Tag: Donald Trump

  • Donald Trump Tiba-tiba Melunak Usai Kobarkan Perang Dagang

    Donald Trump Tiba-tiba Melunak Usai Kobarkan Perang Dagang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan terbuka negosiasi dengan negara-negara yang ingin menghindari kebijakan tarif impor yang dicanangkannya.

    Melansir Reuters, Sabtu (29/3/2025), Donald Trump mengatakan negosiasi bisa dilakukan setelah pemerintah AS mengumumkan kebijakan pengenaan tarif pada 2 April mendatang.

    Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan sejumlah negara termasuk Inggris telah mendekati Amerika Serikat untuk mencoba membuat kesepakatan dan menghindari pengenaan tarif timbal balik.

    “Mereka ingin membuat kesepakatan. Itu mungkin terjadi jika kita bisa mendapatkan suatu keuntungan untuk kesepakatan itu,” kata Trump.

    “Tetapi ya, saya tentu terbuka untuk itu (negosiasi). Jika kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan kita,” sambung Trump.

    Ketika ditanya apakah kesepakatan atau negosiasi dapat dilakukan sebelum 2 April, Trump berkata hal ini tidak dimungkinkan. Sebab baik untuk negosiasi atau membuat kesepakatan dibutuhkan proses yang memakan waktu.

    “Tidak, mungkin nanti. Itu membutuhkan proses,” jawab Trump kepada wartawan.

    Trump menambahkan, akan mengumumkan pengenaan tarif yang menargetkan industri farmasi. Tetapi ia menolak memberikan rincian lebih jauh terkait kapan atau besaran tarif yang akan dikenakan.

    (igo/hns)

  • JD Vance Rayu Rakyat Greenland Bergabung dengan AS, Remehkan Pemerintah Denmark – Halaman all

    JD Vance Rayu Rakyat Greenland Bergabung dengan AS, Remehkan Pemerintah Denmark – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melakukan kunjungan ke Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di Greenland barat laut pada hari Jumat, 28 Maret 2025.

    Dalam kunjungan tersebut, Vance menyampaikan pesan dari Presiden Donald Trump kepada rakyat Greenland, dengan menyatakan bahwa bergabung dengan AS lebih baik dibandingkan tetap berada di bawah Denmark.

    Vance menekankan komitmen pemerintah Trump untuk memperluas kehadiran permanen di Greenland.

    “Saya ingin menyampaikan pesan dari Presiden Trump,” ujar Vance kepada para prajurit yang berkumpul.

    Vance juga mengungkapkan bahwa tidak ada rencana segera untuk memperluas pangkalan militer AS, tetapi Washington akan meningkatkan investasi, termasuk pada kapal pemecah es militer dan kapal angkatan laut lainnya.

    JD Vance menegaskan bahwa AS mendukung penentuan nasib sendiri bagi Greenland, tetapi ia membayangkan masa depan di mana pulau tersebut berpihak pada AS.

    “Saya pikir akan jauh lebih baik jika Anda berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat daripada di bawah payung keamanan Denmark,” katanya.

    Vance mengkritik pemerintah Denmark yang dinilai kurang berinvestasi pada masyarakat Greenland dan mengeklaim pulau tersebut sangat rentan saat ini.

     “Ini harus diubah, dan karena itu belum berubah, inilah mengapa kebijakan Presiden Trump di Greenland seperti sekarang,” tambahnya.

    Meskipun ada ambisi untuk memperkuat kehadiran AS di Greenland, Vance meyakinkan rakyat bahwa kekuatan militer tidak akan digunakan.

    “Kami tidak yakin bahwa kekuatan militer akan diperlukan. Kami yakin penduduk Greenland adalah orang-orang yang rasional dan baik,” jelasnya.

    Vance juga mencatat meningkatnya aktivitas China dan Rusia di kawasan Arktik, menjadikan Greenland sebagai titik api geopolitik.

    “Kita perlu memastikan bahwa Amerika memimpin di Arktik, karena jika tidak, negara-negara lain akan mengisi kekosongan yang kita tinggalkan,” katanya.

