Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Kembali Serang Cawalkot Muslim New York

    Trump Kembali Serang Cawalkot Muslim New York

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyerang calon Wali Kota New York, Zohran Mamdani, yang merupakan kandidat muslim pertama. Trump meminta warga New York tidak memilih Zohran.

    “Setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani, seorang yang terbukti dan mengaku membenci Yahudi, adalah orang bodoh!!!” tulis Trump di platform media sosialnya dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/11/2025).

    Mamdani yang berusia 34 tahun berkampanye dengan janji untuk membuat New York lebih terjangkau. Mamdani secara luas diperkirakan akan memenangkan pemilihan.

    Trump sebelumnya mengancam akan membatasi dana federal untuk Kota New York jika kandidat dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani itu menang dalam pemilihan wali kota. Trump juga menyerukan dukungan kepada rival Mamdani, Andrew Cuomo.

    “Sangat kecil kemungkinan saya akan menyumbang dana federal, selain dari jumlah minimum yang diwajibkan,” ujar Trump ketika bicara mengenai ‘jika Mamdani memenangkan pemilihan’ di media sosialnya sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (4/11).

    Pilwalkot New York sudah digelar Selasa (4/11) waktu setempat. Mamdani adalah calon dari Partai Demokrat dan Partai Republik Curtis Sliwa. Trump mengatakan bahwa memilih Silwa hanya akan menguntungkan Mamdani, dan mendesak para pendukungnya untuk memilih Cuomo.

    Diketahui, Partai Republik telah menyerang pencalonan Mamdani sepanjang kampanye, dengan Trump menggambarkan tokoh yang menyebut dirinya sosialis demokrat itu sebagai seorang komunis. Mamdani, anggota majelis negara bagian merupakan pria kelahiran Uganda.

    Dia mengejutkan pengamat politik pada tanggal 24 Juni dengan kemenangan meyakinkan dalam pemilihan pendahuluan. Dalam pencalonan ini, Mamdani menjanjikan kenaikan pajak bagi orang-orang terkaya di New York, kenaikan tarif pajak perusahaan, pembekuan tarif sewa apartemen stabil, dan peningkatan subsidi perumahan publik.

    Majunya Mamdani dinilai menghadirkan risiko sekaligus keuntungan bagi Partai Demokrat secara nasional yang mengakui perlunya menarik pemilih muda. Tetapi, Demokrat dinilai tetap waspada terhadap serangan Partai Republik atas kritik Mamdani terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan sosialisme Demokratnya yang telah mengkhawatirkan komunitas keuangan New York.

    Lihat juga Video Trump: Yahudi yang Pilih Zohran Mamdani Adalah Orang Bodoh!

    (whn/zap)

  • Direstui Trump, Amerika Tanam Uang AI di Negara Arab Rp 250 Triliun

    Direstui Trump, Amerika Tanam Uang AI di Negara Arab Rp 250 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft resmi menambah investasinya di Uni Emirat Arab (UEA) hingga mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp250 triliun hingga akhir 2029.

    Investasi jumbo ini mendapat restu langsung dari pemerintahan Donald Trump untuk mengekspor chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke pusat data Microsoft di negara Teluk tersebut.

    UEA selama beberapa tahun terakhir gencar menggelontorkan dana miliaran dolar untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kecerdasan buatan (AI) global, dengan memanfaatkan hubungan eratnya dengan Washington guna mendapatkan akses ke teknologi Amerika Serikat, termasuk chip-chip tercanggih di dunia.

    “Porsi terbesar dari investasi itu, baik di masa lalu maupun ke depan, adalah untuk perluasan pusat data AI di seluruh UEA,” ujar Brad Smith, Wakil Ketua dan Presiden Microsoft, dikutip dari Reuters, Selasa (4/11/2025).

    Sejak 2023, Microsoft telah menanamkan US$7,3 miliar di UEA, dan akan menambah US$7,9 miliar lagi hingga 2029. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan perluasan pusat data AI serta infrastruktur cloud di kawasan tersebut.

