Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Jakarta –

    Juru bicara pemerintah Jerman merespons pertanyaan wartawan dengan hati-hati pada hari Senin (05/01). Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menjawab pertanyaan tentang Venezuela di Konferensi Pers Federal di Berlin.

    Mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak menyebut tindakan militer AS pada hari Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, wartawan ingin tahu, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari Sabtu tersebut, tentara AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.

    Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap, “Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.” Pernyataan itu juga mengatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahan Maduro.

    Juru bicara pemerintah Jerman itu pun kemudian menyatakan, “Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah.” Kata-kata ini dipilih dengan hati-hati untuk menghindari secara eksplisit menuduh AS melanggar hukum internasional.

    Bagaimana Jerman merespons penangkapan Maduro oleh AS?

    Akhir pekan lalu, Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara UE, tidak termasuk Hongaria.

    Dalam pernyataan itu, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi, tambahnya.

    UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.

    Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara, “Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu.”

    Sementara, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul sekali lagi membela kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia mengatakan bahwa “Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik.”

    Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis dan bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul mengatakan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi dan bahwa kepentingan geopolitik AS juga memainkan peran dalam serangan tersebut.

    Delcy Rodriguez ambil alih sebagai Presiden Interim Venezuela

    Pernyataan ini dikritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman, yang menggambarkan aksi militer yang akhirnya membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.

    Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan “Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?”

    Ia menambahkan: “Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz.”

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjadi ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) yang condong tengah-kiri, menyebut peristiwa di Venezuela “sangat mengkhawatirkan,” menambahkan bahwa “Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan.”

    “Namun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional,” katanya.

    Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari “penyelarasan ulang politik global.”

    Eropa membutuhkan AS dalam konflik Ukraina

    Mengapa Merz dan Wadephul tidak mengatakan ini dengan begitu jelas saat ini menjadi bahan spekulasi di kalangan politik Berlin. Merz akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris. Perwakilan dari Ukraina dan AS juga akan hadir. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, fokus akan pada prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat akan sangat penting.

    Apakah itu sebabnya Jerman tidak ingin ada “bentrokan” dengan Trump soal Venezuela?

    Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia.”

    Ia menambahkan bahwa jika orang Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar akan kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina.

    Dengan kata lain, pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktunya untuk memanas-manasi hubungan dengan AS soal Venezuela, tetapi fokus pada mencapai hasil terbaik di Ukraina.

    Ambisi AS kuasai Grinlandia jadi ancaman di tubuh NATO

    Sementara itu, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Grinlandia, yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington.

    Menyusul pernyataan itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa pengambilalihan Grinlandia oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO.

    “Segala sesuatunya akan berhenti” jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen tetapi menekankan bahwa AS tetap “mitra penting”.

    Pada hari Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya “untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman.”

    “Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Grinlandia. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki,” kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Grinlandia, Nuuk.

    Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, ia meminta Trump menghentikan “fantasi” tentang aneksasi Grinlandia.

    “Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog,” katanya.

    “Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional.”

    Dukungan sekutu dan kepentingan AS di Arktik

    Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Grinlandia.

    “Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman,” tambahnya.

    Meski ketujuh pemimpin menekankan bahwa Washington “adalah mitra penting dalam upaya ini.”

    Kenapa Trump berambisi rebut Grinlandia?

    Pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Grinlandia harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam serangan AS dan dibawa ke New York untuk diadili.

    “Kami membutuhkan Grinlandia,” kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk “keamanan nasional” Washington dan mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi “oleh kapal-kapal Cina dan Rusia.”

    Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.

    Grinlandia memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub.

    Grinlandia sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.

    Pada hari Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Grinlandia sebagai “koloni Denmark,” dan menambahkan, “Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Grinlandia.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Menlu AS Ungkap Trump Lebih Memilih untuk Membeli Greenland

    Menlu AS Ungkap Trump Lebih Memilih untuk Membeli Greenland

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang membahas berbagai opsi termasuk tindakan militer untuk merebut Greenland. Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengungkapkan, bahwa Trump lebih memilih untuk membeli wilayah otonom Denmark yang kaya mineral tersebut.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa “menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional” bagi Trump untuk mencegah musuh-musuh AS seperti Rusia dan China.

    “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” katanya dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (7/1/2026).

