Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Eropa akan menyiapkan langkah balasan terhadap tarif impor Amerika yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, pada Hari Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik produk impor dari berbagai negara.

    “Kami siap merespons,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa pada Hari Kamis 3 April 2025. Dalam jangka waktu dekat, akan menyelesaikan langkah balasan terhadap tarif baja.

    Ia pun menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terus menjalin komunikasi dengan negara adidaya tersebut. Maros Sefcovic menjadi yang menjabat komisioner tersebut.

    Sementara itu, Kanada pun mengungkapkan hal yang sama. Perdana Menteri Mark Carney, pada Hari Rabu 2 April 2024 menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan AS tersebut.

    Carney pun menegaskan pentingnya persatuan untuk menghadapi krisis. “Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan tujuan serta kekuatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam saja. Dengan kata lain, tidak membalas. “Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya,” katanya.

    Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegas Scott.

    Di balik tarif impor baru, ada sejumlah produk yang tak terkena tarif impor Amerika. Antara lain aneka produk logam, otomotif dan suku cadang, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu.

    Respons Indonesia

    Indonesia menempati urutan ke delapan di dalam daftar negara yang terdampak. Indonesia terkena tarif sebesar 32%. Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand terkena juga. Kenaikannya masing-masing yaitu 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan kebijakan tarif impor Amerika tersebut berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengantisipasi tarif impor Amerika tersebut. Ia menjelaskan tarif ini menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

    Tarif Trump Hantam Asia Tenggara

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).

    Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.

    Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.

    “Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.

    Dampak bagi Ekonomi Indonesia

    Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
    Langkah-langkah tersebut mencakup:

    Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN

    Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.

    “Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.

    Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

    “Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.

    Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antisipasi Dampak Negatif Tarif Impor AS, RI Segera Kaji Langkah Strategis

    Antisipasi Dampak Negatif Tarif Impor AS, RI Segera Kaji Langkah Strategis

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April, mengumumkan pengenaan tarif impor ke hampir semua negara yang mengekspor produknya ke AS, termasuk ke negara mitra dagangnya selama ini.

    Trump memutuskan Indonesia akan dikenakan “tarif resiprokal” impor sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang dipungut AS kepada semua negara dalam aturan tarif terbaru ini. AS menuding Indonesia memungut tarif atas produknya sebesar 64 persen.

    Tarif dasar 10 persen mulai berlaku pada 5 April. Sementara “tarif resiprokal” AS akan berlaku pada 9 April mendatang.

    Indonesia mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS t akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

    Indonesia akan mengambil langkah strategis memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 April.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

    Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

    Hal tersebut adalah demi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mempertahankan investasi.

    Di tengah gejolak pasar keuangan global yang semakin dinamis menyusul pengumuman tarif resiprokal AS oleh Presiden Donald Trump, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

    Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar bisa terus mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha nasional serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan, demikian menurut pernyataan pers Kemlu RI.

  • Dasco DPR soal Tarif Dagang AS: Kita Harus Melaksanakan Diplomasi Perdagangan dengan Baik – Page 3

    Dasco DPR soal Tarif Dagang AS: Kita Harus Melaksanakan Diplomasi Perdagangan dengan Baik – Page 3

    Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Cutler menuturkan,Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

    “Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

    “Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

    Donald Trump menilai tarif timbal balik akan mempersempit apa yang menurut dia merupakan kesenjangan yang “tidak adil” antara bea yang dikenakan AS pada barang impor dan apa yang dikenakan negara lain pada produk AS.

    Kebijakannya menandai perombakan tatanan internasional yang paling luas sejak Perang Dunia II, yang AS bantu terapkan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mitra dagang Amerika membalas dengan tarif mereka sendiri, sebuah pola yang meningkatkan kemungkinan perang dagang global yang menghancurkan.

    “Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali,” kata Trump.

    “Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia,” Trump menambahkan.

    “Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik,” ujar dia.

  • Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Jakarta –

    Indonesia masuk daftar mitra dagang Amerika Serikat (AS) yang dikenakan tarif balasan oleh Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

    Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut? Dampak langsung yang akan dirasakan Indonesia, pertama penurunan nilai ekspor dan produksi barang yang berbasis ekspor.

    “Misalnya kan produk sepatu (seperti sepatu olahraga), itu ekspornya banyak ke Amerika. Otomatis karena harga meningkat, itu pasti mengalami penurunan permintaan. Jadi produk pabrik-pabrik itu akan mencoba efisiensi,” Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).

    Selain itu, pasar ekspor Indonesia juga akan berkurang ke China. Hal ini disebabkan China juga terkena tarif cukup besar oleh Trump. Jika ekspor dan ekonomi China saja menurun, otomatis, pasar Indonesia juga akan berkurang di China.