    Smith menambahkan, sebagian chip Nvidia yang masuk dalam persetujuan ekspor belum dikirim, namun dipastikan akan tiba dalam beberapa bulan ke depan. Chip-chip tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi pusat data milik Microsoft di UEA.

    Izin ekspor itu memungkinkan Microsoft mengakumulasi chip setara 21.500 GPU Nvidia A100, yang mencakup model A100, H100, dan H200. Pada September lalu, Gedung Putih juga menyetujui tambahan ekspor setara 60.400 chip A100, termasuk GPU Nvidia GB300 yang lebih canggih, setelah memperbarui pengamanan teknologinya.

    Tahun lalu, Microsoft menginvestasikan US$1,5 miliar di G42, perusahaan AI asal Abu Dhabi. Kerja sama itu memberi Microsoft kursi di dewan direksi G42 yang kini diisi oleh Brad Smith.

    Namun, hubungan masa lalu G42 dengan China sempat menimbulkan kekhawatiran di Washington. Pemerintah AS menyoroti potensi Beijing mendapatkan akses ke semikonduktor canggih melalui pihak ketiga seperti UEA.

    G42 menyatakan telah bekerja sama dengan mitra AS dan pemerintah UEA untuk mematuhi standar pengembangan dan penerapan AI. Smith menegaskan perusahaan tersebut telah menunjukkan “kemajuan besar” dalam memenuhi regulasi hukum AS.

    Meski disetujui pemerintahan Trump, kesepakatan ini mendapatkan kritik dari parlemen AS. Ketua Komite Seleksi DPR AS untuk Urusan China, John Moolenaar, menyebut UEA masih memiliki hubungan teknologi erat dengan China.

    “Saya menyambut baik prospek kolaborasi teknologi yang lebih dekat dengan UEA, tetapi hal itu hanya bisa terjadi jika UEA secara pasti dan tak dapat dibalik lagi memilih berpihak kepada Amerika,” kata Moolenaar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang diduga dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Meski belum ada keputusan final dari Gedung Putih, laporan itu menyebut Trump telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyiapkan justifikasi hukum bagi kemungkinan serangan tersebut, langkah yang dapat menghindari kebutuhan akan otorisasi dari Kongres atau deklarasi perang resmi.

    “Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas pesannya kepada Presiden [Venezuela] Nicolas Maduro: hentikan pengiriman narkoba dan penjahat ke negara kami,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Newsweek.

    “Presiden menegaskan akan terus menyerang para narkoteroris yang menyelundupkan narkotika ilegal. Hal di luar itu hanyalah spekulasi dan harus diperlakukan seperti itu.”

    Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh The New York Times, The Wall Street Journal, dan Miami Herald, Washington telah mengidentifikasi sejumlah sasaran utama di dalam Venezuela yang terkait dengan jaringan narkotika yang disebut-sebut berada di bawah kendali pemerintahan Maduro.

    Rencana yang sedang dibahas mencakup serangan udara terhadap pelabuhan, lapangan udara, dan fasilitas militer yang berperan penting dalam operasi penyelundupan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela, aset vital yang menopang ekonomi negara itu.

    The Times melaporkan bahwa Trump sebelumnya menolak tawaran Maduro untuk memberikan konsesi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sementara raksasa energi AS, Chevron, masih menunggu arahan kebijakan terbaru dari Washington terkait operasi mereka di Venezuela.

    Para pengkritik, termasuk pejabat dan tokoh oposisi Venezuela, menuduh langkah ini hanyalah dalih bagi AS untuk menguasai sumber daya energi negara tersebut.

    Adapun laporan itu muncul di tengah meningkatnya operasi militer AS di perairan Karibia. Washington telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, tindakan yang memicu kekhawatiran di dalam negeri AS.

    Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mempertanyakan legalitas serangan tersebut.

