Tag: Donald Trump

Wapres AS Ngaku Sangat Takut Trump Kembali ke Gedung Putih

Jakarta –

Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat Kamala Harris mengaku dirinya sangat takut bahwa Donald Trump akan memenangi pemilihan presiden dan kembali ke Gedung Putih. Dia pun mendesak Partai Demokrat untuk “melawan”.

Komentarnya ini dilontarkan setelah Trump meraih kemenangan pada hari Senin lalu dalam kaukus di Iowa, langkah pertama dalam perebutan nominasi calon presiden Partai Republik untuk menantang petahana Presiden Joe Biden pada pemilihan presiden November mendatang.

“Saya sangat takut, itulah sebabnya saya bepergian ke negara kita… kita semua harusnya takut,” kata Wapres AS itu kepada The View, sebuah acara bincang-bincang di jaringan ABC, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/1/2024).

Namun Harris yang berusia 59 tahun itu menambahkan: “Kita tidak lari dari sesuatu ketika kita takut, kita melawannya.”

Komentar Harris tersebut menanggapi pertanyaan tentang laporan bahwa mantan presiden Barack Obama prihatin dengan kampanye Biden, dan komentar mantan ibu negara Michelle Obama yang mengatakan dia “takut” jika Trump kembali terpilih.

Biden telah meningkatkan serangan langsung terhadap Trump baru-baru ini, dengan mengingatkan bahwa mantan presiden yang menghadapi 91 dakwaan pidana tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi AS.

Harris sendiri memiliki peran yang semakin menonjol dalam upayanya memobilisasi para pemilih kulit hitam, kaum perempuan dan kaum muda untuk pemilu penting tahun ini.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

18/01/2024 17:57
Mobil Tiba-tiba Tabrak Gerbang Gedung Putih, Pengemudi Ditangkap

Washington DC –

Otoritas Amerika Serikat (AS) menangkap seorang pengemudi setelah mobli yang dikemudikannya menabrak gerbang luar kompleks Gedung Putih. Penyelidikan terhadap insiden itu sedang berlangsung.

Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), Secret Service yang bertugas menjaga keamanan kantor kepresidenan melaporkan bahwa insiden itu terjadi pada Senin (8/1) petang, dengan sebuah mobil tiba-tiba menabrak gerbang luar kompleks kantor kepresidenan AS di Washington DC.

“Sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat, sebuah kendaraan menabrak gerbang luar kompleks Gedung Putih,” ucap juru bicara Secret Service AS Anthony Guglielmi dalam pernyataan via media sosial X.

“Pengemudinya telah ditahan dan kami sedang menyelidiki penyebab dan situasi seputar tabrakan itu,” imbuh Guglielmi.

Insiden ini terjadi di sisi timur laut kompleks Gedung Putih, dengan Guglielmi memperkirakan adanya “dampak lalu lintas” di ruas jalan 15th Street dan Pennsylvania Avenue.

Presiden Joe Biden kebetulan sedang berada di luar kota saat insiden itu terjadi.

Otoritas keamanan setempat tidak mengatakan apakah insiden itu murni kecelakaan lalu lintas atau disengaja dan dimaksudkan sebagai serangan.

Insiden serupa sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar pagar besi yang lebih tinggi dan lebih kokoh di sekeliling gedung ikonik tersebut.

Salah satu insiden terjadi tahun 2017 lalu, ketika seorang pria nekat memanjat pagar Gedung Putih dan berjalan-jalan di halamannya selama lebih dari 16 menit sebelum akhirnya ditangkap. Ketika insiden ini terjadi, Presiden Donald Trump yang saat itu menjabat sedang berada di dalam gedung Putih.

Insiden lainnya terjadi tahun 2014 ketika Barack Obama menjabat Presiden AS. Pada saat itu, seorang veteran Angkatan Darat AS yang gelisah melompati pagar Gedung Putih lalu berlari di halaman dan masuk ke dalam gedung sambil membawa pisau di sakunya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

09/01/2024 15:32
Resolusi Korut 2024: Satelit Mata-mata Baru hingga Tambah Nuklir

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un menyatakan negaranya akan meluncurkan tiga satelit mata-mata baru, membangun drone militer, dan meningkatkan persenjataan nuklir pada 2024.

Menurut dia, resolusi itu merupakan buah kebijakan Amerika Serikat (AS) yang membuat perang tidak dapat dihindari.

