Tag: Donald Trump

  • Israel Klaim akan Meluncurkan Program Percontohan untuk Mengirimkan 100 Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Israel Klaim akan Meluncurkan Program Percontohan untuk Mengirimkan 100 Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Israel Luncurkan Program Percontohan untuk Mengirimkan 100 Warga Gaza ke Indonesia

    TRIBUNNEWS.COM- Israel telah memulai program percontohan untuk mendorong pembersihan etnis warga Palestina dari Gaza, yang disebut Israel sebagai “migrasi sukarela”. 

    Program ini bertujuan untuk mengusir 100 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia, media Israel melaporkan pada hari Selasa.

    Menurut The Times of Israel, program ini awalnya akan memulangkan 100 warga Gaza ke Indonesia, di mana sebagian besar akan bekerja di bidang konstruksi. 

    Mayor Jenderal Israel Ghassan Alian, kepala Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), akan mengawasi inisiatif tersebut.

    Jika berhasil, Israel berharap ribuan warga Gaza lainnya akan pindah “secara sukarela”, dengan persetujuan Jakarta. 

    Karena Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, saluran komunikasi khusus disiapkan untuk mengoordinasikan program tersebut. 

    Jika diperluas, otoritas pemerintah akan mengambil alih administrasinya, kata laporan itu.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, diperkirakan akan menunjuk pensiunan Brigadir Jenderal Ofer Winter untuk memimpin proyek tersebut. 

    Winter, seorang mantan perwira militer senior, sangat dihormati di kalangan nasionalis religius Israel.

    Program percontohan ini menyusul laporan yang berkembang tentang upaya Israel untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. 

    Pada bulan Januari, media Israel mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjajaki opsi relokasi dengan beberapa negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, Suriah, Sudan, dan Somaliland.

    Prakarsa ini juga muncul setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk membeli Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah” lalu mengusir penduduknya ke Mesir, Yordania, atau negara lain. 

    Sementara menteri Israel menyambut baik gagasan tersebut, Otoritas Palestina dan negara-negara Arab dengan tegas menolaknya.

    Kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat dianggap sebagai pemindahan paksa, dan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional.

    Rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari Gaza muncul di tengah berlanjutnya pengepungan dan pemboman di daerah kantong tersebut, menggunakan serangan udara, kelaparan, dan kekurangan dalam genosida yang sedang berlangsung.

    Israel yakin kejahatan perang ini akan membuat Gaza tidak layak huni, sehingga memaksa warga Palestina melakukan “migrasi sukarela.”

    SUMBER: QUDS NETWORK

  • Dividen Bank BUMN Dorong IHSG ke Zona Hijau

    Dividen Bank BUMN Dorong IHSG ke Zona Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak ke zona hijau pada sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis (27/3/2025), dengan kenaikan 14,72 poin atau 0,23% ke level 6.487. 

    Analisis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut, IHSG sempat dibuka melemah sebelum akhirnya menguat, didorong oleh sentimen dividen dari bank-bank BUMN. Pilarmas juga merekomendasikan saham PGAS untuk perdagangan di sesi kedua.

    Dalam risetnya, Pilarmas mengungkapkan bahwa rencana pembagian dividen dari perbankan milik negara memberikan dampak positif bagi pasar, sehingga mendorong investor kembali masuk ke instrumen saham. Selain itu, data perdagangan menunjukkan adanya aksi beli bersih (net buy) investor asing di pasar reguler pada hari sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp 2,37 triliun.

    “Pergerakan ini mencerminkan strategi akumulasi yang dilakukan investor asing, yang mulai kembali ke pasar saham Indonesia secara bertahap,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Kamis (27/3/2025).

    Selain itu, kenaikan IHSG juga dipengaruhi oleh penguatan indeks saham di kawasan Asia. Sentimen ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif impor otomotif sebesar 25% mulai pekan depan.

    “Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap potensi aksi balasan serta dampaknya terhadap perekonomian global, yang meningkatkan volatilitas di pasar mata uang,” jelas Pilarmas.

