Tag: Donny Ermawan Taufanto

  • Kemenhan kerja sama dengan Turki untuk tingkatkan kekuatan maritim

    Kemenhan kerja sama dengan Turki untuk tingkatkan kekuatan maritim

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama dengan Turki dalam meningkatkan sertifikasi dan standar teknis kapal untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia.

    Kerja sama itu terjadi kala Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto bertemu Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Laksamana TNI (Purn) Marsetio dan perwakilan Türk Loydu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan Türk Loydu merupakan lembaga klasifikasi nasional Turki yang diakui secara internasional dalam sertifikasi kapal dan standar teknis.

    Sedangkan BKI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengklasifikasian dan standar kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

    Frega mengharapkan kerja sama antara BKI dan Türk Loydu dapat meningkatkan standar kualitas dari kapal patroli ataupun kapal tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut

    “Kedua pihak sepakat untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kapal TNI Angkatan Laut melalui kolaborasi antara BKI dan Türk Loydu,” kata Frega.

    Selain itu, kata Frega, kedua belah pihak juga membahas kerja sama dalam menggelar sesi pembelajaran untuk membahas soal regulasi kapal di dunia internasional.

    Dengan adanya kerja sama itu, diharapkan kualitas kapal perang (KRI) yang dimiliki TNI AL meningkat dan layak untuk dioperasikan.

    Tidak hanya itu, Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9
                    
                        30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
                        Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemhan dan KKP kolaborasi kembangkan Lanal Morotai dan Dermaga Wanam

    Kemhan dan KKP kolaborasi kembangkan Lanal Morotai dan Dermaga Wanam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi membangun Pangkalan TNI AL (Lanal) di Morotai, Maluku Utara, serta pemanfaatan Dermaga Wanam di Merauke, Papua.Selatan.

    Kerja sama itu dilakukan setelah pertemuan antara Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hendrawan di Jakarta, Rabu.

    Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat dikonfirmasi di Jakarta mengatakan, pengembangan lanal dan dermaga ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan laut serta meningkatkan aktivitas perekonomian.

    Frega menjelaskan pengembangan pangkalan TNI AL berguna untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam melakukan pengawasan wilayah laut.

    Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah terjadinya aksi penyelundupan ataupun tindak kriminal lainnya di wilayah laut.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengembangkan dermaga Wanam agar akses transportasi bisa digunakan dengan baik, sehingga roda perekonomian juga dapat berputar secara maksimal.

    “Kementerian Pertahanan menyatakan dukungannya terhadap pembangunan dermaga di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan pertahanan wilayah,” ujarnya.

    Dengan adanya upaya-upaya tersebut, Frega berharap pengawasan wilayah laut dan perekonomian di Morotai serta Wamena bisa semakin menguat.

    “Kolaborasi Kemhan dan KKP ini diharapkan membentuk ekosistem maritim yang tangguh guna mendukung stabilitas dan kesejahteraan nasional,” ujarFrega.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    Kekuatan sebuah bangsa tak hanya diukur dari jumlah alutsistanya, tapi juga dari cara bangsa itu merawat pengetahuan, teknologi, dan harga dirinya.

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 bukan sekadar pameran alutsista, melainkan penanda penting tentang bagaimana Indonesia menempatkan kekuatan pertahanan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan peran global.

    Saat Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto, dunia tengah menyaksikan dinamika geopolitik yang berubah cepat.

    Di tengah realitas global yang tidak selalu damai, Indo Defence hadir sebagai refleksi dari kesadaran kolektif bahwa kekuatan dan perdamaian tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang.

    Saat membuka Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran pada 11 Juni, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dengan lugas bahwa pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan.

    Ucapan ini bukan sekadar retorika dalam seremoni pembukaan, melainkan peringatan keras dari seorang pemimpin yang paham sejarah. Ia berpendapat sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau berinvestasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak.

    Pernyataan tersebut bukan bentuk militerisme. Sebaliknya, Prabowo justru mengingatkan bahwa tak ada bangsa waras yang menginginkan perang. Namun, kesiapsiagaan adalah wujud rasionalitas bernegara.

    Dunia modern dengan segala kemajuan sains dan teknologi membutuhkan perlindungan yang sepadan.

