Tag: Donald Trump

  • China Mulai Salip AS dalam Inovasi, Gimana Respons Eropa?

    China Mulai Salip AS dalam Inovasi, Gimana Respons Eropa?

    Jakarta

    “Scientia potestas est,” kata Francis Bacon lebih dari empat abad silam. Pengetahuan adalah kekuasaan. Pada masa ketika dunia mulai menggunakan teleskop dan mesin cetak, sang filsuf menegaskan bahwa pencapaian sains berkaitan erat dengan kekuasaan politik. Prinsip itu tetap relevan hingga hari ini.

    Di era kedigdayaan Amerika Serikat, perlombaan menentukan siapa yang memegang kendali atas pengetahuan — dan bagaimana ia digunakan – mencapai sebuah titik balik. Survei yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menunjukkan pada 2023, ilmuwan Cina menjadi mitra utama dalam hampir separuh kolaborasi riset dengan peneliti Amerika Serikat.

    Jumlah tersebut menandakan pergeseran sejarah. Cina tidak lagi sekedar mengejar, tetapi kini memimpin di sejumlah bidang strategis dan kian mendiktekan agenda dalam isu-isu riset global.

    Cina memimpin: Perubahan peta kekuatan sains dunia

    Kebangkitan Cina di bidang ilmu pengetahuan tidak lagi diukur dari jumlah publikasi ilmiah atau penghargaan klasik seperti Nobel yang prestisius. Kini, tolok ukurnya lebih luas dan strategis.

    Analisis terhadap sekitar enam juta publikasi riset menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 45 persen komposisi kepemimpinan dalam penelitian bersama antara Amerika Serikat dan Cina, sudah dipegang oleh ilmuwan Tiongkok. Padahal pada 2010, angkanya baru 30 persen. Jika tren ini berlanjut, para peneliti memperkirakan Cina akan menyamai dominasi AS di bidang strategis seperti kecerdasan buatan, riset semikonduktor, dan ilmu material pada 2027 hingga 2028.

    Cina juga unggul dalam jumlah publikasi ilmiah. Laporan Riset dan Inovasi G20 terbaru mencatat hampir 900 ribu publikasi ilmiah berasal dari Cina, meningkat tiga kali lipat dibanding 2015. Dalam Nature Index, yang menilai 150 jurnal sains dan kedokteran teratas, Cina telah lama menyalip AS. Dari sepuluh institusi paling berpengaruh dalam indeks tersebut, tujuh di antaranya berasal dari Cina.

    Sementara itu, posisi negara-negara Barat terlihat semakin terdesak. Kendati Harvard University masih memimpin, tetapi peringkat dua hingga sembilan didominasi universitas-universitas Cina. Adapun Massachusetts Institute of Technology (MIT), ikon inovasi Amerika Serikat, berada di posisi ke-10.

    Mengapa Cina kian unggul dalam riset?

    Di sektor teknologi, termasuk melalui program Belt and Road Initiative (BRI), Cina menggelontorkan dana riset bernilai miliaran dolar AS untuk menjaring talenta internasional sekaligus memperluas koneksi akademik dan industri ke berbagai negara. Studi PNAS menyebut bahwa diplomasi sains menjadi instrumen yang sengaja digunakan Beijing untuk memperkuat pengaruh dan kemitraan globalnya.

    Apa kekuatan dan kelemahan Cina?

    Kecepatan eksekusi, investasi strategis, dan jaringan riset yang terpusat menjadi kekuatan utama Cina. Hasilnya terlihat jelas pada bidang teknik, elektronika, ilmu material, fisika, dan kimia, dengan tingkat sitasi yang tinggi di jurnal internasional.

    Namun kendali yang sangat terpusat juga membawa keterbatasan. Inovasi membutuhkan disiplin, tapi juga kebebasan agar tumbuh kreativitas yang kelak melahirkan terobosan. Di sinilah perbedaan terlihat: Dalam hal keleluasaan inovasi dan budaya riset korporasi, Amerika Serikat masih memiliki keunggulan besar dibanding Cina maupun Eropa.

