Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Google Gelontorkan Rp668 Triliun Bangun 3 Data Center Baru

    Google Gelontorkan Rp668 Triliun Bangun 3 Data Center Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Alphabet Inc., induk perusahaan Google mengumumkan investasi baru senilai US$40 miliar atau setara Rp668 triliun untuk pembangunan tiga pusat data atau data center di Texas. 

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (15/11/2025) proyek ini merupakan bagian dari ekspansi kapasitas guna mendukung berbagai inisiatif kecerdasan buatan. Investasi yang akan berlangsung hingga tahun 2027. 

    Penanaman modal baru Google ini menegaskan makin ketatnya persaingan di antara perusahaan penyedia layanan AI dan komputasi awan yang berlomba membangun infrastruktur untuk menopang model AI yang canggih. 

    Perusahaan seperti OpenAI, Microsoft, Meta Platforms, dan Amazon juga dikabarkan menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek pusat data yang berfokus pada pengembangan AI.

    Dalam hal ini, Google menjelaskan bahwa salah satu pusat data baru akan dibangun di Armstrong County di wilayah Texas Panhandle, sementara dua lainnya berlokasi di Haskell County, daerah Texas Barat dekat Abilene.

    “Investasi ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja, menyediakan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa dan peserta magang kelistrikan, serta mempercepat inisiatif keterjangkauan energi di seluruh Texas,” kata CEO Alphabet Sundar Pichai dalam pernyataannya.

    Selain itu, Google juga akan menambah investasi pada kampusnya di Midlothian serta wilayah cloud Dallas, yang merupakan bagian dari jaringan global 42 wilayah cloud milik perusahaan tersebut.

    Gubernur Texas Greg Abbott menyambut positif langkah ini. Dia menilai investasi Google di Texas akan menjadikan sebagai negara bagian dengan investasi terbesar Google di AS. 

    “Serta mendukung efisiensi energi dan pengembangan tenaga kerja di negara bagian kami,” ujarnya dalam pernyataan yang sama.

    Untuk diketahui, tahun ini raksasa teknologi ramai-ramai mengumumkan rencana belanja besar, terutama untuk memperluas jejak mereka di Amerika Serikat. 

    Rencana tersebut seiring dengan dorongan Presiden Donald Trump agar perusahaan meningkatkan investasi demi mempertahankan posisi unggul AS dalam sektor AI.

    Awal pekan ini, perusahaan AI Anthropic juga mengumumkan investasi sebesar USD 50 miliar untuk pembangunan pusat data di berbagai lokasi di AS, termasuk New York dan Texas.

    Di sisi lain, pada Selasa lalu, Google mengungkapkan rencana investasi 5,5 miliar euro atau US$6,41 miliar setara Rp107 triliun di Jerman dalam beberapa tahun mendatang untuk memperluas infrastruktur dan kapasitas pusat datanya di ekonomi terbesar Eropa tersebut.

    Meski demikian, sebagian analis dan investor memperingatkan bahwa lonjakan investasi AI saat ini mengingatkan pada gelembung teknologi masa lalu dengan valuasi dan belanja modal yang tumbuh lebih cepat dibandingkan potensi keuntungan jangka pendek. 

    Analis juga menilai proyeksi permintaan bisa saja terlalu optimistis jika adopsi AI tidak berkembang secepat perkiraan.

  • HP Buatan RI Diam-diam Sudah Mendunia, Banyak Orang Belum Tahu

    HP Buatan RI Diam-diam Sudah Mendunia, Banyak Orang Belum Tahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak yang belum tahu kalau ternyata bangsa kita sudah memproduksi HP untuk dijual di pasar global. Merek HP itu adalah Unplugged, yakni startup asal Limassol, Siprus.

    Unplugged menghadirkan ponsel bernama ‘UP Phone’ yang fokus pada keamanan privasi pengguna.

    Sepintas UP Phone memiliki desain mirip iPhone dengan panel kamera bergaya ‘boba’. Sisiannya juga melengkung dengan bezel layar tipis, hanya saja tak memiliki Dynamic Island seperti iPhone.

