Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Palak China, Pabrik iPhone Buka-bukaan Dampaknya

    Trump Palak China, Pabrik iPhone Buka-bukaan Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Foxconn, pabrik iPhone asal Taiwan, memperkirakan dampak tarif baru dari Presiden terpilih AS Donald Trump tidak akan terlalu berdampak pada perusahaannya dibandingkan dengan para pesaingnya.

    Young Liu, ketua produsen kontrak Apple di Foxconn melihat bahwa setiap tarif baru yang dikeluarkan dampak utamanya dirasakan oleh klien mereka, karena model bisnisnya didasarkan pada manufaktur kontrak.

    “Klien mungkin memutuskan untuk memindahkan lokasi produksi, tetapi melihat jejak global Foxconn, kami lebih unggul. Akibatnya, dampaknya terhadap kami cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pesaing kami,” katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

    Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan awal pekan ini bahwa pada hari pertamanya menjabat, ia akan memberlakukan tarif 25% untuk semua produk dari Meksiko dan Kanada, dan akan membebankan tarif tambahan 10% untuk barang-barang dari China.

    Foxconn memiliki fasilitas manufaktur besar di China termasuk pabrik perakitan iPhone raksasa. Namun, Foxconn telah meningkatkan investasinya di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Vietnam sebagai bagian dari upaya diversifikasi rantai pasokan.

    Di Meksiko, perusahaan ini sedang membangun fasilitas manufaktur besar untuk memproduksi server AI Nvidia GB200 AI.

    Liu mengatakan Foxconn hanya akan dapat membagikan lebih banyak rincian tentang rencana perusahaan di AS setelah 20 Januari, setelah Trump mulai menjabat dan kebijakan serta perubahan tarifnya menjadi lebih jelas.

    “Setelah itu, kami akan memiliki strategi yang sesuai,” kata Liu.

    “Apa yang Anda lihat sekarang adalah permainan antar negara, belum antar perusahaan. Apakah itu 25% atau tambahan 10%, hasilnya belum pasti karena mereka terus bernegosiasi. Kami terus beradaptasi dan menyempurnakan strategi global kami.” imbuhnya.

    (fab/fab)

  • Pascalibur Pilkada Serentak, Rupiah Pagi Ini Sukses Bekuk Dolar AS

    Pascalibur Pilkada Serentak, Rupiah Pagi Ini Sukses Bekuk Dolar AS

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami kenaikan cukup banyak, setelah libur pencoblosan Pilkada yang digelar secara serentak kemarin.
     
    Mengutip data Bloomberg, Kamis, 28 November 2024, rupiah hingga pukul 09.27 WIB berada di level Rp15.856 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 78 poin atau setara 0,49 persen dari Rp15.934 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.854 per USD, naik 70 poin atau setara 0,43 persen dari Rp15.924 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.920 per USD hingga Rp16.000 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Ramalan ekonomi hingga kenaikan PPN

    Ibrahim mengungkapkan, ambruknya kurs rupiah terhadap dolar lantaran para pelaku pasar yang mencerna prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana pada tahun ini tidak akan mencapai 5,1 persen secara tahunan (yoy).
     
    “Kemungkinan (pertumbuhan ekonomi Indonesia) hanya berada pada level 5,0 persen (yoy). Ini karena belanja di akhir tahun meningkat, tetapi belum tentu akan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi karena merupakan faktor musiman,” jelas Ibrahim.
     
    Pada kuartal IV-2024, PDB seharusnya akan flat atau ada soft acceleration karena belanja. Di kuartal III sebelumnya, belanja bansos meningkat tetapi efeknya belum terlihat ke konsumsi. Pilkada di kuartal keempat tahun ini akan membantu belanja.
     
    Sementara itu, di 2025 ada sejumlah faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika pemerintah menaikkan tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, pertumbuhan ekonomi secara tahunan bisa berada di angka 4,91 persen hingga 4,96 persen.
     
