Tag: Donald Trump

  • AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    Doha

    Amerika Serikat (AS) dan Qatar membuka pos pertahanan udara bilateral di kawasan Timur Tengah. Ini merupakan pos pertahanan bilateral yang pertama dibuka antara kedua negara di kawasan tersebut.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengatakan bahwa Pos Komando Gabungan bilateral pertama untuk pertahanan udara di Timur Tengah, dengan Qatar, telah dibuka di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar.

    Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Letnan Jenderal Jassim Al-Mannai, hadir langsung meresmikan pembukaan fasilitas tersebut.

    “Hubungan militer-ke-militer dengan Qatar semakin kuat,” kata Cooper dalam pernyataannya.

    “Pos Komando Gabungan yang baru untuk pertahanan udara ini akan meningkatkan kerja sama keamanan regional saat ini dan di bulan-bulan serta tahun-tahun mendatang,” sebutnya.

    Pos pertahanan baru ini muncul setelah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, yang menurut militer Washington, menjanjikan respons terhadap setiap serangan di masa mendatang terhadap Qatar dengan langkah-langkah “diplomatik, ekonomi, dan jika perlu, militer”.

    Perintah eksekutif Trump, yang ditandatangani pada 29 September lalu, muncul beberapa pekan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan terhadap delegasi Hamas, yang berada di Doha, yang sedang bernegosiasi dengan AS mengenai gencatan senjata Gaza.

    Qatar menuntut permintaan maaf publik dari Israel selama pembicaraan dengan Trump, sebuah permintaan yang diminta untuk dipenuhi Netanyahu dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih.

    Gedung Putih merilis foto-foto dari apa yang disebut sebagai “panggilan telepon untuk permintaan maaf”.

    Bulan lalu, militer AS mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas khusus di Idaho untuk melatih para pilot Qatar. Pentagon mengatakan bahwa fasilitas tersebut akan dibangun di kompleks Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home.

    Disebutkan juga oleh Pentagon bahwa fasilitas itu akan “menampung kontingen F-15 dan para pilot Qatar untuk meningkatkan pelatihan gabungan kita, meningkatkan daya mematikan, dan interoperabilitas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Jakarta

    Upaya Cina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai terlihat selama krisis keuangan global 2008–2009.

    Bank Sentral Cina (PBOC) meluncurkan skema uji coba pada Juli 2009 untuk pertama kalinya menyelesaikan perdagangan lintas batas dalam yuan, atau renminbi. Ini adalah respons atas kebijakan pencetakan uang agresif Federal Reserve AS, yang mengancam nilai aset asing Beijing senilai USD1,9 triliun (sekitar Rp31,7 kuadriliun).

    Program percobaan tersebut memicu kampanye selama 16 tahun yang kini membuat yuan digunakan untuk membayar 30% dari perdagangan barang global Cina senilai USD6,2 triliun (sekitar Rp103,6 kuadriliun). Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Sentral Cina, Zhu Hexin, dalam sebuah konferensi ekonomi pada Juni.

    Jika menghitung semua pembayaran lintas batas, termasuk pembelian obligasi dan investasi asing, pangsa yuan melonjak menjadi 53%, melampaui perdagangan dolar Cina untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

    Menurut SWIFT, jaringan pesan global yang digunakan bank untuk menyelesaikan pembayaran internasional, yuan sempat mengalahkan euro sebagai mata uang kedua paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan global pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasarnya hanya 5,8%, jauh di bawah dominasi dolar AS yang mencapai 82%, ini merupakan pencapaian bagi mata uang yuan.

    Pangsa yuan dalam cadangan mata uang global juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini sebesar 2,4%, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober.

    Peran yuan di kancah global semakin berkembang, tapi dengan batasan

    Di saat negara-negara BRICS di kawasan Global Selatan baru-baru ini menjajaki alternatif selain dolar AS, termasuk usulan mata uang bersama, Cina mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Cina secara bertahap memperkuat peran yuan dalam perdagangan global sambil terus mempertahankan kontrol atas pertukaran mata uang.

    Jika Beijing mengizinkan yuan digunakan di pasar keuangan global untuk aliran modal, investasi, dan instrumen keuangan, serta untuk perdagangan, Otero-Iglesias mengatakan hal itu akan mengurangi kendali Partai Komunis Cina atas sistem kredit domestiknya.