    Sementara itu, Trump secara terbuka mengatakan bahwa semua opsi, termasuk opsi militer, “tetap berada di atas meja”. Namun, pekan lalu, ia membantah kabar bahwa dirinya telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.

    Ketika ditanya langsung oleh wartawan apakah serangan itu akan dilakukan, Trump hanya menjawab singkat: “Tidak,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

    Meski demikian, Trump mengakui tekanan terhadap Caracas makin meningkat. “Venezuela sedang merasakan panasnya tekanan,” ujarnya, sambil menolak berkomentar apakah CIA telah diberi kewenangan untuk melakukan operasi rahasia.

    Di sisi lain, Maduro menuduh Washington tengah mempersiapkan perang baru di kawasan itu. Dalam wawancara dengan media pemerintah pada akhir Oktober, ia menuding AS “menciptakan perang abadi yang baru” setelah Trump mengerahkan kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, ke Laut Karibia.

    Menurut pejabat setempat, AS telah menempatkan delapan kapal perang Angkatan Laut, satu kapal selam bertenaga nuklir, serta sekitar 6.000 pelaut dan marinir di kawasan tersebut.

    Rusia, sekutu dekat Venezuela, mengecam keras langkah AS itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow “mengecam keras penggunaan kekuatan militer yang berlebihan” oleh Amerika Serikat di Karibia.

    Ia menegaskan bahwa Rusia “sepenuhnya mendukung pemerintah Venezuela dalam upayanya mempertahankan kedaulatan nasional dan menjaga kawasan ini tetap menjadi ‘zona damai’.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag resmi mengumumkan langkah besar: meninggalkan Microsoft Office dan beralih ke OpenDesk, platform kolaborasi open source buatan Eropa.

    Keputusan ini menandai babak baru dalam upaya “kedaulatan digital” Eropa, sekaligus menunjukkan jarak yang semakin melebar antara lembaga-lembaga Uni Eropa dan penyedia perangkat lunak asal Amerika Serikat.

    Langkah ICC datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga internasional. Dalam laporan Euractiv, sejumlah sumber menyebut bahwa keputusan ini juga dipicu oleh dugaan insiden serius — Microsoft diduga sempat menghapus akun email milik Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, serta beberapa pejabat lainnya, setelah pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap ICC. Microsoft telah membantah tudingan tersebut, namun kepercayaan tampaknya sudah telanjur retak.

    Juru bicara Microsoft menegaskan bahwa perusahaan masih “menjaga hubungan baik” dengan ICC, dan tidak ada pembatasan apa pun yang menghalangi penyediaan layanan produktivitas di masa mendatang. Namun, ICC tampaknya sudah mantap untuk membangun sistem digital yang lebih independen dari pengaruh Amerika.

    OpenDesk sendiri merupakan paket perangkat lunak kantor yang dikembangkan oleh German Centre for Digital Sovereignty (ZenDiS) — lembaga yang didirikan pemerintah Jerman pada 2022 untuk mendorong kemandirian digital di sektor publik, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (4/11/2025).

    Platform ini menyediakan layanan seperti Email, Chat, Kalender, Dokumen, dan Kontak, serta didesain sepenuhnya untuk berjalan di infrastruktur lokal tanpa ketergantungan pada server luar negeri. Dengan kata lain, OpenDesk hadir sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi cloud komersial milik raksasa AS seperti Microsoft dan Google.

    ZenDiS juga diketahui bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk mengembangkan alternatif buatan lokal untuk Google Docs, dan baru-baru ini mengumumkan konsorsium baru bersama mitra dari Prancis, Italia, dan Belanda untuk membangun infrastruktur digital berdaulat di Eropa.

    Bagi ICC, keputusan ini bukan hanya soal efisiensi atau keamanan data, tetapi juga pernyataan politik: lembaga internasional kini tak ingin bergantung pada teknologi yang bisa dikontrol atau dipengaruhi oleh kekuatan asing.

