Tag: Donald Trump

  • Kremlin Anggap Sia-sia Resolusi London Summit Dukungan ke Ukraina, Permusuhan Dianggap Bisa Berlanjut

    Kremlin Anggap Sia-sia Resolusi London Summit Dukungan ke Ukraina, Permusuhan Dianggap Bisa Berlanjut

    JAKARTA  – Kremlin mengatakan janji yang dibuat oleh para pemimpin Eropa pada pertemuan puncak di London mengenai Ukraina akhir pekan lalu untuk meningkatkan pendanaan ke Kyiv, tidak akan membantu mewujudkan resolusi damai atas konflik tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan para pemimpin Barat lainnya pada Minggu, 2 Maret.

    Mereka sepakat untuk menyusun rencana perdamaian Ukraina untuk disampaikan ke Amerika Serikat dua hari setelah Zelenskyy berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hasil pertemuan puncak tersebut – termasuk kesepakatan rudal pertahanan udara senilai $2 miliar dari Inggris – akan memungkinkan permusuhan terus berlanjut.

    Dilansir Reuters, Senin, 3 Maret, Kremlin menegaskan sangat penting bagi Zelenskyy untuk dipaksa mengubah posisinya dan mencari perdamaian.

  • Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom

    TRIBUNNEWS.COM – Reaksi internasional berupa kecaman dan bahkan kutukan datang atas tindakan Israel yang memblokir akses masuknya seluruh bantuan kemanusiaan untuk Gaza per Minggu (2/3/2025).

    Namun, seperti abai terhadap tekanan internasional, Israel -yang dilaporkan sudah berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS) soal blokade bantuan ke Gaza ini- cenderung bergeming dan melanjutkan aksi blokade.

    Entitas politik pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pemerintahan juga mendukung langkah yang dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ini.

    Channel 12 Israel mengutip pernyataan menteri keamanan dalam negeri Israel yang mengundurkan diri, Itamar Ben Gvir bahkan menyerukan kalau Israel harus lebih jauh lagi melakukan penggunaan bantuan sebagai ‘senjata’

    “Gudang makanan di Jalur Gaza harus dibom,” kata Ben Gvir dikutip Khaberni dari Channel 12.

    Ben Gvir menambahkan kalau pemerintah Israel seharusnya mengancam akan mengeksekusi tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang diculik dan disakiti.

    Ben Gvir sebelumnya juga mengatakan kalau ‘lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali’ soal manuver Israel memblokir bantuan masuk ke Gaza.

    “Waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka di Gaza,” katanya.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (tangkap layar/Hussam al-Masri/Reuters)

    Yordania: Israel Picu Dimulainya Lagi Perang 

    Di sisi lain, negara-negara Arab mengutuk aksi Israel ini. 

    Kementerian Luar Negeri Yordania, Minggu (2/3/2025) kalau keputusan Israel untuk menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza mengancam akan memicu kembali perang di sana.

    Keputusan tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan warga sipil, kata pernyataan resmi.

    “Keputusan pemerintah Israel … mengancam akan meledakkan situasi lagi di jalur tersebut,” kata pernyataan itu.

    “Israel harus berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata.”

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat.

    Qatar: Israel Langgar Gencatan Senjata

    Qatar pada Minggu menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan memblokir masuknya bantuan ke daerah kantong itu, karena pembicaraan tentang tahap kedua terhenti.

    “Qatar mengutuk keras keputusan pemerintah pendudukan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan menganggapnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata, (dan) hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Qatar juga menyatakan “penolakannya terhadap penggunaan makanan sebagai senjata perang”.

    Qatar adalah mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata.

    Arab: Israel Terapkan Hukuman Kolektif

    Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk memblokir bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai “pemerasan” karena pembicaraan tentang gencatan senjata yang rapuh menemui jalan buntu.

    Keputusan Israel “untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan penggunaannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif … merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional”, kata pernyataan kementerian luar negeri yang dikutip oleh Kantor Berita Resmi Saudi.

    Arab Saudi juga mendesak masyarakat internasional untuk “menghentikan pelanggaran serius Israel ini”.

    Uni Eropa Kutuk Aksi Tak Manusiawi Israel

    Tak cuma negara-negara Arab, Uni Eropa mengutuk keputusan pendudukan Israel ini.