Kim Jong Un mengecam AS dalam pidato panjang yang mengakhiri lima hari pertemuan Partai Buruh Korea. Pertemuan ini sendiri dilakukan untuk menentukan tujuan ekonomi, militer dan kebijakan luar negeri Korea Utara pada 2024.

“Karena tindakan sembrono dari musuh-musuh untuk menyerang kita, sudah menjadi sebuah kepastian bahwa perang dapat pecah kapan saja di semenanjung Korea,” katanya, menurut kantor berita pemerintah KCNA.

Kim Jong Un memerintahkan militer untuk bersiap-siap “menenangkan seluruh wilayah Korea Selatan,” untuk menanggapi serangan apapun, termasuk dengan bom nuklir jika perlu.

Pidato Kim disampaikan menjelang tahun yang akan menjadi tahun yang sangat penting bagi pemilihan umum di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Para ahli memperkirakan Korea Utara akan mempertahankan kampanye tekanan militer untuk mencoba meningkatkan pengaruh di sekitar pemilihan presiden AS pada November.

Pasalnya, pemilihan tersebut dapat membawa kembali mantan Presiden Donald Trump, yang kerap bertukar ancaman dengan Kim Jong Un.

“Pyongyang mungkin sedang menunggu pemilihan presiden AS untuk melihat apakah provokasinya dapat dibeli oleh pemerintahan berikutnya,” kata Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Universitas Ewha Womans di Seoul, dikutip dari Reuters.

Sementara itu, Pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka terbuka untuk melakukan pembicaraan, tapi tetap memberlakukan sanksi baru karena Korea Utara terus melakukan uji coba rudal yang dilarang.

AS juga meningkatkan latihan dan mengerahkan lebih banyak aset militer seperti kapal selam bersenjata nuklir dan kapal induk besar di dekat semenanjung Korea.

Merespons hal tersebut, Kim Jong Un mengatakan dia tidak dapat mengabaikan kembalinya senjata-senjata tersebut. yang menurutnya telah mengubah Korea Selatan menjadi pangkalan militer dan persenjataan nuklir AS.

“Jika kita melihat lebih dekat pada tindakan militer konfrontatif oleh pasukan musuh …. kata ‘perang’ telah menjadi kenyataan yang realistis dan bukan konsep yang abstrak,” kata Kim.

Kim mengatakan ia tidak memiliki pilihan selain terus maju dengan ambisi nuklirnya dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan negara-negara lain yang menentang Amerika Serikat. Dalam hal ini, Korea Utara memiliki hubungan yang dekat dengan China dan Rusia.

Lebih lanjut, Kim mengatakan pada 2024 pihaknya akan melakukan pengembangan militer lebih lanjut, mulai dari memperkuat pasukan nuklir dan rudal, membangun drone tanpa awak, memperluas armada kapal selam, hingga mengembangkan kemampuan perang elektronik.

Selain itu, Korea Utara juga akan memiliki armada satelit mata-mata.

Pada November, negara ini sukses meluncurkan satelit mata-mata setelah sebelumnya dua kali melakukan percobaan. Tindakan tersebut meningkatkan ketegangan regional dan memicu sanksi baru dari AS, Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Pyongyang belum merilis gambar apa pun dari satelit baru tersebut, sehingga para analis dan pemerintah asing masih memperdebatkan kemampuannya.

(lmy/end)

01/01/2024 06:15
Pernyataan Korut soal Siap Perang Diduga untuk Pengaruhi Pemilu AS

Jakarta, CNN Indonesia —

Korea Utara (Korut) diperkirakan akan mempertahankan kampanye tekanan militernya untuk meningkatkan pengaruh jelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada November 2024, yang memungkinkan mantan presiden Donald Trump akan terpilih kembali.

“Pyongyang mungkin menunggu pemilu presiden AS untuk melihat provokasi apa yang bisa mereka lakukan pada pemerintahan (AS) berikutnya,” kata profesor studi internasional di Ewha Womans University, Leif-Eric Easley dilansir Reuters.

Korea Utara akan meluncurkan tiga satelit mata-mata baru, membuat drone militer hingga meningkatkan persenjataan nuklirnya pada tahun 2024 usai pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kebijakan Amerika Serikat (AS) membuat perang tidak dapat dihindari.