    (asj/asj)

  • Presiden Brasil Tak Ingin Invasi Darat AS ke Venezuela Terjadi

    Presiden Brasil Tak Ingin Invasi Darat AS ke Venezuela Terjadi

    Jakarta –

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berharap tidak akan ada serangan darat Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Lula menegaskan dirinya bersedia untuk memediasi kedua negara.

    “Saya tidak ingin kita mencapai titik invasi darat AS ke Venezuela,” kata Lula kepada kantor berita internasional termasuk AFP dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/11/2025).

    Lula mengatakan dirinya telah berbicara dengan Trump. Lula mengatakan kepada Trump bahwa masalah politik tidak diselesaikan dengan senjata tapi dialog.

    “Saya katakan kepada Presiden Trump…bahwa masalah politik tidak diselesaikan dengan senjata — masalah tersebut diselesaikan melalui dialog,” tambahnya.

    Pemimpin berusia 80 tahun itu, yang berada di Belem untuk memimpin KTT iklim COP30 pada Kamis dan Jumat, mengatakan Amerika Serikat dapat “mencoba membantu” negara-negara dalam perang melawan perdagangan narkoba “alih-alih mencoba menembak mereka.”

    Presiden AS Donald Trump telah meluncurkan pengerahan militer besar-besaran di Karibia untuk operasi antinarkoba yang telah menyebabkan puluhan kematian. Nicolas Maduro dari Venezuela, yang dituduh Trump memimpin kartel narkoba, bersikeras bahwa tujuan sebenarnya Washington adalah untuk “memaksakan perubahan rezim” di Caracas dan menyita minyak Venezuela.

    (whn/whn)

  • RI Terus Nego Tarif Trump, Kelapa Sawit Cs Diupayakan Kena 0%

    RI Terus Nego Tarif Trump, Kelapa Sawit Cs Diupayakan Kena 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan terus melakukan negosiasi tarif kendati pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menurunkan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia dari 32% menjadi 19%.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan bahwa saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

    Sebagai langkah lanjutan terkait kebijakan tarif tersebut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025. 

    “Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ungkap Haryo, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Haryo cukup yakin bahwa pemerintah AS akan memberikan relaksasi terhadap barang atau komoditas yang tidak diproduksi oleh negeri Paman Sam tersebut. Dia bahkan mengemukakan kalau kelapa sawit, kakao, dan karet, bisa mendapatkan tarif sebesar nol persen.

    Selain itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.

    Dalam proses perundingan dan negosiasi tersebut, pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS. 

    Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

    “Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Haryo. 

  • Mahkamah Agung AS Siap Putuskan Nasib Kebijakan Tarif Trump

    Mahkamah Agung AS Siap Putuskan Nasib Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, SURABAYA – Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Rabu (5/11/2025) waktu setempat akan mulai menguji legalitas penggunaan wewenang darurat oleh Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor besar-besaran.

    Kasus ini dipandang sebagai ujian hukum penting yang dapat mendefinisikan ulang batas kewenangan presiden dalam kebijakan perdagangan.

    Melansir Kantor Berita Anadolu pada Selasa (4/11/2025), koalisi yang terdiri atas sejumlah pelaku usaha kecil dan beberapa negara bagian AS menilai bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump di bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) bersifat ilegal dan seharusnya dibatalkan.

    Adapun, IEEPA merupakan undang-undang tahun 1977 yang memungkinkan sanksi terhadap ancaman tidak biasa dan luar biasa.

    Jika Mahkamah Agung memutuskan mendukung para penggugat, pemerintah federal berpotensi harus mengembalikan sebagian dari total pungutan pajak impor yang mencapai sekitar US$90 miliar sejak kebijakan tarif itu diberlakukan.

    Trump pertama kali menggunakan kewenangan darurat pada Februari untuk mengenakan tarif terhadap produk asal China, Meksiko, dan Kanada, sebelum memperluas cakupan kebijakan tersebut pada April hingga mencakup hampir semua mitra dagang AS. Ia menyebut defisit perdagangan AS sebagai darurat nasional.

    Melalui platform Truth Social, Trump pada Agustus lalu memperingatkan bahwa pembatalan tarif tersebut akan menghancurkan perekonomian AS. Akhir pekan lalu, dia menegaskan tidak akan menghadiri sidang Mahkamah Agung guna menghindari gangguan. 

    Namun, Trump memperingatkan bahwa kekalahan dalam kasus ini akan melemahkan posisi AS dan menghambat negosiasi perdagangan di masa mendatang.

    Para pengkritik menilai bahwa meskipun IEEPA memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur perdagangan, undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang untuk menetapkan tarif, yang menurut mereka merupakan hak konstitusional milik Kongres.

    Kasus ini merupakan kelanjutan dari serangkaian putusan di pengadilan tingkat bawah. Pada Agustus, pengadilan banding federal dengan suara 7–4 memutuskan bahwa Trump telah melampaui batas kewenangan hukumnya. 

    Putusan lain pada 29 Agustus 2025 juga menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut diberlakukan secara tidak sah tanpa persetujuan Kongres.

    Keputusan akhir Mahkamah Agung yang dijadwalkan keluar awal tahun depan diperkirakan akan berdampak besar terhadap hubungan dagang AS dengan Uni Eropa dan mitra global lainnya.

  • China Tahan Logam Tanah Jarang, Industri Militer Jerman Terancam

    China Tahan Logam Tanah Jarang, Industri Militer Jerman Terancam

    Jakarta –

    Logam tanah jarang (rare earths) adalah elemen logam yang sangat berharga yang tidak hanya digunakan untuk memproduksi smartphone dan mobil listrik, tetapi juga senjata modern. Termasuk ke dalam aplikasinya, logam ini digunakan dalam konstruksi jet tempur dan kapal selam. Selain itu, logam tanah jarang ditemukan dalam amunisi khusus dan kendaraan lapis baja, dalam sistem propulsi, dan teknologi sensor.

    Dibutuhkan lebih dari 400 kilogram logam tanah jarang untuk memproduksi satu pesawat siluman F-35 saja.

    Sebagian besar logam tanah jarang yang diolah di Jerman berasal dari Cina, dan di sinilah letak masalahnya: Akibat perselisihan tarif dengan Amerika Serikat (AS), Beijing mengumumkan pada awal Oktober bahwa mereka akan kembali memperketat aturan ekspor yang sebelumnya sudah ketat.

    Cina mengancam akan menghentikan ekspor logam tanah jarang yang dibutuhkan untuk keperluan militer. Selain itu, perusahaan yang mengajukan izin ekspor di Cina kini diharuskan menyerahkan informasi rinci, beberapa di antaranya bersifat rahasia. Bagi produsen senjata, tuntutan tersebut sama sekali tidak bisa diterima.

    “Klausul penggunaan akhir, hambatan birokrasi yang tinggi, dan akses ke perencanaan pasokan pada dasarnya hanyalah spionase industri,” kata Jakob Kullik, ilmuwan politik di Universitas Teknologi Chemnitz, kepada DW.

    Federasi Industri Jerman (BDI) juga bersikap kritis: “Aturan baru ini dapat dilihat sebagai serangan langsung terhadap program modernisasi militer Barat,” demikian pernyataan mereka. Baru-baru ini, industri senjata Jerman telah meningkatkan produksi secara masif untuk melengkapi Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr, dengan sistem senjata modern. Dukungan berkelanjutan terhadap Ukraina berupa pengiriman senjata juga menjadi alasan penguatan militer, yang kemungkinan akan menjadi duri dalam daging bagi sekutu Rusia, yaitu Cina.

    Perusahaan Jerman mengambil langkah antisipasi

    Bagaimana industri pertahanan Jerman merespons? “Tidak ada kepanikan di industri,” kata Hans Christoph Atzpodien, CEO Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman (BDSV), kepada DW. Dibandingkan dengan industri lain, Atzpodien menunjukkan bahwa industri pertahanan menggunakan “jumlah logam tanah jarang yang relatif kecil.” Selain itu, perusahaan telah mengambil langkah antisipasi agar tidak perlu membatasi produksi dalam beberapa bulan mendatang.

    Membangun rantai pasok alternatif tanpa Cina akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan jika dimulai sekarang. “Kami melihat kebutuhan mendesak untuk bertindak agar kita lebih mandiri secara keseluruhan di Eropa,” kata Atzpodien. Eropa harus membangun kapasitas pengolahan logam tanah jarang sendiri. “Ini akan membutuhkan penyederhanaan izin lingkungan yang relevan.”

    Bisnis yang kotor dan tidak menguntungkan

    Penambangan logam tanah jarang tergolong sulit, kaya limbah, dan berbiaya mahal. Sebanyak 17 elemen kimia ini sebenarnya tidak langka di kerak bumi, tetapi cuma muncul dalam konsentrasi yang sangat rendah. Artinya, diperlukan banyak jumlah batuan dan bijih untuk mengekstraknya, dan sering kali dibutuhkan bahan kimia untuk memisahkan elemen-elemen tersebut.

    Cadangan terbesar ditemukan di Cina, Vietnam, Brasil, Rusia, Australia, dan Greenland, tetapi juga di AS. Namun, karena biaya yang tinggi, penambangan acap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sebabnya, banyak tambang di AS dan Australia yang terpaksa ditutup. Di sisi lain, Cina menyadari pentingnya logam tanah jarang sejak awal dan memperluas tambang, kilang, dan fasilitas pengolahannya.

    Bagi pemerintah Jerman, tetapi juga bagi ekonomi Jerman, selalu lebih mudah mengandalkan impor logam tanah jarang. “Di masa lalu, kami senang menyerahkan pengolahan ke Cina, tetapi kini hal itu tidak lagi memungkinkan,” catat Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman.

    Seperti yang terlihat pada 2010, quasi-monopoli Cina memberikannya pengaruh geopolitik yang kuat. Karena sengketa wilayah di Laut Cina Timur, Cina sempat menghentikan pasokan logam tanah jarang ke Jepang. Sejak peringatan tersebut, Jepang telah secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada logam tanah jarang dari Cina.

    Ini juga jalur yang saat ini ditempuh AS. Presiden Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir berupaya mengamankan sumber logam tanah jarang di seluruh dunia. Namun bahkan AS tidak bisa sepenuhnya lepas dari Cina: Dalam pertemuan di Korea Selatan pada akhir Oktober, Trump menyetujui dengan Presiden Cina, Xi Jinping, bahwa pembatasan ekspor logam tanah jarang akan ditangguhkan, setidaknya untuk sementara.

    Bisakah tambang dalam negeri Jerman menjadi solusi?

    Selama bertahun-tahun, Jerman menyadari bahwa akan lebih aman mendiversifikasi pasokan bahan baku kritis. Namun, sedikit yang telah dilakukan. “Pemerintah dan industri saling lempar tanggung jawab,” kata Kullik. “Kementerian Ekonomi mengatakan, jika industri tidak melakukan apa-apa, kami juga tidak akan melakukan apa-apa. Dan industri mengatakan, jika situasinya tidak genting, maka kami tidak perlu menimbun pasokan dan tidak memerlukan intervensi pemerintah.”

    Jadi pertanyaannya tetap: Siapa yang akan bertanggung jawab mengamankan pasokan dari sumber alternatif? Siapa yang akan mengambil risiko dan berinvestasi untuk mengembangkan tambang?

    Ada juga deposit logam tanah jarang di Jerman, misalnya di Pegunungan Ore di negara bagian timur Sachsen. Namun, deposit ini hampir tidak dieksplorasi. “Kami tidak lagi memiliki perusahaan tambang besar Jerman dengan keahlian yang dibutuhkan. Artinya, bahkan jika pemerintah federal ingin melakukannya, bahkan jika mereka berinvestasi €10 miliar (sekitar Rp 193 triliun) atau lebih dalam skenario ideal, kenyataannya kami kekurangan mitra yang diperlukan,” jelas Kullik.

    Meskipun kontraktor pertahanan besar Jerman menegaskan bahwa pasokan mereka saat ini aman, quasi-monopoli Cina pada logam tanah jarang memberikannya, menurut Kullik, “alat tawar geo-ekonomi yang sempurna.” Jika Cina memutuskan untuk menggunakan alat ini, setidaknya hal itu dapat mempersulit atau menunda upaya militer Jerman dalam melengkapi diri dengan senjata modern.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Direktur Intelijen Nasional AS Kunjungi Markas Pemantau Gencatan Senjata Gaza

    Direktur Intelijen Nasional AS Kunjungi Markas Pemantau Gencatan Senjata Gaza

    JAKARTA – Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard pada Hari Senin mengunjungi Pusat Koordinasi Militer Sipil (CMCC) yang dioperasikan AS guna memantau gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina dari Israel selatan.

    Gabbard mengatakan kepada Fox News, 16 negara dan 20 LSM saat ini beroperasi di CMCC, termasuk melalui pertukaran intelijen, yang menjadi alasan kunjungannya.

    “Intelijen tidak hanya mendukung keamanan, tetapi juga mencapai perdamaian dan stabilitas abadi bagi Israel dan Palestina,” ujarnya kepada Fox News, seperti melansir The Times of Israel 4 November.

    Selain CMCC, Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom di sepanjang perbatasan Israel dengan Jalur Gaza.

    Ia adalah pejabat tinggi AS terbaru yang mengunjungi Israel dalam beberapa pekan terakhir, setelah Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, penasihat senior Jared Kushner, Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Panglima Militer AS Jenderal Dan Caine.

    Gabbard juga dilaporkan akan bertemu dengan Perdana Israel Menteri Benjamin Netanyahu pada Hari Selasa

  • Diancam Keluar NATO dan Tarif Trump, Spanyol Terjunkan 700 Prajurit Perkuat Eropa Timur

    Diancam Keluar NATO dan Tarif Trump, Spanyol Terjunkan 700 Prajurit Perkuat Eropa Timur

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles mengaku Amerika Serikat (AS) memuji kontribusi Spanyol bagi NATO dalam memperkuat Eropa timur.

    Robles mengatakan Pentagon “mengucapkan selamat kepada Spanyol” atas “kontribusinya terhadap penguatan Aliansi Atlantik” dengan menerjunkan lebih dari 700 pasukannya di Latvia.

    “Dihadapkan dengan mereka yang ingin mengatakan Spanyol bukan sekutu yang berkomitmen, Spanyol adalah sekutu yang berkomitmen… dan Departemen Perang [Kementerian Pertahanan AS] mengakui hal itu minggu lalu,” kata Robles dalam sebuah forum keamanan di Madrid, Senin 3 November, dikutip dari AFP.

    Pekan lalu, AS mengumumkan penarikan sejumlah pasukannya dari sayap Eropa timur, garis depan pertahanan NATO di tengah ancaman Rusia selama invasi Ukraina.

    Presiden AS Donald Trump juga sempat mengancam sanksi tarif dan mengusulkan pengusiran Spanyol dari keanggotaan jika tidak memenuhi target militernya untuk NATO.

    Spanyol dianggap negara dengan pengeluaran pertahanan terendah di NATO secara relatif tahun lalu.

    Pada bulan Juni, NATO yang beranggotakan 32 negara sepakat untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara besar-besaran hingga lima persen dari output ekonomi tahunan selama dekade berikutnya di bawah tekanan Trump, yang telah menimbulkan keraguan tentang komitmen AS terhadap keamanan Eropa.

    Namun Spanyol bersikeras tidak perlu mencapai angka tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka harus memenuhi target kapasitasnya, alih-alih target pengeluaran tetap.