Tag: Donald Trump

  • Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS), bakal memberikan dampak bagi penurunan ekspor Indonesia lantaran AS merupakan mitra dagang utama.
     
    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Fajarini Puntodewi menyampaikan dalam pemerintahan mendatang, Trump diperkirakan mengenakan tambahan tarif pajak 10-20 persen untuk semua barang yang masuk ke AS.
     
    “Tentu, dengan adanya kebijakan ini, akan ada dampak, baik itu dengan perdagangan dengan Amerika maupun dengan Tiongkok tentunya, di mana kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” ujar Puntodewi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 November 2024.
    Puntodewi menjelaskan, AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Selain mengenakan tambahan tarif pajak bagi negara lain, Trump juga disebut memberikan tarif besar bagi produk-produk Tiongkok yang masuk ke AS sebesar 60 persen hingga 100 persen.
     
    Namun demikian, kata Puntodewi, pada kepemimpinan Trump yang pertama, tren ekspor Indonesia ke AS justru meningkat dan mengalami surplus. Kemudian, saat dilanjutkan oleh pemerintahan Joe Biden, tren ini melonjak semakin tajam.
     
    Oleh karena itu, pada kepemimpinan Trump ke depan diharapkan tidak membawa perubahan besar dalam kinerja ekspor. “Kita berhadap di Trump kedua ini, tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” katanya.
     

     

    Perlu genjot daya saing

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri guna mengantisipasi kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024 yang akan mengurangi impor dari negara lain.
     
    “Yang penting, Indonesia memperbaiki daya saing industri,” kata Esther.
     
    Mengingat kepemimpinan Trump pada periode sebelumnya, Esther mewaspadai kemungkinan naiknya tarif impor dari negara lain ke AS. Terlebih, Trump mengusung kebijakan ‘American First’ yang lebih mengutamakan perekonomian domestik di negeri Paman Sam itu.
     
    Maka dari itu, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat industri dalam negeri guna meredam efek kebijakan Trump nantinya.
     
    Sementara, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik guna mengantisipasi efek kemenangan Trump.
     
    Pasalnya, Trump mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok yang berdampak pada timbulnya perang dagang. Kondisi itu menghambat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut.
     
    Efeknya, produk Indonesia bisa makin tertekan, termasuk produk tekstil. Tekanan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri yang tertahan.
     
    Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mencari pangsa pasar ekspor alternatif selain pasar tradisional. Huda merekomendasikan pasar di Timur Tengah sebagai alternatif bagi Indonesia.
     
    “Pangsa pasar ekspor negara Timur Tengah bisa menjadi opsi bagi produk ekspor kita,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tarik Investor Asing, China Janji Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

    Tarik Investor Asing, China Janji Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

    Bisnis.com, JAKARTA – China mengatakan kepada para eksekutif terkemuka Wall Street bahwa mereka akan melanjutkan reformasi pasar modal dan membuka sektor keuangan bagi orang asing. 

    Selain itu, mereka juga akan mendukung Hong Kong dalam memperkuat kredibilitasnya sebagai pusat keuangan global.

    Janji para pembuat kebijakan China pada KTT Global Leaders’ Investment Summit ketiga di Hong Kong ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya dan perlambatan yang mengganggu stabilitas negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

    “Kami akan menciptakan lingkungan bisnis inklusif yang menguntungkan bagi investor luar dan pemimpin bisnis yang datang ke China,” kata Zhu Hexin, wakil gubernur bank sentral China dan Kepala Administrasi Valuta Asing Negara dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024). 

    Dia menuturkan, pihaknya membuka tangan bagi investor asing. Mereka dipersilakan datang ke daratan untuk ikut serta dalam keberhasilan pembangunan ekonomi China.

    Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) Wu Qing menambahkan bahwa China akan menghilangkan hambatan investasi dan menerapkan langkah-langkah pendukung sambil memperdalam reformasi pasar modal.

    Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menambahkan pemerintah juga akan mendukung lebih banyak perusahaan berkualitas tinggi dari China untuk mencatatkan dan menerbitkan obligasi di Hong Kong.

    He Lifeng mengatakan langkah-langkah stimulus yang dilakukan negara tersebut baru-baru ini secara bertahap mulai berlaku dan menguntungkan pasar Hong Kong. Dia mengatakan Beijing akan membantu mendukung lembaga keuangan China untuk memperluas bisnis mereka di Hong Kong.