Kim Jong Un mengecam AS dalam pidatonya yang menetapkan tujuan kebijakan ekonomi, militer dan luar negeri Korut untuk tahun 2024. Pidato Kim Jong Un disampaikan menjelang gelaran pemilu di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

“Karena tindakan musuh yang sembrono untuk menyerang kami, sudah menjadi kenyataan bahwa perang bisa pecah kapan saja di semenanjung Korea,” kata Kim Jon Un menurut kantor berita negara KCNA yang dikutip Reuters.

Kim Jong Un memerintahkan militer bersiap untuk “menenangkan seluruh wilayah Korea Selatan,” termasuk menggunakan bom nuklir sebagai respons terhadap serangan apa pun.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan perundingan, namun akan memberlakukan sanksi baru ketika Korea Utara terus melanjutkan uji coba rudal. AS juga meningkatkan latihan dan mengerahkan lebih banyak aset militer seperti kapal selam bersenjata nuklir dan kapal induk besar di dekat Semenanjung Korea.

Kim Jong Un mengatakan tidak bisa mengabaikan ancaman tersebut. Terlebih ia menilai Korea Selatan telah diubah menjadi “pangkalan militer terdepan dan persenjataan nuklir” Amerika Serikat.

“Jika kita mencermati aksi militer konfrontatif yang dilakukan pasukan musuh…. kata ‘perang’ telah menjadi kenyataan realistis dan bukan konsep abstrak,” kata Kim Jong Un.

Kim Jong Un mengatakan tidak punya pilihan selain terus melanjutkan ambisi program nuklirnya dan menjalin hubungan lebih dalam dengan negara-negara lain yang menentang Amerika Serikat. Korea Utara memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok dan Rusia.

(rzr/wiw)

[Gambas:Video CNN]

01/01/2024 05:32
Ketika Perang di Ukraina Mengubah Jerman

Berlin –

Masyarakat Jerman harus mulai membiasakan diri dengan militerisasi kehidupan sehari-hari di tahun yang baru. Kalau dulu hampir tabu membahas kecanggihan teknologi persenjataan atau soal ekspor senjata, hal-hal seperti itu sekarang dianggap wajar, bahkan sudah menjadi keharusan. Para pakar pertahanan di Jerman meyakini itu, karena perang Ukraina telah mengubah pandangan Jerman tentang kekuatan militer dan aliansi pertahanan NATO.

Dulu, warga di Jerman menganggap hampir tidak mungkin akan terjadi perang di negara di dekatnya, apalagi kemungkinan serangan Rusia ke wilayah NATO. Namun sejak Rusia mencoba menginvasi Ukraina, kemungkinan itu sekarang dianggap bukan lagi sesuatu yang mustahil. Karena itu, para politisi dan pakar pertahanan mulai menginventarisasi lagi kapasitas militer dan sarana pendukungnya.

Hal ini dimulai misalnya dengan membenahi infrastruktur dan kondisi jalanan, kata ilmuwan politik Christian Mlling dalam sebuah wawancara dengan DW: “Kita mungkin harus memperbarui jalan, kita harus memperbarui jembatan.”

Karena banyak jalan dan jembatan di Jerman tidak dirancang untuk menahan beban tank atau panser besar dan kendaraan militer berat lainnya.

Christian Mlling mengepalai Pusat Keamanan dan Pertahanan di lembaga Komunitas Kebijakan Luar Negeri Jerman, DGAP. Dia baru-baru ini merilis analisis kapasitas pertahanan Jerman menghadapi skenario terburuk diserang oleh negara lain seperti Rusia.

Kesimpulannya: Jerman dan NATO hanya memiliki waktu lima tahun untuk memodernisasi infrastruktur pertahanannya. Jika tidak, keunggulan teknologi militer NATO yang selama ini diandalkan untuk mencegah niat Rusia menyerang tidak akan ada lagi.

Perubahan paradigma pertahanan setelah invasi Rusia ke Ukraina

Jadi publik di Jerman sekarang mulai terbiasa dengan diskusi-diskusi soal pertahanan, kekuatan militer dan pentingnya membangun teknologi persenjataan yang canggih.

“Pertahanan secara keseluruhan terutama adalah tentang memperkuat infrastruktur sipil di masa normal, sehingga mereka mampu bertahan jika terjadi perang,” jelas Christian Mlling.

Jadi, pembangunan jalan dan jembatan pun sekarang harus turut memperhitungkan relevansi pertahanan dan kemiliteran. Apakah misalnya jembatan yang dibangun bisa memiliki peran strategis dalam hal pertahanan.

Untuk memulihkan kemampuan dan kapasitas pertahanan negara, Jerman harus “menangguhkan peraturan tertentu untuk jangka waktu tertentu” dan fokus pada investasi pertahanan, sekaligus menghapus birokrasi yang berlebihan, dengan motto: “investasi naik, peraturan turun.”

Kontradiksi di masyarakat dan kalangan politik

Sejauh ini, Christian Mlling melihat masih ada kontradiksi di masyarakat dan kalangan politik Jerman. “Banyak orang tidak memahami, bahwa Anda tidak dapat menekan tombol, dan kemudian persenjataan serta tank-tank keesokan harinya langsung ada.”

Membangun kapasitas produksi seperti itu perlu waktu lama. Hingga saat ini, kebanyakan politisi beralasan, industri persenjataan perlu kembali didorong “demi membantu Ukraina”, katanya.

Padahal, produksi senjata juga dibutuhkan oleh Jerman sendiri dan negara-negara Eropa lain untuk mempertahankan diri, jika mereka diserang, dan “bukan karena Ukraina membutuhkannya, tetapi karena kami juga membutuhkannya.”

“Namun secara keseluruhan, produksi alat utama sistem pertahanan Jerman sampai saat ini belum meningkat secara signifikan,” kata analis DGAP Christian Mlling menambahkan.

“Saat ini kita hanya menambal kekurangan, tapi belum mulai membangun kapasitas produksi baru yang memungkinkan kita siap tepat waktu dengan pertahanan,” jelasnya seraya menunjuk pada tenggat waktu lima tahun yang disebut dalam analisis pertahanannya.

Jerman dan Eropa tidak bisa menggantungkan diri lagi kepada Amerika Serikat, apalagi kalau di AS sendiri terjadi perubahan politik, misalnya Donald Trump terpilih lagi sebagai presiden. Jerman dan Eropa harus siap menghadapi situasi itu, tegasnya.

(hp/as)

Lihat juga Video ‘Detik-detik Anggota Dewan di Ukraina Ledakkan Granat saat Rapat’:

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

28/12/2023 16:49
Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

Washington DC –

House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden AS Joe Biden. DPR AS saat ini didominasi oleh Partai Republik, sementara Biden berasal dari Demokrat.

Penyelidikan pemakzulan itu didorong oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter, yang kontroversial. Partai Demokrat telah mengecam tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (14/12/2023), Demokrat menyebut Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Biden sehingga membuatnya pantas untuk dimakzulkan. Penyelidikan pemakzulan itu sendiri resmi disahkan melalui pemungutan suara yang digelar oleh DPR AS pada Rabu (13/12) waktu setempat.

Hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan dan 212 anggota lainnya menolak penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Dengan hasil pemungutan suara yang meresmikan penyelidikan pemakzulan, maka DPR AS akan fokus menyelidiki apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan putranya.

Hunter (53) telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut. Gedung Putih juga menolak penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {

var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
adSlot.innerHTML = “;

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
.addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”;
ads[currentAdIndex]();
}

var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
} else {
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.1 });

function checkVisibility() {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
} else {
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
}

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) {
console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
return;
}
ads[currentAdIndex]();
observer.observe(adSlot);
});

var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
mutations.forEach(function (mutation) {
if (mutation.type === “childList”) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
});
});

mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun, penyelidikan pemakzulan bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024.

Biden sendiri sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan Donald Trump yang berasal dari Republik dalam Pemilu tahun depan. Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali oleh DPR, meski akhirnya diselamatkan oleh Senat. Trump juga tengah menghadapi empat persidangan kasus pidana.

Meski DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu. Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Namun, pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Republik untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama dan membantu melawan tuduhan dari Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.

Para anggota DPR AS dari Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017. Para anggota DPR AS dari Republik juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.

Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS. Namun, pihak Republik belum menunjukkan bukti Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.

Biden, dalam pernyataannya, telah mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.

“Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.

Upaya pemakzulan Biden sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat itu, Biden mengaku tetap santai dengan langkah Partai Republik.

