Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Harga Emas Antam Stabil, 1 Gram Dipatok Rp 1.539.000 – Page 3

    Harga Emas Antam Stabil, 1 Gram Dipatok Rp 1.539.000 – Page 3

    Sebelumnya, pemilihan Presiden di AS kini tinggal beberapa hari lagi, dan saat investor memperdebatkan kandidat mana yang akan lebih baik untuk pasar keuangan, analis di JPMorgan condong ke hasil yang lebih baik untuk Bitcoin (BTC) dan emas dengan kemenangan Donald Trump.

    “Investor ritel tampaknya merangkul ‘perdagangan penurunan nilai’ dengan cara yang lebih kuat dengan membeli Bitcoin dan ETF emas,” tulis analis JPMorgan yang dipimpin oleh direktur pelaksana Nikolaos Panigirtzoglou, dikutip dari Kitco.com, Senin (4/11/2024).

    JPMorgan juga mencatat bahwa ETF emas telah menikmati arus masuk yang berkelanjutan, dengan investor ritel menjadi kekuatan pendorong karena partisipasi institusional dalam emas futures mengalami penurunan yang serupa.

    “Secara keseluruhan, sejauh kemenangan Trump menginspirasi investor ritel untuk tidak hanya membeli aset berisiko tetapi juga untuk lebih merangkul ‘perdagangan penurunan nilai’, mungkin ada kenaikan tambahan untuk harga Bitcoin dan emas dalam skenario kemenangan Trump,” ujar Panigirtzoglou.

    Menurut Nicky Shiels, Kepala Riset dan Strategi Logam di MKS PAMP, lintasan harga emas hingga akhir tahun cukup biner dan bergantung pada hasil pemilu (bahkan saat itu hasil kebijakan masih belum pasti), data AS, dan prospek Fed. Dengan kata lain, harga emas diprediksi mendekati USD2500 atau USD3000.

    “Sisi negatif bergantung pada posisi yang berlebihan, panjang yang terabaikan (produsen & penjualan skrap), data AS yang lebih baik dari yang diharapkan – dan dengan demikian Fed yang hawkish – yang dapat memberikan beberapa pukulan telak,” kata Shiels.

    “Kenaikan bergantung pada BAU (laju melambat setelah kemarin ke +USD 9/hari yang menunjukkan potensi USD 3000 dalam 30 hari) karena pasar mengharapkan & terus memperhitungkan hal yang tak terduga dengan USD 3K sebagai target psikologis dan struktur pasar,” tambahnya.

    Karena alasan ini, Shiels menyarankan agar investor emas tetap berhati-hati dalam membeli, karena akan ada pergerakan yang tidak stabil dan peluang taktis.   

  • Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Jakarta, Beritasatu.com– Pilpres AS pada Selasa (5/11/2024) berdampak pada pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu efek yang terasa adalah kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) di dalam negeri.

    “Dinamika pemilu di AS sering memengaruhi minat investor terhadap surat utang,” kata Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (3/10/2024).

    Pemilu AS yang diwarnai ketidakpastian menambah daya tarik SUN di mata investor global. Apabila Donald Trump menang – kandidat yang kurang disukai pasar karena kebijakan proteksionismenya – maka sentimen negatif terhadap ekonomi AS diprediksi meningkat. 

    “Kondisi ini dapat menguntungkan pasar surat utang Indonesia, khususnya dengan pemangkasan suku bunga yang memberi ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter domestik,” tambahnya.

    Pada pekan ini, Nasrudin memperkirakan imbal hasil SUN akan cenderung turun. Prediksi ini didasari pada ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) dalam pertemuan yang akan berlangsung pada 6-7 November. 

    “Langkah tersebut diyakini dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar Indonesia, setelah pada pekan lalu tercatat net sell asing mencapai Rp 3,95 triliun,” ujar dia.

    Faktor lain yang akan memengaruhi pasar SUN pekan ini adalah data pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Jika hasilnya menunjukkan pertumbuhan solid, sentimen positif diperkirakan menguat di kalangan investor.

    Nasrudin memperkirakan yield SUN 10 tahun akan berada dalam kisaran 6,5% hingga 6,9%. “Kecenderungannya akan bergerak sideways dengan potensi kenaikan sedikit ke level 6,77%, tidak jauh dari penutupan pekan sebelumnya yang berada di 6,79%,” jelasnya.

  • Kamala Harris Sudah Gunakan Hak Pilih di Pilpres AS

    Kamala Harris Sudah Gunakan Hak Pilih di Pilpres AS

    Jakarta –

    Wakil Presiden sekaligus Capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris mengatakan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Dia menyampaikan surat suara pemilihan sudah dikirim melalui pos ke negara bagian asalnya, California.

    Hal itu disampaikan Harris saat berkampanye di negara bagian Michigan pada Minggu (3/11/2024). Surat pemilihan sedang dalam perjalanan ke California.

    “Saya sebenarnya baru saja mengisi surat suara saya,” kata Harris kepada wartawan dilansir AFP, Senin (4/11/2024).

    “(Surat) sedang dalam perjalanan ke California,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan digelar pada 5 November 2024. Berdasarkan hasil survei, Capres yang diusung Partai Demokrat, Kamala Harris, unggul dari Capres yang diusung Partai Republik, Donald Trump di negara bagian, Iowa.