    Dalam lanskap itu, investasi di sektor pertahanan tak hanya tentang tank dan pesawat tempur, melainkan juga tentang cyber defense, sistem komando digital, hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman hibrida.

    Indo Defence 2025 membawa semangat itu secara nyata. Mengusung tema Defence Partnerships for Global Peace & Stability, ajang ini menghadirkan 1.180 peserta dari 42 negara.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsdya Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa forum ini bukan semata ajang bisnis militer. Semua tahu bahwa global stability dan peace itu sangat diharapkan. “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, ya nonsense kita bisa mendapatkan kesejahteraan,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pameran tersebut lebih dari urusan transaksi, melainkan sebuah diplomasi pertahanan dalam arti yang paling strategis.

    Berdampak luas

    Sejak diselenggarakan pertama kali pada 2004, Indo Defence berkembang menjadi ajang kelas dunia tanpa menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Kemhan: Pemerintah ciptakan perdamaian dunia lewat Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan pameran alat utama sistem senjata (alutsista) Indo Defence yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam ikut partisipasi menciptakan stabilitas keamanan perdamaian dunia.

    “Temanya adalah Defence Partnership for Global Peace and Stability. Memang tujuan kita adalah untuk peace and stability,” kata Donny kepada awak media di kantor kementerian pertahanan, Jakarta, Rabu.

    “Seperti halnya yang tertuang dalam hal ini alinea 4 UUD 1945, salah satunya adalah ikut terlibat dalam perdamaian dunia,” tambah Donny.

    Menurut Donny, acara Indo Defence dapat menciptakan stabilitas keamanan karena kegiatan bertaraf internasional ini dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan diplomasi dengan negara lain.

    Dengan adanya kerja sama militer melalui pembelian alutsista di acara tersebut, Donny yakin stabilitas keamanan di kawasan akan semakin mudah terbentuk.

    “Salah satu track dari diplomasi yang juga bisa mengelakkan bisnis dengan industri, tidak hanya government saja, media pun juga salah satu dari multi track diplomasi juga,” kata Donny.

    Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, Donny yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan kuat di bidang perekonomian.

    “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, suatu kawasan, ya non sense kita bisa mendapatkan kesejahteraan, ekonomi enggak akan berkembang,” jelas Donny.

    Tidak hanya menciptakan perdamaian, Donny mengatakan kegiatan ini juga dapat memberikan angin segar bagi industri pertahanan dalam negeri.

    Menurutnya, industri pertahanan dalam negeri dapat berkolaborasi dengan industri pertahanan asing sehingga produk yang ditawarkan jauh lebih menarik dan pangsa pasar pun bisa semakin meluas.

    Donny berharap kegiatan berskala internasional tersebut akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak baik bagi negara dan dunia.

    Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kerap digelar pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.

    Kegiatan Indo Defence sebelumnya direncanakan digelar pada November 2024. Rencana tersebut urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Presiden beri arahan kepada lulusan Unhan penggerak MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan secara langsung kepada lulusan Universitas Pertahanan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang menjadi penggerak program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia.

    Presiden, saat bertemu langsung dengan para SPPI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, memuji dedikasi para penggerak MBG itu.

    “Para SPPI dituntut untuk memastikan kelancaran dan kebersihan operasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjaga transparansi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Presiden Prabowo kepada para sarjana sebagaimana dikutip dari siaran resmi Presiden RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga menekankan pentingnya makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Presiden pun bertekad mempercepat pemerataan bagi 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.

    “Presiden juga mengapresiasi dedikasi para SPPI dalam menyukseskan program ini, serta menitipkan harapan agar mereka terus memberikan yang terbaik demi masa depan bangsa,” demikian isi siaran resmi Presiden RI.

    Di Kampus Universitas Pertahanan, Presiden memberikan arahan didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana. Dalam acara yang sama, ada pula Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Tidak hanya memberikan arahan secara langsung kepada SPPI di Kampus Unhan, Presiden juga menyapa dan mendengar laporan dari para SPPI yang saat ini telah bertugas dan tersebar di berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebanyak tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, enam juta orang pada periode April – Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Teknologi AI Mulai Diadaptasi untuk Industri Pertahanan, BRIN Ungkap Fakta Ini

    Teknologi AI Mulai Diadaptasi untuk Industri Pertahanan, BRIN Ungkap Fakta Ini

    Jakarta: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu teknologi kunci yang mulai diadposi di berbagai sektor industri, termasuk industri pertahanan.

