Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • AS Bernegosiasi dengan Empat Pihak Terkait Penjualan TikTok

    AS Bernegosiasi dengan Empat Pihak Terkait Penjualan TikTok

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan pada Minggu 9 Maret, bahwa pemerintahannya sedang berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda mengenai penjualan platform media sosial asal China, TikTok. Ia pun menyatakan bahwa semua opsi yang ada bersifat positif.

    Nasib TikTok masih belum pasti sejak undang-undang yang mengharuskan pemiliknya, ByteDance, untuk menjualnya dengan alasan keamanan nasional atau menghadapi larangan mulai berlaku pada 19 Januari. Setelah menjabat pada 20 Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda penerapan undang-undang tersebut selama 75 hari.

    Ketika ditanya apakah kesepakatan terkait TikTok akan segera tercapai, Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One, “Bisa saja terjadi.”

    “Kami sedang bernegosiasi dengan empat kelompok berbeda, dan banyak orang yang menginginkannya … keempatnya adalah opsi yang baik,” tambahnya.

    Hingga saat ini, TikTok dan ByteDance belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar dari media.

    Kisruh mengenai TikTok telah menarik minat beberapa calon pembeli, termasuk mantan pemilik Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, yang menyatakan ketertarikannya terhadap bisnis yang berkembang pesat ini. Para analis memperkirakan nilai TikTok bisa mencapai 50 miliar dolar AS (Rp817 triliun).

  • Trump Kirim Surat Ancaman Aksi Militer ke Iran, Khamenei Sebut AS Perundung – Halaman all

    Trump Kirim Surat Ancaman Aksi Militer ke Iran, Khamenei Sebut AS Perundung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merespons surat yang dikirim oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Surat itu berisi ancaman akan menggunakan kekuatan militer jika Iran menolak melakukan perundingan tentang program nuklirnya.

    Khamenei menganggap surat tersebut sebagai bentuk perundungan atau penindasan.

    Dalam pertemuan dengan pejabat Iran, Khamenei mengatakan, “Beberapa negara suka menindas—saya tidak tahu istilah yang lebih tepat selain perundungan—mereka terus memaksa untuk bernegosiasi.”

    Trump mengungkapkan, ia mengirim surat kepada Khamenei untuk meminta perundingan baru mengenai kesepakatan nuklir.

    Trump memperingatkan, jika Iran menolak, maka opsi militer bisa menjadi pilihan.

    Namun, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan, Iran belum menerima surat tersebut hingga Sabtu (8/3/2025), meskipun mereka sudah mendengar tentang hal itu, AFP melaporkan.

    “Kami belum menerima apa pun,” ujarnya dalam wawancara dengan televisi pemerintah.

    Khamenei menuduh negara-negara yang menindas sengaja menetapkan persyaratan baru yang sulit dipenuhi oleh Iran.

    “Mereka menetapkan harapan baru yang pasti tidak akan bisa dipenuhi oleh Iran,” ujarnya, meskipun tidak langsung menyebut AS.

    Araghchi menambahkan Iran tidak akan bernegosiasi di bawah “tekanan maksimum”, yang mengacu pada kebijakan Trump yang memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran setelah menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.

    Beberapa bulan terakhir, Iran telah terlibat dalam pembicaraan dengan tiga negara Eropa—Inggris, Prancis, dan Jerman—untuk menyelesaikan masalah nuklirnya.

    Namun, pada Sabtu (9/3/2025), Khamenei mengkritik ketiga negara ini dan mempertanyakan apakah mereka sudah memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian nuklir (JCPOA).

    Khamenei menegaskan bahwa Iran mematuhi perjanjian tersebut selama setahun setelah Trump keluar, namun akhirnya Iran terpaksa mengurangi komitmennya setelah AS memberlakukan sanksi.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya melebihi batas yang disepakati dalam JCPOA.

    AS kini memperkirakan bahwa Iran bisa memproduksi senjata nuklir dalam waktu singkat, meskipun Iran membantah hal itu.

    Khamenei juga menegaskan bahwa Iran menentang pengembangan senjata nuklir, berdasarkan fatwa yang ia keluarkan yang melarang senjata nuklir.