    Survei ini dilakukan oleh Des Moines Register/Mediacom yang dirilis pada Sabtu (2/11). Suara di negara bagian Iowa sebelumnya dimenangkan oleh Trump pada Pemilu tahun 2016 dan 2020.

    Survei menyebut suara pemilih perempuan bertanggung jawab atas perubahan haluan pemilih tersebut.

    Survei itu dilakukan terhadap 808 calon pemilih, yang dilakukan pada tanggal 28-31 Oktober. Hasil survei itu menunjukkan Harris mengungguli Trump dengan perolehan suara 47%, sementara Trump memperoleh 44% suara di Iowa.

    Margin of error berada dalam kisaran 3,4 persen. Survei ini menandai perubahan haluan dari survei yang dilakukan pada bulan September yang menempatkan Trump dengan keunggulan 4 poin di Iowa.

    Sementara itu, tim kampanye Trump merilis memo dari kepala survei dan kepala konsultan datanya yang menyebut survei Des Moines Register sebagai “a clear outlier” atau dalam istilah analisis data, nilai yang jelas-jelas berbeda dengan yang lain. Tim kampanye Trump mengatakan bahwa survei yang dilakukan Emerson College, yang juga dirilis pada hari Sabtu, lebih mencerminkan keadaan elektoral Iowa.

    Survei Emerson College Polling/RealClearDefense dilakukan terhadap sejumlah calon pemilih yang sama pada tanggal 1-2 November. Survei Emerson College Polling itu memiliki hasil yang sangat berbeda, hasilnya Trump mengungguli Harris dengan selisih 10 poin. Survei ini juga memiliki margin of error 3,4 persen.

    Hasil survei Emerson College menunjukkan Trump unggul jauh atas Harris di kalangan pria dan independen. Sementara Harris tampil baik di kalangan pemilih yang berusia di bawah 30 tahun.

    Secara nasional, Harris dan Trump terlihat terkunci dalam persaingan ketat untuk Gedung Putih, dengan pemungutan suara awal yang sedang berlangsung. Adapun hari Pemilihan jatuh pada hari Selasa (5/11).

    Siapa pun yang memenangkan Iowa akan mengumpulkan enam suara Electoral College. Total 270 dibutuhkan untuk merebut Gedung Putih. Kedua partai telah memusatkan upaya mereka selama hari-hari terakhir kampanye mereka di negara-negara bagian “medan pertempuran” seperti North Carolina, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin.

    (dek/dek)

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak terasa, pemilu presiden AS sudah semakin dekat, para investor pun sedang dalam mode waspada. Ini mengingat, hasil kebijakan ekonomi Kamala Harris dan Donald Trump yang kontras dapat berdampak signifikan terhadap pasar keuangan.

    Dengan keputusan-keputusan penting yang menyangkut tarif pajak, regulasi, kebijakan energi, dan perdagangan, potensi peningkatan volatilitas pasar tergantung pada siapa yang melenggang ke Gedung Putih dan seperti apa keseimbangan kekuatan baru di Kongres AS nantinya.

    Analis Keuangan Octa Broker, Kar Yong Ang membeberkan perbedaan visi ekonomi para kandidat dan kemungkinan skenario untuk reaksi pasar pasca-pemilu, yang menyediakan wawasan penting bagi trader untuk menavigasi lanskap keuangan yang tidak menentu ke depannya.

    Asal tahu saja, kurang dari seminggu menuju pemilu presiden AS, investor dan trader bersiap menghadapi potensi dampaknya pada pasar keuangan. Meskipun kedua kandidat (Kamala Harris dan Donald Trump) menyatakan ingin mencapai tujuan yang sama khususnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan basis manufaktur AS, namun pendekatan mereka terhadap kebijakan ekonomi sangatlah berbeda.

    Oleh sebab itu, respon pasar keuangan hampir pasti akan berbeda tergantung siapa yang akhirnya melenggang ke Gedung Putih. Tak hanya itu, penting juga memperhitungkan kemungkinan perubahan dalam dominasi kekuasaan di Capitol Hill, karena 33 dari 100 senator dan seluruh 435 delegasi di DPR juga akan mencalonkan diri kembali pada November ini.

    Foto: Pemilu Amerika Serikat (Dok Ist)

    “Di Octa Broker, kami memutuskan untuk menyampaikan pandangan kami tentang apa yang dapat diharapkan dari pemilu mendatang dan dampak apa yang mungkin terjadi pada pasar keuangan secara umum, juga emas dan dolar AS secara khusus,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

    Sebelum memaparkan kemungkinan skenarionya, berikut ini adalah rangkuman visi kebijakan ekonomi Wakil Presiden Kamala Harris, kandidat Partai Demokrat, dan mantan Presiden Donald Trump, kandidat Partai Republik, dan menggarisbawahi perbedaan utama mereka. Perlu diingat, pembahasan ini akan berfokus secara khusus pada kebijakan ekonomi kandidat yang diperkirakan akan memiliki dampak terbesar pada pasar keuangan dan memengaruhi trader rata-rata.