    Kunjungan Vance terjadi sehari setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, menguraikan kebijakan Arktik Moskow.

    Putin memperingatkan bahwa rencana aneksasi AS terhadap Greenland telah dimulai sejak tahun 1860-an dan harus ditanggapi serius.

    “Rencana Amerika untuk merebut Greenland dimulai sejak tahun 1860, tetapi saat itu mereka tidak mendapat dukungan Kongres,” ungkap Putin.

    Putin juga mengingatkan bahwa pada tahun 1910, AS dan Denmark hampir menandatangani kesepakatan untuk menukar tanah yang akan membuat Denmark menyerahkan Greenland kepada Amerika, tetapi kesepakatan tersebut akhirnya gagal.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pejabat AS Bocorkan Intelijen dari Israel untuk Serang Houthi di Yaman, Tel Aviv Kecewa Berat – Halaman all

    Pejabat AS Bocorkan Intelijen dari Israel untuk Serang Houthi di Yaman, Tel Aviv Kecewa Berat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Amerika Serikat (AS) setelah bocornya informasi intelijen yang mengungkapkan bahwa mereka memberikan data kepada AS untuk melancarkan operasi militer terhadap gerakan Houthi di Yaman.

    Kebocoran ini terungkap dari sebuah obrolan di aplikasi Signal yang dilaporkan oleh surat kabar AS, Wall Street Journal.

    Pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan Israel kepada AS mencakup data lokasi seorang pemimpin Houthi, yang berasal dari sumber intelijen Israel di Yaman.

    Meskipun Wall Street Journal tidak merinci peran informasi ini dalam serangan AS terhadap Houthi, Israel menilai kebocoran ini sebagai pelanggaran kerahasiaan intelijen yang berpotensi membahayakan sumber mereka.

    Kejadian ini terungkap pada Senin, 24 Maret 2024, ketika jurnalis Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic, menerbitkan artikel yang menjelaskan tentang percakapan rahasia di grup obrolan Signal.

    Obrolan tersebut melibatkan pejabat pemerintah AS yang membahas rincian serangan militer yang direncanakan terhadap Houthi.

    Dalam artikel tersebut, Goldberg menyebutkan bahwa pada 11 Maret 2025, ia menerima permintaan panggilan dari Mike Waltz, penasihat keamanan nasional Presiden AS.

    Dua hari kemudian, ia ditambahkan ke dalam grup obrolan tertutup yang membahas serangan militer di Yaman.

    Pada 15 Maret 2025, Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, mengunggah pesan yang merinci serangan AS yang akan datang, termasuk target dan jenis senjata yang digunakan.

    Kebocoran informasi ini bertepatan dengan serangan udara AS yang diluncurkan terhadap Houthi di Yaman pada 15 Maret 2025.

    Israel menilai bahwa kebocoran ini dapat merusak kepercayaan dalam kerjasama intelijen antara kedua negara.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak merilis informasi rahasia dan tidak melihat adanya ancaman keamanan dalam masalah ini.

    Mike Waltz membantah mengetahui alasan Goldberg ditambahkan ke dalam grup obrolan tersebut.

    Hingga saat ini, Departemen Pertahanan AS belum memberikan komentar resmi mengenai masalah ini.

    Serangan Houthi terhadap kapal-kapal Israel dan sekutunya di Laut Merah dimulai pada 14 Maret 2025, setelah Israel menolak tuntutan Houthi untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Sebelumnya, pada 19 November 2023, Houthi menyatakan solidaritasnya untuk mendukung Gaza yang menghadapi serangan Israel.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tren Foto Animasi Ghibli Pakai ChatGPT Ilegal? Ucapan Hayao Miyazaki Kembali Ramai: Ini Penghinaan!

    Tren Foto Animasi Ghibli Pakai ChatGPT Ilegal? Ucapan Hayao Miyazaki Kembali Ramai: Ini Penghinaan!