    Unplugged mengklaim UP Phone jauh lebih aman ketimbang iPhone 16 Pro dan Galaxy S25. UP Phone disebut tak memiliki permintaan DNS pihak ketiga, dikutip di laman resminya, Sabtu (15/11/2025). Sementara iPhone 16 Pro dan Galaxy S25 masing-masing disebut memiliki 3.181 dan 1.368 permintaan DNS pihak ketiga.

    Ponsel ini ditenagai chip MediaTek Dimensity 1200. Ukuran layarnya cukup besar 6,67-inci berjenis AMOLED. RAM-nya berkapasitas standar 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB yang bisa diperluas hingga 1TB.

    Sektor fotografi juga diperhatikan. Kamera utamanya memiliki lensa beresolusi 108MP, ditemani kamera makro 5MP dan wide 8MP. Kebutuhan selfie dan video call mengandalkan kamera depan 32MP.

    UP Phone mengandalkan baterai berkapasitas 4.300 mAh dengan pengisian daya 33W (kabel) dan 15W (tanpa kabel). Fitur lainnya meliputi sertifikasi IP53, koneksi Wi-Fi 6, NFC, eSIM dan SIM Nano, jaringan 5G, slot USB Type-C 2.0, serta speaker ganda.

    Sejauh ini, berdasarkan informasi yang beredar, UP Phone dipasarkan di negara-negara seperti AS dan Kanada.

    Informasi soal UP Phone yang diproduksi di Indonesia diketahui dari laporan Reuters pada Agustus 2025 lalu, berdasarkan keterangan CEO Unplugged Joe Well.

    Ditekan Trump Bikin Pabrik di Amerika

    Reuters memuat laporan yang menyebut Unplugged berencana memproduksi UP Phone di Nevada, Amerika Serikat (AS), setelah selama ini mengandalkan manufaktur di Indonesia.

    Meskipun produksi di AS akan menambah biaya tenaga kerja, Unplugged berupaya merakit di Nevada dan bertujuan mempertahankan harga jualnya di bawah US$1.000 (Rp16,2 jutaan). Sebagai perbandingan, ponsel hasil produksi di Indonesia dijual US$989 (Rp16 juta).

    Tak hanya memproduksi ponsel saja di Nevada, CEO Unplugged Joe Weil mengungkapkan langkah berikut perusahaan adalah melakukan pengadaan komponen perangkat.

    “Langkah pertama yang dilakukan adalah perakitan, bertahap melakukan pengadaan komponen,” jelasnya dikutip dari Reuters.

    Sayang, ia tak berbicara banyak soal informasi lain terkait jumlah perangkat yang dirakit dan mitra kerjanya di Nevada. Begitu juga jumlah dana yang dikumpulkan untuk bisa memulai upaya barunya.

    Biaya perakitan smartphone di AS sangat mahal. Ada beberapa alasannya, seperti rantai pasok yang masih berada di Asia dan harga tenaga kerja dalam negerinya yang tinggi.

    Unplugged nampaknya telah memikirkan tantangan ini. Perusahaan berencana melakukan perakitan dengan jumlah yang lebih kecil dan stabil, bukan dengan merilis model baru setiap tahunnya.

    Sementara itu, presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berupaya agar lebih banyak produsen smartphone bisa merakit langsung perangkatnya di negaranya. Salah satu yang jadi sasaran adalah raksasa asal AS, Apple.

    Trump mendorong inisiatif itu dengan menerapkan beberapa langkah, termasuk dengan ancaman tarif tinggi bagi perusahaan yang menjual barang di AS dan memproduksinya di negara lain.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Bilang Sudah Ambil Keputusan Soal Venezuela, Apa Itu?

    Trump Bilang Sudah Ambil Keputusan Soal Venezuela, Apa Itu?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya “semacam” telah mengambil keputusan tentang Venezuela. Hal ini disampaikannya pada Jumat (14/11) waktu setempat seiring pengerahan militer AS di Amerika Latin telah memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

    “Saya semacam telah mengambil keputusan,” kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One saat ia melakukan perjalanan ke kediamannya di Florida, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/11/2025).

