Tag: Donald Trump

  • Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

    Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

    Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

    Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
    Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

    Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

    Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

    Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

    Kebijakan Keamanan Pangan
    Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
    Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
    Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
    Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
    Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

    Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

    Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

    Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

    Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

    Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus merespons kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diterapkan Presiden Donald Trump secara hati-hati, matang, dan bijaksana. Pemerintah harus bisa menghitung untung rugi atas kebijakan tarif impor untuk negara mitra dagang AS itu, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

    Menurut dia, kebijakan tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, kata Misbakhun, perlu kerja sama semua stakeholder untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” tandas Misbakhun.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, menurut klaim Negeri Paman Sam tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

  • Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan aturan tarif impor kepada negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. 

    AS menuding negara-negara yang kena hukuman tarif telah menyebabkan negeri Paman Sam mengalami defisit perdagangan yang setiap tahun terus melebar.

    Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar. 

    Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar. 

    Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar. 

    Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar. 

    Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan kebijakan tarif impor bea masuk perdagangan 10% ke depannya untuk seluruh negara. Kemudian, untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025). 

    Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%. 

    Alasan Pembelakuan Tarif 

    Berdasarkan pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya. 

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu. 

    Janji untuk mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan itu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres AS 2024 lalu. Usai dilantik pada Januari 2025, bahkan Trump telah mengenakan tarif jumbo kepada negara tetangganya sendiri seperti Kanada dan Meksiko. 

    Presiden dari Partai Republik yang dikenal konservatif itu menerangkan, defisit perdagangan barang AS tahunan yang besar dan terus menerus telah menyebabkan pengosongan basis manufaktur negara tersebut. 

    “Menghambat kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri yang maju, melemahkan rantai pasokan penting dan membuat basis industri pertahanan kita bergantung pada musuh asing,” paparnya.

    Berikut daftar 10 Negara dengan tarif timbal balik terbesar:

    1. Lesotho: 50%; 

    2. Kamboja: 49%; 

    3. Laos: 48%;

    4. Madagaskar: 47%;

    5. Vietnam: 46%;

    6. Sri Lanka: 44%;

    7. Myanmar: 44%; 

    8. Suriah: 41%; 

    9. Mauritius: 40%; dan

    10. Irak: 39%.  

  • Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan setiap sudut terpencil di dunia dikenakan tarif global, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald di wilayah Australia.

    Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversial terhadap tarif dagangnya. Kali ini, ia menerapkan pajak timbal balik terhadap sejumlah mitra dagang AS, termasuk sebuah wilayah terpencil milik Australia yang sama sekali tidak berpenghuni, yaitu Kepulauan Heard dan McDonald.

    Keputusan ini memicu gelombang reaksi di media sosial, termasuk dari akun X @TheMaineWonk yang menyoroti kebijakan aneh tersebut.

    “Pemerintahan Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada Kepulauan Heard dan McDonald, yang berpenduduk 0 orang dan hanya dihuni oleh penguin,” tulis akun @TheMaineWonk, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Unggahan ini pun disambut komentar bernada sindiran, seperti dari akun @javasurfva yang bertanya, “Berapa tarif yang dikenakan penguin kepada kita?”.

    Kepulauan Heard dan McDonald terkena tarif impor AS. – (X/@TheMaineWonk)

    Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menampilkan grafik tarif yang mencantumkan nama Kepulauan Heard dan McDonald sebagai salah satu wilayah yang dikenakan pajak 10%.

    Pulau vulkanik kosong yang terletak sekitar 1.700 km dari Antartika dan 4.100 km dari Perth ini merupakan kawasan konservasi yang dihuni oleh anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung, tanpa ada aktivitas perdagangan dengan AS.

    Kebijakan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh banyak pihak, mengingat tidak ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari menerapkan tarif pada pulau tak berpenghuni.

    UNESCO sendiri mengakui kepulauan ini sebagai situs warisan dunia dengan ekosistem yang masih alami dan bebas dari campur tangan manusia.

    Di luar kebijakan terhadap pulau tak berpenghuni ini, Trump juga menerapkan tarif tinggi terhadap beberapa negara mitra dagang utama. Menurut laporan The Indian Express, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan India yang mendapat tarif 26%.

    Sementara itu, Vietnam dikenai tarif sebesar 46%, dan Thailand sebesar 36%. Kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi ekonomi Trump yang menetapkan pajak dasar 10% pada semua impor ke AS, dengan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu.

    Penerapan kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak besar pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terkena tarif tinggi, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald.

  • Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah mitigasi menyusul kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap ekspor Indonesia, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu segera diambil pemerintah menyusul kebijakan tarif impor AS ini.

