang, Kamis (29/5/2025).
    Namun, terkait kapan dan bagaimana teknisnya, Dony mengatakan pemerintahannya masih akan membahasnya secara detail.
    “Nanti kita matangkan dulu instrumennya untuk memastikan semuanya berjalan, harus ada instrumen yang mengawal itu,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Sumedang Bakal Ikut Terapkan Jam Malam untuk Pelajar, Dony Ahmad Munir Masih Godok Pelaksanaannya
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 40 Siswa Jalani Pembinaan di Makodim 0610/Sumedang, Dedi Mulyadi: Bukan Pendidikan Militer – Halaman all

    40 Siswa Jalani Pembinaan di Makodim 0610/Sumedang, Dedi Mulyadi: Bukan Pendidikan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, sebanyak 40 siswa yang dibina di Makodim 0610/Sumedang bukan menjalani pendidikan militer.

    Menurut Dedi, pembinaan itu merupakan usaha untuk mengembalikan kedisiplinan siswa.

    Pasalnya, sejumlah metode diterapkan di dalam pembinaan tersebut, seperti tes psikologi dan kesehatan.

    “Yang punya metode bupati, ini pengelolaannya di bawah bupati dan Dandim, diawasi Danrem, Polri juga nanti mengawasi, bagaimana mereka menghilangkan kebiasaan berkendaraan di bawah umur dan gadget.” 

    “Ada tes psikologi, kesehatan, kecukupan gizi, dan lainnya sudah cukup. Ini menunjukkan kepada publik bahwa ini bukan pendidikan militer, tapi kedisiplinan agar siswa mau minum air putih, makan bergizi, mau berolahraga,” ujar Dedi di Makodim Sumedang, dilansir Tribun Jabar, Jumat (9/5/2025). 

    Selain di Sumedang, Dedi Mulyadi mengatakan, kegiatan ini terus menerus di sejumlah kabupaten/kota.

    Ia bahkan mengimbau supaya bupati dan wali kota tak gengsi untuk meniru hal serupa.

    “Terus, banyak, kemarin kan Cianjur, kemudian nanti Bekasi, Kota Bekasi, pokoknya semua daerah yang berkebutuhan.” 

    “Bupatinya jangan gengsi, nanti daerah lain sudah tertib, ini ribut geng motor,” ungkapnya.

    Harapan Orang Tua

    Orang tua berharap, anaknya yang dibina di Makodim Sumedang bisa menjadi disiplin.

    Sebagaimana diketahui, siswa SMP yang dikirim ke Makodim Sumedang merupakan mereka yang dikategorikan nakal.

    Susi (46), orang tua dua siswa SMPN 1 Cimanggung, H dan H, mengaku senang anaknya bisa masuk ke situ. 

    Saat para guru memintanya untuk menandatangani surat persetujuan, dirinya segera menandatanganinya. 

    “Bagus sekali untuk mendisiplinkan kembali anak-anak yang selama ini terdampak lingkungan dan digital.” 

    “Memengaruhi kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pulang dari sini disiplin lagi,” ucapnya, Jumat.

    Susi menyebut H dan H sering bolos sekolah, kecanduan game online, dan sering begadang.

    Menurutnya, ia dan sang suami sudah jengkel mendidik keduanya.

    Oleh sebab itu, ketika ada program siswa masuk Kodim, dirinya sangat senang. 

    “Enggak apa-apa di sini kan dididik, untuk membangun pribadi yang bagus. Jelas lah dengan suami sempat putus asa karena kewalahan, dibilangin susah, itu sudah nyandu sekali dengan main gim,” ucap Susi.

    Susi pun menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

    “Semoga sukses dengan programnya dan saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan anak-anak sukses di masa depan,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul ‘Bukan Pendidikan Militer’ kata Dedi Mulyadi soal 40 Siswa Jalani Pembinaan di Makodim 0610/Sumedang.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Kiki Andriana)

  • Pertama di RI, SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Buka Prodi Energi Terbarukan

    Pertama di RI, SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Buka Prodi Energi Terbarukan

    Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)  Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja ke SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungan ini bertujuan meresmikan sejumlah gedung baru serta meninjau inovasi teknologi karya siswa.

    Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati M Fajar Aldila. Mereka meninjau langsung berbagai teknologi energi terbarukan yang dikembangkan siswa, seperti panel surya, becak listrik, dan reaktor biodiesel yang mampu mengolah tanaman menjadi bahan bakar nabati.

    Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah peluncuran program keahlian baru di sekolah tersebut, yaitu Teknik Energi Terbarukan, yang disebut sebagai program pertama di Indonesia untuk tingkat SMK.

    “Program studi baru Teknik Energi Terbarukan ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus. Ini adalah program pertama di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang.

    Ia juga menginstruksikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengkaji penerapan program serupa di SMK lain di seluruh Indonesia, sebagai langkah konkret menghadapi tantangan energi dan lingkungan di masa depan.

    “Ini bisa menjadi solusi atas berbagai krisis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini,” tambahnya.

    Setelah meninjau teknologi terbarukan di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, Abdul Mu’ti melanjutkan kunjungan ke Gedung Negara Sumedang untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait pengembangan program pendidikan dasar dan menengah. 

  • Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    JABAR EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengikuti acara Panen Raya Padi Serentak yang dipimpin Pesiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).

    Kegiatan itu menjadi simbol percepatan swasembada pangan dan unjuk kinerja Kabinet Merah Putih.

    Didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta pejabat tinggi negara lainnya, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah menjajal mesin pemanen kombinasi (combine harvester).

    Panen raya melibatkan 157 kabupaten/kota di 14 provinsi sentra pertanian secara serentak di seluruh Indonesia.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian bangsa dalam sektor pangan, terutama di tengah tekanan global yang masih terasa. Ia menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah urat nadi kedaulatan bangsa.

    “Saya minta kita bekerja lebih keras lagi, supaya rakyat kita bisa menikmati protein dengan harga yang wajar. Dalam satu tahun, insyaallah kita bisa mencapainya,” ujar Presiden.

    Presiden juga memberikan penghormatan tinggi kepada para petani yang dianggapnya sebagai fondasi utama negara. Ia menyebut petani sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi Indonesia.

    “Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, dan tanpa pangan tidak ada NKRI,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyambut baik kegiatan panen serentak tersebut sebagai bentuk nyata sinergi nasional dalam membangun ketahanan pangan.

    Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumedang siap berkontribusi secara maksimal dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

    “Kami di Sumedang terus berkomitmen mendorong peningkatan produksi pertanian melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan akses pasar. Panen raya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ungkapnya.

    Melalui video conference Presiden juga berdialog langsung dengan gubernur dan petani dari berbagai daerah. Masukan terkait irigasi, pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan) seperti traktor dan mesin panen menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

  • Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir serius atasi persoalan banjir, penanganan digenjot tahun ini dengan tujuan warganya, terutama di wilayah Kecamatan Cimanggung, terbebas dari ancaman genangan air pada 2026 mendatang.

    Diketahui, langkah cepat untuk penanganan jangka pendek terkait banjir akibat luapan Sungai Cimande langsung digenjot Pemkab Sumedang, mulai dari pembersihan sampah, pengerukan hingga normalisasi sekira 3 kilometer.

    Pembersihan Sungai Cimande tersebut, dilakukan di Jembatan Pangsor, tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut, wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung yang dimulai sejak Minggu (16/3/2025) kemarin.

    “Yang jelas target saya tahun ini bisa tuntas persoalan banjir jangka pendek dan jangka menengah,” katanya saat ditemui Jabar Ekspres di Kantor Kecamatan Cimanggung belum lama ini.

    BACA JUGA:Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Dony menyampaikan, pengerukan dilakukan untuk mengatasi pendangkalan sungai, memastikan aliran air tetap lancar menuju hilir, serta mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sedimentasi.

    “Kita siagakan berbagai macam alat agar sedimentasi terkeruk dan air bisa mengalir dengan baik ke hilir,” bebernya.

    Dony menerangkan, dari hasil peninjauan menyisir Sungai Cimande, terdapat pipa-pipa pendistribusian air ke beberapa perusahaan, hal itu dinilai menjadi salah satu faktor pemicu banjir.

    Keberadaan pipa milik beberapa perusahaan di Sungai Cimande itu pun, cukup menyita perhatian dalam proses pembersihan dan pengerukan yang dilakukan di sekitar Jembatan Pangsor.

    Keberadaan infrastruktur pipa di badan sungai bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada perubahan aliran air dan sedimentasi di wilayah tersebut.

    BACA JUGA:Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Bagi 2.646 Korban Banjir di Sumedang

    Dony menjelaskan, terkait perizinan dan data pipa milik perusahaan yang berada di Sungai Cimande area Jembatan Pangsor, kewenangannya ada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kewenangannya ada di provinsi, nanti Sekda Jabar Pak Herman akan melakukan pengecekan dan pendataan,” jelasnya.

    Dony mengungkapkan, pembersihan sampah dan pengerukan Sungai Cimande merupakan langkah jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang pihaknya akan melakukan normalisasi serta reboisasi di bagian hulu.

  • Banjir Cimanggung, Pemda Sumedang Siapkan Posko Tanggap Darurat

    Banjir Cimanggung, Pemda Sumedang Siapkan Posko Tanggap Darurat

    JABAR EKSPRES – Banjir akibat luapan Sungai Cimande di Kecamatan Cimanggung harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.

    Hal itu dikatakan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam keterangannya, Sabtu (15/3)

    “Pemda Kabupaten Sumedang telah melakukan konsep dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang,” tutur Bupati.

    “Untuk jangka pendek, Pemda telah menyediakan Posko Tanggap Darurat di depan Puskesmas Sawahdadap Kecamatan Cimanggung, kemudian dibuatkan Dapur Umum dari Dinas Sosial yang sedang meluncur ke Kantor Kecamatan,” tutur Bupati.

    Langkah lainnya, lanjut Bupati, akan segera dilakukan pengerukan sedimentasi di bawah jembatan Pangsor.