    “Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba,” tambah Trump.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Washington telah mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan ribuan tentara ke Amerika Latin dan melancarkan serangan terhadap 21 kapal yang diduga sebagai kapal penyelundup narkoba. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 80 orang.

    Kapal induk Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, yang merupakan kapal induk terbesar di dunia, tiba di Amerika Latin pada hari Selasa lalu, dengan tujuan yang dinyatakan untuk membantu melawan perdagangan narkoba di wilayah tersebut.

    Namun, pemerintah Venezuela khawatir pengerahan militer AS, yang juga mencakup pesawat tempur siluman F-35 yang dikirim ke Puerto Riko dan kapal-kapal Angkatan Laut AS di Karibia tersebut, merupakan plot perubahan rezim yang terselubung.

    Media CBS News pada hari Rabu lalu, mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa para pejabat militer senior telah menyampaikan kepada Trump soal opsi terbaru untuk kemungkinan operasi di Venezuela, termasuk serangan darat.

    Sebelumnya, pada tanggal 2 November, Trump mengesampingkan kemungkinan berperang dengan Venezuela, tetapi mengatakan bahwa masa pemerintahan Presiden Nicolas Maduro — yang ia tuduh sebagai gembong narkoba — tinggal menghitung hari.

    Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga menuduh bahwa tujuan akhir pengerahan militer AS adalah untuk merebut kekayaan minyak Venezuela dan mengacaukan Amerika Latin.

    Pemerintah Venezuela telah mengumumkan pengerahan militer nasionalnya sendiri untuk melawan meningkatnya kehadiran angkatan laut AS di lepas pantainya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Aturan Baru Trump soal Visa, Orang Obesitas Dilarang Masuk AS

    Aturan Baru Trump soal Visa, Orang Obesitas Dilarang Masuk AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengintruksikan petugas visa untuk mempertimbangkan obesitas, beserta kondisi kesehatan kronis lainnya seperti jantung, kanker, dan diabetes sebagai proses penilaian. Kondisi-kondisi tersebut bisa dijadikan alasan penolakan visa untuk warga asing yang masuk ke Amerika Serikat.

    Dikutip dari laman The Washington Post, menteri luar negeri AS, Marco Rubio menyampaikan kepada konsulat dan kedutaan besar AS di seluruh dunia tentang perubahan kebijakan penerimaan visa. Langkah itu memperluas pemeriksaan medis yang sebelumnya hanya berfokus pada penyakit menular serta memberi alasan baru bagi petugas visa untuk menolak pemohon. Hal ini sebagai bagian dari upaya terbaru pemerintahan Donald Trump yang membatasi arus imigrasi.

    “Anda harus mempertimbangkan kesehatan pelamar,” demikian isi kabel Departemen Luar Negeri.

    “Kondisi medis tertentu-termasuk, namun tidak terbatas pada, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental-dapat memerlukan biaya perawatan senilai ratusan ribu dolar.”

    Konsulat kemudian disarankan untuk mempertimbangkan obesitas dalam menentukan pemberian visa. Disebutkan bahwa obesitas bisa menyebabkan sleep apnea, tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.

    “Pedoman ini memberikan keleluasaan kepada petugas konsuler untuk menolak visa imigran maupun nonimigran berdasakan kondisi kesehatan umum yang selama ini tidak pernah dianggap sebagai alasan diskualifikasi,” kata pengacara imigrasi di Reston, Virginia.

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly mengatakan selama 100 tahun, kebijakan Departemen Luar Negeri mencakup kewenangan untuk menolak pemohon visa yang akan menimbulkan beban keuangan bagi pembayar pajak, seperti individu yang mencari perawatan kesehatan yang didanai publik AS. Hal ini juga semakin menguras sumber daya perawatan kesehatan dari warga negara Amerika.

    “Pemerintahan presiden Trump akhirnya sepenuhnya menegakkan kebijakan ini, dan mengutamakan rakyat Amerika.” katanya.

