Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Demokrat Rilis Email Jeffrey Epstein yang Sebut Namanya, Trump Berang

    Demokrat Rilis Email Jeffrey Epstein yang Sebut Namanya, Trump Berang

    Washington DC –

    Email terbaru Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual, yang dirilis Partai Demokrat mengindikasikan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengetahui kejahatan seksual yang dilakukan Epstein. Email itu menyebut Trump “menghabiskan waktu berjam-jam” dengan salah satu korban Epstein.

    Trump memberikan reaksi keras dengan menuduh Partai Demokrat sengaja menggunakan kasus Epstein untuk “mengelak” dari kegagalan besar mereka.

    “Partai Demokrat berupaya mengungkit kembali Hoaks Jeffrey Epstein karena mereka akan melakukan apa pun untuk mengelak dari betapa buruknya kinerja mereka selama shutdown, dan banyak masalah lainnya,” tulis Trump dalam tanggapannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    Trump berulang kali membantah klaim yang menyebut dirinya mengetahui aktivitas perdagangan seks yang dilakukan Epstein, mantan temannya. Epstein yang seorang pemodal terkemuka AS ini telah meninggal bunuh diri di sel penjara tempatnya ditahan, tahun 2019 lalu, saat menunggu persidangan kasusnya.

    Namun skandal Epstein terbukti sulit diatasi oleh Trump. Partai Demokrat pada Komite Pengawas DPR AS menyebut tiga email baru Epstein yang dirilis ke publik telah “menimbulkan pertanyaan serius tentang Donald Trump dan pengetahuannya soal kejahatan mengerikan Epstein”.

    Dalam email tertanggal April 2011 yang ditujukan kepada rekan lamanya, Ghislaine Maxwell, Epstein menegaskan bahwa Trump menghabiskan banyak waktu dengan seorang wanita, yang kemudian diidentifikasi Gedung Putih sebagai penuduh utama Epstein, Virginia Giuffre.

    “Saya ingin Anda menyadari bahwa anjing yang tidak menggonggong itu adalah Trump,” tulis Epstein dalam emailnya. Dia menambahkan bahwa korban atau Giuffre “menghabiskan waktu berjam-jam di rumah saya bersamanya, dia tidak pernah disebut-sebut”.

    Maxwell, yang dihukum atas perdagangan seks setelah kematian Epstein, menjawab: “Saya telah memikirkan hal itu…”

    Dalam email lainnya tertanggal 31 Januari 2019 kepada penulis Michael Wolff, Epstein diduga menulis: “Tentu saja dia mengetahui tentang gadis-gadis itu saat dia meminta Ghislaine untuk berhenti.”

    Dirilisnya email Epstein tersebut semakin menambah guncangan terhadap pemerintahan Trump lebih dari empat bulan setelah Departemen Kehakiman AS berusaha menutup kasus tersebut.

    Partai Demokrat, yang berupaya memanfaatkan kontroversi yang memanas, sedang berupaya menggelar pemungutan suara untuk memaksa publikasi berkas lengkap kasus Epstein. Trump telah memperingatkan para politisi Partai Republik untuk tidak jatuh ke dalam “jebakan”.

    “Hanya Republikan yang sangat buruk, atau bodoh, yang akan jatuh ke dalam jebakan itu,” katanya.

    “Partai Demokrat menggunakan Hoaks Jeffrey Epstein untuk mencoba mengalihkan perhatian dari kegagalan besar mereka, khususnya kegagalan terbaru mereka — SHUTDOWN,” sebut Trump.

    Gedung Putih Sebut Trump Tak Lakukan Kesalahan Apa Pun

    Gedung Putih juga memberikan reaksi keras dengan menuduh Partai Demokrat secara selektif membocorkan email-email Epstein untuk “menciptakan narasi palsu guna mencemarkan nama baik Presiden Trump”.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Giuffre, yang meninggal bunuh diri pada April lalu, telah menyatakan Trump “sangat ramah kepadanya dalam interaksi mereka yang terbatas”.

    “Jeffrey Epstein merupakan anggota di Mar-a-Lago hingga Presiden Trump mengeluarkannya karena Jeffrey Epstein adalah seorang paedofil dan dia orang aneh,” sebut Leavitt saat berbicara kepada wartawan.

    “Email-email ini sama sekali tidak membuktikan apa pun selain fakta bahwa Presiden Trump tidak melakukan kesalahan apa pun,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Langkah Astra Perkuat Bisnis Kesehatan di Tengah Tantangan Ekonomi Global

    Langkah Astra Perkuat Bisnis Kesehatan di Tengah Tantangan Ekonomi Global

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang akhir 2025, kondisi perekonomian global masih dipenuhi tantangan. Isu geopolitik dan perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia.

    Namun demikian, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat.

    Wakil Presiden Direktur PT Astra International Tbk (Astra), Rudy Chen menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,04 persen hingga September 2025. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih tangguh menghadapi gejolak dunia. 

    “Bahwa secara fundamental ekonomikita itu cukup resilient, dibanding dengan ekonomi lain yang ada di Asia,” jelas dia dikutip Kamis (13/11/2025).

    Ia menilai, daya tahan ekonomi Indonesia didukung oleh populasi besar dan konsumsi domestik yang kuat, yang terus menjaga laju pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

    Filosofi utama Astra, “to become the asset to the nation,” menjadi dasar ekspansi grup ke berbagai bidang penting, termasuk kesehatan. Rudy Chen menjelaskan, Astra kini telah aktif di berbagai lini industri kesehatan, yakni memiliki saham di beberapa rumah sakit seperti RS Hermina dan Heartology Cardiovascular Hospital, kemitraan dengan Halodoc, dan memproduksi perlengkapan medis lewat anak perusahaan Astra Otoparts

    Selain itu, di lini jasa keuangan, Astra Financial melalui Garda Medika terus memperkenalkan inovasi layanan berbasis digital seperti Mobile Clinic, Express Appointment, hingga Express Discharge yang baru saja diluncurkan.

  • Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Washington DC –

    Momen tak terduga terjadi di Gedung Putih saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan candaan ke Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, dengan menanyakan berapa banyak istrinya. Momen ini terekam video yang viral di media sosial.

    Dalam langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dilansir NDTV dan People, Kamis (13/11/2025), Trump menjamu Al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Al-Sharaa menjadi pemimpin pertama Suriah yang berkunjung ke Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Pertemuan keduanya sebelumnya tidak terbayangkan. Al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda yang pernah dicap teroris oleh Washington dan bahkan kepalanya dihargai US$ 10 juta oleh AS, berdiri di samping Trump dalam kunjungan resmi pertamanya sebagai Presiden Suriah.

    Kunjungan ini dilakukan saat AS memperpanjang penangguhan sanksi terhadap Suriah selama 180 hari.

    Video pertemuan itu, yang beredar luas di internet, merekam percakapan ringan antara kedua pemimpin, dengan Trump terlihat memberikan hadiah parfum kepada Al-Sharaa. Dia menyemprotkan parfum itu ke arah Al-Sharaa sambil berkata: “Ini wewangian terbaik… Dan yang satunya lagi untuk istri Anda.”

    Dengan nada bercanda, Trump kemudian bertanya ke Al-Sharaa: “Berapa istri Anda?”

    “Satu,” jawab Al-Sharaa yang disambut tawa.

    Trump lalu membalas: “Dengan kalian, saya tidak pernah tahu.”

    Dalam kunjungannya, Al-Sharaa mengatakan dirinya memberikan hadiah simbolis kepada Trump, berupaya artefak kuno Suriah, termasuk apa yang digambarkannya sebagai “alfabet pertama dalam sejarah, perangko pertama dalam sejarah, not musik pertama, dan tarif bea cukai pertama”.

    Mengakui sejarah masa lalu Al-Shara yang bergejolak, Trump menyampaikan komentar bijak. “Kita semua memiliki masa lalu yang kelam, tetapi dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Dan saya pikir, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki masa lalu yang kelam, Anda tidak akan memiliki kesempatan,” ucapnya.

    Al-Sharaa yang berusia 43 tahun ini, merebut kekuasaan atas Suriah tahun lalu setelah pasukan oposisi yang dipimpinnya dengan cepat menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad dalam serangan kilat yang berpuncak pada 8 Desember 2024.

    Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi pertemuan ketiga antara Al-Sharaa dan Trump. Mereka sebelumnya bertemu di Arab Saudi pada Mei lalu di sela-sela Dewan Kerja Sama Teluk dan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri shutdown atau penutupan pemerintah. Ini berarti shutdown pemerintah AS yang berlangsung selama 43 hari terakhir akan berakhir.

    Penandatanganan RUU itu, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), dilakukan Trump di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/11) malam waktu setempat. Dia sempat melontarkan tudingan terhadap Partai Demokrat, yang disebutkan melakukan “pemerasan” selama kebuntuan berlangsung di parlemen.

    “Hari ini, kita memberikan pesan yang jelas bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada pemerasan,” tegas Trump sebelum menandatangani RUU tersebut, yang disambut tepuk tangan para anggora parlemen Republik yang hadir di Ruang Oval.

    Penandatanganan oleh Trump ini dilakukan setelah Kongres AS, pada Rabu (12/11), sepakat untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS, yang membuat ratusan ribu pekerja tidak dibayar.

    Dalam voting yang digelar di Kongres AS, para anggota DPR yang didominasi Partai Republik memberikan suara dukungan untuk RUU yang mengatur anggaran terbaru untuk pemerintahan. Senat AS sebelumnya terlebih dahulu menyetujui RUU yang akan membuka kembali departemen dan lembaga federal AS tersebut.

    Meskipun RUU itu diloloskan oleh Kongres AS, banyak anggota Partai Demokrat yang marah atas apa yang mereka anggap sebagai penyerahan diri oleh pemimpin partai.

    “Mereka mengetahui hal itu akan menyakitkan, dan mereka tetap melakukannya,” kata Ketua DPR Mike Johnson dalam pidato tajam di hadapan para anggota DPR AS sebelum voting digelar, menuding partai minoritas sebagai penyebab kebuntuan.

    “Seluruh tindakan itu sia-sia. Itu salah dan kejam,” sebutnya.

    RUU yang ditandatangani Trump itu mengatur pendanaan untuk pembangunan militer, urusan veteran, Departemen Pertanian dan Kongres hingga musim gugur mendatang, serta seluruh pemerintahan AS hingga akhir Januari mendatang.

    Sekitar 670.000 pegawai negeri sipil yang dirumahkan akan kembali bekerja, dan jumlah serupa yang tetap bekerja tanpa kompensasi — termasuk lebih dari 60.000 petugas Kendali Lalu Lintas Udara (ATC) dan staf keamanan di bandara-bandara AS — akan mendapatkan gaji mereka yang tertunggak selama shutdown.

    RUU itu juga memulihkan kondisi para pegawai federal yang dipecat Trump selama shutdown, sementara perjalanan udara yang terganggu di berbagai wilayah AS akan berangsur-angsur normal kembali.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Jakarta –

    Kantor Kepresidenan Israel mengatakan Presiden Israel Isaac Herzog telah menerima surat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta Herzog mengampuni Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dalam kasus dugaan korupsi. Apa respons Isaac Herzog?

    Dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), Herzog disebut mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Netanyahu. Netanyahu diduga telah menghadapi persidangan korupsi yang berkepanjangan, dan Trump telah berulang kali meminta pengampunan bagi sekutu dekatnya tersebut.

    Terkait dugaan ini, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah.

    Kantor Presiden Israel mengatakan bahwa siapa pun yang mengajukan pengampunan presiden harus mengajukan permintaan resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

    Sebelumnya, Trump diketahui menyurati Herzog. Trump mengaku yakin Netanyahu tidak bersalah dalam kasus ini.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi Sistem Peradilan Israel, dan persyaratannya, saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi (Netanyahu) ini, yang telah berjuang bersama saya untuk waktu yang lama, termasuk melawan musuh bebuyutan Israel, Iran, adalah penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan,” kata Trump dalam surat yang dibagikan oleh kantor Herzog.

    “Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan luar biasa Anda. Seperti biasa, Anda langsung ke intinya dan menyampaikannya apa adanya. Saya berharap dapat melanjutkan kemitraan kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian,” kata Netanyahu.

    Selama kunjungan Trump ke Israel pada Oktober lalu, ia juga mendesak Herzog untuk mengampuni Netanyahu dalam pidatonya di hadapan parlemen di Yerusalem.

