Tag: Donald Trump

  • Pemimpin Greenland Tegaskan Tidak Ada Lagi Fantasi Tentang Aneksasi

    Pemimpin Greenland Tegaskan Tidak Ada Lagi Fantasi Tentang Aneksasi

    JAKARTA – Pemimpin Greenland menegaskan “sudah cukup” dan tidak ada lagi fantasi mengenai aneksasi, sementara sekutu Denmark kembali menegas dukungan bahwa masa depan pulau di Arktik itu harus ditentukan rakyatnya.

    Ini disampaikankan seiring dengan pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai penguasaan Greenland.

    “Ancaman, tekanan, dan pembicaraan tentang aneksasi tidak memiliki tempat di antara teman” kata Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen di Facebook, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters (5/1).

    “Cukup sudah. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat perlu mengendalikan Greenland yang dimiliki Denmark “untuk pertahanan,” kata Presiden Donald Trump kepada The Atlantic dalam sebuah wawancara.

    “Tetapi kita memang membutuhkan Greenland, tentu saja. Kita membutuhkannya untuk pertahanan,” jelasnya, dikutip dari TASS.

    Itu disampaikan Pemimpin Gedung Putih setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam serangan yang mengejutkan.

    Operasi AS tersebut kembali memicu kekhawatiran di Denmark, Greenland, wilayah otonom Denmark, mungkin menghadapi skenario serupa.

    Ia telah berulang kali mengatakan ingin mengambil alih Greenland, ambisi yang pertama kali diungkapkan pada tahun 2019 selama masa kepresidenan pertamanya.

    Berbicara kepada wartawan di atas Air Force One pada Senin pagi, Presiden Trump mengatakan ia akan membahas kembali topik tersebut dalam beberapa minggu.

    Diketahui, Presiden Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland pada 21 Desember.

    Letaknya yang strategis di antara Eropa dan Amerika Utara menjadikan Greenland lokasi penting dalam sistem pertahanan rudal balistik AS.

    Sumber daya mineral pulau yang signifikan juga sejalan dengan ambisi Washington untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor Tiongkok.

    Dukungan untuk Denmark dan Greenland datang dengan cepat dari para pemimpin Nordik dan Baltik setelah pernyataan terbaru Presiden Trump.

    Presiden Finlandia Alexander Stubb dalam unggahannya di X menuliskan, “Tidak ada yang berhak memutuskan untuk Greenland dan Denmark selain Greenland dan Denmark sendiri.”

    Prancis juga menyatakan solidaritas, dengan mengatakan Greenland adalah milik rakyat Greenland. Presiden Emmanuel Macron mengatakan Juni lalu selama kunjungan ke ibu kota Greenland, Nuuk, pulau itu terancam oleh “ambisi predator.”

    Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan pada Hari Minggu, komentar AS tentang perlunya mengambil alih Greenland “sama sekali tidak masuk akal.”

  • Video Pimpinan Demokrat AS Kritik Penangkapan Maduro: Trump Sibuk Perang!

    Video Pimpinan Demokrat AS Kritik Penangkapan Maduro: Trump Sibuk Perang!

    Video Pimpinan Demokrat AS Kritik Penangkapan Maduro: Trump Sibuk Perang!

    0 Views |

    Selasa, 06 Jan 2026 11:42 WIB

    Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengecam pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilainya kembali menciptakan kekacauan, krisis, dan korupsi di awal tahun 2026.

    Jeffries menyoroti operasi Amerika Serikat di Venezuela yang ia sebut sebagai aksi militer tanpa izin Kongres, bukan penegakan hukum seperti yang diklaim Gedung Putih. Menurutnya, pemerintahan Trump telah membohongi publik dan justru sibuk memulai perang.

    Muhammad Abdurrosyid – 20DETIK

  • Saya akan Angkat Senjata Jika Amerika Menyerang

    Saya akan Angkat Senjata Jika Amerika Menyerang

    GELORA.CO –  Presiden AS Donald Trump dan Presiden Kolombia Gustavo Petro kembali terlibat perang kata-kata. Gustavo Petro tegaskan akan mengangkat senjata jika AS melakukan invasi. 

    Dalam pernyataannya Petro yang juga mantan gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an, menolak tuduhan Trump bahwa ia adalah bandar narkoba.

