Tag: Donald Trump

  • Negara NATO Ini Ungkap Ada Rencana Jahat Sekutu Serang Trump

    Negara NATO Ini Ungkap Ada Rencana Jahat Sekutu Serang Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Hungaria Péter Szijjártó mengungkap adanya rencana jahat yang dimainkan sekutu aliansi NATO kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini dikarenakan kebijakan Trump yang selalu berbeda dengan sekutu di Benua Biru, utamanya terkait Ukraina

    Dalam pernyataannya, Szijjártó awalnya mengatakan bahwa Hungaria telah hidup dalam bayang-bayang perang di Ukraina selama tiga tahun. Ia menyebut saat ini negaranya menderita konsekuensi dramatis dari perang itu.

    “Jadi, jika ada negara yang berkepentingan dalam keberhasilan Donald Trump, dalam keberhasilan pemerintah AS saat ini, jika ada negara yang berkepentingan dalam keberhasilan perjanjian AS-Rusia, itu adalah kami,” tuturnya.

    “Pada saat yang sama, jelas bahwa ada beberapa rencana jahat yang sedang berlangsung terhadap Donald Trump di bagian Barat Eropa. Tentu saja itu juga menentang perdamaian, tetapi perang hanyalah alasan untuk rencana jahat terhadap Donald Trump.”

    Foto: Pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (28/2/2025) berakhir dengan ketegangan yang luar biasa di Gedung Putih. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
    Pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (28/2/2025) berakhir dengan ketegangan yang luar biasa di Gedung Putih. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

    Szijjártó kemudian mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat telah mengadakan pertemuan terakhir mereka di London pada hari Minggu, di mana mereka memutuskan bahwa Ukraina harus melanjutkan perang.

    “Ini sangat buruk, ini sangat berbahaya dan merupakan kesalahan besar karena jika perang berlanjut, lebih banyak orang akan mati, kehancuran akan lebih besar, dan bahaya eskalasi akan terus berlanjut,” tambahnya.

    Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa merupakan kabar baik bila Washington bertentangan dengan Eropa terkait pandangan atas Ukraina. Ia menambahkan bahwa “jadi jauh lebih mudah bagi Hungaria untuk menjauh dari konflik”.

    “Perang telah mengakibatkan banyak sekali perkembangan buruk. Kita semua merasakan konsekuensi ekonomi, kenaikan harga, efek sanksi pada harga energi, dan sebagainya. Jadi perang telah mengakibatkan banyak sekali perkembangan buruk, tetapi begitu perang berakhir, semuanya juga akan hilang,” tandasnya.

    Trump, yang telah menimbulkan keraguan Eropa tentang komitmen AS terhadap aliansi keamanan NATO, telah menghentikan bantuan militer ke Ukraina untuk perang Kyiv dengan Rusia setelah bentrokan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu. Hal ini kemudian membuat Eropa mencoba mencari tahu bagaimana bereaksi.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán dan Perdana Menteri Slovakia. Robert Fico, telah lama secara terbuka mengkritik bantuan militer UE ke Ukraina dan sanksinya terhadap Rusia. Mereka juga mendukung Trump yang menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri perang.

    Para pemimpin Slovakia dan Hungaria ini juga telah lama dituduh menjalankan kebijakan yang bersahabat dengan Moskow meskipun negara mereka merupakan anggota UE dan NATO.

    (tps/wur)

  • Zelensky Akhirnya Tunduk kepada Trump, Perang Ukraina-Rusia Berhenti?

    Zelensky Akhirnya Tunduk kepada Trump, Perang Ukraina-Rusia Berhenti?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya siap untuk mengakhiri perang antara negaranya dan Rusia yang sudah berjalan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tekanan besar kepadanya untuk segera fokus pada gencatan senjata.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/3/2025), Zelensky menyebut siap melakukan gencatan senjata jika Rusia juga berhenti menyerang Ukraina. Dalam pernyataan ini, Zelensky tidak merinci permintaan agar Moskow mundur dari posisinya sekarang, sesuatu yang sering diucapkannya sebelumnya.

    “Kami siap bekerja cepat untuk mengakhiri perang, dan tahap pertama dapat berupa pembebasan tahanan dan gencatan senjata di udara, larangan rudal, pesawat tanpa awak jarak jauh, bom pada energi dan infrastruktur sipil lainnya, dan gencatan senjata di laut segera, jika Rusia akan melakukan hal yang sama,” kata Zelensky dikutip CNN International.

    “Kemudian kami ingin bergerak sangat cepat melalui semua tahap berikutnya dan bekerja dengan AS untuk menyetujui kesepakatan akhir yang kuat.”

    Zelensky pun juga mengatakan bahwa Ukraina siap menandatangani kesepakatan mineral, yang seharusnya ditandatangani pada hari Jumat lalu namun batal karena perdebatannya dengan Trump, yang berakhir dirinya diminta meninggalkan Gedung Putih.

    “Mengenai perjanjian mineral dan keamanan, Ukraina siap menandatanganinya kapan saja dan dalam format apa pun yang sesuai. Kami melihat perjanjian ini sebagai langkah menuju keamanan yang lebih baik dan jaminan keamanan yang solid, dan saya benar-benar berharap ini akan berjalan secara efektif,” tandasnya.

    Kerangka kerja tersebut serupa dengan rencana yang diusulkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan puncak para pemimpin Barat pada hari Minggu, yang berlangsung di London di tengah kecemasan di benua itu tentang masa depan Ukraina.

    “Kami benar-benar menghargai seberapa banyak yang telah dilakukan Amerika untuk membantu Ukraina mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Dan kami ingat momen ketika keadaan berubah ketika Presiden Trump memberi Ukraina Lembing. Kami berterima kasih untuk ini,” imbuh Zelensky.

    Masih harus dilihat bagaimana Trump akan menanggapi usulan pemimpin Ukraina atau refleksinya tentang kunjungan Gedung Putih. Namun, pernyataan yang panjang itu menunjukkan upaya Kyiv untuk memaksakan suaranya dalam diskusi tentang masa depan konflik, setelah pemerintahan Trump membuka pembicaraan dengan Rusia bulan lalu dan menolak mengundang Ukraina.

    Trump pada hari Senin memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer AS ke Ukraina, yang dapat berdampak buruk pada kemampuan berperang negara itu. Penghentian bantuan, yang terjadi setelah Trump mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi keamanan nasional.

    Foto: AFP/SAUL LOEB
    US President Donald Trump and Ukraine’s President Volodymyr Zelensky meet in the Oval Office of the White House in Washington, DC, February 28, 2025. Zelensky and Trump openly clashed in the White House on February 28 at a meeting where they were due to sign a deal on sharing Ukraine’s mineral riches and discuss a peace deal with Russia. “You’re not acting at all thankful. It’s not a nice thing,” Trump said. “Its going to be very hard to do business like this,” he added. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

    Perang berhenti, logistik habis

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Langkah ini pun akhirnya menyeret sejumlah negara Barat dalam konflik, termasuk AS, Inggris, dan sejumlah sekutunya di Eropa. Mereka memberikan bantuan besar kepada Kyiv untuk melawan pasukan Rusia, dan di sisi lain, menjatuhkan ribuan sanksi ekonomi kepada Moskow agar tak memiliki anggaran untuk perang

    Selama 3 tahun terakhir, Zelensky memimpin Ukraina dalam situasi perang besar melawan Rusia dengan bantuan senjata dari Barat. Dalam perang ini, Kiel Institute menyebut sekutu Barat telah memberikan bantuan senilai 366,36 euro, atau Rp 6.400 triliun.

    AS adalah donor militer terbesar bagi Ukraina, yang telah memberikan atau mengalokasikan lebih dari 64 miliar euro (Rp 1.117 triliun) sejak Januari 2022 dalam bentuk senjata, amunisi, dan bantuan militer lainnya. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 14 miliar euro (Rp 244 triliun) yang diperuntukkan bagi senjata berat

    Pasca perdebatan Trump dan Zelensky pekan lalu, Washington menghentikan seluruh bantuan ke Ukraina. Hal ini kemudian menimbulkan kepanikan di Ukraina dan sejumlah sekutu AS di Eropa. Zelensky bahkan meminta pejabat Ukraina untuk menghubungi mitranya di AS untuk memperoleh informasi resmi mengenai pembekuan bantuan.

    “Saya telah menginstruksikan menteri pertahanan, kepala intelijen, dan diplomat kami untuk menghubungi mitra mereka di AS dan memperoleh informasi resmi,” kata Zelensky kepada warga Ukraina dalam pidato malamnya.

    Moskow, di sisi lain, memuji keputusan Trump. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutnya sebagai “solusi yang benar-benar dapat mendorong rezim Kyiv menuju proses perdamaian”.

    Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) bersiap untuk memperkuat pertahanannya sendiri dengan mengucurkan dana sebesar 800 miliar euro (Rp 13.800 triliun). Secara rinci, pada pertemuan tinggi Eropa di Brussels, Selasa (4/3/2025), nantinya Komisi Eropa mengusulkan pinjaman gabungan UE baru sebesar 150 miliar euro (Rp 2.593 triliun) sebagai bagian dari pendanaan itu.

    Peminjaman bersama tersebut akan digunakan untuk membangun domain kemampuan pan-Eropa seperti pertahanan udara dan rudal, sistem artileri, rudal dan amunisi, drone dan sistem siber.

    “Ini akan membantu Negara Anggota untuk menyatukan permintaan dan membeli bersama. Ini akan mengurangi biaya, mengurangi fragmentasi, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat basis industri pertahanan kita,” kata Presiden Komisi Ursula von der Leyen.

    Von der Leyen tidak memberikan kerangka waktu yang terperinci. Namun ia mengatakan pengeluaran perlu ditingkatkan “segera sekarang tetapi juga dalam jangka waktu yang lebih lama dalam dekade ini.”

    “Jika Negara Anggota meningkatkan pembelanjaan pertahanan mereka sebesar 1,5% dari PDB secara rata-rata, ini dapat menciptakan ruang fiskal mendekati 650 miliar euro,” tambah von der Leyen.

    Selain itu, Komisi mengusulkan agar uang yang diterima negara-negara dari apa yang disebut dana kohesi UE yang dirancang untuk menyamakan standar hidup di seluruh Eropa, juga dapat digunakan untuk tujuan pertahanan. Dana ini disebut telah mencapai 800 miliar euro.

    “Eropa siap memikul tanggung jawabnya. Eropa dapat memobilisasi hampir 800 miliar euro untuk Eropa yang aman dan tangguh. Kami akan terus bekerja sama erat dengan mitra kami di NATO. Ini adalah momen bagi Eropa. Dan kami siap untuk melangkah maju,” tuturnya lagi.

    (tps/wur)

  • Perang Dagang, The Fed Diprediksi Makin Sulit Turunkan Suku Bunga

    Perang Dagang, The Fed Diprediksi Makin Sulit Turunkan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini ruang pemangkasan suku bunga The Fed akan semakin sempit akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Asmo menjelaskan perang tarif dagang akan meningkat biaya impor sehingga berkontribusi kepada peningkatan inflasi di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan semakin sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Funds Rate.

    Para pejabat Federal Reserve, sambungnya, sudah mewanti-wanti bahwa kenaikan tarif yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dapat menyebabkan peningkatan inflasi saat rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25 Januari lalu.

    Asmo menjelaskan prediksi awal Federal Reserve akan memangkas suku bunga hingga 75 basis poin (bps) selama 2025 yaitu masing-masing 25 bps pada Juni, September, dan Desember. Kendati demikian, eskalasi perang dagang diyakini akan membuat potensi pemangkasan Fed Funds Rate tersebut semakin sempit.

    “Jika risiko inflasi kembali melonjak, pemangkasan suku bunga mungkin tidak sebesar yang diharapkan,” ujar Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Sejalan dengan itu, suku bunga yang tertahan tinggi akan membuat investor di pasar keuangan beralih ke aset dolar AS karena lebih aman. Dengan demikian, pasar keuangan di negara berkembang seperti Indonesia juga akan terdampak secara negatif sehingga depresiasi rupiah akan berlanjut.

    “Karena investor beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS, pasar mengalami volatilitas yang besar. Rupiah melemah 1,5% YtD [year to date], sementara IHSG turun -7,7% [YtD] dengan net outflow [modal keluar] investor asing meningkat Rp21,4 triliun,” jelasnya.

    Sebagai informasi, perang dagang sendiri resmi dimulai usai AS menaikkan tarif impor ke produk asal China, Meksiko, dan Kanada mulai 4 Maret 2025. AS resmi menaikkan tarif dari 10% menjadi 20% untuk barang elektronik asal China; AS juga menerapkan tarif 25% ke semua barang asal Meksiko dan Kanada.

    Akibatnya China, Meksiko, dan Kanada pun tidak tinggal diam. China mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% untuk produk pertanian AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% untuk produk pangan lainnya.

    Sejalan, Kanada membalas dengan tarif 25% atas impor barang dari AS senilai US$30 miliar, yang nantinya akan diperluas menjadi US$155 miliar. Sementara Meksiko akan mengumumkan rincian tarif balasan untuk barang asal AS paling lambat pada 9 Maret 2025.

  • Trump Terapkan Tarif Resiprokal jadi Peluang Indonesia Perkuat Rantai pasok Global

    Trump Terapkan Tarif Resiprokal jadi Peluang Indonesia Perkuat Rantai pasok Global

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, akan memberlakukan kebijakan Tarif Resiprokal mulai 2 April 2025 dan sektor yang terdampak meliputi otomotif, pertanian, logam, dan manufaktur.

    Adapun, kebijakan ini bertujuan untuk menyamakan tarif impor AS dengan bea masuk yang dikenakan oleh negara mitra dagang, guna melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan.