    Lebih lanjut, optimisme terhadap perekonomian China turut menjadi faktor penguatan pasar. Goldman Sachs memperkirakan adanya tren kenaikan lebih lanjut yang didorong oleh revisi laba yang positif.

    Selain itu, meskipun laba industri China mengalami sedikit penurunan sebesar 0,3% secara tahunan dalam dua bulan pertama 2025, hal ini tetap dipandang sebagai indikasi bahwa stimulus ekonomi dari pemerintah China mulai menunjukkan hasilnya.

    “Perkembangan ini semakin mengonfirmasi bahwa langkah-langkah kebijakan yang diterapkan pemerintah China mulai memberikan dampak nyata,” tambah Pilarmas.

    Pada perdagangan sesi pertama hari ini, beberapa saham yang mencatatkan kenaikan tertinggi, antara lain AHAP, BOAT, KOTA, DADA, dan ADHI. Sementara itu, saham dengan penurunan terbesar mencakup SNLK, NINE, BELL, IKAN, dan ACST.

    Pilarmas merekomendasikan saham PGAS untuk perdagangan IHSG sesi II dengan rekomendasi beli (buy), serta menetapkan level support di 1.525 dan resistance di 1.620.

  • TikTok Jadi Kartu Trump dalam Perundingan Tarif Impor AS-China

    TikTok Jadi Kartu Trump dalam Perundingan Tarif Impor AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump bersedia memberikan pengurangan tarif impor kepada China guna menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance, induk perusahaan TikTok yang berbasis di China. 

    Melansir dari Reuters, Kamis (27/3/2025) kesepakatan ini berkaitan dengan penjualan aplikasi video pendek TikTok, yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di Amerika Serikat.

    ByteDance diberi tenggat waktu hingga 5 April untuk mencari pembeli non-China untuk TikTok, atau menghadapi larangan dari AS yang berlandaskan pada kekhawatiran terkait keamanan nasional. 

    Larangan ini seharusnya diberlakukan mulai Januari 2024 berdasarkan undang-undang yang disahkan. Dimana UU berasal dari kekhawatiran Amerika kepada TikTok yang dapat digunakan oleh pemerintah China dapat mengumpulkan data pribadi warga Amerika.

    Trump mengungkapkan kesediaannya untuk memperpanjang tenggat waktu tersebut jika kesepakatan terkait TikTok belum tercapai. Salah satunya dengan memberikan pengurangan tarif impor kepada China.

    “Mungkin saya akan memberi mereka sedikit pengurangan tarif atau sesuatu untuk menyelesaikannya,” kata Trump.

    TikTok sendiri belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Trump. Namun, Trump menunjukkan bahwa penjualan TikTok menjadi prioritas utama bagi pemerintahannya dan cukup penting untuk menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar dengan China.

    Sejak Februari lalu, Trump telah menambah tarif sebesar 20% pada seluruh impor dari China, dan ia sebelumnya pernah mengancam untuk mengenakan tarif lebih lanjut pada China jika China gagal menyetujui kesepakatan tentang TikTok. 

    Wakil Presiden JD Vance mengatakan bahwa ia mengharapkan ketentuan umum dari sebuah perjanjian yang menyelesaikan kepemilikan platform media sosial tersebut akan tercapai paling lambat tanggal 5 April.

    Reuters melaporkan bahwa pembicaraan antara Gedung Putih dan para investor terkemuka dari ByteDance sedang berlangsung, dengan rencana untuk mengakuisisi operasi TikTok di AS oleh investor non-China.

    Meskipun TikTok sempat terancam diblokir pada Januari setelah Mahkamah Agung AS mendukung larangan tersebut, aplikasi tersebut kembali beroperasi setelah Trump menjabat pada Januari. 

    Trump kemudian mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda penegakan larangan tersebut hingga 5 April, dan mengatakan bahwa dirinya mungkin akan memperpanjang tenggat waktu lebih lanjut untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang memadai.

  • NASA Tarik Janji, Takut Donald Trump Ngamuk Soal Perempuan

    NASA Tarik Janji, Takut Donald Trump Ngamuk Soal Perempuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA pernah berjanji untuk mengirimkan wanita pertama ke Bulan lewat program Artemis. Namun nampaknya janji itu berubah gara-gara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Selama bertahun-tahun, Artemis dituliskan memiliki tujuan untuk mendaratkan wanita pertama, orang kulit berwarna pertama dan mitra astronaut internasional pertama di Bulan.

