Tag: Donald Trump

  • Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso mengungkapkan bahwa pertumbuhan investasi dan portofolio Indonesia dapat terdampak kebijakan ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Sebagai catatan, Donald Trump telah mengusulkan tarif 10 persen untuk semua barang impor yang masuk ke AS dan 60 persen pada produk impor dari China, yang bersama dengan kebijakan ekspansif fiskal lainnya.

    Agenda ekonomi tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran untuk pasar dan analis seputar inflasi dan pemotongan suku bunga di masa depan.

    Mengutip Channel News Asia, Jumat (15/11/2024) Sunarso menyebutkan bahwa perang dagang AS-China dapat mengambil sekitar 0,2 poin poin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan bahkan lebih jika negara-negara lain ikut terdampak.

    “Itu sebabnya kita harus berhati-hati jika AS menjadi protektif dan China juga merespons dengan perang dagang seperti yang terakhir, dampaknya akan sangat signifikan pada kita,” kata Sunarso dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (14/11/2024).

    Seperti diketahui, baik AS maupun China merupakan pasar perdagangan utama untuk Indonesia.

    Bank Mandiri 

    Adapun Darmawan Junaidi, kepala eksekutif Bank Mandiri mengatakan perang dagang AS-China dapat memengaruhi harga komoditas global, yang sering bergerak sesuai permintaan dari China. Indonesia sendiri dikenal sebagai pengekspor besar minyak kelapa sawit, batubara, nikel, timah dan karet.

    Sunarso mengatakan, kebijakan administrasi yang masuk dapat melihat tingkat pemotongan Federal Reserve kurang dari yang diperkirakan sebelumnya.

    “Situasi di depan tidak mudah dengan kemenangan Trump, karena berkurangnya pajak (dan) tarif akan mendorong inflasi naik, sehingga sulit bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” kata Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar kepada DPR.

  • AS Jangan Remehkan China, Bos Microsoft Ungkap Bahaya Besar

    AS Jangan Remehkan China, Bos Microsoft Ungkap Bahaya Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden dan wakil ketua Microsoft Brad Smith berbicara soal perang teknologi antara Amerika Serikat dan Eropa dengan China. Dia mengingatkan untuk tidak menganggap remeh negara yang dipimpin Xi Jinping.

    Menurut dia, China seharusnya tidak dianggap tertinggal. Sebab, dalam banyak hal China hampir dan bahkan mengejar ketertinggalan dalam sektor teknologi.

    “Salah satu bahayanya adalah orang-orang yang tidak terlalu sering ke China berasumsi mereka tertinggal,” ucapnya dalam konferensi teknologi Web Summit, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (14/11/2024).

    “Namun saat ke sana, Anda akan terkesima dengan banyaknya yang mereka telah lakukan,” kata dia menambahkan.

    Di masa depan, Smith meramalkan perusahaan China dan AS akan bersaing makin ketat dalam bidang teknologi. Pada akhirnya AS dan Eropa akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu, termasuk kemajuan pada AI di seluruh dunia.

    Ramalan lainnya adalah akan ada suatu masa saat beberapa teknologi bakal berpindah ke China. Namun keputusan ini bukan berasal dari para perusahaan tersebut.

    Smith juga mengatakan masih terlalu dini menilai keadaan akan lebih menantang terkait perdagangan China saat kepemimpinan AS beralih ke Donald Trump nantinya.

    Perusahaan tidak bisa sembarangan untuk masuk ke pasar China. Dia menjelaskan bisnis itu hanya bisa dilakukan jika diinginkan pemerintah China dan AS mengizinkannya.

    “Sebenarnya sebagai perusahaan teknologi AS, kami bisa berbisnis di China hanya saat menawarkan layanan yang diinginkan pemerintah China di sana dan pemerintah AS ingin kami ada di sana,” jelas dia.

    Microsoft diketahui telah beroperasi di China sejak 1992. Perusahaan telah masuk ke berbagai bisnis, termasuk pusat penelitian dan menjadi pengembangan terbesar di luar AS.

    (fab/fab)

  • Ekspor Indonesia Oktober 2024 Capai USD 24,41 Miliar – Page 3

    Ekspor Indonesia Oktober 2024 Capai USD 24,41 Miliar – Page 3

    Donald Trump memenangkan suara mayoritas Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi yang disebut akan diterapkan Trump dinilai bisa menurunkan tingkat ekspor Indonesia ke AS.

    Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai Donald Trump akan kembali menerapkan kebijakan proteksionisme pada sektor ekonominya. Secara langsung, produk-produk hilirisasi Indonesia akan terancam menurun ke negeri Paman Sam.

    “Artinya secara langsung misalnya kita mengekspor produk-produk seperti keplapa sawit dan turunannya, kemudian tekstil dan sebagainya, mineral turunannya, produk hilir mineral seperti aluminium dan turunannya, jadi berpotensi berkurang atau melambat pertumbuhannya dgn berbagai macam argumen yang mungkin annti akan disiapkan oleh AS,” kata Heri dalam Liputan6 Update, Kamis (7/11/2024).

    Misalnya, kata Heri, adalah tudingan terkait dengan dumping oleh AS yang bisa menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia ke negara tersebut. Atas tuduhan dumping, AS akan berhak menerapkan bea masuk tambahan yang membuat produk asal Indonesia menjadi lebih mahal.

    “Kalau kita dituduh dumping, maka AS berhak untuk menerapkan bea masuk anti dumping, artinya kita jualan ke sana produk kita menjadi lebih mahal harganya. Sehingga berpotensi akan menggerus daya saing,” ujar dia.

    Sementara itu, di sisi tren ekspor Indonesia ke AS, Heri juga melihat adanya kecenderungan penurunan. Saat ini ekspor Indonesia sebanyak 9 persen ke AS. 

    Melalui kebijakan proteksionisme tadi, tingkat ekspor Indonesia dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan.

    “Artinya secara langsung ada kemungkinan yang tadinya porsi ekspor kita 10 persenan, sekarang ini tinggal 9 persen, kedepan porsi ekspor Indonesia ke AS itu bisa semakin berkurang. Jadi untuk saat ini 9 persen ekspor Indonesia ke AS, jadi cukup besar ya, nah kedepan ini bisa jadi akan semakin kecil, karena kalau dilihat tren ini terus turun,” bebernya.

  • Donald Trump Ingin Marco Rubio jadi Menteri Luar Negeri, Pendorong Tarif Mahal untuk China

    Donald Trump Ingin Marco Rubio jadi Menteri Luar Negeri, Pendorong Tarif Mahal untuk China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengindikasikan menunjuk Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri. Arah ini sekaligus menguatkan kebijakan yang lebih hawkish terhadap China selain fokus utamanya pada tarif dan perdagangan.

    Penunjukkan Rubio dilakukan bersamaan dengan pemilihan kabinet lainnya yang mungkin akan mengecewakan China, seperti Perwakilan Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasional dan John Ratcliffe untuk memimpin Central Inteligence Agency (CIA).

    Secara keseluruhan, pilihan-pilihan tersebut menunjukkan bahwa Trump ingin mengubah pendekatan pemerintahan Biden dalam mengelola persaingan dengan Beijing dalam berbagai isu mulai dari dukungan untuk Taiwan hingga peran China dalam krisis fentanil AS.

    Adapun, posisi Biden selama ini kerap menjadi sasaran Kritik Partai Republik karena cenderung mengarah ke upaya berdamai.

    “Rubio dalam hatinya percaya bahwa China adalah musuh Amerika Serikat,” kata David Firestein, mantan diplomat AS yang memiliki keahlian di bidang China dikutip dari Reuters, Kamis (14/11/2024).

    Firestein menuturkan hal itu akan mewarnai semua yang dia lakukan sehubungan dengan China. Dia menambahkan, keyakinan Rubio pada persaingan zero-sum dengan China akan meningkatkan tingkat desibel hubungan AS-China.

    Sebagai menteri luar negeri, Rubio akan membantu melaksanakan, bukan menentukan, kebijakan luar negeri Trump, namun pemilihannya akan menempatkan tokoh antagonis China dengan pengalaman kebijakan luar negeri yang signifikan sebagai pusat perdebatan kabinetnya.

    Trump telah berjanji untuk mengakhiri status perdagangan negara yang paling disukai China dan menerapkan tarif terhadap impor China yang melebihi 60% – jauh lebih tinggi daripada yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Rubio hampir pasti akan mendapat konfirmasi dari Senat AS, di mana ia adalah anggota senior komite hubungan luar negeri dan intelijen. Dukungan keras warga Kuba-Amerika yang anti-komunis terhadap pengunjuk rasa demokrasi Hong Kong membuatnya mendapatkan sanksi China pada 2020 lalu.

    Ini akan menjadi pertama kalinya China memberlakukan pembatasan perjalanan aktif terhadap Menteri Luar Negeri AS, yang merupakan ujian awal tentang bagaimana Tiongkok dapat terlibat dengan pemerintahan Trump yang baru.