    “Beijing percaya bahwa keuangan harus menjadi pelayan, bukan tuan, dari ekonomi riil,” tambahnya.

    Berita utama sering menggambarkan kenaikan yuan baru-baru ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasi dolar. Selama hampir 80 tahun, dolar menjadi mata uang cadangan global dan masih digunakan dalam lebih dari 58% transaksi internasional dan cadangan devisa.

    Namun, Dan Wang, Direktur Cina di konsultan risiko politik Eurasia Group, melihat kenyataan yang lebih realistis.

    “Beijing tidak pernah menyebutnya sebagai dedolarisasi,” kata Wang kepada DW.

    “Deskripsi yang lebih akurat tentang niat Cina adalah regionalisasi yuan (ke kawasan Global Selatan).”

    Selama tiga tahun terakhir, Cina telah memanfaatkan pengaruh ekonomi yang besar dan dampak geopolitik dari perang Ukraina untuk mendapatkan kesepakatan energi dan komoditas yang menguntungkan. Kesepakatan tersebut antara lain diskon besar dari Rusia dengan semakin banyak transaksi diselesaikan dalam yuan.

    “Seiring waktu, terutama ketika Cina memiliki kekuatan tawar-menawar, mereka dapat meminta rasio yang lebih tinggi (untuk perdagangan dalam yuan). Itulah yang sudah dilakukan oleh perusahaan milik Cina dengan pemasok komoditas asing,” kata Wang.

    Peran kunci yuan dalam pembiayaan utang

    Salah satu pilar utama upaya Beijing untuk meningkatkan penggunaan yuan adalah pinjaman luar negeri, yang mengintegrasikan mata uang Cina ke dalam struktur utang negara-negara berkembang.

    Cadangan devisa yuan bank-bank Cina, seperti pinjaman, simpanan, dan obligasi, telah meningkat empat kali lipat menjadi USD480 miliar (Rp8,03 kuadriliun) dalam lima tahun. Menurut Financial Times, ini menunjukkan porsi yang semakin besar dari total pinjaman luar negeri Cina sebesar sekitar USD1 triliun (Rp16,72 kuadriliun) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).

    Dengan suku bunga yuan 200–300 basis poin di bawah tingkat dolar, harian bisnis tersebut mencatat bahwa Kenya, Angola, dan Ethiopia telah mengubah utang dolar lama mereka menjadi yuan tahun ini. Sementara itu, Indonesia, Slovenia, dan Kazakhstan kini menerbitkan obligasi dalam mata uang Cina.

    Di luar perdagangan dan pinjaman, Beijing telah membangun garis pertahanan ketiga, yaitu sistem keuangan terpisah yang dapat beroperasi secara independen dari sistem yang didominasi dolar. Pusatnya alah CIPS, sistem pembayaran antarbank lintas batas Cina, yang menawarkan alternatif bagi SWIFT dalam transaksi internasional.

    Di pusat keuangan utama seperti Singapura, London, dan Frankfurt, pusat kliring yuan telah dibuka. PBOC juga sedang menguji coba yuan digital, mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan akses yang diperluas ke lebih dari 20 negara, yuan digital siap untuk lebih mempermudah pembayaran lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank Barat.

    “Ini bisa menjadi sarana lain bagi Cina untuk menginternasionalkan mata uangnya dengan menjadi pionir di garis depan uang digital negara,” kata Otero-Iglesias kepada DW.

    Cina juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan lebih dari 50 negara. Perjanjian ini memungkinkan bank sentral untuk menukar mata uang lokal mereka dengan yuan sesuai permintaan, memberikan perlindungan kritis bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran terhadap sanksi AS yang telah memblokir akses ke dolar.

    Perjanjian ini juga menjadi berkah bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dan investasi Cina, seperti Argentina, Pakistan, dan Turki.

    Beijing mempertahankan kendali ketat atas yuan

    Berbeda dengan mata uang Barat, yuan tetap dikelola secara ketat oleh Beijing dan tidak dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lain tanpa pengawasan pemerintah.

