Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Jakarta –

    “Tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya di laut jika ada cara yang lebih baik. Tapi tidak ada alternatif. Itulah mengapa kami mempertaruhkan nyawa kami.”

    Itulah kata-kata seorang bocah berusia 15 tahun dari Guinea yang diselamatkan sebagai anak yang tidak didampingi di laut oleh NGO yang berbasis di Berlin, SOS Humanity.

    Organisasi yang telah menyelamatkan pengungsi dan migran di laut selama satu dekade ini memperingatkan bahwa semakin banyak anak-anak dan remaja yang berangkat sendirian dari Libya atau Tunisia menuju Eropa dengan kapal yang terlalu penuh dan sering kali tidak layak laut. Sekitar seperlima dari mereka yang diselamatkan adalah anak di bawah umur.

    Esther, seorang psikolog klinis asal Jerman, menjadi relawan sebagai petugas kesehatan mental dalam misi penyelamatan di Mediterania pada November dan Desember 2024.

    Dalam konferensi pers di Berlin pada Selasa, di mana Esther tidak menyebutkan nama belakangnya, ia mengatakan bahwa selama berada di laut, enam kapal yang membawa 347 orang berhasil diselamatkan. Di antara mereka terdapat 43 orang muda, sebagian besar anak yang tidak didampingi, dalam kondisi fisik dan mental yang buruk.

    “Sering kali mereka berada di laut tanpa makanan atau minuman selama beberapa hari dan malam, mengalami dehidrasi, mabuk laut, dan sering memiliki luka bakar akibat bahan bakar dan air laut. Banyak juga yang menderita scabies atau infeksi dan luka lainnya, karena mereka telah berada di kamp-kamp di Libya dalam waktu lama. Semua mereka kelelahan secara emosional,” ujarnya.

    Anak-anak sangat berisiko di kamp-kamp Libya

    Selama bertahun-tahun, Libya, yang berdasarkan kesepakatan multimiliar euro dengan Uni Eropa seharusnya mengambil alih pengendalian perbatasan dan secara drastis mengurangi jumlah migran, menghadapi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
    “Orang muda menceritakan kepada saya tentang kekerasan seksual ekstrem, penyiksaan, kerja anak, kehilangan anggota keluarga, dan kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan,” kenang Esther. “Beberapa dari mereka menunjukkan bukti fisik dari apa yang mereka alami. Beberapa memiliki bekas luka akibat penyiksaan, serta foto dan video yang diambil di kamp-kamp Libya yang menunjukkan mereka diikat dan dipukuli.”

    Lebih dari 3.500 anak hilang atau meninggal

    Anak-anak yang berhasil melarikan diri dari kamp menghadapi bahaya yang lebih besar selama perjalanan.

    Menurut perkiraan UNICEF pada April, sekitar 3.500 anak telah meninggal atau hilang dalam 10 tahun terakhir saat mencoba mencapai Italia melalui rute Mediterania tengah. Ini berarti hampir satu anak meninggal atau hilang setiap hari selama satu dekade penuh.

    Statistik ini membuat SOS Humanity menyerukan penghentian segera kerja sama UE dengan Libya dan Tunisia.

    “Proporsi anak-anak di antara mereka yang melarikan diri sebenarnya meningkat secara stabil selama 10 tahun terakhir. Sekitar seperlima dari semua kedatangan di Italia adalah anak-anak. Dalam penyelamatan kami, rata-ratanya bahkan lebih dari sepertiga,” kata Till Rummenhohl, direktur pelaksana SOS Humanity.

    “Kami baru-baru ini mengevakuasi seluruh kapal yang hanya berisi anak-anak, 120 orang. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar panik, bepergian sendirian dan meloncat ke air karena takut terhadap penjaga pantai Libya,” tambahnya.

    Kebijakan Trump potong bantuan USAID berdampak dramatis

    Jumlah anak-anak dan remaja yang semakin banyak menempuh perjalanan berbahaya ke Eropa kemungkinan akan meningkat di masa depan, kata Lanna Idriss, kepala SOS Children’s Villages Worldwide. Penyebabnya: pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah membubarkan badan bantuan pembangunan USAID, dengan konsekuensi dramatis.

    Dalam sebuah studi yang diterbitkan musim panas ini, jurnal medis The Lancet menghitung bahwa pemotongan USAID dapat mengakibatkan lebih dari 14 juta kematian global dalam lima tahun ke depan, termasuk hingga 5 juta anak di bawah usia 5 tahun. Jerman juga telah memotong bantuan pembangunan hampir €1 miliar (sekitar Rp19,3 triliun).

    “Kita sedang memasuki siklus buruk yang akan membuat lebih banyak anak-anak menempuh rute ini,” kata Idriss, dengan mengutip Somalia sebagai contoh. “Negara itu 80% bergantung pada USAID. Tahun lalu, kami menjangkau 4,5 juta anak-anak dan remaja di Somalia; tahun ini, hanya 1,3 juta. Mengapa? Karena kamp-kamp yang seharusnya mendukung anak-anak ini kosong sejak musim panas.”

    Vera Magali Keller memimpin firma hukum di Berlin yang berspesialisasi mendukung organisasi kemanusiaan, termasuk yang melakukan penyelamatan di laut.

    Anak-anak dan remaja harus diberikan perlindungan dan evakuasi prioritas selama penyelamatan di laut, kata pengacara itu kepada DW, merujuk pada Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah disepakati semua negara anggota PBB.

    “Di beberapa negara Eropa, ada prospek khusus untuk mendapatkan izin tinggal, hak perlindungan, dan hak reunifikasi keluarga. Di Italia, misalnya, hal ini sering berlaku sampai usia dewasa secara hukum. Secara umum, anak-anak dan remaja harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan diberi perlindungan khusus. Penahanan harus dihindari sejauh mungkin,” kata Keller.

    Pemerintah Jerman memotong dana untuk penyelamatan laut

    SOS Humanity telah mengumumkan rencana untuk mengerahkan kapal penyelamat lain di Mediterania pada 2026. Kapal ini akan beroperasi terutama di lepas pantai Tunisia, mencari kapal migran dan memantau pelanggaran hak asasi manusia.

    Untuk melakukannya, organisasi penyelamatan laut ini akan mengandalkan donasi, karena pemerintah Jerman telah menghentikan dana tahunan €2 juta (sekitar Rp38,6 miliar) untuk penyelamatan laut sipil. Ini menjadi salah satu alasan Keller pesimis tentang masa depan.

    “Mengingat perkembangan politik dan hukum saat ini, saya tidak melihat prospek yang positif. Saya khawatir kriminalisasi dan penindasan terhadap penyelamatan laut sipil akan meningkat di bawah koalisi saat ini. Standar perlindungan dan penerimaan bagi pengungsi di Eropa yang sudah buruk kemungkinan akan terus memburuk,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Alasan Pengungsi Perang Thailand-Kamboja Tak Mau Kembali ke Rumah

    (ita/ita)

  • Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

    Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.

    Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.

    Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.

    ‘Bola di tangan Israel’

    Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.

    “Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.

    “Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”

    Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

    Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”

    Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

    Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.

    “Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.

    Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.

    Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.

    “Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”

    AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.

    Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.

    Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.

    Baca juga:

    Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.

    “Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.

    Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.

    “Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

    Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.

    Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian

    Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.

    Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.

    Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”

    Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”

    “Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.

    Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.

    Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.

    “Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.

    “Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”

    Kemlu tunggu mandat PBB

    Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.

    Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.

    Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”

    “Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.

    “Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”

    Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.

    Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”

    “Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.

    Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.

    “Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.

    (ita/ita)

  • Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Selasa 28 Oktober 2025. Rupiah menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi 16.618 per USD dari sebelumnya 16.621 per USD.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah menguat terbatas seiring harapan perundingan dagang China dengan Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi menguat terbatas/cenderung datar terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on oleh harapan perundingan dagang China-AS,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Berdasarkan laporan Anadolu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi melakukan pembicaraan telepon pada Senin (27/10/2025), menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Wang menyampaikan harapannya agar kedua negara “bekerja ke arah yang sama, mempersiapkan interaksi tingkat tinggi, dan menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan bilateral”, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China.

    Pembicaraan kedua menlu itu dilakukan ketika Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di Korea Selatan, menurut Gedung Putih.

    Kedua pemimpin tersebut akan mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation).

     

    Kemenlu China mengungkapkan kesepakatan dagang antara negara tersebut dengan AS masih membutuhkan persetujuan internal dari masing-masing negara.

    Pada Minggu (26/10/2025), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya dan China telah menyepakati kerangka kerja kesepakatan perdagangan beberapa hari sebelum Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu.

    Bessent mengatakan kerangka kesepakatan itu akan menghapus ancaman pengenaan tarif 100 persen atas impor China mulai 1 November dan mencakup “kesepakatan final” terkait penjualan TikTok di AS.

     

  • Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Budapest –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menegaskan pemerintahnya tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki di wilayah Jalur Gaza, di bawah rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di daerah kantong Palestina itu untuk selamanya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Selasa (28/10/2025), mencakup kehadiran pasukan internasional di Jalur Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh, yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu.

    Namun, masih belum diketahui secara jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lainnya akan siap untuk mengirimkan personel militer mereka untuk bergabung dengan pasukan internasional tersebut.

    “Negara-negara yang menginginkan atau siap mengirimkan pasukan bersenjata, setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” kata Saar dalam konferensi pers yang digelar saat melakukan kunjungan di Budapest, Hungaria, pada Senin (27/10).

    Hubungan Israel dan Turki yang sempat menghangat, kembali memburuk selama perang Gaza berkecamuk. Kedua negara juga berseteru mengenai Suriah.

    Prseiden Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan mengecam keras operasi udara dan darat Israel yang menghancurkan Jalur Gaza. Tidak hanya itu, pemerintah Israel juga memandang Erdogan terlalu dekat dengan kelompok Hamas dan Ikhwanul Muslimin, yang pernah berkuasa di Mesir.

    “Turki, yang dipimpin oleh Erdogan, memimpin pendekatan yang bermusuhan terhadap Israel,” ujar Saar dalam pernyataannya.

    “Jadi, tidak masuk akal bagi kami untuk membiarkan pasukan bersenjata mereka (Turki-red) memasuki Jalur Gaza, dan kami tidak akan menyetujuinya, dan kami telah mengatakannya kepada teman-teman Amerika kami,” ucapnya.

    Meskipun pemerintahan Trump telah mengesampingkan pengiriman pasukan AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan beberapa negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan internasional tersebut.

    Pekan lalu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa dirinya akan sangat menentang peran apa pun bagi pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza. Pada Minggu (26/10), dia menegaskan Israel akan memutuskan pasukan asing mana saja yang akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah memperjelas mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” tegas Netanyahu pada saat itu.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan bahwa pasukan keamanan internasional yang bertugas menjaga stabilitas Jalur Gaza harus terdiri atas “negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman”. Dia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan keterlibatan Turki.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang Baru Trump Menggila, 2 Jet Bomber B-1B AS Sudah ‘Turun Gunung’

    Perang Baru Trump Menggila, 2 Jet Bomber B-1B AS Sudah ‘Turun Gunung’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepasang jet pengebom B-1B Amerika Serikat (AS) dilaporkan terbang di atas Laut Karibia di lepas pantai Venezuela pada hari Senin.

    Penerbangan pesawat pengebom supersonik jarak jauh ini terjadi saat pemerintah Presiden Donald Trump melancarkan perang terhadap narkoba di wilayah tersebut dengan mengerahkan pasukan besar-besaran, yang telah memicu kekhawatiran di Venezuela soal kemungkinan penggulingan rezim Presiden Nicolas Maduro oleh AS.

    Data dari situs web pelacakan Flightradar24, mengutip AFP Selasa (28/10/2025), menunjukkan kedua bomber yang lepas landas dari sebuah pangkalan di negara bagian Dakota Utara di AS, terbang sejajar dengan pantai Venezuela sebelum menghilang dari pandangan.

    Hal ini menyusul penerbangan lain di dekat Venezuela oleh setidaknya satu pesawat B-1B minggu lalu dan satu lagi oleh beberapa pesawat pengebom B-52 minggu sebelumnya.

    Sebelumnya, AS juga telah memerintahkan gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, dengan mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, Kamis lalu. Saat ini, ada tujuh kapal Angkatan Laut AS di Karibia.

    Kapal induk lain, USS Gravely juga bertengger di Trinidad dan Tobago sejak akhir pekan. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

    Militer AS juga telah melakukan serangan terhadap setidaknya 10 kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba, sembilan kapal dan satu kapal semi-submersible, sejak awal September. Perang baru Trumo itu menewaskan sedikitnya 43 orang.

    Perlu diketahui, Washington dan Caracas telah berselisih selama bertahun-tahun. AS menolak kemenangan pemilu Maduro pada tahun 2018 dan 2024 sebagai penipuan.

    Maduro sendiri membantah tuduhan AS bahwa ia memimpin jaringan perdagangan narkoba. Ia menuduh Washington “mengada-adakan perang” untuk tujuan politik.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jawaban Trump di Pesawat saat Ditanya Gaji Pengatur Lalin Udara AS Terdampak Shutdown

    Jawaban Trump di Pesawat saat Ditanya Gaji Pengatur Lalin Udara AS Terdampak Shutdown

    JAKARTA – Petugas Air Traffic Controller (ATC) yang mengatur lalu lintas (lalin) udara di AS terdampak penutupan pemerintah atau shutdown.

    Lantas bagaimana kinerja lalin udara di AS?

    Petugas ATC diketahui bekerja untuk memandu pilot mulai dari memberikan petunjuk saat pesawat lepas landas hingga memberikan informasi rute perjalanan yang harus ditaati pesawat agar terhindar dari kecelakaan udara.

    Mengutip ABC News, Trump di atas pesawat kepresidenan AS Air Force One saat bertolak ke Jepang dari Malaysia pada Senin 27 Oktober mengatakan, shutdown pemerintah AS memengaruhi berkurangnya petugas pengendali lalin udara AS.

    Shutdown itu juga berdampak pada gaji dari pegawai pengendali lalin udara AS.

    Masih di atas Air Force One, Trump kemudian ditanya wartawan apakah gaji para petugas tersebut dibayarkan dalam situasi shutdown AS, Trump mengatakan “Ya, ada”.

    Meski demikian, Trump enggan menjelaskan lebih lanjut skema apa yang digunakan dalam pembayaran para petugas itu.

    Trump justru menuduh Partai Demokrat menjadi biang keladi shutdown pemerintah AS. Dia juga melempar tanggung jawab kepada Partai Demokrat untuk mencari solusi berkelanjutan untuk mendanai kinerja-kinerja pegawai pemerintah, termasuk petugas pengendali lalin udara AS.

    “Partai Demokrat dapat menyelesaikan masalah terkait pengendali lalu lintas udara,” kata Trump dalam kesempatan tersebut.

    “Mereka hanya perlu mengatakan, ‘Negara ini terbuka’. Kita hanya butuh lima suara. Partai Republik mendukung kita. Kita hanya butuh lima suara. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi,” sambungnya.

    “Saya kira itu akan ditangani, tidak hanya para pengendali, tetapi juga orang lain,” tambah Trump.

    Senin 27 Oktober menjadi hari ke-27 penutupan atau shutdown pemerintah AS. Shutdown ini menjadi penutupan pemerintah terpanjang kedua dalam sejarah AS.

    Sebelumnya, shutdown pemerintah AS terpanjang terjadi selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, yang berlangsung selama 35 hari dari Desember 2018 hingga Januari 2019.

  • Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto telah membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza hingga Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB penembak anggota Polri.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden dan Panglima TNI bahas rencana pengiriman pasukan ke Gaza

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Freddy kala menjawab pertanyaan Antara soal komunikasi antara Panglima TNI dan Presiden soal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, di Jakarta, Senin.

    Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

    Baca selengkapnya di sini.

    Hadiri KTT ASEAN-Jepang, Prabowo puji PM Jepang: Kuasai masalah utama

    Presiden RI Prabowo Subianto memuji gaya kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dinilainya menguasai persoalan utama, usai menghadiri KTT Ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

    Dalam rangkaian acara Puncak KTT Ke-47 ASEAN itu, Presiden Prabowo memuji Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang.

    “(Dia) Perdana Menteri wanita pertama Jepang. (Sanae Takaichi) menguasai persoalan utama,” kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti KTT ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui rekaman video yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi VII DPR: Pujian Trump ke Prabowo layak diakui

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto karena peran aktif di Timur Tengah layak diakui.

    Dia mengatakan pujian kepada Prabowo itu adalah pujian yang kesekian kalinya disampaikan pada acara-acara resmi pertemuan lintas negara. Menurut dia, hal tersebut patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia.

    “Trump menegaskan kembali peran aktif Prabowo dan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini sangat konsisten dengan amanah konstitusi dan perjuangan rakyat Indonesia,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    TNI AL beri brevet kehormatan kepada Wali Kota Tanjungpinang

    Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana memberikan brevet kehormatan penerbangan kepada Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam upacara penganugerahan di Apron Lanudal Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana mengatakan penyematan brevet kehormatan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penghormatan, pengakuan, dan sinergi strategis antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, serta masyarakat.

    “Brevet kehormatan ini mencerminkan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada tokoh-tokoh yang selama ini berperan aktif mendukung kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Sinergi antara kekuatan laut dan udara tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya usai upacara di Tanjungpinang, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Satgas Damai Cartenz tangkap KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya

    Satgas Damai Cartenz, Senin (27/10) menangkap anggota KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya KKB Dugi alias Dugwi Telenggen terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya,Papua Pegunungan pada 10 September 2024 lalu.

    “Memang benar KKB Dugi Telenggen ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya dan saat ini masih diperiksa penyidik,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani kepada Antara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Emas Anjlok di Bawah USD 4.000, Ketegangan Dagang AS-China Mereda – Page 3

    Harga Emas Anjlok di Bawah USD 4.000, Ketegangan Dagang AS-China Mereda – Page 3

    Negosiator dari AS dan China pada Minggu lalu dikabarkan telah menyusun kerangka kesepakatan yang menunda kenaikan tarif impor AS serta menangguhkan pembatasan ekspor mineral langka China.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu Kamis mendatang untuk membahas lanjutan kesepakatan tersebut.

    “Selain faktor teknikal, penurunan harga emas juga dipengaruhi oleh berkurangnya ketegangan dagang yang sebelumnya mendorong harga dari USD 3.800 ke USD 4.400 sepanjang tiga minggu pertama Oktober,” ujar Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian

    Pasar kini memperkirakan peluang sebesar 97 persen bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 0,25 persen pada rapat Rabu besok. Biasanya, emas sebagai aset tanpa imbal hasil akan menguat dalam kondisi suku bunga rendah.

    Meski sebagian analis masih melihat potensi harga emas menembus USD 5.000 per ounce, lembaga riset Capital Economics justru menurunkan proyeksi harga emas menjadi USD 3.500 per ounce pada akhir 2026, dengan alasan lonjakan 25 persen sejak Agustus sulit untuk dibenarkan.

  • Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Pada pagi hari waktu setempat, 26 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memulai kunjungan resmi perdananya sekaligus menghadiri KTT ASEAN ke-47. Dalam rangkaian lawatan ke Asia kali ini, Gedung Putih hanya menjadwalkan satu hari untuk KTT ASEAN. Dibandingkan perhelatan KTT itu sendiri, hal yang tampaknya lebih menarik perhatian Washington adalah partisipasi dalam penandatanganan perjanjian damai Thailand–Kamboja. Media Politico bahkan melaporkan bahwa Gedung Putih menjadikan agenda tersebut sebagai prasyarat kehadiran AS di KTT ASEAN.

    Terlihat jelas bahwa pemerintahan AS saat ini menunjukkan minimnya kesabaran terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN. Faktanya, Kantor Urusan Multilateral pada Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik—yang menangani relasi AS–ASEAN serta isu kawasan Sungai Mekong—telah dibubarkan dalam restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Trump hanya menghadiri KTT ASEAN pada 2017; dan kali ini besar kemungkinan menjadi satu-satunya kehadirannya di KTT ASEAN pada masa jabatan keduanya. Berbeda dengan periode pertama, kebijakan Washington terhadap Asia Tenggara kini jauh lebih keras. Penangguhan bantuan untuk negara-negara di kawasan serta peluncuran kebijakan “tarif resiprokal” menunjukkan bahwa pemaksaan ekonomi telah menjadi instrumen utama pemerintah AS untuk mencoba membentuk ulang pengaruhnya di Asia Tenggara.

    Dampak kebijakan luar negeri AS tersebut melampaui ekspektasi banyak negara ASEAN. Selama ini, sebagian elit strategis di kawasan memandang AS sebagai “hegemon yang murah hati”: tidak bernafsu ekspansi wilayah namun memiliki kapabilitas militer dan ekonomi untuk menopang tatanan kawasan, sekaligus memberi bantuan dan akses pasar bagi negara-negara ASEAN. Survei yang dilakukan ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 3 Januari–15 Februari tahun ini terhadap elit strategis ASEAN menunjukkan, ketika ditanya “pihak mana yang paling Anda percaya dalam mendorong agenda perdagangan bebas global”, 19% responden masih memilih AS, sementara ASEAN dan Tiongkok masing-masing dipilih oleh 23,8% dan 20,6% responden. Jelas, banyak pihak tidak menyangka negara-negara ASEAN akan menjadi sasaran langsung kebijakan AS. Baru setelah kebijakan “tarif resiprokal” diterapkan, negara-negara ASEAN makin menyadari realitasnya: prasyarat yang menopang teori “hegemon yang murah hati” telah runtuh. Ng Eng Hen, mantan Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa persepsi negara-negara Asia terhadap AS telah bergeser dari sebelumnya sebagai “kekuatan dengan legitimasi moral” menjadi “tuan tanah pemungut sewa”.

    Kebijakan kawasan yang berjalan saat ini setidaknya menimbulkan tiga tantangan jangka menengah–panjang bagi ASEAN:

    Tekanan untuk “memilih kubu” kian meningkat

    Dari sisi ekonomi, lewat kebijakan tarif resiprokal, Washington berupaya mendorong “decoupling” ekonomi ASEAN dari Tiongkok—antara lain dengan menindak re-ekspor untuk menutup jalur masuknya produk Tiongkok ke pasar AS melalui negara-negara ASEAN, serta dengan menaikkan kriteria asal barang (rules of origin) agar membatasi permintaan ASEAN atas produk antara yang dibuat di Tiongkok. Dari sisi politik dan keamanan, AS memasukkan banyak isu tersebut ke dalam agenda ekonomi-perdagangan, berupaya menggunakan tarif sebagai alat tekan agar negara-negara ASEAN menyelaraskan posisi dengan AS dalam kompetisi terhadap Tiongkok.

    Kebijakan AS memecah ASEAN dan melemahkan pengaruh normatifnya

    Menghadapi tekanan maksimal Washington, ASEAN gagal menyusun posisi tawar kolektif; sebagian anggota memilih langkah unilateral untuk memperoleh kelonggaran. Singapura—ekonomi paling maju di ASEAN—mendapat tarif dasar 10%, sementara Myanmar dan Laos yang kurang berkembang menghadapi tarif ekspor ke AS hingga 40%; kesenjangan kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang pembangunan intra-ASEAN. Penguatan aliansi Filipina–AS juga memperdalam fragmentasi strategis antar anggota. Dalam isu yang menyentuh kepentingan kekuatan besar, konsensus ASEAN akan makin sulit tercapai. Selain itu, selama ini ASEAN mendukung sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti. Kebijakan tarif resiprokal AS jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental WTO, seperti perlakuan negara paling diuntungkan (Most-Favoured-Nation/MFN), sehingga mengikis otoritas normatif ASEAN dalam tatanan perdagangan internasional dan menyalahi visi integrasi ekonomi kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

    Lingkungan dagang ASEAN–AS tetap sarat ketidakpastian

    Laporan UNDP menunjukkan kenaikan harga akibat tarif baru berpotensi menurunkan total ekspor Asia Tenggara ke AS sebesar 9,7%, dengan Vietnam berisiko merugi lebih dari US$25 miliar. Negara-negara yang meneken perjanjian dagang dengan AS kini wajib menindak re-ekspor—namun bagaimana definisi operasional dan standar penilaiannya tetap tidak jelas. Di luar itu, negara-negara ASEAN akan berada di bawah pengawasan AS dalam jangka panjang; begitu suatu produk diklasifikasikan sebagai hasil re-ekspor, ekspor ke AS dapat dikenai tarif punitif hingga 40%.

    Kesimpulan

    Kebijakan AS yang keras terhadap ASEAN menciptakan risiko besar di bidang ekonomi dan keamanan, namun sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian strategis yang lebih dalam. Masa depan ASEAN pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk: (i) memperkuat persatuan internal, (ii) menjalankan strategi penyeimbangan yang luwes dan pragmatis, serta (iii) memperdalam kemitraan lintas kawasan, khususnya dengan negara-negara Global South—agar krisis saat ini dapat diubah menjadi peluang historis untuk memperdalam integrasi kawasan dan mencapai kemandirian strategis yang sesungguhnya.

  • Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas kembali melemah dan turun di bawah level psikologis US$ 4.000 per ons pada perdagangan Senin (27/10/2025) waktu Amerika Serikat (AS).

    Melansir Reuters, penurunan ini dipicu oleh meredanya ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai (safe haven).

    Pada pukul 14.13 GMT atau 21.13 WIB, harga emas spot merosot 2,6% menjadi US$ 4.005,11 per ons, setelah sempat jatuh di bawah US$ 4.000 pada awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 2,9% ke level US$ 4.019,00 per ons.

    Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian mengatakan, aksi jual teknis turut memperdalam penurunan harga.

    “Emas turun lebih lanjut karena meredanya ketegangan perdagangan yang sebelumnya mendorong harga dari US$ 3.800 ke US$ 4.400 selama tiga minggu pertama Oktober,” ujarnya.

    Emas sempat menyentuh rekor tertinggi di US$ 4.381,21 per ons pada 20 Oktober tetapi kemudian terkoreksi 3,2% pekan lalu setelah muncul sinyal positif dari negosiasi dagang AS-China.

    Para negosiator kedua negara pada Minggu lalu telah menyusun kerangka kerja kesepakatan untuk menghentikan rencana tarif baru AS serta mengendurkan kontrol ekspor logam tanah jarang oleh Beijing.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu pada Kamis untuk membahas kesepakatan lebih lanjut.

    Pada sisi lain, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari Federal Reserve pada Rabu. Pasar memperkirakan peluang sebesar 97% untuk penurunan suku bunga sebesar seperempat basis poin.

    Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil, emas biasanya bergerak positif dalam kondisi suku bunga rendah. Namun, sejumlah analis tetap berhati-hati terhadap prospek kenaikan harga yang terlalu cepat.

    Selain emas, harga perak spot juga turun 3,8% menjadi US$ 46,75 per ons, platinum melemah 1,1% ke US$ 1.588,86, dan paladium terkoreksi 1,3% menjadi US$ 1.409,47 per ons.