“Saya bangun setiap hari… tidak fokus pada pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus menangani masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya kepada hadirin di sebuah acara penggalangan dana kampanye, dilansir AFP, Kamis (14/9/2023).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/12/2023 23:06
Putra Biden Didakwa Ngemplang Pajak Rp 21,7 Miliar!

California –

Dakwaan baru dijeratkan terhadap Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, oleh Departemen Kehakiman AS. Kali ini, Hunter didakwa gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta (Rp 21,7 miliar) selama empat tahun, padahal dia menghabiskan jutaan dolar untuk gaya hidup mewahnya.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/12/2023), dakwaan terbaru untuk Hunter ini diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada Kamis (7/12) waktu setempat. Putra Biden ini sebelumnya didakwa berbohong soal penggunaan narkoba saat membeli senjata api — dakwaan pidana pertama untuk anak Presiden AS yang menjabat.

Dalam rentetan dakwaan terbaru yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat California, pekan ini, Hunter yang berusia 53 tahun ini telah didakwa atas tiga pelanggaran pidana berat dan enam pelanggaran pajak ringan. Dia terancam hukuman 17 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Departemen Kehakiman AS menyatakan penyelidikan terhadap Hunter masih berlangsung.

“Terdakwa (Hunter-red) terlibat dalam skema empat tahun untuk tidak membayar pajak federal yang dihitung sendiri setidaknya sebesar US$ 1,4 juta yang harus dia bayarkan untuk tahun pajak 2016 hingga tahun 2019,” demikian bunyi penggalan dokumen dakwaan terhadap Hunter.

Disebutkan juga dalam dokumen dakwaan tersebut bahwa Hunter malah menghabiskan sejumlah besar uang “untuk obat-obatan, penghibur dan pacar, hotel mewah dan properti sewaan, mobil-mobil eksotis, pakaian, dan barang-barang pribadi lainnya”. Uang sebesar US$ 70.000 (Rp 1 miliar) digunakannya untuk rehabilitasi narkoba.

Pengacara Hunter, Abbe Lowell, dalam pernyataannya menegaskan kliennya telah melunasi pajaknya. Lowell justru menuduh jaksa khusus AS, David Weiss, yang memimpin penyelidikan terhadap Hunter, telah mengingkari perjanjian sebelumnya.

Lihat juga Video: Lima Senator Meminta Biden untuk Berlakukan Larangan ke China

Weiss ditunjuk menjadi jaksa Delaware oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan ditetapkan sebagai jaksa khusus oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada Agustus lalu.

“Jika nama belakang Hunter bukan Biden, dakwaan di Delaware, dan sekarang di California, tidak akan pernah diajukan,” sebutnya.

Gedung Putih menolak untuk berkomentar atas dakwaan tersebut.

Belum diketahui secara jelas kapan Hunter akan hadir dalam persidangan kasusnya ini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/12/2023 15:22
VIDEO: Biden soal Pilpres AS: Jika Trump Nyapres Lagi, Saya Juga Harus

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa ia harus mencalonkan di Pemilu AS jika Donald Trump kembali mencalonkan diri.

Pernyataan Biden muncul ketika para pemilih setia Partai Demokrat menyatakan kekhawatirannya mengenai usia presiden.

Selama kampanye presiden 2020, Biden sering mengungkit keputusannya untuk mencalonkan diri sebagian disebabkan oleh cara Trump menangani masalah sebagai Presiden.

06/12/2023 19:05
Joe Biden Bakal Maju Pilpres AS 2024 Jika Donald Trump Nyapres Lagi

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan berlaga di Pilpres 2024 jika lawan politiknya, Donald Trump, juga kembali maju menjadi calon presiden.

Ia mengaku siap kembali mencalonkan diri lantaran Trump dan Partai Republik berpotensi menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

“Saya kira demikian. Begini, jika dia mencalonkan diri, maka saya juga harus ikut maju pencalonan,” ungkap Joe Biden saat acara galang dana kampanye, seperti diberitakan Reuters pada Selasa (5/12).

Dalam kesempatan tersebut, Biden juga mengisyaratkan bahwa langkahnya pada Pilpres AS 2024 akan bergantung pada manuver Trump.

Ia menyatakan siap maju pencalonan lagi jika Trump benar-benar berlaga di Pilpres 2024. Namun, Biden juga mengaku tak yakin akan berlaga jika Trump mundur dari kontestasi pemilu AS tahun depan.