    Untuk diketahui, pada tahun 2019, Netanyahu didakwa dalam tiga kasus, termasuk tuduhan menerima hadiah hampir 700.000 shekel (mata uang Israel) dari para pengusaha.

    (zap/yld)

  • Perang? Venezuela Latihan Militer Besar-besaran, Siap Adang Kapal Induk AS di Karibia

    Perang? Venezuela Latihan Militer Besar-besaran, Siap Adang Kapal Induk AS di Karibia

    GELORA.CO –  Pemerintah Venezuela mengumumkan mobilisasi besar-besaran pasukan dan peralatan militer untuk melakukan latihan tempur sebagai respons atas meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Laut Karibia.

    Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengatakan bahwa latihan ini melibatkan angkatan udara, angkatan laut, dan pasukan cadangan nasional, serta akan berlangsung hingga 13 November. Tujuannya adalah untuk menghadapi potensi ancaman seiring peningkatan aktivitas militer AS di kawasan tersebut.

    Selain unit reguler, latihan ini juga melibatkan Milisi Bolivarian, pasukan rakyat yang didirikan oleh mendiang Presiden Hugo Chávez dan dinamai menurut nama tokoh revolusioner Simón Bolívar.

    “Latihan ini bertujuan mengoptimalkan sistem komando, kendali, dan komunikasi serta memastikan kesiapan pertahanan negara,” ujar Lopez, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap ‘ancaman imperialis’ dari peningkatan kekuatan militer AS.

    Menurut Lopez, mobilisasi pasukan merupakan bagian dari “Rencana Kemerdekaan 200” yang digagas Presiden Nicolás Maduro, strategi militer-sipil yang dirancang untuk mempertahankan kedaulatan nasional.

    Tentara reguler Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel aktif, sementara milisi sukarelawan diklaim beranggotakan lebih dari 8 juta orang, menurut data resmi pemerintah.

    Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington. Angkatan Laut AS baru-baru ini mengumumkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford telah tiba di wilayah operasi Komando Selatan, yang mencakup sebagian besar kawasan Amerika Latin. Saat ini terdapat sekitar 15.000 personel militer AS di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump pernah meluncurkan kampanye antinarkotika di lepas pantai Venezuela dan Pasifik Barat, dengan alasan memerangi geng kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.

    Pasukan AS dilaporkan telah menggerebek lebih dari 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia dan Pasifik, menewaskan sekitar 76 orang. Namun, operasi tersebut mendapat kritik keras dari sejumlah negara di kawasan serta anggota parlemen AS yang mempertanyakan legalitas tindakan itu. (*)

  • Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam suratnya, Trump meminta Herzog memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang terjerat kasus korupsi.

    “Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan kantor Presiden Israel dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Trump menuliskan bahwa surat kepada Herzog dikirimkan dalam waktu yang bersejarah. Dia menyinggung sumbangsih Netanyahu dalam gencatan senjata yang terjadi di Gaza saat ini.

    “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” bunyi surat Trump.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel… saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi ini… adalah penuntutan yang politis dan tidak dapat dibenarkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pernyataan dari kantor Herzog mengatakan bahwa Presiden Israel sangat menghormati Trump dan terus menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas dukungan teguh Amerika terhadap Israel.

    Selama menjabat sejak akhir 2022, Netanyahu mengusulkan reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus bertujuan untuk melemahkan pengadilan.

    Reformasi ini memicu protes besar-besaran yang baru mereda, setelah dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Netanyahu saat ini terlibat dalam tiga dugaan kasus korupsi. Di kasus pertama, Netanyahu dan istrinya, Sara, diduga menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.

    Netanyahu juga dituduh mencoba menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.

    (ygs/wnv)

  • WGC: Prospek emas 2026 bergantung tarif dagang dan suku bunga AS

    WGC: Prospek emas 2026 bergantung tarif dagang dan suku bunga AS

    Jakarta (ANTARA) – World Gold Council (WGC) menyatakan prospek emas pada 2026 bergantung pada perkembangan kebijakan tarif dagang serta tren pemangkasan suku bunga Amerika Serikat (AS).

    Menyoal tarif dagang, Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan mengatakan harga emas bisa terjaga dengan baik bila perselisihan tarif dagang antara AS dengan negara lain dapat selesai dengan baik.

    “Dengan begitu, sebagian risiko di pasar mungkin akan berkurang, sehingga harga emas kemungkinan tidak terpengaruh,” ujar Shaokai dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

    Selain perang tarif, Shaokai juga mencermati tren pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Harga emas bergerak positif bila The Fed terus memutuskan untuk menurunkan Fed Fund Rate (FFR).

    Terlebih, Presiden AS Donald Trump berencana untuk memilih Ketua The Fed yang lebih terbuka dengan kebijakan penurunan suku bunga.

    “Saya kira besar peluang harga emas akan bereaksi positif terhadap perubahan suku bunga,” tutur Shaokai.

    Sementara itu, dari segi bentuk emas, Shaokai berpendapat tidak ada proyeksi khusus terkait minat bentuk emas ke depannya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Jakarta –

    Selama tujuh puluh lima tahun, Amerika Serikat memegang kendali operasional perang (OPCON) atas militer Korea Selatan.

    Sejak meletus Perang Korea tahun 1950, komando tertinggi berada di tangan Amerika Serikat. Amanat ini tak dikembalikan setelah tercapainya gencatan senjata pada 1953.

    Di atas kertas, Seoul berdaulat. Tapi di bawah protokol militer, perintah terakhir tetap datang dari Washington. Seoul hanya bisa memimpin pasukannya sendiri selama tidak ada perang terbuka. Meski peran militer Korea Selatan terus bertambah dalam beberapa dekade terakhir, kendali tetap akan beralih ke Washington jika perang digencarkan.

    Serah terima komando OPCON sejatinya telah direncanakan pada 2015. Namun, menjelang batas waktu, AS dan Korsel sepakat menunda serah terima sampai setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Seoul masih membutuhkan waktu untuk bersiap menghadapi ancaman yang kian sengit dari Pyongyang.

    Kunjungan terbaru Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, kembali menyoroti isu serah terima tanggung jawab ini kepada pemerintah Korea Selatan.

    AS siap menyerahkan kendali

    Di Korea Selatan, kendali atas pasukan sendiri berkembang menjadi isu kedaulatan dan kebanggaan nasional. Pemerintahan AS saat ini, yang dipimpin Presiden Donald Trump, juga mendukung penyerahan OPCON. Washington ingin melihat sekutunya itu mengurangi ketergantungan pada AS serta mengambil peran lebih besar dalam mengelola pertahanan sendiri.

    Rencana yang diusulkan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menargetkan transfer OPCON terjadi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2030. Namun dipertanyakan, apakah Seoul siap mengambil tanggung jawab sebesar itu.

    Pengalihan OPCON terlalu dini?

    “AS kini tampak berada dalam posisi ‘kalau mau, ambil saja,’” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal militer Korea Selatan yang kini menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, lembaga kajian berbasis di AS.

    “Hal ini membuat saya khawatir, karena proses transfer bisa terjadi tanpa kesiapan yang matang.”

    Dia juga memperingatkan bahwa “saat ini, banyak orang yang lebih mengkhawatirkan kapan proses ini akan terjadi, dan bukan kesiapan militer itu sendiri.”

    “Kita juga harus ingat bahwa Korea Utara masih menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kita semua,” kata Chun.

    AS melihat ‘kemajuan yang berarti’

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Yong-sung dan mitra AS-nya John Daniel Caine menyambut “kemajuan berarti di banyak bidang” terkait transfer komando perang. Hal ini disampaikan saat kedua jenderal militer bertemu minggu lalu.

    Pemimpin politik AS juga menyatakan dukungan mereka, dengan Menteri Pertahanan Hegseth menggambarkan Seoul dalam posisi yang “luar biasa” dan menekankan posisi Washington dengan menyebut Korea Selatan “hanya memerlukan kepemimpinan AS dalam situasi darurat.”

    Namun, mampukah Korea Selatan menjalankan parameter yang telah ditetapkan: termasuk kemampuan untuk memimpin pasukan gabungan AS dan Korea Selatan, kapabilitas merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta stabilitas dan keamanan keseluruhan di Asia Timur Laut.

    Seoul kurang pengalaman memimpin saat krisis

    Mason Richey, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, meragukan bahwa kondisi tersebut dapat terpenuhi sebelum berakhirnya masa jabatan Lee sebagai presiden.

    “Militer Korea Selatan masih kekurangan beberapa kemampuan utama, terutama dalam hal komando dan kendali, serta intelijen, pengintaian, dan pengamatan,” katanya. “Kemampuan-kemampuan tersebut kritis untuk memimpin pasukan gabungan secara strategis, terutama secara taktis dan operasional dalam misi-misi.”

    Masalah ini juga lebih dalam dari sekadar kemampuan militer, kata Richey, mencatat bahwa pemimpin militer Korea Selatan belum pernah menjalankan kemandirian operasional militer sejak Perang Korea. Meskipun militer Seoul dinilai kuat, mereka kekurangan pengalaman kritis dalam mengambil alih kendali saat krisis.

    Lee tetap pada pendiriannya mengenai OPCON

    Meskipun demikian, pemerintah berhaluan kiri Presiden Lee tampaknya tetap pada pendirian untuk mematuhi batas waktu yang ditetapkan.

    Keinginan untuk OPCON perang selalu paling kuat di kalangan pemerintahan “progresif” di Seoul, kata Richey, dengan pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun (berkuasa antara 1998 dan 2008) secara terbuka mendukungnya sebagai simbol “kedaulatan nasional” dan kenormalan.

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, juga menggambarkannya sebagai cara untuk “meringankan beban pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik.”

    Mengingat dukungan Washington terhadap rencana tersebut, serta mayoritas parlemen yang besar dan dukungan populer yang dimiliki Lee, pemimpin Korea Selatan tampaknya akan berhasil untuk mengalihkan OPCON perang ke Seoul sebelum meninggalkan jabatannya.

    “Saya pikir Lee juga sedang bersiap menghadapi kemungkinan ditinggalkan oleh pemerintahan AS saat ini,” kata Richey. “Pemerintahan Trump sulit ditebak, dan jika Korea Selatan bisa memperoleh lebih banyak kedaulatan atas angkatan bersenjatanya, itu akan menjadi langkah bijak menghadapi ketidakpastian tersebut.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Trump Tiba di Korsel, Jadi Akhir dari Perjalanannya ke Asia

    (ita/ita)

  • Thailand Tuntut Kamboja Minta Maaf Atas Ledakan Ranjau

    Thailand Tuntut Kamboja Minta Maaf Atas Ledakan Ranjau

    Bangkok –

    Pemerintah Thailand menuntut permintaan maaf dari Kamboja setelah menuduh negara tetangganya itu memasang ranjau darat baru yang melukai tentara Thailand di perbatasan. Insiden itu mendorong Bangkok untuk menangguhkan pakta gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kamboja membantah tuduhan bahwa mereka telah memasang ranjau yang meledak pada Senin (10/11) waktu setempat, dan melukai seorang tentara Thailand yang sedang berpatroli di sepanjang perbatasan yang disengketakan antara kedua negara.

    “Kami menuntut pihak Kamboja menyampaikan permintaan maaf,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025).

    “Kami meminta mereka untuk mencari fakta tentang apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, dan dengan itu, kami meminta mereka untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang,” tegasnya.

    Juru bicara pemerintah Kamboja menolak berkomentar mengenai tuntutan Thailand tersebut.

    Insiden ranjau di perbatasan itu kembali mengobarkan ketegangan setelah konflik antara kedua negara berdarah selama lima hari pada Juli lalu.

    Pertempuran pada saat itu berakhir setelah Trump menelepon para pemimpin Thailand dan Kamboja. Trump juga menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang digelar di Malaysia bulan lalu.

    Setidaknya 48 orang tewas dan sekitar 300.000 orang terpaksa mengungsi sementara selama bentrokan yang diwarnai saling menembakkan roket, artileri berat, dan serangan udara itu terjadi.

    Kementerian Pertahanan Kamboja, pada Selasa (11/11), membantah pihaknya telah memasang ranjau dan menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Thailand sesuai kesepakatan.

    Ledakan ranjau darat di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara, yang menjadi sengketa, menjadi salah satu pemicu bentrokan di perbatasan, dengan setidaknya tujuh tentara Thailand mengalami luka parah dalam insiden serupa sejak 16 Juli.

    Berdasarkan analisis ahli atas materi yang dibagikan oleh militer Thailand, seperti dilaporkan Reuters, beberapa ranjau itu kemungkinan baru saja ditanam.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)