    Dengan demikian, fokus umumnya adalah pada kebijakan pajak, regulasi, kebijakan energi, kebijakan luar negeri, dan tarif. Artikel ini tidak akan membahas detail kebijakan lainnya, seperti hak aborsi, imigrasi, perumahan, dan kebijakan perawatan kesehatan.

    Perbandingan Kandidat

    Kebijakan pajak

    Harris secara umum mendukung pajak yang lebih tinggi, terutama bagi orang kaya. Ia mendukung usulan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan tertinggi menjadi 39,6% (dari 37%) dan memperkenalkan pajak minimum baru sebesar 25% pada individu dengan kekayaan bersih tinggi yang melebihi US$100 juta, termasuk pada keuntungan modal yang belum terealisasi. Ia juga mengusulkan kenaikan pajak keuntungan modal menjadi 28% (dari 20%) dan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28%.

    Penurunan pajak merupakan landasan platform ekonomi Donald Trump. Pada dasarnya ia mendukung penurunan pajak karena alasan ideologis, tetapi juga melihatnya sebagai cara untuk mendorong perusahaan manufaktur agar tetap berproduksi di dalam negeri dan tidak melakukan alih daya produksi ke negara lain. Ia berjanji akan menurunkan tarif pajak perusahaan menjadi 15% (dari 21%) untuk perusahaan yang berproduksi di Amerika Serikat. Trump juga ingin memperpanjang semua pemotongan pajak individu yang diterapkan pada tahun 2017, tetapi diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2025.

    Regulasi
    Harris bukanlah pelopor deregulasi. Ia menginginkan pengawasan yang lebih ketat pada industri perbankan dan kemungkinan akan mendukung persyaratan modal baru untuk bank-bank besar. Selain itu, Harris berjanji akan menerapkan ‘larangan pertama kalinya untuk peningkatan harga yang tidak wajar pada pangan dan bahan makanan’. Meskipun Harris memulai karier politiknya di Silicon Valley, ia kini menyerukan peraturan untuk mengatasi bahaya Artificial Intelligence (AI) dan menambah aturan privasi data. Ia tampak mendukung terciptanya pendekatan federal terhadap tata kelola AI.

    Karena alasan ideologis, Trump meyakini regulasi yang lebih ramping dan ingin memangkas birokrasi di bidang AI dan kripto. Partai Republik secara umum berjanji membela hak warga Amerika untuk menambang Bitcoin (BTC) dan mengelola aset digital secara mandiri. Selain itu, mereka menjanjikan kebebasan transaksi digital dari pengawasan dan kontrol pemerintah. Mereka juga berencana membatalkan perintah eksekutif Presiden Biden tentang AI, yang mereka yakini menghambat inovasi.

    Kebijakan energi

    Harris dipandang sebagai pendukung setia energi bersih dan terbarukan. Sebelumnya ia mengadvokasi ‘biaya polusi iklim’ dan mengusulkan penghapusan subsidi federal untuk bahan bakar fosil. Namun, ia telah berulang kali menyatakan tidak mendukung pelarangan rekahan hidraulik dan tetap mendukung ekstraksi minyak dan gas.

    Trump telah berjanji untuk membantu industri minyak dan gas dengan menyetujui jaringan pipa baru serta mengizinkan kembali perekahan hidraulik di tanah federal. Secara umum, Trump bukan merupakan penggemar berat energi terbarukan dan telah mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan penghentian keringanan pajak untuk pembelian kendaraan listrik.
    Kebijakan luar negeri

    Harris sejalan dengan presiden saat ini, Joe Biden. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina ‘selama diperlukan’ dan menyerukan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Harris mendukung kerja sama militer di dalam NATO dan memilih bekerja sama dengan Tiongkok dalam menghadapi tantangan internasional utama.

    Trump mempertahankan pendekatan yang cukup agresif terhadap Tiongkok. Ia menganggap Tiongkok sebagai pesaing strategis dan ingin mengurangi defisit perdagangan bilateral Amerika Serikat yang besar dengan negara tersebut. Trump adalah pendukung setia Israel dan telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Iran. Dia berkeinginan menjadi perantara kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dan sangat tidak mungkin melanjutkan pemberian bantuan militer untuk Ukraina.

    Perdagangan

    Harris mengatakan bahwa pakta perdagangan harus mencakup ketentuan yang melindungi pekerja Amerika dan lingkungan. Ia bukan penggemar tarif baru, tetapi menyarankan bahwa Amerika Serikat harus mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan Tiongkok.
    Trump condong ke arah proteksionisme. Ia secara tegas berjanji untuk ‘menghentikan alih daya produksi dan mengubah Amerika Serikat menjadi negara adikuasa manufaktur’. Ia telah menguraikan rencana untuk tarif luas sebesar 10% hingga 20% untuk hampir semua impor dan tarif sebesar 60% atau lebih untuk barang-barang yang berasal dari Tiongkok. Trump secara terbuka mengatakan bahwa ia akan merundingkan ulang kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara.

    “Ketika Anda bangun pada tanggal 6 November untuk mengecek hasil pemilu presiden AS, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, penting untuk disadari bahwa kemenangan kandidat yang mana pun akan sangat menentukan. Kedua, sangat penting juga untuk memastikan komposisi baru Badan Legislatif,” ujar Kar Yong Ang.

