Tag: Donald Trump

  • Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu bulan setelah deklarasi gencatan senjata di Jalur Gaza, suara ledakan masih terdengar hampir setiap hari. Menurut data Kantor Media Pemerintah di Gaza, Israel tercatat telah melanggar kesepakatan sebanyak 282 kali hanya dalam periode 10 Oktober hingga 10 November.

    Pelanggaran itu mencakup 124 kali pengeboman, 88 kali penembakan terhadap warga sipil, 12 kali penyerbuan ke permukiman, dan 52 kali penghancuran properti warga. Selain itu, 23 warga Palestina juga ditahan selama periode tersebut.

    “Israel tidak hanya menyerang secara militer, tetapi juga menahan bantuan vital dan menghancurkan infrastruktur sipil,” tulis lembaga tersebut dalam laporan yang dikutip Al Jazeera, Selasa (11/11/2025).

    Kesepakatan dari AS, Tanpa Suara Palestina

    Gencatan senjata ini berawal dari proposal 20 poin yang diluncurkan Amerika Serikat pada 29 September. Dokumen itu bertujuan menghentikan perang, membebaskan tawanan, dan membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

    Namun, perjanjian tersebut dibuat tanpa keterlibatan langsung Palestina dan ditandatangani secara simbolis pada 13 Oktober di bawah pimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ironisnya, Israel dan Hamas tidak hadir dalam penandatanganan itu, menimbulkan keraguan atas efektivitas kesepakatan tersebut.

    “Israel telah berjanji tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina,” tulis Al Jazeera, sementara AS tetap menyalurkan bantuan militer besar-besaran ke Tel Aviv.

    Serangan Tak Berhenti Meski Gencatan Berlaku

    Analisis media tersebut menunjukkan, Israel menyerang Gaza 25 dari 31 hari terakhir, hanya menyisakan enam hari tanpa laporan kematian atau cedera.

    Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, 242 warga Palestina tewas dan 622 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Serangan paling mematikan terjadi pada 19 dan 29 Oktober, dengan total korban mencapai 154 orang. Di Rafah, serangan udara Israel bahkan menewaskan 109 orang, termasuk 52 anak-anak.

    Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat hingga 10 November 2025, korban tewas di Gaza mencapai 69.179 orang, termasuk 20.179 anak-anak, sementara 170.693 orang terluka.

    Presiden Trump membela tindakan tersebut. “Israel membalas, dan mereka seharusnya membalas,” ujarnya kepada wartawan, menyebut serangan itu sebagai “respon atas kematian tentara Israel.”

    Menurut Lieber Institute, gencatan senjata dimaksudkan untuk “membekukan konflik di tempat”, namun sifatnya kerap ambigu. Tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB, pelanggaran perjanjian ini lebih menjadi persoalan politik ketimbang pelanggaran hukum internasional.

    Bantuan Tertahan di Perbatasan

    Salah satu poin utama gencatan senjata adalah pengiriman penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun di lapangan, realisasinya jauh dari janji.

    Menurut Program Pangan Dunia (WFP), hanya setengah dari kebutuhan pangan yang berhasil masuk. Data UN 2720 mencatat baru 3.451 truk bantuan yang tiba hingga awal November, jauh dibawah target 600 truk per hari.

    “Inspeksi Israel membuat penyaluran bantuan terhambat berhari-hari,” ujar sejumlah pengemudi truk,

    Israel juga disebut memblokir lebih dari 350 jenis bahan makanan penting, termasuk daging, susu, dan sayuran, dan justru mengizinkan masuk makanan ringan seperti coklat dan minuman bersoda.

    Pertukaran Tawanan di Tengah Serangan

    Meski serangan terus terjadi, sebagian kesepakatan gencatan senjata tetap berjalan. Pada 13 Oktober, Hamas membebaskan 20 tawanan Israel dengan imbalan 250 tahanan dan 1.700 warga Palestina yang hilang.

    Hamas juga telah mengembalikan 24 dari 28 jenazah tawanan Israel, sementara Israel menyerahkan kembali 300 jenazah warga Palestina, banyak di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

    Kelompok Hamas menyatakan empat jenazah sisanya masih terkubur di bawah reruntuhan akibat pemboman Israel.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

    Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

    “Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan “tekanan maksimum” yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

    Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk “jaminan keamanan” terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

    Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

    Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

    “Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya “berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos ChatGPT Mendadak Minta Bantuan Trump, Blak-blakan Bilang Begini

    Bos ChatGPT Mendadak Minta Bantuan Trump, Blak-blakan Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO OpenAI Sam Altman blak-blakan meminta ke pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memperluas kelayakan untuk kredit pajak di Undang-Undang (UU) Chips. Poin soal kredit pajak diterapkan dalam program Kredit Investasi Manufaktur Canggih (AMIC).

    Secara umum, AMIC merupakan program insentif pajak yang dirancang untuk menggenjot manufaktur semikonduktor domestik. Hal ini merupakan salah satu upaya AS untuk mengamankan posisi sebagai pemimpin global dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Komentar terbaru Altman muncul setelah Kepala Urusan Global OpenAI Chris Lehane pada 27 Oktober lalu mengirim surat ke Direktur Kebijakan Kantor Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios.

    Dalam surat itu, Lehane meminta agar program AMIC diperluas untuk produksi server AI, data center AI, dan komponen jaringan.

    “Kami yakin reindustrialisasi AS di seluruh lini, seperti pabrik, turbin, transformator, baja, dan banyak lagi, akan membantu semua orang di industri kami, dan industri lain” kata Altman dalam sebuah postingan di X, dikutip dari Reuters, Selasa (11/11/2025).

    Altman juga menegaskan bahwa kredit pajak berbeda dengan jaminan pinjaman untuk OpenAI. Sebagai informasi, OpenAI juga telah berbicara dengan pemerintah AS terkait kemungkinan pemberian jaminan pinjaman federal dalam rangka menggenjot pembangunan pabrik-pabrik chip di AS. Namun, jaminan pinjaman itu tak termasuk untuk membangun data center.

    OpenAI telah berkomitmen untuk mengeluarkan US$1,4 triliun untuk membangun sumber komputasi selama 8 tahun terakhir.

    Meningkatnya permintaan untuk model dan produk AI, termasuk ChatGPT buatan OpenA, telah mendorong perusahaan teknologi terkemuka mengungkap rencana ambisius untuk membangun lebih banyak data center dan mengembangkan chip canggih.

    Kendati demikian, David Sacks yang merupakan ‘raja’ kripto dan AI Gedung Putih menegaskan bahwa tak akan ada bantuan federal untuk AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Permintaan Chip AI Nvidia Blackwell Meroket, Tapi Tak Akan Dijual ke China

    Permintaan Chip AI Nvidia Blackwell Meroket, Tapi Tak Akan Dijual ke China

    Jakarta

    CEO Nvidia, Jensen Huang, mengatakan permintaan global untuk chip AI tercanggih perusahaannya, Blackwell, kini berada di level yang sangat tinggi. Dalam kunjungan ke Taiwan akhir pekan lalu, Huang menyebut kolaborasi dengan TSMC menjadi kunci kesuksesan Nvidia di tengah lonjakan kebutuhan chip AI.

    Berbicara di acara yang digelar oleh TSMC di Hsinchu, Huang mengungkapkan bahwa Nvidia kini tidak hanya membuat GPU (graphics processing unit), tetapi juga CPU, switch, dan jaringan pendukung Blackwell.

    “Kami sangat bergantung pada pasokan wafer dari TSMC. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa mendukung kami,” ujar Huang, seraya menyebut permintaan chip saat ini jauh melampaui kapasitas produksi, seperti dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (11/11/2025).

    CEO TSMC C.C. Wei mengonfirmasi bahwa Huang telah memesan lebih banyak ‘wafer’, namun menolak mengungkapkan jumlah pastinya. Hubungan erat kedua perusahaan ini memang telah membawa Nvidia menjadi perusahaan publik pertama di dunia dengan valuasi mencapai USD 5 triliun, menjadikan Huang dijuluki ‘Manusia Lima Triliun Dolar’.

    Meski bisnis sedang melesat, Huang menegaskan bahwa Nvidia tidak berencana menjual chip Blackwell ke China. Ia mengatakan saat ini Nvidia tak berencana mengirim produk apa pun ke China.

    Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Donald Trump, yang melarang ekspor chip AI paling canggih ke negara tersebut dengan alasan keamanan nasional.

    Spekulasi sempat muncul bahwa Trump dan Presiden Xi Jinping akan membahas kemungkinan penjualan versi terbatas Blackwell saat pertemuan di Korea Selatan minggu lalu.

    Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda kesepakatan. Huang bahkan menyebut bahwa pangsa pasar Nvidia di China kini nol persen, karena pemerintah Beijing tidak ingin Nvidia beroperasi di sana.

    Huang juga menyinggung potensi kekurangan memori akibat permintaan yang melonjak. Ia memastikan bahwa tiga produsen besar yaituSK Hynix, Samsung, dan Micron telah meningkatkan kapasitas secara besar-besaran untuk mendukung Nvidia.

    (asj/fay)

  • Penutupan Pemerintah AS berpotensi berakhir, rupiah diprediksi menguat

    Penutupan Pemerintah AS berpotensi berakhir, rupiah diprediksi menguat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi nilai tukar rupiah menguat seiring sentimen risk on dari harapan berakhirnya penutupan pemerintah (government shutdown) Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS didukung sentimen risk on dari harapan berakhirnya shutdown pemerintah AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.654 per dolar AS.

    Mengutip dari Sputnik-OANA, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa penutupan kegiatan pemerintahan akan segera berakhir.

    Sebelumnya, portal Axios melaporkan bahwa Partai Demokrat di Senat AS telah menunjukkan kesediaan untuk menerima paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendanaan yang bisa mengakhiri shutdown.

    Menurut siaran di situs web majelis tinggi Kongres AS, persetujuan dicapai lewat pemungutan suara prosedural, yang mana 60 senator mendukung paket RUU itu, sedangkan 40 senator menolak.

    Tepat 60 suara dibutuhkan untuk menyetujui RUU tersebut.

    Paket yang disetujui itu mencakup pendanaan bagi kegiatan Kongres dan layanan pendukungnya, Departemen Pertanian, termasuk pembayaran dalam program bantuan pangan SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA/Food and Drug Administration), program dan tunjangan bagi veteran, serta proyek konstruksi Pentagon untuk tahun fiskal 2026.

    Badan-badan pemerintahan lainnya akan didanai melalui resolusi lanjutan yang berlaku hingga 30 Januari 2026.

    Paket RUU itu juga membatalkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal sejak 1 Oktober.

    Setelah pemungutan suara tersebut, Senat harus menggelar pemungutan suara final, sebelum paket RUU itu disahkan oleh DPR dan dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.

    Menurut Lukman, potensi berakhirnya penutupan pemerintah AS akan mendukung aset berisiko.

    “Dolar AS sendiri juga seharusnya terdukung, namun sentimen risk on bisa lebih positif pada mata uang dan aset berisiko,” kata Lukman.

    Di samping itu, investor juga sedang menantikan data penjualan ritel Indonesia yang tak jadi dirilis pada Senin (10/11/2025).

    Dia memperkirakan penjualan ritel bertumbuh 3,2 persen.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.600-Rp16.700 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditendang China, Begini Nasib Penjilat Donald Trump

    Ditendang China, Begini Nasib Penjilat Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Permintaan chip Nvidia Blackwell masih sangat tinggi. Ini diungkapkan CEO Jensen Huang di tengah perusahaannya tidak bisa berbisnis di China.

    “Nvidia membangun GPU (unit pemrosesan grafis), kami juga membangun CPU (unit pemrosesan pusat), jaringan, sakeras dan sebagainya. Ada banyak chip terkait Blackwell,” jelasnnya dalam acara dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, dikutip dari Reuters, Senin (10/11/2025).

    CEO TSMC CC Wei mengonfirmasi permintaan wafer perushahaannya dari Nvidia. Namun dia tak menyebut jumlah permintaan tersebut.

    Huang juga memuji mitra lama Nvidia itu dan menyebutnya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia memastikan kesuksesan perusahaannya mungkin tidak bisa terjadi tanpa bantuan TSMC.

    Soal kekurangan memori, Huang mengatakan Nvidia telah bermitra dengan tiga produsen. Semua perusahaan disebutnya melakukan peningkatan kapasitas untuk mendukung Nvidia.

    “Kami punya tiga produsen memori yang sangat hebat, SK Hynix, Samsung, Micron. Semuanya produsen memori luar biasa hebat dan telah meningkatkan kapasitas luar biasa mendukung kami,” kata Huang.

    Huang mengatakan pihaknya telah menerima sampel chip tercanggih dari seluruh pembuat memori. Soal kemungkinan kenaikan harga, Huang mengembalikan pada setiap perusahaan.

    “Merekalah yang memutuskan bagaimana menjalankan bisnisnya,” ungkapnya.

    Nvidia diketahui terjepit antara persaingan dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Perusahaan dilarang menjual chip canggihnya ke China oleh pemerintah Donald Trump, namun penggantinya H20 tak begitu diminati oleh Beijing.

    Huang tetap berusaha untuk tetap bisa berbisnis di China. Dia diketahui mulai membujuk dan kerap memuji habis-habisan Trump supaya larangan yang dibebankan kepada Nvidia bisa dilonggarkan.

    Dalam konferensi AI tahunan belum lama ini, dia memuji kebijakan Trump dan membuat AS tetap berada di garis terdepan perlombaan AI. Huang juga berharap banyak dari pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan agar perusahaan tetap bisa berjualan Blackwell di China.

    “Kami selalu berharap kembali ke China, dan saya pikir Nvidia di China sangat bagus. Demi kepentingan terbaik Amerika Serikat (AS), ini demi kepentingan terbaik China,” jelasnya dikutip dari Reuters.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kongres Sepakat Akhiri Shutdown AS, Tak Ada Jaminan Obamacare Berlanjut

    Kongres Sepakat Akhiri Shutdown AS, Tak Ada Jaminan Obamacare Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kongres Amerika Serikat (AS) akhirnya berkompromi untuk memulihkan pendanaan federal dan sesegera mungkin menghakhiri penutupan pemerintah atau government shutdown terlama dalam sejarah AS. Meski demikian, belum jelas kapan akan memberikan persetujuan akhirnya.

    Kesepakatan tersebut, demikian melansir dari Reuters, akan memulihkan pendanaan untuk badan-badan federal, memberikan peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk kembali memperoleh subsidi pangan, ratusan ribu pegawai federal yang tidak dibayar selama lebih dari sebulan, serta para pelancong yang menghadapi ribuan penerbangan yang dibatalkan.

    “Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, yang untuk saat ini membuat pemerintah federal menambah utang sekitar $1,8 triliun per tahun yang kini telah mencapai $38 triliun,” tulis Reuters, Selasa (11/11/2025).  

    Saat ini, Partai Republik yang mengusung Presiden Donald Trump memegang mayoritas Kongres. Namun demikian, Partai Demokrat menggunakan aturan yang mengharuskan 60 dari 100 senator menyetujui sebagian besar undang-undang, dalam upaya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika yang akan berakhir akhir tahun ini.

    Kompromi Senat akan menetapkan pemungutan suara pada bulan Desember untuk RUU tersebut.

    Adapun, seminggu setelah Partai Demokrat memenangkan pemilihan penting di New Jersey dan Virginia serta memilih seorang sosialis demokrat sebagai wali kota New York City berikutnya, keputusan delapan anggota Demokrat moderat untuk memajukan kesepakatan tersebut memicu kemarahan.

    Para pemilih Demokrat menyatakan tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara RUU layanan kesehatan akan lolos di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

    “Kami berharap bisa berbuat lebih banyak,” kata Senator Dick Durbin dari Illinois, anggota Demokrat nomor 2 di majelis tersebut. “Penutupan pemerintah tampaknya menjadi kesempatan untuk mengarahkan kami pada kebijakan yang lebih baik. Namun, itu tidak berhasil.”

    Adapun jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir Oktober menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat. Saham AS naik pada hari Senin, didorong oleh berita kemajuan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan.

  • Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

    Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

    RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

    Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

    Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

    Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

    RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

    “Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

    RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

    Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

    Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

    Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

    Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

    “Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

    Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

    “Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut,” kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

    Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

    Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

    “Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

    Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

    Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

    Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

    “Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

    Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

    Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

    Trump menulis di platform Truth Social:

    “Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

    Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

    Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

  • Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal melakukan pertemuan “4 mata” dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Pemimpin de facto negara Raja Salman bin Abdulaziz itu dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada 18 November.

    Namun, sumber mengatakan MBS tak akan mengambil langkah besar soal Israel. Sebelumnya AS getol membujuk Arab Saudi membuka hubungan dengan Tel Aviv, meminta kerajaan bergabung dengan Abraham Accords.

    Menurut dua sumber Teluk yang dikutip Reuters, Arab Saudi telah menyampaikan posisinya kepada Washington bahwa normalisasi tidak akan dilakukan tanpa kemajuan konkret pada isu Palestina. Riyadh menegaskan, kesepakatan baru hanya akan terjadi jika ada peta jalan yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina.

    “Tujuannya adalah menghindari kesalahan langkah diplomatik dan memastikan keselarasan posisi Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat,” ujar salah satu sumber, seperti dikutip Reuters, Senin (10/11/2025).

    Trump sebelumnya menyatakan optimisme bahwa Arab Saudi akan segera menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham pada 2020. Ia sesumbar, banyak negara bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menyebut Arab Saudi segera menyusul.

    Namun, Riyadh tampaknya ingin membentuk kerangka baru yang tak hanya memperluas kesepakatan lama. Menurut sumber, setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka kerja baru bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan apa pun.

    Bagi kerajaan yang menjadi penjaga dua situs suci Islam itu, pengakuan terhadap Israel bukan hanya isu diplomatik, tetapi juga menyangkut keamanan nasional dan legitimasi domestik. Sentimen publik Arab yang masih tinggi terhadap agresi Israel di Gaza membuat keputusan itu semakin sensitif.

    Sebelumnya, Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, menegaskan perlunya penarikan pasukan Israel yang jelas dan tepat waktu dari Jalur Gaza, serta pemberdayaan Otoritas Palestina. “Langkah-langkah ini, menjadi prasyarat bagi solusi dua negara dan integrasi regional,” katanya.

    “Ia tidak akan mempertimbangkan formalisasi hubungan tanpa setidaknya jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata mantan pejabat intelijen AS yang kini di lembaga Atlantic Council, Jonathan Panikoff.

    “Posisi Saudi jelas: memenuhi tuntutan keamanan nasional kerajaan akan membantu membentuk sikapnya terhadap isu-isu regional, termasuk konflik Palestina-Israel,” tegas 
    Kepala Gulf Research Institute, Abdulaziz Sager.

    Di sisi lain, Riyadh dan Washington disebut tengah mematangkan pakta pertahanan baru yang akan memperluas kerja sama militer dan teknologi antara kedua negara. Meski belum mencapai perjanjian penuh seperti yang diinginkan Saudi, analis mengatakan pakta ini disebut sebagai batu loncatan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa warga Amerika akan menerima dividen sebesar sedikitnya US$ 2.000 (Rp 33,3 juta) per orang, saat penutupan pemerintah atau shutdown berlanjut. Dividen itu diambil dari pendapatan tarif seiring Trump mengobarkan perang tarif dengan sejumlah negara mitra dagang AS.

    Namun demikian di sisi lain, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (10/11/2025), pemberian dividen seperti yang diumumkan Trump itu, masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

    “Dividen minimal US$ 2.000 per orang (tidak termasuk orang-orang berpenghasilan tinggi!) akan dibayarkan kepada semua orang,” tulis Trump dalam pengumuman via media sosial Truth Social pada Minggu (9/11) waktu setempat.

    Pengumuman ini disampaikan Trump saat Mahkamah Agung AS mempertanyakan apakah kampanye tarif Trump sudah sesuai dengan Konstitusi AS, dan ketika penutupan pemerintah AS, selama lebih dari sebulan terakhir, telah mengganggu pembayaran bantuan makanan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat berbicara kepada media terkemuka ABC menjelaskan bahwa dividen itu bisa diberikan dalam berbagai bentuk.

    “Dividen US$ 2.000 tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk,” ucapnya.

    Bessent mengatakan bahwa dividen itu mungkin juga akan diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, termasuk penghapusan pajak untuk tip dan penghapusan pajak untuk uang lembur.

    Trump, dalam postingannya, membela kebijakan perdagangannya yang menuai kritikan.

    “Orang-orang yang menentang tarif itu BODOH! Kita sekarang adalah negara terkaya dan paling disegani di dunia, dengan inflasi yang hampir tidak ada, dan harga saham yang memecahkan rekor,” ujarnya.

    Trump mengklaim tarif AS telah menghasilkan triliunan dolar Amerika. “Kita menerima triliunan dolar dan akan segera mulai melunasi UTANG SANGAT BESAR kita, US$ 37 triliun,” sebutnya.

    Proposal soal dividen ini muncul di tengah kesulitan AS membayar tunjangan bantuan makanan akibat penutupan pemerintah yang terus berlanjut, yang telah memasuki hari ke-40.

    Diketahui juga bahwa program pembayaran semacam itu harus mendapatkan pengesahan oleh Kongres AS, yang saat ini masih menemui jalan buntu dalam negosiasi anggaran yang memicu penutupan pemerintah.

    Lihat juga Video: Pembagian Dividen Sektor Perbankan Jadi Penopang Penguatan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)