    PIKIRAN RAKYAT – Tren gambar bergaya Studio Ghibli yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) kembali mengundang kontroversi. OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, baru-baru ini meluncurkan model baru bernama GPT-4o yang memungkinkan pengguna menghasilkan gambar dalam berbagai gaya artistik, termasuk yang menyerupai estetika khas Studio Ghibli.

    Hal ini memicu perdebatan etis dan hukum seputar penggunaan AI dalam dunia seni.

    OpenAI dan Ambiguitas Kebijakan

    Ketika gambar AI bergaya Ghibli mulai beredar luas di media sosial, Business Insider menghubungi OpenAI untuk klarifikasi. Juru bicara perusahaan menjelaskan bahwa kebijakan mereka mencegah pembuatan gambar dalam gaya “seniman yang masih hidup”, termasuk Hayao Miyazaki, pendiri Studio Ghibli yang masih aktif berkarya.

    Akan tetapi, mereka tetap mengizinkan gambar dalam “gaya studio yang lebih luas.”

    Pernyataan ini mengundang pertanyaan: mengapa beberapa pengguna dapat menghasilkan gambar bergaya Ghibli, sementara yang lain mendapatkan penolakan berdasarkan kebijakan hak cipta?

    Pranav Dixit, seorang reporter teknologi, menguji perbedaan ini dengan dua versi ChatGPT: yang gratis dan yang berbayar. Versi gratis dengan model DALL-E 3 menolak permintaan gambar bergaya Ghibli dengan alasan hak cipta, sedangkan versi berbayar dengan GPT-4o berhasil membuatnya.

    “Saya sangat merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap kehidupan itu sendiri,” ujar Miyazaki dalam sebuah wawancara tahun 2016 yang kembali viral seiring tren ini.

    Kemarahan Miyazaki dan Etika AI

    Hayao Miyazaki, yang dikenal karena pendekatan gambar tangan dan storytelling yang mendalam, telah lama skeptis terhadap peran AI dalam animasi. Ketika ia diperlihatkan demo animasi AI pada 2016, ia mengungkapkan rasa jijiknya terhadap teknologi tersebut.

    “Siapa pun yang menciptakan hal ini tidak tahu apa itu rasa sakit. Saya sangat merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap kehidupan itu sendiri,” katanya.

    Klip ini kembali viral ketika pengguna media sosial mengaitkannya dengan tren “Ghiblification”—sebutan bagi proses mengubah gambar biasa menjadi gambar bergaya Ghibli menggunakan AI.

    CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan mengubah foto profilnya di media sosial X menjadi potret bergaya Ghibli, semakin memicu perdebatan tentang eksploitasi seni.

    Aspek Hukum: Hak Cipta dan Lisensi

    Josh Weigensberg, seorang pengacara dari firma hukum Pryor Cashman, menyoroti aspek hukum dari tren ini. Dia menjelaskan bahwa meskipun gaya artistik secara umum tidak dapat dilindungi hak cipta, elemen spesifik dalam sebuah karya bisa jadi dilindungi.

    “Apakah model AI ini dilatih dengan karya Miyazaki atau Studio Ghibli? Jika ya, apakah mereka memiliki lisensi atau izin untuk itu?” katanya.

    OpenAI tidak memberikan tanggapan mengenai pertanyaan tersebut.

    Seniman Karla Ortiz, yang juga menggugat perusahaan AI atas pelanggaran hak cipta, menyebut ini sebagai “contoh lain bagaimana perusahaan seperti OpenAI tidak peduli dengan karya dan mata pencaharian seniman.”

    Dia menambahkan bahwa eksploitasi gaya Ghibli oleh AI adalah “penghinaan dan eksploitasi yang terang-terangan.”

    Respon Gedung Putih dan Kontroversi Politik

    Situasi semakin memanas ketika Gedung Putih di bawah pemerintahan Donald Trump ikut memanfaatkan tren ini dengan cara yang kontroversial. Mereka mengunggah gambar bergaya Ghibli dari seorang wanita Republik Dominika yang menangis setelah ditangkap oleh agen imigrasi AS.

    Hal ini memicu kecaman luas, termasuk dari Ortiz.

    “Untuk melihat sesuatu yang begitu brilian seperti karya Miyazaki digunakan untuk sesuatu yang begitu kotor adalah hal yang menyedihkan. Saya berharap Studio Ghibli menuntut OpenAI atas ini,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Tiba-tiba Melunak Usai Satu Dunia Sengsara Jadi Korban

    Trump Tiba-tiba Melunak Usai Satu Dunia Sengsara Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia terbuka untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara yang ingin menghindari kebijakan tarif yang bikin ketar-ketir.

    Melansir Reuters pada Sabtu (29/3/2025), Trump menyebut kesepakatan tersebut harus dinegosiasikan setelah pemerintahannya mengumumkan tarif timbal balik pada tanggal 2 April 2025 mendatang.

    “Mereka ingin membuat kesepakatan. Itu mungkin jika kita bisa mendapatkan sesuatu untuk kesepakatan itu,” katanya, berbicara kepada wartawan di atas Air Force One. “Tetapi ya, saya tentu terbuka untuk itu. Jika kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk itu.”

    Ketika ditanya apakah kesepakatan seperti itu bisa terjadi sebelum tanggal 2 April, Trump berkata, “Tidak, mungkin nanti. Itu sebuah proses.”

    Trump juga mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan tarif yang menargetkan industri farmasi, tetapi menolak memberikan rincian kapan atau berapa tarifnya.

    Selain itu, Trump juga mengatakan kepada wartawan bahwa negara-negara termasuk Inggris telah mendekati Amerika Serikat untuk mencoba membuat kesepakatan dan menghindari tarif timbal balik.

    Sejak dilantik pada Januari 2025, Trump telah mengeluarkan berbagai macam tarif. Mulai dari menerapkan tarif 25% terhadap produk dari Kanada dan Meksiko.

    Namun Trump mengecualikan impor yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA), yang berjumlah sekitar 38% dari impor dari Kanada, hingga tanggal 2 April. Ia juga menurunkan tarif untuk potash non-USMCA, pupuk yang digunakan dalam pertanian, menjadi 10%.

    Produk-produk yang termasuk dalam cakupan USMCA meliputi sektor otomotif, pertanian, barang konsumsi, dan manufaktur.

    Selain itu, Trump juga memberikan tarif terhadap semua impor China. Awalnya AS memberlakukan tarif baru sebesar 10%, tetapi Trump kemudian menaikkan tarif terhadap China menjadi 20% dan Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 15% terutama pada produk pangan dan pertanian AS termasuk ayam, gandum, jagung, dan kapas, bersama dengan tarif sebesar 10% pada sorgum, kacang kedelai, daging babi, daging sapi, produk perairan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu.

    Selanjutnya, AS mengenakan tarif sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium global. Terbaru, Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% untuk impor mobil. ‘Bom’ baru Trump ini menggemparkan dunia, dengan para produsen global memperingatkan adanya kenaikan harga langsung dan para pemilik dealer meneriakkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) di negara-negara pengekspor mobil besar dunia.

    Tarif 25% ini merupakan putaran awal dari tarif lain yang lebih luas, yang akan dikenakan AS pekan depan. Namun, kebijakan itu saja bisa menambah ribuan dolar biaya rata-rata kendaraan di AS dan melemahkan permintaan di sektor yang tengah berjuang mengelola transisi ke mobil listrik.

    (fab/fab)

  • JD Vance Rayu Rakyat Greenland Bergabung dengan AS, Remehkan Pemerintah Denmark – Halaman all

    Wakil Trump Rayu Rakyat Greenland, Iming-imingi Lebih Baik Gabung AS daripada Denmark – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, merayu rakyat Greenland dengan mengatakan lebih baik bergabung dengan AS daripada Denmark.

    JD Vance menyampaikan pesan Presiden AS Donald Trump kepada rakyat Greenland ketika ia mengunnjungi para prajurit AS di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di Greenland barat laut pada hari Jumat (28/3/2025).

    Ia menekankan tekad pemerintahan Donald Trump untuk memperluas kehadiran permanennya di pulau Arktik tersebut.

    “Saya ingin menyampaikan pesan dari Presiden Trump,” kata Vance kepada para penerbang dan pengawal yang berkumpul.

    “Dia berterima kasih atas pengabdian Anda, berterima kasih atas apa yang Anda lakukan di sini… karena misi yang Anda lakukan sangat penting bagi Amerika Serikat,” lanjutnya.

    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada “rencana segera” untuk memperluas kehadiran militer AS dengan pangkalan-pangkalan baru.

    “Washington akan meningkatkan investasi, termasuk berinvestasi pada kapal pemecah es militer tambahan, berinvestasi pada kapal angkatan laut tambahan yang akan memiliki kehadiran lebih besar di Greenland,” ujarnya.

    Selain itu, ia menekankan AS mendukung penentuan nasib sendiri Greenland, tetapi menjelaskan AS membayangkan masa depan di mana pulau tersebut pada akhirnya berpihak pada AS.

    “Saya pikir akan jauh lebih baik jika Anda berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat daripada berada di bawah payung keamanan Denmark,” katanya.

    JD Vance menuduh pemerintah Denmark telah mengecewakan rakyat Greenland dan mengklaim pulau itu sangat rentan saat ini.

    “Anda (pemerintah Denmark) kurang berinvestasi pada masyarakat Greenland, dan Anda kurang berinvestasi pada arsitektur keamanan daratan yang luar biasa dan indah ini yang dipenuhi dengan masyarakat yang luar biasa. Itu harus diubah, dan karena itu belum berubah, inilah mengapa kebijakan Presiden Trump di Greenland seperti sekarang,” kata Vance, dikutip dari NPR.

    Namun, ia meyakinkan rakyat Greenland bahwa AS tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mewujudkan ambisi Trump.

    “Kami tidak yakin bahwa kekuatan militer akan diperlukan… Karena kami yakin bahwa penduduk Greenland adalah orang-orang yang rasional dan baik, kami yakin kami akan mampu membuat kesepakatan, seperti Donald Trump, untuk menjamin keamanan wilayah ini,” kata JD Vance.

    Wakil presiden tersebut membenarkan pendekatan pemerintah AS yang semakin tegas dengan menunjuk pada meningkatnya aktivitas China dan Rusia di kawasan tersebut.

    Ia menggambarkan Greenland sebagai titik api geopolitik di era baru persaingan strategis.

    “Kita tahu bahwa Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain sangat tertarik pada jalur-jalur Arktik, rute-rute angkatan laut Arktik, dan juga mineral-mineral di wilayah Arktik,” katanya.

    “Kita perlu memastikan bahwa Amerika memimpin di Arktik – karena kita tahu bahwa jika Amerika tidak melakukannya, negara-negara lain akan mengisi kekosongan yang kita tinggalkan,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti peran penting Greenland dalam sistem peringatan dini rudal AS, dengan menggambarkan fungsi pangkalan tersebut sebagai perisai penting jika rudal ditembakkan dari negara musuh.

    Putin: AS Ingin Aneksasi Greenland Sejak 1860-an

    Kunjungan wakil presiden dilakukan sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menguraikan kebijakan Arktik Moskow.

    Putin juga memperingatkan bahwa rencana aneksasi AS terhadap Greenland telah dimulai sejak tahun 1860-an.

    Putin menegaskan pernyataan Donald Trump untuk menganeksasi Greenland harus ditanggapi dengan serius dan tidak dianggap sebagai omong kosong belaka.

    Rencana Amerika untuk merebut Greenland dimulai sejak tahun 1860, tetapi pada saat itu mereka tidak mendapat dukungan Kongres, kata presiden Rusia.

    “Perlu saya ingatkan bahwa pada tahun 1868, pembelian Alaska diejek di surat kabar Amerika. Pembelian itu disebut kegilaan, ‘kotak es’, dan ‘taman beruang kutub’ milik Andrew Johnson, presiden AS saat itu. Dan usulannya tentang Greenland gagal,” kata Putin pada hari Kamis (27/3/2025) seperti diberitakan Russia Today.