    Menurutnya, jika Harris atau Trump memenangkan suara nasional dengan mayoritas tipis atau Electoral College memberi hasil yang beragam dan tidak pasti, investor mungkin akan merasa gelisah dan volatilitas pasar akan meningkat.

    “Hasil yang bertentangan tidak baik untuk pasar, karena dapat memicu perselisihan di antara pihak-pihak dan menunda keputusan ekonomi penting dalam skenario terbaik dan menyebabkan keresahan sosial serta kekerasan dalam skenario terburuk,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan, komposisi DPR dan Senat sama pentingnya karena keduanya akan sangat menentukan keseimbangan kekuasaan dan arah undang-undang.

    Menurut simulasi ABC News, Partai Republik memenangi kendali Senat sebanyak 88 kali dari 100, yang berarti sangat tidak mungkin Partai Demokrat dapat menguasai majelis tinggi Kongres AS. Namun, jika menyangkut DPR, peluangnya adalah 50/50. Jadi, tampaknya masuk akal bila disimpulkan bahwa hanya ada empat skenario potensial dalam pemilu ini (lihat tabel di bawah).

    Skenario 1 dan 2

    Skenario 1 dan 2 mengasumsikan bahwa Kamala Harris yang menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, tetapi kekuasaan eksekutifnya sangat terbatas atau terbatas sebagian. Apabila Partai Republik menguasai DPR dan Senat, inisiatif kebijakan Harris akan diblokir atau diubah secara substansial.

    Secara keseluruhan, masa jabatan presiden Harris yang berhadapan dengan Kongres yang bermusuhan akan menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, hal yang tidak disukai para investor. Akibatnya, kinerja ekonomi akan buruk, saham akan turun, dan dolar akan melemah.

    “Pemerintah yang dilumpuhkan oleh disfungsi dan kebuntuan adalah skenario terburuk bagi ekonomi AS secara umum dan dolar AS secara khusus.’Kemungkinan kelumpuhan pemerintah dalam jangka panjang sangat tinggi dalam skenario ini. Pasar saham AS pasti akan terpukul,” kata dia.

    Inisiatif progresif Harris mengenai iklim dan lingkungan jelas akan terhambat, sementara kebijakan fiskal dan ekonomi akan menjadi pokok pertikaian utama, yang akan berujung pada kebuntuan besar dalam anggaran. Pada saat yang sama, masa kepresidenan Harris dapat mengakibatkan penurunan belanja pemerintah, yang akan berdampak pada deflasi, sehingga memicu Federal Reserve (Fed) untuk terus menurunkan suku bunga. Namun, itu juga akan berdampak negatif terhadap dolar AS dalam jangka panjang.

    Sebaliknya, pelemahan greenback mungkin berdampak positif pada komoditas, terutama emas, karena harganya akan lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Faktor bullish lain untuk komoditas secara umum dan emas, khususnya, adalah bahwa konflik di Eropa Timur kemungkinan akan berlarut-larut di bawah pemerintahan Harris, mengingat ia lebih mendukung penyediaan senjata daripada mendorong kesepakatan damai.

    “Secara keseluruhan, saya rasa masa kepresidenan Harris akan disambut dengan reaksi bearish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan mungkin berkinerja lebih baik, tetapi tetap akan menurun dalam jangka panjang karena Harris akan kesulitan mendorong agenda lingkungannya. Dolar AS hampir pasti akan sell-off, sementara euro dan yuan Tiongkok akan menguat,” jelasnya.

    Skenario 3 dan 4

    Skenario 3 dan 4 mengasumsikan bahwa Donald Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat, tetapi kekuasaan eksekutifnya akan dibatasi sebagian oleh DPR yang didominasi Demokrat atau, alternatifnya, ia berhasil meraih kemenangan besar dengan Partai Republik mengambil alih kendali penuh atas kedua dewan Kongres.

    Dalam kasus ini, investor kemungkinan akan bersorak (setidaknya dalam jangka pendek) karena Trump berjanji memangkas birokrasi dan menurunkan pajak. Indeks saham akan meningkat, dan dolar dapat menguat. Namun, tetap akan ada risiko jangka panjang yang terkait dengan kebijakan perdagangan Trump.

    “Ketakutan atas keberlanjutan utang AS tentu akan meningkat di bawah kepemimpinan Trump. Ia akan memperpanjang sekaligus memperbesar pemotongan pajak, yang pada dasarnya akan mengakibatkan pelonggaran kebijakan fiskal, dan pada akhirnya akan memaksa Fed untuk bersikap hawkish,” ungkap dia.

    Dia menambahkan, kemenangan telak Partai Republik tentunya merupakan skenario yang paling menguntungkan bagi dolar AS dalam jangka menengah. Pemotongan pajak yang bersifat inflasi akan meningkatkan perekonomian dan berpotensi memaksa Fed untuk menghentikan kampanye pemotongan suku bunga, yang akan mendukung dolar AS versus mata uang lainnya.

    Akan tetapi, defisit AS yang sangat besar kemungkinan akan terus meluas. Reuters memperkirakan bahwa rencana pemotongan pajak Donald Trump akan menambah sekitar $3,6 triliun hingga $6,6 triliun pada defisit federal selama satu dekade.

