Tag: Donald Trump

  • Jelang Pilpres AS, Trump Tegaskan: Saya Bukan Nazi!

    Jelang Pilpres AS, Trump Tegaskan: Saya Bukan Nazi!

    Jakarta

    Calon presiden (capres) dari partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa ia “bukan seorang Nazi.” Hal ini disampaikan mantan presiden AS itu dalam kampanye di minggu terakhir menjelang pemilihan presiden AS yang akan berlangsung pada November mendatang, di mana ia akan bertarung melawan Wakil Presiden AS yang menjadi capres partai Demokrat, Kamala Harris.

    “Kalimat terbaru dari Kamala dan kampanyenya adalah bahwa setiap orang yang tidak memilihnya adalah seorang Nazi,” kata Trump dalam kampanye di Atlanta pada Senin (28/10) waktu setempat.

    “Saya bukan Nazi. Saya kebalikan dari Nazi,” ujar Trump, dilansir kantor berita AFP, Selasa (29/10/2024).

    Komentar tersebut disampaikan menyusul publikasi terbaru wawancara New York Times, di mana kepala staf Gedung Putih yang menjabat paling lama di bawah Trump, pensiunan jenderal John Kelly, mengatakan bahwa Trump sesuai dengan definisi seorang fasis.

    Kelly juga menyatakan Trump telah mengatakan bahwa “Hitler juga melakukan beberapa hal baik” dan bahwa dia “menginginkan jenderal-jenderal seperti yang dimiliki Adolf Hitler.”

    Sebelumnya, Trump juga menyerang Harris dalam sebuah kampanye di Madison Square Garden, New York City, pada hari Minggu (27/10) malam waktu setempat.

  • Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Melambat Jika Trump Menang Pilpres AS, Ini Penyebabnya

    Pertumbuhan Ekonomi Global Berisiko Melambat Jika Trump Menang Pilpres AS, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 5 November mendatang belum tentu akan menjadi nilai tambah bagi perekonomian dan pasar keuangan global.

    Chief Investment Officer perusahaan investasi milik negara Singapura, Temasek International, Rohit Sipahimalani menyebut pemerintahan Trump akan memperlambat pertumbuhan global yang pada akhirnya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    “Saya tahu kebijaksanaan dan konsensus konvensional adalah bahwa saat ini kepresidenan Trump lebih baik bagi pasar,” kata Sipahimalani dikutip dari Bloomberg dalam sebuah wawancara di Bloomberg Television, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, Sipahimalani juga mengutip harapan untuk pajak yang lebih rendah dan lebih banyak deregulasi. Namun, menurutnya, jika melihat ke tahun 2025, gambarannya tidak begitu jelas.

    Investor di seluruh dunia berada dalam kegelisahan menjelang pemilihan presiden AS minggu depan. Kemenangan Trump akan lebih menguntungkan bagi investor yang memegang saham dan Bitcoin dibandingkan lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris, menurut survei terbaru Bloomberg Markets Live Pulse.

    Sipahimalani mengatakan, meskipun kemenangan Harris akan bermanfaat bagi negara-negara berkembang, hal sebaliknya mungkin terjadi jika kemenangan Trump. Dia mengatakan, kemenangan Trump mungkin akan berarti dolar lebih kuat dan suku bunga lebih tinggi dibandingkan pada pemerintahan Harris.

    “Tarif akan menciptakan ketidakpastian, yang tidak pernah baik untuk investasi dan sebenarnya menurut saya hal ini akan berdampak negatif tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga di seluruh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini akan “berdampak pada pertumbuhan global.”

    Temasek adalah salah satu perusahaan investasi milik negara terbesar di dunia dengan nilai portofolio bersih sebesar S$389 miliar atau US$294 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini telah memulai perubahan besar dalam strateginya, dengan mengerahkan lebih banyak modal di AS.

    Baru-baru ini, Temasek juga mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar US$30 miliar selama setengah dekade ke depan. Meski begitu, Sipahimalani memperkirakan pasar akan lebih bergejolak pada tahun 2025 dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Dia mengatakan bahwa pasar terlalu meremehkan risiko ekor atau tail risk, atau peristiwa yang memiliki peluang lebih kecil untuk terjadi namun jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar. 

    Menurutnya, perlambatan pertumbuhan global juga akan berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di AS mengingat 25% pendapatan perusahaan-perusahaan S&P 500 berasal dari luar negeri.