    IFL Science melaporkan NASA telah merubah menghapus semua kalimat tersebut. Hal ini dilihat pertama kali oleh Orlando Sentinel dan langsung menyebar di media sosial.

    Perubahan itu jelas jadi pertanyaan, apakah antariksa hanya untuk pria kulit putih Amerika saja. NASA yang ditanya mengenai perubahan ini hanya mengatakan keputusan lembaga sesuai dengan perintah Trump.

    Lembaga di AS diketahui wajib mematuhi perintah eksekutif Trump yang menghentikan keberagaman, kesetaraan dan inklusi (DEI).

    “Sesuai dengan perintah eksekutif presiden, kami memperbarui bahasa soal rencana mengirim kru ke permukaan Bulan untuk kampanye Artemis NASA,” kata pejabat senior urusan publik Direktorat Misi Operasi Luar Angkasa NASA, Jimi Russel, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Dia menjelaskan pihaknya akan mempelajari rencana Trump bagi NASA. Terakhir memastikan lembaga itu tetap akan melakukan eksplorasi Bulan dan Mars.

    Perintah eksekutif itu nampaknya juga berdampak pada penghapusan 23 posisi Office of the Chief Scientist, Office of Science, Policy, and Strategy, dan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi untuk Office of Diversity and Equal Opportunity.

    Kepala ilmuwan NASA Katherine Calcin dan AC Charania yang menjabat kepala teknolog juga dipecat.

    Bukan hanya NASA yang merubah frasa perempuan dalam pekerjaannya. National Science Foundation juga menghentikan hibah yang dianggap tidak sesuai dengan perintah eksekutif dengan sebutan seperti ‘perempuan’, ‘warisan budaya’, ‘kelompok beragam’, ‘LGBT’, ‘kulit hitam’, hingga ‘disabilitas’.

    (dem/dem)

  • Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Jakarta

    Tanggal 26 Maret 2000 adalah hari yang penting bagi Vladimir Putin. Hari itu, ia terpilih menjadi presiden dalam pemilihan presiden Rusia dengan perolehan suara mencapai 52,9%.

    Hasil pemilihan tersebut sudah dapat diduga. Saat Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 31 Desember 1999, Putin, yang telah menjadi perdana menteri sejak tanggal 9 Agustus 1999, juga mengambil alih jabatan presiden sesuai konstitusi.

    Sejak saat itu, Vladimir Putin telah memimpin Rusia dan memperkuat kekuasaan dan mengubah negaranya menjadi “kediktatoran pribadi terkuat di dunia”, kata ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin.

    Kekosongan jabatan di Kremlin

    Konstitusi Rusia saat itu tidak mengizinkan seorang presiden untuk memerintah lebih dari dua periode berturut-turut. Karena itu, sempat terjadi kekosongan jabatan dalam pemilihan pada tanggal 7 Mei 2008.

    Orang kepercayaan Putin, Dmitry Medvedev, mantan Ketua Dewan Pengawas Gazprom, sempat menggantikan Putin. Sehari kemudian, parlemen Rusia, Duma, memilih Putin sebagai kepala pemerintahan baru dengan 87,1% suara atas usulan Medvedev. Meskipun Medvedev memegang jabatan tertinggi, Putin terus memegang kendali di balik layar.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin mengatakan kepada DW, hal ini hanya mungkin terjadi karena selama seperempat abad berkuasa, Putin terus-menerus melemahkan semua institusi politik Rusia.

    Ilmuwan politik Rusia lainnya, Grigory Nishnikov, yang tinggal di Finlandia, berpandangan serupa. “Jika kita mengingat kembali masa-masa awal pemerintahan Putin di Rusia, kita dapat menunjuk pada beberapa pusat kekuasaan otonom, baik konstitusional maupun informal, seperti oligarki,” katanya kepada DW.

