Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Respons Melemahnya Rupiah dan Turunnya IHSG, Airlangga Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat – Halaman all

    Respons Melemahnya Rupiah dan Turunnya IHSG, Airlangga Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat sekarang ini. Selain itu, kondisi pasar saham sekarang ini sudah mulai rebound setelah sempat turun beberapa waktu lalu. 

    Hal itu disampaikan Airlangga, merespons nilai tukar Rupiah yang  merosot terhadap dollar AS.

    “Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound. Kemarin ekspektasi mengenai RUPS mandiri dan RUPS BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Menurut Airlangga, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang fluktuatif merupakan hal biasa. Namun, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang ini salah satunya dipengaruhi faktor eksternal.

    “Kita sudah melihat tentu masih ada beberapa faktor sentimental luar,” kata Airlangga.

    Airlangga yakin bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan membaik. Hal itu sama halnya dengan IHSG yang dengan cepat mengalami rebound.

    “Ya nanti rebound lagi,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, nilai rupiah sempat anjlok hingga level Rp 16.641 per Selasa (25/3/2025) pukul 9.41 WIB di pasar spot. Nyaris menyentuh rekor terendah rupiah di Rp 16.650 pada 17 Juni 1998, ketika Indonesia dilanda krisis moneter.

    Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan, rupiah dalam perdagangan hari ini terus mengalami pelemahan. Hingga pada pukul 12.23 WIB di level Rp 16.600-an. Ibrahim menyebut, terdapat faktor dari luar dan dalam negeri yang menyebabkan anjloknya nilai tukar.

    “Geopolitik masih terus memanas, dimana Amerika sudah mengancam terhadap Iran, sudah memberikan satu ultimatum perang atau menghentikan reaktor nuklirnya. Artinya apa? Ini suatu ancaman untuk negara-negara Timur Tengah bahwa Amerika siap melakukan penyerangan terhadap Iran,” ujar Ibrahim di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Selain itu, ketegangan terus terjadi di Jalur Gaza. Serangan Israel di sana menuai kritikan dari masyarakat Israel sendiri yang tengah melakukan demonstrasi. Lalu, faktor lainnya dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan mengenai kebijakan tarif impor besar-besaran yang dijadwalkan diumumkan pada 2 April.

    Paket tarif yang akan diumumkan pada 2 April akan berfokus pada tarif resiprokal, yaitu tarif yang ditentukan berdasarkan kebijakan perdagangan negara mitra terhadap produk AS.

    “Ini yang memberatkan pasar. Memberatkan pasar sehingga harga-harga akan kembali mengalami kenaikan,” kata Ibrahim.

    Sedangkan dari dalam negeri, faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya nilai tukar, yakni soal pengumuman Danantara, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa saham adalah judi, hingga membuat frustasi para investor.

    “Ucapan-ucapan Presiden yang mengatakan bahwa saham adalah judi. Kemudian, efek harga saham jatuh dalam hubungannya dengan masyarakat kelas bawah, dan lain-lain, ini pun juga membuat frustasi bagi para investor sehingga banyak investor asing keluar dari pasar modal Indonesia,” tutur Ibrahim.

    Kemudian, menurut Ibrahim, pasar modal enggan diintervensi pemerintah. Misalnya, dengan keterlibatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ikut memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini.

    “Adanya intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, terhadap pasar modal sehingga dianggap bahwa ini tidak aman bagi para investor. Investor menginginkan pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu hanya mengawasi saja,” ucap Ibrahim. (*)

  • 5 Update Perang Dagang Trump, Resesi Mengintai-Cari Kerja Makin Susah

    5 Update Perang Dagang Trump, Resesi Mengintai-Cari Kerja Makin Susah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin gencar menjelang diberlakukannya sejumlah tarif pungutan terhadap berbagai negara pada 2 April mendatang. Situasi ini memancing perang dagang dagang dan tarif timbal balik.

    Berikut update lain terkait perang dagang Trump, seperti dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Rabu (26/3/2025).

    Ancaman Tarif Trump Merusak Prospek Pencarian Kerja

    Menurut survei terhadap kepala keuangan yang dirilis pada Rabu, satu dari empat bisnis AS telah mengurangi rencana perekrutan mereka karena kekacauan yang dipicu oleh perang dagang Trump.

    Survei triwulanan yang dilakukan oleh Duke University dan Federal Reserve Banks of Richmond dan Atlanta menemukan penurunan signifikan dalam optimisme ekonomi CFO saat mereka bergulat dengan kabut perang dagang. Hampir semua peningkatan optimisme pasca-pemilu mereka memudar.

    Kekacauan tarif telah menyebabkan banyak perusahaan panik. Para eksekutif tidak tahu seberapa tinggi tarif yang akan dikenakan, produk apa yang akan terpengaruh, atau berapa lama tarif akan diberlakukan. Menghadapi ketidakpastian yang mendalam, beberapa bisnis menarik diri.

    Sekitar 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana perekrutan tahun 2025 karena tarif, menurut survei yang dilakukan pada 18 Februari hingga 7 Maret. Sekitar 70% mengatakan kebijakan perdagangan tidak akan mengubah rencana perekrutan mereka, sementara hanya 6% yang melaporkan peningkatan.

    Demikian pula, 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana belanja modal tahun ini karena kebijakan perdagangan.

    “Tarif adalah perhatian utama. Setidaknya dalam jangka pendek, tarif merupakan risiko besar,” kata John Graham, profesor keuangan di Sekolah Bisnis Fuqua Duke, kepada CNN International.

    Hanya “sedikit” perusahaan yang melaporkan perubahan rencana perekrutan dan pengeluaran karena kebijakan imigrasi atau pajak perusahaan, menurut survei tersebut.

    Tetangga RI Rela Potong Tarif Barang AS demi Hindari Perang Dagang Trump

    Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memangkas tarifnya atas beberapa produk asal AS. Hal ini dilakukan saat negara tersebut mencoba menghindari tarif AS karena surplus perdagangan bilateralnya yang besar.

    Berdasarkan rencana baru yang diungkapkan, tarif gas alam cair Amerika akan dipotong menjadi 2% dari 5%, tarif mobil menjadi 32% dari kisaran 45% hingga 64%, dan tarif etanol menjadi 5% dari 10%. Mereka juga sedang bergerak untuk segera menyetujui teknologi layanan internet yang dicanangkan sekutu Trump Elon Musk, Starlink.

    “Pemotongan tarif tersebut ditujukan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan mitra dagang (Vietnam). Meskipun AS dan Vietnam memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif, kedua negara tersebut belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas,” kata Kepala Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Vietnam, Nguyen Quoc Hung, dikutip Reuters.

    Vietnam belum mengimpor LNG dari AS, tetapi negara tersebut telah berunding dengan pemasok AS untuk armada pembangkit listrik LNG masa depannya. Dua di antaranya dijadwalkan untuk mulai memproduksi listrik secara komersial pada bulan Juni tahun ini.

    Hung mengatakan keputusan tentang pemotongan tarif akan siap dalam bulan ini dan akan berlaku segera setelah itu. Ia menambahkan tarif untuk etanol akan dihapus dan bea masuk akan dipotong untuk impor lainnya termasuk paha ayam, almond, apel, ceri, dan produk kayu.

    Sejauh ini, Vietnam telah mengumumkan serangkaian langkah, termasuk meningkatkan impor, untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan Washington. Pasalnya, surplus perdagangannya dengan AS melampaui US$123 miliar (Rp2.039 triliun) tahun lalu.

    Pemerintah AS memutuskan untuk menyuntikkan dana darurat kepada media penyiaran Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) pada Selasa (25/3/2025). Hal ini karena kondisi media itu yang kekurangan uang pascaefisiensi yang telah dicanangkan Trump sebelumnya.

    Mengutip RT, dana yang akan diberikan sebesar US$7,46 juta atau setara Rp123 miliar, dan akan dicairkan oleh Badan Media Global AS (USAGM). Uang yang akan dicairkan ini untuk menutupi operasional periode antara 1 dan 14 Maret, sehari sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif membubarkan operasi USAGM.

    “Kami berharap pencairan dana dua minggu yang segera diberikan Kongres kepada RFE/RL akan membuat kami tetap bertahan sampai pengadilan memutuskan kasus yang lebih luas,” kata Presiden dan CEO RFE/RL Stephen Capus dalam sebuah pernyataan.

    “Merupakan pelanggaran hukum untuk menolak dana yang telah dialokasikan Kongres untuk RFE/RL untuk sisa tahun fiskal ini.”

    Trump sendiri telah memiliki niat untuk mengecilkan USAGM dan juga lembaga di bawahnya seperti RFE/RL. Penasehat Khusus Trump untuk USAGM, Kari Lake, berjanji untuk mengecilkan lembaga tersebut ke ukuran seminimal mungkin yang diizinkan secara hukum, dengan menggambarkan lembaga tersebut sebagai “kebusukan besar dan beban bagi pembayar pajak Amerika” dan berpendapat bahwa lembaga tersebut “tidak dapat diselamatkan.”

    Di sisi lain, sejumlah pekerja telah membawa tindakan efisiensi Trump ke pengadilan karena hal ini dapat mengancam sejumlah besar posisi karyawan di dua media itu. Seorang pengacara Departemen Kehakiman AS yang mewakili USAGM, Abigail Stout, berpendapat bahwa lembaga tersebut berhak untuk menghentikan hibah tersebut jika RFE/RL melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penyiaran Internasional.

    “Undang-undang tersebut sebenarnya masih mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut dapat menghentikan hibah,” katanya.

    AS Segera Kena Bencana Resesi di Pertengahan 2025

    Bayangan resesi di Amerika Serikat (AS) semakin nyata. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah survei selama Maret 2025.

    Terbaru, survei triwulanan CNBC CFO Council, mengatakan sekitar 60% eksekutif memperkirakan resesi AS akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Sementara sisanya, 15%, mengatakan resesi akan terjadi di 2026.

    “Banyak eksekutif … merasa khawatir tentang prospek perang dagang dan Gedung Putih yang memberikan indikasi bahwa secara ideologis ada perubahan besar dalam kebijakan ekonomi global,” tulis laman CNBC International pada Rabu.

    “Pesan yang berubah-ubah dari Presiden (Donald) Trump yang terus menambah kebingungan pada proses perencanaan tarif tidak membantu.”

    Para CFO mengatakan mereka sulit melakukan navigasi perusahaan secara efektif. Rata-rata mengatakan “ekstrem”, “mengganggu”, dan “agresif”.

    “Perjalanan liar,” tegas beberapa CFO. Perlu diketahui, survei Dewan CFO merupakan contoh pandangan dari kepala keuangan di berbagai organisasi besar di berbagai sektor ekonomi AS. Setidaknya ada 20 responden yang disertakan dalam survei Q1 yang dilakukan antara 10 Maret dan 21 Maret.

    Amerika Tabuh Genderang Perang Baru dengan China

    Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika menjual produk dan layanan mereka ke puluhan perusahaan teknologi China. Langkah ini diambil untuk menghambat perkembangan industri teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), di China.

    CNBC International melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menambahkan 80 perusahaan baru ke “daftar entitas” milik mereka. Sebelum berbisnis dengan perusahaan yang ada di dalam daftar tersebut, perusahaan AS harus meminta izin pemerintah.

    Alasan pembatasan adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS. Khusus di sektor teknologi, AS ingin membatasi akses pemerintah China atas teknologi komputer kuantum dan exascale (komputer dengan kemampuan pengolahan data sangat cepat).

    Sebanyak 50 dari 80 perusahaan yang baru masuk daftar berasal dari China. Mereka “diblokir” karena terlibat dalam pengembangan AI canggih, chip, dan komputer super untuk kepentingan militer. Dua perusahaan disebut sebagai pemasok teknologi untuk Huawei dan HiSilicon, yang sudah lebih dulu masuk di dalam daftar.

    Sebanyak 27 perusahaan China disebut menggunakan produk AS untuk mendukung modernisasi militer China, sedangkan 7 perusahaan terlibat dalam pengembangan kapabilitas teknologi kuantum China.

    “Penambahan ini adalah upaya memperbesar jaring dengan sasaran negara pihak ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri dari National University of Singapore.

    Selama ini, perusahaan China berhasil menembus blokade teknologi AS lewat pihak ketiga.

    “Pemerintah AS akan terus melacak potensi penyelundupan semikonduktor canggih buatan Nvidia,” kata Capri.

    Industri AI China dalam beberapa bulan terakhir berkembang sangat cepat menyusul saingan mereka di AS. Pemicunya adalah adopsi model AI open-source, seperti DeepSeek yang lebih mudah dan murah untuk diakses dibanding model AI buatan AS.

    (fab/fab)

  • 8 Update Rusia: Trump Juru Kunci, Perang Ukraina Bakal Berakhir?

    8 Update Rusia: Trump Juru Kunci, Perang Ukraina Bakal Berakhir?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki babak baru. Kedua negara tetangga dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk “menghilangkan penggunaan kekuatan” di Laut Hitam setelah melakukan pembicaraan paralel dengan negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi.

    Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Rabu (26/3/2025).

    Gedung Putih: AS-Rusia Sepakat Melakukan Pelayaran Aman di Laut Hitam

    Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Rusia dan AS telah sepakat selama pembicaraan “tingkat teknis” di ibu kota Saudi, Riyadh “untuk memastikan pelayaran yang aman” di Laut Hitam.

    “Amerika Serikat akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk, menurunkan biaya asuransi maritim, dan meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi tersebut,” kata pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera.

    Dikatakan juga bahwa AS dan Rusia sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah untuk melaksanakan perjanjian Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin “untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina”.

    “Amerika Serikat dan Rusia akan terus berupaya untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan abadi. Amerika Serikat menegaskan kembali perintah Presiden Donald J. Trump bahwa pembunuhan di kedua belah pihak dalam konflik Rusia-Ukraina harus dihentikan, sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian perdamaian yang langgeng,” dokumen itu menambahkan.

    Laporan Intelijen: Kelanjutan Perang Rusia di Ukraina Berisiko Bagi AS

    Rusia tidak akan mampu meraih “kemenangan total” di Ukraina, tetapi tetap mempertahankan momentum di negara yang dilanda perang itu, menurut laporan badan intelijen AS.

    Kelanjutan perang melanggengkan risiko strategis bagi AS berupa eskalasi yang tidak diinginkan, potensi penggunaan senjata nuklir, Penilaian Ancaman Tahunan oleh komunitas intelijen AS.

    Laporan itu juga mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah memberi Moskow “banyak pelajaran mengenai pertempuran melawan senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar”.

    Rusia Klaim Tembak Jatuh Bom Berpemandu Buatan AS dan 92 Pesawat Nirawak

    Sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh bom udara berpemandu JDAM buatan AS dan 92 pesawat nirawak jenis pesawat Ukraina selama 24 jam terakhir, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

    Kami telah melaporkan sebelumnya bahwa Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 139 pesawat nirawak dan rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan oleh Rusia selama serangan semalam yang melukai dua orang dan merusak fasilitas penyimpanan.

    Uni Eropa Akan Meningkatkan Pertahanan Gegara Rusia

    Eropa harus memperoleh segala cara untuk mempertahankan diri dari agresi militer, kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Ia menambahkan bahwa perdamaian tanpa pertahanan adalah ilusi.

    “Jika Rusia menganggap bahwa perbatasan Ukraina hanyalah garis pada peta, mengapa harus menghormati perbatasan negara lain?” katanya.

    Menurutnya, Rusia saat ini melihat perbatasan sebagai ‘garis pada peta’, sehingga negara Eropa lain harus bersiap mempertahankan wilayahnya.

    Putin Berharap ‘Banyak Konsesi’ Atas Keinginan Trump Akhiri Perang Ukraina

    Lawrence Korb, mantan asisten menteri pertahanan AS, mengatakan Presiden AS Donald Trump merasa bahwa ia dapat mengakhiri perang di Ukraina dan memperbaiki hubungan dengan Rusia.

    “Namun pertanyaannya adalah kesepakatan apa pun yang ia setujui, apakah Ukraina akan menerimanya, karena Trump cenderung menyerah pada banyak tuntutan Rusia,” katanya kepada Al Jazeera dari Delaware.

    “Putin merasa bahwa Trump sangat menginginkan kesepakatan itu sehingga ia akan membuat banyak konsesi yang mungkin tidak ingin disetujui Ukraina.”

    Ia mengatakan bahwa penting bagi Trump “untuk menjelaskan kepada Rusia bahwa jika mereka tidak terus bergerak di jalur untuk menghentikan operasi militer di Ukraina, AS akan meningkatkan bantuan ke Ukraina”.

    Ukraina Tangkap Prajurit yang Dituduh Mengirim Lokasi Pasukan ke Rusia

    Dinas keamanan SBU Ukraina menuduh prajurit yang ditahan itu mengirim posisi militer Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Kursk, ke Moskow, yang memungkinkan serangan lebih lanjut.

    “Saat berada di garis depan, ‘mata-mata’ itu sedang mempersiapkan koordinat untuk serangan rudal dan bom penyerang ke lokasi pasukan Ukraina,” kata SBU.

    Prajurit itu, yang ditangkap di wilayah Sumy, Ukraina, telah direkrut secara daring oleh intelijen militer Rusia, kata SBU.

    Rusia Tuduh Ukraina Melakukan Serangan Terhadap Infrastruktur Energi

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan militer Ukraina melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi energi sipil kemarin, meskipun ada moratorium penargetan infrastruktur energi.

    Menurut kementerian, targetnya meliputi: stasiun distribusi gas di kota Svatovo yang diduduki Rusia; fasilitas penyimpanan gas bawah tanah di Krimea yang diduduki Rusia; dan cabang perusahaan listrik Rusia Rosseti di kota Krasnodar, Rusia, yang memutus saluran listrik tegangan tinggi.

    Pernyataan kementerian yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS mengatakan bahwa dengan “melanjutkan serangan harian terhadap infrastruktur energi Rusia”, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy “menegaskan ketidakmampuannya untuk bernegosiasi”.

    Rusia telah berulang kali menyerang infrastruktur energi Ukraina dengan rudal dan pesawat nirawak selama perang, terkadang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas. Hingga Mei 2024, serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari US$1 miliar, menurut Menteri Energi Herman Halushchenko.

    Rusia Klaim Kembali Merebut Dua Desa Ukraina

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai Myrne di wilayah Donetsk di Ukraina timur dan Mali Scherbaky di wilayah Zaporizhia di Ukraina tenggara.

    Al Jazeera melaporkan pasukan Rusia juga telah maju lebih jauh menuju kota Kostyantynivka di Donetsk. Rusia saat ini menduduki sekitar 20 persen wilayah Ukraina.

     

    (fab/fab)

  • Taktik Trump Selamatkan Elon Musk Usai Boikot Tesla-Starlink

    Taktik Trump Selamatkan Elon Musk Usai Boikot Tesla-Starlink

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tanda-tanda kehancuran Elon Musk kian nyata. Boikot Tesla meluas, ditandai dengan penyerangan terhadap showroom Tesla di beberapa negara, hingga pemilik Tesla yang ramai-ramai ‘membuang’ mobil mereka.

    Penjualan Tesla juga anjlok dan sahamnya kian merosot hingga 31% pada tahun ini. Sentimen buruk terhadap sikap politik Musk menjadi pendorong anjloknya kerajaan bisnis orang terkaya di dunia tersebut.

    Bukan cuma Tesla, layanan internet berbasis satelit Starlink di bawah SpaceX milik Musk juga mulai ditinggal. Fenomena ini terjadi di Inggris. Banyak pelanggan Starlink berencana atau sudah beralih dari layanan tersebut.

    Trump Turun Tangan 

    Melihat nasib Musk yang kian merana, Presiden AS Donald Trump tak tinggal diam. Beberapa saat lalu, Trump blak-blakan menyebut aksi penyerangan showroom Tesla sebagai tindakan terorisme.

    Trump juga menyebut aksi boikot Tesla sebagai tindakan ilegal. Ia bahkan menunjukkan aksi solidaritas terhadap Musk dengan membeli unit mobil Tesla baru.

    Tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Menteri Perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump, Howard Lutnick, meminta pejabat pemerintah untuk inisiatif broadband di daerah terpencil untuk memprioritaskan penggunaan Starlink milik Musk.

    Menurut laporan Financial Times, Lutnick bahkan menyebut nama Musk dalam perintah ke para petugas pemerintahan. Perintah Lutnick ini dibocorkan oleh Evan Feinman yang menjalankan program broadband di daerah terpencil AS.

    “Tujuan yang jelas dari arahannya adalah untuk meningkatkan jumlah satelit yang digunakan tanpa mempertimbangkan pertimbangan lain,” kata Feinman kepada Financial Times, dikutip dari Gizmodo, Rabu (26/3/2025).

    Starlink menggunakan satelit di orbit rendah Bumi (LEO) yang menawarkan kecepatan internet yang lebih mumpuni ketimbang layanan internet berbasis ruang angkasa yang lebih lama seperti HughesNet.

    Kritik Starlink

    Kendati demikian, Feinman menjadi kritikus yang blak-blakan terhadap penggunaan Starlink sebagai pengganti serat optik. Pasalnya, ia menilai internet berbasis satelit tidak dapat mencapai jenis kecepatan yang diharapkan dari infrastruktur berbasis darat.

    Ia menilai transmisi bolak-balik ke luar angkasa mengakibatkan terjadi delay yang signifikan untuk beberapa skenario penggunaan. Hal ini mengakibatkan gangguan sinkronisasi ketika melakukan panggilan video atau game multipemain.

    Feinman menjelaskan Starlink mudah disediakan pada awalnya, karena pelanggan hanya memerlukan parabola. Namun, Feinman berpendapat warga pedesaan AS akan mendapatkan layanan yang kurang berkualitas untuk jangka panjang.

    Feinman dapat digambarkan sebagai mantan karyawan yang tidak puas dengan perintah pemerintah. Namun, protes yang ia kemukakan dan ditolak mentah-mentah merupakan contoh nyata dari pengaruh Musk di Gedung Putih yang menguntungkan kerajaan bisnisnya dengan mengorbankan orang lain.

    Presiden Trump telah menggunakan platformnya untuk mempromosikan kendaraan Tesla di tengah anjloknya penjualan, dan lembaga lain telah mempertimbangkan untuk memberikan kontrak kepada perusahaan Musk.

    Semuanya digadang-gadang sebagai imbalan pemerintah Trump terhadap sumbangan Musk senilai hampir US$300 juta (Rp4,9 triliun) untuk mendukung kampanye pemenangan Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada 2024 lalu.

    Starlink Pernah Ditolak Biden

    Upaya terbaru Musk untuk menjadi jantung internet pedesaan AS bukanlah kejutan besar. Selama pemerintahan Joe Biden, Komisi Komunikasi Federal (FCC) menolak subsidi hampir US$900 juta (Rp14,9 triliun) untuk SpaceX melalui program Bead, dengan mengatakan layanannya tidak memenuhi harapan terkait kecepatan.

    Bead, sebutan untuk program internet pedesaan, adalah inisiatif senilai US$42,45 miliar (Rp703 triliun) yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden untuk memperluas pita lebar berkecepatan tinggi di komunitas pedesaan.

    Selain menolak subsidi untuk Musk, Bead juga menerima kritik dari Partai Republik karena belum ada layanan yang diluncurkan melalui program yang berusia 3 tahun itu. Setidaknya 3 negara bagian bersiap untuk memulai uji coba yang tepat saat Trump mulai memimpin untuk masa jabatan keduanya.

    (fab/fab)

  • Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia!

    TRIBUNNEWS.COM – Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindaklanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.

    Belum ada tanggapan resmi baik dari Pemerintah Israel maupun Pemerintah Indonesia atas kabar pelaksanaan proyek percontohan pemindahan sukarela warga Gaza ke Indonesia ini.

    Sebagai informasi, Israel membentuk Direktorat Pengurusan Pemindahan Sukarela Warga Gaza untuk menangani upaya evakuasi sukarela penduduk Gaza ke luar negeri dan membantu menciptakan peluang kerja guna mendorong emigrasi dari Jalur Gaza. 

    “Dengan berjalannya proyek percontohan, Menteri Pertahanan Israel harus memutuskan dalam beberapa hari mendatang siapa yang akan mengepalai direktorat tersebut,” tambah laporan tersebut. 

    Sejumlah laporan media Israel menyebut, tampaknya kandidat yang baru-baru ini diajukan untuk posisi tersebut adalah Brigadir Jenderal (Purn.) Ofer Winter.

    PENGUNGSI GAZA – Tangkap layar Khaberni, Rabu (26/3/2025) menunjukkan pengungsi warga Gaza yang berpindah mencari lokasi aman dari serangan Israel. Pemerintah Israel menindaklanjuti usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga dengan membentuk Direktorat Urusan Pemindahan Sukarela warga Palestina yang ingin ke luar dari Gaza. Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Proyek Menjijikkan

    Sebelum laporan proyek uji coba pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini, telah juga muncul sejumlah laporan kalau negara-negara di Afrika juga menjadi opsi lokasi tujuan pemindahan.

    Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

     

    (oln/khbrn/tribunnews/*)

     
     

  • Aplikasi Pengganti WhatsApp Ramai, Pemerintah Kasih Peringatan Bahaya

    Aplikasi Pengganti WhatsApp Ramai, Pemerintah Kasih Peringatan Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Keamanan Nasional AS (NSA) memberikan peringatan bahaya atas penggunaan aplikasi Signal pada Februari 2025 lalu. Signal merupakan aplikasi pesan singkat terenkripsi yang menjadi salah satu pesaing kuat WhatsApp.

    Ternyata, Signal digunakan oleh pejabat pemerintahan Donald Trump untuk mendiskusikan rencana perang. Baru-baru ini, chat pejabat pemerintah tak sengaja bocor dan dilihat oleh jurnalis yang tergabung dalam sebuah grup chat di Signal.

    Menurut NSA, ada celah keamanan pada Signal yang bisa membahayakan privasi pengguna. Untuk itu, NSA merilis buletin internal kepada para pegawainya pada bulan lalu.

    NSA merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Pertahanan AS yang khusus mengawasi sinyal intelijen dan keamanan siber. Lembaga itu bertanggung jawab mengumpulkan dan memroses informasi dan data penting yang menyangkut kepentingan keamanan nasional AS.

    Pejabat senior intelijen di AS pada Februari lalu membagikan buletin internal yang berjudul ‘Kelemahan Aplikasi Signal’. Buletin itu dibagikan sebulan sebelum kebocoran chat pejabat pemerintah AS yang dilihat jurnalis The Atlantic.

    “Kerentanan telah diidentifikasi dalam aplikasi Signal Messenger. Penggunaan Signal oleh target umum kegiatan pengawasan dan spionase telah menjadikan aplikasi tersebut sebagai target bernilai tinggi untuk mencegat informasi sensitif,” demikian tertulis pada buletin internal tersebut, dikutip dari CBS News, Rabu (26/3/2025).

    Buletin tersebut memperingatkan tentang kelompok hacker profesional Rusia yang menggunakan penipuan phishing untuk mendapatkan akses ke percakapan terenkripsi, bahkan melewati enkripsi end-to-end yang digunakan Signal.

    Buletin itu juga menggarisbawahi kepada karyawan NSA bahwa aplikasi pengiriman pesan pihak ketiga seperti Signal dan Whatsapp diizinkan untuk “latihan akuntabilitas/penarikan informasi yang tidak dirahasiakan” tertentu, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengomunikasikan informasi yang lebih sensitif.

    Signal merespons buletin tersebut dan menyebut ‘kerentanan’ yang disebutkan NSA tak berhubungan dengan teknologi inti aplikasi. Peringatan itu, menurut perwakilan Signal, bertumpu pada bahaya phishing yang menargetkan pengguna Signal.

    “Phishing bukan hal baru. Hal ini bukan kelemahan pada sistem enkripsi kami atau teknologi kami secara keseluruhan. Penyerangan Phishing adalah ancaman konstan untuk aplikasi dan situs populer,” kata perwakilan Signal.

    Pada pekan ini, Pemimpin Redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, membeberkan chat dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang tak sengaja membeberkan rencana perang kepadanya lewat aplikasi Signal beberapa jam sebelum militer AS melancarkan serangan melawan Houthi di Yemen.

    Pesan yang diterima Hegseth meliputi informasi terperinci terkait paket senjata, target, dan waktu penyerangan.

    Namun, kebocoran chat tersebut diduga disebabkan kelalaian. Pasalnya, Hegseth mengirimkan pesan rencana perang ke sebuah grup chat di Signal yang ternyata di dalamnya ada jurnalis The Atlantic.

    (fab/fab)

  • Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak fair reciprocal plan atau tarif timbal balik yang bakal diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara lain.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan melakukan dialog strategis dalam mengantisipasi penerapan fair reciprocal plan, alih-alih mengikuti jejak negara lain yang melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tersebut.

    “Kalau kita lihat respon dan tindakan negara mitra AS saling balas-membalas. Kita ingin berteman aja, gimana supaya mereka tetap menerima pasar kita,” kata Budi dalam kunjungannya ke Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Budi, sejumlah negara mitra AS seperti Kanada, Uni Eropa, dan China menerapkan tindakan balasan atau retaliasi terhadap produk AS. 

    China misalnya, melakukan retaliasi sebesar 10%-15% bagi produk AS senilai US$13,9 miliar untuk peralatan dan minyak, dan US$19,5 miliar untuk produk pertanian.

    Sementara itu, Meksiko, Jepang, Korea, Brasil, dan Australia memilih cara berbeda. Sama seperti Indonesia, negara-negara ini melakukan pendekatan diplomasi untuk mendapat pengecualian tarif, alih-alih melakukan retaliasi.

    Selain melakukan dialog strategis dan diplomasi perdagangan, Budi menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk mereaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (TIFA) yang dibentuk pada 1966. 

    Pemerintah juga akan mengeksplorasi Limited Trade Deal atau perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Budi mengatakan, pemerintah bakal memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis serta memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui Special Envoy atau Utusan Khusus yang diakui dan dapat diterima oleh AS.

    Sebagai informasi, Trump akan menerapkan fair reciprocal plan atau tarif timbal balik pada 2 April 2025. Saat ini, United States Trade Representative atau Perwakilan Dagang AS tengah melakukan penyelidikan terhadap negara-negara penyumbang defisit terbesar AS, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia. Pada 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat AS menyumbang surplus sebesar US$16,8 miliar, diikuti India US$15,3 miliar, dan Filipina US$8,8 miliar. Kemudian sepanjang Januari-Februari 2025, AS menyumbang surplus sebesar US$3,1 miliar.

    Sementara itu, bagi AS, Indonesia berada di urutan 15 sebagai negara penyumbang defisit yang cukup besar tahun lalu dengan nilai sebesar US$19,3 miliar.

  • 3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis secara tidak sengaja ditambahkan ke dalam grup obrolan aplikasi perpesanan Signal yang berisi pejabat tinggi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam grup tersebut, mereka membahas rencana serangan militer rahasia terhadap target Houthi di Yaman.

    Trump sebelumnya telah meluncurkan kampanye serangan militer skala besar terhadap Houthi awal bulan ini dan memperingatkan Iran, pendukung utama kelompok tersebut, untuk segera menghentikan dukungannya.

    Serangan udara dilaksanakan hanya dua jam setelah jurnalis tersebut menerima informasi rahasia ini.

    Mengutip SBS News, berikut tiga hal yang perlu diketahui mengenai skandal ini:

    1. Kronologi

    Pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja ditambahkan ke grup obrolan Signal bernama “Houthi PC Small Group” pada 13 Maret 2025.

    Goldberg mengklaim grup tersebut berisi pejabat tinggi pemerintahan Trump yang tengah mendiskusikan serangan militer yang akan segera terjadi.

    Obrolan tersebut tampaknya melibatkan 18 tokoh senior, termasuk:

    Wakil Presiden AS JD Vance,
    Menteri Pertahanan Pete Hegseth,
    Menteri Luar Negeri Marco Rubio,
    Direktur CIA John Ratcliffe,
    Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard,
    Menteri Keuangan Scott Bessent,
    Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles,
    Seorang perwira intelijen aktif yang tidak disebutkan namanya,
    Serta pejabat senior Dewan Keamanan Nasional lainnya.

    Dalam artikelnya di The Atlantic berjudul “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, Goldberg membagikan pengalamannya dalam grup tersebut, lengkap dengan tangkapan layar percakapan.

    Menurutnya, pesan-pesan dalam grup berisi rincian rahasia mengenai target serangan, senjata yang akan dikerahkan AS, serta strategi operasi.

    Ia juga mengungkap bahwa penasihat keamanan nasional Michael Waltz menugaskan wakilnya, Alex Wong, untuk membentuk “tim macan” guna mengoordinasikan serangan ini.

    Awalnya, Goldberg meragukan keaslian grup tersebut.

    Namun, setelah membaca isi obrolan, ia menyadari bahwa serangan udara benar-benar diluncurkan hanya dua jam setelah informasi tersebut dibagikan.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengonfirmasi bahwa grup tersebut tampaknya asli.

    Di bawah hukum AS, menyalahgunakan atau salah menangani informasi rahasia dapat dianggap sebagai kejahatan.

    Selain itu, penggunaan Signal—yang memungkinkan pesan terhapus otomatis—memunculkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan federal.

    2. Isi Obrolan

    Percakapan dalam grup tidak hanya membahas strategi militer, tetapi juga berisi perdebatan internal mengenai serangan tersebut.

    Dalam sebuah pesan, akun yang diklaim sebagai Vance mengekspresikan kekhawatiran terkait alasan dan waktu serangan:

    “Hanya 3 persen perdagangan AS melewati Terusan Suez, sementara 40 persen perdagangan Eropa bergantung padanya. Ada risiko besar bahwa publik tidak memahami ini atau mengapa kita perlu bertindak. Alasan utama untuk melakukan ini, seperti yang dikatakan POTUS, adalah untuk mengirim pesan.”

    Di pesan lain, akun Vance mempertanyakan konsistensi strategi Trump:

    “Saya tidak yakin presiden menyadari betapa kontradiktifnya hal ini dengan pesan kebijakannya terhadap Eropa. Ada argumen kuat untuk menunda serangan selama sebulan, memberi waktu untuk menyampaikan alasan di balik tindakan ini, dan melihat bagaimana dampaknya terhadap ekonomi.”

    Obrolan juga mengungkap sikap skeptis terhadap peran AS dalam membantu sekutu Eropa.

    Akun yang diidentifikasi sebagai Vance menulis:

    “@PeteHegseth, kalau menurutmu kita harus melakukannya, ayo.”

    “Saya benci menyelamatkan Eropa lagi.”

    “Mari kita pastikan pesan kita di sini tepat.”

    Hegseth membalas:

    “VP: Saya sepenuhnya setuju dengan kebencianmu terhadap Eropa yang tidak bertanggung jawab. Itu MENYEDIHKAN.”

    Goldberg menilai penggunaan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional sebagai tindakan yang “sangat sembrono.”

    3. Reaksi

    Skandal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai bagaimana pemerintahan Trump menangani informasi rahasia serta potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase AS.

    Politisi dari Partai Demokrat langsung bereaksi keras dan menyerukan investigasi.

    Mantan kandidat presiden Hillary Clinton menulis di X (Twitter):

    “Anda pasti bercanda,” tulisnya disertai emoji mata serta tangkapan layar artikel The Atlantic.

    Sebagai catatan, penggunaan server pribadi Clinton untuk email rahasia saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pernah menjadi isu besar dalam Pilpres 2016.

    Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menyebut insiden ini sebagai salah satu kebocoran intelijen militer paling mencengangkan dalam waktu yang sangat lama.

    Ia berjanji akan meminta pemimpin mayoritas Senat, John Thune, untuk melakukan penyelidikan.

    Senator Elizabeth Warren menulis di X:

    “Menggunakan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional yang sangat sensitif jelas ilegal dan berbahaya di luar dugaan.”

    Senator Chris Coons juga menambahkan:

    “Setiap pejabat dalam rantai pesan ini kini telah melakukan kejahatan—meskipun tidak disengaja—yang biasanya berujung hukuman penjara.”

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai insiden ini, Trump menanggapi singkat:

    “Saya tidak tahu apa pun tentang itu. Saya bukan penggemar berat The Atlantic.”

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa Trump telah diberi pengarahan, dan penyelidikan internal sedang berlangsung.

    Meski mendapat kritik keras, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes membela percakapan dalam grup tersebut.

    “Diskusi itu adalah contoh koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara pejabat senior.”

    “Keberhasilan operasi terhadap Houthi menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap anggota militer atau keamanan nasional kita.”

    Hughes juga membantah bahwa rencana perang dibagikan melalui pesan teks.

    Namun, dalam wawancara dengan CNN, Goldberg menanggapi pernyataan itu dengan tegas:

    “Tidak, itu bohong. Dia mengirim rencana perang lewat pesan teks.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • China Makin Mepet, Amerika Tabuh Genderang Perang Baru

    China Makin Mepet, Amerika Tabuh Genderang Perang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika menjual produk dan layanan mereka ke puluhan perusahaan teknologi China. Langkah ini diambil untuk menghambat perkembangan industri teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), di China.

    CNBC International melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menambahkan 80 perusahaan baru ke “daftar entitas” milik mereka. Sebelum berbisnis dengan perusahaan yang ada di dalam daftar tersebut, perusahaan AS harus meminta izin pemerintah. 

    Alasan pembatasan adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS. Khusus di sektor teknologi, AS ingin membatasi akses pemerintah China atas teknologi komputer kuantum dan exascale (komputer dengan kemampuan pengolahan data sangat cepat).

    Sebanyak 50 dari 80 perusahaan yang baru masuk daftar berasal dari China. Mereka “diblokir” karena terlibat dalam pengembangan AI canggih, chip, dan komputer super untuk kepentingan militer. Dua perusahaan disebut sebagai pemasok teknologi untuk Huawei dan HiSilicon, yang sudah lebih dulu masuk di dalam daftar.

    Sebanyak 27 perusahaan China disebut menggunakan produk AS untuk mendukung modernisasi militer China, sedangkan 7 perusahaan terlibat dalam pengembangan kapabilitas teknologi kuantum China.

    “Penambahan ini adalah upaya memperbesar jaring dengan sasaran negara pihak ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri dari National University of Singapore.

    Selama ini, perusahaan China berhasil menembus blokade teknologi AS lewat pihak ketiga.

    “Pemerintah AS akan terus melacak potensi penyelundupan semikonduktor canggih buatan Nvidia,” kata Capri.

    Industri AI China dalam beberapa bulan terakhir berkembang sangat cepat menyusul saingan mereka di AS. Pemicunya adalah adopsi model AI open-source, seperti DeepSeek yang lebih mudah dan murah untuk diakses dibanding model AI buatan AS.

    (dem/dem)

  • Jatuh ke Level Terendah, Nilai Tukar Rupiah Tertekan Sentimen Global

    Jatuh ke Level Terendah, Nilai Tukar Rupiah Tertekan Sentimen Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan akibat tekanan sentimen global. Pada Selasa (25/3/2025) sore, nilai tukar rupiah sempat anjlok hingga Rp 16.611 per dolar Amerika Serikat (AS), level terendah sejak krisis ekonomi 1998. Pada Rabu (26/3/2025) sore, meskipun sedikit menguat sebesar 0,14%, nilai tukar rupiah masih tertekan pada level 16. 587 per dolar AS.

    Global Markets Economist Maybank Indonesia  Myrdal Gunarto menilai pergerakan rupiah ke depan masih sangat bergantung pada dinamika perang dagang antara AS dan negara mitra dagangnya.

    “Selama Donald Trump memberikan pernyataan kontroversial, mata uang kita akan terdampak. Investor asing cenderung bereaksi dengan melakukan aksi jual atau profit taking di pasar emerging market, seperti Indonesia. Hal ini berimbas pada nilai tukar rupiah,” ujar Myrdal dalam wawancara dengan B-Universe, Rabu (26/3/2025).

    Myrdal menjelaskan, tekanan terhadap rupiah terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap dolar AS, serta ketidakpastian pasar terkait kebijakan perdagangan AS terhadap mitra dagangnya. Sentimen global ini menjadi faktor utama yang menghambat penguatan rupiah.

    Namun, Myrdal tetap optimistis rupiah berpotensi menguat apabila data ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif.

    “Kalau saya lihat dengan posisi cadangan devisa yang berlimpah, kelihatannya juga seharusnya rupiah kita menjadi lebih solid. Meskipun, kita tidak bisa menghindari dampak dari sisi global. Kalau dari sisi domestik, saya lihat sih pengembangannya relatif positif, progresnya juga secara pelan-pelan sudah mulai terlihat, walaupun memang butuh waktu,’ tambah Myrdal terkait faktor yang akan memengaruhi nilai tukar rupiah.