    Terkait China, Sipahimalani mengulangi komentarnya sebelumnya bahwa cara otoritas China menerapkan stimulus fiskal jauh lebih penting daripada jumlah uang tunai yang akan dibelanjakan.

    Sipamihalani menuturkan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, hal tersebut perlu diulang beberapa kali sebelum dapat diterapkan dengan benar, seraya mengutip pertanyaan mengenai kesediaan pejabat untuk mengambil risiko dan masalah struktural lainnya. 

    “Satu tahun ke depan akan penuh tantangan dan ini akan menjadi pasar perdagangan,” ujarnya.

  • Video: Waduh, Iran Bongkar Email Donald Trump Jelang Pilpres AS

    Video: Waduh, Iran Bongkar Email Donald Trump Jelang Pilpres AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat kembali diguncang isu peretasan terkait pemilu. Kelompok hacker yang diduga berasal dari Iran dilaporkan telah membobol email tim kampanye mantan Presiden Donald Trump. Peretasan ini menjadi salah satu upaya campur tangan Iran dalam pemilu AS 2024.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit di CNBC Indonesia (Selasa, 29/10/2024) berikut ini.

  • Top 3 Tekno: Hacker China Incar Ponsel Donald Trump hingga Bocoran iPhone SE 4 – Page 3

    Top 3 Tekno: Hacker China Incar Ponsel Donald Trump hingga Bocoran iPhone SE 4 – Page 3

    Instagram kembali jadi perbincangan setelah Head of Instagram dan Threads, Adam Mosseri, mengungkapkan bahwa kualitas video di platform ini bisa dipengaruhi oleh popularitasnya.

    Dikutip dari Tech Crunch, Senin (28/10/2024), dalam unggahannya di Threads, Mosseri menjelaskan video Instagram yang populer akan ditampilkan dengan kualitas lebih tinggi, sedangkan video yang kurang menarik penonton akan disajikan dengan kualitas lebih rendah.

    Alasan di Balik Kebijakan Ini

    Mosseri mengatakan, Instagram selalu berupaya menampilkan video dengan kualitas terbaik. Namun, jika sebuah video tidak mendapatkan banyak penonton dalam waktu singkat, platform milik Meta itu akan menurunkan kualitasnya.

    Hal ini dilakukan karena sebagian besar penayangan terjadi di awal masa video. Untuk diketahui, ini sebenarnya bukan hal baru.

    Tahun lalu, Meta juga sudah menyebutkan, mereka menggunakan konfigurasi encoding berbeda berdasarkan tingkat popularitas konten. Meski begitu, kebijakan ini kembali jadi sorotan setelah Mosseri memaparkan detailnya di Threads.

    Baca selengkapnya di sini 

  • Bill Gates Coblos Siapa di Pilpres AS 2024, Akhirnya Terjawab

    Bill Gates Coblos Siapa di Pilpres AS 2024, Akhirnya Terjawab

    Jakarta

    Jika Elon Musk mendukung Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat yang sebentar lagi digelar, siapa yang didukung oleh Bill Gates? Jawabannya ternyata Kamala Harris yang menjadi lawan Trump.

    Pendiri Microsoft itu telah menyumbangkan USD 50 juta atau sekitar Rp 786 miliar untuk kampanye Harris. Sumbangan tersebut seharusnya bersifat pribadi, tapi ia menguaknya ke New York Times, meski belum mendukung wakil presiden tersebut secara terbuka.

    “Saya mendukung kandidat yang menunjukkan komitmen jelas untuk meningkatkan perawatan kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan memerangi perubahan iklim di AS dan di seluruh dunia,” kata Gates yang dikutip detikINET dari Independent, Selasa (28/10/2024).

    “Saya punya sejarah panjang bekerja dengan para pemimpin di seluruh spektrum politik, tapi pemilu ini berbeda, dengan signifikansi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang Amerika dan orang-orang yang paling rentan di seluruh dunia,” tambah dia.

    Gates, yang kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar USD 105 miliar menurut Forbes, saat ini merupakan orang terkaya ketiga belas di dunia. Ia kabarnya mengungkapkan kekhawatirannya jika Trump kembali menjabat. Di sisi lain, dia memuji pekerjaan pemerintahan Biden-Harris dalam mengatasi perubahan iklim.

    Organisasi filantropisnya, Bill & Melinda Gates Foundation, sangat khawatir tentang potensi gangguan terhadap program keluarga berencana dan kesehatan global jika Trump terpilih.