    “Mereka semua membentuk semacam penyeimbang terhadap Kremlin.” Tetapi Putin menghancurkan semua ini, memusatkan segalanya dan memfokuskan sistem kekuasaan Rusia pada dirinya sendiri.

    Namun Grigory Nishnikov yakin, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Vladimir Putin bisa bertahan begitu lama. Ada banyak kejadian selama dua puluh lima tahun terakhir yang dapat membahayakan kekuasaannya, yaitu:

    – protes di Lapangan Bolotnaya Moskow setelah pemilihan parlemen tahun 2011,

    – risiko ketidakstabilan di Krimea setelah semenanjung Ukraina itu dianeksasi pada 2014,

    – kerusuhan yang terjadi setelah reformasi sistem pensiun yang kontroversial tahun 2018,

    – protes besar-besaran mendukung mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny di seluruh Rusia selama beberapa tahun,

    – dimulainya perang di Ukraina, disertai dengan protes di jalan-jalan di Moskow dan St Petersburg.

    Namun, setiap tindakan perlawanan rakyat dijawab Putin dengan penindasan yang lebih besar. “Dan musuh-musuh baru selalu disingkirkan dalam rangkaian peristiwa ini,” kata Nishnikov. Akibatnya, ia tidak yakin masih ada seorang yang tersisa sekarang yang dapat menantang Putin.

    Putin dan Trump: Saudara sejiwa?

    Dalam hal kebijakan luar negeri, ada tanda-tanda pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dimulai ketika Presiden AS Donald Trump menjabat untuk pertama kali pada 2017-2021. Pertemuan pribadi pertama antara Trump dan Putin terjadi di bulan Juli 2018 di KTT Rusia-AS di Helsinki.

    “Bagi Putin, Trump adalah hadiah terbesar dalam kehidupan politiknya,” jelas ilmuwan politik dan sejarawan Helmut Mller-Enbergs dalam wawancara dengan platform berita Jerman T-Online.

    Pakar dari Universitas Denmark Selatan mengatakan hal ini dapat terlihat selama negosiasi untuk mencapai gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Putin, kata Mller-Enbergs, pada dasarnya menawarkan Trump bahan mentah (dari Ukraina) dan prospek janji pemilu untuk mengakhiri perang.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga baru-baru ini mengisyaratkan kepada pers internasional bahwa Trump dan Putin memiliki hubungan dekat dan lebih sering saling berbincang daripada yang diasumsikan.

    Melemahkan sistem peradilan

    Mikhail Komin mengatakan, faktor penting lainnya yang memungkinkan Putin mempertahankan kekuasaan adalah pelemahan pengadilan yang terjadi pada masa jabatan kedua Putin. Jaksa agung yang setia kepada penguasa telah diberi kekuasaan yang lebih besar atas rekan-rekan bawahannya.

    Akibatnya, kata Komin, pengadilan Rusia tidak lagi independen. Pengadilan kini hanya dapat memperlambat proses penindasan oleh negara terhadap warga negara, tetapi tidak dapat lagi menghentikannya.

    Hal ini diperparah dengan perubahan sistem pemilu, yang menguntungkan Vladimir Putin dan partainya yang berkuasa, Rusia Bersatu.

    ‘Kabinet Bayangan’ Putin

    Putin juga mengelilingi dirinya dengan semacam kabinet bayangan, menurut sosiolog Rusia Alexander Bikbov. Putin telah mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kepentingan bisnis tertentu dengannya. Perusahaan mereka telah mendapatkan kontrak negara yang besar, yang menghasilkan banyak uang bagi mereka: “Putin selalu memegang kendali, dan secara pribadi terlibat dalam bisnis ini,” kata Bikbov.

    “Pada saat yang sama, citra Rusia dipoles di mata masyarakat. Semua aspek negatif dihapuskan, termasuk semua konflik masa lalu,” kata Bikbov lebih lanjut. Dia menggambarkan hal ini sebagai “manipulasi memori sejarah kolektif.” Hal ini juga memperkuat kekuasaan Putin. Narasi ini menggambarkan Rusia sebagai masyarakat dengan nilai-nilai tradisional dan kesetiaan tanpa syarat kepada penguasa.