    Sistem kredit domestik Cina masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang berada di bawah pengawasan politik. Beijing khawatir jika membiarkan aliran uang masuk dan keluar negara tanpa batasan, dapat membuat mata uang Cina rentan terhadap serangan spekulatif dan pengaruh asing lainnya. Oleh karena itu, kemampuan konversi penuh tetap tidak mungkin.

    “Beijing tidak akan mengambil pendekatan liberal,” kata Otero-Iglesias kepada DW. “Internasionalisasi yuan akan mengikuti logika komando dan kontrol Partai Komunis Cina.”

    Namun, tanpa kemampuan konversi penuh, yuan tidak mungkin menjadi mata uang keuangan dominan yang digunakan untuk investasi global dan sebagai cadangan. Memang, strategi hati-hati Beijing mungkin membatasi sejauh mana yuan dapat berkembang.

    Upaya untuk memperluas perdagangan berbasis yuan juga menghadapi hambatan dari ketidakseimbangan ekonomi Cina sendiri. Permintaan domestik melemah, dengan konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran, sebagian karena krisis properti yang semakin parah.

    Pabrik-pabrik Cina memproduksi lebih dari yang dibutuhkan negara, sehingga Beijing harus lebih bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya. Tanpa permintaan asing yang konsisten, akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump, pertumbuhan perdagangan yang menggunakan yuan dapat terhenti.

    “Pertumbuhan harus datang dari luar negeri,” kata Wang dari Eurasia Group. “Artinya, perdagangan global kini menjadi lebih penting bagi Cina.”

    Jika Cina menuntut agar lebih banyak transaksi diselesaikan dalam mata uangnya sendiri, mitra dagang harus bersedia menerimanya, yang menurut analis akan memerlukan kepercayaan yang lebih besar, lembaga yang transparan, dan ekonomi yang lebih kuat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Melisa Lolindu

    Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (ita/ita)

  • Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Seoul

    Korea Utara (Korut) menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Korut, menurut Kepala Staf Gabungan militer Korsel (JCS), seperti dilansir AFP, Selasa (4/11/2025), juga menembakkan senjata serupa beberapa menit sebelum Presiden Korsel Lee Jae Myung melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu.

    JCS dalam pernyataannya melaporkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi sekitar 10 roket artileri yang ditembakkan ke bagian utara Laut Barat” — sebutan Seoul untuk Laut Kuning.

    Rentetan roket artileri itu, menurut JCS, ditembakkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat pada Sabtu (1/11) dan sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada Senin (3/11).

    “Detail proyektil tersebut sedang dianalisis secara cermat saat ini oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS,” sebut JCS.

    Hegseth mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan Korsel dan Korut pada Senin (3/11) waktu setempat. Kunjungan itu menjadikan Hegseth sebagai pemimpin Pentagon pertama dalam delapan tahun terakhir yang melakukannya.

    Dia juga mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis yang menjadi tempat bagi pasukan kedua Korea saling berhadapan. Sebelum itu, Hegseth singgah di Post Pemantauan Ouellette yang menghadap ke Zona Demiliterisasi.

    Hegseth dan Menhan Korsel Ahn Gyu Back, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, “menegaskan kembali postur pertahanan gabungan yang kuat dan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat”.

    Kunjungan Hegseth ke perbatasan Korea itu dilakukan setelah tawaran Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Korut Kim Jong Un, selama turnya ke Asia pekan lalu, tidak mendapat respons dari Pyongyang.

    Namun, Trump telah mengindikasikan bahwa dirinya masih bersedia “kembali” untuk pertemuan mendatang dengan Kim Jong Un.

    Lihat juga Video: Geramnya Warga Korsel Atas Aksi Peluncuran Roket Korut yang Berulang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Siaran Asing Dihentikan, Korut Kian Terisolasi dari Dunia Luar

    Siaran Asing Dihentikan, Korut Kian Terisolasi dari Dunia Luar

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menghentikan operasi media yang menyiarkan berita ke Korea Utara, membuat puluhan ribu penduduk negara tersebut semakin terisolasi dari dunia luar.

    “Ini sangat buruk bagi rakyat Korea Utara dan jadi kemunduran yang sangat serius untuk hak asasi manusia di sana,” kata Kim Eu-jin, yang melarikan diri dari Korea Utara bersama ibu dan saudarinya pada tahun 1990-an.