    Wall Street Journal melaporkan bahwa Rubio mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa opsi pilihan Trump adalah membeli Greenland dari Denmark. Rubio menambahkan bahwa ancaman tersebut tidak menandakan invasi yang akan segera terjadi.

    Denmark telah memperingatkan bahwa setiap langkah untuk merebut Greenland dengan paksa akan berarti bahwa “semuanya akan berakhir” termasuk NATO dan 80 tahun hubungan keamanan transatlantik yang erat.

    Setiap tindakan militer AS terhadap Greenland secara efektif akan meruntuhkan NATO, karena Pasal Lima aliansi tersebut menjanjikan bahwa negara-negara anggota akan membela siapa pun dari anggota mereka yang diserang.

    Greenland dan Denmark sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah meminta untuk bertemu Rubio dengan segera karena ketegangan meningkat terkait masalah ini.

    “Sejauh ini belum memungkinkan,” tulis Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di media sosial, menambahkan bahwa mereka telah berupaya untuk mengadakan pertemuan sepanjang tahun 2025.

    Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan pertemuan dengan Rubio seharusnya “menjelaskan beberapa kesalahpahaman.”

    Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen sebelumnya menegaskan, bahwa pulau itu tidak untuk dijual, dan hanya 57.000 penduduknya yang berhak menentukan masa depannya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Jakarta –

    Pemimpin negara dan pejabat tinggi dari sekitar 35 negara yang tergabung dalam Coalition of the Willing menghadiri pertemuan di Paris. Koalisi ini dibentuk negara-negara Eropa demi memperkuat keamanan, tanpa melibatkan NATO menyusul perubahan kebijakan di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Paris ini berlangsung hampir empat tahun setelah invasi Rusia pada Februari 2022 dan menjadi upaya terbaru untuk menyepakati jaminan keamanan bagi Kyiv jika tercapai gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina.

    Namun, upaya diplomatik di Paris ini berlangsung di tengah dinamika terbaru di kalangan Eropa setelah penangkapan Pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Maduro dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, dan langkah Washington tersebut menambah elemen ketidakpastian dalam hubungan transatlantik, meski para pemimpin Eropa berupaya tidak secara terbuka mengecam operasi militer AS itu.

    Siapa saja yang hadir di Paris?

    Sebanyak 35 negara terwakili dalam pertemuan Paris, termasuk 27 kepala negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut Zelenskyy di Istana Elysee untuk pertemuan satu lawan satu sebelum makan siang kerja dengan para peserta lain.

    Di antara para pemimpin yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Washington diwakili oleh Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu Trump. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga dijadwalkan hadir. Namun, Rusia tidak termasuk dalam agenda pertemuan ini.

    Jaminan keamanan dan pasukan multinasional di Ukraina

    Menurut laporan media yang mengutip diplomat, pembicaraan akan berfokus pada dokumen rancangan jaminan keamanan untuk Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Sebagian anggota koalisi mendorong gagasan pengiriman pasukan multinasional ke Ukraina untuk mencegah agresi Rusia di masa depan jika gencatan senjata tercapai. Gagasan ini menjadi salah satu pokok bahasan utama, meskipun Moskow secara konsisten menentang kehadiran pasukan NATO di Ukraina.

    Langkah “penyelarasan kembali”

    Pihak kepresidenan Prancis menyatakan tujuan utama pertemuan adalah menunjukkan “penyelarasan” antara Washington, Kyiv, dan sekutu Eropa terkait jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sebelum berangkat ke Paris, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk “memperketat dan menyelaraskan posisi Eropa dan Amerika”, seperti dikutip AFP.

    Menurutnya, hanya tekanan bersama semacam itu yang berpeluang memaksa Rusia menanggapi isu gencatan senjata dan perdamaian secara serius, meski ia mengingatkan agar tidak mengharapkan keputusan final di Paris.

    Seorang penasihat Presiden Macron menyebut pertemuan ini sebagai puncak dari serangkaian upaya sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, yang bertujuan mencegah Amerika Serikat “meninggalkan Ukraina”.

    Fondasi yang disiapkan dari Kyiv

    Sebagai landasan KTT Paris, para penasihat keamanan dari 15 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, serta perwakilan NATO dan Uni Eropa telah berkumpul di Kyiv sepanjang akhir pekan. Sementara perwakilan AS Steve Witkoff mengikuti pembahasan tersebut secara virtual.