    Di satu sisi, pemotongan pajak dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi AS, yang seharusnya mendukung harga minyak, terutama mengingat Trump kemungkinan akan memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran.

    Di sisi lain, produksi minyak mentah dan gas alam AS dapat meningkat karena pemerintahan Trump kemungkinan akan mendukung perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi bahan bakar fosil.

    Kebijakan perdagangan diperkirakan tidak akan menjadi prioritas utama Trump, tetapi ia mungkin tetap memberlakukan tarif baru pada tahun 2025-2026. Pertama dan terutama, ini akan berdampak negatif pada Tiongkok dan mata uangnya, yuan.

    Pada saat yang sama, kemenangan Trump akan menjadi faktor pendorong utama bagi industri kripto secara umum dan mata uang digital secara khusus. Ia tidak merahasiakan dukungannya terhadap kripto dan bahkan menganjurkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional.

    Secara keseluruhan, Yong merasa masa kepresidenan Trump akan disambut dengan reaksi bullish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi, dan khususnya dalam hasil kemenangan telak. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan akan berkinerja buruk, bitcoin akan menguat, sementara euro dan yuan Tiongkok akan jatuh.

    “Namun, sebagian dari pasar telah memperhitungkan kemenangan Trump. Oleh karena itu, dalam skenario klasik ‘beli rumor, jual berita’, harga aset yang baru saja saya sebutkan di atas mungkin benar-benar turun segera setelah pemilu, tetapi kemungkinan akan tetap didukung pada tahun 2025,” tandas dia.

    (rah/rah)

  • Kamala Harris Unggul di lowa Versi Survei, Timses Trump Sebut Data Berbeda

    Kamala Harris Unggul di lowa Versi Survei, Timses Trump Sebut Data Berbeda

    Jakarta –

    Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan digelar pada 5 November 2024. Berdasarkan hasil survei, Capres yang diusung Partai Demokrat, Kamala Harris, unggul dari Capres yang diusung Partai Republik, Donald Trump di negara bagian, Iowa.

    Survei ini dilakukan oleh Des Moines Register/Mediacom yang dirilis pada Sabtu (2/11). Suara di negara bagian Iowa sebelumnya dimenangkan oleh Trump pada Pemilu tahun 2016 dan 2020.

    Survei menyebut suara pemilih perempuan bertanggung jawab atas perubahan haluan pemilih tersebut.

    “Survei tersebut menunjukkan bahwa perempuan –khususnya mereka yang lebih tua atau yang independen secara politik– mendorong perubahan haluan akhir-akhir ini ke arah Harris,” demikian dikutip dari rilis survei Des Moines Register, dilansir Reuters, Minggu (3/11/2024).

    Survei itu dilakukan terhadap 808 calon pemilih, yang dilakukan pada tanggal 28-31 Oktober. Hasil survei itu menunjukkan Harris mengungguli Trump dengan perolehan suara 47%, sementara Trump memperoleh 44% suara di Iowa.

    Margin of error berada dalam kisaran 3,4 persen. Survei ini menandai perubahan haluan dari survei yang dilakukan pada bulan September yang menempatkan Trump dengan keunggulan 4 poin di Iowa.

    Sementara itu, tim kampanye Trump merilis memo dari kepala survei dan kepala konsultan datanya yang menyebut survei Des Moines Register sebagai “a clear outlier” atau dalam istilah analisis data, nilai yang jelas-jelas berbeda dengan yang lain. Tim kampanye Trump mengatakan bahwa survei yang dilakukan Emerson College, yang juga dirilis pada hari Sabtu, lebih mencerminkan keadaan elektoral Iowa.

    Hasil survei Emerson College menunjukkan Trump unggul jauh atas Harris di kalangan pria dan independen. Sementara Harris tampil baik di kalangan pemilih yang berusia di bawah 30 tahun.

    Secara nasional, Harris dan Trump terlihat terkunci dalam persaingan ketat untuk Gedung Putih, dengan pemungutan suara awal yang sedang berlangsung. Adapun hari Pemilihan jatuh pada hari Selasa (5/11).

    Siapa pun yang memenangkan Iowa akan mengumpulkan enam suara Electoral College. Total 270 dibutuhkan untuk merebut Gedung Putih. Kedua partai telah memusatkan upaya mereka selama hari-hari terakhir kampanye mereka di negara-negara bagian “medan pertempuran” seperti North Carolina, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin.

    (yld/knv)

  • Spekulasi Alasan Elon Musk Mati-matian Dukung Donald Trump

    Spekulasi Alasan Elon Musk Mati-matian Dukung Donald Trump

    Jakarta –

    Donald Trump salah satu orang yang menentang keras soal kebijakan dan penggunaan mobil listrik. Di lain pihak, Elon Musk adalah CEO dari Tesla. Uniknya, Musk merupakan seseorang yang mendukung Donald Trump untuk maju menjadi presiden AS kembali, melawan Kamala Harris.