    Selain itu, kebijakan utama yang diterapkan adalah pengenaan tarif baru sebesar 25 persen terhadap impor aluminium, tembaga, kayu, dan baja, yang bertujuan untuk memperkuat produksi domestik AS. Namun, hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan biaya bahan baku bagi industri konstruksi, otomotif, dan elektronik.

    Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan di tengah kebijakan proteksionisme AS, Indonesia dapat memanfaatkan tren global dalam diversifikasi rantai nilai atau supply chain diversification.

    “Ketidakpastian perdagangan dan tarif baru mendorong banyak perusahaan global untuk mencari alternatif di luar Tiongkok dan AS, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu, 5 Maret.

    Hosianna menyampaikan strategi utama yang dapat diperkuat oleh Indonesia dalam menghadapi perubahan kebijakan perdagangan AS.

    Menurutnya pertama, yaitu Indonesia perlu meningkatkan kapasitas manufaktur dan hilirisasi agar produk ekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum masuk pasar AS dan global.

    Hosianna menyampaikan berikutnya, yaitu perjanjian perdagangan dengan mitra strategis harus dipercepat guna memperluas akses pasar di luar AS dan ketiga, menarik investasi asing langsung (FDI) di sektor industri pengolahan akan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global.

    “Memperluas pasar ekspor ke kawasan lain, termasuk Asia, Eropa, dan Timur Tengah, guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara tujuan ekspor,” ujarnya.

    Meskipun kebijakan ini membawa tantangan, Hosianna optimistis prospek ekspor Indonesia tetap solid, sebagaimana terlihat pada periode pertama pemerintahan Trump (2017–2021), di mana ekspor Indonesia ke AS justru tumbuh, terutama untuk produk bernilai tambah seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.

    Hosianna menyampaikan tren positif ini diperkirakan berlanjut, didorong oleh permintaan yang stabil dari AS, terutama untuk produk manufaktur dan agribisnis serta strategi diversifikasi ekspor, termasuk peningkatan ekspor ke negara-negara non-tradisional.

    “Komitmen Indonesia dalam penguatan industri hilir, yang meningkatkan daya saing global. Serta peluang dari diversifikasi rantai pasok global, di mana Indonesia dapat menjadi hub manufaktur bagi perusahaan yang mencari alternatif di luar Tiongkok,” imbuhnya.

    Menurutnya dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi tidak hanya mempertahankan pangsa pasarnya di AS tetapi juga memperkuat posisinya dalam rantai pasok global yang semakin terfragmentasi.

  • Anggota Parlemen AS Usul Wajah Trump Gantikan Benjamin Franklin di Uang US0

    Anggota Parlemen AS Usul Wajah Trump Gantikan Benjamin Franklin di Uang US$100

    Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Amerika Serikat (AS) mengusulkan penggantian tokoh yang muncul pada uang kertas dolar pecahan US$100 dari bapak pendiri bangsa itu, Benjamin Franklin menjadi Presiden Donald Trump.

    Melansir Kantor Berita Anadolu pada Rabu (5/3/2025), usulan tersebut dilayangkan oleh anggota DPR AS dari Partai Republik, Brandon Gill. Rancangan undang-undang itu memperkenalkan peraturan yang mengharuskan semua uang kertas US$100 bergambar wajah Presiden Trump.

    Undang-undang tersebut, yang diberi nama Golden Age Act of 2025, menyoroti sentimen yang sama dari presiden dan sekutunya, yaitu bahwa masa jabatan keduanya akan mengantarkan pada yang disebutnya Zaman Keemasan Amerika.

    “Tidak ada orang yang berbuat lebih banyak untuk membawa Amerika ke masa keemasan selain Presiden Trump. Menampilkannya dalam uang kertas US$100 adalah cara kecil untuk menghormati semua yang telah dia capai dalam empat tahun ke depan,” kata Gill dalam sebuah pernyataan.

    Secara terpisah, Gill kemudian membagikan foto resmi Trump yang dilapis pada uang kertas US$100 pada media sosial X dan menuliskan, “Mari kita membuat sejarah.”

    Sementara itu, dilansir dari The Hill, jika disahkan, undang-undang tersebut akan mewajibkan Menteri Keuangan AS merilis desain awal uang kertas baru tersebut kepada publik paling lambat 31 Desember 2026. 

    Selanjutnya, Undang-undang itu mengharuskan semua uang kertas US$100 setelah 31 Desember 2028 memiliki foto Trump. 

    Adapun, usulan tersebut ini muncul hanya beberapa hari setelah anggota DPR dari Partai Republik, Joe Wilson, mengatakan dirinya sedang mempersiapkan undang-undang untuk memasukkan Trump pada uang kertas US$250 yang baru.