    Kyiv dalam beberapa hari terakhir menyatakan bahwa kerangka kesepakatan gencatan senjata sudah “90 persen” siap. Namun, perbedaan mendasar soal wilayah dan mekanisme jaminan keamanan masih menjadi ganjalan utama.

    Sementara, Kanselir Jerman Friedrich Merz menempatkan dukungan bagi Ukraina sebagai salah satu prioritas utama Berlin pada 2026. Dalam surat kepada anggota parlemen, Merz menulis bahwa upaya diplomatik dilakukan “dalam kondisi sulit”.

    “Rusia menunjukkan sedikit kemauan untuk bernegosiasi, Presiden Zelenskyy berjuang untuk menjaga persatuan di antara warga Ukraina, dan kerja sama transatlantik telah berubah secara mendalam,” tulis Merz. Ia menegaskan keinginan Jerman akan gencatan senjata yang mempertahankan kedaulatan Ukraina dan didukung oleh jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan Eropa.

    Tekanan di lapangan dan serangan terbaru

    Pertemuan Paris berlangsung hanya sehari setelah Rusia meluncurkan serangan mematikan ke ibu kota Ukraina. Perkembangan ini menegaskan kondisi yang kontras antara intensitas pertempuran di lapangan dan dorongan diplomatik yang terus berlanjut.

    Kyiv menyatakan bahwa menyerahkan wilayah akan menguntungkan Moskow dan menegaskan tidak akan menandatangani kesepakatan perdamaian karena hal itu menjadi kegagalan dalam mencegah Rusia menyerang lagi. Di sisi lain, tekanan Rusia untuk menguasai penuh wilayah Donbas menunjukkan betapa sulitnya menemukan titik temu.

    Meski belum menghasilkan keputusan final, KTT Paris ini memperlihatkan upaya berkelanjutan sekutu Ukraina untuk menyelaraskan posisi, memperkuat jaminan keamanan, dan menjaga Ukraina tetap berada di pusat perhatian strategis Barat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor:

    (ita/ita)

  • Rupiah Diproyeksi Makin Loyo Hari Ini, Bisa Amblas ke Level Segini

    Rupiah Diproyeksi Makin Loyo Hari Ini, Bisa Amblas ke Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah akan fluktuatif namun ditutup melemah pada rentang Rp 16.750 hingga Rp 16.780.

    “Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.750 – Rp 16.780,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

    Adapun pada perdagangan Selasa (6/1) mata uang rupiah ditutup melemah 18 point, sebelumnya sempat melemah 35 poin dilevel Rp 16.758 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.740.

    Lebih lanjut, Ibrahim mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Untuk faktor eksternal yakni Wakil Presiden Maduro, Delcy Rodriguez, dilantik sebagai presiden sementara pada hari Senin (5/1).

    “Meskipun ia menyampaikan dukungan untuk Maduro, tidak jelas apakah ia berencana untuk menentang intervensi AS. Laporan pada hari Senin menunjukkan bahwa intelijen AS memandang Rodriguez sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin pemerintahan sementara,” ujarnya.

    Disisi lain, pada hari Senin, Maduro menyatakan tidak bersalah atas tuduhan AS terkait distribusi narkotika. Munyo, yang muncul di pengadilan New York beberapa hari setelah penangkapannya di Caracas oleh pasukan AS, mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan bahwa ia masih presiden Venezuela.

    Penangkapan Maduro, yang menurut Presiden AS Donald Trump dilakukan tanpa persetujuan Kongres, mengejutkan pasar global minggu ini. Trump mengisyaratkan bahwa AS akan mengambil alih kendali sementara Venezuela dan membuka industri minyak negara itu, mengundang perusahaan minyak besar Amerika untuk berinvestasi di negara tersebut.

     

  • Venezuela Akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak ke AS

    Venezuela Akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah sementara Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak ke AS. Trump menyebut hasil penjualan minyak itu akan dikendalikan oleh AS.

    “Pemerintah sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 dan 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang dikenai sanksi, kepada Amerika Serikat,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

    Trump menyebut minyak itu akan dijual sesuai dengan harga pasar. Uang hasil penjualan akan dikendalikan oleh Trump.

    “Minyak ini akan dijual dengan harga pasarnya, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” katanya.