    “Saya bukan anak haram dan saya bukan pengedar narkoba.Trump berbicara tanpa pengetahuan. Berhenti memfitnah saya,” tulisnya dalam sebuah unggahan di X.

    “Jika mereka [AS] mengebom, para petani akan menjadi ribuan gerilyawan di pegunungan. Dan jika mereka menahan presiden yang dicintai dan dihormati oleh sebagian besar rakyat, mereka akan melepaskan ‘jaguar’ rakyat,” kata Petro memperingatkan.

    Petro menghabiskan sebagian masa mudanya sebagai anggota kelompok gerilya sayap kiri M-19. Meski ada spekulasi ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran.

    Setelah demobilisasi, ia berpartisipasi dalam penyusunan konstitusi baru pada tahun 1991 dan kemudian menjadi anggota parlemen yang dihormati. Ia pernah menjabat sebagai walikota ibu kota Kolombia sebelum terpilih sebagai presiden.

    “Saya bersumpah untuk tidak menyentuh senjata lagi… tetapi untuk tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi,” katanya.

    Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sánchez, mengumumkan pada Sabtu bahwa pengawalan presiden telah diperkuat.

    AS mencabut visa Petro pada  September setelah ia menyerukan kepada tentara Amerika untuk tidak mematuhi perintah ilegal apa pun. Pada bulan Oktober, AS menjatuhkan sanksi keuangan kepada Petro dan keluarganya. istri dan beberapa kolaborator dekatnya.

    Pada saat yang sama ketika AS meningkatkan kehadiran militernya di Karibia dan membom kapal-kapal yang diduga membawa narkoba untuk menekan Maduro di Venezuela. Pasukan AS juga melakukan serangan terhadap kapal-kapal di wilayah Pasifik timur di sebelah barat pantai Kolombia.

    Peringatan Trump

    Berbicara kepada wartawan di Air Force One pada Ad, presiden AS mengancam aksi militer serupa terhadap Kolombia seperti halnya yang telah dilakukan di Venezuela. Trump mengatakan negara Amerika Selatan itu ‘sangat sakit’ dan dijalankan oleh ‘orang sakit’ yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya dalam waktu lama,” tambah Trump.

    Meskipun Kolombia adalah produsen kokain terbesar di dunia, tidak ada bukti bahwa Presiden Gustavo Petro, yang terpilih pada tahun 2022, terlibat dalam bisnis tersebut.

    Negara ini telah lama menjadi mitra dekat AS dalam memerangi perdagangan narkoba dan menikmati dukungan bipartisan di Washington, tetapi hubungan telah memburuk secara dramatis sejak Trump menjabat.

    Perdagangan narkoba di Kolombia sebagian besar dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal seperti Klan Teluk, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), dan faksi-faksi pembangkang dari kelompok gerilya Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), yang sebagian besar anggotanya telah demobilisasi setelah kesepakatan damai tahun 2016.

    Ketika ditanya apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, Trump menjawab: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

  • Netanyahu Tak Akan Biarkan Iran Pulihkan Program Rudal-Nuklir

    Netanyahu Tak Akan Biarkan Iran Pulihkan Program Rudal-Nuklir

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, memulihkan program rudal balistik. Perang yang berkecamuk antara Israel dan Iran tahun lalu telah memicu kerusakan pada fasilitas nuklir dan militer negara Syiah tersebut.

    Penegasan Netanyahu itu, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1/2026), disampaikan beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan ancaman serupa terhadap Teheran.

    “Kita tidak akan mengizinkan Iran untuk memulihkan industri rudal balistik, dan tentu saja, kami tidak akan mengizinkannya untuk memperbarui program nuklir yang telah kami rusak secara signifikan,” tegas Netanyahu saat berbicara kepada para anggota parlemen Israel pada Senin (5/1) waktu setempat.

    “Jika kita diserang, konsekuensinya bagi Iran akan sangat berat,” ujarnya.

    Ancaman Netanyahu tersebut disampaikan beberapa hari setelah Trump mengancam untuk “memusnahkan” program nuklir dan rudal balistik Iran, setelah kedua pemimpin melakukan pertemuan terbaru di Washington DC pekan lalu.