    Uni Eropa menilai hal ini dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan.

    Serikat negara Eropa itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web resminya tadi malam, “Kita harus bekerja menuju gencatan senjata permanen sambil memastikan pembangunan kembali Gaza,” memperbarui seruan untuk memastikan akses penuh, cepat, aman dan tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Jerman mendesak Israel pada hari Senin untuk “segera” berhenti mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan gencatan senjata menemui jalan buntu.

    “Bantuan kemanusiaan harus selalu dijamin aksesnya tanpa hambatan ke Jalur Gaza,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer dalam sebuah konferensi pers, seraya menambahkan bahwa “mengizinkan atau mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan bukanlah cara tekanan yang sah selama negosiasi.”

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memutuskan untuk menghentikan masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur tersebut antara Hamas dan Israel.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Mau Kembalikan Situasi ke Titik Awal 

    Adapun gerakan Hamas pada hari Senin menuduh Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengadopsi usulan utusan Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama periode Ramadan dan Paskah, beberapa jam setelah tahap pertama dari kesepakatan yang disepakati sebelumnya berakhir.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.

    Ia mengatakan bahwa “pelanggaran perjanjian selama tahap pertama membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam keruntuhan perjanjian.”

    Ia menambahkan bahwa mediator dan penjamin bertanggung jawab penuh untuk mencegah Netanyahu menyabotase semua upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perjanjian dan untuk melindunginya dari keruntuhan.

     

    (oln/thntnl/khbrn/*)

      
     
     

     
     

  • Alasan ‘Penghinaan Mengerikan’ di Balik Mundurnya Wapres Iran

    Alasan ‘Penghinaan Mengerikan’ di Balik Mundurnya Wapres Iran

    Iran

    Wakil Presiden (Wapres) Iran Mohammad Javad Zarif kembali mengundurkan diri dari jabatannya. Zarif mengungkap alasannya mengundurkan diri karena menerima penghinaan yang mengerikan.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita IRNA dilansir kantor berita AFP, Zarif merupakan mantan menteri luar negeri yang merundingkan kesepakatan nuklir penting tahun 2015 dengan negara-negara besar dunia. Surat pengunduran diri Zarif diterima Presiden Masoud Pezeshkian

    “Surat pengunduran diri Zarif diterima oleh Presiden Masoud Pezeshkian, yang belum menanggapi,” demikian laporan kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Dalam unggahan hari Senin (3/3) di media sosial X, Zarif mengatakan bahwa ia telah “menghadapi penghinaan, fitnah, dan ancaman paling mengerikan terhadap diri saya dan keluarga saya, dan saya telah melalui masa paling pahit dalam 40 tahun pengabdian saya.”

    “Untuk menghindari tekanan lebih lanjut pada pemerintah, kepala kehakiman merekomendasikan agar saya mengundurkan diri dan… saya langsung menerimanya,” tambahnya.

    Penunjukan Zarif Jadi Wapres

    Foto: Mohammad Javad Zarif (AP Photo/Alexander Zemlianichenko).

    Pezeshkian, yang menjabat sebagai presiden Iran pada bulan Juli lalu, menunjuk Zarif sebagai wakil presidennya untuk urusan strategis pada tanggal 1 Agustus. Namun, Zarif mengundurkan diri hanya kurang dari dua minggu menjabat, sebelum kemudian kembali menjabat wapres pada akhir bulan tersebut.

    Saat itu, dia menyebutkan beberapa alasan yang mendorong dirinya mengundurkan diri, dengan yang terutama adalah kekecewaan terhadap susunan kabinet baru Iran yang beranggotakan 19 menteri.

    “Saya merasa malu karena saya tidak bisa menerapkan, dengan cara yang layak, pendapat pakar dari komite-komite (yang bertanggung jawab untuk memilih para kandidat) dan mencapai inklusi perempuan, pemuda dan kelompok etnis, seperti yang telah saya janjikan,” kata Zarif dalam pernyataannya saat itu.

    Zarif adalah diplomat tertinggi Iran antara tahun 2013 dan 2021 selama pemerintahan presiden moderat Hassan Rouhani.