    Putin mencatat bahwa AS, Jerman, dan Denmark juga hampir menandatangani kesepakatan tukar-menukar tanah pada tahun 1910.

    Kesepakatan tersebut hampir membuat Denmark menyerahkan Greenland kepada Amerika namun, kesepakatan itu akhirnya gagal.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Israel Klaim Belum Berhasil Lobi Indonesia Agar Mau Tampung Warga Gaza, Reaksi Kemlu RI – Halaman all

    Israel Klaim Belum Berhasil Lobi Indonesia Agar Mau Tampung Warga Gaza, Reaksi Kemlu RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ISRAEL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menugaskan badan intelijen Mossad untuk mencari negara yang bisa menampung warga Gaza.

    Laporan terbaru menyebutkan Israel telah menghubungi Sudan, Somalia, Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menerima pengungsi warga Gaza Palestina.

    Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

    Demikian dikutip dari Times of Israel dikutip hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Media itu memberitakan bahwa beberapa negara telah mengkonfirmasi menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit, kebanyakan anak-anak, untuk dirawat.

    Namun demikian  hingga saat ini belum ada negara yang setuju untuk menampung sejumlah besar warga Gaza.

    Didukung Donald Trump

    Upaya Israel ‘mengusir’ warga Gaza telah mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Bulan lalu, Trump mengumumkan rencananya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan merelokasi seluruh populasi dua juta orang.

    Meski belakangan dia  mengklarifikasi bahwa tidak ada warga Palestina yang akan diusir secara paksa.

    Trump juga menyangkal  rencana relokasi itu  sebagai pembersihan etnis di Gaza.

    Israel juga bersikeras bahwa warga Gaza tidak akan dipaksa pergi tetapi para pejabat belum menjelaskan bagaimana caranya warga Gaza pergi secara sukarela.

    Menurut situs berita Axios, AS tidak secara aktif berupaya memajukan rencana Trump.

    Sementara utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff malah  fokus pada pemulihan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas.

    Israel Klaim Telah Hubungi Indonesia dan Lainnya

    Israel klaim telah melakukan  pembicaraan dengan negara-negara Afrika Timur yang dilanda konflik, Somalia dan Sudan Selatan agar bisa menampung warga Gaza.

    “Termasuk berbicara dengan Indonesia dan negara-negara lain agar  menerima warga Palestina,” demikian Axios melaporkan, mengutip dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS.

    Namun media itu menyebut pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil.

    Laporan sebelumnya telah menyebutkan Suriah , Sudan dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri sebagai tujuan potensial untuk merelokasi warga Gaza yang sedang diincar AS dan Israel.

    Ditolak Palestina dan Dunia Arab

    Otoritas Palestina dan dunia Arab sebelumnya telah menolak keras upaya relokasi warga Gaza.

    Dengan alasan bahwa warga Palestina seharusnya diizinkan untuk tetap tinggal di Jalur Gaza.

    Memindahkan mereka ke tempat lain hanya akan memicu lebih banyak konflik dan ekstremisme di tempat lain.

    Bantahan Kemlu RI

    Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia.

    Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.

    “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.

    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.

     

  • Hakim Larang Deportasi Mahasiswi Doktoral Asal Turki yang Ditangkap karena Dituding Dukung Hamas

    Hakim Larang Deportasi Mahasiswi Doktoral Asal Turki yang Ditangkap karena Dituding Dukung Hamas

    JAKARTA – Hakim federal di Massachusetts, AS, memerintahkan larangan deportasi mahasiswi doktoral asal Turki di Universitas Tufts untuk sementara waktu. Mahasiswi program doktoral ini ditangkap petugas imigrasi federal AS setelahmenyuarakan dukungan bagi warga Palestina dalam perang Israel di Gaza.

    Rumeysa Ozturk, wanita berusia 30 tahun, ditangkap petugas imigrasi AS di dekat rumahnya di Massachusetts, menurut video yang menjadi viral yang menunjukkan penangkapan oleh agen federal yang mengenakan penutup kepala.

    “Untuk memungkinkan putusan Pengadilan atas yurisdiksinya memutuskan petisi tersebut, Ozturk tidak akan dideportasi dari Amerika Serikat hingga ada perintah lebih lanjut dari Pengadilan ini,” kata hakim dilansir Reuters, Sabtu, 29 Maret.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menuduh Ozturk terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, kelompok yang oleh pemerintah AS dikategorikan sebagai “organisasi teroris asing.”

    DHS belum memberikan komentar tentang putusan tersebut, yang disambut baik oleh pengacara mahasiswa Turki tersebut.

    Ozturk, mahasiswi program doktoral Tufts untuk Studi Anak dan Pengembangan Manusia, memiliki visa F-1 (visa pelajar).

    Setahun yang lalu, ia ikut menulis opini, yang mengkritik tanggapan Tufts terhadap seruan untuk menarik investasi dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel dan untuk “mengakui genosida Palestina.”

    Pengacaranya menyebut penangkapan Ozturk melanggar hukum.

    Presiden Donald Trump telah berjanji untuk mendeportasi pengunjuk rasa asing pro-Palestina dan menuduh mereka mendukung Hamas, bersikap antisemit, dan menimbulkan hambatan kebijakan luar negeri.

    Para pengunjuk rasa, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump mencampuradukkan kritik mereka terhadap serangan Israel di Gaza dan advokasi mereka untuk hak-hak Palestina dengan antisemitisme dan dukungan untuk Hamas.

    Beberapa pelajar dan pengunjuk rasa telah dicabut visanya oleh pemerintahan Trump, yang mengatakan mungkin telah mencabut lebih dari 300 visa.

  • Israel Kecewa, Pejabat AS Bocorkan Info Intelijen untuk Serang Houthi Yaman – Halaman all

    Israel Kecewa, Pejabat AS Bocorkan Info Intelijen untuk Serang Houthi Yaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel kecewa dengan bocornya obrolan di aplikasi Signal yang mengungkap mereka memberi informasi intelijen kepada AS sehingga AS dapat melancarkan operasi militer terhadap gerakan Ansar Allah (Houthi) di Yaman.

    Sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat (AS), Wall Street Journal, mengutip pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya, yang mengungkap pembagian informasi intelijen antara Israel dan AS.

    Pejabat itu mengatakan informasi yang disampaikan Israel ke AS didasarkan pada sumber intelijen Israel di Yaman, termasuk data lokasi seorang pemimpin Houthi.

    Wall Street Journal tidak merinci peran informasi ini dalam mengarahkan serangan AS terhadap Houthi.

    Namun, Israel menyatakan kekecewaan mendalam terhadap AS setelah data tersebut bocor dan dipublikasikan.

    Israel menganggap hal ini sebagai pelanggaran kerahasiaan intelijen yang dapat membahayakan sumbernya.

    Sebelumnya, pada Senin (24/3/2024), jurnalis Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic, menulis sebuah artikel yang mengungkap percakapan rahasia dalam grup obrolan Signal.

    Obrolan tersebut melibatkan pejabat AS yang membahas rincian tentang serangan militer yang diantisipasi terhadap Houthi.

    Menurut Goldberg, pada 11 Maret 2025, ia menerima permintaan panggilan di aplikasi Signal dari seorang pengguna bernama Mike Waltz, nama penasihat keamanan nasional presiden AS.

    Dua hari kemudian, ia ditambahkan ke grup obrolan tertutup tempat pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump membahas serangan militer di Yaman.

    Pada 15 Maret 2025, seorang pengguna di grup tersebut, Pete Hegseth (nama Menteri Pertahanan AS), mengunggah pesan yang merinci serangan AS yang akan datang terhadap Houthi, termasuk target, jenis senjata yang digunakan, dan perkiraan waktu serangan.

    Tak lama kemudian, unggahan di media sosial mulai melaporkan serangan udara AS di Yaman, yang menunjukkan waktu kebocoran informasi bertepatan dengan operasi sebenarnya.

    Menyusul kontroversi seputar laporan tersebut, Donald Trump menyatakan kelompok tersebut tidak merilis informasi rahasia.

    Presiden AS menegaskan ia tidak melihat adanya ancaman keamanan dalam masalah tersebut, seperti diberitakan Saudi Shafaqna. 

    Ia juga menyatakan keyakinan penuh terhadap tim keamanan nasionalnya, termasuk Waltz, meskipun adanya skandal pelanggaran data.

    Sementara itu, Mike Waltz membantah mengetahui mengapa Goldberg ditambahkan ke obrolan tertutup.

    Sementara Departemen Pertahanan AS belum mengeluarkan komentar resmi apa pun tentang masalah tersebut.

    Sebelumnya AS memulai serangannya terhadap Houthi di Yaman pada 15 Maret 2025.

    Sekutu Israel tersebut meluncurkan serangan Udara di berbagai kota di Yaman utara.

    Houthi memulai kembali operasi militernya terhadap kapal-kapal Israel dan sekutunya di Laut Merah pada 14 Maret 2025, menyusul penolakan Israel untuk memenuhi tuntutan Houthi agar membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Sebelumnya pada 19 November 2023, Houthi menyatakan solidaritas untuk mendukung Gaza yang menghadapi serangan Israel.

    Serangan Houthi terhadap Israel sempat berhenti ketika Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Israel menyepakati gencatan senjata pada 19 Januari 2025, sebelum akhirnya Israel melanggar perjanjian tersebut dengan meluncurkan serangan ke Gaza pada 18 Maret 2025. 

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Benjamin Netanyahu Sedang Survei Cari Negara yang Mau Tampung Warga Palestina

    Benjamin Netanyahu Sedang Survei Cari Negara yang Mau Tampung Warga Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah mengarahkan badan intelijennya, Mossad, untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima sejumlah besar pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

    “Laporan diterbitkan pada hari Jumat, 28 Maret 2025,” demikian menurut The Time of Israel, dikutip Sabtu, 29 Maret 2025.

    Meskipun sejumlah negara telah menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit, terutama anak-anak untuk mendapatkan perawatan, hingga saat ini belum ada negara yang setuju menampung jumlah besar warga Gaza.

    Terlebih, masyarakat sipil Gaza juga tidak tertarik sama sekali pergi secara massal ke negara orang meninggalkan tanah kelahirannya.

    Namun demikian, Israel terus bersikeras melaksanakan pemindahan warga Palestina dari Gaza, dengan sejumlah pendukung terbesarnya yakni mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.

    Didukung Trump dan AS

    Keinginan Israel ini juga mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump, yang bulan lalu mengumumkan rencananya agar Amerika Serikat (AS) mengambil alih Gaza dan memindahkan seluruh populasi dua juta orang ke sana.

    Trump saat ini agaknya melunak dengan proposal tersebut, menjelaskan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan Gaza. Ia juga membantah bahwa rencana pemindahan tersebut adalah bentuk lain dari pembersihan etnis.

    Menurut situs berita Axios, AS tampak ‘mengabaikan’ rencana Trump, sebab utusan Timur Tengah Steve Witkoff lebih fokus memulihkan gencatan senjata dan kesepakatan sandera antara Israel dan Hamas.

    Di sisi lain, Israel berusaha mengisi reaksi AS dengan mengadakan pembicaraan bersama negara-negara Afrika Timur yang dilanda konflik seperti Somalia dan Sudan Selatan, serta Indonesia dan negara lainnya, mengenai kemungkinan mereka menerima warga Palestina.

    Axios dalam hal ini mengutip dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS. Pembicaraan dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan.

    Laporan sebelumnya menyebutkan Suriah, Sudan, dan wilayah pemisah Somalia, Somaliland, sebagai tujuan potensial untuk pemindahan warga Gaza yang sedang dipertimbangkan oleh AS dan Israel. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News