    “Tidak ada cara lain untuk melawan paksaan dan intimidasi,” ujar Khamenei, mengacu pada undang-undang Iran yang mengizinkan peningkatan pengayaan uranium.

    Sementara itu, Teheran telah memperkuat kemampuan pertahanan dan rudalnya, yang dianggap Barat sebagai ancaman bagi stabilitas Timur Tengah.

    Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak akan menerima tuntutan baru dari AS, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pertahanan, jangkauan rudal, dan pengaruh internasional Iran.

    Trump dalam wawancara dengan Fox Business mengatakan ada dua cara untuk menangani Iran: “secara militer atau membuat kesepakatan.”

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, menegaskan AS tetap terbuka untuk negosiasi, namun berharap “rezim Iran mengutamakan kepentingan rakyatnya.”

    Dilaporkan oleh CNN, Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan dipaksa menerima tuntutan baru yang tidak sesuai dengan kepentingannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Latihan Militer Besar-besaran, Kapal Perang Rusia dan China Memasuki Perairan Iran – Halaman all

    Latihan Militer Besar-besaran, Kapal Perang Rusia dan China Memasuki Perairan Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Armada kapal militer Rusia dan China telah tiba di perairan teritorial Iran di bagian utara Samudra Hindia, Senin (10/3/2025), PressTV melaporkan.

    Kapal-kapal itu akan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut gabungan berskala besar.

    Diberi nama Security Belt-2025 atau Sabuk Keamanan-2025, latihan ini akan menampilkan berbagai divisi dari tiga kekuatan besar.

    Korvet Rusia Rezkiy dan Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsydenzhapov serta kapal tanker minyak Armada Pasifik Pechenga, bersama kapal perusak Baotou dan kapal pengisian ulang Gaoyouhu China, telah berlabuh di Pelabuhan Chabahar di tenggara Iran.

    Kapal-kapal itu disambut oleh komandan dan pejabat Angkatan Laut Republik Islam Iran dan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada saat kedatangan.

    Perwakilan dari beberapa negara lain, seperti Azerbaijan, Irak, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Uni Emirat Arab, juga mendarat di satu-satunya kota pelabuhan laut Iran itu.

    Negara-negara itu akan mengambil bagian dalam latihan militer sebagai pengamat.

    Panggung utama latihan militer angkatan laut Sabuk Keamanan-2025 akan dimulai pada Selasa (11/3/2025).

    Fregat Jamaran dan Alvand, korvet Bayandor, kapal serang cepat Neyzeh, selain kapal-kapal tambahan Ganaveh, Nayband, dan Bahregan milik Angkatan Laut Iran akan ikut serta dalam latihan tersebut.

    Korvet rudal Shahid Sayyad Shirazi milik Angkatan Laut IRGC, kapal serang cepat Shahid Rouhi, dan kapal pasokan lepas pantai Shahid Mahmoudi juga akan hadir.

    Sabuk Keamanan-2025 akan menjadi latihan angkatan laut gabungan China-Iran-Rusia kelima sejak 2019.

    Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan militer dan memperkuat kerja sama praktis.

    Selama latihan, akan ada simulasi serangan terhadap target maritim, operasi kunjungan-pencarian-penyitaan kapal, dan latihan pencarian dan penyelamatan, ungkap Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan.

    Angkatan laut Iran dan mitra-mitra dari China dan Rusia telah mengadakan beberapa latihan militer dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas perdagangan maritim internasional.

    Ketiganya juga terlibat dalam upaya bersama yang bertujuan untuk melawan pembajakan dan terorisme maritim, bertukar informasi dalam operasi penyelamatan dan bantuan angkatan laut serta berbagi pengalaman operasional dan taktis.

    Para ahli telah lama menganggap latihan tersebut sebagai cerminan dari kemitraan yang semakin kuat di antara ketiga kekuatan tersebut.

    Ketiga negara dianggap tengah berusaha untuk mengimbangi dominasi AS dan menantang tatanan global yang dipimpin Barat.

    Tanggapan AS

    Mengutip CNN, saat ditanya mengenai latihan militer gabungan tersebut, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir.

    “Kami lebih kuat dari mereka semua. Kekuatan kami jauh lebih besar dibanding mereka,” ujar Trump kepada Fox News saat berada di Air Force One, Minggu (9/3/2025).

