Tag: Donald Trump

  • Ketika Perang di Ukraina Mengubah Jerman

    Ketika Perang di Ukraina Mengubah Jerman

    Berlin

    Masyarakat Jerman harus mulai membiasakan diri dengan militerisasi kehidupan sehari-hari di tahun yang baru. Kalau dulu hampir tabu membahas kecanggihan teknologi persenjataan atau soal ekspor senjata, hal-hal seperti itu sekarang dianggap wajar, bahkan sudah menjadi keharusan. Para pakar pertahanan di Jerman meyakini itu, karena perang Ukraina telah mengubah pandangan Jerman tentang kekuatan militer dan aliansi pertahanan NATO.

    Dulu, warga di Jerman menganggap hampir tidak mungkin akan terjadi perang di negara di dekatnya, apalagi kemungkinan serangan Rusia ke wilayah NATO. Namun sejak Rusia mencoba menginvasi Ukraina, kemungkinan itu sekarang dianggap bukan lagi sesuatu yang mustahil. Karena itu, para politisi dan pakar pertahanan mulai menginventarisasi lagi kapasitas militer dan sarana pendukungnya.

    Hal ini dimulai misalnya dengan membenahi infrastruktur dan kondisi jalanan, kata ilmuwan politik Christian Mlling dalam sebuah wawancara dengan DW: “Kita mungkin harus memperbarui jalan, kita harus memperbarui jembatan.”

    Karena banyak jalan dan jembatan di Jerman tidak dirancang untuk menahan beban tank atau panser besar dan kendaraan militer berat lainnya.

    Christian Mlling mengepalai Pusat Keamanan dan Pertahanan di lembaga Komunitas Kebijakan Luar Negeri Jerman, DGAP. Dia baru-baru ini merilis analisis kapasitas pertahanan Jerman menghadapi skenario terburuk diserang oleh negara lain seperti Rusia.

    Kesimpulannya: Jerman dan NATO hanya memiliki waktu lima tahun untuk memodernisasi infrastruktur pertahanannya. Jika tidak, keunggulan teknologi militer NATO yang selama ini diandalkan untuk mencegah niat Rusia menyerang tidak akan ada lagi.

    Perubahan paradigma pertahanan setelah invasi Rusia ke Ukraina

    Jadi publik di Jerman sekarang mulai terbiasa dengan diskusi-diskusi soal pertahanan, kekuatan militer dan pentingnya membangun teknologi persenjataan yang canggih.

    “Pertahanan secara keseluruhan terutama adalah tentang memperkuat infrastruktur sipil di masa normal, sehingga mereka mampu bertahan jika terjadi perang,” jelas Christian Mlling.

    Jadi, pembangunan jalan dan jembatan pun sekarang harus turut memperhitungkan relevansi pertahanan dan kemiliteran. Apakah misalnya jembatan yang dibangun bisa memiliki peran strategis dalam hal pertahanan.

    Untuk memulihkan kemampuan dan kapasitas pertahanan negara, Jerman harus “menangguhkan peraturan tertentu untuk jangka waktu tertentu” dan fokus pada investasi pertahanan, sekaligus menghapus birokrasi yang berlebihan, dengan motto: “investasi naik, peraturan turun.”

    Kontradiksi di masyarakat dan kalangan politik

    Sejauh ini, Christian Mlling melihat masih ada kontradiksi di masyarakat dan kalangan politik Jerman. “Banyak orang tidak memahami, bahwa Anda tidak dapat menekan tombol, dan kemudian persenjataan serta tank-tank keesokan harinya langsung ada.”

    Membangun kapasitas produksi seperti itu perlu waktu lama. Hingga saat ini, kebanyakan politisi beralasan, industri persenjataan perlu kembali didorong “demi membantu Ukraina”, katanya.

    Padahal, produksi senjata juga dibutuhkan oleh Jerman sendiri dan negara-negara Eropa lain untuk mempertahankan diri, jika mereka diserang, dan “bukan karena Ukraina membutuhkannya, tetapi karena kami juga membutuhkannya.”

    “Namun secara keseluruhan, produksi alat utama sistem pertahanan Jerman sampai saat ini belum meningkat secara signifikan,” kata analis DGAP Christian Mlling menambahkan.