    “Besok pengerukan akan menggunakan 1 unit backhoe spider, 1 unit backhoe, 3 dumptruck, dan melibatkan kurang lebih 200 personil,” ucapnya.

    Selanjutnya akan ada normalisasi Sungai Cimande sepanjang 3 kilometer dan perbaikan terhadap tanggul-tanggul yang jebol, “Semua ini akan dimulai besok juga,” tuturnya.

    Bupati juga menuturkan, dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan drainase dan penataan bantaran sungai sehingga tidak ada lagi alih fungsi lahan.

    “Kita akan melakukan reboisasi di daerah aliran sungai. Kami juga akan lakukan pelebaran sungai di titik-titik kritis yang sering meluap. Selain itu, pembersihan sampah di aliran sungai dan pembuatan regulasi ketat terkait pembuangan limbah,” ujarnya.

    Bupati menambahkan, optimalisasi sistem drainase harus dilakukan seperti pembangunan atau perbaikan drainase di daerah rawan banjir dan pengadaan sumur resapan di kawasan pemukiman.

    “Selanjutnya kita akan buat tanggul dan penguatan bantaran sungai dengan cara pemasangan bronjong di tepian sungai yang rawan longsor dan pembuatan tanggul penahan banjir di wilayah padat penduduk,” ucapnya.

    Yang tidak kalah penting dari itu semua adalah mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan waspada terhadap bencana.

    “Penting juga memberi edukasi kepada masyarakat agar peduli lingkungan dan siap siaga terhadap bahaya banjir dan penanganannya,” imbuhnya.

    Selain langkah jangka pendek, Bupati juga menyebutkan bahwa pihaknya menetapkan langkah jangka menengah dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut.

    “Caranya adalah dengan melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai, kemudian revitalisasi infrastruktur pengendali banjir, lalu revitalisasi tata ruang dan zonasi wilayah rawan banjir,” terangnya.

  • Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Selain itu, dari 27 kabupaten dan kota di
    Jabar
    , sebanyak 16 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 turut dilantik juga di Istana Negara Jakarta.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara dari Jabar yakni Gubernur dan Wakilnya serta 16 dari kabupaten dan kota.
    “Yang akan dilantik itu gubernur, dan dari 27 kabupaten dan kota minus 11 kabupaten dan kota yang sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut dia, pelantikan 11 kepala daerah lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah sidang gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 di MK selesai disidangkan.
    “Semuanya (dilantik) kecuali 11 kabupaten dan kota yang gugat ke MK,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sebanyak 270 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Adapun 16 pasangan kepala daerah di Jabar yang akan dilantik nanti yakni:
    Kabupaten Kuningan

    Dian Rahmat Yanuar-Tuti Andriani: 211.961 suara (38,24%)
    Kabupaten Garut

    Syakur Amin-Putri Karlina: 915.780 (66,31%)
    Kabupaten Ciamis

    Herdiat Sunarya-Yana Dana Putra: 589.695 suara (89,3%)
    Kabupaten Sumedang

    Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila: 313.117 suara (49,49%)
    Kabupaten Purwakarta

    Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin: 251.998 suara (48,48%)
    Kabupaten Majalengka

    Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan: 441.570 suara (59,8%)
    Kabupaten Karawang

    Aep Syaepuloh-Maslani: 669.674 suara (53,3%)
    Kabupaten Indramayu

    Lucky Hakim-Syaefudin: 602.286 suara (67,61%)
    Kabupaten Bekasi

    Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja: 666.494 suara (45,68%)
    Kota Tasikmalaya

    Viman Alfarizi-Dicky Candra: 193.225 suara (48,34%)
    Kota Sukabumi

    Ayep Zaki-Bobby Maulana: 78.257 suara (44,90%)
    Kota Cirebon

    Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati: 77.755 suara (50,3%)
    Kota Cimahi

    Ngatiyana-Adhitia Yudisthira: 121.108 suara (41,71%)
    Kota Bogor

    Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara (36,79%)
    Kota Banjar

    Sudarsono-Supriana: 40.646 suara (38,41%)
    Kota Bandung

    Muhammad Farhan-Erwin: 523.000 suara (44,64%)
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Namun, Wakil Presiden terpilih itu hanya dapat penghargaan kinerja Pemerintah Daerah di Hari Puncak Otonomo Daerah (Otodo).

    “Saya sampaikan penghargaan yang diberikan dalam bentuk Satyalancana pada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalancana tetapi dapat piagam penghargaan masuk kelompok kedua (Pemda) itu,” kata Tito, usai upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

    Tito menyampaikan alasan Gibran yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu absen hadir di event nasional ini karena bentrok dengan jadwal kegiatan yang padat.

    Usai dinyatakan terpilih menjadi Wapres, kata dia, Gibran banyak jadwal pertemuan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya menitipkan pesan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

    “Saya sangat memahami (agenda Gibran) sampai malam mungkin, sedang kita acaranya pagi jadi saya dapat informasi tidak dapat hadir karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tekah diberikan,” ujarnya.

    Sekedar diketahui 14 nama kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. BupatiSumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Walikota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Walikota Serang, H. Syafrudin.

    12. Walikota Bogor, Bima Arya.

    13.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

    14. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]