    Alih-alih jadi penghambat upaya Partai Republik untuk menghapus program yang mempromosikan mobil listrik, ahli berpendapat Musk dapat meraih keuntungan lain dengan mendukung Presiden ke-45 AS itu. Dia dapat menggunakan pengaruhnya untuk meringankan pengawasan regulasi terhadap teknologi mobil tanpa pengemudi Tesla atau untuk mempertahankan kredit udara bersih yang telah menambah miliaran dolar pada laba bersih Tesla.

    Pakar juga menekankan bahwa Musk harus memutuskan apakah akan memprioritaskan Tesla atau bisnisnya yang lain, seperti SpaceX. SpaceX sendiri menjadi andalan pemerintah federal untuk peluncuran roket. Intinya, ada banyak kepentingan bisnis Musk yang terkait dengan pemerintah.

    “Ia tidak akan mendukung Trump jika ia tidak merasa ada manfaat bagi dirinya dan perusahaannya. Jelas ia bertaruh karena suatu alasan,” kata Will Rhind, kepala eksekutif GraniteShares, sebuah perusahaan investasi yang menawarkan dana yang difokuskan pada Tesla.

    Saat dimintai komentar oleh NY Times, Tesla tidak menanggapi. Sementara itu, spekulasi mengapa Musk mendukung Trump sudah cukup banyak dibicarakan. Berikut ini beberapa kemungkinannya.

    1. Kredit polusi

    The Environmental Protection Agency and California mewajibkan produsen mobil untuk memenuhi standar polusi atau membeli kredit dari perusahaan seperti Tesla yang melampaui standar tersebut. Memperjuangkan kredit tersebut mungkin menjadi prioritas utama bagi Musk.

    Pada kuartal ketiga, Tesla memperoleh sampai USD 739 juta, atau sepertiga dari labanya, dari penjualan kredit udara bersih. Namun, banyak pihak yang berkepentingan ingin menghentikan kredit tersebut, tidak hanya dari Partai Republik tetapi juga produsen mobil lain yang tidak menjual cukup banyak mobil listrik untuk mematuhi standar polusi.

    2. Subsidi perakitan

    Tesla telah meraup miliaran dolar dari program federal yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada produsen yang membuat baterai dan kendaraan listrik. Subsidi tersebut dapat memangkas biaya produksi kendaraan hingga ratusan dolar. Tesla, yang membuat lebih banyak kendaraan listrik daripada produsen mobil lain, mungkin telah memperoleh lebih banyak keuntungan daripada produsen lain dari subsidi tersebut.

    Namun, regulator terkadang jadi penghalang. National Highway Traffic Safety Administration mengatakan bulan ini bahwa mereka sedang menyelidiki apakah sistem Tesla yang disebut sebagai ‘full self-driving (supervised)’ bertanggung jawab atas kasus empat tabrakan, termasuk kasus yang menewaskan seorang pejalan kaki.

    Musk diperkirakan akan menggunakan pengaruhnya di Gedung Putih untuk mengatasi hal ini.

    3. Mengubah pandangan Trump

    Sebagai pendukung Trump, Musk mungkin dapat ‘melunakkan’ penolakan Partai Republik terhadap kendaraan listrik. Survei menunjukkan bahwa Demokrat jauh lebih mungkin membeli mobil bertenaga baterai daripada Republik.

    Namun Mike Murphy, seorang aktivis politik Republik yang sudah lama menjabat dan merupakan kepala eksekutif EV Politics Project, tidak berpikir hal itu bakal mudah.

    “Elon menjadi sosok yang menonjol di dunia MAGA (Make America Great Again),” ujar Murphy. Namun, mengubah pandangan Partai Republik tentang kendaraan listrik, adalah ‘hal yang sangat sulit untuk dilakukan’.

    Terlepas dari spekulasi itu, Musk baru-baru ini mengaku memberi suara untuk Trump karena orang terkaya di dunia itu menilai usaha SpaceX menguasai Planet Mars sangat tergantung pada Trump.

    “Saya merasa lebih optimis tentang hal itu dengan Trump di Gedung Putih daripada tanpa Trump di Gedung Putih,” katanya yang dikutip detikINET dari Daily Mail.

    (ask/ask)

  • Panduan Sederhana Pilpres AS 2024, Bagaimana Mekanismenya?

    Panduan Sederhana Pilpres AS 2024, Bagaimana Mekanismenya?

    Jakarta –

    Jutaan warga Amerika Serikat akan menuju tempat pemungutan suara pada 5 November 2024 untuk memilih presiden AS berikutnya. Siapa pun yang terpilih sebagai penghuni Ruang Oval di Gedung Putih punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

    Sistem politik AS saat ini didominasi oleh dua partai. Jadi setiap presiden AS pada zaman modern berasal dari salah satu dari partai tersebut.

    Partai Demokrat adalah partai politik liberal. Agenda politiknya sebagian besar ditentukan oleh perjuangan memenuhi hak-hak sipil, jaring pengaman sosial yang luas, serta langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim.

    Partai ini adalah partai presiden petahana, Joe Biden, dan wakil presiden petahana, Kamala Harris.

    Adapun Partai Republik adalah partai politik konservatif di AS yang juga dikenal sebagai Grand Old Party (GOP).

    Partai ini memperjuangkan pajak yang lebih rendah, mengecilkan ukuran pemerintah, memperjuangkan hak senjata, serta pengetatan imigrasi dan aborsi.