    Para pejabat Israel dan media-media lokal negara Yahudi itu telah menyatakan kekhawatiran dalam beberapa bulan terakhir, soal Iran sedang membangun kembali persenjataan rudal balistiknya yang mengalami kerusakan dalam perang selama 12 hari dengan Israel pada Juni tahun lalu.

    Trump, dalam pernyataannya, menyebut Iran “mungkin berperilaku buruk” dan sedang mempertimbangkan situs nuklir baru untuk menggantikan situs lama yang menjadi target serangan AS yang bergabung bersama Israel dalam perang tahun lalu.

    Trump juga menyebut Teheran sedang memulihkan persediaan rudalnya.

    “Saya berharap mereka tidak mencoba membangun kembali, karena jika mereka melakukannya, kita tidak akan memiliki pilihan selain segera memusnahkan pembangunan tersebut,” tegas Trump, sembari menambahkan bahwa respons AS “mungkin lebih dahsyat daripada sebelumnya”.

    Namun demikian, Trump juga mengatakan dirinya mempercayai Iran masih tertarik pada kesepakatan dengan AS tentang program nuklir dan rudalnya. Teheran telah membantah tuduhan yang menyebut pihaknya sedang mengupayakan senjata nuklir.

    Sementara itu, Netanyahu mengatakan bahwa unjuk rasa yang sedang marak di Iran, untuk memprotes kesulitan ekonomi, telah “meluas secara signifikan”. Dia juga menegaskan bahwa Israel berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Iran selama unjuk rasa berlangsung.

    “Kami berdiri dalam solidaritas dengan perjuangan rakyat Iran dan dengan aspirasi mereka untuk kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sejumlah Negara Eropa Mengecam UU Israel yang Memblokir Air dan Listrik ke Fasilitas UNRWA

    Sejumlah Negara Eropa Mengecam UU Israel yang Memblokir Air dan Listrik ke Fasilitas UNRWA

    JAKARTA – Tujuh negara Eropa pada Hari Senin mengecam undang-undang Israel yang mencakup langkah-langkah untuk memutus pasokan air, listrik, dan komunikasi ke fasilitas yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

    “Tindakan tersebut merusak mandat PBB, melanggar hukum internasional, dan bertentangan dengan temuan Mahkamah Internasional, serta menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius bagi penduduk sipil Palestina dan para pengungsi,” kata pernyataan bersama Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Slovenia dan Spanyol, melansir Anadolu (5/1).

    Pernyataan tersebut menyerukan kepada Israel untuk memastikan bahwa LSM internasional yang telah mapan “terus diizinkan untuk beroperasi di Gaza dan bahwa setiap pencabutan izin dihentikan.”

    Pernyataan itu mencatat kerja PBB, khususnya UNRWA, bersama dengan organisasi kemanusiaan dan LSM lainnya, “sangat penting” untuk menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

    “Kami menggarisbawahi kewajiban untuk memastikan akses kemanusiaan yang penuh, aman, dan tanpa hambatan serta untuk memungkinkan kelanjutan fungsi operasi kemanusiaan PBB dan para mitranya, sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL) dan kewajiban hukum internasional yang relevan,” demikian pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu menambahkan: “Penghormatan terhadap hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terhadap hukum humaniter internasional sangat penting.”

    Pekan lalu, Parlemen Israel menyetujui amandemen Undang-Undang untuk Menghentikan Operasi UNRWA, yang memblokir penyediaan listrik dan air ke fasilitas UNRWA.

    Pada 29 September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza, termasuk gencatan senjata, pembebasan tawanan Israel, pelucutan senjata Hamas, penarikan Israel dari wilayah tersebut, pembentukan pemerintahan teknokrat dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

    Fase pertama perjanjian tersebut mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, tetapi Israel terus melanggar beberapa ketentuannya dan telah menunda peralihan ke fase selanjutnya, fase kedua.

    Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, tentara Israel telah melakukan ratusan pelanggaran, menewaskan 420 warga Palestina dan melukai 1.184 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan.

    Gencatan senjata menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan hampir 71.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melukai lebih dari 171.200 lainnya, dan meninggalkan wilayah tersebut dalam reruntuhan.