    Panduan Departemen Luar Negeri juga mengarahkan petugas visa untuk mempertimbangkan pelamar yang tidak memenuhi syaat untuk beberapa alasan baru. Mulai dari apakah mereka sudah melewati usia pensiun, berapa banyak tanggungan, seperti anak-anak atau orang lanju usia, hingga apakah ada tanggungan yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.

    Menurut WHO, sekitar 16 persen orang dewasa di seluruh dunia tergolong obesitas pada tahun 2022. Sementara, sebanyak 14 persen mengidap diabetes.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (elk/suc)

  • PM Jepang Takaichi Akui Cuma Tidur 2-4 Jam Tiap Malam, Ini Dampak yang Dirasakannya

    PM Jepang Takaichi Akui Cuma Tidur 2-4 Jam Tiap Malam, Ini Dampak yang Dirasakannya

    Jakarta –

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengaku hanya tidur dua hingga empat jam setiap malam. Hal itu disampaikan dalam rapat komite legislatif, di tengah kritik publik yang menilai ia malah mendorong budaya kerja berlebihan.

    Pernyataan Takaichi muncul setelah minggu lalu ia membuat heboh karena menggelar rapat staf pada pukul 3 dini hari. Itu dilakukan untuk persiapan sidang parlemen.

    “Saya tidur sekitar dua jam sekarang, paling lama empat jam. Saya rasa, ini buruk untuk kulit saya,” terangnya saat menjawab soal pentingnya mengurangi jam kerja panjang di Jepang, dikutip dari The Straits Times.

    Jepang memang lama bergelut dengan masalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Fenomena pekerja yang meninggal karena kelelahan sampai punya istilah sendiri, yakni ‘Karoshi’.

    Di sisi lain, dalam rapat, Takaichi juga diminta menjelaskan rencana pemerintah yang mempertimbangkan penyesuaian batas lembur demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kebutuhan pekerja dan perusahaan berbeda-beda.

    Menurutnya, ada pekerja yang mengambil dua pekerjaan demi memenuhi kebutuhan, sementara perusahaan sering membatasi lembur dengan ketat. Takaichi menegaskan perubahan apapun harus tetap melindungi kesehatan pekerjaan.

    “Idealnya, setiap orang bisa menyeimbangkan pengasuhan anak, bekerja, menikmati waktu luang, dan beristirahat,” beber Takaichi.

    Perdana menteri perempuan pertama Jepang itu mulai menjabat Oktober 2025. Saat terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal, ia sempat berjanji akan menyingkirkan istilah work-life balance dan fokus bekerja sekeras mungkin.

    Sejak menjabat, Takaichi menjalani jadwal yang padat, termasuk menghadiri pertemuan regional, serta menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

    (sao/suc)

  • Trump Perintahkan Deplu AS Tolak Pemohon Visa yang Obesitas-Diabetes

    Trump Perintahkan Deplu AS Tolak Pemohon Visa yang Obesitas-Diabetes

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing karena alasan usia dan kondisi kesehatan seperti diabetes dan obesitas. Menurut Washington, para pemohon tersebut memiliki kemungkinan tinggi menjadi “beban publik” karena masalah kesehatan mereka.

    Dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Panduan baru ini, yang akan diterapkan mulai Januari 2026, dipublikasikan dalam surat kawat yang dikirim oleh Departemen Luar Negeri AS kepada pejabat kedutaan dan konsulat di seluruh dunia pada awal November lalu. Dilansir Politico, Sabtu (15/11/2025), aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan. Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    Arahan tersebut juga mengimbau para pejabat untuk mempertimbangkan kesehatan keluarga pemohon, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Donald Trump Pangkas Tarif Impor Pangan, dari Daging Sapi hingga Kopi

    Donald Trump Pangkas Tarif Impor Pangan, dari Daging Sapi hingga Kopi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah untuk memangkas tarif impor pada daging sapi, tomat, kopi, dan pisang, Jumat (14/11/2025).