    Maka dari itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut mengembangkan (AI) dalam mendorong industri strategis pertahanan nasional.

    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebutkan saat ini pihaknya sudah memulai tahap pemanfaatan AI.

    “AI memang menjadi salah satu fokus kami, dan salah satu aplikasinya di industri strategis. Untuk industri strategis itu biasanya membutuhkan instrumen yang mahal. Nah kami mengembangkan instrumen yang lebih murah tetapi bisa di-improve melalui pemakaian teknologi AI,” kata Tri Handoko dalam acara Temu Bisnis industri strategis pertahanan berbasis riset dan inovasi, Senin, 21 April 2025 di Graha Widya Bhakti, Serpong, Tangerang Selatan. 
     
    Potensi AI untuk sistem pertahanan negara

    Tri Handoko menambahkan pengembangan AI dalam industri pertahanan saat ini untuk kebutuhan teknologi telekomunikasi, pemetaaan, pemotretan, radar, dan sebagainya, termasuk teknologi penerbangan nirawak (drone). 
     

    “Penerbangan itu yang untuk pesawat nirawak atau drone dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai dengan yang besar, kemudian telekomunikasi,” sambungnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto juga sepakat kalau teknologi AI sudah saatnya untuk diadaptasi di sektor industri strategis termasuk industri pertahanan.

    “Kalau dari kami, industri pertahanan saat ini yang sangat dibutuhkan terkait dengan artificial intelligence itu sangat kita butuhkan, karena kemajuan saat ini di dunia internasional sangat cepat sekali. Kemudian, bidang pendukung itu juga elektronika sangat dibutuhkan sekali,” pungkas Donny.

    Seperti diberitakan sebelumnya, BRIN bersama Kemhan RI menggelar kegiatan temu bisnis industri strategis pertahanan berbasis riset dan inovasi. Kegiatan ini bertujuan sebagai sinergi lintas sektor bidang teknologi pertahanan yang dihadiri oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.

    Jakarta: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu teknologi kunci yang mulai diadposi di berbagai sektor industri, termasuk industri pertahanan.
     
    Maka dari itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut mengembangkan (AI) dalam mendorong industri strategis pertahanan nasional.
     
    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebutkan saat ini pihaknya sudah memulai tahap pemanfaatan AI.

    “AI memang menjadi salah satu fokus kami, dan salah satu aplikasinya di industri strategis. Untuk industri strategis itu biasanya membutuhkan instrumen yang mahal. Nah kami mengembangkan instrumen yang lebih murah tetapi bisa di-improve melalui pemakaian teknologi AI,” kata Tri Handoko dalam acara Temu Bisnis industri strategis pertahanan berbasis riset dan inovasi, Senin, 21 April 2025 di Graha Widya Bhakti, Serpong, Tangerang Selatan. 
     

    Potensi AI untuk sistem pertahanan negara

    Tri Handoko menambahkan pengembangan AI dalam industri pertahanan saat ini untuk kebutuhan teknologi telekomunikasi, pemetaaan, pemotretan, radar, dan sebagainya, termasuk teknologi penerbangan nirawak (drone). 
     

     
    “Penerbangan itu yang untuk pesawat nirawak atau drone dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai dengan yang besar, kemudian telekomunikasi,” sambungnya. 
     
    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto juga sepakat kalau teknologi AI sudah saatnya untuk diadaptasi di sektor industri strategis termasuk industri pertahanan.
     
    “Kalau dari kami, industri pertahanan saat ini yang sangat dibutuhkan terkait dengan artificial intelligence itu sangat kita butuhkan, karena kemajuan saat ini di dunia internasional sangat cepat sekali. Kemudian, bidang pendukung itu juga elektronika sangat dibutuhkan sekali,” pungkas Donny.
     
    Seperti diberitakan sebelumnya, BRIN bersama Kemhan RI menggelar kegiatan temu bisnis industri strategis pertahanan berbasis riset dan inovasi. Kegiatan ini bertujuan sebagai sinergi lintas sektor bidang teknologi pertahanan yang dihadiri oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)