  • Korban Protes di Iran Bertambah, Trump Ultimatum Teheran

    Korban Protes di Iran Bertambah, Trump Ultimatum Teheran

    Jakarta

    Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dalam gelombang protes yang berlangsung lebih dari sepekan di Iran, menurut laporan sejumlah kelompok hak asasi manusia yang dikutip Reuters. Human Rights Activists News Agency (HRANA) mencatat jumlah korban serupa sejak aksi demonstrasi dimulai, adapun kelompok hak asasi Hengaw melaporkan angka kematian akibat bentrokan mencapai 17 orang.

    Selain korban tewas, aparat keamanan juga dilaporkan menangkap lebih dari 580 orang dalam operasi penertiban yang dilakukan di berbagai wilayah negara tersebut.

    Gelombang protes ini bermula dari kemarahan publik terhadap tingginya inflasi, melemahnya nilai tukar mata uang rial, serta memburuknya kondisi ekonomi yang meluapkan daya beli masyarakat. Dalam perkembangannya, aksi unjuk rasa yang awalnya bersifat lokal kemudian meluas dan menyebar ke berbagai kota besar, termasuk ibu kota Teheran, sejumlah wilayah di Iran barat, serta provinsi Baluchistan Selatan.

    Aksi ini pada awalnya digerakkan oleh para pedagang di kawasan bazar, sektor yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang ekonomi tradisional Iran. Protes bermula ketika pemerintah memutuskan penutupan lembaga publik demi menghemat bahan bakar. Protes pedagang kemudian diikuti oleh mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya.

    Menurut data HRANA, demonstrasi telah terjadi di lebih dari 170 lokasi di 25 dari total 31 provinsi di Iran, menunjukkan luasnya penyebaran aksi protes tersebut.

    Para pengamat menilai skala geografis unjuk rasa ini mencerminkan tingkat ketidakpuasan publik yang meluas, meskipun intensitas dan jumlah massa di tiap daerah bervariasi. Gelombang protes kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dunia dalam tahanan polisi moral, memicu demonstrasi nasional selama berbulan-bulan.

    Meski demikian, para aktivis dan analis menilai bahwa aksi protes saat ini belum mencapai tingkat mobilisasi dan eskalasi seperti pada 2022. Namun, meluasnya demonstrasi ke berbagai provinsi serta meningkatnya jumlah korban jiwa dan penangkapan menandakan potensi ketegangan yang masih dapat berkembang, terutama di tengah kondisi ekonomi Iran yang terus memburuk dan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang dinilai semakin terbatas.

    Khamenei angkat bicara untuk pertama kalinya soal protes di Iran

    “Kami berbicara dengan para demonstran, para pejabat juga harus berbicara dengan mereka,” kata Khamenei. “Namun tidak ada manfaatnya berbicara dengan para perusuh. Para perusuh harus diberi pelajaran.”

    Khamenei juga kembali menuding keterlibatan pihak asing tanpa bukti. “Sekelompok orang yang diprovokasi atau dibayar oleh musuh berada di belakang para pedagang dan pemilik toko, meneriakkan slogan-slogan melawan Islam, Iran, dan Republik Islam,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal persetujuan bagi aparat keamanan, termasuk Garda Revolusi Iran dan kelompok paramiliter Basij, untuk menindak tegas aksi protes.

    Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta pendekatan yang lebih persuasif. Ia menyerukan agar aparat menanggapi demonstran secara “ramah dan bertanggung jawab”, seraya menegaskan bahwa, “masyarakat tidak dapat diyakinkan atau ditenangkan dengan pendekatan yang memaksa.”

    Bentrokan dan korban jiwa terus bertambah

    Kekerasan terus dilaporkan di sejumlah daerah. Di kota Qom, pusat konservatif dan pendidikan Syiah, dua orang tewas, termasuk satu korban akibat ledakan granat rakitan yang menurut otoritas keamanan sedang dibawa untuk menyerang warga. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kebakaran di sejumlah ruas jalan.

    Di kota Harsin, Provinsi Kermanshah, seorang anggota Basij, sayap sukarelawan Garda Revolusi Iran, dilaporkan tewas akibat serangan senjata api dan pisau. Media pemerintah juga melaporkan insiden kekerasan di Kabupaten Malekshahi, Provinsi Ilam, meski tanpa rincian lengkap.