Presiden ke-46 AS itu lantas menegaskan tujuannya saat ini hanyalah mencegah Trump kembali menjadi pemimpin Amerika Serikat.

“Jika Trump tidak mencalonkan diri, saya tidak yakin saya akan mencalonkan diri,” ucap Biden. “Kita tidak bisa membiarkan dia menang.”

Meski demikian, rencana Biden kembali mencalonkan diri pada Pilpres AS 2024 menuai sorotan publik. Joe Biden dinilai sudah terlalu tua karena akan berusia 86 tahun jika menjadi presiden selama dua periode.

Kekhawatiran itu bahkan sudah dirasakan oleh para pemilih setia Partai Demokrat. Sebab, saat ini Biden sudah menjadi orang tertua yang pernah menjabat Presiden AS.

Posisi Biden juga semakin sulit, terutama di mata komunitas Arab-Amerika Serikat. Mereka menarik dukungan terhadap Biden lantaran sikapnya yang masih mendukung agresi Israel ke Gaza.

Sementara itu, Donald Trump sudah menyatakan akan mulai maju lagi dalam kampanye tahap awal Pilpres AS 2024. Presiden ke-45 Amerika Serikat itu bahkan sudah mulai berkampanye sejak awal 2023.

Trump kemudian rutin melakukan kampanye di banyak titik, mulai dari negara bagian Carolina Selatan sebagai titik pertama yang disambangi.

Peluang Donald Trump menjadi capres Partai Republik juga kian besar usai pendampingnya saat menjabat, Mike Pence, mundur dari bursa capres dari partai tersebut.

(frl/dna)

06/12/2023 18:31
Muslim AS Ogah Pilih Biden di Pilpres 2024 gegara Dukung Agresi Israel

Jakarta, CNN Indonesia —

Komunitas Muslim Amerika Serikat menyatakan enggan memilih Joe Biden dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan, usai pemerintahannya saat ini mendukung agresi Israel ke Gaza.

Mulai muncul tagar #AbandonBiden agar komunitas Arab-AS tak memilih Biden di pilpres tahun depan.

“Konferensi #AbandonBiden 2024 ini digelar dengan latar belakang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang dan keputusan untuk menarik dukungan ke Presiden Biden karena enggan menyerukan gencatan senjata dan melindungi orang-orang tak berdosa di Palestina dan Israel,” kata kelompok tersebut.

Kampanye penolakan Biden meluas di beberapa negara bagian AS. Di waktu yang bersamaan mereka menuntut Biden menyerukan gencatan senjata permanen. Aksi ini menyebar hingga Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida.

Penolakan mereka terhadap Biden bukan berarti mendukung pesaingnya di Pilpres, Donald Trump.

“Kami tak mendukung Trump,” ungkap Muslim Amerika.

Direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) cabang Minnesota Jaylani Hussein juga mengatakan mereka punya banyak pilihan.

“Kami bukan cuma punya dua pilihan. Kami punya banyak pilihan,” kata Hussein.

Komunitas Muslim di AS ini menganggap penolakan suara mereka ke Biden menjadi satu-satunya cara untuk bisa mengubah arah kebijakan AS.

AS selama ini memandang Israel berhak membela diri usai kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melakukan serangan dadakan di bagian selatan negara itu.

Sejumlah pejabat AS juga ogah menyerukan gencatan senjata permanen untuk menyelesaikan konflik Israel-Hamas.

Biden bahkan mengajukan gagasan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause di Gaza.

Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan senjata empat hari sejak 24 November dan diperpanjang hingga total kesepakatan ini menjadi enam hari.

Namun, sejumlah pihak menilai langkah itu tak cukup. Benar saja, selama gencatan senjata Israel masih menyerang Gaza.

Dukungan yang menurun dari komunitas Muslim di Negeri Paman Sam tercermin dari salah satu hasil survei baru-baru ini.

Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan dukungan Biden dari komunitas Arab-Amerika di AS hanya menjadi 17 persen.

Penurunan suara ini berdampak penting di negara bagian termasuk Michigan.

Menurut laporan Arab American Institute, Biden meraih suara hingga 5 persen dari warga Amerika keturunan Arab di Michigan. Dia juga menang dengan selisih 2,8 poin.

(isa/dna)

[Gambas:Video CNN]

04/12/2023 19:53