    Mantan Presiden Donald Trump adalah kandidat Republik yang mendapatkan cukup dukungan untuk kembali menjabat sebagai presiden.

    Kapan Pilpres AS 2024 diselenggarakan?

    Pemenangnya akan menghuni Gedung Putih selama empat tahun, terhitung mulai Januari 2025.

    BBC

    BBC News Indonesia .

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Siapa saja kandidatnya?

    Awalnya, terdapat 15 bakal calon presiden, sembilan orang dari Partai Republik, empat orang dari Partai Demokrat, dan dan dua orang lainnya dari kubu independen.

    Dari 15 orang itu, tersisa dua orang: Kamala Harris dan Donald Trump.

    Baca juga:

    Nama Kamala Harris muncul setelah Presiden Joe Biden mengumumkan mundur dari persaingan pemilihan presiden AS.

    Biden kemudian mendukung Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari Partai Demokrat.

    Di Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump mengungguli pesaing terakhirnya, mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

    Layar ponsel pintar menunjukkan siaran langsung debat presiden antara Kamala Harris dan Donald Trump pada 11 September 2024. (Getty Images)

    Bagaimana cara kerja Pilpres AS?

    Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam lembaga pemilih, atau electoral college.

    Tugas utama anggota electoral college adalah memilih presiden dan wakil presiden.

    Anggota electoral college dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian. Mereka biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya.

    Di tempat pemungutan suara, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk calon presiden, tapi juga calon anggota electoral college.

    Baca juga:

    Di surat suara, nama mereka biasanya muncul di bawah nama kandidat presiden. Namun ada juga negara bagian yang tidak mencetak nama calon anggota electoral college.

    Jumlah perwakilan setiap negara bagian dalam kelompok ini disesuaikan dengan total populasi di daerah tersebut.

    California adalah negara bagian dengan perwakilan terbanyak, yaitu 55 orang. Sementara negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit, seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota, termasuk Washington DC, diwakilkan oleh minimal tiga orang. Setiap orang dalam lembaga ini memiliki satu hak suara.

    Total anggota electoral college adalah 538 orang. Seorang kandidat presiden harus mendapatkan suara terbanyak, 270 atau lebih, untuk memenangkan pemilihan.

    Getty ImagesWarga AS memberikan suara awal mereka secara langsung untuk pemilihan umum 2024 di Northwest Activities Center pada 29 Oktober 2024 di Detroit, Michigan.

    Biasanya, setiap anggota electoral college akan memilih calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum di negara bagian.

    Misalnya, jika seorang kandidat dari Partai Republik memenangkan 50,1% suara di Texas, dia akan mendapat seluruh suara electoral college dari negara bagian itu, yang berjumlah 38 orang.

    Sangat mungkin seorang kandidat menjadi yang paling populer secara nasional di kalangan pemilih, namun gagal mendapatkan 270 suara dari anggota electoral college.

    Pada pilpres 2016, Donald Trump mendapat tiga juta suara lebih sedikit dibandingkan pesaingnya, Hillary Clinton.

    Namun Trump mendapatkan suara terbanyak di electoral college sehingga dia terpilih sebagai presiden.

    Getty ImagesPara pemilih menuju Gedung Kantor Allegheny County untuk memberikan suara mereka pada 29 Oktober 2024 di Pittsburgh, Pennsylvania.

    Siapa saja yang dipilih dalam Pemilu AS?

    Semua perhatian akan tertuju pada siapa yang terpilih sebagai presiden. Namun dalam Pemilu AS, para pemilih juga akan memilih anggota Kongres yang baru saat mereka mengisi surat suara.

    Kongres AS terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kedua institusi ini mengesahkan undang-undang sehingga dapat bertindak sebagai pengawas Gedung Putih.

    Pada hari pemilihan, warga AS akan menentukan siapa saja sosok yang menduduki 435 kursi di DPR dan 33 kursi di Senat.

    Saat ini, Partai Republik mengendalikan DPR dan Partai Demokrat bertanggung jawab atas Senat.

    Getty Images

    Siapa yang bisa memilih?

    Setiap warga Amerika Serikat yang berusia minimal 18 tahun.

    Kapan khalayak bisa tahu siapa pemenang Pilpres?

    Biasanya pemenang Pilpres AS diumumkan pada malam pemilihan. Namun, pada tahun 2020 butuh beberapa hari untuk menghitung semua suara.

    Periode setelah pemilihan dikenal sebagai masa transisijika terjadi pergantian presiden.

    Ini adalah waktu bagi presiden baru untuk membentuk kabinet pemerintahan dan membuat rencana untuk empat tahun mendatang.

    Presiden AS secara resmi dilantik pada bulan Januari yang diadakan di tangga depan Gedung Capitol di Washington DC.

    Lihat Video: ‘Avengers’ Dukung Kamala Harris Jadi Presiden AS

    (ita/ita)

  • Mendidih, AS-Rusia di Ambang Konflik Militer Langsung!

    Mendidih, AS-Rusia di Ambang Konflik Militer Langsung!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengingatkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia kini sangat dekat untuk terlibat dalam “konflik militer langsung.”

