Tag: Donald Trump

  • Bukan AS, Negara Ini Kini Jadi Musuh Nomor Satu Rusia

    Bukan AS, Negara Ini Kini Jadi Musuh Nomor Satu Rusia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Moskow dan London kembali bersitegang setelah Rusia mengusir dua diplomat Inggris dalam eskalasi ketegangan terbaru antara kedua negara.

    Pengusiran ini menyusul tuduhan spionase dan tudingan Rusia terhadap Inggris sebagai provokator perang di Ukraina, sementara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump berusaha menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Ketegangan antara Rusia dan Inggris bukanlah hal baru. Dalam sejarah, keduanya telah beberapa kali bersitegang, terutama selama dua abad terakhir. Namun, dengan perang yang masih berkecamuk di Ukraina sejak 2022, hubungan kedua negara memburuk secara signifikan.

    “London hari ini, seperti pada malam sebelum Perang Dunia, kembali menjadi ancaman utama bagi Rusia,” kata SVR, badan intelijen luar negeri Rusia, dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025).

    Salah satu pejabat Rusia bahkan menyebut bahwa Inggris telah menjadi kekuatan penghasut utama di antara negara-negara Barat dalam menentang Rusia. Seorang lainnya menyatakan bahwa “Inggris memicu kekacauan dan perang” di Ukraina.

    Tak hanya itu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dituduh memimpin langkah-langkah agresif terhadap Moskow, terutama setelah berulang kali menyerukan dukungan penuh kepada Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung.

    Sementara itu, Presiden Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mencari jalan damai bagi konflik Rusia-Ukraina, tetapi langkah-langkah London dinilai sebagai penghambat perdamaian.

    Perseteruan Panjang Inggris-Rusia

    Rusia telah lama memiliki hubungan yang bergejolak dengan Inggris, yang kini dipandang sebagai musuh utama oleh Moskow. Menurut pernyataan SVR, Inggris memiliki sejarah panjang dalam memprovokasi dan memperkeruh situasi di kawasan Eropa.

    “London hari ini, seperti pada malam sebelum Perang Dunia, kembali menjadi provokator utama perang dan kekacauan,” ujar pihak SVR.

    Mereka menuding Inggris telah berperan dalam menggagalkan berbagai upaya Trump untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina.

    Namun, SVR tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana Inggris bertindak sebelum pecahnya dua perang dunia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, konflik ini menjadi yang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Di tengah upaya Rusia dan Amerika Serikat di bawah Trump untuk mencari jalan damai, London tetap menjadi suara paling keras dalam mendesak sanksi terhadap Rusia. Banyak pengamat di Rusia menganggap Inggris sebagai penggerak utama sikap keras Barat terhadap Moskow.

    Hubungan yang Makin Memburuk

    Situasi politik yang semakin panas terlihat jelas dalam langkah-langkah terbaru yang diambil kedua negara. Inggris telah mengusir sedikitnya 10 diplomat Rusia sejak awal perang, sementara Rusia menuduh seorang diplomat Inggris terlibat dalam tindakan “permusuhan” yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua negara.

    “Tindakan Inggris benar-benar tidak bisa diterima,” kata seorang pejabat senior Rusia. “Mereka bertingkah seolah-olah bisa mengatur segalanya dan hanya menambah bahan bakar ke dalam api konflik ini.”

    Perdana Menteri Keir Starmer juga dikritik oleh tokoh politik Rusia karena dianggap mencoba menghalangi upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh Donald Trump. Rusia menilai bahwa Inggris memainkan peran sebagai “musuh nomor satu” dengan mempengaruhi kebijakan negara-negara Barat dalam mengambil sikap terhadap Moskow.

    Sanksi dan Ancaman Balasan dari Rusia

    Selain saling mengusir diplomat, ketegangan semakin meningkat setelah keputusan Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia.

    Ketua parlemen Rusia dan sekutu dekat Putin, Vyacheslav Volodin, menyinggung perlunya Rusia untuk menarik kembali uangnya dari Inggris.

    “Inggris sudah meraup banyak keuntungan dari Rusia selama bertahun-tahun. Kini saatnya kita mengambil kembali yang menjadi hak kita,” ujar Volodin.

    Sementara itu, perdagangan antara kedua negara juga menurun drastis akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan. Data terbaru menunjukkan bahwa personel kedutaan Inggris di Rusia telah berkurang setidaknya 10 orang sejak awal perang, sebagai akibat dari kebijakan tit-for-tat yang saling diambil kedua negara.

    Di tengah perseteruan ini, beberapa perusahaan besar Inggris, termasuk perusahaan farmasi seperti AstraZeneca dan GlaxoSmithKline, masih beroperasi di Rusia, meskipun semakin banyak suara yang mendesak pembatasan bisnis dengan perusahaan asing yang berasal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan oleh Moskow.

    Masa Depan Hubungan Inggris-Rusia

    Dengan meningkatnya sentimen anti-Inggris di Rusia, banyak pengamat yang mulai bertanya-tanya apakah hubungan antara kedua negara dapat diperbaiki. Retorika yang muncul di televisi negara Rusia belakangan ini semakin menunjukkan bahwa Inggris dianggap sebagai ancaman.

    Beberapa komentator bahkan menghidupkan kembali ungkapan lama: “The Englishwoman relieves herself on Russia” yang mencerminkan ketidakpercayaan mendalam terhadap niat London terhadap Moskow.

    Sementara itu, ketegangan antara AS dan Uni Eropa juga meningkat setelah pengenaan tarif 25% pada impor baja dan aluminium oleh Washington, yang memicu ancaman “tindakan balasan” dari Uni Eropa terhadap barang impor AS senilai 26 miliar euro.

    Seorang pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa negosiasi dengan AS di tahap ini akan sia-sia.

    “Ini tidak akan menjadi diskusi yang produktif,” ujar pejabat tersebut, menyamakan negosiasi ini dengan “meletakkan ikan busuk di atas meja”.

    (luc/luc)

  • Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

    Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

    Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

    Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

    Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

    Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

    Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

    Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

    Sudan

    Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

    Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

    AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

    Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

    Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

    Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

    Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

    Somaliland

    Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

    Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

    Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

    Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

    Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

    Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

    Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

    Somalia

    Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

    Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

    “Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

    Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

    (luc/luc)

  • Rencana Besar Trump Buat Binance Terkuak, Ini Bocorannya

    Rencana Besar Trump Buat Binance Terkuak, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump punya rencana besar untuk Binance. Perwakilan keluarga Presiden Amerika Serikat (AS) kabarnya telah membicarakan opsi mengambil saham di bursa kripto tersebut.

    Belum jelas bentuk saham yang akan dimiliki keluarga Trump jika kesepakatan terjadi. Belum diketahui pula apakah kesepakatan ini terkait dengan penyelesaian masalah pendiri Binance Changpeng Zhao, dikutip dari Reuters, Jumat (14/3/2025).

    Reuters menuliskan baik pihak Binance dan perwakilan keluarga Trump tidak segera menanggapi permintaan berkomentar.

    Binance dan Zhao diketahui berurusan dengan pihak berwajib AS karena dugaan pencucian uang. Pada November 2023, Zhao mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dan mengaku bersalah atas masalah tersebut.

    Zhao telah dihukum penjara selama empat bulan dan denda US$50 juta (sekitar Rp 760 miliar).

    Laporan Wall Street Journal mengutip orang-orang yang mengetahui masalah itu menyebutkan Zhao berupaya meminta pengampunan dari pemerintah Trump.

    Terkait pembelian saham, Binance diketahui telah menghubungi pihak Trump lebih dulu tahun lalu. Langkah tersebut digadang-gadang sebagai taktik untuk mengembalikan operasi perusahaan di AS.

    Trump dan keluarganya memang dikenal cukup dekat dengan dunia kripto. Keluarga Trump memiliki koin meme dan sang presiden AS mengantongi saham platform kripto World Liberty Financial.

    Sementara itu, Zhao sepertinya akan tetap bergerilya di dunia kripto. Keluar dari penjara pada September 2024, Zhao mengatakan tetap akan berinvestasi di sektor Blockchain.

    Selain itu, ia menyebutkan akan melakukan investasi pada kecerdasan buatan (AI) dan bioteknologi.

    (fab/fab)

  • Tesla Hancur Lebur, Begini Nasibnya di China

    Tesla Hancur Lebur, Begini Nasibnya di China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi Tesla di China kian terpuruk. Raksasa mobil listrik milik Elon Musk itu menghadapi pembatasan data dan regulasi yang serba terhimpit di Beijing dan Amerika Serikat (AS).

    Pembatasan itu membuat Tesla sulit menghadirkan fitur autopilot dan full self driving (FSD) ke China. Sementara itu, aturan AS terkait data juga mewajibkan Tesla menyimpan data secara lokal dan meminta persetujuan saat melakukan pengiriman data ke luar. Pemerintah AS juga tidak mengizinkan Tesla melatih software AI di China.

    Di tengah kemelut geopolitik tersebut, Tesla dilaporkan melakukan kerja sama dengan raksasa teknologi China, Baidu. Dua sumber menjelaskan tujuan kerja sama untuk meningkatkan kinerja sistem bantuan mengemudi canggih (advanced driving assistance atau ADAS), dikutip dari Reuters, Jumat (14/3/2025).

    Baidu telah mengirimkan sejumlah engineer-nya ke kantor Tesla yang ada di Beijing. Tidak diketahui jumlah pasti engineer yang dikirim, namun mereka telah berkantor di sana selama beberapa minggu terakhir.

    Para engineer bekerja untuk mengintegrasikan informasi peta navigasi Baidu ke mobil Tesla. Misalnya, untuk marka jalur dan sinyal lampu lalu lintas dengan perangkat FSD versi 13 milik Tesla.

    Dengan begitu, pengetahuan perangkat soal jalanan di China akan lebih akurat dan lebih baru.

    Seorang sumber mengatakan FSD V13 belum mendapatkan pelatihan cukup untuk jalan-jalan di China. Hal ini membuat banyak pengemudi Tesla melakukan pelanggaran seperti berpindah jalur yang salah atau menerobos lampu merah.

    Baik Baidu dan Tesla tidak menanggapi permintaan komentar.

    Bukan hanya Tesla yang mendapatkan dampak positif dari kerja sama ini. Reuters mencatat Baidu dapat meningkatkan kemampuan AI, yang diketahui cukup tertinggal dari raksasa lain asal China seperti DeepSeek dan Alibaba.

    Tesla Hancur Lebur, Dibela Trump Mati-matian

    Gerakan anti Elon Musk makin kencang dan membuat masyarakat di AS ramai-ramai memboikot Tesla. Bahkan, banyak pemilik Tesla yang memasang stiker pada mobil mereka yang mengindikasikan bahwa mereka tak bangga membeli produk dari perusahaan milik orang terkaya di dunia.

    Penjualan Tesla anjlok dan harga jual mobilnya turun, sehingga pengguna ‘terjebak’ karena rugi jika menjual mobil mereka. Di saat bersamaan, saham Tesla juga ambruk yang didorong sentimen negatif terhadap sikap politik Musk, serta ancaman perang tarif yang dikeluarkan Trump.

    Menanggapi hujatan ke Musk dan gerakan boikot Tesla, Presiden AS Donald Trump tak tinggal diam. Trump mengatakan akan membeli mobil Tesla baru. Ia juga menyalahkan orang-orang yang berideologi kiri yang disebut radikal. Bahkan, Trump menyebut aksi boikot Tesla adalah hal yang ilegal.

    Pernyataan Trump mengemuka sehari setelah saham Tesla mengalami penurunan terburuk dalam hampir 5 tahun terakhir. Penurunan ini ditengarai ancaman resesi dan rencana tarif Trump. Selain itu, ideologi dan sikap politik Musk juga ramai dikritik.

    Trump mengatakan ia akan melabeli penyerangan showroom Tesla sebagai aksi terorisme lokal. Trump mengatakan akan menyetop aksi penyerangan tersebut.

    “Mereka [penyerang showroom Tesla] membahayakan perusahaan AS yang hebat,” ujar Trump, dikutip dari The Guardian, Kamis (13/3/2025).

    Di dealer Tesla, digelar kampanye boikot besar-besaran. Pemilik mobil banyak yang menjual kendaraan Tesla mereka, dan aktivis ramai-ramai mendorong anggota masyarakat untuk menjual saham Tesla.

    Banyak mobil Tesla di tempat sampah yang dipenuhi grafiti anti-Nazi dan tulisan ‘Musk harus pergi’.

    Klaim Trump bahwa boikot itu “ilegal” adalah salah. Mahkamah Agung memutuskan pada tahun 1972 bahwa amandemen pertama konstitusi AS melindungi hak warga Amerika untuk memprotes bisnis swasta.

    Kelompok gerakan ‘Tesla Takedown’, yang telah mengorganisasikan protes anti-Tesla di seluruh negeri, mengatakan orang-orang juga memiliki hak untuk melakukan protes secara damai di trotoar dan jalan di depan showroom, perusahaan.

    (fab/fab)

  • Senjata Makan Tuan! Penyerang SPKLU Tesla Malah Terbakar Sendiri

    Senjata Makan Tuan! Penyerang SPKLU Tesla Malah Terbakar Sendiri

    Jakarta

    Gelombang protes yang menyasar mobil listrik Tesla beserta infrastrukturnya terus memanas. Sejak Elon Musk mendapat jabatan di pemerintah dan sederet sikap politiknya, aksi vandalisme hingga perusakan terhadap mobil Tesla meningkat.

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk CEO Tesla Elon Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan atau Department of Government Efficiency (DOGE). Agensi ini disebut sudah memangkas ribuan pekerja sejak didirikan pada bulan Januari, demikian seperti dikutip dari CBSNews.

    Serangan terhadap kendaraan Tesla dan infrastrukturnya semakin marak. Sebanyak tujuh stall SPKLU Supercharger Tesla di Massachusetts dibakar. Kali ini juga terjadi pembakaran infrastruktur Supercharger di Carolina Selatan.

    Namun, seperti dikutip Carscoops, penyerang dalam kasus ini mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Penyerang SPKLU Tesla itu malah terbakar saat melakukan penyerangan.

    Menurut Kepolisian North Charleston, pria itu memulai serangannya dengan menyemprotkan cat bertuliskan ‘Hidup Ukraina’ dan pesan kasar yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump. Ia kemudian melemparkan botol bir yang menyala, yang tampaknya merupakan bom molotov buatan sendiri, ke stasiun pengisian daya Tesla.

    Pihak berwenang setempat mengatakan, ketika pria itu melemparkan botol-botol ini, pakaian di punggungnya terbakar. Menurut para saksi, orang itu kemudian dengan cepat berlari dari tempat parkir.

    Belum diketahui bagaimana kelanjutannya. Dikutip Associated Press, juru bicara Kepolisian North Charleston Harve Jacobs mengatakan belum ada penangkapan yang dilakukan. Dia juga mengatakan penyelidikan telah diserahkan kepada Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak federal.

    Maraknya serangan ini membuat pemilik mobil Tesla juga panik. Para pengguna mobil Tesla mengganti logo dengan merek lain. Salah satu contohnya Cybertruck menggunakan merek Toyota, seperti pada model Hilux.

    Ada juga gambar Tesla Model S yang dipasang logo Mazda di bagian belakang. Kemudian Tesla Model 3 dengan lencana Honda, dan Model 3 lainnya dengan empat cincin ala Audi yang ditempel di bagasi.

    (rgr/dry)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (13/3/2025).

    Dalam panggilan telepon tersebut, keduanya tampak membicarakan berbagai hal.

    Mulai dari kerja sama kedua negara hingga solusi perdamaian konflik Rusia-Ukraina.

    MBS menekankan akan selalu mendukung apa pun itu dengan tujuan mengakhiri perang di Ukraina.

    “Komitmen Arab Saudi untuk memfasilitasi dialog dan mendukung semua inisiatif yang bertujuan mencapai resolusi politik,” terang kementerian luar negeri yang mengutip pernyataan MBS, dikutip dari NDTV.

    Pembicaraan ini menyusul pertemuan pejabat Ukraina dan AS pada hari Selasa (11/3/2025) di Jeddah.

    Kedua negara tersebut membahas usulan gencatan senjata Ukraina-Rusia.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan itu dicapai setelah negosiasi berjam-jam antara pejabat Amerika dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi.

    “Hari ini, kami mengajukan tawaran yang diterima Ukraina, yaitu untuk melakukan gencatan senjata dan negosiasi segera guna mengakhiri konflik ini dengan cara yang bertahan lama dan berkelanjutan serta memperhitungkan kepentingan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk maju sebagai sebuah negara,” kata pejabat tinggi urusan luar negeri Donald Trump, dikutip dari Yahoo News.

    Rubio berharap Rusia juga sepakat terkait gencatan senjata ini.

    “Dan mudah-mudahan kami akan menyampaikan tawaran ini kepada Rusia, dan kami berharap mereka akan mengatakan ya, bahwa mereka akan mengatakan ya untuk perdamaian,” tambah Rubio. 

    Tak hanya Rubio, Zelensky juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui X.

    Menurut Zelensky, saat ini adalah tugas AS untuk meyakinkan Rusia.

    “Kini, giliran Amerika Serikat untuk meyakinkan Rusia agar melakukan hal yang sama,” kata Zelensky dalam pernyataan terpisah tentang X.

    “Jika Rusia setuju, gencatan senjata akan segera berlaku,” tambahnya.

    Dalam pernyataan terpisah, Zelensky mengatakan cakupan apa saja dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Usulan gencatan senjata akan membentuk gencatan senjata penuh selama 30 hari, tidak hanya terkait rudal, drone, dan bom, tidak hanya di Laut Hitam, tetapi juga di sepanjang garis depan,” jelas Zelensky.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Rusia.

    “Bola ada di tangan Rusia,” kata Trump pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari LBC.

    Respons Putin atas Usulan Gencatan Senjata di Ukraina

    Presiden Rusia menanggapi rencana gencatan senjata selama 30 hari, yang disetujui Ukraina awal minggu ini setelah pembicaraan dengan AS.

    Putin mengatakan ia setuju dengan ide yang diajukan terkait gencatan senjata di Ukraina.

    Namun tidak langsung menerima, Putin justru mengajukan beberapa syarat.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Saat ini yang dibutuhkan menurut Putin adalah membicarakan syarat-syarat tersebut dengan mitranya, Trump.

    “Saya pikir kita perlu membicarakannya dengan rekan dan mitra Amerika kita dan, mungkin, menelepon Presiden Trump dan membahasnya dengannya,” kata Putin, dikutip dari AP News.

    Menurut Putin, gencatan senjata harus menghasilkan perdamaian yang abadi.

    “Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata akan menghasilkan perdamaian abadi dan menghilangkan akar penyebab krisis,” tegasnya.

    Putin mengatakan tampaknya AS membujuk Ukraina untuk menerima gencatan senjata dan bahwa Ukraina tertarik karena situasi medan perang, khususnya di Kursk.

    Putin kemudian mempertanyakan apa yang terjadi jika gencatan senjata diberlakukan di Ukraina.

    “Akankah semua yang ada di sana keluar tanpa perlawanan? Atau akankah pimpinan Ukraina memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah?,” tanyanya.

    Atas pernyataan kedua belah pihak ini, justru menunjukkan perbedaan tujuan dan prinsip antar keduanya.

    Sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagaimana kesepakatan gencatan senjata akan terwujud.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Putra Mahkota Arab Saudi, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Elon Musk Tukang Bohong, Bukti Terbaru Bikin Geleng Kepala

    Elon Musk Tukang Bohong, Bukti Terbaru Bikin Geleng Kepala

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti keamanan siber ragu dengan klaim adanya serangan hacker pada X yang membuat platform itu lumpuh awal minggu ini. Menurut pakar, hanya ada sedikit bukti dari klaim yang disebut pemilik X, Elon Musk.

    Tak lama setelah X lumpuh, Musk mengatakan adanya serangan DDoS pada platform miliknya. Tak lama kemudian dalam sebuah wawancara, dia juga mengatakan serangan melibatkan alamat IP dari Ukraina.

    Musk tak pernah memberikan bukti dari dua klaim tersebut. Pernyataan sebaliknya diungkap laporan Wired yang berasal dari peneliti keamanan.

    Pakar itu mengatakan hanya ada sedikit bukti alamat IP Ukraina terkait serangan DDoS. Bahkan negara tersebut tidak masuk dalam 20 negara teratas yang terlibat.

    Bahkan laporan yang sama mengatakan X tidak sengaja membuat platformnya rentan akan serangan DDos. Pernyataan ini berbeda dengan klaim Musk yang menyebut melibatkan banyak sumber daya mengurusi hal tersebut, dikutip dari Engadget, Jumat (14/3/2025).

    “Server asli X, yang merespon permintaan web, tidak sepenuhnya aman dibalik proteksi DDoS Cloudflare milik perusahaan dan sangat terbuka,” kata laporan tersebut.

    Hal inilah yang menyebabkan penyerang bisa melakukan serangan bertarget secara langsung. X disebut telah melakukan pengamanan untuk server tersebut.

    Klaim adanya serangan siber bukan pertama kali disebutkan Musk. Tahun lalu dia pernah menyalahkan serangan DDoS juga karena mengacaukan siaran langsung dengan Donald Trump yang tengah berkampanye sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)

  • Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang hakim AS pada hari Rabu memperpanjang perintahnya yang memblokir otoritas federal untuk mendeportasi seorang mahasiswa Universitas Columbia yang ditahan dalam kasus yang telah menjadi titik api janji pemerintahan Trump untuk mendeportasi beberapa aktivis perguruan tinggi pro-Palestina, Reuters telah melaporkan.

    Hakim Pengadilan Distrik AS Jesse Furman telah memblokir sementara deportasi Mahmoud Khalil pada awal minggu ini, dan memperpanjang larangan tersebut pada hari Rabu dalam perintah tertulis setelah sidang di Pengadilan Federal Manhattan untuk memberi dirinya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah penangkapan mahasiswa itu tidak konstitusional.

    Hakim Furman juga memerintahkan agar Khalil diizinkan melakukan dua panggilan telepon pribadi selama dua jam dengan pengacaranya, satu pada hari Rabu dan satu pada hari Kamis, setelah Kassem mengatakan bahwa satu-satunya panggilan telepon Khalil dengan anggota tim hukumnya dari tahanan di Louisiana sejauh ini terputus sebelum waktunya dan berada pada saluran yang direkam dan dipantau oleh pemerintah.

    Bahkan sebelum Furman memblokirnya, tidak ada indikasi bahwa deportasi Khalil akan segera terjadi. Ia berhak mengajukan pembelaannya untuk menghindari deportasi di hadapan hakim terpisah di pengadilan imigrasi, yang merupakan proses yang berpotensi panjang.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengatakan bahwa Khalil, 30 tahun, dapat dideportasi berdasarkan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa migran yang kehadirannya di negara tersebut dianggap oleh Menteri Luar Negeri AS tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri dapat dideportasi, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters .

    “Menteri Luar Negeri telah menetapkan bahwa kehadiran atau aktivitas Anda di Amerika Serikat akan menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang serius bagi Amerika Serikat,” demikian bunyi dokumen DHS tertanggal 9 Maret, yang memerintahkan Khalil untuk hadir di hadapan hakim imigrasi pada tanggal 27 Maret. Dokumen tersebut tidak memberikan perincian tambahan, dan DHS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Pengacara Khalil mengatakan bahwa penangkapannya pada hari Sabtu oleh agen DHS di luar kediaman universitasnya di Manhattan adalah sebagai balasan atas advokasinya yang blak-blakan terhadap serangan militer Israel di Gaza menyusul serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan dengan demikian melanggar hak Khalil untuk kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

    “Tuan Khalil diidentifikasi, menjadi sasaran, ditahan dan sedang diproses untuk deportasi karena advokasinya terhadap hak-hak Palestina,” kata pengacara Khalil, Ramzi Kassem di pengadilan.

    Brandon Waterman, seorang pengacara pemerintah, mengatakan bahwa tantangan Khalil terhadap penangkapannya harus dipindahkan ke New Jersey, tempat ia ditahan saat pengacaranya pertama kali meminta pembebasannya, atau Louisiana, tempat ia ditahan saat ini.

    Di luar gedung pengadilan Manhattan pada hari Rabu, Kassem mengatakan kepada wartawan bahwa ketentuan hukum yang dirujuk DHS jarang digunakan dan tidak dimaksudkan untuk membungkam perbedaan pendapat.

    Dalam wawancara media pertamanya , Noora Abdalla, istri Khalil, mengatakan kepada Reuters setelah sidang bahwa dia berharap suaminya akan bebas dan kembali ke New York tepat waktu untuk kelahiran anak pertama mereka, yang akan lahir bulan depan.

    “Sangat sulit untuk tidak bersamanya,” katanya. “Ada banyak emosi dan rasa sakit. Dia selalu ada untuk saya di setiap langkah.”

    Khalil lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi Palestina di Suriah dan pergi ke AS dengan visa pelajar pada tahun 2022, dan menjadi penduduk tetap tahun lalu. Ia merupakan anggota terkemuka gerakan protes Columbia terhadap serangan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    Presiden AS Donald Trump menuduh di media sosial bahwa Khalil mendukung Hamas, tetapi pemerintahannya belum mendakwanya dengan kejahatan apa pun dan belum memberikan bukti yang menunjukkan dugaan dukungan Khalil terhadap gerakan tersebut, yang ditetapkan sebagai “entitas teroris global” oleh AS.

    Pemerintahan Trump mengklaim bahwa protes pro-Palestina di kampus-kampus, termasuk Columbia, telah mencakup dukungan untuk Hamas dan pelecehan anti-Semit terhadap mahasiswa Yahudi. Penyelenggara protes mahasiswa mengatakan kritik terhadap Israel secara keliru disamakan dengan anti-Semitisme.

    “Ini bukan tentang kebebasan berbicara,” kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada wartawan pada hari Rabu saat berkunjung ke Irlandia. “Menjadi pendukung Hamas dan datang ke universitas kami serta mengacaukannya… Jika Anda memberi tahu kami bahwa itulah yang ingin Anda lakukan saat datang ke Amerika, kami tidak akan pernah mengizinkan Anda masuk.”

    Kasus ini pada akhirnya dapat menguji di mana pengadilan imigrasi menarik garis antara kebebasan berbicara yang dilindungi dan dugaan dukungan terhadap kelompok yang ditetapkan AS sebagai teroris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Ikut Demo di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Berdemonstrasi di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Ratusan aktivis dari kelompok perdamaian Yahudi melakukan aksi duduk di kantor pusat Presiden AS Donald Trump di New York pada hari Kamis menuntut pembebasan segera aktivis Pro Palestina Mahmoud Khalil, Anadolu melaporkan.

    Sambil meneriakkan “Bebaskan Mahmoud, Bebaskan mereka semua!” “Kami ingin keadilan, bagaimana? Bawa pulang Mahmoud sekarang!” dan “Lawan Nazi, bukan mahasiswa!” 

    Para pengunjuk rasa dari kelompok Jewish Voice for Peace memenuhi lobi Trump Tower, menyuarakan penentangan mereka terhadap penahanan aktivis tersebut.

    Banyak demonstran mengenakan baju merah bertuliskan slogan “Bukan atas nama kami” dan “Hentikan mempersenjatai Israel.”

    Khalil, pemegang kartu hijau dan mahasiswa Universitas Columbia baru-baru ini yang membantu mengorganisasikan protes kampus tahun lalu, ditangkap Sabtu di kediamannya milik universitas dalam apa yang menurut pengacaranya merupakan upaya deportasi bermotif politik oleh pemerintahan Trump.

    Saat berkampanye tahun lalu untuk memenangkan kursi kepresidenan, Trump, di balik pintu tertutup, berjanji untuk “mengusir” pengunjuk rasa mahasiswa asing pro-Palestina jika ia terpilih, menurut The Washington Post.

    Khalil ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengklaim visa pelajarnya telah dicabut, meskipun ia adalah penduduk tetap yang sah dan tidak berada di AS dengan visa pelajar. Para agen kemudian memberi tahu dia bahwa kartu hijaunya telah dicabut.

    Ia menikah dengan seorang warga negara AS yang sedang hamil delapan bulan. Istrinya mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia “bertanya-tanya kapan Mahmoud akan mendapat kesempatan untuk menelepon saya.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari usulannya mengenai pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza, Pusat Informasi Palestina telah melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan setelah Trump mengatakan kemarin bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan: “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

    Juru bicara Hamas mendesak Trump untuk menahan diri dari “bersekutu dengan visi sayap kanan Zionis yang menentang hak-hak rakyat Palestina.”

    Trump mengirimkan gelombang kejutan bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.

    Mesir, yang bertetangga dengan Gaza, juga menyuarakan apresiasinya atas pernyataan terbaru Trump.

    “Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir hari ini.

    Menteri luar negeri Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bertemu dengan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff di Doha, Qatar, kemarin untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir dan upaya gencatan senjata.

    Pembahasan tersebut juga meliputi pembentukan suatu komite administratif untuk mengelola urusan daerah kantong pantai yang dilanda perang.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR