Tag: Donald Trump

  • Drone-Drone Ukraina Geruduk Rusia: Hantam Depot Minyak di Krasnodar, 57 UAV Hancur Dalam Semalam – Halaman all

    Drone-Drone Ukraina Geruduk Rusia: Hantam Depot Minyak di Krasnodar, 57 UAV Hancur Dalam Semalam – Halaman all

    Ratusan Drone Ukraina Geruduk Rusia: Hantam Depot Minyak di Krasnodar, 57 UAV Dihancurkan Dalam Semalam

     

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina memanfaatkan keunggulan mereka dalam serangan pesawat tanpa awak (UAV) alias drone ke wilayah-wilayah teritorial Rusia.

    Dalam laporan terbaru konflik, Ukraina dilaporkan meluncurkan ratusan drone untuk menyerang Rusia.

    Unit pertahanan udara Rusia mengklaim, mencegat dan menghancurkan 57 pesawat nirawak Ukraina semalam, kata kementerian pertahanan Rusia pada Rabu (18/3/2025).

    “Tiga puluh lima pesawat nirawak dihancurkan di wilayah perbatasan Kursk, sementara sisanya berada di wilayah Oryol, Tula, Bryansk, dan Laut Azov,” kata kementerian tersebut pada aplikasi perpesanan Telegram.

    Namun, serangan bergelombang drone Ukraina ini tampaknya menembus sistem pertahanan udara Rusia saat kebakaran terjadi di depot minyak di wilayah Krasnodar, Rusia selatan, menyusul serangan pesawat nirawak Ukraina pada hari Rabu, menurut otoritas Rusia.

    Staf koordinasi regional mengatakan puing-puing yang jatuh memicu kebakaran, yang telah menyebar hingga 1.700 meter persegi.

    Lebih dari 220 orang dikatakan terlibat dalam memadamkan api.

    DISERANG DRONE – Kebakaran terjadi di depot minyak di wilayah Krasnodar, Rusia selatan, menyusul serangan pesawat nirawak Ukraina pada hari Rabu (18/3/2025). Ukraina melancarkan serangan bergelombang drone ke wilayah Rusia.

    Moskow Tuding Kiev Mau Rusak Usulan Perdamaian Trump-Putin

    Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Kiev melakukan provokasi, mengklaim serangan itu dimaksudkan untuk merusak inisiatif perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa.

    Selama panggilan telepon pada hari Selasa, Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat kalau Rusia akan menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Ukraina selama 30 hari, asalkan Ukraina melakukan hal yang sama.

    Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa meskipun Moskow menghormati perjanjian tersebut, Ukraina tidak.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya mendukung proposal tersebut tetapi membutuhkan lebih banyak rincian.

    Ia mencatat bahwa informasi yang dirilis setelah panggilan tersebut tidak menyebutkan kapan penangguhan serangan udara terhadap infrastruktur energi akan dimulai.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihaknya segera menghentikan serangan terhadap target energi Ukraina setelah perintah Putin.

    Dilaporkan pula bahwa ketujuh pesawat nirawak yang sedang dalam perjalanan menuju target tersebut ditembak jatuh oleh pasukan Rusia.

    Sementara itu, otoritas Ukraina melaporkan korban jiwa dan cedera akibat serangan udara Rusia semalam, termasuk kerusakan parah pada sebuah rumah sakit.

  • Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Fathi, meminta masyarakat dan investor tidak panik berlebihan mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Sebab, anjloknya IHSG disebut-sebut karena munculnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak kemudian menerima informasi-informasi yang tidak utuh, yang kurang benar, khususnya para pelaku investor retail ataupun investor di pasar modal. Over Worried, kekhawatiran yang berlebihan yang kita sendiri tidak pernah mendengar itu sebetulnya,” kata Fathi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Fathi, jika memang Sri Mulyani mundur, maka Komisi XI sebagai mitra kerja pasti akan mengetahui lebih dulu.

    Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak terbawa opini negatif yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    “Marilah kita batasi jangan terlalu banyak kita buat opini negatif. Kita harus saling bahu membahu, kita saling support, kita saling dorong untuk menuju Indonesia maju, menuju target ekonomi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Fathi.

    Terkait pergerakan IHSG yang anjlok, sementara bursa saham di Asia justru menguat, Fathi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pasar.

    Menurutnya, fluktuasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sentimen dalam negeri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang telah berlangsung sejak lama.

    “Jadi sebetulnya secara umum, secara global, kalau kita berbicara global itu memang terjadi kontraksi, memang terjadi koreksi penurunan. Hanya kebetulan pas kemarin kita ada pergerakan ekstrem ke bawah itu memang di Asia sedang ada kenaikan. Tetapi tidak bisa dipandang kondisi pada satu hari dan satu sesi itu saja,” jelas Fathi.

    Dia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebijakan ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ketegangan perdagangan internasional.

    “Ini kan sebuah rangkaian, dimulai dari awal tahun adanya kebijakan-kebijakan ekstrem dari Presiden Amerika, adanya trade war, ini yang kemudian menjadikan sebuah kekhawatiran daripada investor global. Berimbas kepada retail juga mungkin di Indonesia yang tentu tidak bisa menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di dunia global,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menepis spekulasi mengenai pengunduran dirinya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.

    “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (*)

  • Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin gerakan Houthi Yaman mengatakan kelompoknya akan terus menghadapi agresi AS terhadap Yaman, setelah Washington melanjutkan serangan terhadap kelompok itu terkait blokade Laut Merah terhadap Israel.

    Abdul Malik al-Houthi berjanji bahwa Houthi akan “melanjutkan eskalasi pada tingkat tertinggi terhadap musuh Israel” atas perangnya di Gaza.

    “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk melawan musuh Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kami akan melawan segala bentuk dukungan Amerika (untuk Israel) yang melibatkan penargetan negara kami,” katanya di saluran TV Al-Masirah milik Houthi, idkutip dari New Arab.

    Pemimpin Houthi mengecam Israel karena melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza, sekaligus mengecam negara-negara Arab atas dugaan tidak adanya tindakan terhadap masalah tersebut.

    Al-Houthi mengatakan Israel “diyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan serius dari pihak Arab, bahkan pada tingkat minimal”, seraya menambahkan bahwa “beberapa rezim Arab menghasut musuh untuk melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza, dan ini adalah masalah berbahaya yang membuat Zionis semakin berani”.

    Ia juga mendesak negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk memutuskan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.

    Pada Rabu pagi, Al-Masirah melaporkan bahwa AS telah “memperluas cakupan penargetannya” di Yaman, menyerang wilayah-wilayah di provinsi Saada dan Hodeidah, di antara tempat-tempat lainnya. Komando Pusat AS (CENTCOM) belum mengonfirmasi serangan tersebut.

    Eskalasi di Laut Merah menyusul peringatan Houthi pada 12 Maret, bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel sebagai tanggapan atas pengepungan di Gaza selama gencatan senjata yang kini hampir runtuh antara Hamas dan Tel Aviv, setelah Israel menewaskan ratusan orang dalam serangan udara.

    Pada hari Selasa, pihak Houthi mengatakan mereka akan memperluas target mereka di Israel dalam beberapa jam dan hari mendatang kecuali “agresi” terhadap Gaza dihentikan.

    Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Israel dengan rudal balistik tanpa memberikan bukti, sementara proyektil lainnya mendarat di perairan Mesir.

    Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea, tanpa memberikan bukti, mengatakan bahwa kelompok tersebut berhasil menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal perang AS lainnya dengan rudal dan drone, menggagalkan serangan Amerika. 

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan Houthi di masa mendatang, dan memperingatkan akan konsekuensi yang berat.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan memberikan hadiah sebesar $15 juta untuk informasi tentang sumber pendanaan Houthi.

    Dalam postingan di X, halaman ‘Hadiah untuk Keadilan’ milik departemen tersebut, disebutkan bahwa informasi dapat dikirim melalui beberapa media, termasuk WhatsApp dan Telegram.

    “Ansarallah (Houthi) telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, menewaskan warga sipil dan memaksa pengalihan rute lalu lintas maritim,” tulis mereka.

    “Para teroris yang dilatih dan dipersenjatai Iran ini juga telah berupaya melakukan pembajakan dan meluncurkan rudal dari pantai ke kapal terhadap kapal-kapal dari AS dan negara-negara sekutu.”

    AS melakukan serangan udara semalam di Al-Jaouf dan Hodeidah pada 15-16 Maret, menewaskan sekitar 53 orang.

    Kelompok Houthi, yang telah menguasai sebagian besar Yaman selama lebih dari satu dekade, telah melancarkan sejumlah serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak pecahnya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

    Kapal perang AS telah diserang 174 kali dan kapal komersial 145 kali sejak 2023, menurut Pentagon, yang memberi tekanan besar pada rute laut yang biasanya membawa sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia.

    Kutuk Agresi

    Yayasan Antikanker mengutuk agresi AS yang menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar untuk pasien kanker di provinsi Sa’ada, seperti diberitakan Saba.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Kantor Berita Yaman (Saba), pusat tersebut mengatakan bahwa agresi AS melakukan kejahatan keji dengan menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar, yang berada pada tahap akhir persiapan untuk menjadi rujukan perawatan bagi ratusan pasien kanker di Sa’ada dan provinsi-provinsi tetangga.

    Ditegaskan bahwa ia mengutuk dengan kata-kata yang paling keras kejahatan ini, yang mengungkapkan wajah sebenarnya dari Amerika Serikat, yang mengklaim melindungi hak asasi manusia sambil melakukan kejahatan paling keji terhadap orang-orang yang rentan.

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa agresi AS melancarkan 13 serangan yang disengaja di rumah sakit tersebut, menghancurkan sebagian besar bagiannya dan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas-fasilitas vitalnya, merampas ratusan pasien dari perawatan di tengah kondisi kesehatan yang tragis.

    Ia menyatakan bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rencana sistematis AS yang telah menargetkan rakyat Yaman selama bertahun-tahun melalui pengeboman brutal dan blokade yang mencekik, yang menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan dan menyebarnya penyakit mematikan, terutama kanker, yang telah menyebar karena penggunaan senjata yang dilarang secara internasional sejak tahun 2015.

    Pernyataan tersebut mengutuk pembenaran pemerintah AS atas kejahatan kotor ini, yang tidak lain adalah kebohongan yang tidak tahu malu, karena Presiden AS yang kriminal Trump mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan “pangkalan yang mengancam navigasi maritim,” tetapi kebenaran yang tidak dapat disembunyikan adalah bahwa pengeboman tersebut menargetkan objek sipil dan fasilitas medis yang didedikasikan untuk merawat pasien kanker, yang secara terang-terangan menentang hukum internasional dan mengabaikan perjanjian kemanusiaan.

    Serangan Udara

    AS melancarkan serangan udara baru di Yaman, yang menargetkan benteng pertahanan Houthi. Media Houthi melaporkan empat serangan terhadap Al-Asayed di Sa’dah dan serangan kedua terhadap pabrik besi di Hodeida dalam waktu 24 jam, yang mengakibatkan pabrik tersebut hancur total.

    Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan terbaru tersebut, dikutip dari albawaba.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa AS melakukan dua serangan udara terhadap gedung Klub Al-Ahly di Direktorat Mina Hodeida.

    Serangan tambahan menghantam Hajjah di barat laut Yaman, menandai kelanjutan aksi militer AS terhadap wilayah yang dikuasai Houthi, dengan puluhan tewas dan ratusan terluka, termasuk wanita dan anak-anak.

    Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Pangkalan Udara Nevatim Israel, yang diklaim sebagai serangan langsung sebagai respons terhadap pembantaian Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya Washington—apakah untuk memastikan keamanan maritim atau mendukung Israel melawan Houthi.

    (Tribunnews.com/ Chrsynha)

  • Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):

    1. Putin Tolak Gencatan Senjata

    Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.

    Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.

    Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.

    “Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)

    “Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”

    Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.

    “Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.

    Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.

    Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.

    “Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.

    2. Nuklir Prancis Bergerak

    Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.

    Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.

    “Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.

    “Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”

    Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.

    Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.

    Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.

    3. Eropa Komentari Trump-Putin

    Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.

    “Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.

    “Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.

    “Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.

    4. Putin Buka Suara soal Sanksi

    Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.

    Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”

    “Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”

    5. NATO Pecah

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

    Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.

    “Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.

    “Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”

    Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.

    Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.

    (sef/sef)

  • Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menjadi sorotan sejak menduduki posisi orang nomor satu di Negeri Paman Sam Januari lalu. Ia telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan sejumlah kebijakan yang jauh berbeda dari pendahulunya, Joe Biden.

    Salah satu kebijakan keras yang dirancang Trump adalah deportasi sebagian besar anggota geng Venezuela yang diduga ke penjara kontroversial di El Salvador. Hal ini ia lakukan meski Hakim Distrik AS James Boasberg memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut.

    Hal ini pun memunculkan asumsi bahwa AS sedang berada dalam krisis konstitusional. Pasalnya, manuver presiden Partai Republik itu dirasa melanggar sistem pemerintahan AS, yang dibangun atas gagasan bahwa tiga cabang pemerintahan yang setara dan seimbang satu sama lain.

    “Orang-orang pada umumnya menggunakan istilah ‘krisis konstitusional’ untuk menggambarkan periode ketika lembaga-lembaga pemerintah jelas-jelas berkonflik,” tulis profesor hukum Sanford Levinson dari Universitas Texas dan Jack Balkin dari Yale pada tahun 2009, dikutip CNN International, Rabu (19/3/2025).

    Namun, Levinson berpendapat bahwa telah terjadi penggunaan istilah tersebut secara sembarangan. Pasalnya, sejumlah lembaga tinggi pemerintahan selalu berada dalam konflik.

    “Keberadaan konflik, bahkan konflik yang mendalam, tidak dapat menjadi definisi krisis. Lembaga-lembaga pemerintah selalu berkonflik. Jika satu cabang berhenti memberikan pengawasan sepenuhnya, sistem akan menjadi kacau,” tambah Levinson.

    Hal serupa juga ditimpali Profesor Hukum University of California Berkeley, John Yoo. Menurutnya, terlalu berlebihan apabila saat ini AS digolongkan sebagai masuk dalam krisis konstitusi.

    “AS saat ini tidak sedang dalam krisis konstitusional. Presiden pasti akan berkonflik dengan pengadilan dan Kongres,” kata Yoo.

    Trump Tak Tunduk Hukum?

    Pemerintah Trump saat ini tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menentang pengadilan. Namun tampaknya mereka sedang mempertimbangkan ide tersebut.

    “Seorang hakim pengadilan distrik tidak dapat memerintahkan pengusiran teroris asing ke tanah asing sebagaimana ia tidak dapat mengarahkan pergerakan Air Force One,” kata penasehat Gedung Putih, Stephen Miller.

    Direktur senior Program Kebebasan dan Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, Elizabeth Goitein, menganggap bahwa seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum. Misalnya, banding.

    “Solusi presiden adalah mengajukan banding, mungkin mengajukan banding darurat ke pengadilan banding, tetapi tidak menentang perintah tersebut,” katanya, juga di CNN Max. “Itulah arti dari checks and balances. Artinya, presiden tidak dapat duduk sebagai hakim atas tindakannya sendiri.”

    Trump ‘Dikultuskan’?

    Levinson dari Universitas Texas menambahkan bahwa saat ini AS terjebak dalam kultur bagaimana memanfaatkan setiap kemungkinan hukum atau teknis hukum untuk kepentingan dan kemenangan partai politik.

    Walau begitu, ia mencatat perubahan besar telah terjadi di Kongres pada awal Trump 2.0, di mana Kongres, yang juga dikuasai Partai Republik, telah runtuh legitimasinya sebagai lembaga tinggi negara.

    “Kaum Republik yang mungkin enam tahun lalu menentang Trump dalam beberapa isu, katanya, telah berubah menjadi apa yang saya pikir benar-benar kultus kepribadian,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Video: Gara-Gara Trump, Jepang Tahan Suku Bunga

    Video: Gara-Gara Trump, Jepang Tahan Suku Bunga

    Jakarta, CNBC Indonesia –Bank Sentral Jepang atau BOJ mempertahankan suku bunga kebijakan di level 0,5% pada 19 Maret 2025 waktu setempat. BOJ menilai kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump akan berpengaruh terhadap ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor.

    Selengkapnya saksikan di Program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (19/03/2025).

  • Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan perang tarif yang digaungkan Presiden AS Donald Trump membuat beberapa negara bereaksi. Kini, bukan cuma China, Rusia, dan Iran yang menjadi musuh AS.

    Beberapa negara lain yang terdampak kebijakan tarif tambahan mulai menunjukkan gesekan. Antara lain Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Inggris, Brasil, hingga Korea Selatan.

    Terbaru, Belanda yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS juga mulai lantang bersuara. Parlemen Belanda pada pekan ini menyetujui beberapa mosi yang mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan dengan perusahaan software asal AS.

    Parlemen juga meminta pemerintah menggenjot pembentukan platform layanan cloud di bawah kontrol Belanda, dikutip dari Reuters, Rabu (19/3/2025).

    Inisiatif serupa memang pernah gagal di masa lalu karena kurangnya alternatif dari Eropa yang memadai. Namun, para legislator mengatakan perubahan hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Trump membuat langkah kemandirian ini bersifat darurat.

    “Pertanyaan yang harus kita utarakan sebagai bangsa Eropa adalah: apakah kita nyaman orang seperti Trump, Mark Zuckerberg (CEO Meta), dan Elon Musk (Pemilik X) menguasai data kita?” kata Marieke Koekkoek yang merancang 1 dari 8 mosi yang disetujui parlemen terkait isu ini.

    Selain meluncurkan platform layanan cloud berdaulat, mosi tersebut meminta pemerintah untuk mengaji ulang keputusan untuk menggunakan Amazon Web Services untuk hosting domain internet di Belanda.

    Parlemen meminta pemerintah Belanda mengembangkan alternatif untuk perangkat lunak AS dan perlakuan istimewa untuk perusahaan Eropa dalam tender publik.

    Pemungutan suara untuk persetujuan mosi tersebut dilakukan sehari setelah puluhan perusahaan teknologi Eropa meminta Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund) dalam rangka berinvestasi dalam teknologi Eropa, termasuk infrastruktur cloud.

    Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak berkomentar.

    Pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, telah menyarankan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Ia mengatakan teknologi yang berdaulat merupakan satu-satunya langkah awal untuk menghadapi tekanan AS.

    Ia mengatakan pemerintah perlu memaksa lembaga untuk melaporkan secara publik risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada perusahaan cloud AS.

    “Dengan munculnya Trump 2.0, menjadi jelas bahwa ini bukan sesuatu yang dapat Anda setujui begitu saja,” katanya.

    Salah satu isu yang muncul dalam debat parlemen adalah kemungkinan Microsoft yang merupakan raksasa asal AS menyetop kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.

    Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada pengadilan kejahatan perang tersebut bulan lalu setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Amazon dan Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Ingin Gencatan Senjata Tanpa Syarat, Zelensky Harap AS Tekan Rusia, Yakin Perang Berakhir Tahun Ini – Halaman all

    Ingin Gencatan Senjata Tanpa Syarat, Zelensky Harap AS Tekan Rusia, Yakin Perang Berakhir Tahun Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan komentarnya mengenai upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian terkait perang dengan Rusia.

    Sebab, Zelensky berharap akan ada gencatan senjata tanpa syarat pada suatu saat nanti.

    Untuk mewujudkan keinginannya, Zelensky berharap AS akan terus menekan Rusia.

    “Kami berharap Amerika akan terus bekerja dan menekan Rusia untuk melaksanakan segala sesuatunya,” katanya, Rabu (19/3/2025), dilansir The Guardian.

    Ia menambahkan bahwa gencatan senjata tanpa syarat akan menjadi “salah satu langkah awal menuju perdamaian.”

    “Saya yakin tahun ini perang dapat berakhir dengan perdamaian yang bermartabat, tetapi jaminan keamanan sangat dibutuhkan, jika tidak, Putin akan kembali berperang. Itulah hakikatnya,” jelasnya.

    Menurutnya, garis merah Ukraina adalah pengakuan wilayah Ukraina yang diduduki sebagai wilayah Rusia.

    “Kami tidak akan menyetujui itu,” tegas Zelensky.

    Zelensky Ingin Tahu Rincian Pembicaraan Trump-Putin

    Pada Selasa (18/3/2025), Volodymyr Zelensky meminta rincian lebih lanjut dalam usulan Presiden Trump untuk gencatan senjata dengan Rusia yang akan menyelamatkan target energi dan infrastruktur.

    Zelensky juga memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menekan Ukraina dalam operasi darat.

    Zelensky menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers yang diselenggarakan tak lama setelah Trump menelepon Putin untuk membahas persyaratan gencatan senjata.

    Putin menahan diri untuk tidak berkomitmen pada gencatan senjata yang diajukan AS yang diterima Ukraina minggu lalu dan yang akan menghentikan serangan darat dan udara.

    “Kami mendukung semua langkah yang bertujuan untuk mengakhiri perang. Kami akan mendukungnya.”

    “Namun, untuk mendukungnya, kami perlu memahami apa sebenarnya yang kami dukung,” kata Zelensky dalam pernyataan dalam bahasa Ukraina dan dibagikan oleh Reuters. 

    “Ketika Presiden Trump punya waktu, dia orang yang sibuk. Ketika dia punya waktu, kita bisa menelepon saya kapan saja. Dia punya nomor telepon saya.”

    “Kami siap untuk membicarakan langkah selanjutnya, dengan senang hati,” jelasnya.

    Pemimpin Ukraina mengatakan pertukaran tahanan yang ditetapkan pada hari Rabu akan menunjukkan keinginan dan hasrat Rusia untuk mengakhiri perang.

    Namun, ia mengatakan Kyiv skeptis dalam mempercayai Rusia, dengan mengatakan tidak ada kepercayaan pada Putin untuk mempertahankan gencatan senjata.

    “Itulah sebabnya saya katakan kita perlu memahami bagaimana cara kerjanya secara teknis sehingga tidak hanya bergantung pada keinginan mereka. Itu saja,” kata Zelensky.

    Zelensky mengatakan Putin berniat melancarkan operasi ofensif di area-area penting di wilayah Ukraina, yang diklaim Moskow sebagai wilayah aneksasinya tetapi tidak memiliki kendali penuh.

    Ini termasuk wilayah Ukraina di Zaporizhia, lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir penting, dan area Sumy dan Kharkiv di timur laut negara itu, di perbatasan dengan Rusia.

    “Putin ingin melakukan beberapa operasi ofensif,” kata Zelensky.

    “Ia akan mencoba melakukannya. Untuk apa? Untuk memberikan tekanan maksimal pada Ukraina. Kapan itu akan terjadi? Percayalah, ia akan mencoba melakukannya dalam beberapa bulan ke depan,” lanjutnya.

    PIDATO ZELENSKY – Foto ini diambil dari laman Kepresidenan Ukraina pada Jumat (14/3/2025), memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dalam pidato hariannya di media sosial, Kamis (13/3/2025). (Kantor Kepresidenan Ukraina)

    Zelensky juga berbicara tentang tuntutan yang diajukan Putin dalam panggilan telepon dengan Trump, bahwa gencatan senjata apa pun akan mengharuskan Ukraina menghentikan perekrutan tentara baru dan menghentikan persenjataan kembali.

    Zelensky juga menolak seruan Putin agar AS mengakhiri bantuan militer untuk Ukraina. 

    Trump sempat menghentikan bantuan militer AS dan pembagian intelijen, tetapi mengembalikannya ketika Zelensky menyetujui gencatan senjata selama 30 hari. 

    “Ia melihat bahwa Amerika Serikat dapat mengambil langkah-langkah (untuk menghentikan bantuan militer dan pembagian informasi intelijen) dan itulah sebabnya ia mengangkat topik-topik yang menurutnya dapat menguntungkannya.”

    “Itu pernah terjadi sebelumnya, jadi mengapa tidak melakukannya lagi. Namun sekali lagi, itu berarti melemahkan tentara Ukraina,” kata Zelensky. 

    “Saya pikir bantuan militer akan terus berlanjut. Kami mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan rekan-rekan Eropa.”

    “Kami terus berhubungan dengan mereka. Saya yakin tidak akan ada pengkhianatan dari pihak mitra dan aliran bantuan militer akan terus berlanjut,” paparnya.

    Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, Selasa (18/3/2025).

    Namun, percakapan mereka yang sangat dinanti-nantikan gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas.

    Pemimpin AS dan Rusia berbincang selama lebih dari 90 menit, dan keduanya menyatakan harapan untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara.

    Meski demikian, Putin tidak menyetujui usulan Washington untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Ukraina yang mencakup seluruh perang.

    Dilansir The Moscow Times, Kremlin mengatakan Putin telah memerintahkan militernya untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari.

    Sementara Gedung Putih menyatakan bahwa “para pemimpin sepakat bahwa gerakan menuju perdamaian akan dimulai dengan gencatan senjata energi dan infrastruktur.”

    Trump menegaskan di jejaring sosial Truth Social miliknya bahwa mereka memiliki “kesepakatan bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, mengakhiri perang yang sangat mengerikan ini.”

    Namun, Kremlin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “syarat utama” untuk perdamaian adalah “penghentian total” dukungan militer dan intelijen Barat terhadap militer Ukraina yang tengah berjuang — tuntutan yang akan sulit diterima oleh Ukraina dan sekutu Baratnya.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Induk Google Mau Akuisisi Perusahaan Rp 529 T, Terbesar Sepanjang Masa

    Induk Google Mau Akuisisi Perusahaan Rp 529 T, Terbesar Sepanjang Masa

    Jakarta

    Induk Google Alphabet bakal mengakuisisi sebuah startup asal Israel bernama Wiz dengan nilai mencapai USD 32 miliar, atau sekitar Rp 529 triliun, dan diharapkan selesai proses akuisisinya pada 2026 mendatang.

    Ini adalah nilai akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh induk Google tersebut. Akuisisi terbesar kedua mereka pun nilainya tak sampai setengah dari nilai akuisisi Wiz itu, yaitu akuisisi Motorola Mobility pada tahun 2012 yang nilainya “hanya” USD 12,5 miliar.

    Tak cuma nilai akuisisinya yang sangat besar, bahkan biaya pembatalan akuisisinya pun mencapai USD 3,2 miliar, salah satu biaya pembatalan terbesar sepanjang sejarah akuisisi perusahaan.

    Alphabet sudah ngebet sejak lama untuk meminang Wiz. Diketahui, pada tahun 2024 lalu mereka sempat menawar Wiz senilai USD 23 miliar, namun investigasi antimonopoli membuat akuisisi tersebut urung dilakukan.

    Akuisisi Wiz ini tampaknya dilakukan untuk memperkuat kemampuan keamanan siber Google di ranah cloud computing, di tengah meningkatnya kompetisi mereka dengan Amazon dan Microsoft. Menurut analis Gil Luria dari D.A Davidson, akuisisi Wiz ini penting dilakukan agar Google bisa bersaing dengan Microsoft.

    “Agar Google bisa bersaing dengan Microsoft Azure untuk konsumen enterprise, mereka harus bisa menawarkan deretan software yang lebih mendalam, termasuk software keamanan,” ujarnya.

    Akuisisi tersebut akan membuat Wiz menjadi bagian dari unit cloud Google, dan memperkuat solusi keamanan siber Google, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Rabu (19/3/2025).

    Tampaknya Alphabet meyakini akuisisi tersebut akan mendapat restu dari pemerintahan Trump, terutama dari nilai akuisisi yang sangat tinggi tersebut. Padahal Presiden Donald Trump sebelumnya pernah menjaikan akan melakukan pengawasan yang ketat untuk perusahaan Big Tech.

    Sebagai informasi, valuasi Wiz saat mendapat pendanaan privat Mei 2024 lalu hanya USD 12 miliar, dengan pemasukan tahunan lebih dari USD 500 juta.

    (asj/asj)

  • Gejolak di Pasar Saham Bersifat Temporer

    Gejolak di Pasar Saham Bersifat Temporer

    Jakarta, Beritasatu.com – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai, gejolak yang terjadi di pasar saham saat ini disebabkan oleh tekanan perekonomian global, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS)

    Destry mengungkapkan, secara kumulatif, dari Januari hingga Maret, modal asing yang keluar dari pasar saham mencapai Rp 22 triliun. Namun, pada saat yang sama, modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 25 triliun.

    Ekspektasi pelaku pasar terhadap SBN dan SRBI tetap berdasarkan fundamental perekonomian nasional.

    “Kami berharap bahwa apa yang terjadi kemarin bersifat sementara, karena tentunya ada faktor kejutan dari kebijakan-kebijakan global,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan BI pada Maret 2025 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11.19.31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) turun hingga 5%.

    Keputusan untuk pasar saham tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

    Destry menambahkan bahwa koreksi di pasar saham telah terjadi sejak akhir 2024. Ia menjelaskan, kondisi pasar saham sangat erat kaitannya dengan ekspektasi pelaku pasar terhadap perekonomian.

    “Saham sangat sensitif terhadap sentimen ekonomi, baik global maupun domestik. Berbagai kebijakan dari Presiden AS Donald Trump, misalnya, dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian secara keseluruhan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Destry menegaskan bahwa BI tetap konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta SBN di pasar sekunder.

    “Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk menunjukkan bahwa koreksi rupiah ini bersifat sementara. Oleh karena itu, BI melakukan intervensi melalui transaksi spot, DNDF, dan jika diperlukan, juga di SBN,” pungkasnya terkait pergerakan pasar saham domestik.