    Gates sejatinya lama lama berusaha untuk menempatkan dirinya di atas politik sehingga ia dapat memiliki kredibilitas dengan audiens dan pemerintahan Demokrat ataupun Republik.

    “Saya memilih tak berpartisipasi dalam donasi politik yang besar. Ada kalanya terasa menggoda melakukannya dan ada orang lain yang memilih untuk melakukannya, tetapi saya tidak ingin meraih megafon raksasa itu.” ” katanya pada akhir tahun 2019.

    Dalam wawancara sebelumnya, setelah Harris terjun ke dunia politik, miliarder itu mengatakan bahwa orang mungkin sudah menebak siapa yang didukungnya meskipun tetap menekankan ia bukan seorang yang berpengaruh secara politik.

    “Saya pikir sangat bagus memiliki seseorang yang lebih muda dan dapat memikirkan hal-hal seperti AI dan cara membentuknya dengan cara yang benar,” katanya saat itu.

    Sementara itu, Trump secara terbuka menerima dukungan dari orang terkaya di dunia, Elon Musk. Musk terang-terangan berbicara di kampanye Trump dan mempromosikan kandidat Partai Republik tersebut di platform media sosialnya, X.

    (fyk/fay)

  • Panas! Joe Biden Sindir Elon Musk Pekerja Ilegal di Amerika

    Panas! Joe Biden Sindir Elon Musk Pekerja Ilegal di Amerika

    Washington

    Elon Musk berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, karena orang terkaya di dunia itu mendukung Donald Trump di Pilpres AS mendatang. Nah, laporan bahwa Musk sempat bekerja ilegal di AS pun digoreng oleh Biden.

    Biden mengatakan Musk memulai kariernya di AS sebagai pekerja ilegal sebelum menjadi orang terkaya di dunia. Itu dilontarkannya pada acara kampanye Partai Demokrat yang berlangsung di Pittsburgh, Pennsylvania.

    “Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal saat dia berada di sini. Dia seharusnya berada di sekolah saat datang dengan visa pelajar. Dia tak berada di sekolah. Dia melanggar hukum. (Padahal) dia bicara tentang semua pekerja ilegal yang mendatangi kita,” cetusnya.

    Dia kemudian mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang memperbaiki masalah perbatasan. Jadi menurutnya, maraknya kedatangan imigran ke AS bukanlah kesalahan pemerintahannya.

    Elon Musk kampanye total untuk Trump di X dan juga pernah hadir dalam kampanye di dunia nyata. Dia bahkan juga membagikan hadiah lotere USD 1 juta kepada para pemilih terdaftar yang menandatangani petisi yang didistribusikan oleh kelompok pro Trump, America PAC.

    Komentar Biden tentang Musk itu menyusul laporan Washington Post yang melaporkan ia bekerja di AS tanpa visa di sekitar tahun 1995. Musk saat itu seharusnya sekolah pascasarjana di Stanford, namun ia tidak kuliah dan malah mendirikan startup bernama Zip2 bersama saudaranya.

    Seperti dilihat Senin (28/10/2024) Washington Post menulis investor di perusahaan pertama Musk itu khawatir tentang kemungkinan Musk kena deportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja. Zip2 dijual sekitar USD 300 juta tahun 1999, memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan Chairman Tesla dan juga untuk memulai SpaceX.

    Bisnis-bisnis tersebut mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia. Menurut Forbes, kekayaan bersih CEO Tesla saat ini sekitar USD 274 miliar. Pada akhir tahun 2022, Musk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian USD 44 miliar.

    Di platform yang namanya berubah jadi X tersebut, Musk berulang kali mengklaim longgarnya perbatasan AS dan maraknya imigran gelap merugikan Amerika Serikat. Ia juga membagikan klaim palsu bahwa warga negara non-AS memberikan suara dalam pemilihan umum AS untuk Partai Demokrat, teori konspirasi yang dilontarkan oleh kelompok konservatif.

    (fyk/fay)

  • H-8 Pilpres AS, Kamala Harris Unggul Tipis dari Donald Trump Versi Survei

    H-8 Pilpres AS, Kamala Harris Unggul Tipis dari Donald Trump Versi Survei

    Washington DC

    Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan digelar pada 5 November atau 8 hari lagi. Berdasarkan hasil survei popular vote, capres Demokrat Kamala Harris unggul tipis dari capres Republik Donald Trump.

    Dilansir BBC, CNN dan Al-Jazeera, Senin (28/10/2024), Harris masih unggul dari Trump untuk urusan popular vote atau suara dukungan dari pemilih secara nasional. Namun, popular vote bukan penentu dalam Pilpres AS.

    Pemenang Pilpres AS ditentukan lewat electoral college yang merupakan suara dari masing-masing negara bagian. Terdapat 538 suara electoral college yang tersebar di 50 negara bagian AS. Capres AS harus mendapat minimal 270 suara electoral college untuk menang Pilpres.

    Hasil Survei Terkini

    BBC melaporkan Harris unggul tipis atas Trump dalam rata-rata jajak pendapat nasional sejak memasuki pencapresan pada akhir Juli. Berdasarkan survei yang dirilis FiveThirtyEight yang dikutip via BBC, elektabilitas Harris berada di angka 48%, sementara Trump 47% per tanggal 28 Oktober 2024.

    Harris mengalami peningkatan dalam angka jajak pendapatnya dalam beberapa minggu pertama kampanyenya. Angka-angka tersebut relatif stabil hingga September, termasuk setelah debat antara kedua kandidat pada 10 September yang disaksikan oleh hampir 70 juta orang.

    Dalam beberapa hari terakhir, jarak suara Harris dan Trump semakin menyempit. Ada penurunan tren dukungan ke Harris, sementara terdapat tren kenaikan dukungan untuk Trump.

    BBC memberikan catatan bahwa jajak pendapat nasional merupakan panduan tentang seberapa populer seorang capres di seluruh negeri, namun belum tentu akurat untuk memprediksi hasil akhir Pilpres AS yang ditentukan sistem electoral college seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ada 50 negara bagian di AS yang sebagian besar hampir selalu memilih capres dari partai yang sama.

    Saat ini, jajak pendapat sangat ketat di tujuh negara bagian yang dianggap medan pertempuran dalam Pilpres AS 2024. Berdasarkan hasil survei FiveThirtyEight, BBC melaporkan tidak ada kandidat yang memiliki keunggulan jauh di daerah-daerah itu.

    Survei menunjukkan Trump unggul tipis di Arizona, Georgia, Nevada, dan North Carolina. Di tiga negara bagian lainnya – Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin – Harris telah memimpin sejak awal Agustus.

    Tetapi, Trump sekarang memiliki keunggulan yang sangat tipis di Pennsylvania. Ketiga negara bagian tersebut telah menjadi basis Demokrat sebelum Trump mengubah mereka menjadi basis Republik dalam perjalanannya untuk memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2016.

    Biden merebutnya kembali pada tahun 2020. Jika Harris dapat melakukan hal yang sama, maka dia akan berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Pilpres.

    Kondisi hampir mirip juga terlihat dalam survei CNN terbaru yang dilakukan oleh SSRS. Survei tersebut menunjukkan 47% pemilih potensial mendukung Harris dan 47% mendukung Trump.

    Jajak pendapat CNN juga menemukan persaingan yang ketat selama kampanye singkat antara Harris dan Trump. Pada bulan September, pemilih potensial terbagi 48% untuk Harris dan 47% untuk Trump, hampir sama dengan jajak pendapat terbaru.

    Al-Jazeera juga melaporkan hasil survei Pilpres AS yang dirilis oleh Emerson College Polling. Berdasarkan survei yang dirilis pada Sabtu (26/10), Harris dan Trump imbang pada masing-masing 49%.

    Survei yang dilakukan pada 23-24 Oktober itu menunjukkan persaingan yang lebih ketat dibandingkan minggu sebelumnya. Ini juga pertama kalinya Harris tidak unggul dari Trump sejak bulan Agustus.

    (haf/dhn)

  • Pengaruh Pemilu AS 2024: Rupiah Diprediksi Terus Tertekan

    Pengaruh Pemilu AS 2024: Rupiah Diprediksi Terus Tertekan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai dipengaruhi oleh kekhawatiran investor menjelang Pemilihan Presiden AS 2024. Hal ini disampaikan oleh analis mata uang, Lukman Leong, di Jakarta,

    “Rupiah diperkirakan akan terus melemah seiring dengan penguatan dolar AS, yang didorong oleh kecemasan investor terkait hasil Pilpres AS 2024,” kata Lukman sa, dikutip dari ANTARA.