    “Saat ini kita hanya menambal kekurangan, tapi belum mulai membangun kapasitas produksi baru yang memungkinkan kita siap tepat waktu dengan pertahanan,” jelasnya seraya menunjuk pada tenggat waktu lima tahun yang disebut dalam analisis pertahanannya.

    Jerman dan Eropa tidak bisa menggantungkan diri lagi kepada Amerika Serikat, apalagi kalau di AS sendiri terjadi perubahan politik, misalnya Donald Trump terpilih lagi sebagai presiden. Jerman dan Eropa harus siap menghadapi situasi itu, tegasnya.

    (hp/as)

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Anggota Dewan di Ukraina Ledakkan Granat saat Rapat’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Washington DC

    House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden AS Joe Biden. DPR AS saat ini didominasi oleh Partai Republik, sementara Biden berasal dari Demokrat.

    Penyelidikan pemakzulan itu didorong oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter, yang kontroversial. Partai Demokrat telah mengecam tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (14/12/2023), Demokrat menyebut Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Biden sehingga membuatnya pantas untuk dimakzulkan. Penyelidikan pemakzulan itu sendiri resmi disahkan melalui pemungutan suara yang digelar oleh DPR AS pada Rabu (13/12) waktu setempat.

    Hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan dan 212 anggota lainnya menolak penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Dengan hasil pemungutan suara yang meresmikan penyelidikan pemakzulan, maka DPR AS akan fokus menyelidiki apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan putranya.

    Hunter (53) telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut. Gedung Putih juga menolak penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun, penyelidikan pemakzulan bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024.

    Biden sendiri sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan Donald Trump yang berasal dari Republik dalam Pemilu tahun depan. Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali oleh DPR, meski akhirnya diselamatkan oleh Senat. Trump juga tengah menghadapi empat persidangan kasus pidana.

    Meski DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu. Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Namun, pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Republik untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama dan membantu melawan tuduhan dari Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.

    Para anggota DPR AS dari Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017. Para anggota DPR AS dari Republik juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.

    Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS. Namun, pihak Republik belum menunjukkan bukti Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.

    Biden, dalam pernyataannya, telah mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.

    “Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.

    Upaya pemakzulan Biden sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat itu, Biden mengaku tetap santai dengan langkah Partai Republik.

    “Saya bangun setiap hari… tidak fokus pada pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus menangani masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya kepada hadirin di sebuah acara penggalangan dana kampanye, dilansir AFP, Kamis (14/9/2023).

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putra Biden Didakwa Ngemplang Pajak Rp 21,7 Miliar!

    Putra Biden Didakwa Ngemplang Pajak Rp 21,7 Miliar!

    California

    Dakwaan baru dijeratkan terhadap Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, oleh Departemen Kehakiman AS. Kali ini, Hunter didakwa gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta (Rp 21,7 miliar) selama empat tahun, padahal dia menghabiskan jutaan dolar untuk gaya hidup mewahnya.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/12/2023), dakwaan terbaru untuk Hunter ini diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada Kamis (7/12) waktu setempat. Putra Biden ini sebelumnya didakwa berbohong soal penggunaan narkoba saat membeli senjata api — dakwaan pidana pertama untuk anak Presiden AS yang menjabat.

    Dalam rentetan dakwaan terbaru yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat California, pekan ini, Hunter yang berusia 53 tahun ini telah didakwa atas tiga pelanggaran pidana berat dan enam pelanggaran pajak ringan. Dia terancam hukuman 17 tahun penjara jika terbukti bersalah.

    Departemen Kehakiman AS menyatakan penyelidikan terhadap Hunter masih berlangsung.

    “Terdakwa (Hunter-red) terlibat dalam skema empat tahun untuk tidak membayar pajak federal yang dihitung sendiri setidaknya sebesar US$ 1,4 juta yang harus dia bayarkan untuk tahun pajak 2016 hingga tahun 2019,” demikian bunyi penggalan dokumen dakwaan terhadap Hunter.

    Disebutkan juga dalam dokumen dakwaan tersebut bahwa Hunter malah menghabiskan sejumlah besar uang “untuk obat-obatan, penghibur dan pacar, hotel mewah dan properti sewaan, mobil-mobil eksotis, pakaian, dan barang-barang pribadi lainnya”. Uang sebesar US$ 70.000 (Rp 1 miliar) digunakannya untuk rehabilitasi narkoba.

    Pengacara Hunter, Abbe Lowell, dalam pernyataannya menegaskan kliennya telah melunasi pajaknya. Lowell justru menuduh jaksa khusus AS, David Weiss, yang memimpin penyelidikan terhadap Hunter, telah mengingkari perjanjian sebelumnya.

    Lihat juga Video: Lima Senator Meminta Biden untuk Berlakukan Larangan ke China

    Weiss ditunjuk menjadi jaksa Delaware oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan ditetapkan sebagai jaksa khusus oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada Agustus lalu.

    “Jika nama belakang Hunter bukan Biden, dakwaan di Delaware, dan sekarang di California, tidak akan pernah diajukan,” sebutnya.

    Gedung Putih menolak untuk berkomentar atas dakwaan tersebut.

    Belum diketahui secara jelas kapan Hunter akan hadir dalam persidangan kasusnya ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • VIDEO: Biden soal Pilpres AS: Jika Trump Nyapres Lagi, Saya Juga Harus

    VIDEO: Biden soal Pilpres AS: Jika Trump Nyapres Lagi, Saya Juga Harus

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa ia harus mencalonkan di Pemilu AS jika Donald Trump kembali mencalonkan diri.

    Pernyataan Biden muncul ketika para pemilih setia Partai Demokrat menyatakan kekhawatirannya mengenai usia presiden.

    Selama kampanye presiden 2020, Biden sering mengungkit keputusannya untuk mencalonkan diri sebagian disebabkan oleh cara Trump menangani masalah sebagai Presiden.

  • Joe Biden Bakal Maju Pilpres AS 2024 Jika Donald Trump Nyapres Lagi

    Joe Biden Bakal Maju Pilpres AS 2024 Jika Donald Trump Nyapres Lagi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan berlaga di Pilpres 2024 jika lawan politiknya, Donald Trump, juga kembali maju menjadi calon presiden.

    Ia mengaku siap kembali mencalonkan diri lantaran Trump dan Partai Republik berpotensi menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

    “Saya kira demikian. Begini, jika dia mencalonkan diri, maka saya juga harus ikut maju pencalonan,” ungkap Joe Biden saat acara galang dana kampanye, seperti diberitakan Reuters pada Selasa (5/12).

    Dalam kesempatan tersebut, Biden juga mengisyaratkan bahwa langkahnya pada Pilpres AS 2024 akan bergantung pada manuver Trump.

    Ia menyatakan siap maju pencalonan lagi jika Trump benar-benar berlaga di Pilpres 2024. Namun, Biden juga mengaku tak yakin akan berlaga jika Trump mundur dari kontestasi pemilu AS tahun depan.

    Presiden ke-46 AS itu lantas menegaskan tujuannya saat ini hanyalah mencegah Trump kembali menjadi pemimpin Amerika Serikat.

    “Jika Trump tidak mencalonkan diri, saya tidak yakin saya akan mencalonkan diri,” ucap Biden. “Kita tidak bisa membiarkan dia menang.”

    Meski demikian, rencana Biden kembali mencalonkan diri pada Pilpres AS 2024 menuai sorotan publik. Joe Biden dinilai sudah terlalu tua karena akan berusia 86 tahun jika menjadi presiden selama dua periode.

    Kekhawatiran itu bahkan sudah dirasakan oleh para pemilih setia Partai Demokrat. Sebab, saat ini Biden sudah menjadi orang tertua yang pernah menjabat Presiden AS.

    Posisi Biden juga semakin sulit, terutama di mata komunitas Arab-Amerika Serikat. Mereka menarik dukungan terhadap Biden lantaran sikapnya yang masih mendukung agresi Israel ke Gaza.

    Sementara itu, Donald Trump sudah menyatakan akan mulai maju lagi dalam kampanye tahap awal Pilpres AS 2024. Presiden ke-45 Amerika Serikat itu bahkan sudah mulai berkampanye sejak awal 2023.

    Trump kemudian rutin melakukan kampanye di banyak titik, mulai dari negara bagian Carolina Selatan sebagai titik pertama yang disambangi.

    Peluang Donald Trump menjadi capres Partai Republik juga kian besar usai pendampingnya saat menjabat, Mike Pence, mundur dari bursa capres dari partai tersebut.

    (frl/dna)

  • Muslim AS Ogah Pilih Biden di Pilpres 2024 gegara Dukung Agresi Israel

    Muslim AS Ogah Pilih Biden di Pilpres 2024 gegara Dukung Agresi Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komunitas Muslim Amerika Serikat menyatakan enggan memilih Joe Biden dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan, usai pemerintahannya saat ini mendukung agresi Israel ke Gaza.

    Mulai muncul tagar #AbandonBiden agar komunitas Arab-AS tak memilih Biden di pilpres tahun depan.

    “Konferensi #AbandonBiden 2024 ini digelar dengan latar belakang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang dan keputusan untuk menarik dukungan ke Presiden Biden karena enggan menyerukan gencatan senjata dan melindungi orang-orang tak berdosa di Palestina dan Israel,” kata kelompok tersebut.

    Kampanye penolakan Biden meluas di beberapa negara bagian AS. Di waktu yang bersamaan mereka menuntut Biden menyerukan gencatan senjata permanen. Aksi ini menyebar hingga Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida.

    Penolakan mereka terhadap Biden bukan berarti mendukung pesaingnya di Pilpres, Donald Trump.

    “Kami tak mendukung Trump,” ungkap Muslim Amerika.

    Direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) cabang Minnesota Jaylani Hussein juga mengatakan mereka punya banyak pilihan.

    “Kami bukan cuma punya dua pilihan. Kami punya banyak pilihan,” kata Hussein.

    Komunitas Muslim di AS ini menganggap penolakan suara mereka ke Biden menjadi satu-satunya cara untuk bisa mengubah arah kebijakan AS.

    AS selama ini memandang Israel berhak membela diri usai kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melakukan serangan dadakan di bagian selatan negara itu.

    Sejumlah pejabat AS juga ogah menyerukan gencatan senjata permanen untuk menyelesaikan konflik Israel-Hamas.

    Biden bahkan mengajukan gagasan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause di Gaza.

    Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan senjata empat hari sejak 24 November dan diperpanjang hingga total kesepakatan ini menjadi enam hari.

    Namun, sejumlah pihak menilai langkah itu tak cukup. Benar saja, selama gencatan senjata Israel masih menyerang Gaza.

    Dukungan yang menurun dari komunitas Muslim di Negeri Paman Sam tercermin dari salah satu hasil survei baru-baru ini.

    Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan dukungan Biden dari komunitas Arab-Amerika di AS hanya menjadi 17 persen.

    Penurunan suara ini berdampak penting di negara bagian termasuk Michigan.

    Menurut laporan Arab American Institute, Biden meraih suara hingga 5 persen dari warga Amerika keturunan Arab di Michigan. Dia juga menang dengan selisih 2,8 poin.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ultimatum Serius Muslim AS soal Agresi Israel Bisa Bikin Biden Pusing

    Ultimatum Serius Muslim AS soal Agresi Israel Bisa Bikin Biden Pusing

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapat kecaman sekaligus ultimatum serius dari pemimpin Muslim di negara bagian AS atas dukungannya soal agresi militer Israel ke Palestina.

    Ancaman itu disebut-sebut bisa bikin Biden pusing terkait peluangnya maju di pemilihan presiden AS 2024.

    Para pemimpin Muslim tersebut berjanji pada Sabtu (2/12) akan menggalang komunitas mereka untuk menolak terpilihnya kembali Biden sebagai presiden.

    Dilansir dari Al jazeera, kampanye #AbandonBiden mulai digaungkan saat warga Muslim Amerika di Minnesota menuntut Biden menyerukan gencatan senjata sejak 31 Oktober.

    Aksi ini menyebar hingga Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida.

    “Konferensi #AbandonBiden 2024 ini diadakan dengan latar belakang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang dan keputusan untuk menarik dukungan kepada Presiden Biden karena keengganannya menyerukan gencatan senjata dan melindungi orang-orang tak berdosa di Palestina dan Israel,”  kata kelompok tersebut.

    Partai Demokrat di Michigan telah memperingatkan Gedung Putih terkait cara Biden menangani perang di Gaza dapat menghilangkan cukup banyak dukungan dari komunitas Arab-Amerika yang mempengaruhi hasil pemilihan presiden 2024, dikutip dari Press TV.

    Presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dipilih oleh sekelompok pemilik suara yang sebagian besar dipilih oleh partai politik di negara bagian tersebut.

    “Kami tidak punya dua pilihan. Kami punya banyak pilihan,” kata Jaylani Hussein, direktur Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) cabang Minnesota.

    Pernyataan ini dikeluarkan oleh Hussein saat ditanya mengenai alternatif Biden pada konferensi pers di Dearborn, Michigan.

    Dunia perpolitikan Amerika Serikat didominasi oleh dua partai, yaitu Demokrat dan Republik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kandidat independen untuk mencalonkan diri.

    Beberapa kandidat presiden Amerika Serikat menyampaikan penolakan mereka terhadap agresi Israel ke Gaza.

    Cornel West, Mantan profesor Harvard dan filsuf kulit hitam terkemuka yang mencalonkan diri sebagai kandidat independen, menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menentang pendudukan Israel di Palestina.

    Jill Stein, yang ikut serta dalam platform Partai Hijau, juga menuntut adanya gencatan senjata di Gaza.

    Namun, sumbangan pihak swasta ke dalam sistem politik Amerika Serikat membuat kandidat independen lebih sedikit mendapatkan sokongan dana. Hal ini berarti kandidat independen akan sulit mengalahkan calon kandidat dari dua partai besar.

    Hingga saat ini, para pejabat Amerika Serikat menolak tekanan untuk menghentikan perang Israel dan Hamas secara permanen.

    Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan pernyataan Biden bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri.

    Penolakan komunitas Muslim terhadap Biden bukan berarti mereka mengharapkan kembali kepemimpinan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kami tidak mendukung Trump,” ungkap Muslim Amerika.

    Mereka menganggap penolakan suara terhadap Biden merupakan satu-satunya cara mengubah kebijakan negara tersebut.

    Survey yang baru-baru ini diakan menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis dukungan Arab-Amerika dari suara mayoritas menjadi hanya 17 persen.

    Penurunan suara ini berdampak penting di negara-negara bagian, seperti Michigan, di mana Biden memperoleh kemenangan dengan selisih 2,8 poin persentase dan warga Amerika keturunan Arab memperoleh 5 persen suara, menurut Arab American Institute.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hadiri Sidang Kasus Penipuan, Donald Trump Duga Ada Hubungan dengan Pemilu

    Hadiri Sidang Kasus Penipuan, Donald Trump Duga Ada Hubungan dengan Pemilu

    Jakarta

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hadir dalam sidang perdana kasus penipuan yang menjerat dirinya dan anaknya. Trump mengecem kasus penipuan tersebut sebagai sebuah kepalsuan.

    Dilansir AFP, Selasa (3/10/2023) Trump mengungkapkan kepalsuan yang dimaksud adalah untuk menggagalkan upayanya untuk merebut kembali Gedung Putih tahun depan. Dia menduga kasus tersebut ada hubungannya dengan pemilu.

    “Ini ada hubungannya dengan campur tangan pemilu, jelas dan sederhana,” kata Trump ketika dia tiba pada hari pembukaan sidang.

    “Apa yang kita hadapi di sini adalah upaya untuk menyakiti saya dalam pemilu,” jelasnya.

    Hakim New York Arthur Engoron telah memutuskan bahwa Trump dan putranya Eric dan Don Jr melakukan penipuan dengan menggelembungkan nilai real estate dan aset keuangan Trump Organization selama bertahun-tahun. Jaksa Agung New York Letitia James kini menuntut denda sebesar $250 juta dan pemecatan Trump dan putra-putranya dari pengelolaan kerajaan keluarga.