    Ia mulai dikenal di panggung internasional selama negosiasi panjang untuk perjanjian nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

    Kesepakatan itu secara efektif dibatalkan tiga tahun kemudian ketika, selama masa jabatan pertama Donald Trump sebagai presiden, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi berat terhadap republik Islam tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ekonomi Chili Tumbuh Positif, Lampaui Proyeksi Analis Empat Bulan Berturut-turut

    Ekonomi Chili Tumbuh Positif, Lampaui Proyeksi Analis Empat Bulan Berturut-turut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Chili tumbuh di atas perkiraan selama empat bulan berturut-turut pada Januari 2025. Kondisi itu menguatkan sikap bank sentral bahwa ada standar yang tinggi untuk penurunan suku bunga lebih lanjut.

    Dilansir dari Bloomberg, Indeks Imacec per Januari 2025 tercatat meningkat 0,4% dari Desember 2024. Indeks Imacec merupakan proksi untuk produk domestik bruto (PDB) yang mencerminkan ekonomi Chili.

    Berdasarkan analisis para analis yang dihimpun Bloomberg, Indeks Imacec Januari 2025 diperkirakan naik 0,2% dari bulan sebelumnya. Artinya, perekonomian Chili tumbuh di atas ekspektasi.

    Tidak hanya itu, ekonomi Chili juga mencatatkan pertumbuhan keempat berturut-turut. Catatan itu menjadi rentetan pertumbuhan terpanjang sejak 2021.

    Ekonomi Chili mulai membaik setelah goyah pada pertengahan 2024 saat memasuki tahun yang berpuncak pada pemilihan presiden. Pertumbuhan ditopang suku bunga yang lebih rendah dan kenaikan upah riil, keduanya menopang kepercayaan konsumen.

    Sementara aktivitas di mitra dagang utama China menguat, ketegangan perdagangan global masih membayangi sektor pertambangan.

    “Aktivitas Chili meningkat dan permintaan domestik kuat di awal tahun 2025, didukung oleh upah riil yang lebih tinggi. Data Januari menandakan kesenjangan output negatif menyempit lebih cepat daripada yang diantisipasi para pembuat kebijakan. Mereka juga mendukung nada yang kurang dovish dari bank sentral pada pertemuan kebijakan terakhirnya,” ujar Ekonom Amerika Latin di Bloomberg Economics, Felipe Hernandez.

    Felipe juga menjelaskan bahwa pihaknya berharap para pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga hingga kuartal II/2025.

    Bank Sentral Chili melaporkan bahwa sektor perdagangan melonjak 3,4% pada Januari 2025 karena kenaikan di sektor ritel dan grosir, sementara sektor jasa tumbuh 1% selama periode tersebut. Di sisi lain, sektor pertambangan anjlok 6,1% selama pada awal tahun.

    Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani tindakan eksekutif yang mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memeriksa kemungkinan tarif impor pada tembaga. Logam merah tersebut adalah produk ekspor utama Chili, dan AS adalah mitra dagang terbesar kedua negara tersebut.

    PDB Chili diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2025 karena pemulihan investasi, menurut laporan keuangan publik terbaru pemerintah yang diterbitkan pada Februari 2025. Bank sentral, yang memperkirakan PDB tumbuh 2,3% tahun lalu, akan menerbitkan data resmi kuartal IV/2024 pada Selasa (18/3/2025).

    Chili akan mengadakan putaran pertama pemilihan presiden pada tanggal 16 November 2025 dan jika diperlukan, putaran kedua akan berlangsung bulan berikutnya.

  • SBY di Tokyo, Jepang: Bicara tentang Kerjasama Global South – Halaman all

    SBY di Tokyo, Jepang: Bicara tentang Kerjasama Global South – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tiba di Tokyo pada Senin pagi (3/3/2025).

    Besok (4/3/2025), beliau akan berbicara mengenai kerjasama Global South dalam acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Genron Tokyo.

    Yuho Nishimura, Direktur Departemen Internasional dari organisasi nirlaba Genron NPO mengatakan kepada pers, Susilo Bambang Yudhoyono besok akan membahas kerja sama internasional dari perspektif Global South.

    Tema acara tahun ini, yang merupakan penyelenggaraan kesembilan yakni  Kerja Sama Internasional dan Pemulihan Perdamaian pada Peringatan 80 Tahun Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Sejak didirikan pada tahun 2017, Yayasan Genron telah berfokus pada kerjasama dalam isu-isu internasional sambil mengembangkan kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan multilateralisme.

    Namun, dunia kini berada dalam fase yang sulit, dengan perpecahan dan konflik yang semakin mendalam. Tahun ini menandai 80 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Terpilihnya kembali Donald Trump mengancam kerangka pemerintahan global dan kerja sama internasional.

    Masyarakat internasional harus melindungi tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum dan kerjasama multilateral yang telah ditetapkan. Nishimura percaya bahwa ini adalah misi Jepang sebagai negara cinta damai.

    Diskusi akan berfokus pada Ukraina, di mana invasi Rusia terus berlanjut, serta Jalur Gaza dan Wilayah Palestina.

    Nishimura menekankan, negosiasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Rusia akan berlanjut, tetapi saya ingin menekankan pentingnya menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak, bukan hanya berdasarkan kesepakatan negara-negara besar.

    Perdebatan mengenai Gaza dan Ukraina pada tahun 2024 menunjukkan adanya standar ganda dalam pandangan Amerika Serikat dan Eropa, yang sering menyalahkan Rusia, tetapi tidak Israel.

    Tahun ini diperkirakan akan memunculkan debatan yang serupa.

    Konferensi tiga hari ini, yang diadakan mulai 3 Maret 2025, akan dihadiri oleh hampir 40 pembicara dan panelis dari 20 negara di seluruh dunia. Representatif lembaga think tank dari India, Indonesia, dan Brasil, serta mantan eksekutif dan pakar internasional, akan bergabung dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) untuk membahas isu-isu terkait kerangka kerja sama multilateral dan dampak pemerintahan Trump.

    Pada tanggal 4 Maret, akan ada forum publik, di mana Yudhoyono akan memberikan pidato utama tentang kerjasama internasional dalam konteks Global South.

    Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Polandia juga dijadwalkan berbicara mengenai perang di Ukraina dan perdamaian di Eropa.

    Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, akan mengirim pesan video untuk acara tersebut. Peserta diharapkan mendaftar melalui situs web Genron NPO.

    Konferensi Tokyo yang dimulai pada tahun 2017, sebagai reaksi terhadap keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa dan kemenangan Trump dalam pemilihan presiden, bertujuan untuk memberikan forum bagi dialog mengenai isu-isu internasional serta menyebarkan pandangan dari Jepang.

    Nishimura menambahkan, Jepang ingin berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan tatanan berbasis aturan dan kerja sama internasional.

    “Forum ini diharapkan dapat meningkatkan dialog dan kesadaran akan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global,” katanya.

    Diskusi mengenai tatanan internasional juga dilakukan oleh kelompok Pencinta Jepang. Untuk bergabung, silakan email ke: tkyjepang@gmail.com dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp. (Tribunnews.com/Ricard Susilo)

  • Investor Grab-GoTo Ketahuan Pinjam Uang Rp 263 Triliun Buat Ini

    Investor Grab-GoTo Ketahuan Pinjam Uang Rp 263 Triliun Buat Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO SoftBank Group Masayoshi Son berencana meminjam uang senilai US$16 miliar (Rp263 triliun) untuk berinvestasi di sektor kecerdasan buatan (AI). Hal tersebut diungkap eksekutif perusahaan ke pihak bank pada pekan lalu, menurut laporan The Information, berdasarkan beberapa sumber dalam.

    Investor teknologi asal Jepang tersebut juga akan meminjam dana tambahan sebesar US$8 miliar (Rp131 triliun) pada awal 2026 mendatang, menurut laporan The Information, dikutip dari Reuters, Senin (3/3/2025).

    Pada Januari lalu, Reuters melaporkan SoftBank sedang dalam diskusi untuk menambah investasi senilai US$25 miliar ke OpenAI, perusahaan di balik layanan populer ChatGPT. Investasi itu di luar komitmen SoftBank senilai US$15 miliar untuk Stargate.

    Laporan The Information sebelumnya menyebut SoftBank berencana menginvestasikan total US$40 miliar ke Stargate dan OpenAI. Untuk itu, SoftBank sudah mulai berdiskusi untuk meminjam dana senilai US$18,5 miliar, dibekingi aset publik perusahaan.

    Stargate merupakan joint venture yang dibentuk Oracle, OpenAI dan SoftBank. Lembaga itu berencana mengumpulkan US$500 miliar (Rp8.240 triliun) untuk membantu AS mengalahkan China dalam dominasi AI.

    Presiden Donald Trump secara langsung mengumumkan pembentukan Stargate di Gedung Putih pada Januari lalu. Namun, Elon Musk sempat sesumbar bahwa Trump telah tertipu. Pasalnya, Son dkk tak memiliki uang untuk Stargate.

    Sejak awal booming teknologi AI, Son menjadi salah satu figur publik yang blak-blakan mendukung adopsi teknologi canggih tersebut. Ia juga menilai AI akan lebih banyak membawa manfaat ketimbang risiko, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

    SoftBank sendiri diketahui sebagai salah satu perusahaan modal ventura kawakan yang banyak mendanai startup-startup kawakan, termasuk GoJek dan Grab yang populer di Indonesia.

    (fab/fab)

  • Zelensky Disebut Kena Smackdown Trump, AS Bisa Keluar dari NATO jika Eropa Sembrono – Halaman all

    Zelensky Disebut Kena Smackdown Trump, AS Bisa Keluar dari NATO jika Eropa Sembrono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdebatan panas antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih tempo hari masih disorot.

    Fox News menyebut perdebatan itu berakhir setelah Trump mengusir Zelensky dari Gedung Putih.

    Sementara itu, media terkenal Rusia bernama Sputnik menyebut cekcok Trump dengan Zelensky itu membuat para sekutu AS kaget.

    Dalam artikel yang terbit Sabtu pekan lalu, media itu mengatakan Zelensky telah terkena “smackdown” Trump.

    Smackdown itu menjadi peringatan bagi Barat yang terlalu terbiasa dengan political correctness atau kesantunan politik.

    “Zelensky datang jauh-jauh ke Washington untuk menandatangani perjanjian yang terbatas secara finansial, tanpa jaminan keamanan, yang dipasarkan di negaranya sendiri sebagai kebalikannya,” kata jurnalis kenamaan Turki bernama Ceyda Karan kepada Sputnik.

    “Trump dan [Wakil Presiden AS J.D.] Vance secara terbuka telah menyatakan dia (Zelensky) kalah, bertaruh dengan nyawa rakyatnya sendiri, bahwa dia tidak tidak punya personel yang tersisa dan perdamaian harus dibuat.”

    Dalam perbicangan panas di Gedung Putih, Trump dan Vance menuding Zelensky ingin menyeret dunia ke dalam Perang Dunia Ketiga. Menurut Karan, dua pejabat tinggi AS itu memang berkata yang sebenarnya.

    “Apa yang mencolok di sini adalah bahwa Trump menyodorkan kebenaran kepada dunia Barat, yang sudah terbiasa dengan kesantunan politk,” katanya.

    Karan mengatakan Zelensky mencoba bermain menjadi “pahlawan yang sedang dianiaya” oleh Trump.

    Permintaan Trump akan sumber daya mineral Ukraina diperlihatkan kepada dunia seolah-olah Zelensky adalah korban. Padahal, Zelensky sendiri yang menawarkan mineral itu.

    AS bisa keluar dari NATO

    Jika AS berhenti membantu Ukraina, negara-negara Eropa akan kesulitan mempertahankan jumlah bantuan militer untuk Ukraina.

    Mikael Valtersson, veteran militer sekaligus politikus Swedia, mengatakan Eropa setidaknya harus menambah bantuannya hingga dua kali lipat jika ingin menggantikan bantuan AS.

    Jika hal itu terjadi, Eropa akan menanggung beban yang sangat berat.

    Sementara itu, Charles Ortel, seorang analis di Wall Street, mengatakan sepanjang AS masih menggelontorkan bantuan besar untuk pertahanan Eropa, para elite oligarki di Eropa masih bisa meneruskan bisnis dan kehidupan mewah mereka seperti biasanya.

    “Rekan Eropa kita tampaknya menginginkan perang dengan segala cara, meyakini bahwa Amerika yang akan membayarnya dan orang Amerika yang akan sekarat,” katanya.