    “Angka itu jauh dari target tahun depan yang mencapai 5,2 persen,” tutur dia.
     
    Kemudian, kondisi global yang belum tentu pulih akan menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang perlu diwaspadai misalnya kebijakan tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump bisa berdampak terhadap banjir barang dari Tiongkok ke Indonesia.
     
    “Akibatnya harga tertekan dan persaingan dengan produsen lokal, sehingga likuiditas menjadi tantangan tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi,” terang Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Elon Musk Mulai Tebar Teror ke Para PNS di Amerika

    Elon Musk Mulai Tebar Teror ke Para PNS di Amerika

    Washington –

    Kehidupan para PNS pemerintahan federal Amerika Serikat tampaknya akan menjadi tidak tenang setelah Donald Trump menunjuk Elon Musk bersama politisi Partai Republik Vivek Ramaswamy, sebagai kepala Departement of Government Efficiency (DOGE). Tujuannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Elon Musk dan Vivek Ramaswamy pun telah mengusulkan mengakhiri kerja jarak jauh bagi pegawai federal, menyebutnya hak istimewa yang tersisa dari pandemi. Keduanya mengemukakan gagasan itu dalam opini di Wall Street Journal. Malah menurut mereka, itu akan jadi cara mudah untuk mengecilkan jumlah tenaga kerja federal karena mungkin akan ada banyak yang resign.

    “Mewajibkan pegawai federal datang ke kantor lima hari seminggu akan mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja sukarela yang kami sambut baik. Jika pegawai federal tak ingin datang, pembayar pajak Amerika tidak boleh membayar mereka untuk hak istimewa era Covid untuk tinggal di rumah,” tulis mereka yang dikutip detikINET dari NBC.

    Memang para PNS federal itu sudah terbiasa kerja remote sehingga mungkin tak nyaman jika harus kembali ke kantor. Sekitar 1,1 juta pegawai sipil federal memenuhi syarat kerja jarak jauh. Pemerintahan Joe Biden memang memerintahkan untuk meningkatkan pekerjaan langsung di kantor tapi juga memberi beberapa fleksibilitas.

    Musk, CEO Tesla dan SpaceX, memang tidak pro pekerjaan jarak jauh, terutama sejak pandemi Covid-19 mereda. Musk mengumumkan kebijakan kembali ke kantor di Tesla dan SpaceX pada tahun 2022, memerintahkan karyawan untuk kembali bekerja minimal 40 jam per minggu di lokasi.

    Beberapa pekerja federal yang tergabung dalam serikat pekerja mengkritik Musk dan Ramaswamy, menyebut mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. “Jelas Musk dan Ramaswamy sama sekali tak paham bagaimana tenaga kerja federal dikelola atau dioperasikan,” kata Randy Erwin, presiden National Federation of Federal Employees.

    Dalam opini mereka, Musk dan Vivek juga menyarankan cara lain untuk memangkas pekerjaan federal termasuk pemberhentian besar-besaran para PNS dan relokasi lembaga federal keluar dari wilayah Washington.

    Elon Musk memang dikenal suka penghematan dan efisiensi, serta tak segan memecat pegawai perusahaannya. Setelah membeli Twitter yang sekarang bernama X di 2022, Musk langsung melakukan perubahan dramatis. Dalam hitungan minggu, ia memberhentikan banyak karyawan X, dari yang semula sekitar 8.000 jadi hanya 1.500 orang.

    Nah dengan sikap seperti itu, apakah Elon Musk nanti juga akan banyak memangkas PNS Amerika Serikat saat memimpin DOGE? Jikalaupun dilakukan, hal itu sangat sulit karena seperti di Indonesia, PNS di AS pun sukar diberhentikan, tidak seperti di perusahaan swasta.

    (fyk/rns)

  • Elon Musk Bikin Aplikasi Baru Usai X Ramai Ditinggal Pengguna

    Elon Musk Bikin Aplikasi Baru Usai X Ramai Ditinggal Pengguna

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, dilaporkan sedang bersiap untuk merilis aplikasi konsumen yang berdiri sendiri.

    The Wall Street Journal melaporkan bahwa aplikasi tersebut akan mirip dengan ChatGPT milik OpenAI, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses chatbot Grok milik xAI dari perangkat pribadi.

    Aplikasi ini kemungkinan akan hadir setelah xAI menutup putaran pendanaan berikutnya, yang dapat mencapai US$5 miliar dan nilai perusahaan mencapai US$50 miliar, dua kali lipat dari nilai valuasinya enam bulan yang lalu, demikian dikutip dari TechCrunch, Kamis (28/11/2024).

    Musk disebut telah memberikan investor yang mendukung akuisisi X (dulunya Twitter) senilai US$44 miliar 25% (atau akses hingga 25%) saham di xAI untuk menghargai kesetiaan mereka.

    Menurut Financial Times, beberapa pendukung Musk, termasuk Fidelity, salah satu pendiri Oracle Larry Ellison, dan pendiri Twitter Jack Dorsey, dapat memperoleh keuntungan dari saham di xAI berkat peningkatan nilai perusahaan rintisan ini.

    Ketika putaran pendanaan xAI ditutup, perusahaan ini akan mengumpulkan sekitar US$11 miliar.

    Sebelumnya dikabarkan X sedang ditinggal banyak penggunanya. Hal ini menyusul kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). X dinilai menjadi salah satu alat propaganda yang dimanfaatkan Musk untuk memenangkan Trump. 

    Dilaporkan banyak orang yang meninggalkan X dan berpindah ke aplikasi penggantinya. BlueSky dan Threads saling berkejaran untuk mengumpulkan jumlah pengguna yang lebih banyak.

    BlueSky merupakan aplikasi yang memiliki kaitan dengan pendiri X (dulunya Twitter) Jack Dorsey. Sementara Threads adalah aplikasi milik raksasa teknologi Meta, yang dari segi tampilan mirip dengan X.

    Dalam sebuah laporan terbaru, Bluesky memperkecil ketertinggalan dari Threads. Mashable menyebutkan BlueSky memiliki 3,5 juta pengguna aktif harian.

    Jumlah itu memperkecil ketertinggalannya menjadi hanya 1,5 kali lipat dari Threads. Basis pengguna BlueSky mengalami peningkatan signifikan selama pemilu Amerika Serikat (AS) 5 November 2024 lalu. Data Similarweb yang dikutip Financial Times menyebutkan peningkatan sejak saat itu mencapai 300%.

    (fab/fab)

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Bank of Korea Pangkas Suku Bunga ke 3%

    Antisipasi Kebijakan Trump, Bank of Korea Pangkas Suku Bunga ke 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK) mengejutkan para investor dengan melakukan pemangkasan suku bunga setelah menyampaikan perkiraan pertumbuhan yang lebih suram.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (28/11/2024) bank sentral menurunkan suku bunga pembelian kembali tujuh hari sebesar seperempat poin persentase menjadi 3%. Langkah ini kemungkinan menjadi respons awal terhadap meningkatnya kekhawatiran perdagangan dan ekonomi setelah pemilihan presiden Donald Trump.

    BOK menurunkan proyeksi pertumbuhannya untuk 2025 di bawah 2%, faktor yang mungkin telah mendorong langkah yang tidak terduga tersebut. Bank sentral sekarang memperkirakan ekonomi tumbuh 1,9% tahun depan dibandingkan dengan proyeksi 2,1% pada bulan Agustus.

    Imbal hasil obligasi pemerintah Korea Selatan dengan tenor tiga tahun turun hingga 2,65%, saham naik sekitar 0,4% dan won Korea melemah terhadap dolar AS hingga sempat mencapai 1396,25, sebelum memangkas kerugian.

    “Anda harus melihat ini sebagai respons pencegahan terhadap kemerosotan investasi dan konsumsi yang tak terelakkan jika ekonomi memburuk tahun depan dengan Trump yang menargetkan mitra dagang AS dari China hingga Korea Selatan,” kata peneliti di Korea Economic Research Institute, Lee Seung-suk, setelah langkah tersebut.

    Dia melanjutkan, BOK kemungkinaan juga mempertimbangkan meningkatnya beban utang di antara rumah tangga dan perusahaan.

    “Jadi itu adalah pemotongan yang tidak terduga, tetapi itu belum tentu merupakan pemotongan awal,” ujarnya.

    Pemangkasan suku bunga oleh Gubernur BOK Rhee Chang-yong hanya diprediksi oleh empat dari 22 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Sebanyak 18 ekonom lainnya memperkirakan bank akan mempertahankan suku bunga pada 3,25% dan menilai dampak dari perubahan kebijakannya pada Oktober 2024 ketika BOK memangkas suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun.

    Perlambatan di pasar perumahan, tekanan inflasi yang mereda, dan melambatnya pertumbuhan ekspor menjadi dasar bagi pemangkasan tersebut minggu ini. Kemenangan Trump juga memberi insentif bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan cara-cara untuk menopang ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan terhadap tarif yang dapat melonjak begitu ia menjabat.

    BOK menggambarkan langkah tersebut sebagai langkah yang tepat mengingat inflasi yang stabil, perlambatan utang rumah tangga, dan tekanan ke bawah pada pertumbuhan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan setelah keputusan tersebut, dikatakan bahwa langkah tersebut akan memitigasi risiko penurunan ekonomi.

    “Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa ekonomi global telah menghadapi ketidakpastian yang meningkat seputar pertumbuhan dan inflasi, yang didorong oleh kebijakan pemerintahan baru AS,” kata BOK.

    BOK juga mencatat peningkatan volatilitas mata uang dan mengatakan akan terus memantau won.

    “Penting untuk tetap berhati-hati terkait potensi volatilitas nilai tukar yang tinggi,” kata BOK.

    Bank sentral juga mengutip perubahan kebijakan moneter di luar negeri dan risiko geopolitik di antara faktor-faktor yang mungkin memengaruhi ekonomi global dan pasar keuangan di masa mendatang.

    “Sejak pemilihan presiden AS, di tengah munculnya hambatan terhadap ekspor, kami berharap para pembuat kebijakan telah mengalihkan fokus mereka,” kata ekonom Nomura Holdings, Jeong Woo Park sebelum keputusan tersebut.

    Park memperkirakan pemangkasan tersebut, dengan mengutip prospek ekonomi yang memburuk dan meredanya kekhawatiran stabilitas keuangan.

    Keputusan tersebut bertentangan dengan sikap umum BOK untuk menahan diri dari pemangkasan suku bunga berturut-turut kecuali jika terjadi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Langkah tersebut menggarisbawahi rasa urgensi di antara para anggota dewan dan menunjukkan bahwa BOK berniat untuk menjadi lebih gesit jika dan ketika lebih banyak volatilitas melanda ekonomi dunia.

    Janji kampanye Trump mencakup tarif yang lebih tinggi untuk mitra dagang dan potensi pencabutan subsidi untuk perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Amerika, seperti Samsung Electronics Co. dan Hyundai Motor Co. dari Korea Selatan.

    Korea Selatan sangat bergantung pada ekspor untuk mempertahankan momentum ekonominya.

    “Ketidakpastian dalam kinerja ekspor di sekitar semikonduktor meningkat,” kata analis di Kiwoom Securities Co., Ahn Yea-ha, yang memperkirakan BOK akan menahan suku bunganya.

    Menurutnya, faktor-faktor seperti pengenaan tarif pada China setelah pemilihan Trump dapat meningkatkan risiko kemerosotan ekonomi.

    Publik Korea Selatan semakin khawatir. Survei BOK yang dirilis pekan ini menunjukkan, keyakinan konsumen terhadap ekonomi memburuk dalam laju tercepat dalam lebih dari dua tahun pada November.

  • Indeks Inflasi AS Kuncian The Fed Naik pada Oktober 2024

    Indeks Inflasi AS Kuncian The Fed Naik pada Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures price index (PCE) tercatat meningkat pada periode Oktober 2024. Indeks itu menjadi data acuan utama The Fed untuk mengukur inflasi AS.

    Hal ini membantu menjelaskan pendekatan hati-hati bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, dalam mempertimbangkan penurunan suku bunga.

    Data dari Biro Analisis Ekonomi AS yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (28/11/2024) mencatat, indeks PCE inti, yang tidak termasuk makanan dan energi yang mudah berubah, meningkat 2,8% (year on year/YoY) dan 0,3% (month to month/MtM). Sebagian besar percepatan itu disebabkan oleh dampak harga saham yang lebih tinggi pada perhitungan. 

    Belanja konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik tipis 0,1% setelah kenaikan 0,5% yang direvisi naik pada September 2024, konsisten dengan permintaan yang tidak merata sepanjang tahun. Pada basis tahunan tiga bulan—metrik yang menurut para ekonom menggambarkan gambaran yang lebih akurat tentang lintasan inflasi—pengukur harga inti PCE naik 2,8%.

    Angka-angka tersebut mendukung komentar terbaru oleh banyak pejabat Fed bahwa tidak perlu terburu-buru untuk memangkas suku bunga selama pasar tenaga kerja tetap sehat dan ekonomi terus melaju.

    Sementara inflasi membutuhkan waktu untuk kembali ke target The Fed sebesar 2%, jalur kebijakan ke depan akan menjadi rumit oleh agenda ekonomi Presiden terpilih Donald Trump. Stanley Black & Decker Inc. mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan untuk menaikkan harga awal tahun depan untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi.

    Kenaikan inflasi disebabkan oleh harga jasa, yang mencerminkan lonjakan biaya pengelolaan portofolio yang bertepatan dengan kenaikan harga saham. Indeks harga jasa inti—kategori yang diawasi ketat yang mengecualikan perumahan dan energi—naik 0,4% dari bulan sebelumnya, tertinggi sejak Maret. Sementara itu, biaya barang inti tidak berubah.

    Angka PCE mengikuti serangkaian rilis ekonomi lainnya menjelang liburan Thanksgiving pada Kamis waktu AS. Laporan pemerintah terpisah pada Rabu menunjukkan produk domestik bruto meningkat 2,8% tanpa revisi pada kuartal III/2024, didorong oleh kemajuan yang sehat dalam pengeluaran rumah tangga dan bisnis.

    Rincian Pengeluaran

    Pengeluaran jasa, yang merupakan bagian terbesar dari konsumsi rumah tangga, naik 0,2% dari bulan sebelumnya, yang sebagian besar mencerminkan pengeluaran perawatan kesehatan. Selanjutnya, pengeluaran barang tercatat meningkat.

    Meskipun pasar kerja solid, biaya hidup yang tinggi membebani anggaran rumah tangga. Itu menjelaskan mengapa orang Amerika mengatakan mereka bermaksud untuk mengurangi pengeluaran untuk hadiah liburan tahun ini.

    Para ekonom akan mencermati penjualan Black Friday dengan saksama untuk mendapatkan gambaran lain tentang selera belanja konsumen. Pengecer ternama Target Corp., Best Buy Co., dan Walmart Inc. semuanya telah memperpanjang promosi liburan mereka dengan harapan dapat menarik konsumen yang mencari diskon.

    Banyak konsumen mengandalkan kartu kredit dan pinjaman lain untuk mendukung pengeluaran mereka, dengan konsumen yang lebih muda dan berpenghasilan rendah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan seperti tingkat tunggakan yang lebih tinggi.

  • Trump Tunjuk Pengkritik Vaksin COVID-19 Pimpin Institut Kesehatan Nasional AS

    Trump Tunjuk Pengkritik Vaksin COVID-19 Pimpin Institut Kesehatan Nasional AS

    Jakarta –

    Presiden terpilih AS Donald Trump menunjuk Dr Jay Bhattacharya untuk memimpin lembaga penelitian medis, National Institutes of Health (NIH). Bhattacharya akan bertugas mengarahkan penelitian medis negara dan membuat penemuan penting yang akan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan Bhattacharya akan bekerja di bawah calon kepala Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yakni Robert F Kennedy Jr (RFK).

    “Bersama-sama, Jay dan RFK Jr akan mengembalikan NIH ke standar emas penelitian medis saat mereka memeriksa penyebab yang mendasari dan solusi untuk tantangan kesehatan terbesar Amerika, termasuk krisis penyakit kronis,” tulis Trump yang dikutip dari AP News.

    Bhattacharya merupakan salah satu penulis Deklarasi Great Barrington, sebuah dokumen yang dirilis pada Oktober 2020. Dokumen itu mengklaim bahwa karantina wilayah publik yang berlangsung saat pandemi COVID-19 merugikan warga Amerika.

    “Saya pikir karantina wilayah adalah kesalahan kesehatan masyarakat terbesar,” tuturnya pada Maret 2021.

    Dikutip dari US News, ia menggembar-gemborkan gagasan bahwa kekebalan kelompok atau herd immunity akan melindungi sebagian orang. Dalam dokumen tersebut, ia menyebut bahwa orang-orang dengan risiko rendah harus hidup normal sambil membangun kekebalan terhadap COVID-19 melalui infeksi.

    Sementara karantina wilayah hanya penting diberlakukan bagi orang-orang yang berisiko tinggi terkena COVID-19.

    Namun, banyak ilmuwan yang tidak setuju dengan Deklarasi Great Barrington itu. Termasuk direktur NIH yang saat itu menjabat, Dr Francis Collins.

    Tak hanya itu, Bhattacharya juga menentang mandat pemberian vaksin COVID-19. Ia mengklaim bahwa mandat tersebut membuat orang yang tidak divaksinasi tidak dapat bekerja dan beraktivitas, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap sistem kesehatan masyarakat.

    (sao/kna)

  •  Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Gencatan Senjata Israel-Hezbollah – Page 3

     Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Gencatan Senjata Israel-Hezbollah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak sedikit melemah pada Rabu seiring pasar mengevaluasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah, sambil menantikan pertemuan OPEC+ pada hari Minggu, yang mungkin membahas penundaan rencana peningkatan produksi minyak.

    Pergerakan Harga Minyak

    Dikutip dari CNBC, Kamis (28/11/2024), futures minyak mentah Brent naik 2 sen atau 0,03%, ditutup pada USD 72,83 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 5 sen atau 0,07%, menjadi USD 68,72 per barel.

    Kedua patokan harga minyak tersebut melemah pada Selasa setelah Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hezbollah di Lebanon.

    Gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran mulai berlaku pada Rabu setelah kedua pihak menerima kesepakatan yang dimediasi oleh AS dan Prancis.

    Faktor Penggerak Pasar

    “Para pelaku pasar sedang menilai apakah gencatan senjata ini akan dipatuhi,” ujar Hiroyuki Kikukawa, Presiden NS Trading, bagian dari Nissan Securities.

    “Kami memperkirakan WTI akan diperdagangkan di kisaran $65-$70 per barel, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca selama musim dingin di belahan bumi utara, potensi peningkatan produksi minyak dan gas serpih di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang di AS, serta tren permintaan dari China,” tambahnya.

    Kepala penelitian komoditas di Goldman Sachs dan Morgan Stanley menyebutkan bahwa harga minyak saat ini undervalued, mengutip defisit pasar dan risiko terhadap pasokan Iran akibat kemungkinan sanksi di bawah Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Sementara itu, kelompok OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin Rusia, tengah membahas kemungkinan penundaan peningkatan produksi minyak yang direncanakan untuk Januari.

    Kelompok ini, yang menghasilkan sekitar setengah dari produksi minyak dunia, sebelumnya berencana secara bertahap melonggarkan pengurangan produksi hingga 2024 dan 2025. Namun, lemahnya permintaan global dan meningkatnya produksi di luar OPEC+ membuat rencana tersebut diragukan. Keputusan akhir akan diambil pada pertemuan 1 Desember mendatang.

     

  • Seruan Gila Menteri Israel Minta Kurangi Setengah Populasi Gaza

    Seruan Gila Menteri Israel Minta Kurangi Setengah Populasi Gaza

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tiba-tiba melontarkan seruan gila terkait Gaza. Smotrich menyerukan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi.

    Pernyataan itu disampaikan Smotrich ketika menghadiri acara yang digelar oleh Dewan Yesha, kelompok payung yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat, dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (27/11/2024).

    “Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata tersebut,” cetus Smotrich dalam pernyataan terbarunya.

    Smotrich mencetuskan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi daerah kantong Palestina tersebut dengan mendorong emigrasi sukarela.

    “Tidak ada keraguan bahwa di Gaza — dengan dorongan emigrasi sukarela — menurut pendapat saya, ada peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru,” sebut Smotrich, merujuk pada pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden terpilih Donald Trump nantinya.

    “Kita bisa menciptakan situasi di mana, dalam dua tahun, populasi Gaza akan berkurang separuhnya,” ucapnya.

    Smotrich, yang memimpin Partai Religius Zionisme yang beraliran ultranasionalis ini, gemar menuai kontroversi dengan komentar-komentarnya dalam beberapa bulan terakhir.

    Lihat juga Video ‘Pengungsi di Gaza Keluhkan Tenda Bocor saat Dilanda Hujan’:

    Baca halaman selanjutnya>>

  • Ekonom Sebut Indonesia Bisa Manfaatkan Perang Dagang AS-China

    Ekonom Sebut Indonesia Bisa Manfaatkan Perang Dagang AS-China

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan dampak potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal ini diungkap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

    Esther menilai, rencana Donald Trump untuk menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen pada produk-produk China setelah ia dilantik sebagai Presiden AS pada Januari 2025, akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu terkait akan terjadinya perang dagang baru antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Ia menyebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengisi celah yang ditinggalkan China di pasar AS, terutama di sektor elektronik. Namun, menurutnya, hal ini hanya dapat terwujud jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk-produknya.

    “Indonesia perlu menekan biaya produksi dan menawarkan harga yang lebih kompetitif agar dapat bersaing di pasar global,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2025).

    Selain itu, ia menegaskan pentingnya memperluas jaringan perdagangan internasional melalui perjanjian multilateral. Jika langkah ini tidak diambil, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam dinamika ekonomi global.

    Esther juga mengingatkan, pada perang dagang AS-China pada 2019, Vietnam muncul sebagai negara yang paling diuntungkan. Dengan memanfaatkan lokasi strategis dan jaringan perjanjian dagang yang luas, Vietnam menjadi jalur transit bagi produk-produk China yang diekspor ke AS.

    “Produk-produk China dikirim terlebih dahulu ke Vietnam, kemudian diekspor ke AS dengan label Made in Vietnam,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, kebijakan tarif impor yang direncanakan Trump tidak hanya berdampak pada China, tetapi juga negara-negara ASEAN.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 13 November 2024, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah antisipasi terhadap kebijakan tersebut.

    “Negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam dan lainnya, kemungkinan juga akan menjadi target tarif impor ini,” kata Sri Mulyani.

    Indonesia diharapkan dapat segera menyesuaikan strategi untuk menghadapi perubahan kebijakan dagang global ini dan memanfaatkan peluang yang muncul di tengah ketegangan ekonomi dan perang dagang antara AS dan China.