    Sementara itu, kekhawatiran di Washington semakin meningkat seiring terbentuknya kemitraan strategis antara China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.

    Para anggota parlemen AS menyebut aliansi ini sebagai “poros otoriterisme,” “poros otokrat,” dan “poros diktator.”

    Mereka khawatir bahwa permusuhan bersama terhadap AS akan semakin mendorong keempat negara ini untuk bekerja sama, memperbesar ancaman terhadap Washington dan sekutunya.

    Tak hanya di satu kawasan, ancaman tersebut bisa meluas ke berbagai bagian dunia secara bersamaan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Diancam AS Soal Nuklir, Komandan AD Iran: Jari Kami di Pelatuk, Siap Hantam Agresor, Apa Kata Rusia? – Halaman all

    Diancam AS Soal Nuklir, Komandan AD Iran: Jari Kami di Pelatuk, Siap Hantam Agresor, Apa Kata Rusia? – Halaman all

    Tak Terima Iran Diancam AS Soal Nuklir, Komandan AD Iran: Jari Kami di Pelatuk, Siap Hantam Agresor, Apa Kata Rusia?

    TRIBUNNEWS.COM – Komandan Angkatan Darat Militer Iran, Brigadir Jenderal Kiumars Heidari mengatakan pasukannya sepenuhnya siap untuk memberikan respons tegas terhadap setiap kemungkinan tindakan agresi terhadap negara tersebut. 

    Berbicara kepada wartawan pada Senin (10/3/2025), Heidari mengatakan Angkatan Bersenjata Iran ‘tanpa henti’ mengikuti arahan Pemimpin Revolusi Iran,  Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

    “Jari Angkatan Bersenjata Iran sudah di pelatuk dan mereka dalam keadaan siap sepenuhnya,” tambahnya.

    Ia mencatat kalau Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan memiliki semua sumber daya untuk melawan ancaman apa pun dan akan mengalahkan apa yang dia indentifikasikan sebagai ‘para agresor.’

    LEPAS LANDAS – Tangkap layar dari Al Arabiya, Rabu (5/3/2025) menunjukkan jet tempur Amerika Serikat (AS) lepas landas dari kapal induk mereka. AS mengerahkan kembali kapal Induk USS Harry S Truman ke perairan Timur Tengah, khususnya Laut Merah, sehari setelah menerapkan gerakan Houthi sebagai organisasi teroris, Selasa (4/3/2025). (tangkap layar/al arabiya)

    AS Siap Main Cara Halus atau Kasar ke Iran

    Pernyataan komandan AD Iran ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Iran dalam seminggu terakhir soal nuklir.

    Trump mengklaim kalau Teheran ‘dapat ditangani’ baik melalui cara militer atau dengan mencapai kesepakatan atas program nuklirnya. 

    Namun, Ayatollah Khamenei pada Sabtu mengatakan kalau desakan AS untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran tidak bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

     Khamenei menekankan kalau Iran tidak akan pernah memenuhi keinginan dan desakan dari ‘negara-negara penindas’.

    Hal itu mengindikasikan kalau Iran bersikap untuk enggan bernegosiasi dengan AS di bawah tekanan. 

    Belum Ada Surat Trump yang Masuk

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Republik Iran belum menerima surat dari Presiden AS Trump.

    Berbicara dalam konferensi pers mingguannya pada Senin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei berbicara tentang perkembangan terakhir di Iran dan kawasan itu.

    Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tentang surat Trump kepada Iran, dia berkata, “Kami tidak menerima surat.”

    Ditanya tentang posisi Iran mengenai negosiasi, diplomat senior Iran itu mengatakan, “Kebijakan politisi Amerika adalah intimidasi. Republik Iran tidak pernah menolak untuk bernegosiasi. (Namun) Republik Iran tidak akan pernah menerima negosiasi di bawah tekanan.

    Mengutuk sanksi kejam Barat terhadap Iran, Baghaei mencatat, “Sanksi sepihak AS terhadap bangsa Iran tidak memiliki pembenaran atau dasar hukum dan benar-benar ilegal.”

    Dia juga mendesak negara-negara di kawasan itu untuk membuat keputusan berdasarkan kepentingan dan kekhawatiran nasional mereka, dan hubungan baik dengan Republik Iran, dan tidak membiarkan tekanan ilegal dan intimidasi Amerika Serikat untuk secara negatif mempengaruhi hubungan mereka dengan bangsa Iran dan menciptakan hasutan dan perpecahan di negara-negara di kawasan itu.

    PELURU ARTILERI – Angkatan bersenjata Iran melontarkan peluru artileri dalam sebuah latihan militer. Angkatan Darat Iran menyatakan siap merespons setiap ancaman yang datang seiring datangnya tekanan dari Amerika Serikat (AS) yang mendesak Iran untuk mau berunding soal program nuklirnya. (mna/tangkap layar)

    Rusia: Iran Negara Berdaulat

    Terkait situasi tersebut, Rusia menegaskan sikapnya yang memandang kalau Iran memiliki kedaulatan untuk menerima atau tidak menerima negosiasi dari negara mana pun tanpa ada tekanan dan desakan.

    Kremlin, yang ditanya pada Senin apakah Rusia telah mengadakan konsultasi dengan Iran sebelum atau setelah Teheran menanggapi surat dari Presiden AS Donald Trump yang mendesak negara itu untuk menegosiasikan kesepakatan nuklir, menyatakan kalau Iran merumuskan posisi kebijakannya sendiri.

    Ditanya apakah Moskow telah berkonsultasi dengan Teheran sebelum atau sesudah surat Trump, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan:

    “Tidak. Iran adalah negara berdaulat dan secara independen merumuskan posisinya tentang isu-isu kebijakan luar negeri utama. Jelas bahwa kontak yang sangat tegang ada di depan.”

    Trump sebelumnya mengatakan dia akan menerapkan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.

    Tekanan maksimum ini bertujuan mencegah negara itu membangun senjata nuklir, bahkan ketika dia telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap perjanjian nuklir baru dengan Teheran.

    Rusia dan Iran telah mendekat sejak awal perang di Ukraina, dengan Teheran menyediakan drone bagi Moskow.

    Mengenai kemungkinan pembicaraan tentang program nuklir Teheran, Peskov mengatakan: “Jelas bahwa Iran sedang mencari negosiasi berdasarkan saling menghormati, negosiasi yang konstruktif.”

    “Kami, tentu saja, untuk bagian kami, akan terus melakukan segala sesuatu yang tergantung pada kami, segala sesuatu yang mungkin, untuk membawa proses ini menyelesaikan berkas nuklir Iran ke arah yang damai.”

     

    (oln/mna/alarbya/*)

     

  • Geng Musuh AS Terjunkan Militer dekat Arab Jelang Nego Damai Ukraina

    Geng Musuh AS Terjunkan Militer dekat Arab Jelang Nego Damai Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan geopolitik makin meningkat dengan diumumkannya latihan militer gabungan antara Rusia, China, dan Iran di lepas pantai Iran. Di saat yang bersamaan, delegasi Ukraina bersiap menggelar perundingan dengan perwakilan Amerika Serikat di Arab Saudi untuk membahas solusi damai bagi perang yang terus berlangsung dengan Rusia.

    Dilansir Newsweek, Kementerian Pertahanan China mengumumkan pada Minggu (9/3/2025) bahwa latihan militer gabungan bertajuk “Security Belt 2025” akan berlangsung bulan ini di dekat Pelabuhan Chabahar, Iran Tenggara, yang berbatasan langsung dengan Laut Oman. Latihan ini melibatkan armada dari ketiga negara, termasuk setidaknya satu kapal perusak dan kapal pendukung dari China.

    Kantor berita Iran juga melaporkan bahwa latihan ini akan diawasi oleh sejumlah negara, termasuk Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Latihan serupa telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada Maret 2024 dan Maret 2023, sebagai bentuk peningkatan kerja sama militer antara ketiga negara.

    Kerja sama ini makin memperkuat aliansi strategis antara Rusia, China, dan Iran, yang oleh banyak pengamat sering disebut sebagai bagian dari “Axis of Evil”, istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan AS dan sekutunya.

    Ketiga negara ini memiliki kepentingan bersama dalam menentang dominasi AS di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah dan Eropa Timur.

    Perundingan Perdamaian

    Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada Sabtu bahwa ia akan bertemu dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dalam beberapa hari mendatang. Setelah pertemuan itu, pejabat tinggi Ukraina akan tetap berada di Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan AS pada Selasa.

    Delegasi Ukraina mencakup Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak, Wakil Kepala Kantor Presiden Pavlo Palisa, serta Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ukraina, Andriy Sybiha dan Rustem Umerov.

    “Di pihak kami, kami berkomitmen penuh untuk dialog konstruktif, dan kami berharap dapat mendiskusikan serta menyepakati langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan,” ujar Zelensky.

    Ia juga menambahkan bahwa terdapat “usulan realistis” yang akan diajukan dalam perundingan tersebut.

    Utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengatur pertemuan dengan Ukraina, kemungkinan di Riyadh atau Jeddah. Namun, perubahan kebijakan Washington terhadap Kyiv belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa Ukraina.

    Salah satu momen paling kontroversial adalah ketika Zelensky mendapatkan teguran keras dari Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam kunjungannya ke Gedung Putih baru-baru ini. Hal ini semakin menegaskan potensi pergeseran sikap AS terhadap konflik Ukraina-Rusia.

    Trump bahkan menghentikan seluruh bantuan militer AS yang sedang dalam perjalanan ke Ukraina, termasuk pasokan yang hanya berjarak beberapa mil dari perbatasan Ukraina. Selain itu, ia juga menangguhkan sebagian berbagi intelijen AS dengan Kyiv.

    Keith Kellogg, utusan Trump untuk Ukraina dan Rusia, menyatakan bahwa Kyiv “membawa masalah ini kepada diri mereka sendiri.” Sementara itu, Trump sendiri mengatakan pada Jumat bahwa AS “berjalan baik dengan Rusia” dan menambahkan bahwa lebih mudah baginya untuk bekerja sama dengan Moskow dibandingkan dengan Kyiv.

    Dampak Latihan Militer

    Latihan militer gabungan Rusia, China, dan Iran dipandang sebagai unjuk kekuatan terhadap AS dan sekutunya. Kehadiran kapal perang dari tiga negara besar ini di perairan strategis seperti Laut Oman juga dapat meningkatkan ketegangan dengan negara-negara Barat.

    Sementara itu, hasil perundingan Ukraina-AS masih belum pasti. Beberapa analis menilai bahwa dengan menurunnya dukungan AS terhadap Ukraina, posisi Kyiv dalam negosiasi dengan Rusia bisa semakin lemah.

    Sejumlah pihak juga khawatir bahwa pendekatan Trump yang lebih lunak terhadap Moskow dapat mengarah pada kesepakatan damai yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Ukraina.

    Andriy Yermak mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan “menyepakati pertemuan tim kami dalam waktu dekat.” Namun, masih belum jelas bagaimana AS akan menyeimbangkan kebijakannya dalam perang ini.

    (luc/luc)

  • Trump Klaim Sudah Tawarkan Penjualan TikTok ke 4 Kelompok Berbeda – Halaman all

    Trump Klaim Sudah Tawarkan Penjualan TikTok ke 4 Kelompok Berbeda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan pada Minggu waktu setempat (9/3/2024), pemerintahannya sedang berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait penjualan platform media sosial TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance.

    Hal ini diutarakan Trump saat mendapatkan sejumlah pertanyaan dari wartawan di dalam Air Force One,

    “Bisa saja itu segera terjadi,” ungkap Trump ketika ditanya apakah kesepakatan terkait TikTok akan segera tercapai, 

    Menurutnya, semua perusahaan besar yang ikut dalam pembicaraan akusisi TikTok adalah pihak-pihak yang telah memberikan opsi terbaik.

    “Kami sedang berurusan dengan empat kelompok berbeda, dan banyak orang menginginkannya … keempatnya bagus,” tambahnya.

    Nasib TikTok sendiri masih menggantung di udara sejak disahkannya undang-undang yang mewajibkan pemiliknya, ByteDance, untuk menjual platform tersebut atas dasar keamanan nasional AS.

    Peraturan tersebut dirilis oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan larangan operasional efektif mulai 19 Januari 2025.

    Pengecualian terjadi jika platform tersebut dijual oleh perusahaan induknya, ByteDance, yang berbasis di China ke badan usaha yang berasal dari luar Tiongkok.

    Undang-undang ini sendiri dirancang untuk mencegah China yang ditetapkan sebagai “pihak asing yang bermusuhan” (foreign adversary), dari potensi penyalahgunaan TikTok.

    Mahkamah Agung AS menilai China bakal memanfaatkan kendalinya atas TikTok guna melakukan aktivitas yang membahayakan keamanan nasional AS. 

    Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan akses pemerintah China terhadap data pengguna TikTok, yang mencakup informasi sensitif dari warga Amerika

    Setelah sempat shut down karena larangan beroperasi pada 19 Januari 2025, TikTok kemudian aktif kembali setelah Trump membatalkan kebijakan tersebut melalui perintah eksekutif.

    Di perintah yang ia terbitkan setelah dilantik pada 20 Januari 2025 tersebut, Trump menunda pelaksanaan undang-undang tersebut selama 75 hari.

    TikTok Sudah Diincar Nama-nama Besar

    Di wawancara yang dilakukan di Air Force tersebut, Trump enggan menjelaskan identitas empat calon pembeli potensial yang sedang berdiskusi aktif dengan pemerintahannya..

    Meskipun tidak merinci semua nama secara eksplisit, beberapa perusahaan besar beberapa waktu belakangan ini menunjukkan minatnya untuk mengakuisisi operasional TikTok di AS

    Dikutip dari South Morning China Post pada 27 Januari 2025, Microsoft disebut sebagai salah satu nama yang mencuat dalam perburuan tikTok.

    Trump bahkan membenarkan kabar ketertarikan perusahaan yang dipimpin oleh Satya Nadella untuk mengakuisisi TikTok pada akhir Januri lalu.

    Selain Microsoft, ada juga tawaran dari Perplexity AI , sebuah perusahaan rintisan berbasis di California yang fokus pada teknologi kecerdasan buatan.

    Nama lain yang muncul dalam daftar adalah konsorsium yang dimiliki pengusaha Frank McCourt , yang dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengambil alih TikTok. 

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Pyongyang –

    Latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menarik perhatian Korea Utara (Korut). Korut mengutuk aksi ini dan memperingatkan soal ‘perang tak disengaja’.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situasi akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang dan dilansir AFP, Senin (10/3/2025).

    Latihan militer gabungan AS-Korsel yang diberi nama “Freedom Shield 2025” dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan ini melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan”.

    Latihan militer gabungan ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Pernyataan Keras Korut

    Foto: Rudal mengudara saat Korut menggelar uji coba peluncuran rudal jelajah strategis (KCNA via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington kerap mengundang kecaman dari Pyongyang, di mana pemerintah Korut menganggapnya sebagai persiapan untuk invasi terhadap wilayah mereka dan sering melakukan uji coba rudal sebagai respons.

    Latihan gabungan terbaru ini digelar beberapa hari setelah dua jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom di sebuah desa setempat selama latihan gabungan secara terpisah dengan AS pada 6 Maret lalu.

    Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel dalam laporannya menyebut 15 orang, termasuk warga sipil dan personel militer, mengalami luka-luka.

    Hubungan antara Pyongyang dan Seoul berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kedua Korea secara teknis masih berperang sejak konflik mereka tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. AS menempatkan puluhan ribu tentaranya di wilayah Korsel, sebagian untuk melindungi Seoul dari Pyongyang.

    Korut Kirim Rudal

    Foto: Kapal induk AS USS Theodore Roosevelt berlabuh di Busan, Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Usai aksi ‘provokatif’ tersebut, Korut meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington – Halaman all

    Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington – Halaman all

    Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang juru bicara Hamas mengatakan pada 10 Maret bahwa gerakan perlawanan menunjukkan “fleksibilitas” dalam pembicaraan gencatan senjata dengan mediator dan utusan Presiden AS Donald Trump, Adam Boehler. 

    Ketika Israel mengancam akan kembali berperang di Gaza, Washington berupaya untuk menegosiasikan kesepakatan terpisah dengan Hamas untuk membebaskan warga negara AS yang ditahan di Gaza.

    “Kami telah menunjukkan fleksibilitas dalam menangani upaya para mediator dan utusan Trump, dan kami sedang menunggu hasil negosiasi yang akan datang untuk memastikan Israel mematuhi perjanjian dan melanjutkan ke tahap kedua,” kata juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou. 

    “Negosiasi yang dilakukan dengan mediator Mesir dan Qatar, serta utusan Trump, difokuskan pada upaya mengakhiri perang, penarikan pasukan, dan rekonstruksi. Kami telah berkomitmen penuh pada tahap pertama perjanjian, dan prioritas kami sekarang adalah melindungi dan memberikan bantuan kepada rakyat kami sambil memastikan gencatan senjata permanen,” imbuhnya. 

    “Gerakan ini telah menyetujui usulan Mesir untuk membentuk komite pendukung masyarakat dan telah menyetujui pekerjaannya di Gaza untuk memperkuat ketahanan rakyat kami dan menjaga mereka tetap berada di tanah mereka,” lanjut Qanou. 

    Ia juga mengatakan Israel berharap untuk “memaksa rakyat kami untuk bermigrasi dengan memperketat pengepungan, menutup penyeberangan, dan mencegah bantuan kemanusiaan – namun ini hanyalah delusi belaka.”

    “Pembicaraan Israel tentang rencana militer untuk melanjutkan pertempuran di Gaza dan keputusannya untuk memutus aliran listrik adalah pilihan yang gagal dan menimbulkan ancaman bagi para tawanannya, yang hanya akan dibebaskan melalui negosiasi.”

    Israel memblokir masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza pada awal Maret, mengancam gerakan perlawanan Palestina dengan “konsekuensi tambahan” jika tidak menerima tuntutan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata.

    Tel Aviv telah memutus aliran listrik ke Gaza, dan kini mengancam akan memutus aliran air. 

    Perusahaan Penyiaran Israel (KAN) melaporkan pada 10 Maret bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Israel yang baru, Eyal Zamir, telah mengizinkan rencana militer untuk memulai kembali perang di Jalur Gaza jika negosiasi untuk pertukaran tahanan dan gencatan senjata gagal.

    Perwakilan Hamas bertemu dengan para mediator di Kairo selama akhir pekan, begitu pula dengan utusan Trump. Washington tengah berupaya untuk merundingkan kesepakatan terpisah dengan Hamas guna membebaskan sejumlah tawanan Israel yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan kewarganegaraan AS. 

    Hamas terus bersikeras bahwa ketentuan kesepakatan awal harus dihormati dan pembicaraan untuk tahap kedua segera dimulai. 

    “Saya ingin MENJELASKAN dengan SANGAT JELAS karena beberapa pihak telah salah menafsirkan. Hamas adalah organisasi teroris yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Mereka secara DEFINISI adalah orang-orang JAHAT. Dan seperti yang [Trump] katakan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan aman jika Hamas tidak SEGERA MEMBEBASKAN SEMUA SANDERA,” kata Boehler pada hari Senin. 

    Boehler menanggapi reaksi keras yang ia hadapi dalam wawancara CNN di mana ia mengatakan bahwa pejabat Hamas “sebenarnya orang-orang seperti kami” dan “orang-orang yang cukup baik.” 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Tesla Babak Belur, Tanda Kehancuran Elon Musk Makin Jelas

    Tesla Babak Belur, Tanda Kehancuran Elon Musk Makin Jelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerajaan bisnis Elon Musk kian terpuruk sejak ia masuk ke Gedung Putih. Musk ditunjuk sebagai pemimpin Lembaga Efisiensi Pemerintah atau DOGE di pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Ternyata, hal ini membawa petaka bagi perusahaan mobil listrik Tesla miliknya. Saham Tesla merosot tajam sejak Musk ditunjuk sebagai nakhoda DOGE. Bahkan, ada gerakan anti Elon Musk dan anti Tesla yang menggema. 

    Pemilik Tesla ramai-ramai memasang stiker yang menghujat Elon Musk. Mereka seakan terjebak, sebab harga mobil Tesla anjlok dan tak menguntungkan jika dijual. Penjualan mobil Tesla juga mengalami penurunan di Eropa dan beberapa wilayah lain.

    Musk, yang diketahui sebagai pendukung garis terdepan Trump saat kampanye Pilpres AS. Publik sudah mulai mengkritik hal tersebut, tetapi kemarahan mereka memuncak saat Musk terang-terangan memasang pose yang mengingatkan dengan Nazi.

    Saham Tesla Anjlok

    Saham Tesla telah turun selama tujuh minggu sejak Musk bekerja untuk pemerintah. Saham Tesla akhir minggu lalu ditutup US$270,48, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (10/3/2025).

    Saham tersebut menurun lebih dari 10%. Tesla pernah berada di level terendah pada pemilihan presiden 5 November lalu yakni US$251,44.

    Saham perusahaan mobil listrik itu sempat menanjak hingga pada puncaknya yang mencapai US$480 pada 17 Desember 2024 lalu. Namun, kembali anjlok hampir setengahnya pada pekan lalu.

    Sejak pertengahan Desember itu, kapitalisasi pasar Tesla juga ambles lebih dari US$800 miliar.

    Kontroversi DOGE

    Musk menjadi sosok yang menggenjot efisiensi besar-besaran di pemerintah AS. Mulai dari pengurangan tenaga kerja, penghapusan program pemerintah, hingga merencanakan konsolidasi lembaga. 

    Berbagai upaya itu dilakukan Musk sembari tetap mendorong kontrak-kontrak pemerintah dengan berbagai perusahaan miliknya.

    Jabatannya di pemerintah juga tak menghentikan aktivitasnya di media sosial. Ia mengecam keputusan apapun yang tidak disukai dan memberikan narasi pada masalah antara Rusia serta Ukraina.

    Hal ini membuat sentimen anti Musk dan anti Tesla berkembang pesat. Bukan hanya di AS, namun meluas hingga Eropa.

    Bahkan hal tersebut juga memunculkan ledakan protes. Tindakan kriminal pembakaran serta vandalisme juga diduga dilakukan di fasilitas Tesla.

    (fab/fab)

  • Buruh Demo Tuntut Hak, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    Buruh Demo Tuntut Hak, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia masih terus terjadi dan semakin marak, menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.

    Pengamat ekonomi Indef, Eko Listiyanto, menekankan pentingnya mencegah PHK dengan memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah.

    Ilustrasi PHK.

    Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group, PT Sanken Indonesia, dan Yamaha Indonesia, telah merumahkan ribuan pekerja.

    “Perbaiki dan benahi daya beli masyarakat kelas menengah. Ini menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya PHK di sektor industri, khususnya manufaktur,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Menurutnya, daya beli masyarakat kelas menengah perlu diperbaiki karena mereka adalah pasar utama produk industri manufaktur. Saat ini, kelompok tersebut mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang baik.

    Eko menjelaskan bahwa ada tanda-tanda pelambatan ekonomi dengan melemahnya daya beli kelas menengah dan terjadinya deflasi. Situasi ini diperburuk oleh perang dagang setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat industri melakukan PHK karena permintaan pasar, khususnya dari kelas menengah, menurun.

    “Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi,” kata Eko.

    Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, Eko juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri, terutama manufaktur, lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.

    Solusi jangka pendek

    Menurutnya, pelaku industri saat ini membutuhkan solusi jangka pendek agar bisa memperbaiki neraca keuangan dan meningkatkan penjualan.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa PHK massal yang terjadi menjadi alasan utama aksi unjuk rasa untuk menyelamatkan industri nasional dan menekan angka pengangguran.\

    Mulai Senin (10/3/2025), para buruh menggelar aksi demo di pabrik Sritex dan Kemnaker sebagai protes terhadap ketidakjelasan pembayaran pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka juga menuntut agar buruh yang terkena PHK dapat kembali bekerja dan memperingatkan adanya ancaman gelombang PHK di berbagai pabrik lain di Indonesia.

    Said Iqbal mengatakan bahwa aksi solidaritas ini berlangsung lima hari, dari 10 hingga 15 Maret 2025, di depan pabrik Sritex Sukoharjo. Selain itu, aksi serupa juga digelar di Jakarta pada 11 Maret 2025, dengan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui Kemnaker.

    “Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas bagi buruh Sritex yang terkena PHK secara sepihak dan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Kami juga menuntut pemerintah untuk segera turun tangan agar kasus PHK massal tidak semakin meluas,” ujar Iqbal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News