  • Pesawat E3 AWACS Perancis Terdeteksi Masuki Wilayah Udara Krimea, Dikawal 2 Jet Tempur Mirage 2000D – Halaman all

    Pesawat E3 AWACS Perancis Terdeteksi Masuki Wilayah Udara Krimea, Dikawal 2 Jet Tempur Mirage 2000D – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Ketegangan meningkat di Laut Hitam setelah muncul laporan bahwa pesawat pengintai Perancis, E3 AWACS, bersama dua pesawat tempur Dassault Mirage 2000D, diduga memasuki zona kontrol pertahanan udara dekat semenanjung Krimea yang dikuasai Rusia.

    Jika kabar ini benar, penetrasi “kawanan” pesawat tersebut dapat menandai eskalasi baru dalam interaksi konflik antara NATO dan Rusia.

    Insiden ini dilaporkan terjadi pada hari ini (5/3/2025), dengan klaim yang muncul dari media Rusia yang menyatakan bahwa pesawat Perancis tersebut melintasi zona sensitif yang dipantau oleh sistem pertahanan udara Krimea.

    Andrei Martyanov, seorang komentator militer Rusia, menyebut insiden ini sebagai sebuah “sinyal,” menandakan potensi provokasi dari pihak NATO.

    Sumber-sumber Rusia mengeklaim bahwa E3 dan salah satu Mirage terbang dengan transponder mati, yang menyulitkan pelacakan publik seperti yang dilakukan oleh Flightradar24.

    Pesawat E3 Sentry, yang merupakan tulang punggung pengawasan udara Perancis, dioperasikan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa Perancis dari Pangkalan Udara Avord.

    Pesawat ini memiliki panjang 46,9 meter dan lebar sayap 44,5 meter, dilengkapi dengan radar AN/APY-2 yang mampu mendeteksi pesawat, rudal, dan kapal dalam jarak 250 mil.

    Dalam misi ini, E3 tidak bersenjata dan bergantung pada perlindungan dari pesawat Mirage 2000D yang dilengkapi dengan rudal Exocet dan bom panduan laser.

    Klaim ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas pengawasan NATO di kawasan Laut Hitam sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.

    Misi pengawasan semacam ini sebelumnya dilakukan dari Rumania atau perairan internasional, tetapi memasuki zona pertahanan udara Krimea akan menjadi langkah berani yang berpotensi memicu respons dari Angkatan Laut Rusia atau sistem pertahanan udara di Sevastopol.

    Reaksi Moskow sejauh ini hanya bersifat vokal.

    Sumber anonim di TASS mengeklaim bahwa pesawat tempur Su-27 dikerahkan untuk mengawasi pesawat Perancis tersebut.

    Dmitry Suslov, seorang analis yang berafiliasi dengan Kremlin, menyatakan bahwa NATO sedang “mendorong batasan” dan menyiratkan kemungkinan tindakan balasan jika penerbangan semacam ini terus berlanjut.

    Namun, tidak ada konfirmasi dari sumber Barat, termasuk Perancis atau NATO, sehingga klaim ini tetap terikat pada narasi Rusia.

    Kementerian Pertahanan Perancis belum memberikan komentar resmi mengenai insiden ini.

    Sementara itu, Flightradar24 tidak menunjukkan jejak pesawat dengan panggilan FAF4091, yang mengindikasikan kemungkinan bahwa transponder memang dimatikan atau data yang dilaporkan tidak akurat.

    Analisis mengenai insiden ini bervariasi.

    Beberapa pakar mempertanyakan keakuratan klaim tersebut, mengingat ketidakpastian yang mengelilingi laporan-laporan sebelumnya tentang pelanggaran oleh NATO.

    Namun, situasi ini tetap menjadi perhatian besar, mengingat pentingnya Krimea dalam dominasi Rusia di Laut Hitam dan dampaknya terhadap hubungan NATO-Rusia yang sudah tegang akibat konflik di Ukraina.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat, insiden ini menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika geopolitik di kawasan tersebut, di mana setiap langkah dapat berpotensi memicu reaksi yang lebih luas.

    Aliansi Eropa Bertemu di London

    Pada hari Minggu, 2 Maret 2025, London menjadi tuan rumah pertemuan penting para pemimpin Eropa yang berfokus pada perang di Ukraina, hanya sehari setelah kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menegangkan ke Gedung Putih.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Zelensky, dan perwakilan dari 14 negara Eropa lainnya, termasuk anggota NATO dan UE, berkumpul di Lancaster House.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi Ukraina di tengah ketidakpastian atas sikap Amerika setelah bentrokan Zelensky dengan Presiden AS Donald Trump.

    Starmer menekankan urgensi tersebut, dengan mencatat bahwa Eropa harus mengambil peran utama, sementara Zelensky mengomentari sambutan hangat dibandingkan dengan Washington.

    Para pemimpin sepakat bahwa Inggris, Prancis, dan Ukraina akan menyusun rencana gencatan senjata untuk disampaikan kepada AS guna dibahas lebih lanjut, sebuah langkah yang diumumkan Starmer sebagai sebuah langkah maju.

    Dijuluki “Koalisi yang Bersedia”, rencana ini membayangkan negara-negara Eropa menyediakan pasukan penjaga perdamaian pasca-perjanjian, dengan harapan mendapat dukungan AS sebagai perlindungan terhadap pelanggaran Rusia.

    Keputusan tersebut menyusul janji untuk meningkatkan bantuan militer, termasuk pinjaman Inggris senilai $2,8 miliar dan 5.000 roket pertahanan udara, sementara Rusia mengamati dengan hati-hati, tanggapannya terhadap persyaratan tersebut masih belum jelas.

    Invasi Rusia ke Ukraina 2022

    Pada akhir Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, yang meningkatkan konflik yang telah memanas sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014.

    Serangan awal menargetkan kota-kota besar Ukraina seperti Kyiv, Kharkiv, dan Mariupol, dengan pasukan Rusia yang mengincar kemenangan cepat.

    Namun, perlawanan militer dan sipil Ukraina terbukti tangguh secara tak terduga, yang menyebabkan perang parit dan perkotaan yang berkepanjangan.

    Sanksi internasional segera dijatuhkan kepada Rusia, dan negara-negara NATO meningkatkan dukungan militer ke Ukraina, yang secara signifikan mengubah dinamika konflik.

     

  • Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melantik komandan baru militernya, Eyal Zamir, Rabu (5/3/2025).

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun dengan pangkat Mayor Jenderal, dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Ia secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    Pelantikan Eyal Zamir karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza, meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

    Setelah dilantik menjadi komandan baru militer Israel, Eyal Zamir mengungkap misi yang diterimanya.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin (tentara Israel) menuju kemenangan,” katanya, Rabu, dilansir Al Arabiya.

    Sementara itu, Eyal Zamir mengatakan saat pelantikannya bahwa misi Israel untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas “tidak tercapai.”

    “Saya menerima komando (militer Israel) dengan kerendahan hati dan kerendahan hati.”

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misinya belum tercapai,” kata Zamir, seperti diberitakan Arab News.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi telah dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza.

    Sebelumnya, Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, meninggalkan sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang dibom.

    Namun, Halevi mengumumkan pada Januari 2025, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, ia akan mengundurkan diri dari komandonya, menerima tanggung jawab atas tanggapan militer yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui, kegagalan mereka memungkinkan serangan itu terjadi.

    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan melihat tanggung jawab pemerintahnya.

    Komandan baru tersebut juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari 2025 di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat.

    Gencatan senjata telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa.

    Sementara, Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin Arab dengan suara bulat menyetujui rencana lima tahun senilai $53 miliar untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina, untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” daerah kantong pantai tersebut.

    Israel, yang mempertahankan blokade terhadap semua makanan, obat-obatan dan bantuan ke Gaza, mengecam usulan tersebut, sementara Gedung Putih mengatakan Trump mendukung visinya untuk Jalur Gaza.

    Hamas mengatakan pihaknya menghargai usulan yang dipimpin Mesir dan menyambut baik seruan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesegera mungkin.

    Warga Palestina di Gaza menyerukan kepada dunia untuk menekan Israel dan mengakhiri blokade barunya terhadap semua pasokan ke daerah kantong itu, menyebut tindakan itu sebagai genosida dan bertujuan membunuh mereka.

    PBB mengatakan lebih dari 3.000 anak telah didiagnosis dengan kekurangan gizi akut sejak gencatan senjata Israel-Hamas dan memperingatkan blokade baru dapat membahayakan kemajuan yang dicapai dalam penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa.

    Gedung Putih mengatakan usulan Arab untuk rekonstruksi Gaza tidak menjawab kenyataan, daerah kantong itu “saat ini tidak dapat dihuni” dan kembali menggembar-gemborkan rencana pengambilalihan Trump.

    Kelompok hak anak mengatakan Israel menahan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Tepi Barat yang diduduki dalam “penahanan administratif” tanpa dakwaan atau pengadilan dan bahwa ia adalah warga Palestina termuda yang tercatat yang ditahan berdasarkan kebijakan tersebut.

    Amnesty International menyerukan penyelidikan kejahatan perang atas serangan berulang dan melanggar hukum Israel terhadap petugas kesehatan Lebanon selama perang tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.388 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.803 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir pada hari Selasa, (4/3/2025), sudah menyodorkan rencana pembangunan kembali Jalur Gaza selama lima tahun yang bakal menelan biaya $53 miliar atau sekitar Rp864,5 triliun.

    Proposal pembangunan Gaza itu disampaikan saat konferensi Liga Arab di Kota Kairo, Mesir.

    Usul tersebut merupakan tanggapan Mesir atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan paksa warga Palestina dari sana.

    Mesir menolak mentah-mentah rencana Trump. Negara Arab itu ingin membangun kembali Gaza tanpa harus memindahkan warga Gaza.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Middle East Eye melaporkan rencana itu ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Pembangunan kembali Gaza akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Tahap persiapan berlangsung selama enam bulan dan diperkirakan memerlukan biasa $3 miliar. Pada tahap ini puing-puing akan disingkirkan, perumahan darurat dibuat, dan ada perbaikan sebagian bangunan yang rusak.

    Lalu, tahap itu akan dilanjutkan ke tahap pertama yang berlangsung selama dua tahun dan memerlukan $20 miliar. Pada tahap ini akan ada pembangunan kembali infrastruktur, bangunan untuk pelayanan, perumahan permanen, dan perbaikan lahan pertanian.

    Selanjutnya, ada tahap dua yang memakan waktu dua setengah tahun dan memerlukan biaya $30 miliar. Pada tahap ini infrastruktur akan dirampungkan. Lalu, ada pembangunan zona industri, pelabuhan, dan bandara.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    Bisa saja setara dengan nilai korupsi Pertamina

    Biaya besar pembangunan kembali Gaza, yakni Rp864,5 triliun, bisa saja setara atau bahkan lebih besar daripada nilai korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga selama lima tahun.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut akibat kasus korupsi itu, negara merugi sebesar Rp193,7 triliun. Kerugian itu hanya untuk tahun 2023 saja. 

    Harli menyebut tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) untuk tahun 2018-2023 belum dihitung.

    Menurut dia, kerugian negara pada tahun 2023 baru hitungan sementara.

    Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.

    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

    Menuru Harli, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun, total kerugian selama 2018-2023 mencapai Rp968,5 triliun.

    Perkiraan nilai itu bahkan lebih besar daripada perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza yang disampaikan Mesir.

    “Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” katanya.

    Harli menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus menghitung kerugian negara dari tahun 2018-2023 karena kasus megakorupsi ini.

    Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

    “Kita ikuti perkembangnya nanti,” katanya.

    (Tribunnews.com/Febri/Tyo)

  • Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Jakarta

    Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

    Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

    KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

    “Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

    Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Hamas bersikap hati-hati

    Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

    PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

    Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

    Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

    “Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

    Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

    Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

    Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

    Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

    Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

    Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

    Israel blokir bantuan Gaza

    Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

    Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

    Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

    rzn/yf (ap,afp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 8 ‘Senjata’ Trump untuk Paksa Zelensky Mundur, Salah Satunya Bekukan Aset Presiden Ukraina – Halaman all

    8 ‘Senjata’ Trump untuk Paksa Zelensky Mundur, Salah Satunya Bekukan Aset Presiden Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump punya sejumlah “senjata” untuk memaksa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk turun takhta.

    Saat ini hubungan Trump dengan Zelensky sedang buruk-buruknya. Tempo hari ketika sedang berkunjung ke AS, Zelensky bahkan diusir dari Gedung Putih oleh Trump.

    Tak lama kemudian, setelah cekcok dengan Zelensky, Trump memutuskan untuk menghentikan semua bantuan militer AS ke Ukraina.

    Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz menyarankan Zelensky untuk lengser saja demi memuluskan perjanjian antara AS dan Ukraina.

    Masa jabatan Zelensky sebagai presiden sebenarnya sudah berakhir pada bulan Mei 2024. Namun, pilpres di Ukraina terpaksa belum digelar lantaran negara sedang dalam kondisi perang.

    Media Rusia bernama Sputnik menyebut Trump punya sejumlah cara untuk memaksa Zelensky mundur jika dia keras kepala menolak. Berikut cara-cara itu.

    Tekanan langsung

    1. Menghentikan semua bantuan AS

    Tanpa bantuan AS untuk Ukraina, Zelensky barangkali tak punya pilihan selain mengundurkan diri. Eks pejabat CIA bernama Philip Giraldi mengatakan mantan komedian itu bisa digantikan oleh seseorang yang bersedia merundingkan perdamaian.

    2. Mengaudit bantuan AS

    Oleg Tsarev, mantan anggota dewan Ukraina, mengatakan penyelidikan mendalam tentang penggunaan bantuan AS oleh Ukraina bisa mengungkap korupsi dan “melumpuhkan” Zelensky.

    ZELENSKY DIUSIR – Tangkapan layar YouTube The White House menunjukkan momen di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump terlibat adu mulut di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat (28/2/2025). Setelah terjadi adu mulut itu, Zelensky ‘diusir’ oleh Trump untuk segera meninggalkan Gedung Putih. (Tangkapan Layar YouTube The White House)

    3. Membekukan uang Zelensky

    Tsarev mengatakan tindakan membekukan rekening luar negeri Zelensky dan timnya bisa melemahkan rezim Ukraina saat ini.

    4. Menghentikan layanan Starlink di Ukraina

    Reuters melaporkan bahwa Trump dan kawan-kawannya mungkin menghentikan akses Ukraina terhadap Starlink milik Elon Musk. Gedung Putih dilaporkan sudah membuat ancaman ini.

    5. Memanfaatkan masa jabatan Zelensky yang sudah habis

    Zelensky sebenarnya sudah harus lengser tahun lalu. Hanya saja, sambil menyinggung situasi darurat militer, dia belum bersedia mundur. Tindakan Zelensky bisa dipertanyakan secara hukum.

    Tekanan secara tidak langsung

    Di samping bisa menekan secara langsung, Trump juga bisa memberikan tekanan secara tidak langsung. Berikut tiga caranya.

    1. Menekan rekan AS di Eropa

    Ekonom Paul Craig Roberts mengatakan Eropa tetap bergantung pada AS. Jika sudah tidak ada senjata yang tersisa, Eropa harus segera mengambil tindakan.

    2. Mengancam keluar dari NATO

    Trump bisa mengancam akan menarik keluar AS dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Eks pejabat Kemenhan AS bernama David Pyne mengatakan ancaman itu bisa mendorong Eropa untuk mengendalikan Zelensky.

    3. Penerapan tarif impor

    Bloomberg menyebut pengenaan tarif 25 persen terhadap impor dari Eropa bisa mengurangi 1,5 persen PDB Uni Eropa. Trump sendiri sudah mengancam akan mengenakan tarif itu.

    STARMER DAN ZELENSKY. Foto yang diambil dari akun Twitter/X dari PM Inggris Keir Starmer pada Minggu (2/3/2025) ini menunjukkan momen pertemuan Starmer dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di London. (X/@Keir_Starmer)

     

    Zelensky pernah mengaku siap mundur

    Beberapa waktu lalu Zelensky mengaku siap mundur dari jabatan Presiden Ukraina.

    Pernyataan ini cukup mengejutkan karena Zelensky sebelumnya bahkan menolak mundur meski masa jabatannya sudah berakhir.

    Zelensky kini mengatakan bersedia melengserkan diri apabila pengunduran dirinya itu bisa membawa perdamaian bagi Ukraina dan memastikan negara itu menjadi anggota NATO.

    “Jika demi perdamaian untuk Ukraina, jika kalian menginginkan saya untuk meninggalkan jabatan saya, saya siap. Saya bisa melakukannya demi keanggotaan NATO, jika ada syarat seperti itu,” kata dia dalam forum “Ukraina Tahun 2025” di Kiev hari Sabtu, (22/2/2025), dikutip dari Russia Today.

    “Saya ini memfokuskan keamanan Ukraina, tidak dalam 20 tahun, dan saya tidak ingin berkuasa selama puluhan tahun.”

    Lalu, dia menyinggung perselisihannya dengan Amerika Serikat (AS) mengenai usul tentang kesepakatan logam tanah jarang. AS meminta kesepakatan itu sebagai imbalan atas bantuan militer untuk Ukraina.

    Zelensky mengaku sudah menerima usul tentang kesepakatan senilai $500 miliar itu.

    “Sudah jelas bahwa kita berbicara tentang utang, ini bukan investasi. Jika uang ini lari ke pendanaan itu, dan tidak ada yang datang dari luar negeri, maka kita membayar utang itu,” katanya.

    “Kita punya $100 miliar. Saya tidak siap membayar $500 miliar. Dan saya bahkan tidak siap untuk mengaturnya di angka $100 miliar karena saya tidak mengakui pemberian itu sebagai utang. Kita seharusnya tidak membayar utang itu.”

    Seandainya Rusia tidak menyerbu Ukraina, Zelensky harus maju kembali dalam pilpres jika tetap ingin berkuasa.

    Namun, karena perang dengan Rusia, Ukraina segera memberlakukan situasi darurat militer. Artinya, pemilu untuk memilih presiden dan anggota dewan bisa ditunda.

    Para pengkritik menuding Zelensky sengaja memperpanjang konflik dengan Rusia agar bisa terus berkuasa. Di samping itu, Rusia sudah tidak lagi menganggap Zelensky sebagai perwakilan Ukraina.

    (*)