    Kelompok Hengaw dan Iran Human Rights menuduh aparat keamanan Iran menembaki para demonstran. Tuduhan tersebut dibantah media semiresmi Fars yang mengklaim, tanpa menyertakan bukti, bahwa sebagian demonstran membawa senjata api dan granat.

    Trump ancam Iran terkait protes

    Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran damai. Trump menegaskan bahwa jika Teheran “membunuh demonstran damai secara brutal”, maka Amerika Serikat “akan datang untuk menyelamatkan mereka”.

    Meski tidak merinci bentuk intervensi yang dimaksud, pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Teheran. Sejumlah pejabat Iran menanggapi ancaman itu dengan peringatan balasan, termasuk ancaman untuk menargetkan pasukan AS yang berada di kawasan Timur Tengah.

    Di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan, Iran juga menyatakan telah menghentikan pengayaan uranium di seluruh fasilitas nuklirnya sebagai sinyal keterbukaan terhadap kemungkinan negosiasi dengan negara-negara Barat.

    Namun hingga kini, pembicaraan tersebut belum terwujud. Sebaliknya, Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memperingatkan Teheran agar tidak menghidupkan kembali program nuklirnya.

    Sementara itu, lembaga konsultan risiko politik Eurasia Group menilai bahwa gelombang protes yang terjadi di Iran tidak digerakkan oleh kekuatan oposisi yang terorganisir.

    “Iran tidak memiliki oposisi domestik yang terorganisir; para demonstran kemungkinan besar bergerak secara spontan,”

    meskipun demikian, kelompok tersebut menilai rezim Iran masih memiliki aparat keamanan yang besar dan solid, yang memungkinkan pemerintah menekan aksi protes tanpa kehilangan kendali atas negara.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Giliran Presiden Kolombia yang Dituding Trump Bandar Narkoba

    Giliran Presiden Kolombia yang Dituding Trump Bandar Narkoba

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan tuduhan Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai pengedar narkoba. Meradang, Petro menolak keras tuduhan Trump.

    Tuduhan Trump dilontarkan usai pasukan AS menyerang Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu (3/1), membombardir target-target militer selama serangan mendadak untuk menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dari kursi Presiden.

    Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1), Trump membuat ancaman serupa tentang tindakan militer terhadap Kolombia.

    Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1).

    Saat ditanya wartawan apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, pemimpin Partai Republik itu berkata: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    “Anda tahu mengapa, karena mereka membunuh banyak orang,” klaim Trump tanpa bukti.

    Petro Bantah Tuduhan Trump

    Presiden Kolombia Gustavo Petro menolak tuduhan Trump dengan mengatakan “namanya tidak muncul dalam catatan pengadilan.”

    “Berhenti memfitnah saya, Tuan Trump,” tulis Petro di platform media sosial X.

    Presiden Kolombia Gustavo Petro. (dok. AFP)

    “Bukan seperti itu cara Anda mengancam seorang presiden Amerika Latin yang muncul dari perjuangan bersenjata dan kemudian dari perjuangan rakyat Kolombia untuk perdamaian,” ujarnya.

    Petro telah mengkritik keras aksi militer pemerintahan Trump di Amerika Selatan dan menuduh Washington menculik Maduro “tanpa dasar hukum.”

    Dalam unggahan selanjutnya di X pada Minggu (4/1), Petro menambahkan, “teman tidak boleh mengebom.”

    Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut ancaman presiden AS itu sebagai “campur tangan yang tidak dapat diterima” dan menuntut “penghormatan.”

    Kolombia dan Amerika Serikat adalah sekutu militer dan ekonomi utama di kawasan itu, tetapi hubungan mereka telah tegang belakangan ini. Sejak awal masa jabatan kedua Trump, kedua pemimpin tersebut kerap berselisih mengenai isu-isu seperti tarif dan kebijakan migrasi.

    Tonton juga video “Usai Venezuela, Trump Kini Targetkan Kolombia, Kuba, dan Meksiko?”

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/dek)

  • 5
                    
                        Di Balik Kejatuhan Nicolas Maduro, Ada Orang Dalam yang Diam-diam Rapat di Doha
                        Internasional

    5 Di Balik Kejatuhan Nicolas Maduro, Ada Orang Dalam yang Diam-diam Rapat di Doha Internasional

    Di Balik Kejatuhan Nicolas Maduro, Ada Orang Dalam yang Diam-diam Rapat di Doha
    Penulis
    CARACAS, KOMPAS.com –
    Jatuhnya Nicolas Maduro dari puncak kekuasaan Venezuela disebut tidak semata-mata dipicu tekanan Amerika Serikat (AS), tetapi juga melibatkan manuver senyap dari lingkaran elite Caracas sendiri.
    Dugaan tersebut menguat setelah muncul informasi tentang pertemuan tertutup di luar negeri yang membahas masa depan
    Venezuela
    tanpa kehadiran Maduro. 
    Dalam pusaran isu ini, nama Wakil Presiden
    Delcy Rodriguez
    mencuat sebagai tokoh sentral dalam skema transisi kekuasaan.
    Sejumlah pejabat Venezuela disebut menggelar pembicaraan tertutup di Doha, Qatar, untuk mendiskusikan arah pemerintahan pasca-Maduro.
    Pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Maduro, sedangkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez bersama saudaranya, Jorge Rodriguez, justru tampil memimpin dialog.
    Seorang anggota senior keluarga kerajaan Uni Emirat Arab dikabarkan berperan sebagai perantara antara rezim Venezuela dan Presiden AS Donald Trump, di tengah meningkatnya tekanan militer Washington terhadap Caracas.
    Menurut laporan
    Miami Herald
    , Delcy Rodriguez secara langsung menjalin komunikasi dengan pihak AS dan memosisikan diri sebagai figur yang dinilai “lebih dapat diterima” untuk memimpin Venezuela dibandingkan Maduro.
    Langkah ini memicu spekulasi bahwa transisi kekuasaan telah dirancang dari dalam, bukan semata hasil tekanan eksternal.
    Rangkaian informasi yang muncul sejak Oktober menggambarkan skenario pergantian kepemimpinan yang tetap mempertahankan struktur kekuasaan lama.
    Konsep itu disebut sebagai “Madurismo tanpa Maduro”, yakni kelanjutan rezim dengan wajah baru agar transisi berlangsung tanpa gejolak besar, kerusuhan, atau pembongkaran total sistem negara.
    Pada Sabtu (3/1/2026), Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS akan “mengelola” Venezuela melalui pemerintahan transisi yang dipimpin Delcy Rodriguez, sambil menyiapkan masuknya perusahaan minyak Amerika.
    “Dia pada dasarnya bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali besar,” ujar Trump kepada wartawan, merujuk pada Delcy Rodriguez yang sebelumnya pernah dikenai sanksi AS atas perannya dalam melemahkan demokrasi Venezuela.
    Isu keterlibatan orang dalam semakin menguat setelah pernyataan mantan Wakil Presiden Kolombia, Francisco Santos Calderon.
    Pada Minggu (4/1/2026), Santos menyebut penyingkiran Maduro sebagai operasi internal yang melibatkan Delcy Rodriguez.
    Ia mengaku “sangat yakin” bahwa Maduro dibiarkan ditangkap oleh AS tanpa perlawanan berarti.
    “Mereka tidak menyingkirkannya, mereka menyerahkannya,” kata Santos.
    “Saya benar-benar yakin Delcy Rodriguez menyerahkannya. Semua informasi yang kami miliki, jika dirangkai, menunjukkan ini adalah operasi di mana mereka menyerahkannya,” ujarnya lagi.
    Santos juga menegaskan bahwa Trump telah menunjuk Delcy Rodriguez sebagai pemimpin pemerintahan transisi.
    “Dia sangat jelas tentang peran yang akan dimainkannya dan dia akan berusaha mendapatkan sedikit kemandirian,” kata Santos.
    Delcy Rodriguez, 56 tahun, merupakan seorang pengacara dengan kedekatan kuat pada sektor minyak.
    Ia menduduki posisi wakil presiden sejak 2018 dan telah menjadi bagian dari pemerintahan sejak Hugo Chavez terpilih pada 1999.
    Rekam jejaknya mencakup jabatan menteri luar negeri, ketua majelis konstituante, serta menteri minyak dan keuangan.
    Pakar Amerika Latin dari Atlantic Council, Geoff Ramsey, menilai Delcy Rodriguez mampu mempertahankan citra kiri ideologisnya sekaligus “menjadi wajah dari liberalisasi ekonomi relatif”.
    Kebijakan tersebut dinilai membantu Venezuela keluar dari krisis ekonomi parah hingga 2021, ketika ekonomi negara itu menyusut hingga tiga perempat dan hampir delapan juta warganya meninggalkan tanah air.
    Capaian itu membuat Delcy mendapat dukungan dari sebagian kalangan bisnis yang dekat dengan pemerintah.
    “Mereka mulai melihatnya sebagai figur yang dapat diprediksi dan efektif,” ujar analis risiko politik Venezuela, Pedro Garmendia.
    Latar belakang keluarga Delcy Rodriguez juga memberi pengaruh besar dalam politik internal Venezuela.
    Ayahnya dikenal sebagai tokoh revolusioner yang pernah memimpin operasi penculikan seorang pengusaha Amerika dalam jaringan gerilya komunis.
    Sementara itu, saudaranya, Jorge Rodriguez, kini menjabat ketua parlemen dan menjadi aktor penting dalam negosiasi dengan AS.
    “Delcy dan Jorge adalah duo kuat dalam rezim,” kata Garmendia.
    “Keduanya belajar bertahan dan berkembang di bawah tekanan dan sanksi Amerika Serikat.”
    Meski demikian, Ramsey mengingatkan bahwa Delcy Rodriguez menghadapi tantangan besar untuk menjaga koalisi internal dan menghindari cap sebagai “boneka AS”.
    “Menjaga semua pihak tetap bersatu tidak akan mudah. Sejauh ini dia tampak mampu melakukannya, tetapi kita bisa berasumsi tidak semua berjalan baik di dalam partai,” ujarnya.
    Trump menyatakan tidak akan mengirim pasukan ke Venezuela selama Delcy Rodriguez memenuhi keinginan AS.
    Namun, arah kebijakan Washington terhadap pemerintahan transisi itu masih belum sepenuhnya jelas.
    Pejabat AS menegaskan bahwa hubungan bilateral akan sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan Amerika diakomodasi, seraya mengingatkan opsi militer tetap terbuka.
    Di sisi lain, Delcy Rodriguez muncul di televisi pemerintah dengan sikap menantang, menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
    Pada saat yang sama, Trump disebut telah menyingkirkan pemimpin oposisi Maria Corina Machado dengan alasan minimnya dukungan, terutama dari militer.
    Situasi ini memperkuat anggapan bahwa perubahan kekuasaan di Venezuela lebih ditentukan oleh kompromi elite dan manuver orang dalam, bukan oleh kemenangan oposisi atau gelombang revolusi rakyat.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Kolombia Siap Angkat Senjata Hadapi Tuduhan Trump soal Narkoba

    Presiden Kolombia Siap Angkat Senjata Hadapi Tuduhan Trump soal Narkoba

    Jakarta

    Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengaku siap angkat senjata usai Presiden Amerika (AS) Donald Trump menuduhnya sebagai pengedar narkoba. Dia mengatakan siap mengangkat senjata untuk membela tanah airnya.

    Dilansir AFP, Senin (5/1/2026) dalam unggahan di akun X-nya, Petro, mantan gerilyawan yang selama berbulan-bulan menjadi sasaran penghinaan dan ancaman dari Trump, mengatakan “Saya bersumpah untuk tidak menyentuh senjata lagi… tetapi untuk tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi.”

    Akhir pekan lalu, Trump mengingatkan Petro harus “hati-hati” dan menggambarkan pemimpin sayap kiri pertama Kolombia itu sebagai “orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    Petro Tepis Tuduhan Trump

    Petro menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan “namanya tidak muncul dalam catatan pengadilan.”

    “Berhenti memfitnah saya, Tuan Trump,” tulis Petro di platform media sosial X.

    “Bukan seperti itu cara Anda mengancam seorang presiden Amerika Latin yang muncul dari perjuangan bersenjata dan kemudian dari perjuangan rakyat Kolombia untuk perdamaian,” ujarnya.

    Dalam unggahan selanjutnya di X pada hari Minggu, Petro menambahkan, “teman tidak boleh mengebom.”

    Presiden Venezuela Ditangkap AS

    Sebelumnya, pasukan AS menyerang Caracas, ibu kota Venezuela pada dini hari Sabtu (3/1) waktu setempat lalu, membombardir target-target militer selama serangan mendadak untuk menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan.

    Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada hari Minggu (4/1) waktu setempat, Trump membuat ancaman serupa tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1).

    Ketika ditanya apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, pemimpin Partai Republik itu berkata: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    “Anda tahu mengapa, karena mereka membunuh banyak orang,” klaim Trump tanpa bukti.

    Lihat juga Video: Usai Venezuela, Trump Kini Targetkan Kolombia, Kuba, dan Meksiko?

    (dek/jbr)

  • Ngototnya Trump Ingin Ambil Alih Venezuela

    Ngototnya Trump Ingin Ambil Alih Venezuela

    Washington

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras ingin mengendalikan Venezuela. Hal ini ia utarakan usai AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam gempuran mematikan pada Sabtu (3/1) waktu setempat.

    Dengan langkahnya menggempur Venezuela dan menangkap Maduro menuai kritikan, seperti dilansir AFP, Senin (5/1/2026), Trump kini menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam atas pernyataannya yang berulang kali menegaskan bahwa AS sekarang menguasai Venezuela.

    Pernyataan itu disampaikan Trump setelah operasi militer AS yang berujung penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di ibu kota Cacaras pada Sabtu (3/1) dini hari. Maduro dijadwalkan hadir dalam persidangan di New York pada Senin (5/1) waktu setempat untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba federal.

    Pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, pada saat yang sama mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan pemerintahan Trump. Dia juga meminta AS untuk menjalin hubungan yang seimbang dan saling menghormati.

    “Kita berurusan dengan orang-orang yang baru saja dilantik. Jangan tanya saya siapa yang bertanggung jawab karena saya akan memberikan Anda jawabannya dan itu akan sangat kontroversial,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1).

    Trump ditanya oleh wartawan soal apakah dirinya telah berbicara dengan Rodriguez. Trump sebelumnya mengancam bahwa Rodriguez, yang kini menjadi pemimpin sementara Venezuela, akan membayar “harga yang mahal” jika dia tidak bekerja sama dengan AS.

    Saat ditanya lebih lanjut soal maksud pernyataannya, Trump berkata: “Itu berarti kita yang bertanggung jawab.”

    Gambar yang diunggah di akun Truth Social milik Presiden AS Donald Trump pada 3 Januari 2026, menunjukkan apa yang menurut Presiden Trump adalah Presiden Venezuela Nicolas Maduro di atas kapal USS Iwo Jima setelah militer AS menangkapnya pada 3 Januari 2026. Foto: (AFP/HANDOUT)

    Pemerintahan Trump menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan sisa pemerintahan Maduro, selama tujuan-tujuan Washington, khususnya membuka akses investasi AS ke cadangan minyak mentah Venezuela yang sangat besar, terpenuhi.

    Ketika ditanya kembali oleh wartawan soal apakah operasi militer AS di Venezuela berkaitan dengan minyak atau perubahan rezim, Trump menjawab: “Ini tentang perdamaian di Bumi.”

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa pemilu di Venezuela harus menunggu.

    “Kita akan mengendalikannya, memperbaikinya, kita akan menggelar pemilu pada waktu yang tepat, tetapi hal utama yang harus diperbaiki adalah itu merupakan negara yang hancur,” cetusnya.

    Ancaman Trump

    Trump mengancam akan ada serangan kedua ke Venezuela. Hal itu terjadi jika Venezuela “jika mereka tidak berperilaku baik”.

    “Kita siap melakukan serangan kedua,” kata Trump kepada wartawan.

    Ketika seorang wartawan bertanya apakah operasi militer lainnya terhadap Venezuela kini telah dikesampingkan, Trump menimpali: “Tidak, tidak demikian. Jika mereka tidak berperilaku baik, kita akan melancarkan serangan kedua.”

    Maduro saat ini berada di pusat penahanan di New York, AS, menunggu persidangan pada Senin (5/1) waktu setempat atas tuduhan perdagangan narkoba yang menjerat dirinya.

    Penangkapan Maduro memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)