    “Keadilan akan ditegakkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, kata James kepada wartawan.

    Trump tidak diharuskan menghadiri hari pembukaan persidangan namun memilih untuk melakukannya. Dia duduk di meja pembela diapit oleh pengacaranya.

    “Laporan keuangan saya sangat fenomenal,” sambungya.

    Lihat juga Video: Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan ‘Masuk Neraka’

  • Trump Akan Hadir di Pengadilan New York dalam Sidang Kasus Penipuan

    Trump Akan Hadir di Pengadilan New York dalam Sidang Kasus Penipuan

    New York

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan hadir langsung di pengadilan New York saat sidang perdana kasus penipuan yang menjerat dirinya dan anak-anaknya digelar. Trump mengecam tuduhan dirinya secara curang menggelembungkan nilai properti dan aset miliknya sebagai tuduhan palsu.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), sidang kasus perdata yang menjerat Trump, anak-anaknya dan Trump Organization ini dijadwalkan untuk digelar pertama kalinya pada Senin (2/10) waktu AS. Trump dalam pernyataannya mengumumkan dirinya akan menghadiri langsung persidangan itu.

    “Saya akan hadir di pengadilan besok (2/10) pagi untuk memperjuangkan nama dan reputasi saya,” tegas Trump dalam pernyataan media sosial Truth Social miliknya pada Minggu (1/10) waktu setempat.

    Dalam postingannya, Trump mengecam Jaksa Agung negara bagian New York Letitia James dan hakim yang menangani kasus tersebut. Dia secara terang-terangan menyebut kasus itu ‘tidak adil, tidak terkendali, dan kejam dalam mengejar saya’.

    Dalam putusannya pekan lalu, hakim negara bagian New York Arthur Engoron menyatakan Trump dan bisnis keluarganya telah melakukan penipuan dengan menaikkan nilai properti dan aset-aset lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka.

    Trump dan para tergugat lainnya dalam kasus perdata ini berargumen bahwa mereka tidak pernah melakukan penipuan.

    “Dia menilai Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, sebesar US$ 18 juta, padahal nilainya mencapai 50-100 kali lipat dari nilai tersebut. Penilaiannya adalah PENIPUAN dalam rangka Intervensi Pemilu, dan lebih buruk lagi,” sebut Trump dalam pernyataannya merujuk pada hakim New York dan kasus perdata ini.

  • Zelensky Akan ke Gedung Putih Temui Biden, Bahas Apa?

    Zelensky Akan ke Gedung Putih Temui Biden, Bahas Apa?

    Zelensky sebelumnya pernah melakukan kunjungan masa perang ke Washington pada Desember 2022, dan menyampaikan pidato berapi-api di hadapan para anggota parlemen AS di Capitol Hill. Kunjungan itu menjadi kunjungan ke luar negeri pertama Zelensky sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Dalam pidatonya yang disambut sorakan para anggota parlemen AS, Zelensky berterima kasih kepada Washington karena telah membantu mendanai upaya perang, dan menyebut dana itu ‘bukan amal’ melainkan ‘investasi’ untuk keamanan global dan demokrasi.

    Laporan soal rencana kunjungan terbaru Zelensky ini muncul saat Kongres AS semakin terpecah soal penyediaan dana tambahan untuk Ukraina karena perang sudah memasuki tahun kedua.

    Pemerintahan Biden mengupayakan agar paket bantuan militer tambahan sebesar US$ 13,1 miliar dan dukungan kemanusiaan sebesar US$ 8,5 miliar untuk Ukraina mendapatkan persetujuan Kongres AS. Paket itu juga mencakup US$ 2,3 miliar untuk pembiayaan dan untuk mengkatalisasi donor melalui Bank Dunia.

    Namun para angota parlemen dari Partai Republik yang konservatif telah mendorong pemotongan belanja federal secara luas dan beberapa anggota parlemen yang bersekutu dengan mantan Presiden AS Donald Trump secara spesifik berupaya menghentikan aliran dana ke Ukraina.

    Kongres AS sedang berupaya meloloskan rancangan anggaran alokasi tahunan sebelum batas waktu 30 September agar pemerintahan bisa tetap berjalan.

    (nvc/ita)