    Menurutnya, kekhawatiran tersebut terkait dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan Donald Trump semakin mendekati keunggulan Kamala Harris. Berdasarkan data terbaru dari ABC News dan 538 pada Selasa (22/10), Harris memperoleh dukungan 48,2 persen, sementara Trump berada di angka 46,4 persen.

    Jika Trump berhasil memenangkan pemilihan, inflasi di AS diprediksi akan meningkat akibat kebijakan pajak dan tarif yang diterapkannya. “Kebijakan ini akan menyulitkan Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya.

    Di sisi lain, proyeksi pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh berkurangnya peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Survei terbaru menunjukkan pemotongan suku bunga hanya mencapai 50 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, dengan masing-masing penurunan sebesar 25 bps per bulan. Sebelumnya, pemangkasan suku bunga diperkirakan dapat mencapai 70 bps.

    “Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini diperkirakan berada di kisaran Rp15.600 hingga Rp15.700 per dolar AS,” tambah Lukman.

    Pada Kamis pagi, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah 14 poin atau 0,09 persen menjadi Rp15.640 per dolar AS, dari posisi sebelumnya di angka Rp15.627 per dolar AS. (*)

  • Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Jakarta

    Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

    Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

    Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

    Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

    Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

    Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

    Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

    Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

    PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

    Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

    Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

    Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

    Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

    Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

    Pekerjaan bagi banyak orang

    Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

    Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

    Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

    Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

    Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

    Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

    Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

    Selain itu, pada 1979, “1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%,” tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

    Migrasi mengubah ekonomi AS

    Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

    Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

    Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

    Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

    Inflasi tinggi menghantam AS

    Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

    Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

    Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

    Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Tiap Hari, Ini Syaratnya

    Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Tiap Hari, Ini Syaratnya

    Jakarta

    Elon Musk mendukung penuh Donald Trump kembali jadi Presiden Amerika Serikat, bahkan tak segan keluar banyak uang. Baru-baru ini, nakhoda Tesla dan SpaceX itu berjanji memberi USD 1 juta atau Rp 15,4 miliar tiap hari hingga Pilpres bulan November ke satu pemenang yang menandatangani petisinya yang mendukung Konstitusi AS.

    Dia membuktikannya langsung dengan memberikan cek USD 1 juta ke seorang peserta acara kampanye di Pennsylvania yang bertujuan untuk menggalang pendukung Donald Trump. Pemenangnya adalah seorang pria bernama John Dreher.

    “Ngomong-ngomong, John tak tahu (undian ini). Jadi, sama-sama,” kata pendiri Tesla itu sambil menyerahkan cek ke Dreher, dikutip detikINET dari CNBC. “Kami akan menghadiahkan USD 1 juta secara random ke orang yang menandatangani petisi, setiap hari, dari sekarang sampai Pemilu,” tambahnya.

    Itu adalah contoh terbaru Musk menggunakan kekayaannya yang luar biasa untuk memengaruhi pemilihan presiden yang ketat antara Trump dan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Menurut Forbes, harta Musk saat ini diestimasi USD 247,7 miliar.

    Musk mendirikan America PAC, organisasi aksi politik untuk mendukung kampanye presiden Trump. Kelompok itu membantu memobilisasi dan mendaftarkan pemilih di negara bagian penting. Ia mengatakan dengan hiperboila bahwa jika Harris menang, itu akan menjadi pemilu terakhir di AS.

    Ia juga menyebut dua upaya pembunuhan Trump membuktikan ia mengusik dan menjungkirbalikkan status quo dengan cara yang tidak akan dilakukan Harris. Menurutnya, itu sebabnya tidak ada yang mencoba membunuh Harris. “Membunuh boneka tidak ada gunanya,” kata Musk.

    Tanda tangan petisi memungkinkan America PAC mengumpulkan detail kontak lebih banyak calon pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara bagi Trump. Musk, yang oleh Forbes dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, sejauh ini telah menyumbang sedikitnya USD 75 juta ke America PAC.

    Akan tetapi bagi-bagi duit itu meresahkan pentolan Partai Demokrat. Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro mengatakan pemberian Musk sangat memprihatinkan dan bisa jadi melanggar hukum. Shapiro, seorang Demokrat, sebelumnya adalah jaksa agung.

    Rick Hasen, pakar pemilu di UCLA School of Law dan pengkritik Trump, menilai bahwa tindakan Musk jelas merupakan pembelian suara yang ilegal. Ia menyebut aturan Departemen Kehakiman menyebut bahwa tidak dibenarkan menawarkan hadiah lotre yang bertujuan untuk menambah pendaftaran suara.

    (fyk/fay)