    Ketiga pakar yang diwawancarai oleh DW sepakat bahwa kecenderungan ini akan semakin meningkat di masa depan, dan Putin akan tetap berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

    “Masalahnya adalah tidak ada kandidat alternatif, dan tidak ada ruang untuk kandidat lain,” kata Mikhail Komin. “Pemilu terakhir yang benar-benar dimenangkan Putin adalah pada tahun 2004. Sejak saat itu, segalanya menjadi tidak adil.”

    Grigory Nishnikov juga mengatakan, masyarakat Rusia tidak melihat alternatif lain selain Putin. “Mereka selalu menginginkan pemimpin yang kuat untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Jika ada masalah, orang Rusia akan mengeluh tentang gubernur daerah, bukan tentang presiden, mereka bilang: Kalau Putin tahu, dia akan segera menyelesaikan masalah!” Inilah yang membuat Putin langgeng di kursi kekuasaan, kata Nishnikov.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris, pertama kali diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2024, dan diperbarui pada tanggal 25 Maret 2025, untuk mencerminkan perkembangan terkini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

    Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi melemah akibat pernyataan bernada hawkish terkait inflasi serta kebijakan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) yang dikeluarkan oleh The Fed.

    “Dolar AS menguat setelah pernyataan hawkish mengenai inflasi dan suku bunga yang disampaikan oleh dua pejabat The Fed, yaitu Neel Kashkari dan Alberto Musalem,” ujar Lukman dikutip dari Antara, Kamis (27/3/2025).

    Diketahui, pada awal perdagangan Kamis (27/3/2025) pagi di Jakarta, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 21 poin atau 0,13 persen ke level Rp 16.609 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp 16.588 per dolar AS.

    Neel Kashkari menegaskan bahwa tidak ada urgensi bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump.

    Sementara itu, Alberto Musalem menyatakan bahwa dampak inflasi akibat penerapan tarif AS kemungkinan tidak bersifat sementara.

    Ia menjelaskan bahwa meskipun pengaruh langsung tarif terhadap harga mungkin hanya bersifat sementara dan terbatas pada inflasi AS, dampak tidak langsungnya bisa bertahan lebih lama.

    “Kebijakan baru Trump yang mengenakan tarif 25 persen pada sektor otomotif turut memberikan tekanan pada aset dan mata uang berisiko,” tambahnya.

    Selain itu, rupiah juga diperkirakan melemah terhadap dolar AS yang menguat setelah laporan data penjualan barang tahan lama di AS mencatat hasil lebih baik dari perkiraan.

    “Penjualan barang tahan lama di AS tercatat meningkat 0,9 persen, sementara ekspektasi sebelumnya justru memperkirakan penurunan sebesar 1 persen,” ujar Lukman.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp 16.500 hingga Rp 16.600 per dolar AS.

  • Tidak Ada Lagi Bantuan Militer untuk Mesin Perang Netanyahu

    Tidak Ada Lagi Bantuan Militer untuk Mesin Perang Netanyahu

    PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat didesak untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel yang sedang menjajah Palestina. Desakan ini datang dari Senator AS, Bernie Sanders yang turut menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel.

    “(Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tidak mengizinkan bantuan apa pun masuk ke Gaza selama 22 hari. Ia melanggar gencatan senjata, dan melanjutkan kampanye pengeboman yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang,” katanya.

    Saat ini, Israel melanjutkan penjajahannya di Jalur Gaza dan melakukan serangan demi serangan setelah gagalnya kesepakatan fase kedua gencatan senjata. Kini, warga Palestina yang tewas kian bertambah.

    “Sekarang dia mengancam pendudukan jangka panjang di Gaza,” kata Sanders dilaporkan Anadolu Agency.

    Desakan dari Sanders ini setelah Israel melancarkan serangan udara pada Selasa, 18 Maret 2025 ke Jalur Gaza. Sejak serangan tersebut, sedikitnya 730 orang tewas meskipun situasi masih gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari.

    “TIDAK ADA LAGI BANTUAN MILITER UNTUK MESIN PERANG NETANYAHU,” kata Sanders.

    Dilaporkan kantor berita WAFA, sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, 50.183 warga Palestina tewas yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, 113.828 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.

    Terlebih lagi, sedikitnya 10.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh wilayah Gaza.

    Badan khusus pemindahan paksa warga Palestina

    Israel secara terang-terangan akan membentuk badan pemerintah yang mengurusi pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 24 Maret 2025.

    Badan tersebut sedang disusun setelah mendapat persetujuan dari kabinet keamanan Israel menyusul rencana Menteri Pertahanan, Israel Katz. Rencana pembentukan badan ini lantas menuai reaksi keras dari Arab Saudi.

    Arab Saudi mengecam pengumuman Israel tentang badan yang bertujuan mengusir warga Palestina. Sementara, Mesir dan negara-negara Arab lainnya masih belum bersikap.

    Rencana Kementerian Pertahanan Israel ini merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebelumnya meminta agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara lain.

    Kelompok hak asasi manusia dan kritikus di seluruh dunia menilai hal ini sebagai pembersihan etnis, pemindahan paksa suatu populasi dari rumahnya. Namun, Israel menyebut pemindahan paksa ini sebagai ‘sukarela’.

    “Mempersiapkan keberangkatan sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara ketiga dengan cara yang aman dan terkendali,” kata sang juru bicara dilaporkan Al Jazeera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Trump Umumkan Tarif Impor Mobil Sebesar 25%

    Video: Trump Umumkan Tarif Impor Mobil Sebesar 25%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah menetapkan tarif 25% untuk impor mobil yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini diperkirakan akan makin memperburuk ketegangan dengan mitra dagang utama Amerika, terutama jelang penetapan tarif tambahan yang dijadwalkan minggu depan.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 27/03/2025) berikut ini.

  • Isi Lengkap Chat Rahasia Menhan AS yang Bocor ke Publik

    Isi Lengkap Chat Rahasia Menhan AS yang Bocor ke Publik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Pete Hegseth, dilaporkan mengirim membeberkan rencana pembunuhan seorang pemimpin milisi Yaman, Houthi, dua jam sebelum operasi tersebut dilakukan. Hal ini terjadi saat laporan semacam itu sebenarnya diharuskan untuk dirahasiakan.

    Dalam laporan Reuters, Rabu (26/3/2025), pesan dari Hegseth tertuang dari tangkapan layar obrolan dalam aplikasi pesan singkat Signal yang dirilis oleh pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Pada tanggal 11 Maret, Goldberg diketahui menerima undangan ke obrolan grup dari Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.

    Nampak pejabat pemerintah lainnya juga hadir dalam grup itu seperti Wakil Presiden JD Vance, Direktur CIA John Ratcliffe, dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard. Mereka membahas serangan AS yang akan datang terhadap Houthi yang didukung Iran di Yaman.

    Isi Pesan Hegseth

    Pada tanggal 15 Maret, hari terjadinya serangan, Goldberg mengatakan obrolan di grup tersebut mulai terjadi. Tepat pukul 11:44 Waktu Bagian Timur AS (ET), Hegseth memposting “PEMBARUAN TIM” di obrolan.

    Teks tersebut berlanjut, “WAKTU SEKARANG (1144 waktu setempat): Cuaca BAIK. Baru saja DIKONFIRMASI oleh CENTCOM bahwa kami SIAP untuk meluncurkan misi.” (CENTCOM adalah Komando Pusat AS yang juga mengawasi pasukan di Timur Tengah).

    Teks Hegseth berlanjut:

    “1215 ET: PELUNCURAN F-18 (paket serangan pertama)”
    “1345: Jendela Serangan Pertama F-18 ‘Berbasis Pemicu’ Dimulai (Teroris Target Berada di Lokasi yang Diketahuinya jadi HARUS TEPAT WAKTU – juga, Peluncuran Drone Serang (MQ-9)”

    Hal ini terjadi 31 menit sebelum Hegseth mengatakan jet AS pertama akan diluncurkan dan dua jam dan satu menit sebelum jendela waktu serangan akan dimulai.

    Teks Hegseth kemudian berlanjut sebagai berikut:
    “1410: Lebih Banyak F-18 DILUNCURKAN (paket serangan kedua)”
    “1415: Drone Serang Tepat Sasaran (INI SAAT BOM PERTAMA PASTI AKAN DIJATUHKAN, menunggu target ‘Berbasis Pemicu’ sebelumnya)”
    “1536 Serangan ke-2 F-18 Dimulai, juga, Tomahawk berbasis laut pertama diluncurkan.”
    “MASIH BANYAK YANG AKAN JADi BERITA (sesuai jadwal)”
    “Saat ini kami bersih dari OPSEC”
    “Semoga sukses untuk Prajurit kami.”

    OPSEC mengacu pada keamanan operasional, yang berarti memastikan keselamatan dan keamanan operasi tidak dilanggar sebelum pelaksanaannya.

    Tak lama, diumumkan bahwa GEDUNG PACAR RUNTUH. Ini merujuk pada rumah kekasih target

    Pukul 1:48 siang, Waltz berkata: “Wakil Presiden. Gedung runtuh. Ada beberapa ID positif. Pete, Kurilla, IC, kerja yang luar biasa.” IC merujuk pada Komunitas Intelijen. Lalu, Kurilla merujuk pada Jenderal Angkatan Darat Michael ‘Erik’ Kurilla yang menjadi kepala CENTCOM.

    Pukul 2 siang, Waltz menjawab, “Mengetik terlalu cepat. Sasaran pertama – orang yang bertanggung jawab atas misil mereka – kami memiliki ID positif tentang dia yang berjalan ke gedung pacarnya dan sekarang gedung itu sudah runtuh.”

    Vance menjawab, “Bagus sekali.”

    Tiga puluh lima menit setelah itu, Ratcliffe, direktur CIA, menulis, “Awal yang baik,” yang diikuti Waltz dengan teks yang berisi emoji kepalan tangan, emoji bendera Amerika, dan emoji api.

    Sore harinya, Hegseth memposting: “CENTCOM sudah/masih tepat sasaran.”

    Hegseth menambahkan, “Kerja bagus semuanya. Lebih banyak serangan berlangsung selama berjam-jam malam ini, dan akan memberikan laporan awal lengkap besok. Namun tepat waktu, tepat sasaran, dan sejauh ini hasilnya bagus.”

    Respons Pascakebocoran

    Pengungkapan bahwa rencana serangan yang sangat sensitif ini dibagikan pada aplikasi pesan komersial, mungkin pada ponsel pribadi, telah memicu kemarahan di Washington. Muncul juga seruan dari Demokrat agar anggota tim keamanan nasional Trump dipecat atas kebocoran tersebut karena dapat membahayakan keberhasilan operasi.

    Pasalnya, jika para pemimpin Houthi tahu akan ada serangan, mereka mungkin bisa melarikan diri, mungkin ke daerah-daerah yang padat penduduknya, di mana penargetan lebih sulit dan jumlah korban sipil yang mungkin dianggap terlalu tinggi untuk dilanjutkan.

    “Saya pikir berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa kita tidak berduka atas kematian pilot saat ini,” kata anggota DPR dari Partai Demokrat Jim Himes.

    Senator Partai Republik yang memimpin komite pengawasan Pentagon di Senat, Roger Wicker, bergabung dengan seruan untuk penyelidikan independen dan mengatakan bahwa pesan-pesan itu tampak sangat sensitif.

    Sementara itu, dari Gedung Putih, Hegseth telah berulang kali membantah mengirim pesan teks berisi rencana perang. Presiden AS Donald Trump beserta para penasihat utamanya juga mengatakan tidak ada informasi rahasia yang dibagikan.

    “Hegseth melakukan pekerjaan yang hebat,” kata Trump.

    Di Jamaika, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menjadi bagian dari grup obrolan tersebut, mengakui kepada wartawan bahwa seseorang ‘membuat kesalahan besar’ dengan menambahkan seorang jurnalis ke dalam obrolan tersebut. Namun, ia juga menepis kekhawatiran tentang dampak apa pun terhadap operasi.

    Direktur CIA John Ratcliffe bersaksi pada hari Selasa di sidang Senat bahwa Waltz menyiapkan obrolan Signal untuk koordinasi yang tidak dirahasiakan dan bahwa tim akan “diberi informasi lebih lanjut dari jalur yang lebih rahasia.”

    Waltz mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut karena dia telah membuat grup Signal. Namun pada hari Rabu, Waltz juga mengecilkan pengungkapan tersebut, dengan mengatakan pada X: “Tidak ada lokasi. Tidak ada sumber & metode. TIDAK ADA RENCANA PERANG. Mitra asing telah diberitahu bahwa serangan akan segera terjadi.”

    Pada sidang hari Rabu, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard mengatakan Hegseth akan menjadi orang yang menentukan informasi pertahanan apa yang dirahasiakan.

    “Pada akhirnya, Menteri Pertahanan (memegang) kewenangan untuk mengklasifikasikan atau mendeklasifikasi.” Gabbard berkata, berbicara kepada Komite Intelijen DPR.

    (tps)

  • Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dikabarkan mulai melaksanakan rencananya untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke luar negeri.

    Kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina dari Jalur Gaza sedang bersiap untuk dideportasi ke Indonesia sebagai bagian dari uji coba program tersebut.

    Media Israel menyebut deportasi warga Gaza sebagai “emigrasi sukarela”.

    “Program percontohan tersebut akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, yang mengepalai kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah badan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan,” lapor Times of Israel, Rabu (26/3/2025).

    “Warga Palestina sebagian besar akan dipekerjakan pada pekerjaan konstruksi,” lanjutnya.

    Sementara itu, Channel12 Israel mengatakan Israel berharap program tersebut berhasil dan mendorong warga Gaza untuk menetap di Indonesia.

    “Israel berharap uji coba tersebut berhasil dan dapat mendorong ribuan penduduk Jalur Gaza untuk sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja dan mempertimbangkan pemukiman permanen di sana,” lapor Channel12 Israel.

    “Namun, langkah tersebut memerlukan persetujuan Jakarta,” lanjutnya.

    Surat kabar tersebut mengatakan Departemen Imigrasi Israel dapat mengambil alih program deportasi warga Gaza jika uji coba tersebut berhasil.

    “Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, jadi saluran komunikasi khusus dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan,” kata surat kabar tersebut.

    “Jika program percontohan ini berhasil, Departemen Imigrasi pemerintah (Israel) akan mengambil alih program tersebut,” menurut laporan tersebut.

    Rencana Bertahap, Israel-AS Mulai Usir Warga Gaza ke Negara Lain

    Pada awal Februari tahun ini, sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka ke luar negeri.

    Trump mengatakan ia ingin mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah mengambil alih wilayah tersebut.

    Dengan didukung AS, pemerintah Israel kemudian mulai mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.

    Menteri Keuangan Israel sekaligus Zionis ekstremis, Bezalel Smotrich, mengonfirmasi upaya pemerintah Israel untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    “Kami mencatat ada kemajuan dalam kontak dengan pemerintah AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang mungkin menerima mereka,” kata Smotrich pada 9 Maret 2025, seperti diberitakan Al Hurra.

    Smotrich mengatakan Israel membutuhkan langkah-langkah diplomatik dan keamanan yang intensif untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    Ia juga menegaskan pemerintah Israel sedang mempersiapkan pembentukan direktorat imigrasi skala besar di dalam Kementerian Pertahanan Israel.

    Seperti yang disebutkan sebelumnya, Israel membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mendeportasi warga Gaza ke luar negeri.

    “Jika kita dapat mendeportasi 10.000 orang sehari, 7 hari seminggu, diperlukan waktu sekitar 6 bulan, yang mencerminkan kompleksitas proses ini,” kata Smotrich.

    Dua minggu sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Katz, menjelaskan Israel berencana memfasilitasi pendeportasian warga Palestina dari Gaza melalui pelabuhan Ashdod dan Bandara Ramon.

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan pada 23 Maret 2025 bahwa mereka telah membentuk departemen khusus untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti diberitakan Asharq Aawsat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel