Tag: Donald Trump

Nuklir Trump Buat Amerika Terbelah dari Dalam: Pentagon Vs Senat

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk “mulai menguji Senjata Nuklir kami” dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

“Proses itu akan segera dimulai,” tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba “atas dasar yang setara.”

Senat Vs Pentagon

Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

“Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian,” ujar Correll.

Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

“Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman,” ujar Drozdenko.

Reaksi Keras dari China dan Putin

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

“Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian,” ujarnya dikutip Newsweek.

Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. “Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam,” katanya.

Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar “mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)” dan tidak memicu instabilitas global.

“Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional,” ujarnya.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

31/10/2025 22:00
Iran Respons AS Mau Kerahkan Senjata Nuklir, Beri Jawaban Menohok

Jakarta, CNBC Indonesia – Iran melontarkan kecaman keras terhadap keputusan mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan Pentagon untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut langkah tersebut sebagai tindakan “mundur” dan “tidak bertanggung jawab”, menuduh Washington telah menjadi ancaman bagi stabilitas global.

“Setelah mengganti nama ‘Departemen Pertahanan’-nya menjadi ‘Departemen Perang’, pengganggu bersenjata nuklir ini kembali melanjutkan uji coba senjata atom,” tulis Araghchi dalam unggahan di platform X pada Kamis (30/10/2025) malam.

“Ironisnya, pengganggu yang sama telah memfitnah program nuklir damai Iran dan mengancam akan menyerang fasilitas nuklir kami yang berada di bawah pengawasan internasional. Semua ini dilakukan dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” tambahnya.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump membuat pengumuman mengejutkan di platform Truth Social, hanya beberapa jam sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan di sela-sela pertemuan puncak APEC.

Dalam unggahan itu, Trump mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan uji coba senjata nuklir “secara setara” dengan negara-negara lain seperti Rusia dan China, yang menurutnya akan memiliki kekuatan nuklir setara dengan Amerika Serikat dalam waktu “lima tahun”.

Keputusan tersebut langsung memicu kekhawatiran internasional, terutama karena uji coba nuklir telah lama dilarang di bawah Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) tahun 1996. Meskipun Amerika Serikat, China, dan Iran telah menandatangani perjanjian itu, ketiganya belum meratifikasinya. Sementara Rusia menarik ratifikasinya pada 2023.

Ankit Panda, pakar keamanan nuklir dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Trump kemungkinan besar merupakan tanggapan terhadap langkah terbaru Rusia dan China, bukan akibat sengketa AS-Iran.

“Langkah ini tampaknya lebih sebagai respons terhadap tindakan Moskow dan Beijing,” kata Panda.

Pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa negaranya telah menguji torpedo super bertenaga nuklir Poseidon, setelah sebelumnya melakukan uji coba rudal jelajah nuklir Burevestnik.

Sementara itu, China pada September lalu memamerkan kekuatan nuklirnya dalam parade militer besar yang menampilkan sistem senjata baru dan modifikasi seperti rudal balistik antarbenua Dongfeng-5 yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Namun, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik Rusia maupun China belum melakukan uji coba nuklir dalam arti sebenarnya, yakni ledakan nuklir di permukaan, bawah tanah, atau bawah laut, selama beberapa dekade.

Sebagai catatan, uji coba nuklir terakhir dilakukan Uni Soviet pada 1990, China pada 1996, Inggris pada 1991, Amerika Serikat pada 1992, dan Prancis pada 1996. Satu-satunya negara yang masih melakukan uji coba nuklir dalam dua dekade terakhir adalah Korea Utara, dengan uji terakhir pada 2017.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

31/10/2025 21:00
Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk memulai uji coba senjata nuklir. Rencana Trump tersebut mendapat beragam komentar dari negara lain hingga penyintas bom atom di Jepang.

Dilansir Reuters dan The Guardian, Kamis (30/10), keinginan Trump diumumkan dalam pernyataan via media sosial Truth Social, ketika sang Presiden AS sedang berada di Korea Selatan (Korsel) untuk menghadiri KTT APEC dan melakukan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping.

“Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun. Hal ini telah dicapai, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap senjata yang sudah ada, selama masa jabatan pertama saya. Karena daya rusaknya yang luar biasa, saya SANGAT TIDAK SUKA melakukannya, tetapi tidak punya pilihan!” kata Trump dalam pernyataannya pada Kamis (30/10).

“Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi akan sama dalam waktu 5 tahun,” sebutnya.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya.

“Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

Respons China

China menanggapi keinginan Trump soal AS akan segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Beijing mengingatkan Washington untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

Tanggapan China itu, dilansir AFP, Kamis (30/10), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, setelah Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir.

Trump mengungkit soal Rusia dan China saat mengumumkan hal tersebut via media sosial pada Kamis (30/10).

“China mengharapkan Amerika Serikat akan sungguh-sungguh mematuhi kewajiban perjanjian larangan-uji coba-nuklir komprehensif dan komitmennya terhadap larangan uji coba nuklir, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga sistem perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir global dan menjaga keseimbangan dan stabilitas strategis global,” kata Guo dalam pernyataannya.

Reaksi Rusia

Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Trump soal uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

Sebagai informasi, pengumuman Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

“Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

“Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

Iran Bilang AS Tak Tanggung Jawab

Pemerintah Iran turut bereaksi soal rencana AS melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Trump. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

Menlu Iran, Abbas Araghchi, dilansir AFP, Jumat (31/10), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

“Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

“Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

Penyintas Bom Atom Jepang Protes

Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Trump yang memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, dilansir AFP, Jumat (31/10), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

“Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

“Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat PM Jepang Sanae Takaichi untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima–Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima–juga menyampaikan protes keras.

“Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

“Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

Halaman 2 dari 3

(rfs/dek)

31/10/2025 20:04
Perang AS-China Berakhir, Nasib TikTok Segera Diumumkan

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai melunak, pasca pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan, pada Kamis (30/10) kemarin.

Trump mengatakan masalah terkait logam tanah jarang (LTJ) telah disepakati, begitu pula dengan penurunan tarif impor China yang turun 10%.

Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan China telah menyepakati transfer aplikasi video pendek TikTok, dari ByteDance kepada entitas di AS.

Bessent berharap kesepakatan itu akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, namun tidak memperinci isi kesepakatan antara dua negara ekonomi terbesar dunia.

Adapun kesepakatan terkait TikTok, kata Bessent, telah disepakati dalam pertemuan negosiator AS dan China di Kuala Lumpur. Jadi, diskusi ini sudah lebih dulu menemui titik terang sebelum pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan.

“Di Kuala Lumpur, kami memfinalisasi kesepakatan TikTok, dalam hal mendapat persetujuan dari China. Saya harap kami akan lanjut dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, dan akhirnya bisa mencapai resolusi untuk masalah ini,” kata Bessent dalam program ‘Mornings with Maria’ di Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Jumat (31/10/2025).

Kementerian Perdagangan China mengatakan pihaknya akan menangani masalah terkait TikTok dengan AS dengan ‘semestinya’. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di China, tidak segera berkomentar.

Nasib aplikasi yang digunakan oleh 170 juta warga AS ini masih belum pasti selama lebih dari 18 bulan setelah Kongres AS mengesahkan undang-undang pada tahun 2024 yang memerintahkan pemilik TikTok di China untuk menjual aset aplikasi tersebut di AS pada Januari 2025.

Trump menandatangani perintah eksekutif pada 25 September 2025 yang menyatakan bahwa rencana untuk menjual operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor AS dan global memenuhi persyaratan keamanan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang tahun 2024 dan memberi mereka waktu 120 hari untuk menyelesaikan transaksi. Ia juga menunda penegakan hukum tersebut hingga 20 Januari 2026.

Perintah eksekutif Trump menyatakan bahwa algoritma tersebut akan dilatih ulang dan dipantau oleh mitra keamanan perusahaan AS. Selain itu pengoperasian algoritma tersebut akan berada di bawah kendali perusahaan patungan yang baru.

Perjanjian mengenai operasi TikTok di AS mencakup penunjukan salah satu dari tujuh anggota dewan direksi entitas baru oleh ByteDance, dengan warga AS memegang enam kursi lainnya.

ByteDance akan memiliki kurang dari 20% saham TikTok AS untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang memerintahkan penutupan perusahaan tersebut pada Januari 2025 jika ByteDance tidak menjual asetnya di AS.

Anggota DPR AS John Moolenaar, ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR untuk China, mengatakan bulan ini bahwa perjanjian lisensi untuk penggunaan algoritma TikTok, sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek tersebut di AS, akan menimbulkan “kekhawatiran serius.”

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

31/10/2025 17:40
Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

Washington DC –

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance memberikan penjelasan setelah perintah mengejutkan Presiden Donald Trump, untuk memulai kembali uji coba nuklir AS, menuai kritikan. Vance mengatakan bahwa uji coba senjata nuklir itu penting untuk menjamin keamanan nasional.

Vance, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (31/10/2025), juga menyebut bahwa uji coba senjata nuklir akan memastikan apakah persenjataan itu benar-benar “berfungsi dengan baik”. Namun Vance tidak menjelaskan lebih detail soal jenis uji coba seperti apa yang diperintahkan Trump.

“Merupakan bagian penting dari keamanan nasional Amerika untuk memastikan bahwa persenjataan nuklir yang kita miliki benar-benar berfungsi dengan baik, dan itu merupakan bagian dari rezim pengujian,” kata Vance ketika ditanya wartawan soal Trump memerintahkan uji coba nuklir.

“Yang jelas, kita mengetahui persenjataan itu memang berfungsi dengan baik, tetapi kita harus terus memantaunya dari waktu ke waktu, dan presiden hanya ingin memastikan bahwa kita melakukannya,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Kamis (30/10) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa pernyataan Trump “sudah cukup jelas”.

Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir –pertama kalinya setelah moratorium selama 33 tahun.

Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social.

“Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

Pengumuman itu menuai reaksi keras, dengan kelompok penyintas bom atom Jepang, Nihon Hidankyo, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”. Mereka juga menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

China, dalam tanggapannya, mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

Sementara Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

Iran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 16:50
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Pastikan Kembali Negosiasi Tarif Dagang

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia akan kembali melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, di tengah dinamika hubungan perdagangan global yang turut menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon, Jumat (31/10/2025).

Saat ditanya wartawan mengenai arah kebijakan dagang Indonesia pascapertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, Prabowo menegaskan bahwa komunikasi ekonomi Indonesia dengan Washington akan kembali berjalan intensif.

“Iya, masih terus negosiasi,” ujar Prabowo singkat saat menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan pembicaraan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Prabowo juga menegaskan bahwa negosiasi tersebut akan mencakup sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung hubungan ekonomi kedua negara.

“Iya [khususnya komunitas-komunitas andalan Indonesia],” kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI itu juga menyambut positif hasil pertemuan bilateral antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping di sela forum APEC, yang menurutnya memberikan sinyal peredaan ketegangan geopolitik dan membuka ruang stabilitas ekonomi global.

“Alhamdulillah pertemuan antara Presiden Trump dari Amerika Serikat berjumpa dengan Presiden China Xi Jinping. Saya dengar suasananya positif. Dan ini yang kita harapkan, karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia, dan ekonomi dunia sangat tergantung pada ketenangan,” tandas Prabowo.

Sekadar informasi, pemerintah Indonesia kembali membuka negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan tarif bea masuk 0% bagi sejumlah produk ekspor unggulan ke Negeri Paman Sam tersebut.⁠

Langkah ini dilakukan menyusul sinyal positif dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang tengah meninjau ulang kebijakan tarif untuk empat negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

31/10/2025 16:28
Prabowo Sebut Pertemuan Trump-Xi Jinping Buat Dunia Lebih Tenang

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025.

Menurutnya, pertemuan kedua tokoh negara itu berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan positif serta memberikan ketenangan di tengah situasi tensi geopolitik yang tak menentu sehingga memberi harapan bagi terciptanya suasana global yang lebih tenang.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di sela rangkaian KTT yang digelar di Gyeongju, Jumat (31/10/2025).

“Alhamdulillah pertemuan antara Presiden Trump dari Amerika Serikat berjumpa dengan Presiden China Xi Jinping, saya dengar juga suasananya positif lah,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan, stabilitas global dan kerja sama ekonomi multilateral memang perlu menjadi fokus utama dalam forum APEC kali ini, mengingat banyak negara anggota tengah berjuang menghadapi tantangan perlambatan ekonomi, perubahan iklim, serta transformasi digital yang disruptif.

“Dan ini yang kita harapkan karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia, dan ekonomi dunia sangat tergantung pada ketenangan,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa KTT APEC ke-32 di Gyeongju, Korea Selatan, menjadi momentum penting bagi para pemimpin ekonomi kawasan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, membahas strategi menghadapi ketegangan geopolitik, serta mendorong konektivitas, inovasi, dan kemakmuran berkelanjutan, sesuai tema utama pertemuan tahun ini.

“Saya kira itu ya, on the whole suasananya bagus pertemuan APEC tadi. Terima kasih,” tandas Prabowo.

31/10/2025 16:16
Penyintas Bom Atom Jepang Protes Trump Soal Perintah Uji Coba Nuklir

Tokyo –

Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara mengejutkan memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

“Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

“Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima — Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima — juga menyampaikan protes keras.

“Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

“Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 15:04
KTT APEC di Tengah Ketegangan AS dan China

Jakarta –

Perjalanan singkat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Asia pekan ini berujung pada momen paling dinanti, yakni pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan.

Hasilnya pun tak mengejutkan, AS berjanji menurunkan tarif impor, sementara Cina sepakat menindak tegas peredaran bahan kimia untuk produksi fentanil.

Trump juga menyebut Cina akan kembali membeli “jumlah yang sangat besar” kedelai dari AS, komoditas yang sempat diboikot di tengah perang dagang. Ia memuji momen itu sebagai pertemuan “luar biasa” sebelum meninggalkan Korea Selatan bahkan sebelum acara puncak KTT dimulai.

Namun, jeda ketegangan antara dua kekuatan ekonomi ini dinilai hanya bersifat sementara oleh pengamat.

“Hubungan AS dan Cina akan tetap sangat kompetitif. Meski beberapa kesepakatan kecil tercapai, negara-negara lain perlu bersiap menghadapi potensi gesekan baru,” ujar Bonnie Glaser, Direktur Program Indo-Pasifik di German Marshal Fund, kepada DW.

Gencatan senjata sementara AS dan Cina

Sejak menjabat kembali awal Januari lalu, Trump memusatkan kebijakan perdagangannya pada persaingan dengan Cina. Gelombang tarif “timbal balik” yang diumumkan saat Liberation Day pada April lalu mengguncang pasar global dan menyulitkan perencanaan rantai pasok.

Meski beberapa tarif kemudian diturunkan atau ditunda, ketegangan kembali memuncak pada Oktober ketika Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap produk Cina, setelah Beijing berencana membatasi ekspor mineral tanah jarang.

“Negosiasi perdagangan AS yang kacau, dari Cina hingga India dan Korea, membuat sekutu Asia mempertanyakan apakah AS masih memandang integrasi ekonomi sebagai aset strategis atau sekadar alat tawar,” kata Alison Szalwinski, Wakil Presiden The Asia Group, kepada DW.

Tak hanya itu, Andrew Yeo dari Brookings Institution juga menilai bahwa banyak negara kini lebih memilih memanfaatkan forum besar seperti APEC untuk menggelar pertemuan bilateral di sela-sela acara resmi. “Hal ini telah berkontribusi pada semakin tersisihnya pertemuan tingkat tinggi seperti APEC,” ujarnya.

APEC dan awal kebangkitan ekonomi Cina

Amerika Serikat menjadi salah satu pendiri APEC, forum yang dibentuk pada 1989 untuk mendorong perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Forum ini berperan besar menurunkan tarif rata-rata di kawasan, memperkuat rantai pasokan, dan mendorong investasi lintas negara.

Cina bergabung dengan APEC pada 1991, langkah penting yang menandai awal keterlibatannya dalam organisasi ekonomi internasional. Keikutsertaan ini sejalan dengan kebijakan “reformasi dan keterbukaan” yang digagas Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, yang mendorong Cina beralih ke ekonomi pasar dan memperkuat transparansi serta modernisasi regulasi.

Langkah tersebut membuka jalan bagi keanggotaan Cina di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001, yang kemudian memicu ledakan ekspor dan menjadikan negara itu kekuatan ekonomi global.

Kini, di bawah kepemimpinan Korea Selatan sebagai tuan rumah APEC 2025, forum ini menyoroti kerja sama dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara inklusif dan berkelanjutan, serta upaya menghadapi tantangan demografis seperti penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja.

Trump tinggalkan APEC dengan kesepakatan besar

Setelah pertemuan Trump dan Xi berakhir, serta kesepakatan besar dengan Jepang dan Korea Selatan tercapai lebih awal, sorotan KTT APEC mulai meredup.

Dalam kunjungan ini, Jepang dan Korea Selatan, dua mitra utama Amerika Serikat di Asia Timur, sepakat menggelontorkan investasi sekitar 900 miliar dolar AS untuk sektor energi, kecerdasan buatan, dan mineral penting di Amerika Serikat. Kesepakatan ini tercapai setelah AS melonggarkan sejumlah tarif impor yang sebelumnya dikenakan pada produk industri dari kedua negara tersebut.

Menurut Patricia Kim dari Brookings Institution, negara-negara seperti Korea Selatan kini terjepit antara AS dan Cina.

“Mereka fokus menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS sambil mengelola ketergantungan ekonomi pada Cina. Banyak pemerintah di kawasan memilih berhati-hati di tengah lanskap yang makin transaksional,” ujarnya.

Sekutu AS di Asia waspada hadapi ketidakpastian

Walaupun Korea Selatan dan Jepang telah menandatangani kesepakatan dengan Trump, kedua negara tampak mulai bersiasat menghadapi ketidakpastian. Di tengah kebijakan AS yang semakin transaksional, keduanya memperdalam kerja sama perdagangan dan keamanan dengan mitra regional lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

“Porsi ekspor Korea Selatan dan Jepang ke AS justru menurun, meski keduanya baru saja mengumumkan kesepakatan dagang dengan AS pada Juli lalu. Namun, tidak satu pun dari keduanya mengandalkan lembaga multilateral seperti WTO atau APEC untuk menyelesaikan negosiasi dagang mereka dengan AS,” ujar Jeremy Chan, analis senior Asia Timur Laut dan Cina di Eurasia Group, kepada DW.

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang juga semakin intens. Sebelum bertemu Trump pada Agustus lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung lebih dulu menemui Perdana Menteri Jepang saat itu, Ishiba Shigeru, di Jepang.

Dalam forum APEC, Lee dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri Jepang yang baru, Takaichi Sanae, seorang konservatif yang kini berupaya melunakkan pandangan luar negerinya terhadap Korea Selatan. “Di dunia di mana AS semakin sulit diandalkan, Jepang dan Korea Selatan akan semakin saling membutuhkan. Diplomasi antara kedua negara kemungkinan besar akan terus berlanjut,” tambah Chan.

Apa peran APEC saat ini?

Di tengah geopolitik dunia yang semakin transaksional, forum besar seperti APEC tetap dibutuhkan sebagai ruang dialog dan diplomasi.

Meski Trump tak hadir dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin APEC dan melakukan pertemuan dengan Xi di Kota Busan, terpisah dari lokasi utama KTT di Gyeongju, APEC tetap menyediakan wadah netral bagi pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina di momen yang krusial.

Pertemuan tersebut menghasilkan langkah awal menuju penurunan ketegangan, termasuk rencana pembicaraan lanjutan Trump dan Xi di Beijing pada 2026.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

31/10/2025 14:56
AS Akan Uji Coba Nuklir, Iran: Tak Bertanggung Jawab!

Teheran –

Pemerintah Iran mengomentari rencana Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Presiden Donald Trump pekan ini. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

“Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

“Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir — pertama dalam 33 tahun terakhir.

Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social..

“Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

Pengumuman itu menuai reaksi keras China, yang mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

AS terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 23 September 1992, di lokasi yang sekarang disebut sebagai Nevada National Security Site. Presiden AS pada saat itu, George HW Bush, mengumumkan moratorium uji coba nuklir bawah tanah pada tahun yang sama.

Sementara Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1990, sedangkan China terakhir kali melakukan uji coba semacam itu pada tahun 1996.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

31/10/2025 14:15