    Perintah ini bertujuan untuk menurunkan biaya bahan pangan karena pemerintah menghadapi tekanan dari para pemilih untuk memangkas harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

    Pengecualian tarif ini akan mengurangi pungutan perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut, yang menurut Gedung Putih tidak dapat diproduksi di AS dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik.

    Ratusan produk pangan, termasuk kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan nanas, termasuk di antara produk-produk yang terdaftar oleh pemerintah untuk dibebaskan dari tarif. Pembebasan tarif ini berlaku surut dan akan berlaku efektif pada pukul 12:01 pagi waktu New York pada 13 November 2025.

    Langkah ini diambil ketika Trump mulai berfokus pada langkah-langkah keterjangkauan karena para pemilih semakin waspada terhadap kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya. Hal ini juga merupakan pengakuan diam-diam bahwa kebijakan tarif presiden telah menambah tekanan harga pada konsumen AS.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa presiden sedang menepati janjinya untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dan kemudian menyesuaikan pungutan sesuai kebutuhan.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengisyaratkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan strategi Trump yang lebih luas untuk menciptakan pengecualian tarif bagi barang dan sektor utama.

    “Sekarang adalah waktu yang tepat untuk, Anda tahu, melepaskan beberapa barang yang dikatakan presiden akan dilepaskannya. Ini adalah hasil alami dari apa yang diisyaratkan saat ini, dan itulah yang sedang ia lakukan hari ini,” kata Greer, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (15/11/2025).

    Trump dan para pejabat senior AS telah menepis kritik bahwa kebijakan perdagangannya telah meningkatkan biaya hidup, tetapi mengakui perlunya berbuat lebih banyak untuk mengurangi harga tinggi yang telah membuat frustrasi para pemilih selama bertahun-tahun.

    Trump dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kebijakan tarifnya mendatangkan banyak keuntungan bagi Paman Sam. Dia menyatakan keyakinannya bahwa pajak impor sebagian diimbangi oleh penurunan harga penjual, sehingga mengurangi dampaknya terhadap konsumen.

    Sementara itu, para kandidat dari partai Republik Trump minggu lalu kalah dalam beberapa pemilihan tingkat negara bagian dan lokal yang penting, di mana para pesaingnya menekankan kebijakan yang bertujuan mengatasi masalah keterjangkauan.

  • Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Jakarta –

    Pasar aset kripto kembali bergerak melemah setelah harga Bitcoin (BTC) turun ke bawah level support di kisaran US$ 96.000. Hal ini terjadi saat shutdown atau penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) berakhir.

    Presiden AS Donald Trump telah menandatangani rancangan anggaran yang mengakhiri shutdown selama 43 hari pada Rabu malam (13/11) waktu setempat. Penandatanganan ini mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS dan memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026.

    Dengan beroperasinya pemerintah secara penuh, lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam ekosistem kripto, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dapat melanjutkan agenda regulasinya.

    Kondisi pasca shutdown kali ini berbeda. Meski pemerintah AS telah kembali beroperasi, reaksi pasar kripto relatif datar, bahkan Bitcoin masih berada di bawah tekanan.

    Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menyampaikan bahwa fluktuasi harga saat ini harus dilihat sebagai konsolidasi pasar menuju fase pematangan. Selebihnya, ketidakpastian kebijakan suku bunga masih menjadi faktor utama yang menentukan arah pergerakan harga Bitcoin.

    “Kebijakan suku bunga The Fed memiliki imbas terhadap pergerakan harga Bitcoin. Selain itu, selama arah kebijakan masih belum pasti, volatilitas pasar akan tetap tinggi karena investor cenderung menunggu kejelasan sebelum kembali masuk,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa sinyal pemangkasan suku bunga di bulan Desember nantinya bisa menjadi titik balik penting, sebab perubahan arah kebijakan moneter berpotensi membuka ruang pemulihan harga di pasar kripto global.

    Selain itu, di tengah tekanan jangka pendek ini, Antony menegaskan bahwa pergerakan harga yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika pasar aset digital di era ketidakpastian global.