    “Pemerintah menolak telak kebebasan rakyat Korea Utara untuk mengakses informasi, dan sekarang yang akan mereka dengar hanyalah propaganda Pyongyang,” ujarnya kepada DW.

    Warga Korea Utara sebelumnya bisa diam-diam mendengarkan Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA) dari AS, serta siaran Voice of Freedom dari Korea Selatan. Aktivis mengatakan bahwa dengan mendengarkan siaran yang tidak diperbolehkan oleh rezim tersebut membantu warga Korea Utara bertahan menghadapi kesulitan.

    Kim mengatakan ia tidak pernah mendengarkan siaran radio asing sebelum melarikan diri dari Korea Utara karena terlalu berbahaya. Rezim di Pyongyang menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk menangkap dan menghukum orang yang mengakses media asing. Dalam beberapa kasus, mereka yang tertangkap diadili secara terbuka dan dijatuhi hukuman kerja paksa. Dalam kasus ekstrem, bisa dijatuhi hukuman mati.

    Kim mengatakan pemerintah Korea Utara takut pada siaran ini dan dalam beberapa tahun ini kian serius memperingatkan dan mengancam mereka yang mendengarkan media asing tersebut.

    Mengapa siaran dihentikan?

    Sejak Donald Trump kembali memerintah di awal tahun, ia pun membungkam Voice of America dengan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus badan induk VOA, US Agency for Global Media. Ratusan staf kehilangan pekerjaan.

    Sistem pengeras suara besar di perbatasan yang sebelumnya menyiarkan berita dan musik pop Korea Selatan ke Korea Utara turut dibongkar.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara dengan harapan Pyongyang dapat membuka kembali negosiasi dengan Seoul. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi positif dari harapan tersebut.

    Radio Free Asia: “Redaksi gelap, siaran dibungkam”

    Pada 29 Oktober, Rosa Hwang, pemimpin redaksi Radio Free Asia, menyatakan siarannya dihentikan karena “ketidakpastian pendanaan,” hal yang pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah untuk RFA yang telah mengudara selama 29 tahun.

    “Redaksi gelap. Mikrofon dimatikan. Siaran dibungkam. Penerbitan dihentikan. Di media sosial. Di situs web kami.”

    “Tanpa RFA Korea, 26 juta warga Korea Utara terisolasi rezim represif yang menentang kebebasan berbicara dan pers yang bebas akan kehilangan akses penting akan informasi independen,” katanya, sambil menyoroti liputan RFA yang berhasil memenangkan penghargaan, liputan tentang nasib para pembelot Korea Utara.

    Pada Oktober 2025, situs 38 North yang menganalisis seputar Korea Utara, mengeksplorasi dampak radio dan televisi yang disiarkan ke Utara dalam sebuah acara.

    Hasilnya menunjukkan bahwa siaran radio anti-rezim menurun sebesar 85% dan program televisi hampir hilang sepenuhnya sejak pemotongan oleh pemerintah AS dan Korea Selatan.

    Meskipun sulit menentukan berapa banyak orang yang telah dijangkau siaran tersebut, para analis menekankan ada usaha dan sumber daya yang dikerahkan rezim Kim Jong Un untuk memblokir penetrasi siaran-siaran tersebut.

    Korea Utara semakin mahir mengacaukan sinyal siaran. Pandemi virus COVID-19 telah membuat penyelundupan USB dan kartu memori jadi lebih sulit.

    Menurut para ahli yang hadir di acara 38 North, pembatasan yang diperketat dengan Undang-Undang Anti-Pemikiran dan Budaya Reaksioner yang disahkan pada 2020 menunjukkan betapa seriusnya Pyongyang menghadapi ancaman ini.

    ‘Menjadi perpanjangan tangan’ rezim

    “Saya yakin pemerintah Pyongyang sangat senang dengan perkembangan ini,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    “Menghentikan siaran ini berarti orang-orang di sana kini hanya memiliki media negara Korea Utara untuk didengar, dan mereka akan semakin sedikit mengetahui apa yang terjadi di dunia luar,” ujar sang professor kepada DW.