    “Kami akan memperbaiki mekanisme penerbitan obligasi negara secara berkala, terus meningkatkan penerbitan di Hong Kong, dan mendukung Hong Kong dalam mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat bisnis keuangan global,” ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Dukungan tersebut diberikan saat masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan menghadapi pengawasan. Posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global kian suram dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020. 

    Pemerintah negara-negara Barat mengatakan hal ini telah mengganggu otonomi wilayah tersebut, namun pihak berwenang China mengatakan perlunya memulihkan ketertiban setelah protes massal pro-demokrasi pada 2019.

    Pada Selasa, Pengadilan Tinggi Hong Kong memenjarakan 45 aktivis pro-demokrasi hingga 10 tahun menyusul persidangan penting mengenai keamanan nasional yang telah merusak gerakan demokrasi di kota itu dan menuai kritik dari AS dan negara-negara lain.

    Adapun, KTT tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), dihadiri oleh para CEO perusahaan terkemuka Wall Street termasuk Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

  • Google Sudah Ditinggal, Gen Z Ramai-ramai Beralih ke Penggantinya

    Google Sudah Ditinggal, Gen Z Ramai-ramai Beralih ke Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama ini Google menjadi sumber pencarian informasi terbaru. Melalui pencarian topik di Google, masyarakat bisa mengakses portal berita online untuk mendapatkan berita.

    Namun, pola tersebut mulai ditinggalkan. Influencer kini menjadi sumber berita baru bagi para generasi Z atau Gen Z di Amerika Serikat, terutama dalam pembahasan politik seperti pemilihan presiden AS beberapa waktu yang lalu.

    Hal ini diketahui dari riset yang dilakukan oleh Pew Research Center terhadap 10.658 orang Amerika selama musim panas 2024.

    Riset tersebut mengambil sampel dari 500 influencer berita populer dan konten yang mereka hasilkan yang diperoleh dari tinjauan 28.000 akun media sosial.

    “Kami juga melakukan survei perwakilan nasional terhadap warga Amerika untuk lebih memahami siapa yang mengkonsumsi berita dari influencer ini,” tulis lembaga tersebut dalam laporannya, dikutip Selasa (19/11/2024).

    Hasilnya, sebanyak 37% warga AS yang berusia 18 hingga 29 tahun mengatakan mereka secara teratur mendapatkan informasi seputar politik tetama pmeilu AS dari para influencer media sosial.

    Adapun influlencer ini banyak ditemukan di situs media sosial X (85%), Instagram (50%), YouTube (44%), Facebook (32%), dan Thread (30%).

    Influencer berita secara eksplisit menyatakan diri sebagai Republikan, konservatif, atau pro-Donald Trump (27%),dan Demokrat, liberal, atau pro-Kamala Harris (21%).

    Di antara orang Amerika yang menonton berita dari influencer di media sosial, sebagian besar (65%) mengatakan bahwa influencer telah membantu mereka lebih memahami peristiwa dan isu-isu terkini.

    Dalam skala tujuh dari sepuluh mengatakan bahwa berita yang mereka dapatkan dari influencer berita setidaknya agak berbeda dari berita yang mereka dapatkan dari sumber lain.

    Untuk diketahui, di tengah panasnya pemilu AS 2024, influencer mengambil peran penting dalam menyampaikan informasi kepada warga.

    Partai Republik maupun Demokrat memberikan kredensial kepada kreator konten untuk meliput konvensi mereka, dan mendorong para influencer untuk membagikan visi misi politik mereka.

    Para influencer juga mewawancarai para kandidat dan mengadakan penggalangan dana untuk mereka.

    (fab/fab)

  • G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin dari negara anggota Kelompok 20 (G20) resmi bertemu di Museum Seni Modern Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat untuk KTT dua hari membahas agenda yang menyoroti perubahan tatanan global sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membuka pertemuan puncak tersebut pada Senin dengan peluncuran aliansi global untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, dengan dukungan dari lebih dari 80 negara, bersama dengan bank-bank multilateral dan lembaga-lembaga filantropi besar.

    “Kelaparan dan kemiskinan bukanlah hasil dari kelangkaan atau fenomena alam … itu adalah hasil dari keputusan politik,” kata Lula, yang lahir dalam kemiskinan dan memasuki dunia politik dengan mengorganisasikan serikat pekerja logam, seperti dikutip Reuters pada Selasa (19/11/2024).

    “Di dunia yang menghasilkan hampir enam miliar ton makanan per tahun, ini tidak dapat diterima,” katanya.

    Pejabat Brasil menyadari bahwa agenda mereka untuk G20 – yang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, mengenakan pajak kepada orang superkaya, dan mereformasi tata kelola global – bisa kehilangan momentum ketika Trump mulai mendiktekan prioritas global dari Gedung Putih.

    Para pemimpin juga membahas tentang perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan internasional akan berbenturan dengan perubahan kebijakan AS yang tajam yang dijanjikan Trump saat menjabat, mulai dari tarif hingga janji solusi yang dinegosiasikan untuk perang di Ukraina.

    Namun, para pemimpin mengakui bahwa agenda G20, yang ditetapkan oleh ketua tahun ini Brasil dan diperkuat oleh tuan rumah tahun 2025 Afrika Selatan, telah mendorong percakapan di luar zona nyaman tradisional negara-negara Barat.

    “Kita tengah mengalami perubahan besar dalam struktur global,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela pertemuan puncak, mencatat semakin besarnya pengaruh negara-negara ekonomi berkembang utama.

    “Negara-negara ini ingin menyampaikan pendapat mereka. Dan mereka tidak akan lagi menerima bahwa semuanya akan terus seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade.”

    Presiden China Xi Jinping memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mendukung ekonomi berkembang di “Global Selatan,” mulai dari kerja sama ilmiah dengan Brasil dan negara-negara Afrika hingga menurunkan hambatan perdagangan bagi negara-negara yang kurang berkembang.

    Xi juga telah memuji-muji keunggulan ekonomi China, termasuk Belt & Road Initiative yang dibanggakan yang meresmikan pelabuhan laut dalam yang besar di Peru minggu lalu.

    Brasil sejauh ini menolak untuk bergabung dengan inisiatif infrastruktur global, tetapi harapan tinggi untuk kemitraan industri lainnya ketika Xi mengakhiri kunjungannya di negara itu dengan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada Rabu.

    Keputusan Brasil untuk tidak bergabung merupakan “pukulan besar bagi hubungan,” kata Li Xing, profesor di Institut Strategi Internasional Guangdong, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri China. “China sangat kecewa,” katanya.

    Pembicaraan perdagangan di sekitar G20 akan dipicu oleh kekhawatiran akan meningkatnya perang dagang AS-China. Diketahui Trump berencana untuk mengenakan tarif impor dari Tiongkok dan negara-negara lain.

    Semangat Trump untuk memangkas pajak akan menambah hambatan bagi usulan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang superkaya.

    Sekutu terbaru Trump di Amerika Latin, Presiden Argentina yang menganut paham libertarian Javier Milei, telah menarik garis merah dalam masalah ini. Para negosiator Argentina menolak untuk menyetujui penyebutan isu tersebut dalam komunike bersama KTT tersebut, menurut para diplomat.

    (luc/luc)

  • Donald Trump Bayar Utang Sebanyak Ini ke Elon Musk

    Donald Trump Bayar Utang Sebanyak Ini ke Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump tak menunggu waktu lama untuk membayar utang budi ke Elon Musk karena sudah mendukungnya mati-matian dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

    Pada awal pekan ini, saham Tesla naik 5% setelah Bloomberg melaporkan tim transisi Trump berencana menelurkan regulasi terkait mobil otomatis.

    Laporan tersebut mengemuka beberapa hari setelah Trump menunjuk Elon Musk sebagai co-head Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru.

    Tim transisi Trump mencari beberapa pemimpin kebijakan untuk sektor transportasi dalam mengembangkan kerangka regulasi mobil otomatis, menurut laporan Bloomberg, berdasarkan keterangan sumber dalam yang familiar dengan isu tersebut.

    Bulan lalu, Musk mengkritik proses birokrasi perizinan mobil otomatis yang berbeda di setiap negara. Ia mengatakan proses berlipat tersebut sangat merepotkan.

    Kritik itu ia sampaikan beberapa pekan setelah meluncurkan taksi otomatis (robotaxi) Cybercab yang sama sekali tak memiliki setir dan pedal. Ia menargetkan produksinya dimulai pada 2026 mendatang.

    “Regulasi federal yang disatukan akan memudahkan proses perizinan mobil otomatis, sehingga Tesla bisa menggenjot pengujian pengemudi tanpa awak (FSD) miliknya,” kata analis di Quilter Cheviot, Mamta Valencha, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

    FSD yang telah dikembangkan Tesla selama 4 tahun terakhir juga tengah menghadapi investigasi dari pemerintah. Hal ini menyusul beberapa kasus kecelakaan terkait sistem tersebut, termasuk tabrakan fatal pada 2023 lalu.

    Kemenangan Trump terbukti berbuah manis bagi bisnis mobil Musk. Valuasi Tesla tembus US$1 triliun usai Trump terpilih sebagai Presiden AS yang baru. Sahamnya sejauh ini sudah naik 28% sejak 5 November lalu.

    Investor berharap kedekatan Musk dengan Gedung Putih akan memuluskan jalan bisnis Tesla di masa depan.

    Musk merupakan salah satu pendukung militan Trump. Ia menggelontorkan jutaan dolar AS melalui komite politik American Pac untuk mendukung Trump. Ia juga memanfaatkan platform X miliknya untuk menyebar berbagai informasi yang menguntungkan Trump.

    (fab/fab)

  • Google Berubah Total, Pemerintah Minta Jual Browser Chrome

    Google Berubah Total, Pemerintah Minta Jual Browser Chrome

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) meminta hakim untuk memaksa Google milik Alpbahet menjual unit bisnis browser internet Chrome, menurut laporan Bloomberg berdasarkan informasi sumber dalam yang familiar dengan rencana tersebut.

    DOJ juga akan menanyakan kepada hakim yang memimpin sidang pada Agustus lalu terkait monopoli Google, untuk mengambil tindakan terkait teknologi kecerdasan buatan (AI) Google, serta sistem operasi HP Android.

    Google dikatakan mengontrol bagaimana pengguna melihat internet dan apa saja iklan yang muncul di perangkat mereka melalui browser Chrome yang umumnya menggunakan layanan mesin pencari Search secara default.

    Google juga mengumpulkan informasi penting dari bisnis iklan miliknya. Menurut estimasi, Google mendominasi sekitar dua per tiga pangsa pasar browser global.

    DOJ menolak berkomentar. Sementara Google, dalam pernyataan dari VP Regulatori Affairs Lee-Anne Mulholland mengatakan DOJ telah mendorong agenda radikal yang sudah melampaui masalah legal dalam kasus ini.

    Ia juga mengatakan tuntutan DOJ dapat membahayakan pengguna, dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

    Langkah yang dilakukan DOJ merupakan salah satu upaya paling agresif di pemerintahan Joe Biden untuk membatasi monopoli di kalangan raksasa teknologi.

    Kendati demikian, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Donald Trump diprediksi akan berdampak lebih besar terhadap kasus monopoli raksasa teknologi.

    Dua bulan sebelum pemilu, Trump mengklaim akan menindak Google karena telah terang-terangan melawan dirinya. Namun, sebulan setelahnya, Trump mempertanyakan apakah merombak Google dengan memecah-belah perusahaan merupakan solusi terbaik.

    Google akan memenuhi panggilan Hakim Distrik AS Amit Mehta dalam persidangan final pada Agustus 2025 mendatang.

    Sejauh ini, ada beberapa opsi yang kemungkinan besar akan memengaruhi bisnis Google. Salah satunya, mengakhiri kontrak eksklusif dengan Apple senilai miliaran dolar AS setiap tahunnya untuk menjadikan Search sebagai layanan pencari default di iPhone, iPad, dkk.

    Opsi lainnya, Google harus melakukan divestasi atas beberapa unit bisnisnya seperti Chrome dan Android.

    Pasar Chrome yang sangat besar membuat unit tersebut menjadi salah satu kunci pendorong pendapatan Google. Pada saat bersamaan, ketika pengguna mendaftar Chrome dengan akun Google, raksasa tersebut dapat menawarkan iklan pencarian yang ditargetkan secara lebih mudah.

    Google berdalih dominasinya untuk layanan mesin pencari disebabkan kualitas yang dimiliki. Google juga mengatakan pihaknya menghadapi persaingan sengit dengan Amazon dan layanan mesin pencari lainnya.

    (fab/fab)

  • Biden ‘Menghilang’ Saat Foto Bersama Pemimpin Dunia di KTT G20

    Biden ‘Menghilang’ Saat Foto Bersama Pemimpin Dunia di KTT G20

    Rio de Janeiro

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak terlihat atau “menghilang” saat sesi foto bersama para pemimpin dunia digelar dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Ketidakhadiran Biden sempat menuai spekulasi soal dia menghindari tampil bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov yang juga hadir.

    Insiden itu, seperti dilansir Associated Press dan The Guardian, Selasa (19/11/2024), terjadi ketika sesi foto bersama, yang rutin dilakukan para pemimpin dunia setiap menghadiri KTT G20, digelar di Museum Seni Modern yang terletak di tepi teluk Rio de Janeiro pada Senin (18/11) waktu setempat.

    KTT G20 di Brasil ini menjadi pertemuan puncak G20 terakhir yang dihadiri Biden sebagai Presiden AS, sebelum Donald Trump akan mengambil alih jabatan tersebut mulai Januari tahun depan.

    Para pejabat AS yang mendampingi Biden, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak hadirnya Biden dalam sesi foto bersama itu disebabkan oleh “masalah logistik”, di mana sesi foto digelar lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya.

    Selain Biden, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dan PM Italia Giorgia Meloni juga tidak ikut dalam foto bersama itu.

    Saat Biden dan rombongannya tiba di lokasi, foto bersama para pemimpin dunia telah dilakukan tanpa kehadiran sang Presiden AS.

    Para pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, PM India Narendra Modi, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tampak mengobrol saat berkumpul untuk berpose dengan latar belakang Gunung Sugarloaf yang menjadi ikon Rio de Janeiro. Mereka tersenyum dan mengangkat tangan saat diambil fotonya.

    Biden dan Trudeau tiba di lokasi saat foto bersama sudah selesai dilakukan oleh para pemimpin dunia lainnya yang menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil Foto: AP Photo/Eraldo Peres

    Saksikan juga video: Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

  • Akankah Trump Penuhi Janji Kampanye, Selamatkan TikTok dari Blokir AS?

    Akankah Trump Penuhi Janji Kampanye, Selamatkan TikTok dari Blokir AS?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal menangguhkan pelarangan platform TikTok di AS, sebagai bagian dari pemenuhan janji kampanye.

    Diketahui, beberapa negara bagian di AS telah melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah. Pemerintah federal AS juga sempat melakukan investigasi dan menuding TikTok melanggar keamanan data.

    Adapun, Presiden Amerika Serikat (AS) sebelumnya Joe Biden secara resmi telah menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok untuk mendivestasi. Jika ByteDance gagal melakukan hal ini, TikTok akan dilarang di Amerika Serikat dan dihapus dari App Store Apple.

    Melansir dari Al-Jazeera, Selasa (19/11/2024) selama masa kampanye, Trump berjanji untuk menyelamatkan platform TikTok di AS. Namun, baik Trump maupun tim transisinya belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai janji tersebut.

    Presiden terpilih berpotensi memiliki beberapa cara untuk mengubah kebijakan. Namun, Trumpt tidak akan dapat membatalkan undang-undang yang memberlakukan larangan tersebut sendirian.

    Anupam Chander, seorang pakar regulasi teknologi global di Georgetown Law di Washington, DC, mengatakan bahwa Trump dapat meminta Kongres AS untuk memberinya wewenang dan menegosiasikan pengaturan berbeda dengan ByteDance dan TikTok yang mempertimbangkan masalah keamanan.

    “Saya pikir banyak politisi lebih suka TikTok tidak ditutup di AS pada bulan Januari. Lagipula, sekitar 170 juta warga Amerika terus menggunakan aplikasi tersebut, bahkan setelah pemerintah memberi tahu mereka bahwa itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional,” kata Chander.

    Di sisi lain, David Greene, direktur kebebasan sipil dari Electronic Frontier Foundation (EFF) menyebut Trump juga dapat menginstruksikan Departemen Kehakiman AS untuk membatalkan atau mengubah pembelaannya dalam gugatan dengan ByteDance.

    Namun, dirinya menuturkan Presiden terpilih juga berhak memilih untuk tidak melakukan apa pun dan membiarkan larangan tersebut berlaku tetap berlaku.

    “Ada kemungkinan besar dia tidak akan menepati komentar spontannya bahwa ‘Saya akan mencabut larangan TikTok’ karena dia cenderung berubah pikiran tentang hal-hal ini atau dia dibujuk untuk berubah pikiran,” ucap David.

  • Ukraina Boleh Pakai Rudal AS Serang Rusia, Sekutu Trump Kritik Biden

    Ukraina Boleh Pakai Rudal AS Serang Rusia, Sekutu Trump Kritik Biden

    “Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Joe Biden akan memicu ESKALASI perang di Ukraina selama masa transisi. Ini seolah-oleh dia meluncurkan perang yang benar-benar baru,” ujar mantan Direktur Intelijen Nasional AS pada masa jabatan pertama Trump, Richard Grenell, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Semuanya telah berubah sekarang — semua kalkulasi sebelumnya batal dan tidak valid. Dan semuanya demi politik,” ucapnya.

    Untuk saat ini, Grenell tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan Trump mendatang. Namun namanya sempat muncul sebagai calon Menteri Luar Negeri (Menlu) AS sebelum Trump akhirnya memutuskan untuk mencalonkan Senator Florida Marco Rubio untuk jabatan itu.

    Kritikan juga disampaikan oleh putra sulung Trump, Donald Trump Jr, yang menyinggung soal potensi Perang Dunia Ketiga imbas keputusan tersebut.

    “Kompleks Industri Militer tampaknya ingin memastikan Perang Dunia III berjalan sebelum ayah saya mempunyai kesempatan untuk menciptakan perdamaian dan menyelamatkan nyawa,” sebut Trump Jr dalam komentarnya via media sosial X.

    Trump sendiri belum berbicara secara terbuka mengenai pergeseran kebijakan Biden terkait pasokan rudal jarak jauh untuk Ukraina tersebut.

    “Dia menjadi satu-satunya orang yang dapat menyatukan kedua pihak untuk merundingkan perdamaian, dan berupaya mengakhiri perang dan menghentikan pembunuhan,” cetus juru bicara Trump, Steven Cheung, dalam pernyataannya.

    Moskow menyebut keputusan Biden itu “berbahaya” dan telah menjanjikan respons yang “pantas” jika rudal-rudal pasokan AS benar-benar digunakan dalam serangan ke wilayah Rusia.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam jumpa pers harian menuduh Rusia yang telah memicu eskalasi perang dengan menerima pengerahan pasukan militer Korea Utara (Korut) untuk bertempur melawan Ukraina.

    (nvc/ita)

  • Kemendag Ketar-ketir, Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor RI

    Kemendag Ketar-ketir, Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode dua menjadi salah satu tantangan geopolitik global, termasuk Indonesia.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa kebijakan luar negeri ‘America First’ yang digaungkan Trump berpotensi berdampak pada perdagangan ekspor Indonesia.

    Pasalnya, Trump mengeluarkan kebijakan perdagangan dengan mengenakan penambahan tarif sebesar 10%-20% terhadap semua barang yang masuk ke AS.

    Dewi menjelaskan kebijakan ini dilakukan sebagai langkah Negara Paman Sam melindungi perekonomian dalam negeri. Selain itu, Dewi menambahkan Trump juga menaikkan tarif impor barang dari China hingga 100%.

    “Dengan kebijakan ini akan ada dampak, baik perdagangan dengan AS maupun China. Di mana, kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” kata Dewi dalam acara Gambir Trade Talk #17 bertajuk Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Kendati demikian, Dewi menuturkan bahwa perdagangan ekspor Indonesia mencatatkan surplus dan tren yang melaju saat periode pertama Trump. Dia pun berharap kebijakan yang dikeluarkan Trump di periode kedua tidak mengganggu laju kinerja ekspor Indonesia.

    “Tentu kita berharap di [periode] Trump kedua tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” ujarnya.

    Namun, Dewi memperkirakan kebijakan yang dikeluarkan Trump di periode kedua ini akan memicu kenaikan harga.

    “Karena harga-harga jadi mahal tetapi nggak hanya Indonesia, semuanya juga seperti itu. Hanya kan dengan adanya penambahan tarif lagi buat China mudah-mudahan kita bisa ambil peluang ini,” pungkasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2024 mencapai US$217,24 miliar atau naik 1,33% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$204,21 miliar juga naik 1,48%.

    BPS mengungkap, sebagian besar komoditas dengan nilai ekspor nonmigas mengalami peningkatan pada Oktober 2024. Di mana, peningkatan terbesar pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1.046,5 juta atau sebesar 52,67%. Sementara yang mengalami penurunan adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$102,0 juta atau 14,46%.