Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

    Langkah Trump Naikkan Tarif Impor Picu Lonjakan Harga Mobil di AS, Ganggu Rantai Pasok – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON –  Tarif dagang yang dikenalkan oleh Presiden Donald Trump, khususnya dalam bentuk tarif tinggi terhadap produk kendaraan dan komponen mobil belakang mengancam industri otomotif Amerika.

    Ancaman itu diungkap oleh peneliti di Baker Institute for Public Policy Rice University David Gantz, dalam keterangan resminya ia menyebut kenaikan tarif impor yang diberlakukan Donald Trump terhadap sejumlah negara terumatama Meksiko berpotensi menimbulkan ancaman eksistensial bagi produksi otomotif.

    Menurutnya kebijakan Trump menaikkan tarif impor  dinilai dapat merusak rantai pasok yang telah terbangun selama puluhan tahun dan memicu kenaikan harga mobil baru yang kini harganya sudah mahal.

    Pernyataan serupa juga dilontarkan perusahaan riset otomotif Kelley Blue Book, menurutnya tarif ini dapat menaikkan harga rata-rata mobil baru di AS sebesar 3.000 dolar AS atau lebih, sementara harga beberapa truk pickup diproyeksikan melonjak hingga 10.00 dolar AS.

    Jika harga mobil menjadi lebih mahal, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian kendaraan, yang dapat menurunkan permintaan dan memicu penurunan penjualan dalam industri otomotif AS.

    Senada dengan yang lainnya, mengutip APNews CEO Ford Jim Farley menilai kebijakan ini hanya akan menambah biaya dan kekacauan. Sementara itu, CEO General Motors Mary Barra mengatakan GM tengah melakukan berbagai skenario untuk mengurangi dampak tarif ini.

    Tak hanya memicu lonjakan harga, para anlis memprediksi dampak dari kenaikan tarif 25 persen yang berkelanjutan terhadap Kanada dan Meksiko akan memicu pembalasan penuh.

    Retaliasi ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi industri otomotif AS, baik dalam hal penurunan ekspor ke Kanada dan Meksiko maupun gangguan pada rantai pasokan yang mempengaruhi produksi kendaraan di AS.

    Ini lantaran Sejak 1965 AS dan Kanada berkomitmen untuk saling menghapus tarif mobil dan suku cadang mobil. Sejak saat itu industri otomotif AS sangat bergantung pada rantai pasokan yang terintegrasi dengan Kanada dan Meksiko.

    Banyak komponen mobil, termasuk suku cadang dan bahan baku, diproduksi di Kanada dan Meksiko sebelum dirakit di pabrik-pabrik di AS. Namun pengenaan tarif impor berpotensi meningkatkan biaya impor komponen ini, yang dapat mengganggu produksi kendaraan di AS.

    Lebih lanjut dampak dari pengenaan tarif dagang ini membuat merusak hubungan perdagangan yang sudah diatur dalam perjanjian seperti USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), yang menggantikan NAFTA.

    Perjanjian ini awalnya dirancang untuk memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa antara ketiga negara, termasuk sektor otomotif. Jika tarif dikenakan, hal ini dapat merusak kesepakatan tersebut dan memperburuk ketidakpastian ekonomi di industri otomotif.

     

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Ukraina Siap Teken Kesepakatan Mineral dengan AS

    Ukraina Siap Teken Kesepakatan Mineral dengan AS

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap menandatangani kesepakatan mineral yang melibatkan negaranya dengan Amerika Serikat (AS) meski ia sempat terlibat cekcok dengan Presiden AS, Donald Trump. Zelensky mengatakan perjanjian kerja sama mineral itu akan ditandatangani jika semua pihak siap.

    “Ukraina siap menandatangani kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat,” kata Zelensky dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    Keterangan itu disampaikan Zelenksy usai menghadiri pertemuan pemimpin negara-negara Eropa di London, Inggris, pada Minggu (2/3). Zelensky mengatakan kesepakatan mineral Ukraina dan AS akan segera tercapai saat kedua negara telah siap berdiskusi kembali.

    “Perjanjian yang ada di meja perundingan akan ditandatangani jika semua pihak sudah siap,” katanya.