    “Saya bisa memahami keputusan pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin ketegangan antar negara meningkat dan berharap membuka jalur komunikasi dengan Korea Utara, tapi pada saat yang sama, ini berarti orang-orang yang sudah hidup layaknya di ‘penjara’ kini memiliki akses informasi yang lebih sedikit.”

    Pembelot Korea Utara, Kim, mengatakan meskipun siaran asing tidak berperan besar dalam pembelotannya tiga dekade lalu, siaran itu kemudian menjadi alat penting melawan rezim.

    “Siaran itu mengajarkan orang di Korea Utara tentang hak asasi manusia,” katanya.

    “Itu memberi tahu mereka apa itu kebebasan. Bagi sebagian orang, hal itu membuat mereka berjuang untuk kebebasan itu dengan meninggalkan Korea Utara. Saya tidak mengerti mengapa kita justru ‘menjadi perpanjangan tangan’ rezim dengan menghentikan siaran ini.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Media Korea Utara Merilis Gambar Rudal Balistik Ketujuh

    (ita/ita)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Akan Temui Trump, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Akan Temui Trump, Bahas Apa?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan mengunjungi Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 18 November mendatang. MBS akan melakukan pertemuan dengan Presiden Donald Trump dalam kunjungannya tersebut. Apa saja yang akan dibahas?

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengungkapkan bahwa kunjungan MBS ke AS itu merupakan kunjungan kerja resmi.

    Kunjungan MBS tersebut dilakukan setelah Trump menjadikan Saudi sebagai tujuan luar negeri pertama selama masa jabatan pertama dan keduanya.

    Beberapa perjanjian diperkirakan akan dibahas selama pertemuan tersebut, termasuk kesepakatan pertahanan dan teknologi, terutama di sektor semikonduktor.

    Hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh semakin menguat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Saat Trump berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman senilai US$ 142 miliar, yang mencakup investasi besar Saudi pada basis industri pertahanan AS.

    Sejumlah sumber yang dikutip media terkemuka The Wall Street Journal mengatakan bahwa kesepakatan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengekspor chip semikonduktor canggih ke Saudi sudah hampir selesai.

    Pekan lalu, HUMAIN dari Arab Saudi dan Qualcomm Technologies yang berkantor di AS mengumumkan perjanjian penting yang bertujuan untuk memposisikan Riyadh sebagai pusat global kecerdasan buatan (AI).

    Pengumuman itu didasarkan atas kemitraan yang pertama kali diresmikan dalam Forum Investasi Saudi-AS pada Mei lalu, sebagai bagian dari kunjungan Trump ke negara Timur Tengah tersebut.

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis pada saat itu, kolaborasi baru ini akan menghadirkan layanan inferensi AI global melalui apa yang digambarkan oleh kedua perusahaan sebagai platform AI hybrid edge-to-cloud pertama di dunia yang dioptimalkan sepenuhnya.

    Lihat juga Video: Trump Dapat Investasi Rp 23.000 Triliun dari Lawatannya ke Uni Emirat Arab

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ancam Potong Anggaran ke New York Jika Cawalkot Muslim Menang

    Trump Ancam Potong Anggaran ke New York Jika Cawalkot Muslim Menang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan membatasi dana federal untuk Kota New York jika kandidat dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, menang dalam pemilihan wali kota. Trump juga menyerukan dukungan kepada rival Mamdani, Andrew Cuomo.

    “Sangat kecil kemungkinan saya akan menyumbang dana federal, selain dari jumlah minimum yang diwajibkan,” ujar Trump ketika bicara mengenai ‘jika Mamdani memenangkan pemilihan’ di media sosialnya sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025).

    Pilwalkot New York akan digelar hari ini, Selasa (4/11) waktu setempat. Untuk diketahui, saat ini jejak pendapat menunjukkan Mamdani unggul atas Cuomo, calon yang dijagokan Trump. Mamdani merupakan seorang muslim.

    Mamdani adalah calon dari Partai Demokrat dan Partai Republik Curtis Sliwa. Trump mengatakan bahwa memilih Silwa hanya akan menguntungkan Mamdani, dan mendesak para pendukungnya untuk memilih Cuomo.

    “Entah Anda secara pribadi menyukai Andrew Cuomo atau tidak, Anda benar-benar tidak punya pilihan. Anda harus memilihnya, dan berharap dia melakukan pekerjaan yang fantastis,” tulis Trump.

    Dia mengejutkan pengamat politik pada tanggal 24 Juni dengan kemenangan meyakinkan dalam pemilihan pendahuluan. Dalam pencalonan ini, Mamdani menjanjikan kenaikan pajak bagi orang-orang terkaya di New York, kenaikan tarif pajak perusahaan, pembekuan tarif sewa apartemen stabil, dan peningkatan subsidi perumahan publik.

    Majunya Mamdani dinilai menghadirkan risiko sekaligus keuntungan bagi Partai Demokrat secara nasional yang mengakui perlunya menarik pemilih muda. Tetapi, Demokrat dinilai tetap waspada terhadap serangan Partai Republik atas kritik Mamdani terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan sosialisme Demokratnya yang telah mengkhawatirkan komunitas keuangan New York.

    Lihat juga Video: Trump Berencana Potong Anggaran NASA, Sejumlah Misi Terancam Batal

    (zap/haf)

  • Trump Tak akan Hadiri Sidang Tarif Dagang di Mahkamah Agung

    Trump Tak akan Hadiri Sidang Tarif Dagang di Mahkamah Agung

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump memastikan tidak akan menghadiri sidang lisan Mahkamah Agung mengenai legalitas tarif dagang ke banyak negara.

    Para hakim agung dijadwalkan menghadiri sidang pada Rabu untuk membahas kasus tarif tersebut. Trump mengatakan meskipun dirinya ingin hadir, tapi dia tidak ingin mengganggu jalannya sidang.

    “Saya sangat ingin pergi,” kata Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    “Saya hanya tidak ingin melakukan apa pun yang akan mengalihkan perhatian dari pentingnya keputusan itu. Saya tidak ingin terlalu banyak perhatian tertuju pada diri saya. Ini bukan tentang saya, ini tentang negara kita,” sambung Trump.

    Persidangan di pengadilan tertinggi AS pada Rabu akan berpusat pada legalitas tarif global Trump yang luas dalam ujian besar bagi salah satu pernyataan paling beraninya tentang kekuasaan eksekutif, terkait isu yang telah menjadi inti agenda ekonomi dan perdagangannya.

    Mahkamah Agung menerima banding Departemen Kehakiman atas putusan pengadilan yang lebih rendah yang menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam mengenakan sebagian besar tarifnya berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang dikenal sebagai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

    Tarif tersebut ditentang oleh berbagai bisnis dan 12 negara bagian AS.

    Trump membela penerapan tarifnya untuk menyeimbangkan arus perdagangan global, dengan mengutip bea masuk tinggi selama bertahun-tahun yang dibebankan oleh negara lain atas impor AS. Ia mengatakan tarifnya telah meningkatkan pendapatan AS dan mendorong pasar saham ke serangkaian rekor tertinggi.

    “Jika kita tidak memiliki tarif, kita tidak memiliki keamanan nasional, dan seluruh dunia akan menertawakan kita karena mereka telah menggunakan tarif terhadap kita selama bertahun-tahun dan memanfaatkan kita,” katanya.

    “Kita menjadi sasaran penyalahgunaan oleh banyak negara lain, termasuk Tiongkok. Selama bertahun-tahun, tidak lagi. Tarif telah memberi kita keamanan nasional yang luar biasa,” tegas Trump.

  • Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai “donatur” utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyah akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki.

    Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

    Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

    “Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO,” kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, “aliansi itu akan mati.”

    Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS “tidak membutuhkan NATO” dan akan “melakukan urusan sendiri” kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

    “Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi,” ungkapnya saat itu.

    Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

    Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

    Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

    Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

    “Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS,” tuturnya.

    Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump bersuara lantang memastikan rencana militer AS mengerahkan pasukan ke Nigeria atau melancarkan serangan udara demi menghentikan pembunuhan massal umat Kristen di negara Afrika Barat tersebut.

    Saat ditanya skema serangan udara atau darat, Trump mengiyakan kedua opsi bisa jadi pilihan.

    “Bisa jadi. Maksud saya, hal-hal lain. Saya membayangkan banyak hal. Mereka membunuh umat Kristen dalam jumlah yang memecahkan rekor di Nigeria. Mereka membunuh umat Kristen dan membunuh mereka dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” tutur Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu malam saat ia kembali ke Washington setelah menghabiskan akhir pekan di rumah liburannya di Florida.

    Trump mengancam akan melakukan aksi militer AS di Nigeria terkait perlakuan terhadap umat Kristen.

    Trump pada akhir pekan lalu lebih dulu menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap Nigeria jika negara terpadat di Afrika itu gagal menindak tegas pembunuhan umat Kristen.

    Ancaman tindakan militer dari presiden AS ini muncul sehari setelah pemerintahannya kembali memasukkan Nigeria ke dalam daftar “Negara-negara yang Menjadi Perhatian Khusus” yang menurut AS telah melanggar kebebasan beragama.

    Negara-negara lain dalam daftar tersebut antara lain Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.

    Nigeria Merespons

    Nigeria menyatakan menyambut bantuan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi pemberontak Islamis selama integritas wilayahnya dihormati.

    “Kami menyambut baik bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” ujar Daniel Bwala, penasihat Presiden Nigeria Bola Tinubu, kepada Reuters.

    “Saya membayangkan banyak hal,” kata Trump di atas Air Force One, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    “Kami tidak menganggapnya secara harfiah, karena kami tahu Donald Trump memiliki pandangan yang baik terhadap Nigeria. Saya yakin pada saat kedua pemimpin ini bertemu dan duduk bersama, akan ada hasil yang lebih baik dalam tekad bersama kita untuk memerangi terorisme,” ujar Bwala.

  • Ancaman Terbaru dari Trump Kini Sasar Nigeria

    Ancaman Terbaru dari Trump Kini Sasar Nigeria

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman operasi militer ke negara lain. Setelah Venezuela, kini Trump menyasar Nigeria.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Venezuela mengklaim telah menggagalkan operasi yang direncanakan oleh badan intelijen pusat Amerika Serikat (AS), CIA, untuk memprovokasi perang di kawasan Karibia, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat.

    Caracas menyebut serangan itu melibatkan kelompok yang didanai CIA, yang merencanakan serangan “false flag” atau serangan “bendera palsu” terhadap kapal-kapal perang AS yang dikerahkan ke kawasan Karibia bagian selatan, untuk kemudian secara keliru menyalahkan Venezuela.

    Serangan atau operasi bendera palsu merujuk pada operasi kambing hitam untuk menyamarkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam.

    Otoritas Venezuela, seperti dilansir AFP, Selasa (28/10/2025), mengatakan mereka telah membongkar sebuah operasi yang menargetkan kapal perang AS, USS Gravely, yang berlabuh di Trinidad dan Tobago untuk latihan militer gabungan pada Minggu (26/10) waktu setempat.

    Trinidad dan Tobago yang merupakan negara pulau kembar berpenduduk 1,4 juta jiwa di kawasan Karibia, terletak di dekat lepas pantai Venezuela dan berada dalam jarak tembak dari daratan utama Caracas.

    Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, mengatakan pada Senin (27/10), bahwa sebuah sel yang “didanai oleh CIA” berencana menyerang USS Gravely dan menyalahkan Caracas.

    Cabello menyebut empat orang telah ditangkap oleh otoritas Venezuela, namun identitas mereka yang tidak ditangkap tidak diungkap ke publik. Caracas diketahui secara rutin mengklaim telah menangkap tentara-tentara bayaran yang didukung AS yang diklaim bekerja untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Kedatangan kapal perang AS itu ke dekat wilayahnya itu memicu kemarahan Venezuela, yang menyebutnya sebagai “provokasi” dan mengklaim pengerahan kapal itu “bertujuan untuk memprovokasi perang di Karibia”.

    Jawaban Trump Soal Ancaman

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/11/2025), Amerika Serikat telah mengerahkan delapan kapal Angkatan Laut AS ke Karibia dan mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko.

    Selain itu, kapal induk bergerak ke wilayah tersebut dengan alasan untuk mengendalikan perdagangan narkoba.

    “Tidak,” jawab Trump ketika ditanya oleh seorang jurnalis di atas pesawat kepresidenan Air Force One tentang laporan media bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan semacam itu.