    Ortel mengklaim Inggris dan Uni Eropa merasa bebas memprovokasi Rusia karena meyakini keamanan Eropa telah dijamin dengan Pasal 5 dalam perjanjian NATO.

    Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap NATO. AS sebagai anggota NATO diharuskan membela Eropa jika Eropa diserang Rusia.

    Keterlibatan AS dalam konflik Ukraina-Rusia membuat makin banyak pajak yang dibayarkan oleh warga AS berakhir di Eropa.

    Ortel meyakini AS mungkin tak punya pilihan selain keluar dari NATO jika Eropa terus melakukan tindakan sembrono, yakni mengobarkan perang.

    “AS tak punya urusan mensubsidi Eropa dan membelanya,” kata Ortel.

    “Saya meyakini kami punya kewajiban kepada warga negara kami untuk mengurangi komitmen pertahanan kami terhadap Eropa secara drastis dan mencabut jaminan perjanjian NATO, jika tidak keluar dari NATO karena situasi saat ini.”

    (*)

  • Apple Dijegal, Trump Langsung Turun Gunung Lakukan Ini

    Apple Dijegal, Trump Langsung Turun Gunung Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump turun gunung merespons pemerintah Inggris yang meminta Apple menyerahkan akses data beberapa pengguna. Trump menyebut upaya Inggris mirip dengan yang dilakukan China.

    “Meminta akses data pengguna Apple adalah sesuatu yang biasa terdengar [datang] dari China,” kata Trump dalam wawancara dengan The Spectator, dikutip dari Reuters, Senin (3/3/2025).

    Trump mengatakan pihaknya telah mengatakan kepada Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer bahwa mereka tak bisa meminta akses data pengguna.

    Keduanya bertemu di Gedung Putih pada Kamis (27/2) pekan lalu. Mereka turut mendiskusikan soal Ukraina dan negosiasi bilateral untuk kesepakatan dagang.

    Saat diminta konfirmasi, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan, “kami memiliki hubungan intelijen yang dekat dengan AS, dan kami menjaga kemitraan ini dengan serius”.

    Namun, juru bicara itu tak mengomentari secara spesifik terkait kasus data pengguna Apple. Raksasa Cupertino juga tidak merespons permintaan komentar Reuters.

    Pada pekan lalu, Apple menyetop fitur enkripsi canggih untuk data cloud di Inggris. Hal ini dikatakan merespons permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna.

    Dalam surat tertanggal 25 Februari 2025, dua otoritas hukum AS mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apakah pemerintah Inggris telah melanggar aturan CLOUD. Aturan itu melarang pemerintah Inggris meminta akses data ke warga AS, begitu juga sebaliknya.

    (fab/fab)

  • Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    Perang Dagang Dimulai, China Dongkrak Tarif Impor Produk Pangan AS untuk Balas Kebijakan Trump  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping berencana mengerek tarif impor dengan menargetkan pertanian dan produk pangan asal Amerika Serikat (AS).

    Kebijakan itu direncanakan China sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang asal Tiongkok per tanggal 4 Februari kemarin.

    Trump berdalih kebijakan tersebut diberlakukan sebagai alat tawar-menawar dan metode untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri, khususnya masalah imigrasi dan perdagangan narkoba.

    Namun Beijing menganggap tindakan tersebut tersebut diskriminatif dan proteksionisme perdagangan, karena kebijakan tarif impor hanya berlaku untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu, melanggar aturan de minimis sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.

    Alasan tersebut yang mendorong China untuk bersikap agresif, dengan melakukan pembalasan, membidik komoditas ekspor Washington di negaranya

    “China sedang mempelajari dan merumuskan tindakan balasan yang relevan sebagai tanggapan terhadap ancaman AS untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada produk-produk China dengan dalih fentanyl,” lapor Global Times pada Senin (3/3/2025), mengutip sumber anonim.

    “Tindakan balasan tersebut kemungkinan akan mencakup tarif dan serangkaian tindakan non tarif, dan produk pertanian dan makanan AS kemungkinan besar akan dicantumkan,” imbuh laporan itu.

    Dampak Tarif Balasan China

    Apabila China benar-benar merealisasikan tarif balasan berpotensi menghancurkan produksi minyak goreng dan pakan ternak, terutama ternak babi dunia hal ini terjadi lantaran China  merupakan importir terbesar kedelai di dunia.

    Akibatnya, permintaan untuk produk pangan AS dari China bisa menurun secara signifikan. Meskipun AS mungkin mencoba untuk mencari pasar alternatif, proses ini tidak mudah. 

    Negara-negara lain mungkin tidak mampu membeli sebanyak yang dilakukan China, atau pasar alternatif mungkin menawarkan harga yang lebih rendah.

    Selain petani, industri pengolahan pangan dan pengepakan di AS juga bisa terpengaruh, karena mereka bergantung pada bahan baku yang dipasok dari sektor pertanian. Penurunan ekspor akan mempengaruhi pasokan bahan baku, yang kemudian berdampak pada produksi dan pengolahan makanan.

    Lebih lanjut, ketegangan antara China dan AS dapat mempengaruhi harga pangan global, mengingat kedua negara tersebut adalah pemain utama dalam perdagangan global. 

    Kenaikan tarif impor akan mempengaruhi harga kedelai, jagung, gandum, daging sapi, dan produk pangan lainnya di seluruh dunia.

    Perubahan besar dalam perdagangan antara kedua negara ini dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan global. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan pangan juga bisa merasakan dampaknya.

    Terutama perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional, logistik, dan ekspor-impor juga akan menghadapi tantangan lebih besar karena meningkatnya biaya dan ketidakpastian dalam rantai pasokan.

  • AS Kirimi Israel Senjata ‘Pemungkas’ Lawan Iran, Netanyahu Happy

    AS Kirimi Israel Senjata ‘Pemungkas’ Lawan Iran, Netanyahu Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengiriman amunisi yang sempat tertahan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Netanyahu menegaskan bahwa bantuan ini akan memungkinkan Israel untuk “menyelesaikan tugas melawan poros teror Iran” yang mencakup kelompok-kelompok militan yang didukung oleh Teheran.

    “Donald Trump adalah sahabat terbesar yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video berbahasa Inggris yang dirilis pada Minggu (2/3/2025), sebagaimana dikutip AFP.

    “Dia telah membuktikannya dengan mengirimkan semua amunisi yang sebelumnya tertahan. Dengan cara ini, dia memberi Israel alat yang kami butuhkan untuk menyelesaikan tugas melawan poros teror Iran.”

    Adapun Netanyahu telah lama menyuarakan oposisi kerasnya terhadap Iran, terutama terkait program nuklir Teheran dan dukungan negara itu terhadap kelompok-kelompok militan di kawasan, termasuk Hamas yang berkonflik dengan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

    Pernyataan Netanyahu ini mempertegas sikapnya yang sebelumnya telah ia ungkapkan dalam konferensi pers bulan lalu bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa dengan dukungan dari Amerika Serikat, Israel akan “menyelesaikan tugas” dalam menghadapi ancaman Iran.

    “Sejak perang di Gaza dimulai, Israel telah memberikan pukulan besar terhadap poros teror Iran,” kata Netanyahu, merujuk pada aliansi kelompok militan yang didukung Teheran, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu, Trump kembali menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, seperti yang ia lakukan pada masa jabatan pertamanya. Langkah ini bertujuan untuk menekan ekonomi Iran dan membatasi kemampuan negara itu dalam mendukung kelompok-kelompok militan di Timur Tengah.

    Trump juga menunjukkan dukungan kuatnya kepada Israel dengan mengundang Netanyahu sebagai kepala negara pertama yang berkunjung ke Gedung Putih setelah ia kembali menjabat sebagai presiden.

    Sebelumnya, Rubio mengumumkan bahwa ia telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat bantuan militer senilai sekitar US$4 miliar kepada Israel. Rubio menambahkan bahwa embargo senjata parsial yang sebelumnya diberlakukan oleh mantan Presiden Joe Biden telah dicabut, memungkinkan Israel mendapatkan persenjataan yang lebih cepat dan lebih banyak.

    Langkah ini disambut positif oleh Netanyahu yang menilai bahwa dukungan penuh AS terhadap Israel akan semakin memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman Iran dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Teheran.

     

    (luc/luc)