    Kesepakatan mineral Ukraina dan AS sejatinya menjadi hal yang dicapai Zelensky saat bertemu Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Jumat (28/2). Namun pertemuan itu justru menjadi seperti panggung drama usai pemimpin kedua negara tersebut terlibat debat sengit.

    “Adalah kebijakan kami untuk melanjutkan apa yang terjadi di masa lalu, kami konstruktif,” kata Zelensky, dikutip BBC.

    “Jika kami setuju untuk menandatangani kesepakatan mineral, kami siap untuk menandatanganinya,” imbuhnya

    Namun dalam pertemuan mereka di Ruang Oval, Trump mencaci-maki Zelensky, dan memintanya untuk lebih “berterima kasih” atas dukungan AS selama Ukraina terlibat perang dengan Rusia dalam tiga tahun terakhir. Trump mengatakan tanpa bantuan AS, Ukraina akan ditaklukkan oleh Rusia.

    “Anda akan membuat kesepakatan atau kita keluar,” tambah Trump. “Dan jika kita tersingkir, kalian akan bertengkar dan menurutku itu tidak akan bagus.”

    Setelah perdebatan sengit, Zelensky pergi dengan iring-iringan mobilnya tak lama setelah diminta pergi, tanpa mengadakan konferensi pers bersama yang direncanakan. Kesepakatan sumber daya Ukraina dan AS pun urung ditandatangani.

    Lihat juga Video: Zelensky Yakin AS Tak Akan Hentikan Bantuan Perang

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 39.529 Bom AS Akan Dikirim ke Israel, Nilai Total Senjata Rp49,7 Miliar, Ada Penghancur Bunker – Halaman all

    39.529 Bom AS Akan Dikirim ke Israel, Nilai Total Senjata Rp49,7 Miliar, Ada Penghancur Bunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) telah sepakat mengirimkan senjata ke Israel, senilai sekitar $3 miliar, atau dalam rupiah sekitar Rp49,7 Miliar.

    Pentagon menyebut senjata-senjata tersebut berupa bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya.

    Kongres AS diberitahu tentang potensi penjualan senjata dalam keadaan darurat ke Israel ini pada Jumat (28/2/2025).

    Langkah ini melewati praktik lama yang memperbolehkan pimpinan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum secara resmi memberitahu Kongres.

    Penjualan senjata tersebut meliputi 35.529 bom serba guna yang beratnya masing-masing sekitar 1.000 kilogram dan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh General Dynamics.

    Sementara Pentagon menyatakan bahwa pengiriman akan dimulai pada tahun 2026.

    “Ada kemungkinan bahwa sebagian dari pengiriman senjata ke Israel ini berasal dari persediaan AS,” ujar sumber dari AS, mengutip Palestine Chronicle.

    Paket kedua (pengiriman senjata) bernilai $675 juta dan terdiri dari 5.000 bom, masing-masing seberat sekitar 500 kilogram, beserta perlengkapan yang diperlukan.

    Paket ini targetnya akan dikirimkan pada tahun 2028.

    Pemberitahuan ketiga mencakup buldoser yang diproduksi oleh Caterpillar, senilai $295 juta.

    Ini adalah kedua kalinya dalam satu bulan pemerintahan Donald Trump mengumumkan keadaan darurat untuk mempercepat persetujuan penjualan senjata ke Israel.

    Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sebelumnya telah menggunakan wewenang darurat untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel tanpa tinjauan kongres.

    Senin lalu, pemerintahan Trump mencabut perintah yang dikeluarkan selama era Biden, yang mengharuskannya melaporkan potensi pelanggaran hukum internasional terkait senjata yang disediakan oleh Amerika Serikat kepada sekutu, termasuk Israel.

    Diketahui perjanjian gencatan senjata di Gaza dicapai setelah perang Israel selama 15 bulan dan genosida terhadap Jalur Gaza.

    Serangan zionis Israel ini mengakibatkan terbunuhnya dan terlukanya lebih dari 160.000 orang serta kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dunia II.

    Tahap pertama perjanjian pertukaran tahanan, yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2025 lalu setelah mediasi yang berhasil dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, diselesaikan pada Kamis (27/2/2025).

    Sementara tahap pertama pertukaran tahanan, yang berlangsung selama enam minggu, berakhir, Sabtu (1/3/2025).

    Israel telah menahan diri untuk tidak memasuki perundingan mengenai tahap kedua dan berupaya untuk memperpanjang tahap pertama guna membebaskan lebih banyak tahanannya di Gaza tanpa berkomitmen untuk mengakhiri perang.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Uni Eropa Desak Hamas Terima Proposal Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Uni Eropa (UE) mengecam sikap Hamas yang menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama di Gaza. Uni Eropa menilai sikap Hamas berisko menimbulkan konflik baru dengan pemerintah Israel.

    “UE menyerukan dimulainya kembali perundingan tahap kedua gencatan senjata, dan menyatakan dukungan kuatnya kepada para mediator,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE, Anouar El Anouni, dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    Israel diketahui telah mengumumkan kebijakan untuk menghentikan semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Keputusan itu diambil untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan penahanan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Gencatan senjata tahap pertama berakhir pada 1 Maret silam. Pihak AS lalu mengusulkan perpanjangan gencatan senjata tersebut hingga pertengahan April 2025.

    Pihak Hamas sampai saat ini menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Mereka meminta Israel untuk segera masuk ke perundingan gencatan senjata tahap kedua atau gencatan senjata secara permanen.

    Uni Eropa menyatakan pihaknya mendukung upaya gencatan senjata permanen di Gaza. Namun, Uni Eropa meminta Hamas juga menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas politik dengan pihak Israel.

    “Gencatan senjata permanen akan berkontribusi pada pembebasan semua sandera Israel yang tersisa sambil memastikan dimulainya kondisi yang diperlukan untuk pemulihan dan rekonstruksi di Gaza,” kata El Anouni.

    Israel Setop Pasokan Barang ke Gaza

    Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Associated Press, Minggu (2/3), Kantor Perdana Menteri Israel tidak merinci keputusan tersebut. Tetapi, Israel memperingatkan tentang ‘konsekuensi tambahan’ jika Hamas tidak menerima apa yang Israel katakan sebagai proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata.

    Selain itu, Israel juga tidak menjelaskan apakah pasokan bantuan telah dihentikan sepenuhnya atau sebagian. Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas, yang mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, berakhir pada Sabtu (1/3).

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    Proposal tersebut datang dari utusan Timur Tengah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Lantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas akan membebaskan setengah dari sandera pada hari pertama dan sisanya saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai.

    Tidak ada komentar langsung dari Amerika Serikat, Mesir, atau Qatar, yang telah menjadi penengah antara Israel dan Hamas selama lebih dari setahun. Hamas belum menanggapi usulan tersebut.

    Hamas sendiri mendesak Israel untuk melanjutkan gencatan senjata fase kedua. Menurut Hamas, hal itu menjadi upaya untuk menuju gencatan senjata permanen dan stabilitas.

    “Satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut dan pemulangan para tahanan adalah dengan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian dimulai dengan pelaksanaan fase kedua,” kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dilansir AFP.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Krisis Negara Minyak Makin Ngeri, Mata Uang Ambruk 920.000/US$

    Krisis Negara Minyak Makin Ngeri, Mata Uang Ambruk 920.000/US$

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Iran memecat menteri keuangan negara itu pada Minggu setelah memakzulkannya karena inflasi yang melonjak dan mata uang yang jatuh. Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati kalah dalam mosi tidak percaya, dengan 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir mendukung pemecatannya.

    Sebelumnya, Presiden Masoud Pezeshkian membela Hemmati, yang juga mantan gubernur bank sentral. Ia mengatakan kepada anggota parlemen seraya menyebut bahwa negerinya sedang “dalam perang (ekonomi) skala penuh dengan musuh”.

    “Masalah ekonomi masyarakat saat ini tidak terkait dengan satu orang dan kita tidak bisa menyalahkan semuanya pada satu orang,” katanya dikutip dari AFP, Senin (3/3/2025).

    Meski begitu, anggota parlemen bergantian dengan marah dan mengecam Hemmati. Kebijakannya disalahkan dan disebut menambah kesengsaraan ekonomi Iran.

    “Orang-orang tidak dapat menoleransi gelombang inflasi baru; kenaikan harga mata uang asing dan barang-barang lainnya harus dikendalikan,” kata seorang anggota parlemen, Ruhollah Motefakker-Azad.

    “Orang-orang tidak mampu membeli obat-obatan dan peralatan medis,” kata yang lain, Fatemeh Mohammadbeigi.

    Pezeshkian menjabat pada bulan Juli dengan ambisi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengakhiri beberapa sanksi yang dijatuhkan Barat. Namun, depresiasi rial semakin meningkat, terutama sejak jatuhnya sekutu Iran Bashar al-Assad dari Suriah pada bulan Desember.

    Di pasar gelap Minggu, rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS. Ini memecah rekor sebelumnya, 600.000 per dolar AS, pada pertengahan tahun 2024.

    Sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun telah menghantam ekonomi Iran, dengan inflasi dua digit yang menyebabkan kenaikan harga konsumen. Kelakuan Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 pada tahun 2018, menambah buruk situasi.

    Kesepakatan tersebut, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatur pelonggaran sanksi dan pengembalian investasi Barat ke Iran sebagai imbalan atas peningkatan batasan pada aktivitas nuklir negara tersebut. Presiden Donald Trump, yang kini memimpin AS lagi, telah menghidupkan kembali kebijakannya tentang “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang semakin memperketat pembatasan terhadap republik Islam tersebut tetapi pada saat yang sama menyerukan perundingan.

    Ekonomi Iran sejak tahun 2018 telah berada di bawah tekanan dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uangnya, yang sangat membebani warga Iran sehari-hari. Pada tahun itu, Menteri Ekonomi saat itu Masoud Karbasian, juga kehilangan mosi tidak percaya selama sesi pemakzulan atas kondisi ekonomi yang buruk.

    Sejak tahun 2019, inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun, menurut angka-angka dari Bank Dunia. Pada tahun 2023, angkanya mencapai 44%, menurut laporan terakhir lembaga yang berpusat di Washington tersebut.

    Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera, dengan penunjukan seorang pejabat sementara hingga pemerintah memilih penggantinya. Pada bulan April 2023, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan menteri industri saat itu Reza Fatemi Amin karena lonjakan harga yang terkait dengan sanksi internasional.

    (sef/sef)

  • Yang Tersisa dari Ketegangan Trump vs Zelensky di Gedung Putih

    Yang Tersisa dari Ketegangan Trump vs Zelensky di Gedung Putih

    Jakarta –

    Debat panas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, menyentak perhatian publik. Selain tensi hubungan dua negara yang memanas, sejumlah kesepakatan Amerika dan Ukraina pun kini urung terlaksana.

    Momen debat itu terjadi pada Jumat (28/2) waktu setempat. Zelensky, Trump beserta Wakil Presiden AS, JD Vance, bersitegang mengenai penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Trump dan Vance menuding Zelensky tidak serius dalam mengakhiri perang yang melibatkan negaranya.

    Tak Ada Sajian Santap Siang Bagi Zelensky di Gedung Putih

    Layaknya tamu kenegaraan, pihak Gedung Putih sejatinya telah menyiapkan sajian untuk menyambut Zelenksy. Para koki Gedung Putih di West Wing telah menata piring berisi ayam rosemary, bubur akar seledri, dan sawi hijau. Menu makanan itu rencananya disajikan dalam makan siang bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Namun, makanan itu tak pernah disajikan usai apa yang terjadi di Ruang Oval. Debat panas Trump dan Vance bersama Zelenksy membatalkan agenda santap siang tersebut.

    Dilansir CNN, Minggu (2/3/2025), berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan Zelensky agar berhasil bertemu dengan Trump, yang terkenal mudah terbuai pujian dan sangat peka terhadap perlakuan yang diterimanya. Presiden Ukraina itu telah diperingatkan agar fokus sepenuhnya pada kesepakatan mineral dan menghindari terlibat dalam pertengkaran dengan Trump.

    “Saya katakan kepadanya pagi ini ‘Jangan terpancing. Jangan biarkan media atau siapa pun membuat Anda berdebat dengan Presiden Trump. Apa yang dilakukannya hari ini adalah memulihkan hubungan’,” kata Senator Lindsey Graham, yang termasuk dalam sekelompok senator Republik dan Demokrat yang bertemu Zelensky sebelum datang ke Gedung Putih.