    Sementara itu, Rubio telah menjadi pendukung sanksi visa AS terhadap pejabat China, dan mendorong Departemen Luar Negeri untuk melarang kepala eksekutif Hong Kong, John Lee, melakukan perjalanan ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC 2023.

    Kedutaan Besar China di Washington tidak mengomentari sanksi Rubio atau pencalonannya, namun juru bicara Liu Pengyu mengatakan Beijing berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk meningkatkan hubungan ke arah yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Fokus Pada HAM

    Catatan China mengenai hak asasi manusia, yang secara historis merupakan isu kontroversial antar negara, telah menjadi fokus Rubio. Dia ikut mensponsori Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang memberikan pemerintah AS alat baru untuk melarang impor China karena kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi terhadap minoritas Muslim di China, klaim yang membuat marah Beijing.

    Aktivis Hong Kong melihat Rubio, yang mensponsori undang-undang termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019, sebagai pendukung perjuangan mereka.

    “Kami jelas sangat bersemangat dan berharap dapat bekerja sama dengannya dalam masalah ini,” kata Frances Hui, seorang aktivis di Washington yang tergabung dalam Komite Kebebasan di Hong Kong Foundation yang penangkapannya ditawarkan hadiah oleh China.

  • Tak Diajak Trump Masuk Kabinet, Begini Respons Bos JPMorgan

    Tak Diajak Trump Masuk Kabinet, Begini Respons Bos JPMorgan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih AS Donald Trump menyebut dirinya tidak memberikan jabatan kepada CEO JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon pada masa jabatan keduanya.

    “Saya sangat menghormati Jamie Dimon, dari JPMorgan Chase, tetapi dia tidak akan diundang untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Saya berterima kasih kepada Jamie atas pengabdiannya yang luar biasa kepada negara,” kata Trump dalam sebuah postingan di jaringan Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg, Jumat (15/11/2024).

    Adapun, Dimon langsung menanggapi Trump di KTT CEO Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), beberapa saat setelah pernyataan presiden terpilih tersebut.

    “Pertama-tama, saya mendoakan yang terbaik untuk presiden dan terima kasih ini adalah pesan yang sangat bagus. Tapi saya hanya ingin bilang ke presiden juga, saya sudah 25 tahun tidak punya bos dan saya belum siap untuk memulai,” kata Dimon.

    Komentar tersebut terjadi pada hari di mana Trump membuat pilihan yang lebih penting untuk pemerintahan barunya, termasuk Robert F. Kennedy Jr., yang skeptis terhadap vaksin, untuk memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan Jay Clayton, mantan kepala Komisi Sekuritas dan Bursa, sebagai Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York.

    Trump sebelumnya mengatakan dia akan mempertimbangkan Dimon sebagai Menteri Keuangan dalam wawancara bulan Juni dengan Bloomberg Businessweek tetapi kemudian menyangkal pernyataan itu. “Dia adalah seseorang yang akan saya pertimbangkan,” kata Trump dalam wawancara tersebut.

    Namun pada bulan Juli, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendiskusikan, atau memikirkan Dimon untuk berperan dalam kabinetnya. Trump juga menambahkan bahwa dia tidak tahu dari mana ide tersebut berasal, yang dia sebut mungkin dari kelompok Kiri Radikal.

    Tim Trump mulai mengerucutkan pilihannya untuk Menteri Keuangan dengan pendiri Key Square Group LP Scott Bessent, CEO Cantor Fitzgerald LP Howard Lutnick, dan mantan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer di antara para pesaingnya. Dia diperkirakan akan mengambil keputusan secepatnya pada minggu ini. 

    Dimon mengatakan bahwa pejabat pemerintah akan bertanggung jawab atas situasi geopolitik, militer, dan geoekonomi paling rumit yang dihadapi dunia sejak Perang Dunia II.

    The New York Times pada Oktober lalu melaporkan bahwa Dimon secara pribadi mendukung saingan Trump dalam pemilihan umum, Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia akan mempertimbangkan peran dalam pemerintahannya. 

    Namun, Dimon berjanji akan bekerja sama dengan siapa pun yang terpilih. Istrinya, Judy Dimon, mendukung pencalonan Harris sebagai presiden, dengan memberikan sumbangan dan mengumpulkan pemilih di negara bagian Michigan.

  • Jadi Bos DOGE, Elon Musk Bakal Pecat Banyak PNS Amerika?