    AS diketahui telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan kartel narkoba. Trump mengatakan operasi penangkapan Maduro itu berjalan sangat taktis.

    Hal itu disampaikan Trump dalam pertemuan Partai Republik di Washington, Selasa waktu setempat. Trump mengatakan banyak pasukan Amerika dikerahkan ke Venezuela dalam operasi penangkapan Maduro.

    Tonton juga video “Massa Demo di Kedubes AS Bakar Poster Trump, Minta Maduro Dibebaskan”

    (lir/yld)

  • Trump Pertimbangkan Opsi Caplok Greenland, Termasuk Pakai Kekuatan Militer AS

    Trump Pertimbangkan Opsi Caplok Greenland, Termasuk Pakai Kekuatan Militer AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut serius mempertimbangkan sejumlah ide untuk mengakuisisi Greenland. Salah satunya yakni penggunaan kekuatan militer.

    Dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), pertimbangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Karoline Leavitt. Ia awalnya menjelaskan langkah akuisisi Greenland menjadi prioritas untuk keamanan nasional Amerika Serikat.

    “Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

    Ia pun menyebut Trump dan timnya masih terus membahas opsi terbaik untuk mencapai tujuan itu. Menurutnya, salah satu opsi yakni dengan kekuatan militer.

    “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” ucap dia.

    Denmark Wanti-wanti AS

    Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat (AS). Dia mengingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS berarti berakhirnya aliansi militer NATO.
    Komentarnya muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang kembali menyerukan agar pulau Arktik yang strategis dan kaya mineral itu, berada di bawah kendali AS. Seruan itu disampaikan oleh Trump usai serangan AS ke Venezuela akhir pekan lalu.

    Frederiksen dan PM Greenland, Jens Frederik Nielsen, mengecam komentar Trump tersebut dan memperingatkan akan adanya konsekuensi parah. Banyak pemimpin Eropa menyatakan solidaritas dengan mereka.

    “Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berakhir,” kata Frederiksen kepada stasiun televisi Denmark TV2 pada hari Senin (5/1) waktu setempat. “Artinya, itu termasuk NATO kita dan dengan demikian keamanan yang telah diberikan sejak akhir Perang Dunia Kedua,” cetus pemimpin Denmark itu, dilansir kantor berita Associated Press, Selasa (6/1).

    Trump telah berulang kali menyerukan yurisdiksi AS atas Greenland selama masa transisi kepresidenannya dan bulan-bulan awal masa jabatan keduanya. Trump bahkan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut.

    (maa/maa)

  • Greenland Akan Tetap di Bawah Kedaulatan Denmark!

    Greenland Akan Tetap di Bawah Kedaulatan Denmark!

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak percaya Amerika Serikat (AS) akan mencaplok wilayah Greenland. Ia meyakini AS tidak akan melanggar kedaulatan Denmark yang ada di wilayah Greenland.

    “Saya tidak dapat membayangkan skenario di mana Amerika Serikat akan berada dalam posisi untuk melanggar kedaulatan Denmark,” kata Macron kepada France 2, dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

    Macron memastikan Greenland tetap akan berada di bawa kedaulatan Denmark. Ia menyampaikan itu di sela-sela pertemuan puncak sekutu Ukraina.

    “Greenland adalah wilayah di bawah kedaulatan Denmark, dan akan tetap demikian,” tegas Macron.

    Trump Pastikan AS Kuasai Greenland

    Saat berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump sekali lagi menjelaskan ambisinya untuk membawa Grinlandia atau Greenland di bawah kendali Amerika.

    Namun, Perdana Menteri Grinlandia Mute Egede memastikan bahwa tidak ada kemungkinan pencaplokan atau aneksasi.

    (maa/maa)

  • Jejak Orang Dalam pada Transisi Venezuela

    Jejak Orang Dalam pada Transisi Venezuela

    GELORA.CO – Keputusan yang berujung pada kejatuhan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ternyata tidak sepenuhnya lahir dari tekanan eksternal, terutama Amerika Serikat.

    Di baliknya, terselip manuver senyap dari lingkaran elite Caracas sendiri yang secara diam-diam mulai merancang masa depan Venezuela tanpa kehadiran Maduro.

    Informasi itu mengemuka seiring laporan mengenai pertemuan tertutup sejumlah pejabat tinggi Venezuela di Doha, Qatar.

    Pertemuan tersebut disebut membahas skenario pemerintahan pasca-Maduro dan berlangsung tanpa melibatkan sang presiden.

    Nama Wakil Presiden Delcy Rodriguez justru mencuat sebagai figur sentral yang memimpin dialog, didampingi saudaranya, Jorge Rodriguez.

    Rapat di Doha tersebut digambarkan sebagai forum informal namun strategis, yang mempertemukan elite politik Venezuela dengan mediator asing.

    Seorang anggota senior keluarga kerajaan Uni Emirat Arab disebut berperan sebagai penghubung antara rezim Caracas dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Venezuela.

    Laporan media AS, Miami Herald, menyebut Delcy Rodriguez secara langsung menjalin komunikasi dengan pihak Amerika. Dalam sejumlah percakapan, ia dipandang sebagai figur yang “lebih dapat diterima” untuk memimpin Venezuela dibandingkan Maduro.

    Penilaian ini membuka ruang spekulasi bahwa proses transisi kekuasaan telah dirancang dari dalam rezim, bukan semata-mata dipaksakan oleh kekuatan luar.

    Sejak Oktober lalu, berbagai informasi yang beredar menggambarkan sebuah skenario pergantian kepemimpinan yang tetap mempertahankan struktur kekuasaan lama.

    Skema itu kerap disebut sebagai “Madurismo tanpa Maduro”, yakni upaya menjaga kesinambungan rezim dengan mengganti figur puncak kekuasaan agar transisi berlangsung relatif terkendali, tanpa gejolak besar atau pembongkaran sistem negara secara menyeluruh.

    Sinyal keterlibatan Amerika Serikat menguat ketika pada Sabtu (3/1/2026), Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Washington akan “mengelola” Venezuela melalui pemerintahan transisi yang dipimpin Delcy Rodriguez.

    Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump juga menyinggung rencana masuknya perusahaan minyak Amerika ke Venezuela.

    “Dia pada dasarnya bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali besar,” ujar Trump, merujuk pada Delcy Rodriguez tokoh yang sebelumnya pernah dikenai sanksi AS atas perannya dalam melemahkan demokrasi Venezuela.

    Tuduhan bahwa kejatuhan Maduro merupakan hasil pengkhianatan dari lingkaran internal semakin menguat setelah pernyataan mantan Wakil Presiden Kolombia, Francisco Santos Calderon.

    Pada Minggu (4/1/2026), Santos menyebut penyingkiran Maduro sebagai operasi internal yang melibatkan Delcy Rodriguez.

    Ia mengaku “sangat yakin” bahwa Maduro dibiarkan ditangkap oleh AS tanpa perlawanan berarti.

    “Mereka tidak menyingkirkannya, mereka menyerahkannya,” kata Santos.

     “Saya benar-benar yakin Delcy Rodriguez menyerahkannya. Semua informasi yang kami miliki, jika dirangkai, menunjukkan ini adalah operasi di mana mereka menyerahkannya,” ujarnya menegaskan.

    Menurut Santos, Trump telah secara jelas menunjuk Delcy Rodriguez sebagai figur kunci pemerintahan transisi.

    Meski demikian, ia menilai Rodriguez tetap akan berupaya menjaga jarak tertentu demi memperoleh ruang kemandirian politik di tengah bayang-bayang kepentingan Amerika Serikat.

    Jika benar demikian, kejatuhan Maduro menandai babak baru politik Venezuela: bukan sekadar tumbangnya seorang presiden, melainkan pergeseran kekuasaan yang lahir dari kompromi elite, negosiasi tertutup, dan kepentingan geopolitik global yang saling berkelindan.

  • Trump Pertimbangkan Opsi Caplok Greenland, Termasuk Pakai Kekuatan Militer AS

    Trump Rayakan Penangkapan Maduro, Kerahkan Pasukan-152 Pesawat ke Venezuela

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merayakan operasi penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump mengatakan operasi itu berjalan sangat taktis.

    Pujian itu disampaikan Trump dalam pertemuan Partai Republik di Washington hari ini waktu setempat. Trump mengatakan banyak pasukan Amerika dikerahkan ke Venezuela dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Sabtu (3/1).

    “Kami mengerahkan banyak pasukan di lapangan, tetapi itu luar biasa. Secara taktis, itu brilian,” kata Trump dilansir CNN International, Selasa (6/1/2026).

    Dilansir Al Jazeera, Trump menyebut ada ratusan pesawat militer Amerika yang diterjunkan saat operasi penangkapan Maduro berlangsung.

    “Itu sangat kompleks – 152 pesawat. Banyak sekali yang berbicara tentang pasukan darat. Kami memiliki banyak pasukan darat, tetapi itu luar biasa,” katanya.

    Trump juga membanggakan tidak ada pasukan Amerika yang terbunuh dalam operasi itu. Di lain sisi, ia menyebut banyak pihak dari kubu Maduro yang tewas.

    “Bayangkan, tidak ada yang terbunuh. Dan di sisi lain, banyak orang terbunuh – sayangnya, saya mengatakan itu,” ujar Trump.

    Dia menambahkan, pihak Amerika memutus aliran listrik di seluruh Venezuela sebelum operasi penangkapan Maduro dimulai.

    “Di Caracas, tidak ada listrik. Satu-satunya orang yang memiliki penerangan adalah orang-orang yang menggunakan lilin, yang semuanya mati,” katanya. “Jadi kami sedikit mengejutkan mereka.

    (ygs/maa)

  • Kemarahan Rakyat Imbas Anjloknya Ekonomi Belum Usai, Iran Terus Diguncang Demo

    Kemarahan Rakyat Imbas Anjloknya Ekonomi Belum Usai, Iran Terus Diguncang Demo

    Jakarta –

    Protes anti-pemerintah kini meluas di Iran sepekan terakhir. Protes besar-besaran di Iran dipicu meningkatnya kekhawatiran akibat krisis ekonomi berkepanjangan di negara kaya minyak itu.

    Mengutip CNBC, 29 orang telah tewas dan lebih dari 1.200 orang ditangkap hingga Selasa (6/1/2026). Kerusuhan ini kemudian dikaitkan oleh kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat (AS).

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membela demonstran jika mereka diserang aparat keamanan Iran. Trump juga memperingatkan, AS siaga untuk bertindak jika Pemerintah Iran menggunakan kekerasan terhadap demonstrasi damai.

    Pernyataan itu menjadi penanda penting setelah militer AS resmi menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan membawanya ke New York. Dalam pernyataannya, Trump mengingatkan otoritas Iran untuk tidak menggunakan kekerasan dan memakan lebih banyak korban.

    “Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat,” kata Trump dikutip dari CNBC, Selasa (6/1/2026).

    Ke depan, otoritas Iran kemungkinan akan lebih berhati-hati mengambil tindakan terhadap demonstran menyusul ancaman Trump. Terlebih AS sempat membom fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.

    “Kami melihat peningkatan risiko tindakan AS terhadap Iran pada awal tahun 2026 jika protes meningkat,” kata analis Fitch Solutions.

    Dengan kondisi ketidakpastian, pejabat Iran menilai negaranya bisa saja menjadi korban kebijakan agresif luar negeri Trump. Sementara saat ini, diketahui Iran berada dalam krisis ekonomi sejak Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran.

    Langkah ini dilakukan Trump menyusul perjanjian yang membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Ekonomi Iran juga terguncang akibat sanksi setelah perang 12 hari dengan Israel.

    Kemudian mata uang resmi Iran, Rial, anjlok ke titik terendah sepanjang sama pada bulan Desember, yakni sekitar 1,45 juta rial per dolar AS pada akhir tahun 2025. Sementara inflasi Iran mencapai 42,5% pada periode yang sama.

    Seorang investor dan ahli strategi veteran Quantum Strategy, David Roche, menyebut krisis ekonomi berkepanjangan Iran menimbulkan risiko yang lebih besar bagi rezim tersebut daripada prospek intervensi AS.

    “Iran tidak akan jatuh karena intervensi Amerika Serikat,” kata Roach.

    Sebaliknya, ia mengatakan protes berkelanjutan yang dikombinasikan dengan memburuknya kondisi ekonomi domestik akan menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap invasi AS. Ia menambahkan, rezim tersebut mungkin akan bertahan melewati gelombang protes kali ini, tetapi mereka tidak memiliki alat apa pun untuk mengatasi masalah ekonomi.

    (ahi/hns)