    Disampaikan Eisha, AS merupakan salah satu pasar utama bagi Indonesia, dengan pangsa ekspor tahunan mencapai 10,3%, terbesar kedua setelah China. Pengenaan tarif tinggi ini diprediksi akan menekan ekspor secara signifikan, terutama pada sektor-sektor utama seperti tekstil dan alas kaki, elektronik, furnitur, hingga produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar berbiaya rendah akan beralih ke pasar berbiaya tinggi,” kata Eisha Rachbini, Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, pelaku ekspor harus menghadapi biaya lebih besar, yang bisa berdampak pada perlambatan produksi dan lapangan pekerjaan.

    Eisha menekankan, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif ini. Pertama, pemerintah harus segera melakukan negosiasi diplomatik untuk menekan dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia. Kekuatan diplomasi dagang menjadi kunci dalam menghadapi perang dagang yang semakin intensif.

    Kedua, pemerintah juga harus mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan kerja sama dengan negara non-tradisional. Diversifikasi pasar menjadi solusi untuk mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain yang lebih potensial.

    Ketiga, pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak untuk membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    Keempat, dalam jangka panjang, investasi pada teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan industri ekspor yang berkelanjutan. 

    Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan dampak tarif impor yang baru diumumkan Donald Trump. 

  • Harga Emas Bakal Makin Melambung Tersengat Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Harga Emas Bakal Makin Melambung Tersengat Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Di sisi lain, di Eropa, meskipun Rusia dan Ukraina telah mencapai perjanjian perdamaian, ketegangan masih berlanjut. Dua negara Eropa dikabarkan tengah bersiap untuk mengirim persenjataan dan pasukan guna mendukung Ukraina.

    “Kita melihat bahwa walaupun di Eropa Rusia dan Ukraina sudah ada perjanjian perdamaian tetapi ada dua negara Eropa yang mempersiapkan persenjataan dan prajuritnya untuk bergabung ke Ukraina,” ujarnya.

    Hal ini menunjukkan potensi kembalinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Perjanjian perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat dinilai lebih menguntungkan Rusia, sementara Ukraina tetap bersikeras mengembalikan wilayah-wilayah yang saat ini dikuasai Rusia, seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk.

    “Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar di Eropa pun juga akan terjadi perang kembali antara Rusia dan Ukraina ya karena kita lihat bahwa perjanjian yang disponsori oleh Amerika Serikat begitu menguntungkan pihak Rusia dibandingkan dengan pihak Ukraina,” tutur dia.

    Saat ini, sekitar 25 persen wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia, namun perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengakui wilayah yang dikuasai Rusia sebagai bagian resmi dari negara tersebut.

    “Sedangkan Ukraina sendiri menginginkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia, Crimea, Donetsk, Lohan yang bahkan sampai saat ini sudah hampir 25 persen wilayah Ukraina dikuasai oleh Rusia untuk dikembalikan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak ada yang diakui bahwa wilayah yang dikuasai itu masuk adalah wilayah Rusia,” ujarnya.

  • Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA —Zoop, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Tim Stokely yang pendiri situs OnlyFans dan bekerja sama dengan Yayasan Hbar mengajukan tawaran tahap akhir guna mengakuisisi aplikasi video pendek populer, TikTok.

    Melansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025) tawaran ini sudah dikirim minggu ini ke Gedung Putih, bertujuan untuk merebut kontrol TikTok dari pemilik asal China, ByteDance.

    Zoop, meskipun terkenal sebagai perusahaan yang lebih berfokus pada konten dewasa melalui OnlyFans, berusaha untuk menciptakan platform yang lebih ramah keluarga. 

    Zoop menegaskan bahwa konsep mereka berbeda dengan OnlyFans, karena sebagian besar pendapatan Zoop diberikan kembali kepada para kreator yang memposting di platform mereka, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keterlibatan pengguna.

    “Tawaran kami untuk TikTok bukan hanya tentang mengubah kepemilikan, tetapi tentang menciptakan paradigma baru di mana baik kreator maupun komunitas mereka mendapatkan keuntungan langsung dari nilai yang mereka hasilkan,” kata salah satu pendiri Zoop, RJ Phillips, kepada Reuters.

    Zoop dan Yayasan Hbar juga telah bekerja sama dengan konsorsium investor untuk mendukung tawaran mereka. Namun, Phillips menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang para investor atau angka pasti dari tawaran tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Amazon, perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, dan streaming digital, dikabarkan mengajukan tawaran di menit-menit terakhir untuk mengakuisisi seluruh TikTok. 

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (3/4/2025) tawaran ini muncul menjelang tenggat waktu 5 April bagi TikTok untuk melepaskan kepemilikan China atau menghadapi larangan di Amerika Serikat. 

    Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan kesepakatan tidak memberi tanggapan terkait rencana Jeff Bezos dalam mengakuisisi TikTok. 

    Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pejabat untuk membahas nasib aplikasi tersebut pada hari Rabu, 2 April 2025.

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance,  akan diselesaikan sebelum tenggat waktu 5 April.

    Financial Times melaporkan bahwa Andreessen Horowitz dan investor AS lainnya dikabarkan tertarik untuk akuisisi TikTok dan dalam pembicaraan untuk berinvestasi dipimpin Oracle

    Persaingan untuk akusisi tidak hanya berkutat antara Amazon dan Andreessen saja, laporan Reuters menyebut perusahaan ekuitas swasta Blackstone sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemegang saham non-Tiongkok ByteDance saat ini, yang dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic, dalam memberikan modal segar untuk menawar operasi TikTok di AS.

  • Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuturkan, Ottawa akan melawan tarif “dengan tujuan dan dengan kekuatan” saat pemerintah bersiap untuk serangkaian tindakan balasan yang akan diumumkan pada Kamis pekan ini.

    Presiden Korea Selatan Han Duck soo memerintahkan tindakan dukungan darurat untuk industri dan bisnis yang akan terkena dampak termasuk industri otomotif, memerintahkan para pejabat untuk aktif bernegosiasi dengan AS. Hal ini untu meminimalkan dampak pungutan tambahan.

    Secara terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan tarif Trump sebagai “keputusan yang buruk” dan mengatakan tindakan itu bukanlah “tindakan seorang teman”. Meski ia mengesampingkan kemungkinan menanggapi dengan pungutan balasan terhadap AS.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan akan membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampak tarif baru, yang menurut Trump akan berjumlah 24% untuk Jepang, sambil membiarkan semua opsi di atas meja dalam menanggapi bea masuk yang besar tersebut.

    “Kita perlu memutuskan apa yang terbaik bagi Jepang, dan paling efektif, dengan cara yang hati-hati tetapi berani dan cepat,” kata Menteri Perdagangan Yoji Muto dalam sebuah konferensi pers.

    Tarif 25% yang diumumkan sebelumnya untuk mobil impor mulai berlaku pada hari Kamis, dengan industri otomotif Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena ketergantungannya pada permintaan dari AS.

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pemerintah akan memimpin dalam merancang langkah-langkah jangka pendek untuk menangani dampak pada produsen dan eksportir dari tarif baru 36%, sambil berencana untuk bernegosiasi dengan AS.

    Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut jika negosiasi dengan AS gagal, kata Presiden Ursula von der Leyen dalam siaran langsung.

     

  • Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dalam konferensi pers yang digelar pada 2 April 2025.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara mitra dagang akan dikenakan tarif minimal sebesar 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap produk AS akan menghadapi tarif yang lebih besar.

    Istilah reciprocal tariffs atau tarif timbal balik mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah proteksionis yang diusung oleh Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan America First.

    Lantas, apa sebenarnya reciprocal tariffs ini? Dilansir dari laman USA Today, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Reciprocal Tariffs?

    Tarif timbal balik atau reciprocal tariffs adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

    Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Dengan kata lain, tarif yang dikenakan pada barang impor akan sebanding dengan tarif yang diterapkan oleh negara mitra terhadap produk AS.

    Sebagai contoh, dalam presentasi yang dilakukan Trump, ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif sebesar 34%, sedangkan impor dari Uni Eropa dikenakan tarif 20%.

    Namun, metode yang digunakan Gedung Putih untuk menentukan besaran tarif tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perhitungan ini didasarkan pada analisis ekonom dari Council of Economic Advisers Trump, yang memperhitungkan faktor manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan dalam penentuan tarif.

    Dampak Kebijakan Reciprocal Tariffs

    Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom AS di Oxford Economics, Ryan Sweet, menyatakan bahwa tarif timbal balik ini lebih agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Meskipun tidak serta-merta menyebabkan resesi, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada perekonomian AS, khususnya bagi konsumen dan produsen yang harus menghadapi kenaikan harga barang.

    “Kebijakan ini memang tidak serta-merta menyebabkan resesi, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian AS. Konsumen dan produsen akan terdampak akibat kenaikan harga barang,” ujar Sweet.

    Dengan berbagai kontroversi yang menyertai penerapan reciprocal tariffs, masih perlu dilihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perdagangan global serta hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya di masa mendatang.

  • Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

    Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korea Selatan langsung merespons kebijakan Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang. Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

    Para analis di Seoul mengatakan penerapan tarif besar-besaran Trump akan memberikan pukulan signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan.

    “Jelas bahwa produk ekspor utama seperti mobil akan terpukul keras dan ekspor ke AS melalui basis produksi di Vietnam juga akan terpukul keras,” kata Park Sang-hyun, ekonom dari iM Securities.

    Adapun Donald Trump juga mengumumkan tarif impor sebesar 46 persen untuk produk dari Vietnam.

    Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan LG Electronics memiliki basis manufaktur di negara Asia Tenggara tersebut.

    Citi memperkirakan tarif baru ini dapat memangkas 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto Korea Selatan tahun ini, sehingga membahayakan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.