    Jadi Bos DOGE, Elon Musk Bakal Pecat Banyak PNS Amerika?

    Jakarta

    Donald Trump telah menunjuk Elon Musk, bersama politisi Partai Republik Vivek Ramaswamy, sebagai kepala departemen baru di pemerintahannya yang bernama Departement of Government Efficiency (DOGE). Tujuannya adalah untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Elon Musk memang dikenal suka penghematan dan efisiensi, serta tak segan memecat pegawai di perusahaannya. Proses pembuatan mobil Tesla sangat efisien sehingga menghasilkan profit tinggi. Kemudian SpaceX dikenal mampu meluncurkan roket yang bisa dipakai kembali sehingga menekan biaya.

    Setelah membeli Twitter yang sekarang bernama X senilai USD 44 miliar di tahun 2022, Musk juga langsung melakukan perubahan dramatis. Hanya dalam hitungan minggu, ia memberhentikan banyak karyawan X, dari yang semula sekitar 8.000 menjadi hanya 1.500 orang.

    Sejauh ini, X masih belum bangkit dan malah kehilangan valuasi sekitar 80%, di mana para pengiklan banyak yang pergi. Namun demikian, jelas bahwa Elon Musk hobi memangkas karyawan atas nama penghematan.

    “Idenya untuk melakukan efisiensi adalah untuk membiarkan orang-orang pergi,” cetus Alex Waddan, profesor politik di University Leicester yang dikutip detikINET dari BBC.

    Nah dengan sikap seperti itu, apakah Elon Musk nanti juga akan banyak memangkas PNS Amerika Serikat saat memimpin DOGE? Jikalaupun dilakukan, hal itu sangat sulit karena seperti di Indonesia, PNS di AS pun sukar diberhentikan, tidak seperti di perusahaan swasta.

    Hal yang akan menghalangi Musk adalah salah satu musuh bebuyutannya, undang-undang ketenagakerjaan. Tesla adalah satu-satunya produsen mobil besar AS yang tidak mempekerjakan pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja.

    “Sebaliknya, karyawan PNS pemerintah federal menikmati perlindungan ketenagakerjaan kuat yang akan menghalangi pendekatan ‘tebang bakar’ Musk untuk memangkas biaya dan mungkin membuatnya mustahil. Dari semua perusahaan yang ia jalankan, Musk memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola karyawan sektor publik,” sebut Guardian yang dikutip detikINET.

    (fyk/afr)

  • Elon Musk Bertemu Utusan Iran untuk Redakan Ketegangan di Era Trump Nanti

    Elon Musk Bertemu Utusan Iran untuk Redakan Ketegangan di Era Trump Nanti

    New York

    Elon Musk, hartawan dan orang dekat presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bertemu dengan utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani. Pertemuan digelar di lokasi rahasia di New York.

    Dilansir AFP dan CNN, Jumat (15/11/2024), peristiwa politik penting ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times, terjadi pada Kamis (14/11) waktu setempat. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam.

    Pejabat pemerintahan Biden di PBB tidak diberitahu bahwa pertemuan itu sedang terjadi, dan masih belum menerima konfirmasi independen mengenai kebenaran pertemuan itu, kata seorang pejabat AS kepada CNN.

    AFP sebelumnya memberitakan bahwa AS ingin ada perubahan sikap dari Iran setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji untuk menghilangkan keraguan dari dunia mengenai program nuklirnya. Hal ini disampaikan oleh Pezeshkian saat kepala pengawas nuklir dari PBB, Rafael Grossi, berkunjung ke Tehran.

    Trump pada masa jabatan terakhirnya berusaha memberikan “tekanan maksimum” pada Iran dan menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan di bawah pendahulunya Barack Obama, meskipun ia baru-baru ini mengatakan bahwa ia terbuka terhadap diplomasi dengan Teheran.

    Israel telah meningkatkan tekanan pada Iran termasuk melalui serangan militer langsung, dengan Menteri Pertahanan Israel Katz baru-baru ini memperingatkan bahwa Iran “lebih rentan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya daripada sebelumnya.”

    (dnu/zap)

  • The Fed Beri Sinyal Perlambat Laju Pemangkasan Suku Bunga

    The Fed Beri Sinyal Perlambat Laju Pemangkasan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menyebut kinerja perekonomian AS baru-baru ini sangat baik, sehingga memberikan ruang bagi para bankir bank sentral untuk menurunkan suku bunga dengan hati-hati.

    “Perekonomian tidak mengirimkan sinyal apa pun bahwa kita perlu segera menurunkan suku bunga. Kekuatan yang kami lihat dalam perekonomian saat ini memberi kami kemampuan untuk mengambil keputusan dengan hati-hati,” kata Powell di Dallas dikutip dari Bloomberg, Jumat (15/11/2024).

    Para gubernur bank sentral AS mulai menurunkan biaya pinjaman pada bulan September dengan pemotongan agresif sebesar setengah poin persentase. Mereka kemudian menurunkan kembali suku bunga kebijakan sebesar seperempat poin pada pekan lalu. 

    The Fed telah mengisyaratkan kesediaan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut selama inflasi terus melambat. Komentar Powell sejalan dengan beberapa rekannya yang menganjurkan pendekatan pelan-pelan terhadap penurunan suku bunga di masa depan.

    “Kami berada di ambang jeda. Jelas bahwa The Fed telah mengambil kebijakan yang lebih tegas daripada yang diperlukan pada saat ini,” kata Lindsey Piegza, Chief Economist di Stifel Financial Corp.

    Piegza memperkirakan The Fed akan melakukan jeda pemangkasan suku bunga pada Januari mendatang dan kemudian hanya melakukan pemotongan paling banyak tiga kali pada tahun depan.

    Dalam diskusi yang dimoderatori setelah pidatonya, Powell menambahkan bahwa ketidakpastian mengenai tingkat suku bunga yang netral – di mana kebijakan tidak menstimulasi atau menghambat pertumbuhan – memberikan alasan lain untuk mengambil tindakan secara hati-hati. Beberapa pejabat Fed mengatakan mereka yakin suku bunga The Fed masih berada pada wilayah yang membatasi dan lebih memilih penurunan suku bunga secara bertahap.

    “Dalam situasi ini, yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati. Ketika bank sentral mendekati kisaran tingkat netral yang masuk akal, mungkin kita memperlambat langkah yang kita lakukan hanya untuk meningkatkan peluang agar kita dapat melakukan hal ini dengan benar,” kata Powell.

    Data yang dirilis awal pekan ini menunjukkan ukuran inflasi AS tetap kuat di bulan Oktober. Indeks harga konsumen inti – yang tidak termasuk biaya makanan dan energi – meningkat 0,3% untuk bulan ketiga.

    “Inflasi mendekati target jangka panjang kami sebesar 2%, namun hal tersebut belum tercapai,” kata Powell. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan kondisi pasar tenaga kerja yang berada dalam kondisi yang tidak seimbang dan ekspektasi inflasi yang terjaga dengan baik, saya memperkirakan inflasi akan terus turun menuju tujuan kami sebesar 2%, meskipun terkadang dalam jalur yang bergelombang.”

    Powell tidak memberikan komentar mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga pada pertemuan bulan Desember.

    Kebijakan moneter bisa menghadapi tantangan tahun depan jika Presiden terpilih Donald Trump memenuhi janji kampanyenya untuk memotong pajak, membatasi imigrasi dan menerapkan tarif. Ketidakpastian kebijakan mungkin juga berkontribusi terhadap sikap The Fed yang lebih lamban dalam menurunkan suku bunga saat ini.

    Kebijakan Trump

    Adapun, Powell juga kembali mengulangi komentarnya bahwa masih terlalu dini bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dalam mengantisipasi kebijakan fiskal atau perdagangan baru di masa pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump.

    “Saya pikir kita punya waktu untuk melakukan penilaian mengenai dampak bersih dari perubahan kebijakan terhadap perekonomian sebelum kita bereaksi,” katanya.

    Dia menekankan bahwa jika menyangkut potensi tarif baru, reaksi mitra dagang AS akan memperumit dampaknya terhadap AS, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan dapat berlawanan dengan dampak positif kebijakan fiskal.

    “Hal lainnya adalah: Bagaimana dengan pembalasan? Selain itu, hal ini terjadi pada saat terdapat kebijakan fiskal yang dapat mendukung perekonomian. Jadi, apa sebenarnya efek akhirnya?” katanya.

    Trump juga mengkritik The Fed dan Powell. Pada konferensi pers 7 November, Powell mengatakan dia tidak akan meninggalkan The Fed jika diminta mengundurkan diri. Dia juga menambahkan bahwa segala upaya untuk menurunkan dia atau gubernur Fed lainnya dalam posisi kepemimpinan tidak diizinkan berdasarkan hukum.

    Perekonomian AS terus berkembang dengan pesat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3% selama dua tahun terakhir. Sementara itu, pasar tenaga kerja telah mendingin, namun tetap tangguh. 

    Powell mengatakan, pasar tenaga kerja berada dalam kondisi yang solid, dan menurut banyak metrik, pasar tenaga kerja kembali ke tingkat lebih normal sesuai dengan mandat ketenagakerjaan maksimum.

    “Membaiknya kondisi pasokan telah mendukung kinerja perekonomian yang kuat ini. Tenaga kerja telah berkembang pesat, dan produktivitas telah tumbuh lebih cepat selama lima tahun terakhir dibandingkan dua dekade sebelum pandemi, sehingga meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa terlalu panas,” ujar Powell.

    Produktivitas yang lebih tinggi, yang memungkinkan pekerja menghasilkan lebih banyak output per jam, membantu membatasi inflasi dan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Beberapa pengambil kebijakan, termasuk Neel Kashkari dari Fed Minneapolis, mengatakan bahwa produktivitas yang lebih tinggi pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit. 

    “Pada akhirnya, arah kebijakan suku bunga akan bergantung pada bagaimana data yang masuk dan prospek ekonomi berkembang,” kata Powell.

    Tinjauan Kerangka Kerja

    Ketua The Fed juga menyampaikan komentarnya yang paling terbuka mengenai tinjauan kerangka kerja bank sentral yang akan datang. 

    Dia mengatakan pertanyaan yang diajukan dalam tinjauan ini akan berkisar pada seberapa besar kekhawatiran para pembuat kebijakan terhadap batas bawah nol saat ini. Hal tersebut karena suku bunga tampaknya akan tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. 

    Sejak 2008 lalu, para pejabat telah memangkas suku bunga acuan mereka menjadi nol sebanyak dua kali, sehingga membatasi efektivitas kebijakan moneter.

    Meskipun Powell mengatakan The Fed belum membuat keputusan apa pun, dia menyarankan bank sentral akan beralih ke target inflasi tradisional. 

    Adapun kerangka kerja yang ada saat ini, yang dirilis pada 2020, menyatakan bahwa para pengambil kebijakan akan mengejar periode yang melampaui target The Fed sebesar 2% ketika pertumbuhan harga terus-menerus berada di bawah target mereka.

    “Pada saat yang sama, kasus dasar (base case) harus lebih seperti fungsi reaksi tradisional,” kata Powell. “Anda tidak menjanjikan overshoot, Anda hanya menargetkan inflasi. Kami belum membuat keputusan apa pun, tapi itulah pertanyaan yang akan kami ajukan.”

  • Jemput Bola Kemenangan Butter Leaders

    Jemput Bola Kemenangan Butter Leaders

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 2024, se­­­banyak 57 ne­­­­­gara me­­­nye­­leng­­­­garakan pe­­­mi­­­lu termasuk Ing­­­­­gris, India, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan juga Indonesia.

    Sebanyak 57 negara tersebut sangat berkontribusi dalam menyum­­bang 49% populasi dan 60% PDB dunia. Ke­­tidakpastian tahun 2024 tentu sangat tinggi karena banyak kebijakan populis yang dikampanyekan oleh petahana untuk kembali meraih hati rakyat.

    Dari banyaknya pemilu tersebut terdapat fokus perhatian utama yakni AS yang sangat menaruh perhatian global karena dinamika yang dinamis. Diksi “Trump yang tertembak, karier politik Biden yang tewas” menjadi pola yang menarik karena tidak banyak prediksi pada saat itu bahwa Kamala Harris akan menggantikan atasannya dalam kontestasi politik AS tersebut. Hampir saja AS akan memiliki presiden perempuan pertama di negaranya.

    Dalam pidato kemenangannya di Florida, Trump menyampaikan akan mengembalikan kejayaan AS dan mengajak masyarakat negeri Paman Sam tersebut untuk bersatu. Hal ini membuat posisi yang jelas bahwa ia akan membenahi urusan domestik yang akan menjadi modal bagi AS dalam berpartisipasi dalam panggung dunia ke depannya.

    Saat Trump menjadi Presiden ke-45 AS memang berbagai indikator perekonomian bergerak cukup luar biasa melalui reformasi perpajakan yang dilakukan Trump untuk mendorong perekonomian domestik. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, era Trump berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,5% yang membuat pertumbuhan ekonomi AS melampaui Eropa. Bahkan pada 2017, pertumbuhan negeri Paman Sam sempat tumbuh fantastis sebesar 4,2% (YoY) dan pada sisi output pada kuartal III/2020 saat pandemi melanda berhasil tumbuh 33% (YoY).

    Pada sisi pengangguran, Trump berhasil memecahkan rekor dengan membawa tingkat pengangguran terendah dalam 5 dekade terakhir di angka 3,5% dan membuka 6,4 juta lapangan pekerjaan baru. Bahkan, Tetapi dari sisi kenaikan upah, rata-rata pertumbuhan era Trump lebih rendah dari Barack Obama di mana hanya naik rata-rata 2,1% setiap tahunnya. Trump juga berhasil menurunkan 4,2 juta rakyat yang masuk dalam kategori miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,5%.

    PERPAJAKAN ALA TRUMP

    Perhitungan Tax Foundation (2020), apabila reformasi pajak ala Trump dilakukan secara jangka panjang hingga tahun 2027, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%, yang diterjemahkan dengan peningkatan upah sebesar 1,5%, melengkapi pasar tenaga kerja dengan 339.000 lapangan kerja baru dan meningkatkan stok modal sebesar 4,8% pada 2027.

    Berdasarkan perhitungan statis memang terjadi degradasi US$373 miliar tetapi apabila menggunakan perhitungan dinamis terhadap perekonomian sebesar US$408 miliar.

    Relaksasi pajak yang dilakukan Trump kepada dunia usaha dan pribadi memberikan tingkat daya saing Amerika Serikat yang lebih tinggi karena menurunnya biaya produksi, perubahan substansial terhadap cara kegiatan ekonomi di pasar domestik, memberikan zona peluang bagi bisnis di AS dapat ekspansi di dalam negeri baik baik intensifikasi dan ekstensifikasi model bisnis mereka.

    Reformasi Pajak yang mewujudkan corporate welfare dalam jangka pendek dan social welfare dalam jangka panjang akan dilakukan dengan menjamin sektor swasta menginvestasikan uangnya ke dalam pasar akibat pemotongan pajak.

    AMERICA GREAT AGAIN

    “Kita akan membuat Amerika kuat kembali, Kita akan membuat Amerika bangga kembali. Kita akan membuat Amerika aman kembali dan kita akan membuat Amerika hebat kembali” ujar Trump dalam salah satu kampanyenya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa berbagai formulasi kebijakan Trump pada saat menjadi Presiden ke-45 di Negeri Paman Sam akan dilanjutkan dan diperkuat dalam 4 tahun mendatang.

    Potensi perang dagang jilid kedua dengan China akan terjadi bahkan akan meluas dengan negara yang menentang “hegemoni” dari mata uang AS karena Trump sempat mengatakan akan mengenakan bea masuk hingga 100% bagi negara yang melakukan dedolarisasi. Walaupun akan menjadi “boomerang” bagi perekonomian domestik, tetapi Trump akan berani untuk melakukannya.

    Kedua, akan ditariknya berbagai militer AS yang akan menurunkan temperatur persaingan geopolitik, tetapi keinginan Trump untuk menguasai cadangan minyak dunia akan tetap dilakukan karena dalam kepemimpinannya, ia sempat keluar dari Paris Agreement maka komitmen terhadap net zero emission dapat menjadi ancaman.

    Ambisi Trump menguasai cadangan minyak Timur Tengah akan meningkatkan risiko tetapi sepertinya posisi Israel akan diuntungkan yang menjadi ancaman adalah apabila Iran menutup Selat Hormuz maka minyak dunia akan kolaps dan diuntungkannya Belt Road Initiative milik China.

    Selanjutnya, Trump juga akan mengevaluasi berbagai perjanjian perdagangan dan akan melakukan revaluasi perjanjian dagang yang menguntungkan masyarakat AS terutama kelas menengahnya yang sedang mengalami pelemahan daya beli. Pengalaman Trump keluar dari Trans-Pacific Treaty, Trans-Atlantic Treaty, dan perjanjian dagang lainnya akan menjadi ancaman. Berbagai program domestik AS akan dipaksakan menjadi agenda global dan evaluasi kebijakan Presiden Biden tentu akan dilakukan secara masif.

    Dampak Terhadap Indonesia

    Kemenangan Trump sebenarnya lebih banyak membawa dampak positif bagi perekonomian domestik karena peluang terjadinya relokasi pabrik akan sangat tinggi. Maka dari itu, pengusaha dan Pemerintah Indonesia harus siap menangkap berbagai peluang tersebut seperti memberikan kepastian hukum, reformasi birokrasi, percepatan perizinan, bahkan hingga insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance untuk industri yang memberikan alih teknologi.

    Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika Serikat berusaha untuk menangkap peluang kerja sama, bahkan dalam video terbuka Presiden Prabowo mengucapkan selamat kepada Presiden Trump. Hal ini akan menjadi katalis positif hubungan antara RI dan AS bagi pasar, bahkan Presiden Trump berjanji akan mengunjungi Indonesia

    Perlu diingat pada periode perang dagang 2018, Indonesia gagal menangkap peluang relokasi pabrik dan banyak pabrik yang ada di China lari ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia, maka dari itu saat ini Indonesia harus lebih siap menangkap peluang tersebut. Dari sisi kinerja ekspor, kemenangan Trump membuka peluang terjadinya perang tarif dan terbuka potensi neraca dagang kita akan balance dengan AS. Namun, penjualan komoditas esensial seperti CPO dan batu bara secara volume relatif akan ada pergerakan.

    Dari sisi nilai tukar, konsensus pasar yang terjadi di AS mengisyaratkan bahwa apabila Donald Trump memenangkan pemilihan, maka akan terjadi penurunan suku bunga sebanyak tiga kali oleh The Federal Reserve berbeda dengan konsensus kemenangan Kamala Haris yang memungkinkan akan diturunkan sebanyak 5 kali. Maka dari itu, pelemahan nilai tukar akan terjadi dan akan merugikan importir bahan baku produksi tetapi akan menguntungkan bagi eksportir.

    Perang tarif yang terjadi juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat menggarap pasar Afrika dan pasar negara Kepulauan Pasifik untuk dapat menjadi pasar pengganti ekspor kita ke AS. Berbagai kerja sama bilateral dengan negara Afrika dan Kepulauan Pasifik terutama mengenai perdagangan dan ekonomi dapat dibangun.

    Pemerintah juga perlu cermat untuk melakukan penyesuaian dalam membuat formulasi dalam APBN-P nantinya dengan melakukan kalkulasi ulang baik dari sisi harga minyak, kurs nilai tukar, dan inflasi karena akan dapat memengaruhi berbagai orkestrasi kebijakan. Pada dasarnya, kemenangan Trump akan menjadi “butter” bagi Indonesia apabila kita bersiap dan dapat melakukan jemput bola.

  • Harga Minyak Akhirnya Naik Lagi, Tapi Masih di Bawah USD 69 per Barel – Page 3

    Harga Minyak Akhirnya Naik Lagi, Tapi Masih di Bawah USD 69 per Barel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak mentah berjangka naik tipis pada perdagangan hari Kamis. Meskipun alami kenaikan, harga minyak yang menjadi patokan di Amerika Serikat (AS) ditutup di bawah USD 69 per barel. Tertahannya kenaikan harga minyak ini karena surplus besar diperkirakan terjadi pada 2025.

    Laporan bulanan Badan Energi Internasional menuliskan bahwa persediaan minyak mentah global diperkirakan akan melampaui permintaan lebih dari 1 juta barel per hari tahun depan yang dipimpin oleh pertumbuhan yang kuat di AS.

    Mengutip CNBC, Jumat (15/11/2024), berikut ini harga energi penutupan perdagangan di bursa AS pada hari Kamis:

    Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Desember ditutup USD 68,70 per barel, naik 27 sen atau 0,39% dibanding sehari sebelumnya. Sejak awal tahun hingga saat ini harga WTI turun sekitar 4%.

    Harga minyak Brent untuk kontrak Januari ditutup di angka USD 72,56 per barel, naik 28 sen atau 0,39%. Sejak awal tahun hingga saat ini harga patokan global turun hampir 6%.

    Harga Bensin untuk kontrak Desember ditutup USD 1,9817 per galon, naik 0,84%. Tahun ini harga bensin telah turun hampir 6%.

    Untuk harga gas alam kontrak Desember ditutup USD 2,785 per seribu kaki kubik, turun 6,64%. Tahun ini, harga gas telah naik hampir 11%.

    UBS memangkas perkiraan harga untuk patokan global Brent menjadi hanya USD 80 per barel dari perkiraan sebelumnya di USD 87 karena melemahnya permintaan di Tiongkok yang merupakan negara importir minyak mentah terbesar di dunia.

    OPEC pada hari Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan permintaannya untuk bulan keempat berturut-turut awal minggu ini.

    Harga minyak telah turun lebih dari 4% sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS karena dolar telah melonjak. Dolar AS yang lebih kuat dapat menekan permintaan minyak di antara pembeli yang memegang mata uang lainnya.