    Di sisi lain, kerja sama riset internasional kini menghadapi tekanan. AS dan Eropa semakin memandang Cina sebagai rival strategis, sementara dinamika geopolitik dan ekonomi dewasa ini justru memperlebar jarak kolaborasi ilmiah antara ketiga kekuatan global.

    Persaingan AI antara Cina dan AS

    Persaingan terlihat jelas di arena baru, riset kecerdasan buatan. Kendati AS masih memimpin, terobosan model bahasa oleh Deepseek menunjukkan Cina bisa menciptakan teknologi serupa dengan biaya lebih rendah — dan dalam waktu yang lebih singkat. Harvard dan kampus-kampus top AS memang masih menjadi pusat inovasi, tetapi akademi riset Cina kini menipiskan jarak.

    Dalam jumlah hak paten kecerdasan buatan, Cina bahkan sudah menjadi pemain utama dunia. AS dinilai masih mampu bersaing, tetapi banyak institusi riset terbaik di Eropa tertinggal jauh dalam persaingan global.

    Mengapa AS dan Uni Eropa tertinggal?

    Kebangkitan Cina terjadi pada saat Amerika Serikat dan Eropa justru berada dalam kondisi melemah. Dunia riset di AS terdampak gejolak politik, pemangkasan anggaran, serta keluarnya banyak talenta terbaik. Kebijakan penghematan Presiden Donald Trump dan memburuknya hubungan AS dengan Cina membuat kolaborasi ilmiah menurun dan mendorong sebagian peneliti berpindah ke Cina.

    Uni Eropa sebenarnya berpeluang menarik talenta global yang kini merasa kurang diterima di AS. Namun, Eropa masih harus melangkahi ketertinggalan, yang kerap terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional dan berbagai batasan internal, baik di dalam Uni Eropa maupun negara-negara Eropa lainnya.

    Dampak global: Kebangkitan Cina menggeser keseimbangan kekuatan

    Perkembangan Cina yang tampak tak terbendung tengah mengubah tatanan ekonomi dan geopolitik dunia. Cina kini ikut menentukan agenda riset internasional, sementara Eropa semakin tertinggal dalam perlombaan teknologi masa depan.

    Salah satu opsi bagi Eropa adalah menjalin kolaborasi strategis dengan tim riset Cina agar tetap dapat bersaing. Namun, masih menjadi pertanyaan terbuka bagaimana sistem riset Cina akan merespons meningkatnya fragmentasi kerja sama ilmiah dan ketegangan geopolitik yang terus berkembang.

    Peluang Eropa dalam keragaman riset

    Sebagai alternatif dari kecenderungan fragmentasi global, Eropa dapat membangun kekuatan riset bersama yang melampaui kepentingan nasional masing-masing negara. Keragaman bahasa, budaya, dan tradisi bukan kelemahan, melainkan sumber kreativitas dan inovasi yang tidak dimiliki oleh negara dengan sistem yang lebih seragam.

    Ungkapan “pengetahuan adalah kekuasaan” kembali relevan di sini. Dengan memanfaatkan keragaman sebagai pendorong inovasi, Eropa memiliki peluang untuk bangkit. Laporan pemantauan European Research Area (ERA) juga menunjukkan bahwa jika Eropa bekerja sama secara terarah dan menyatukan sumber dayanya, kawasan ini berpotensi menjadi kekuatan riset global yang mampu bersaing sejajar dengan Cina dan Amerika Serikat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Prihardani Tuah Purba

    (ita/ita)

  • Video: Trump Bujuk RI – Arab Saudi Gabung Abraham Accords

    Video: Trump Bujuk RI – Arab Saudi Gabung Abraham Accords

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah membujuk negara lain, terutama Indonesia dan Arab Saudi untuk bergabung dengan Abraham Accords, sebuah perjanjian untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel. Menurut seorang pejabat senior pemerintah AS, para pejabat Gedung Putih yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata permanen di jalur Gaza, dapat membuka jalan bagi Indonesia dan Arab Saudi, untuk menjalin relasi dengan Israel.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/11/2025).

  • Video: Saling Serang, Trump Vs Wali Kota New York

    Video: Saling Serang, Trump Vs Wali Kota New York

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wali Kota New York City terpilih, Zohran Mamdani dianggap memulai genderang perang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pidato kemenangannya di Brooklyn, Mamdani mengaku tidak akan takut menghadapi ancaman Trump.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun kembali melontarkan kritik tajam, terhadap Wali Kota Terpilih New York Zohran Mamdani. Dalam pidatonya di Miami, Rabu waktu setempat, Trump menuding politisi Partai Demokrat berhaluan sosialis itu, mewakili arah politik ekstrem, yang kini dianut Partai Demokrat di kongres. Sebelumnya, Trump bahkan menyebut Mamdani sebagai Komunis.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/11/2025).

  • Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Jakarta

    Presiden Donald Trump yang ingin memulai babak baru aliansinya dengan Asia Timur, mendukung gagasan Korea Selatan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa kapal pertama akan dibuat di AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Philadelphia,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    Seoul menyambut gembira keputusan ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back mengatakan dalam pertemuan parlemen yang digelar bersamaan dengan pengumuman Trump itu bahwa kapal selam bertenaga nuklir akan berdampak signifikan memperkuat militer Korsel.

    Saat ini, Korea Selatan mengoperasikan kapal selam konvensional bertenaga hibrid – diesel dan listrik. Namun menurut Ahn, kapal selam bertenaga nuklir akan menawarkan kecepatan dan daya jelajah yang lebih baik untuk menandingi kemampuan kapal selam tempur nuklir Korea Utara.

    Meskipun Pyongyang belum memberikan komentar resmi, para analis mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un hampir pasti akan bereaksi dengan marah dan kemungkinan besar mengumumkan langkah balasan terhadap keputusan Korea Selatan.

    Korea Selatan memasuki era perlombaan senjata

    Para ahli memperingatkan bahwa Korea Utara dan Selatan kini dengan cepat meningkatkan perlombaan senjata, sementara negara-negara lain di Asia Timur Laut lainnya terpantau turut menambah anggaran pertahanan mereka.

    “Tidak diragukan lagi, kita sudah berada dalam era perlombaan senjata,” kata Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul.

    “Trump tampaknya tidak henti mengatakan bahwa ia sudah jemu dengan sekutu-sekutu parasitnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ia bisa mengumumkan bahwa AS akan hengkang dari sekutunya kapan saja,” tambah Lankov.

    Bagi kedua negara, lanjut Lankov, hal itu akan menjadi ancaman. Terutama Korsel yang berbatasan langsung dengan musuh bersenjata nuklir yang berulang kali menyerangnya di masa lalu.

    “Sehingga sangat wajar jika Seoul meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dan mungkin juga mengembangkan senjata nuklir,” tambahnya.

    Lankov juga menyoroti faktor kedua yakni perkembangan militer Korea Utara yang sangat cepat selama satu dekade terakhir, termasuk keberhasilan mengembangkan rudal balistik antarbenua dengan bahan bakar padat dan memperluas arsenal hulu ledak nuklirnya.

    Kemajuan militer tersebut didukung oleh Rusia. Moskow diperkirakan telah memasok Pyongyang dengan reaktor miniatur untuk mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

    Faktor ketiga yang tak terhindarkan, menurut Lankov, adalah Cina yang berupaya menguatkan kekuatan militernya dan melengkapinya dengan sistem persenjataan yang paling mutakhir.

    Pyongyang unjuk kekuatan jelang kunjungan Trump

    “Cina ingin menegaskan perannya di Asia Timur sebagai pusat kekuatan utama yang tidak dapat ditantang siapa pun,” kata Lankov.

    Sementara itu, menurut Lankov, AS tampak semakin ingin mengurangi keterlibatannya di kawasan meski beberapa pasukan AS masih bertahan di Semenanjung Korea.

    Ancaman terhadap Korea Selatan semakin serius karena aliansi Pyongyang yang semakin erat dengan Rusia serta kekerabatan lamanya dengan Cina. Aliansi tersebut memungkinkan Pyongyang bertindak lebih agresif.

    Bahkan rezim Korea Utara menguji rudal hipersonik seminggu sebelum kedatangan Trump di Korea Selatan jelang forum APEC pada 1 November lalu serta menembakkan sejumlah rudal jelajah sesaat sebelum kedatangan Trump.

    Pyongyang juga meluncurkan rudal dan artileri pada Senin (3/11) saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ).

    Taipei dan Tokyo meningkatkan anggaran Pertahanan

    Masih di kawasan, Cina sedang melakukan uji kapal induk ketiganya, Fujian, dan semakin sering menguji pertahanan udara dan laut negara tetangganya. Jepang di sekitar Kepulauan Okinawa serta Filipina di Laut Cina Selatan.

    Beijing juga memiliki ambisi jangka panjang untuk mengambil alih Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari provinsinya yang memisahkan diri. Taipei kini meningkatkan anggaran pertahanan, termasuk pembelian 66 jet tempur F-16V dan bom luncur dari AS.

    Jepang mulai secara signifikan membangun sistem pertahanannya, mengucurkan investasi besar pada pertahanan laut dan udara dengan rudal baru yang canggih, pasukan kapal selam yang lebih besar, serta drone laut dan udara.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Trump dalam pertemuan mereka di Tokyo akhir Oktober lalu bahwa Jepang akan meningkatkan pengeluaran pertahanan dari 1% menjadi 2% dari PDB pada awal tahun fiskal berikutnya (1 April).

    Jepang juga menandatangani kesepakatan untuk memasok Australia dengan 11 fregat kelas Mogami dan tengah bernegosiasi dengan Selandia Baru untuk kesepakatan serupa.

    Selain itu, Tokyo juga sepakat untuk memberikan Filipina pesawat patroli pantai dan sistem radar canggih guna membantu Manila memantau kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan.

    Masa damai di Asia Timur mulai berakhir

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan bahwa negara-negara Asia telah menikmati masa damai selama beberapa dekade, namun masa-masa mungkin akan perlahan berakhir.

    Pinkston menjelaskan kepada DW bahwa banyak negara Asia Timur kini memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk meningkatkan kekuatan militer mereka.

    Ia juga memperingatkan bahwa pembelian kapal selam bertenaga nuklir dapat menjadi langkah awal bagi Korsel untuk memperoleh senjata nuklir, meskipun Seoul secara resmi mendukung Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

    “Kita tidak pernah bisa menduga detail kesepakatan yang dibuat Trump atau apa yang akan dia usulkan selanjutnya,” kata Pinkston, menyinggung dukungan mendadak presiden AS terhadap rencana kapal selam bertenaga nuklir Korsel.

    “Namun apakah berarti Korsel akan bergerak sendirian?” tanyanya.

    Menurut Pinkston, Korea Selatan berencana membeli uranium yang diperkaya dari AS untuk reaktor kapal selam bertenaga nuklir. Korsel juga sudah memiliki fasilitas dan teknologi nuklir sendiri, sehingga bisa saja ia memperkaya bahan bakar nuklirnya. Langkah berikutnya, Korsel bisa mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, katanya.

    “Jika kapal-kapal selam itu dirancang untuk membawa rudal dengan hulu ledak konvensional, maka itu tidak terlalu jauh dari rencana perancangan hulu ledak nuklir yang menurut Seoul penting bagi keamanan nasionalnya. Korsel semakin mendekat ke rencana tersebut,” pungkas Pinkston.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga Video: Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir

    (ita/ita)

  • Admin Bisa Ubah Grup Facebook dari Privat ke Publik, Apa Privasi Anggota Tetap Aman?

    Admin Bisa Ubah Grup Facebook dari Privat ke Publik, Apa Privasi Anggota Tetap Aman?

    Di sisi lain, Komisi Eropa menyatakan teknologi Meta melakukan pelanggaran Undang Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) terkait pelaporan konten illegal bagi pengguna Facebook dan Instagram.

    Dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip dari Arstechnica, Selasa (28/10/2025), Meta dinilai gagal dalam menyediakan mekanisme ‘Pemberitahuan dan Tindakan’ yang mudah digunakan dan diakses bagi pengguna untuk melaporkan konten ilegal, seperti materi pelecehan seksual anak dan konten teroris.

    Mekanisme pelaporan yang ada di Meta dianggap memaksakan beberapa langkah dan tuntutan yang tidak perlu kepada pengguna, bahkan mencurigai Meta menggunakan “pola gelap” atau desain antarmuka yang menipu.

    Selain itu, mekanisme banding atau pengajuan keberatan moderasi konten yang digunakan Facebook dan Instagram juga dikritik tidak memberi ruang bagi pengguna untuk menyertakan penjelasan atau bukti tambahan.

    “Hal ini menyulitkan pengguna di Uni Eropa untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa mereka tidak setuju dengan keputusan konten Meta, membatasi efektivitas mekanisme banding,” ujar Komisi Eropa.

    Ancaman Sanksi Denda

    Meta masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum komisi membuat keputusan akhir. Namun, jika tuduhan ini terbukti, mereka berhak mengeluarkan keputusan ketidakpatuhan yang terancam denda hingga 6% dari seluruh pendapatan tahunan di seluruh dunia.

    “Komisi Eropa dapat menerapkan denda berkala agar Meta segera tunduk pada aturan,” ucap badan eksekutif Uni Eropa tersebut.

    Langkah Uni Eropa terhadap Meta berpotensi memancing reaksi keras terhadap pemerintahan Donald Trump, yang selama ini menolak kebijakan Eropa terhadap perusahaan teknologi AS dan mengancam akan memberikan tarif besar kepada negara-negara yang menerapkan aturan layanan digital terhadap perusahaan-perusahaan AS.

    “Uni Eropa telah mencapai kesepakatan tarif dengan AS pada musim panas lalu, namun pembahasan mengenai implementasi perjanjian itu masih terus berlanjut,” tulis The Wall Street Journal.

    Ketua Federal Trade Commission (FTC), Andrew Ferguson, sempat memperingatkan Meta dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya agar tidak “menyensor warga AS untuk mematuhi hukum, tuntutan dari kekuatan asing”.

    Menanggapi tuduhan tersebut, Meta menyatakan tidak setuju dengan dugaan pelanggaran DSA dan akan berunding dengan Komisi Eropa mengenai hal ini. Perusahaan juga menegaskan telah menerapkan perubahan untuk mematuhi DSA.

  • AS Sampaikan Draf Resolusi PBB untuk Rencana Damai Trump di Gaza

    AS Sampaikan Draf Resolusi PBB untuk Rencana Damai Trump di Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat menyampaikan draf atau rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara mitra yang bertujuan untuk memperkuat rencana perdamaian Gaza yang dicetuskan Presiden Donald Trump. Di dalam rancangan resolusi tersebut termasuk perihal memberikan lampu hijau bagi pembentukan pasukan keamanan internasional.

    Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz menyampaikan rancangan tersebut kepada 10 anggota Dewan Keamanan dan beberapa mitra regional — Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki — ujar juru bicara misi AS untuk PBB dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/11/2025).

    Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara atas rancangan tersebut.

    Draf resolusi yang disusun AS tersebut menyatakan bahwa resolusi tersebut “menyambut Dewan Perdamaian,” sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang diusulkan dalam rencana 20 poin Trump.

    Resolusi ini juga “mengesahkan Pasukan Stabilisasi Internasional” (ISF) yang diuraikan dalam rencana perdamaian.

    Menurut sumber-sumber diplomatik, beberapa negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam ISF. Namun, mereka bersikeras mendapatkan mandat Dewan Keamanan PBB sebelum benar-benar mengerahkan pasukan ke Gaza.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang berani, Amerika Serikat akan kembali memberikan hasil di PBB — bukan omong kosong belaka,” kata juru bicara misi AS untuk PBB.

    Pembentukan pasukan internasional merupakan salah satu bagian dari perjanjian yang menghasilkan gencatan senjata pada 10 Oktober antara Israel dan Hamas, setelah dua tahun perang dahsyat di Gaza.

    Berdasarkan ketentuan perjanjian itu, pasukan akan ditarik dari sebagian besar negara Arab dan Muslim dan dikerahkan ke Gaza untuk mengawasi keamanan saat tentara Israel ditarik.

    “Para pihak telah memanfaatkan kesempatan bersejarah ini untuk akhirnya mengakhiri pertumpahan darah selama puluhan tahun dan mewujudkan visi Presiden tentang perdamaian abadi di Timur Tengah,” tambah juru bicara AS tersebut.

    Fase-fase selanjutnya dari rencana Trump meliputi penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Manusia Rp 2.800 Triliun: China Bakal Menang Melawan Amerika!

    Manusia Rp 2.800 Triliun: China Bakal Menang Melawan Amerika!

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Nvidia Jensen Huang telah memperingatkan bahwa China akan mengalahkan Amerika Serikat (AS) dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “China akan memang dalam perlombaan AI,” kata Huang kepada Financial Times, dikutip dari Reuters, Kamis (6/11/2025).

    Huang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan AI global. Chip buatan Nvidia saat ini diketahui sebagai chip paling tangguh untuk mengembangkan AI.

    Nvidia juga menjadi salah satu pusat pergesekan antara China dan AS. Pemerintah AS sejak era Joe Biden hingga Donald Trump saat ini, beberapa kali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor chip AI tercanggih buatan Nvidia ke AS.

    Baru-baru ini, Trump sempat memblokir akses chip Nvidia yang tak terlalu canggih ke China, namun kemudian memutuskan membukanya kembali. Masalah baru muncul ketika China menggencarkan larangan bagi perusahaan domestik untuk menggunakan chip Nvidia dan beralih ke chip lokal.

    Bahkan, pemerintah China memberikan insentif biaya listrik hingga 50% bagi perusahaan yang menggunakan chip lokal pada data center mereka. Hal ini membuat bisnis Nvidia di China kian terancam. Padahal, China merupakan salah satu klien terbesar Nvidia.

    Dalam beberapa kesempatan, Huang menegaskan bahwa pelarangan akses chip AS ke China akan membuat negara kekuasaan Xi Jinping makin gencar mengembangkan chip lokal. Jika sudah begitu, China akan memenangkan perlombaan AI melawan AS.

    “Seperti yang sudah saya bilang dari lama, China hanya beberapa nanodetik di belakang AS dalam hal AI,” kata Huang dalam pernyataan di akun X personalnya pada Rabu (5/11).

    “Sangat penting bagi AS untuk memenangkan perlombaan [AI] dengan memenangkan para pengembang di seluruh dunia,” ia menambahkan.

    Huang merupakan sosok yang ketiban durian runtuh garta-gara perkembangan AI yang membuat pendapatan Nvidia pecah rekor berkali-kali. Sahamnya juga terus melonjak dan pernah menyalip Apple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia.

    Forbes mencatat harta kekayaan Jensen Huang saat ini tengah anjlok 1,73% menjadi US$169,4 miliar atau setara Rp2.800 triliun. Ia menempati peringkat ke-8 sebagai orang terkaya di dunia.

    Saham Nvidia agaknya tertekan lantaran kebijakan pelarangan ekspor chip canggih dari AS ke China. Di lain sisi, pemerintah China juga melarang penggunaan chip asing dan mendorong chip lokal.

    Huang menegaskan pada Oktober lalu bahwa AS bisa memenangkan perlombaan AI jika seluruh dunia, termasuk China yang memiliki basis developer raksasa, menggunakan sistem buatan Nvidia. Namun, kenyataannya China sudah menutup pasarnya bagi Nvidia.

    “Kami ingin AS memenangkan perlombaan AI. Tak ada keraguan soal itu. Kami ingin seluruh dunia membangun AI dengan teknologi AS. Namun, kita juga butuh memenangkan para developer China. Kebijakan yang membuat AS kehilangan setengah dari developer AI dunia tak akan menguntungkan di jangka panjang. Hal ini akan menghancurkan kami,” Huang menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Rocky Gerung Nilai Bakal Jadi Pemerintahan Sosialis di Pusat Kapitalisme

    Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Rocky Gerung Nilai Bakal Jadi Pemerintahan Sosialis di Pusat Kapitalisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terpilihnya Zohran Mamdan jadi Wali Kota New York disebut akan membuat kota itu dijalankan dengan pemerintahan sosialis. Mengingat Mamdani yang condong ke Partai Demokrat.

    “Mamdani ini pasti lebih dekat dengan Partai Demokrat Amerika daripada Partai Republik yang dikuasai Donald Trump,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rpcky Gerung Official, Kamis (6/11/2025).

    Di sisi lain, dia mengatakan Mamdani akan disiapkan menjadi tokoh baru di Amerika.

    “Itu artinya ada persiapan kader baru yang mungkin dalan waktu dekat akan mulai dipromosikan, sebut saja dipromosikan sebagai tokoh baru Amerika,” ujarnya.

    Sementara itu, Blok Barat dan Blok Timur, menurutnya sekarang telah berubah. Menjadi ketegangan ideologis sendiri di dalam negeri.

    “Tetapi sekali lagi, kita hanya ingin memperkenalkan, satu keseimbangan baru dunia, bahwa ketegangan ideologis timur barat sekarang berubah menjadi ketegangan ideologis di dalam negeri-negeri barat sendiri. Sekarang berubah menjadi ketegangan ideologis di dalam negeri barat sendiri itu,” ucapnya.

    New York, sebagai pusat Amerika, menurutnya akan berpengaruh pada negara tersebut secara menyeluruh.

    “Terutama yang menyebut pusat demokrasi, yaitu Amerika tuh dan era yang sistem check and balance di Amerika pasti akan berlangsung tuh,” imbuhnya.

    Bahkan, kata Rocky, kemenangan Mamdani akan memengaruhi Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara warisan Donald Trump akan berubah.

    “Mungkin dalam Pemilu kelak, efek Mamdani memenangkan pemerintahan mulai memimpin pemerintahan sosialis New York itu, jadi pesona baru bahwa ada semangat egaliter kembali di Amerika setelah diporak-porandakan arogansi Donald Trump,” ucapnya.

  • Trump Tegas Blokir China, Menterinya Malah Bilang Begini

    Trump Tegas Blokir China, Menterinya Malah Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent punya pandangan berbeda dengan presiden Donald Trump soal blokir teknologi ke China.

    Dalam sebuah kesempatan, Bessent membayangkan saat perusahaan chip AS Nvidia bisa kembali menjual produknya ke China dan negara lain. Dia tak menyebut waktu pastinya, namun hanya mengatakan saat teknologi berkembang dan chip yang lebih baik telah dibuat.

    “Mungkin ada kasus di masa depan, 12-24 bulan lagi, mengingat inovasi luar biasa oleh Nvidia, yakni Blackwell tertinggal dua, tiga, atau empat tingkat di bawah chip stack dalam hal efisiensi,” jelasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (5/11/2025). “Saat itu, chip bisa dijual,” dia menambahkan.

    Beberapa waktu lalu, sempat beredar rumor jika Trump akan membuka akses China untuk membeli chip Blackwell. Namun kemudian dibantah oleh dia usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan, minggu lalu.

    Blackwell, dia menegaskan hanya bisa digunakan oleh perusahaan AS. Chip itu tak akan bisa diakses oleh pihak lain, tegasnya.

    “Yang paling canggih, kami tidak akan membiarkan siapapun memilikinya selain Amerika Serikat. Kami tidak memberikan chip Blackwell kepada pihak lain,” katanya.

    Nvidia juga sempat dikabarkan akan menjual versi lebih rendah dari Blackwell agar bisa dijual di China.

    Trump sendiri sempat mengatakan tak menutup kemungkinan perusahaan China bisa membeli versi rendah dari Blackwell. Meskipun tetap memastikan tak mengizinkan penjualan chip Blackwell yang canggih.

    “Kami akan membiarkan mereka berurusan dengan Nvidia, tapi bukan dalam hal yang paling canggih,” ujar Trump dalam sebuah wawancara.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ingatkan MA, Pembatalan Kebijakan Tarif Bakal Jadi Bencana Ekonomi AS

    Trump Ingatkan MA, Pembatalan Kebijakan Tarif Bakal Jadi Bencana Ekonomi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kebijakan tarif globalnya akan menjadi bencana bagi ekonomi AS.

    Komentar Trump muncul setelah para hakim Mahkamah Agung AS mempertanyakan dasar hukumnya dalam sidang terbaru.

    Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan telah diberi tahu bahwa proses persidangan berjalan baik. Namun, dia menegaskan dunia akan jatuh ke dalam depresi jika dia tidak diberi kewenangan untuk memberlakukan tarif terhadap negara mitra dagang AS.

    “Saya pikir ini salah satu kasus terpenting, mungkin yang paling penting, dalam sejarah negara kita,” ujarnya dikutip dari Bloomberg, Kamis (6/11/2025).

    Trump juga mengklaim bahwa kebijakan tarif tersebut memungkinkan dirinya menekan China untuk membatalkan rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang. “Itu bukan ancaman terhadap kami, tetapi terhadap seluruh dunia. Saya melakukan ini untuk dunia,” katanya.

    Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung hampir tiga jam, para hakim Mahkamah Agung dari berbagai spektrum ideologi mempertanyakan penggunaan undang-undang darurat oleh Trump untuk memungut puluhan miliar dolar tarif setiap bulan.

    Tiga hakim konservatif mempertanyakan dasar hukum penggunaan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif senilai puluhan miliar dolar per bulan.

    Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyebut tarif itu sebagai pajak terhadap warga AS yang seharusnya menjadi wewenang Kongres. Sementara itu, Hakim Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett — yang juga merupakan hakim pilihan Trump — turut menyoroti keabsahan langkah tersebut.

    Apabila Mahkamah Agung memutuskan menentang Trump, pemerintah AS bisa dipaksa mengembalikan lebih dari US$100 miliar tarif impor kepada pelaku usaha, menghapus beban besar bagi importir AS, serta melemahkan instrumen utama yang selama ini digunakan Trump dalam menekan mitra dagang global.

    Kebijakan yang dipersoalkan adalah tarif “Liberation Day” yang diberlakukan sejak April, dengan besaran 10%–50% untuk sebagian besar impor tergantung asal negara. 

    Trump beralasan tarif tersebut diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan serta membatasi peredaran fentanyl dari Kanada, Meksiko, dan China.

    Namun, beberapa hakim mempertanyakan apakah undang-undang darurat tersebut benar-benar memberi kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif.