Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Batal Dimakzulkan, Han Duck Soo Kembali Menjabat Presiden Sementara Korea Selatan – Halaman all

    Batal Dimakzulkan, Han Duck Soo Kembali Menjabat Presiden Sementara Korea Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) membatalkan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck Soo.

    Keputusan ini pun mengembalikan Han ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden sementara Korea Selatan.

    Han berjanji akan fokus mengarahkan ekonomi terbesar keempat di Asia di tengah ketidakstabilan politik dan perang dagang Amerika Serikat (AS).

    Putusan tersebut diumumkan pada Senin (24/3/2025) dan segera mengakhiri ketidakpastian politik yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan Han.

    Han kembali menjalankan tugas kepresidenan selama Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan karena penerapan darurat militer pada Desember lalu, masih menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi.

    “Saya yakin rakyat menegaskan dengan satu suara bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan,” ujar Han dalam komentar yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Sebagai penjabat presiden, ia berjanji akan menjaga kestabilan administrasi negara dan berupaya melindungi kepentingan nasional dalam perang dagang.

    Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam ketidakstabilan politik Korsel dalam beberapa bulan terakhir.

    Mengutip The Straits Times, Han, yang kini berusia 75 tahun, memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden dari berbagai latar belakang politik.

    Meskipun dianggap sebagai tokoh bipartisan, oposisi menuduhnya tidak berbuat cukup untuk mencegah Yoon menerapkan darurat militer.

    Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Han, yang menghadiri satu-satunya sidang dalam kasusnya pada 19 Februari lalu.

    Gejolak Politik dan Respons Internasional

    Korea Selatan merupakan salah satu eksportir teratas dunia.

    Kini Seoul tengah bersiap menghadapi dampak dari berbagai kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Korsel telah menerapkan tarif untuk baja dan aluminium serta tengah berupaya mendapatkan pengecualian dari tarif balasan AS yang akan berlaku bulan depan.

    Krisis politik di negara itu bermula ketika Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Keputusan tersebut memicu gejolak besar, termasuk pemakzulan dan pengunduran diri beberapa pejabat tinggi.

    Deklarasi darurat militer Yoon hanya bertahan enam jam sebelum parlemen menolaknya dan anggota parlemen terpaksa melompati pagar untuk menghindari penjagaan keamanan.

    Parlemen kemudian memakzulkan Han Duck Soo pada 27 Desember 2024, setelah ia menolak menunjuk tiga hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

    Selama pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok sempat menjabat sebagai presiden sementara.

    Darurat militer yang sempat diterapkan oleh Yoon memicu ketegangan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan sekutu Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat.

    Washington mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan, terutama dalam hubungannya dengan Tiongkok dan Korea Utara.

    Dengan kembalinya Han ke kursi kepemimpinan, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan politik domestik serta mengatasi tekanan ekonomi global.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian politik dan membawa pemerintahan Korea Selatan kembali ke jalur stabilitas.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Kenaikan Tarif Impor AS Buat Negara Pembeli Minyak Venezuela Berlaku 2 April 2025 – Page 3

    Kenaikan Tarif Impor AS Buat Negara Pembeli Minyak Venezuela Berlaku 2 April 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakukan tarif impor baru.

    Mengutip CNBC International, Selasa (25/3/2025) Trump mengatakan bahwa AS akan mengenakan tarif sebesar 25% pada negara-negara yang membeli minyak dan gas dari Venezuela. Kebijakan baru ini diumumkan ketika Trump berupaya meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Tiongkok.

    Dalam sebuah postingan di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengatakan bahwa negara-negara yang membeli minyak dan gas dari Venezuela akan menghadapi tarif pada setiap perdagangan yang mereka lakukan dengan AS.

    Tarif tersebut dijadwalkan berlaku pada tanggal 2 April, katanya.

    “Jika mereka membeli minyak dari Venezuela, mereka harus membayar tarif sebesar 25% untuk berbisnis dengan Amerika Serikat —itu di atas tarif yang ada,” kata Trump dalam keterangan terpisah saat konferensi pers di Gedung Putih.

    Venezuela telah mengekspor sekitar 660.000 barel per hari pada tahun 2024, menurut data dari Kpler. Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar untuk ekspor minyak mentah negara Amerika Selatan itu, membeli 270.000 barel per hari tahun lalu.

    “Pengumuman oleh pemerintahan Trump ini tampaknya merupakan satu tindakan lagi yang menargetkan China,” kata Matt Smith, seorang analis minyak di Kpler.

    Harga minyak mentah Brent naik 61 sen, atau 0,85%, menjadi USD 72,77 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS juga naik 59 sen atau 0,86%, menjadi USD 68,87.

    “Kami memperkirakan harga minyak akan naik mengingat berita ini dan mungkin akan naik lebih jauh jika Trump menindaklanjuti pernyataan ini,” kata analis di Roth, Leo Mariani kepada klien dalam sebuah catatan.

     

  • Elon Musk Makin Powerful, ‘Disembah’ Para Menteri Trump

    Elon Musk Makin Powerful, ‘Disembah’ Para Menteri Trump

    Jakarta –

    Elon Musk agaknya kian berkuasa dalam pemerintahan Donald Trump. Dari sang presiden sampai para menteri, semua mengumbar puja puji pada pemimpin Departement of Government Eficiency atau DOGE itu.

    Di depan pers yang berkumpul usai rapat kabinet belum lama ini, Elon Musk jadi sasaran pujian. “Elon, saya ingin mengucap terima kasih. Saya tahu Anda telah melalui banyak hal dalam situasi mengerikan yang terjadi. Sangat tak adil. Dia seorang patriot, dia telah jadi teman saya,” kata Trump.

    Saat Trump bicara, Musk memakai topi dengan kalimat Trump benar tentang segalanya. Dia duduk bersama beberapa orang paling berkuasa di AS. “Dia lebih dari seorang patriot daripada yang lain. Dia tak pernah minta sesuatu yang bisa dia miliki,” imbuh Trump tentang Musk, bos SpaceX yang diberi komitmen belanja pemerintah USD 3,8 miliar tahun lalu.

    Komentar Trump diikuti tepuk tangan meriah dari kabinet dan disaksikan wakil presiden JD Vance. Dalam rapat, hampir setiap menteri memuji Musk dan misinya untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Masing-masing membanggakan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi tuntutan sang penasihat senior dan timnya.

    Mendagri Doug Burgum membanggakan tentang banyaknya kontrak curang terungkap oleh Musk. Brooke Rollins, Menteri Pertanian, mengumumkan membatalkan kontrak USD 300.000 untuk mendidik petani queer dan transgender dan kontrak USD 600.000 yang mempelajari siklus menstruasi pria transgender.

    Banyak klaim yang dibuat oleh DOGE dan para pengagumnya kemudian terbukti salah, tapi Rollins menyebutkan angka-angkanya dengan yakin. Dan hal itu terus berlanjut. Hampir setiap anggota kabinet tampak sangat fokus memuji pekerjaan DOGE.

    Lee Zeldin, kepala Badan Perlindungan Lingkungan mengklaim telah memotong kontrak senilai USD 22 miliar. “Kemitraan dengan DOGE dan Elon Musk sangat luar biasa. Tim mereka sangat berbakat. Kami tidak akan mampu melakukannya tanpa mereka,” tambahnya.

    Robert F Kennedy Jr, menyebut pemotongan biaya pengeluaran TI departemen kesehatan. “Dengan bantuan Elon, kami menghilangkan redundansi. Kami merampingkan departemen kami. Kami akan kembali menyediakan sains standar emas. Kami akan menyalurkan uang ke para ilmuwan dan pasien, bukan ke para administrator dan birokrat,” katanya.

    Sekarang, Elon Musk memiliki pengaruh besar tidak hanya atas Gedung Putih, tapi juga tiap departemen pemerintah AS. Dan ia telah menunjukkan keinginannya untuk menunjukkan pengaruhnya. Misalnya, Musk menegur Menlu Marco Rubi dalam rapat kabinet awal bulan ini karena tidak memecat cukup banyak orang.

    Di hadapan Trump dan seluruh kabinet, ia mengatakan kepada Rubio dengan nada meremehkan bahwa ia “tampil bagus di TV.” Orang terkaya di dunia itu disegani dan juga ditakuti.

    (fyk/rns)

  • 23 Orang Tewas dan Target Israel Jajah Gaza di Bawah 40 Ribu Tentara

    23 Orang Tewas dan Target Israel Jajah Gaza di Bawah 40 Ribu Tentara

    PIKIRAN RAKYAT – Sudah hari ke delapan, Israel Penjajah terus membombardir Gaza berturut-turut. Hari ini, Selasa, 25 Maret 2025, Israel Penjajah telah membunuh setidaknya 23 orang dalam serangan dini hari, termasuk tujuh anak-anak.

    Di waktu yang berdekatan, pasukan Israel Penjajah juga membombardir dua pangkalan udara Suriah dekat kota Palmyra. Ini merupakan kali kedua serangan ke Suriah dalam sepekan terakhir.

    Sementara, kemarahan publik lokal hingga global kini meningkat atas pembunuhan reporter Al Jazeera, Hossam Shabat di Gaza. Selain itu ada pula penangkapan sutradara ‘No Other Lands’ pemenang Oscar, Hamdan Ballal, di Tepi Barat yang diduduki.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 50.082 warga Palestina dipastikan tewas dan 113.408 terluka dalam perang Israel terhadap Gaza.

    Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah Gaza memperbarui jumlah kematian menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diperkirakan sudah tewas.

    Target Israel untuk Menjajah dan Kuasai Penuh Gaza Lagi

    Israel memantau rencana militer untuk merebut kembali dan menguasai Gaza. Hal ini terungkap dalam Laporan rahasia yang bocor.

    Pemerintahan sayap kanan Israel sedang mempelajari rencana militer untuk mengambil alih dan memerintah Gaza, setelah menarik diri dari wilayah Palestina dua dekade lalu.

    Menurut laporan berita dari The Financial Times, kemungkinan langkah bagi militer Israel untuk menduduki kembali dan memerintah Gaza kini sedang dipertimbangkan, dengan kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih.

    “Pemerintahan sebelumnya (era Joe Biden) ingin kami (Israel) mengakhiri perang. (Sementara) Trump ingin kami memenangkan perang,” kutip The Times dari seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

    Seorang reservis militer senior yang juga tak boleh disebutkan Namanya, mengatakan pula bahwa dia diberitahu untuk siap menghadapi bulan-bulan pertempuran, kemenangan, hingga administrasi (pemindahan kuasa).

    Rencana tersebut melibatkan pemindahan 2,3 juta penduduk Gaza ke area pesisir kecil al-Mawasi, yang saat ini digambarkan oleh Israel sebagai ‘zona kemanusiaan.’

    Analis militer mengatakan setidaknya empat divisi militer, atau sekitar 40.000 tentara, akan diperlukan secara permanen untuk memerintah Gaza, yang menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan proposal tersebut.

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Senin, 24 Maret mengungkapkan, kabinet keamanan sejatinya belum memutuskan tentang rencana pendudukan tersebut. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mengenai gencatan senjata perang Ukraina telah selesai.

    Dikatakan, perundingan berlangsung selama 12 jam.

    Dikutip dari TASS, perundingan yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagian.

    Fokus utama pada penghentian serangan terhadap pengiriman di Laut Hitam.

    Hasil perundingan ini akan diumumkan dalam pernyataan bersama yang dijadwalkan pada Selasa (25/3/2025).

    Sebelum pertemuan dengan Rusia, delegasi AS juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Ukraina di Riyadh.

    Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menyebut pembicaraan dengan AS berlangsung produktif dan terfokus, terutama mengenai perlindungan infrastruktur sipil dan energi.

    Delegasi Ukraina dalam perundingan ini dipimpin oleh Umerov dan didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Karasevych, serta Wakil Menteri Energi, Mykola Kolisnyk.

    Menurut Ukrinform, negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Jeddah, di mana Ukraina menerima rencana gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS.

    Sebagai imbalannya, Washington berjanji mencabut suspensi bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Kyiv.

    Delegasi Rusia dan Agenda Perundingan

    Delegasi Rusia tiba di Riyadh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Rombongan Rusia dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Internasional di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Grigory Karasin.

    Ia didampingi oleh Sergey Beseda, penasihat Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

    Menurut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, salah satu isu yang dibahas dalam negosiasi ini adalah kemungkinan dimulainya kembali Inisiatif Gandum Laut Hitam 2022.

    Kesepakatan ini sebelumnya memungkinkan Ukraina mengekspor jutaan ton gandum melalui pelabuhan-pelabuhannya.

    Akan tetapi, Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2023 dengan alasan bahwa Barat gagal menepati komitmennya untuk meringankan sanksi terhadap ekspor pertanian dan pupuk Rusia.

    Selain itu, perundingan juga berfokus pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Laut Hitam, khususnya di Odesa, Kherson, dan Mykolaiv.

    Tidak Ada Terobosan Besar yang Diharapkan

    Meskipun perundingan berlangsung lama, berbagai pihak meragukan adanya terobosan besar dari pertemuan ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa tidak ada ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan di Riyadh.

    Menurut analis Ukraina, Oleksiy Melnyk, kurangnya rasa saling percaya antara Moskow dan Kyiv membuat negosiasi damai tetap sulit tercapai.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan harapannya agar kesepakatan mengenai pembagian pendapatan atas mineral Ukraina dapat segera diselesaikan.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang berdiskusi dengan Kyiv mengenai kemungkinan perusahaan AS memiliki pembangkit listrik Ukraina.

    Gencatan Senjata 30 Hari yang Rawan Dilanggar

    Sebelumnya, setelah pembicaraan terpisah dengan Trump, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kesepakatan ini mencakup komitmen kedua belah pihak untuk tidak menyerang infrastruktur energi satu sama lain.

    Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling menuduh telah melanggar moratorium tersebut.

    Pejabat Ukraina menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rusia.

    Sebaliknya, Kremlin mengklaim Rusia masih mematuhi kesepakatan tersebut meskipun Kyiv terus melakukan serangan terhadap fasilitas energi di wilayahnya.

    Serangan Tetap Berlangsung di Tengah Negosiasi

    Bahkan saat negosiasi berlangsung, serangan militer di Ukraina tetap berlanjut.

    Rusia melancarkan serangan udara ke Kyiv untuk ketiga malam berturut-turut, menyebabkan satu orang terluka dan merusak beberapa rumah di sekitar ibu kota Ukraina.

    Dikutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengecam tindakan Rusia.

    Dia menegaskan kalau Moskow seharusnya menghentikan serangannya daripada “membuat pernyataan kosong tentang perdamaian.”

    Serangan rudal Rusia di Sumy juga melukai hampir 90 orang, termasuk 17 anak-anak, serta merusak sebuah sekolah dan rumah sakit.

    Di sisi lain, serangan siber yang diduga berasal dari Rusia melumpuhkan sistem tiket daring layanan kereta api Ukraina, yang disebut sebagai upaya “mendestabilisasi” situasi di negara tersebut.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menjatuhkan 227 pesawat tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir.

    Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi gas Valuika di wilayah Belgorod dan mencoba menyerang ladang kondensat gas Glebovskoye di Krimea.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Apa itu “ekonomi perang”? Tidak ada definisi resmi untuk “ekonomi perang”, tetapi ada banyak ciri yang mencerminkan konsep ini.

    Ekonomi perang berarti suatu negara mengerahkan sumber daya, kemampuan manufaktur, dan tenaga kerjanya untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama masa perang.

    Perubahan ekonomi yang paling mencolok adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.

    Selain perangkat keras militer tradisional, senjata modern membutuhkan investasi dalam teknologi dan layanan digital seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal, kata Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington.

    Untuk mengelola semua ini, pemerintah meningkatkan kontrol atas industri penting dan alokasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan serta mengarahkan bahan mentah ke industri yang terkait dengan perang. Sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan mungkin juga akan dijatah demi kepentingan militer.

    Siapa yang diuntungkan dari ekonomi perang?

    “Dalam ekonomi perang yang sesungguhnya, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara,” kata Naas.

    Reorientasi ini membutuhkan biaya besar dan biasanya menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah secara drastis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja kesejahteraan.

    “Berpindah ke ekonomi perang dapat menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah dan teknologi,” kata Steinbach kepada DW. “Sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, serta intelijen berkembang, dan teknologi ini juga mempengaruhi industri lain.”

    Transisi ke ekonomi perang

    Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang bisa terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada situasi.

    Selama Perang Dunia II, Jerman memiliki keuntungan karena telah merencanakan serangan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai persiapan lebih cepat. Sementara itu, AS, Inggris, dan sekutunya memiliki peringatan lebih singkat dan harus merespons dengan cepat.

    Saat ini, Rusia dan Ukraina berada dalam situasi yang mirip.

    Rusia secara signifikan meningkatkan pengeluaran militernya, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang dari negara itu. Inflasi meningkat, dan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik guna menjaga stabilitas ekonomi sipil.

    Ukraina yang lebih miskin berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Karena Ukraina adalah pihak yang diserang, negara ini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Saat ini, Ukraina mengalokasikan 58% dari anggarannya untuk pengeluaran militer, menurut Steinbach.

    Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang mengakibatkan banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Atas permintaan pemerintah, banyak pabrik telah diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.

    Negara lain yang menerapkan ekonomi perang

    Beberapa negara lain hampir berada dalam mode ekonomi perang karena konflik militer yang sedang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman.

    Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea juga telah menyebabkan gangguan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada upaya militer.

    Israel telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Banyak pekerja direkrut untuk bertempur, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor sipil. Untuk membiayai ini, pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti.

    Uni Eropa siap memperkuat pertahanannya

    Uni Eropa baru-baru ini didorong untuk bertindak setelah berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini setelah beberapa dekade dukungan AS, ditambah dengan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi kekhawatiran besar bagi jaminan keamanan transatlantik.

    Negara-negara anggota NATO, 23 di antaranya merupakan bagian dari Uni Eropa, sebelumnya sudah kesulitan untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, bahkan angka itu dianggap belum cukup.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Rencana Jerman tingkatkan investasi militer

    Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah akan lebih leluasa dalam meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi oleh aturan defisit fiskal.

    Langkah ini begitu signifikan sehingga dapat mengubah kebijakan keamanan di seluruh benua dan akan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi negara tersebut.

    Bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan, memprioritaskan sumber daya keuangan adalah langkah awal yang penting.

    Penny Naas percaya bahwa akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan antarnegara juga diperlukan di tingkat Eropa. Pengadaan bersama dan penelitian serta pengembangan yang terintegrasi dapat mengurangi biaya.

    “Di tingkat politik, ada banyak pembicaraan tentang peningkatan kemampuan militer Eropa, tetapi ini masih dalam tahap awal,” kata Naas. “Eropa memiliki posisi awal yang kuat dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perundingan Gencatan Senjata Telah Gagal Tercapai, Israel Tolak Semua Usulan, Gaza Kembali Diserang – Halaman all

    Perundingan Gencatan Senjata Telah Gagal Tercapai, Israel Tolak Semua Usulan, Gaza Kembali Diserang – Halaman all

    Perundingan Gencatan Senjata Gaza Telah Gagal Tercapai, Israel Menolak Semua Proposal

    TRIBUNNEWS.COM- Negosiasi gencatan senjata Gaza di ibu kota Mesir gagal setelah delegasi Israel menolak proposal baru Mesir dan meninggalkan Kairo, menurut sumber yang dikutip oleh Al-Araby al-Jadeed pada 24 Maret. 

    Setidaknya 730 orang tewas dalam waktu kurang dari satu minggu akibat perang Israel yang kembali terjadi di Gaza.

    “Israel menolak semua usulan meskipun Hamas memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata kemanusiaan,” kata sumber tersebut,

    Seraya menambahkan bahwa Tel Aviv “berkoordinasi dengan pihak-pihak regional untuk memberikan tekanan maksimum pada Hamas sebelum negosiasi baru.”

    “Hamas menolak mengevakuasi para pemimpin politik dan militer dari Gaza karena tidak adanya rencana yang jelas untuk mengakhiri perang. Dengan dukungan AS, Israel berupaya menggagalkan rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza,” lanjut mereka. 

    Awal bulan ini, negara-negara Arab mendukung rencana rekonstruksi Mesir untuk jalur Gaza pada pertemuan puncak di Kairo, yang bertujuan untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengusir penduduk Gaza dan mengambil alih kepemilikan daerah kantong itu. 

    Seorang pejabat AS secara terbuka menolak rencana Mesir pada tanggal 5 Maret. Minggu lalu, Middle East Eye (MEE) mengutip pernyataan pejabat yang mengatakan bahwa UEA melobi AS untuk “menghancurkan” rencana rekonstruksi Mesir .

    Sumber yang dikutip AP pada hari Senin mengatakan Kairo telah mengajukan proposal baru yang ditujukan untuk mengakhiri perang Israel yang diperbarui terhadap Jalur Gaza, yang meliputi pembebasan lima tawanan Israel sebagai imbalan atas jeda pertempuran selama beberapa minggu dan masuknya bantuan ke daerah kantong tersebut. 

    Sumber-sumber mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa Mesir telah mengusulkan penetapan batas waktu untuk pembebasan semua tawanan dengan imbalan batas waktu penarikan penuh Israel yang dijamin oleh AS.

    Rencana Mesir tersebut mencakup pembebasan lima tawanan per minggu dengan syarat Tel Aviv mulai melaksanakan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata awal. 

    Laporan tentang usulan gencatan senjata baru Mesir bertepatan dengan klaim bahwa Yordania telah mengajukan rencananya sendiri untuk mengakhiri perang di Gaza. 

    Menurut sumber yang dikutip oleh MEE, “Yordania mengusulkan rencana untuk mengasingkan 3.000 anggota Hamas dan sayap militernya dari Jalur Gaza.” Israel baru-baru ini menuntut pengasingan para pemimpin dan pejuang Hamas dari Gaza. 

    Tel Aviv kembali melancarkan perang di Jalur Gaza pada 18 Maret setelah beberapa minggu mengancam dan menghalangi perundingan gencatan senjata.

    Militer Israel juga melanjutkan operasi darat di daerah kantong itu, memasuki kembali koridor Netzarim dan wilayah lain, termasuk kota utara Beit Lahia, sambil bersiap menghadapi serangan lebih lanjut.

    Semua penyeberangan perbatasan tetap ditutup, dan Gaza menyaksikan bencana kemanusiaan karena kurangnya bantuan dan pemboman terus-menerus.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan pada hari Senin bahwa sedikitnya 730 warga Palestina telah tewas sejak 18 Maret. Lebih dari 60 orang telah tewas dalam 24 jam terakhir, menurut kementerian tersebut. 

    Jurnalis Al Jazeera Hossam Shabat tewas dalam serangan udara Israel di kota utara Jabalia pada Senin sore. Sebelumnya, koresponden Palestine Today Mohammad Mansour tewas dalam serangan Israel di Khan Yunis. 

     

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah kembali tertekan. Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, rupiah melemah sebesar 42 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.610 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.568 per dolar AS. Pelemahan ini mencatatkan level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Penyebab Rupiah Melemah

    Menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, pelemahan rupiah dipicu oleh sikap hati-hati investor terhadap potensi risiko dari tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    “Pelaku pasar menilai potensi risiko dari tarif perdagangan AS yang akan datang. Sentimen pasar bersikap hati-hati menyusul laporan bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif terhadap tarif timbal balik mulai 2 April,” tuturnya.

    Donald Trump mengulangi ancamannya pada Minggu 16 Maret 2025 terkait tarif timbal balik, yang diperkirakan memperparah ketegangan perdagangan global. Akibatnya, pasar global diliputi ketidakpastian.

    Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi dalam negeri juga menambah tekanan pada rupiah. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran berdampak pada daya beli masyarakat, yang masih belum pulih sejak akhir tahun lalu.

    “Di 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, yang ternyata berlanjut di dua bulan pertama 2025 ini,” ujar Ibrahim Assuabi.

    Lebaran yang biasanya menjadi momentum pemulihan konsumsi pun diprediksi tidak akan berjalan optimal.

    “Perputaran uang selama periode lebaran biasanya cenderung meningkat. Tapi kali ini, daya beli yang lemah bisa meredam dampak positif itu bagi sektor ritel, pariwisata, makanan dan minuman, serta transportasi,” ucap Ibrahim Assuabi.

    Kepercayaan Investor di Bursa Saham Tergerus

    Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, menyoroti bahwa pelemahan rupiah juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dalam negeri.

    “Kepercayaan investor terhadap bursa saham dalam negeri turut memberikan tekanan ke rupiah. Pesimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terefleksi di pergerakan indeks saham BEI (Bursa Efek Indonesia),” katanya.

    Sejak awal tahun, IHSG tercatat melemah 931,21 poin atau 13,13 persen year-to-date (ytd), dari posisi 7.164 pada 2 Januari 2025 ke 6.161,22 per 24 Maret 2025. Ditambah lagi, indeks dolar AS juga naik ke kisaran 104,30 dari sebelumnya 104,10. Ini makin menekan posisi rupiah.

    “Pasar masih mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan segera diberlakukan tanggal 2 April, serta kekhawatiran baru dari konflik di Timur Tengah,” tutur Ariston Tjendra.

    Terlemah Sejak 1998

    Pada pukul 09.10 WIB, rupiah menembus Rp16.620 per dolar AS atau melemah 0,39 persen, menjadikannya level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Pada saat pandemi lima tahun lalu, rupiah sempat menyentuh Rp16.575 per dolar AS. Sementara saat krisis moneter 1998, rupiah terpuruk hingga Rp16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998.

    Di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), rupiah diperdagangkan di level Rp16.667 per dolar AS untuk kontrak satu bulan. Mayoritas mata uang Asia pun ikut melemah, dengan baht Thailand memimpin pelemahan 0,52 persen.

    Akankah Tembus Rp17.000?

    Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, memperingatkan bahwa tren ini berpotensi membawa rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS — atau bahkan lebih buruk.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” ucapnya.

    Menurut Anthony Budiawan, stabilisasi rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang seharusnya independen dari pemerintah.

    Selama periode Gubernur Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo sejak Mei 2018, rupiah sudah terdepresiasi dari sekitar Rp14.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.500 saat ini. Bank Indonesia nampaknya tidak berdaya menjaga rupiah agar tidak terus melemah.

    Padahal, dia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi, seharusnya tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah. Namun, faktanya nilai tukar rupiah terus melemah.

    “Kenapa? Apakah berarti ada salah kebijakan? Hanya Bank Indonesia yang dapat menjelaskannya,” ujar Anthony Budiawan.

    Pasar kini menanti respons dan kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah dan menahan agar kurs tidak semakin terperosok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Washington DC –

    Gedung Putih mengakui adanya kesalahan ketika rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman secara tidak sengaja dikirimkan kepada seorang wartawan, sebelum serangan militer dilancarkan.

    Menurut Gedung Putih, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/3/2025), wartawan itu secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat berisi para pejabat tinggi dan paling senior AS yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

    Wartawan yang dimaksud merupakan editor-in-chief atau pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, yang kemudian mempublikasikan sebuah artikel, pada Senin (24/3), yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup chat tersebut, yang berlangsung selama beberapa minggu.

    Goldberg menyebut dirinya dimasukkan ke dalam grup chat Signal pada 13 Maret lalu oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz. Grup chat, yang disebut Goldberg diberi nama “Houthi PC small group”, fokus membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

    Pesan pertama dari Waltz dalam grup chat itu, menurut Goldberg, berbunyi: “Tim — membentuk kelompok prinsip untuk koordinasi soal Houthi, khususnya selama 72 jam ke depan. Wakil saya, Alex Wong, sedang menyusun tim harimau di tingkat deputi/kepala staf lembaga setelah pertemuan di Sit Room pagi ini untuk item tindakan dan akan mengirimkannya nanti malam.”

    Secara keseluruhan, menurut Goldberg, ada 18 pejabat senior AS dalam grup chat tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe.

    Salah satu topik utama yang dibahas dalam grup chat itu, berdasarkan artikel Goldberg, adalah operasi militer yang akan dilakukan, dengan Hegseth mendesak para pejabat AS dalam grup chat itu untuk bergerak maju tanpa penundaan.

    Pada 15 Maret, hari dimulainya serangan udara AS terhadap Houthi, Goldberg menyebut Hegseth membagikan rincian operasional serangan itu, termasuk informasi tentang target, senjata, dan urutan serangan yang dilancarkan.

    Gedung Putih mengonfirmasi keaslian soal screenshot percakapan yang dibagikan Goldberg dan mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan untuk mencari tahu bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

    “Rangkaian pesan tersebut merupakan demonstrasi koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara para pejabat senior. Keberhasilan operasi terhadap Houthi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap para anggota militer kami atau keamanan nasional kami,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataannya.

    Goldberg mengatakan dirinya meninggalkan grup chat itu tak lama setelah serangan awal AS terhadap Houthi dilancarkan pada 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    AS-Rusia Kopi Darat Lagi di Arab Saudi Bahas Ukraina, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi, Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

    Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

    Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

    “Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebutkan isu-isu lain yang menurutnya sedang dibahas. Isu-isu tersebut diharapkan Washington akan membantu membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang lebih luas.

    “Kita sedang berbicara tentang wilayah sekarang. Kita berbicara tentang garis demarkasi, berbicara tentang listrik, kepemilikan pembangkit listrik,” ujar Trump.

    Pekan lalu, Rusia menolak usulan Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari di Ukraina. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu sejauh ini hanya menyetujui moratorium serangan terhadap infrastruktur energi.

    Putin Masih Emosi

    Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

    “Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

    “Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

    “Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

    Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

     

    (luc/luc)