    “Penurunan harga Bitcoin di bawah US$ 100.000 dipengaruhi oleh beberapa faktor makro yang bersifat eksternal. Dengan berakhirnya shutdown dan operasional regulator kembali berjalan, pasar memiliki ruang untuk menata ulang arah dalam beberapa minggu ke depan,” jelas Antony.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas saat ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Antony menyebut seluruh investor bisa tetap tenang dan fokus pada prinsip manajemen risiko.

    “Koreksi semacam ini adalah bagian dari mekanisme pasar, dan setiap investor perlu meninjau kembali strategi investasi jangka panjang sesuai profil risiko masing-masing,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, Shutdown yang berkepanjangan menyebabkan gangguan pada proses pengumpulan data ekonomi penting, termasuk Consumer Price Index (CPI) dan laporan pekerjaan (nonfarm payrolls) untuk bulan Oktober 2025 yang seharusnya dirilis pada bulan November 2025.

    Terkait sentimen inflasi, data terakhir menunjukkan adanya tekanan harga yang masih membayangi. Tingkat inflasi tahunan di AS naik menjadi 3% pada September 2025, tertinggi sejak Januari, dari 2,9% pada Agustus, meskipun angka ini sedikit di bawah perkiraan pasar sebesar 3,1%.

    Data CPI terakhir ini masih menjadi acuan utama bagi The Fed karena perilisan data terbaru yang tertunda akibat shutdown. Adapun dengan kembalinya regulator utama seperti SEC dan CFTC bekerja penuh, perhatian pasar mulai bergeser dari urusan politik ke arah kejelasan regulasi kripto yang lebih terarah,

    Misalnya, proses persetujuan ETF Kripto dan lanjutan pembahasan regulasi stablecoin. Kondisi ini bisa menjadi pondasi penting bagi perkembangan industri kripto dalam jangka panjang, meskipun tekanan inflasi masih perlu dicermati.

    (ily/hns)

  • Panas! Kapal Mata-Mata Rusia Terciduk Wara-wiri di Depan “Gerbang” AS

    Panas! Kapal Mata-Mata Rusia Terciduk Wara-wiri di Depan “Gerbang” AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kapal militer Rusia kembali memicu kewaspadaan Amerika Serikat setelah Penjaga Pantai AS pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat mengonfirmasi telah memantau keberadaan kapal tersebut yang beroperasi sekitar 15 mil laut di selatan Oahu, Hawaii, pada 29 Oktober.

    “Bekerja bersama mitra dan sekutu, kru kami memantau dan merespons aktivitas kapal militer asing di dekat perairan teritorial kami untuk melindungi perbatasan maritim dan mempertahankan kepentingan kedaulatan kami,” kata pernyataan resmi penjaga pantai, dilansir Newsweek.

    Penjaga Pantai AS menjelaskan bahwa pesawat HC-130 Hercules dan kapal patroli William Hart telah melakukan pengintaian udara dan pelayaran dekat terhadap kapal tersebut, yang diidentifikasi sebagai Kareliya, kapal intelijen Rusia kelas Vishnya.

    Pemantauan dilakukan sesuai hukum internasional untuk memastikan keamanan maritim dan mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS.

    Secara hukum, kapal militer asing diizinkan beroperasi di luar batas wilayah teritorial 12 mil laut sebuah negara. Namun, pejabat Penjaga Pantai menegaskan bahwa mereka secara rutin mengawasi aktivitas tersebut demi melindungi kepentingan AS di kawasan Pasifik.

    “Bertindak sesuai hukum internasional, personel Penjaga Pantai memantau aktivitas kapal Rusia di dekat perairan teritorial AS untuk menyediakan keamanan maritim bagi kapal-kapal AS yang beroperasi di kawasan tersebut dan untuk mendukung upaya pertahanan dalam negeri AS.”

    Kemunculan kapal intelijen Rusia terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Washington dan Moskow. Kedua negara gagal mencapai terobosan terkait perang Rusia-Ukraina, sebuah janji kampanye besar Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengatakan perdamaian akan tercapai segera setelah ia kembali menjabat.

    Trump kemudian mengakui prosesnya jauh lebih sulit dan kompleks daripada perkiraannya.

    Situasi makin memanas ketika Trump mengumumkan niatnya memulai kembali pengujian senjata nuklir AS. Ia mengatakan telah menginstruksikan Pentagon untuk melanjutkan uji coba nuklir, sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan kepada wartawan bahwa komitmen itu sejalan dengan langkah “negara-negara lain di seluruh dunia.”

    Ketegangan juga muncul di Eropa, di mana beberapa pemimpin menuduh Rusia melanggar kedaulatan mereka dengan meluncurkan drone dan balon ke wilayah udara negara-negara anggota NATO. Insiden tersebut bahkan mendorong sejumlah negara memicu Pasal 4 NATO, yang mewajibkan negara anggota berkonsultasi ketika merasa terancam oleh tindakan provokatif.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Selain Sawit Cs, Cek Deretan Produk RI yang Dinego Dikecualikan dari Tarif 19%

    Selain Sawit Cs, Cek Deretan Produk RI yang Dinego Dikecualikan dari Tarif 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah melobi Amerika Serikat (AS) agar memperluas pengecualian deretan produk lain buatan Indonesia dari tarif atau bea masuk impor 19%. 

    Untuk diketahui, pemerintah melalui tim di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memfinalisasi perundingan dan penyusunan dokumen hukum atau legal drafting penerapan tarif impor sebesar 19%. 

    Ada beberapa produk asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang berpeluang besar dikecualikan dari tarif 19% atau hanya dikenakan 0%. Hal itu sejalan keputusan AS untuk mengecualikan tarif resiprokal itu kepada produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri di negara tersebut.  

    Namun demikian, simultan dengan upaya perundingan yang terus berlanjut, pemerintah ingin pengecualian dari tarif 19% itu diperluas. Produk yang disasar untuk mendapatkan pengecualian (exemption) adalah tekstil dan alas kaki yang merupakan salah satu produk utama ekspor Indonesia ke AS. 

    “Beberapa produk kita yang memang dibutuhkan mereka dan tidak mungkin disediakan mereka dalam waktu dekat, kami tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, pakaian jadi, sepatu, karena selama ini yang dibangun di sana lebih kepada industri, lebih di atasnya,” terang Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi kepada wartawan di sela-sela media briefing di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Edi, yang memimpin proses intersesi dengan AS bahkan selama shutdown berlangsung, pemerintah Indonesia mengupayakan agar tarif tekstil dan alas kaki bisa dikenai tarif di bawah 19%. Hal itu kendati dua produk itu juga diproduksi di AS. 

    “Harus [di bawah 19%], karena kita juga sudah banyak memberikan manfaat untuk mereka,” tuturnya. 

    Saat ini, terang Edi, proses perundingan dan legal drafting terus berlanjut kendati lebih dari sebulan penutupan pemerintah AS berlangsung alias shutdown. Indonesia mendorong agar penerapan tarif resiprokal ini tetap dibangun atas keuntungan bersama. 

    Menurutnya, pemerintah menargetkan agar perundingan bisa diselesaikan bulan ini. Namun, pemerintah akan tetap mengutamakan agar perundingan bisa dilakukan secara fair dengan negara terbesar kedua tujuan ekspor RI itu. 

    “Kalau bisa mungkin sampai dengan bulan ini bisa selesai, kami dorong selesai bulan ini. Semua tergantung pada fleksibilitas dari Amerika Serikat untuk bisa memahami ini, karena yang paling penting Indonesia itu bukan penyebab dari defisitnya Amerika, bukan. Indonesia berdagang dengan Amerika dilakukan dengan cara yang fair juga,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor terhadap sebagian besar barang atau produk dari mitra dagangnya. Khususnya, negara-negara yang dinilai menyebabkan neraca dagang AS dengan negara-negara tersebut defisit. 

    Pada sekitar Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump telah menyepakati tarif 19%. Besaran bea masuk impor itu lebih rendah dari yang dikenakan sebelumnya yaitu 32%.