    Trump Tak Akan Serang Venezuela

    Trump meredakan kekhawatiran potensi intervensi militer AS di Venezuela. Namun, Trump menyebut masa jabatan Presiden Nicolas Maduro tinggal menghitung hari.

    Dalam wawancara dengan media terkemuka AS, CBS, seperti dilansir AFP, Senin (3/11/2025), Trump mengatakan AS tidak akan berperang melawan Venezuela.

    “Saya meragukan itu. Saya rasa tidak demikian,” jawab Trump ketika ditanya apakah AS akan berperang melawan Venezuela, dalam program CBS ’60 Minutes’ yang ditayangkan pada Minggu (2/11) waktu setempat.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut soal apakah masa jabatan Maduro sebagai Presiden Venezuela tinggal menghitung hari, Trump menjawab: “Saya akan mengatakan demikian. Saya rasa begitu, iya.”

    Maduro, yang menghadapi dakwaan narkoba di AS, menuduh Washington menjadikan tuduhan perdagangan narkoba sebagai dalih untuk “memaksakan perubahan rezim” di Caracas untuk menyita pasokan minyak Venezuela.

    Kini Ancam Nigeria

    Trump juga sempat menggemparkan di media sosial Truth Social pada Sabtu (1/11) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa dirinya telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan di Nigeria.

    Hal itu disampaikan sehari setelah Trump memperingatkan bahwa umat Kristen “menghadapi ancaman eksistensial” di Nigeria, yang merupakan negara terpadat di benua Afrika.

    Nigeria, yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang ditinggali mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang dihuni mayoritas Kristen, terjerumus ke dalam berbagai konflik yang, menurut para ahli, telah menewaskan baik umat Kristen maupun Muslim tanpa pandang bulu.

    Trump, dalam postingannya, mengatakan bahwa jika Nigeria tidak menghentikan pembunuhan tersebut, maka AS akan menyerang dan “serangannya akan berlangsung cepat, ganas, dan manis, seperti para preman teroris yang menyerang umat Kristen yang kita sayangi”.

    Pada Jumat (31/10) waktu setempat, Trump juga mengatakan, tanpa bukti, bahwa “ribuan warga Kristen dibunuh dan kaum Islamis radikal bertanggung jawab atas pembantaian massal ini”.

    Pemerintah Nigeria membantah bahwa umat Kristen lebih sering menjadi sasaran serangan militan dibandingkan umat agama lainnya.

    “Karakterisasi Nigeria sebagai intoleran agama tidak mencerminkan realitas nasional kami,” tegas Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dalam pernyataannya pada Sabtu (1/11) waktu setempat.

    Dalam pernyataan terpisah, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, mencetuskan pertemuan antara Tinubu dan Trump untuk membahas lebih lanjut soal hal tersebut.

    “Nigeria merupakan mitra AS dalam perang global melawan terorisme. Ketika para pemimpin bertemu, akan ada hasil yang lebih baik,” ucap Bwala kepada AFP pada Minggu (2/11).

    “Nigeria menyambut baik dukungan AS untuk memerangi terorisme selama AS menghormati integritas teritorial kami,” ujarnya.

    Kembali Ancam Nigeria

    Trump menyampaikan kembali ancamannya soal operasi militer di Nigeria terkait pembunuhan umat Kristen di negara itu. Penegasan disampaikan Trump setelah kantor kepresidenan Nigeria mengusulkan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Dalam postingan yang menggemparkan di media sosial Truth Social pada Sabtu (1/11) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa dirinya telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan di Nigeria.

    Hal itu disampaikan sehari setelah Trump memperingatkan bahwa umat Kristen “menghadapi ancaman eksistensial” di Nigeria, yang merupakan negara terpadat di benua Afrika.

    Nigeria, yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang ditinggali mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang dihuni mayoritas Kristen, terjerumus ke dalam berbagai konflik yang, menurut para ahli, telah menewaskan baik umat Kristen maupun Muslim tanpa pandang bulu.

    Trump, dalam postingannya, mengatakan bahwa jika Nigeria tidak menghentikan pembunuhan tersebut, maka AS akan menyerang dan “serangannya akan berlangsung cepat, ganas, dan manis, seperti para preman teroris yang menyerang umat Kristen yang kita sayangi”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/fas)