    Tak Ada Konferensi Pers Bersama

    Foto: Zelensky dan Trump (REUTERS/Nathan Howard)

    Sebelum pertemuan di Ruang Oval berubah menjadi adu mulut, Zelensky ditanya oleh seorang reporter dari media yang dipilih langsung oleh Gedung Putih untuk berada di ruangan tersebut selama pembicaraan ‘mengapa tidak mengenakan jas di kantor tertinggi Amerika Serikat?’.

    “Saya akan mengenakan kostum setelah perang ini berakhir, ya,” kata Zelensky, menanggapi dalam bahasa Inggris.

    “Mungkin sesuatu seperti milik Anda, ya, mungkin sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Mungkin sesuatu yang lebih murah. Terima kasih,” sambung Zelensky.

    Selama 40 menit pertama pembicaraan mereka, Trump tidak menunjukkan kepahitan terhadap Zelensky, melainkan membahas kesepakatan mineral yang akan mereka tanda tangani. Bahkan, di lantai atas di Ruang Timur, sebuah meja kayu panjang telah disiapkan untuk upacara penandatanganan dengan empat kursi siap untuk para penandatangan.

    Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Suasana mulai berubah menegangkan saat Wapres AS Vance bergabung dalam percakapan.

    Saat itulah semuanya memburuk. Zelensky yang marah dan tidak terbiasa dengan teguran publik setelah 3 tahun dukungan kuat Barat terlihat dengan marah memaparkan gencatan senjata yang telah dilanggar Rusia di masa lalu.

    Suasana semakin berubah memanas. Dia kemudian memarahi Zelensky dengan menyebutnya tidak sopan. Zelensky mencoba bicara. Namun, Trump meledak dalam kemarahan.

    “Anda tidak memiliki kartu sekarang,” teriaknya terhadap Zelensky.

    “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III,” ujarnya.

    Beberapa menit kemudian, Trump mengusir media dari ruangan.

    “Ini akan menjadi acara televisi yang hebat, saya akan mengatakan itu,” serunya saat wartawan keluar.

    Zelensky Diusir dari Gedung Putih, Kesepakatan Mineral AS-Ukraina Tertunda

    Foto: Momen adu mulut Zelensky vs Trump dan Vance (Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK)

    Delegasi Ukraina yang bingung, termasuk duta besar Ukraina untuk Washington Oksana Markarova, yang berhenti mencatat selama pertemuan dan hanya meletakkan kepalanya di tangannya iktu meninggalkan Ruang Oval untuk berkumpul kembali di Ruang Roosevelt, di ujung lorong.

    Trump berkumpul dengan para penasihat utamanya untuk menilai situasi, termasuk Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Dia merasa sangat marah dan mengatakan dirinya tidak dihormati dengan nada bicara Zelensky.

    “Zelensky memainkannya dengan sangat salah. Dia datang ke Oval dengan bertingkah seperti orang tangguh. Itu tidak berjalan dengan baik. Semua orang di ruangan itu merasa terhina,” kata seorang pejabat AS.

    Trump akhirnya memutuskan Zelensky ‘tidak dalam posisi untuk bernegosiasi’. Dia mengarahkan Rubio dan penasihat keamanan nasional Mike Waltz untuk menyampaikan pesan kepada Ukraina yang menunggu, yakni ‘Sudah waktunya bagi Zelensky untuk pergi’.

    “Waktu tidak berpihak pada Anda di sini,” kata Waltz kepada Fox News pada hari Sabtu, menceritakan percakapannya dengan Zelensky.

    “Waktu tidak berpihak pada Anda di medan perang. Waktu tidak berpihak kepada Anda dalam hal situasi dunia dan yang terpenting bantuan AS dan toleransi para pembayar pajak tidaklah tak terbatas,” sambungnya.

    Ukraina memprotes dengan mengatakan mereka ingin melanjutkan perundingan. Namun, pejabat Gedung Putih menyebut permintaan itu ditolak.

    Piring berisi salad, ayam, dan crème brûlée untuk makan siang telah diletakkan di gerobak di lorong kantor sekretaris pers. Saat itulah Ukraina diperintahkan untuk pergi.

    Diplomasi yang gagal itu berlangsung dalam rentang waktu kurang dari tiga jam. Iring-iringan mobil Zelensky tampak meninggalkan gerbang Gedung Putih pada pukul 13.42 waktu setempat tanpa kemeriahan atau pelepasan.

    Dia diantar ke hotel tempatnya dan para penasihatnya menginap. Kurang dari satu jam kemudian, dia mengirim pesan di media sosial yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada AS.

    “Terima kasih Amerika, terima kasih atas dukungan Anda, terima kasih atas kunjungan ini. Ukraina membutuhkan perdamaian yang adil dan abadi dan kami bekerja keras untuk itu,” ujarnya.

    Sementara itu, tempat yang telah disiapkan untuk konferensi pers Trump dan Zelensky dibongkar. Meja besar tempat kedua pemimpin menandatangani perjanjian, dengan latar belakang tiga bendera Ukraina dan tiga bendera Amerika, juga dipindahkan.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Respons Zelensky & Trump Cekcok, Ini Kata Rusia

    Putin Respons Zelensky & Trump Cekcok, Ini Kata Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan mitranya dari Ukraina Volodomyr Zelensky cekcok secara terbuka di Gedung Putih. Adu mulut terjadi saat Zelinsky datang ke AS dan menemui Trump serta Wakil Presiden AS JD Vance membahas perang Rusia dan Ukraina, Jumat.

    Mulanya Zelensky mempertanyakan condongnya Trump pada Rusia dan mempertanyakan “diplomasi” yang diserukan Vance dalam pertemuan itu, dengan menyinggung pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh Rusia selama bertahun-tahun di panggung global. Trump kemudian menyebut Zelensky mempertaruhkan nyawa jutaan orang dan bertaruh dengan Perang Dunia III, serta menuduh Presiden Ukraina itu sangat tidak menghormati negara ini. Sedangkan Vance menuduh Zelensky tidak tahu berterima kasih.

    Hal ini pun tak luput dari pantauan Rusia. Pemerintah Presiden Vladimir Putin pun memberi respons mellui juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

    “Saya pikir kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah pernyataannya di Gedung Putih bahwa rezim Kyiv pada tahun 2022 sendirian, tanpa dukungan,” tulis Zakharova di Telegram, dikutip dari NDTV, Senin (3/3/2025).

    “Bagaimana Trump dan Vance menahan diri untuk tidak memukul bajingan itu adalah keajaiban dalam hal menahan diri,” ujarnya.

    “Zelensky menggigit tangan yang memberinya makan… Hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang.”

    Komentar lain juga muncul dari Kepala Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Ia bahkan menyebut Zelensky sebagai “babi kurang ajar” yang telah menerima “tamparan keras di Ruang Oval”.

    “Untuk pertama kalinya, Trump mengatakan kebenaran kepada badut kokain di hadapannya,” ujarnya.

    “Rezim Kyiv sedang bermain-main dengan PD 3. Dan, babi yang tidak tahu terima kasih itu menerima tamparan keras di pergelangan tangan dari pemilik kandang babi. Ini berguna. Namun, itu tidak cukup – kita harus menghentikan bantuan militer kepada mesin Nazi,” kata Medvedev.

    Kepala Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev menggambarkan momen Zelensky dan Trump sebagai hal yang bersejarah. Sedangkan Kepala Badan Kerjasama Kemanusiaan Internasional Rusia Yevgeny Primakov menuduh Zelensky berusaha menghasut kekerasan.

    “Zelensky duduk dengan tangan di antara kedua kakinya saat Presiden dan Wapres AS menghajarnya,” tulis laman milik pemerintah Rusia, RT.

    (sef/sef)

  • Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan dengan Zelensky, Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Jakarta –

    Sejumlah pemimpin negara Eropa mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Pertemuan tersebut digelar pada hari Minggu (2/3) waktu setempat. Tuan rumah pertemuan, Perdana Menteri Inggris Kei Starmer, duduk di samping Zelensky. Dia mengatakan momen ini merupakan hal yang jarang terjadi. Starmer menyatakan para pemimpin Eropa yang hadir dalam pertemuan mendukung Zelensky dan kepentingan rakyat Ukraina.

    “Saya harap Anda tahu bahwa kami semua mendukung Anda dan rakyat Ukraina selama diperlukan. Semua orang ada di meja ini,” katanya kepada pemimpin Ukraina dilansir AFP, Senin (3/3/2025).

    “Kita perlu menyepakati langkah-langkah apa yang dihasilkan dari pertemuan ini untuk mewujudkan perdamaian melalui kekuatan demi kepentingan semua orang,” sambung Starmer.

    Dalam pertemuan tersebut, Zelensky disambut oleh beberapa dari 18 pemimpin utama lainnya, termasuk Starmer, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Ketua NATO Mark Rutte.

    Hal ini sangat kontras dengan pertemuan Zelensky yang memanas dengan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Jumat (28/2). Saat itu Zalensky dimarahi oleh pemimpin Amerika tersebut dan dituduh tidak “siap” untuk berdamai dengan Rusia.

    “Sangatlah penting bagi kita untuk menghindari risiko perpecahan di Barat dan saya pikir dalam hal ini, Inggris dan Italia dapat memainkan peran penting dalam membangun jembatan,” kata Meloni saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di rumahnya di Downing Street dilansir AFP.

    Meloni juga disebut bertemu dengan Zelensky di sela-sela pertemuan pemimpin Eropa di London.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Youtube Jadi Platform Favorit Penonton Podcast di AS

    Youtube Jadi Platform Favorit Penonton Podcast di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Youtube menjadi platform favorit penonton podcast Amerika Serikat dengan jumlah penonton lebih dari 1 juta miliar orang per bulan. 

    Wakil Presiden bidang Kemitraan Youtube Tim Katz mengatakan YouTube pertama kali mengidentifikasi podcast sebagai format konten populer selama pandemi. “Kami telah melihat banyak pertumbuhan,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, dikutip Minggu (2/3/2025).

    Sebelumnya, Katz mengatakan YouTube tidak secara khusus mendorong penetrasi podcast. Menurutnya, para podcaster secara organik masuk ke YouTube, dan pengguna berbondong-bondong memproduksi konten di Youtube. 

    “Pada saat itu, kami seperti, kami harus berusaha keras [mengakomodasinya],” jelasnya.

    YouTube pun melihat itu jadi peluang dengan memastikan podcaster dapat mendaftar ke layanan iklan, menawarkan analitik yang lebih kuat, dan merekomendasikan lebih banyak konten podcast kepada pemirsa dan pendengar.

    Capaian Youtube ini melampaui Spotify Technology SA, yang sebenarnya membantu mendefinisikan ledakan podcast ketika menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk akuisisi dan kesepakatan lisensi untuk acara-acara populer. 

    Namun pada 2022, setelah investor mulai lelah melihat Spotify yang boros dalam pengeluaran, menutup studio podcasting internalnya, mengurangi jumlah karyawan, hingga secara signifikan mengurangi upaya podcastingnya. 

    Di sisi lain, pada waktu bersamaan, YouTube mulai menawarkan sebanyak $300.000 kepada kreator untuk menarik mereka membuat podcast versi video. 

    Tahun lalu, berdasarkan data Youtube, pemirsa menonton lebih dari 400 juta jam podcast setiap bulan. Lalu pada Oktober 2024, pengakuan datang dari Edison Research yang menyatakan YouTube sebagai platform podcast paling populer di AS, menggantikan Spotify dan aplikasi Podcast milik Apple Inc.

    Tak ingin kalah saing, Spotify juga menghadirkan podcast video. Spotify meluncurkan program kemitraan baru dengan membayar kreator video berdasarkan jumlah pendengar, bukan pendapatan iklan, dan telah merayu kreator untuk menayangkan podcastnya di platform asal Swedia tersebut.  

    “Secara umum, saya yakin mereka melihat tren yang sama dengan yang kami lihat di platform kami — bahwa pengguna ingin menikmati konten video,” kata Katz. 

    Di Amerika Serikat, podcast video dianggap membantu Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan tahun lalu. Tayangan podcast menjangkau jutaan pemirsa di YouTube dengan tampil di acara-acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Last Weekend with Theo Von. 

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)