    Hal itu dicetuskan pejabat tinggi Rusia itu dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di sebuah harian Turki pada hari Jumat (1/11), beberapa hari menjelang pemilihan presiden AS pada 5 November mendatang.

    “Di bawah presiden saat ini (Joe Biden), yang telah membawa lingkaran Russophobia (sentimen anti-Rusia) di AS ke kesimpulan logisnya, negara-negara kami berada di ambang konflik militer langsung,” katanya kepada harian Hurriyet, tanpa merinci lebih lanjut, dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (2/11/2024).

    Lavrov juga menegaskan konflik di Timur Tengah hanya dapat diselesaikan dengan menghentikan kekerasan dan menciptakan kondisi untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka. “Tidak akan ada pemenang dalam perang yang sedang berlangsung,” ujarnya.

    Ketika ditanya tentang pemilihan presiden AS minggu depan, yang akan mempertemukan mantan presiden Republik Donald Trump dengan calon presiden dari partai Demokrat, Kamala Harris, Lavrov mengatakan hasilnya tidak akan banyak berpengaruh bagi Rusia.

    “Kami tidak punya preferensi. Ketika pemerintahan Trump berkuasa, ia menerapkan sanksi anti-Rusia dalam jumlah tertinggi dibandingkan dengan pendahulunya,” katanya.

  • Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kewarganegaraan Amerika Serikat Elon Musk terancam dicabut. Ia juga akan dituntut pidana jika berbohong kepada pemerintah karena melanggar proses imigrasi.

    Musk lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan, kemudian bermigrasi ke Kanada, sebelum akhirnya menetap di AS dan menjadi warga negara di sana.

    Saat ini ia telah menghabiskan lebih dari US$100 juta untuk mendukung kampanye Donald Trump dalam Pilpres AS. Namun ia secara pribadi telah menjelek-jelekkan para imigran.

    Analisis Bloomberg baru-baru ini menemukan bahwa Musk telah mem-posting sekitar 1.300 kali di X tahun ini tentang imigrasi dan penipuan pemilih.

    Banyak dari postingan tersebut mempromosikan teori konspirasi dan menyebarkan informasi yang salah yang menyatakan bahwa Partai Demokrat berusaha mengganti pemilih kulit putih dengan imigran gelap yang suaranya mereka kendalikan.

    Bos Tesla itu juga menggambarkan imigran sebagai pelanggar hukum yang berbahaya, demikian dikutip dari Wired, Jumat (1/11/2024).

    Namun, awal minggu ini, The Washington Post melaporkan bahwa Musk sendiri adalah seorang imigran yang tampaknya telah melanggar hukum.

    Pada 1990-an, ia bekerja secara ilegal di Amerika Serikat, menurut Washington Post yang mengutip mantan rekan bisnis, catatan pengadilan, dan dokumen perusahaan.

    Pada 1995, Musk kemudian diterima di sekolah pascasarjana di Stanford. Tapi alih-alih mendaftar kuliah ia malah bekerja pada perusahaan rintisan layanan daring yang akhirnya dikenal sebagai Zip2.

    Pada 1996, investor membuat perjanjian pendanaan dengan syarat Musk dan saudaranya Kimbal, yang telah menyatakan bahwa kedua bersaudara itu adalah “imigran ilegal, memperoleh izin untuk bekerja di AS dalam waktu 45 hari.

    “Status imigrasi mereka tidak seperti yang seharusnya agar mereka dapat bekerja secara legal menjalankan perusahaan di AS,” kata anggota dewan Zip2 Derek Proudian kepada Washington Post.

    Musk menyangkal bahwa ia pernah bekerja secara ilegal di AS. Pengacaranya, Alex Spiro, dan juru bicara X tidak membalas permintaan komentar.

    Ia mengklaim bahwa pada 1995 ia berstatus sebagai mahasiswa. Saat itu ia berada di AS dengan visa J-1, yang kemudian “beralih” ke visa H1-B.

    Namun, dalam email 2005 yang dimasukkan sebagai bukti dalam gugatan pencemaran nama baik yang kini telah ditutup di California, ia menulis bahwa ia telah mendaftar ke Stanford karena ia tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di negara tersebut.

    Musk kemudian dilaporkan tidak mendaftar di Stanford, melainkan mengerjakan proyek yang kemudian menjadi Zip2.

    Jika sesuai aturan, Musk tidak akan memiliki hak untuk bekerja pada saat itu dan harus meninggalkan negara tersebut.

    Melebihi masa berlaku visa pelajar merupakan praktik yang relatif umum. Namun, bekerja tanpa izin dan berbohong tentang hal itu selama proses imigrasi, menjadi tindakan melanggar hukum AS.

    Stephen Yale-Loehr, seorang profesor di Sekolah Hukum Cornell dan direktur fakultas Program Hukum dan Kebijakan Imigrasi, mengatakan tidak jelas apakah jika Musk bekerja di AS tanpa izin dan menyatakan tidak melakukannya, hal itu akan dianggap cukup penting untuk mencabut kewarganegaraannya.

    Namun, katanya, atas dasar hukum semata, hal ini akan membenarkan pencabutan kewarganegaraan, karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan H1-B, green card, atau naturalisasi.

    (fab/fab)