    “Karena ekonomi China turun, karena barang mereka katakan tidak bisa masuk (ke AS), otomatis ekonomi China turun, pasar kita ke China juga turun,” terangnya.

    Ancaman lainnya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun. Dampaknya diprediksi akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

    “Kalau ekonomi dunia turun, ini ke kita dampaknya besar. Jadi potensi dari sektor eksternal kita, walaupun tidak sebesar domestik, itu pengaruh menjadi ancaman kita, ekonomi kita bisa di bawah 5%,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang kebijakan Trump bisa memicu resesi ekonomi bagi Indonesia karena permintaan ekspor yang menurun. Bhima menyebut terutama pada sektor dengan ekspor cukup tinggi yakni produk otomotif.

    “Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$ 280,4 juta setara Rp4,64 triliun (kurs Rp 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” jelasnya.

    Jika ekspor otomotif turun, maka dampaknya akan meluas, pertama pada permintaan yang lesu. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima juga menyebut sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Ia mengatakan sebagian besar merek internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara didalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terangnya.

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif yang lebih tinggi bagi beberapa negara, termasuk mitra dagang terbesar AS, kebijakan ini berlaku mulai 5 April 2025.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4/2025), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Mengacu pada data Gedung Putih yang dikutip oleh The New York Times, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari perang dagang Trump. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    (ada/hns)

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (3/4/2025) hingga pagi ini. Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menghadapi gejolak ekonomi global imbas penerapan tarif impor baru Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump masih menjadi perhatian publik.

    Isu lain yang banyak jadi sorotan soal retret kepala daerah gelombang kedua yang sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Waktu dan tempat masih belum pasti.

    Isu Politik dan Hukum Terkini

    1. Ini 3 Langkah Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga Langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Tiga langkah Presiden Prabowo itu, adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri

    2. Kemendagri Minta Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. 

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” kata Bima.

    3. 700 Narapidana Narkoba Lolos Verifikasi Amnesti

    Isu politik dan hukum terkini lainnya yang masih menjadi sorotan, adalah terkait sebanyak 700 narapidana (napi) kasus narkoba telah lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan dari presiden. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan para napi itu dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendapatkan amnesti.

    4. Soal SKK Jurnalis Asing, Polri: Harus Ada Penjamin

    Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    5. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah. Pelaksanaan akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. Waktu dan tempatnya belum diputuskan, meski anggarannya sudah tersedia.

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Media Washington Post memberitakan Pemerintah Amerika Serikat sedang mengkalkulasi dana untuk membeli Greenland. Hal ini semakin menegaskan bahwa Amerika ingin menguasai Greenland.

    Negara adidaya ini pun dikabarkan juga sedang mengkalkulasi pemasukan dari wilayah otonomi milik Denmark tersebut. Dana sebesar $600 juta atau Rp10 triliun dipertimbangkan untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah yang dihuni 58.000 orang tersebut.

    Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat berambisi mencaplok sejumlah wilayah dan menurut Trump, pencaplokan Greenland menjadi yang termudah.

    Media itu menuliskan bahwa Trump akan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa biaya pembeliannya akan tergantikan. Sumber daya mineral dan pajak kegiatan komersial menjadi sumber pendapatan untuk menggantikannya.

    Sementara itu, menurut survei Yahoo News/YouGov, persentase yang mendukung ambisi Trump tersebut kurang dari 20%. Angka ini pun termasuk warga yang menyetujui ambisi Trump untuk mencaplok Kanada.

    Meski akan menjadikan sumber daya mineral sebagai pendapatan, potensinya masih belum diketahui secara pasti. Selain itu, karena iklimnnya begitu dingin, proses pertambangan bisa sulit diprediksi.

    Meski dikabarkan menyiapkan dana besar, media itu pun menuliskan bahwa menguasainya bukan prioritas utama. Donald Trump pun diketahui akan menempuh berbagai cara agar Greenland bersedia bergabung.

    Respon Perdana Menteri Greenland

    Sementara itu, akhir Maret lalu, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen merespon ambisi Amerika ingin menguasai Greenland. Nielsen menegaskan bahwa AS takkan mampu menguasainya.

    “Saya tegaskan: Amerika Serikat tak akan berhasil,” katanya di akun media sosialnya. Minggu 30 Maret 2025. Ia pun menegaskan bahwa masa depan wilayah ini ditentukan oleh diri sendiri. “Kamilah yang menentukan masa depan kami sendiri,” katanya.

    Ambisi Trump ini ditolak oleh mayoritas partai politik dan warga setempat. Nielsen meminta warganya agar bersikap tenang menyikapi pernyataan presiden yang menggantikan Joe Biden ini.

    Ambisi Amerika ingin menguasai Greenland memang menjadi sorotan dunia. Nah, apakah Trump berhasil mewujudkannya? Kita tunggu perkembangannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kata Istana soal Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen oleh AS, Sudah Tahu akan Seperti Itu?

    Kata Istana soal Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen oleh AS, Sudah Tahu akan Seperti Itu?

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akhirnya memberikan tanggapan terkait penerapan tarif impor 32 persen oleh Presiden AS, Donald Trump, dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan kepada semua negara.

    Istana menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi sejak dini kebijakan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia tersebut.

    “Pada dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini), karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono pada Rapat Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan Bapanas secara daring, di Jakarta, Kamis 3 April 2025.

    “Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya, resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen,” ujarnya menambahkan.

    Akan tetapi, Edy Priyono menuturkan bahwa dia tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif timbal balik yang ditetapkan Donald Trump. Sebab, posisinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan hal itu.

    Sudah Ada Arahan KSP

    Meski begitu, dia mengaku bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan dari Donald Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1, itu kami hanya bisa mengonfirmasi ada arahan dari Bapak Kepala Staf Presiden untuk kemudian melakukan analisa dampaknya,” tutur Edy Priyono.

    Dia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan analisa dari dampak kebijakan tersebut.

    “Kami sudah lakukan. Tentu saja kalau detailnya kita tidak bisa sampaikan di sini,” ucap Edy Priyono.

    Untungkan Kinerja Ekspor?

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tarif itu dikenakan untuk produk dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Maka secara teori, demand atau permintaan dari Amerika akan turun.

    Meskipun tarif ini bervariasi antar negara, diharapkan tidak akan mengganggu daya saing relatif Indonesia dengan negara lain. Sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan.

    “Meskipun kita mengakui bahwa Amerika ini kan negara tujuan ekspor kedua di Indonesia,” ujar Edy Priyono.

    Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Kalau dari sisi ekspor, itu sebenarnya kesempatan. Jadi produk kita kalau dihitung dalam dolar AS itu sebenarnya agak ada penurunan sedikit. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal. Tapi membuat barang ekspor itu menjadi lebih murah. Jadi ada sedikit kesempatan di sini,” kata Edy Priyono.

    Dia kembali menegaskan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini, dengan harapan kebijakan itu tidak berdampak besar bagi Indonesia.

    “Kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk kemungkinan untuk kemudian melakukan lobi dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang wajar,” ujar Edy Priyono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen oleh AS, Kantor Staf Kepresidenan: Kita Sudah Melakukan Antisipasi dan Mitigasi – Page 3

    Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen oleh AS, Kantor Staf Kepresidenan: Kita Sudah Melakukan Antisipasi dan Mitigasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengantisipasi sejak dini lantaran disebut kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba.

    “Pada dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini), karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    “Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya, resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen,” sambung dia.

    Meski demikian, Edy mengungkapkan belum bisa mengonfirmasi arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait tarif dagang dari AS tersebut. Namun, dia mengaku bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan dari Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1, itu kami hanya bisa mengonfirmasi ada arahan dari Bapak Kepala Staf Presiden untuk kemudian melakukan analisa dampaknya,” ucapnya.

    Edy kembali menegaskan, pihaknya sudah melakukan analisa dari dampak kebijakan tersebut. “Kami sudah lakukan. Tentu saja kalau detailnya kita tidak bisa sampaikan di sini,” tuturnya.

    Dia menuturkan, tarif itu dikenakan untuk produk dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Maka secara teori, demand atau permintaan dari Amerika akan turun.

    Meskipun tarif ini bervariasi antar negara, diharapkan tidak akan mengganggu daya saing relatif Indonesia dengan negara lain, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan.

    “Meskipun kita mengakui bahwa Amerika ini kan negara tujuan ekspor kedua di Indonesia,” kata Edy.

     

  • 3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy dikutip dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy meyakini ketiga kebijakan Prabowo diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global terutama akibat tarif impor Trump.

    3 Langkah Presiden Prabowo Hadapi Gejolak Ekonomi Imbas Tarif Impor Trump

    1. Memperluas Mitra Dagang Indonesia

    Pada pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. 

    Menurut Noudhy, langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    3. Percepat Hilirisasi SDM

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden Prabowo menghadapi gejolak ekonomi global pascakebijakan tarif impor Trump, adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDM).

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    3. Perkuat Daya Beli Dalam Negeri

    Langkah ketiga Presiden Prabowo, ialah memperkuat daya beli masyarakat di dalam negeri melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. 

    “Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    Noudhy menyebutkan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. 

    “Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya terkait langkah Prabowo menghadapi gejolak ekonomi imbas tarif impor Trump.