Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Meksiko Berterima Kasih ke Trump Atas Perlakuan Istimewa Terkait Tarif

    Meksiko Berterima Kasih ke Trump Atas Perlakuan Istimewa Terkait Tarif

    Mexico City –

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia berterima kasih karena negaranya dibebaskan dari daftar tarif timbal balik Trump dengan alasan hubungan baik pemerintah dengan pemerintahannya.

    Dilansir Anadolu Agency, Jumat (4/4/2025), Sheinbaum memuji perlakuan baik Trump terhadap Meksiko yang terhindar dari tarif menyeluruh 10% yang dikenakan Trump pada beberapa negara Amerika Latin.

    “Seperti yang Anda ketahui, acara ini direncanakan karena apa yang mungkin terjadi kemarin selama presentasi yang disampaikan oleh presiden Amerika Serikat mengenai kerangka kerja perdagangan baru yang diusulkannya untuk seluruh dunia,” katanya saat bicara kepada ribuan pendukung dan pejabat tinggi dari pemerintahannya.

    “Beruntung, dan berkat hubungan kuat yang telah kami jalin dengan pemerintah Amerika Serikat melalui koordinasi dan kolaborasi, sesuatu yang sangat penting terjadi kemarin: pengakuan perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang sangat penting saat ini,” tambahnya.

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih yang memahami masalah tersebut mengatakan bahwa Kanada dan Meksiko tidak tunduk pada rezim tarif baru setelah menghadapi tarif lain. Sebagai informasi, tarif itu telah diterapkan Trump terhadap Meksiko dan Kanada untuk menekan dua negara itu agar mengambil tindakan lebih besar terhadap migrasi dan aliran fentanil ilegal ke AS.

    Sebagai informasi, Trump memang telah mengumumkan tarif baru terhadap Meksiko, Kanada, dan China, pada Minggu (2/2). Trump saat itu menandatangani kebijakan ekonomi yang telah lama dijanjikannya di klub Mar-a-Lago miliknya.

    Trump mengatakan tarif tersebut ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS. Trump saat itu mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai ‘IEEPA’. UU itu memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional.

    Pada Rabu (2/4), Trump kembali mengumumkan tarif untuk barang impor dari berbagai negara. Tarif dasarnya ialah 10 persen, namun besarannya berbeda setiap negara. Trump mengatakan tarif itu sebagai timbal balik alias balasan terhadap negara-negara yang mengenakan tarif pada barang asal AS.

    Hampir semua tempat di dunia terkena tarif timbal balik itu. Namun, Kanada, Meksiko dan Rusia tak termasuk dalam daftar.

    Rusia sendiri telah terkena berbagai sanksi ekonomi dari AS karena perang di Ukraina. Sementara, Kanada dan Meksiko tak terkena tarif tambahan karena sudah terkena kebijakan tarif yang diumumkan Februari 2025.

    Kondisi berbeda dialami China yang masih dikenai tarif timbal balik 34% meski sudah dikenai tarif 20% pada Februari 2025 sehingga total tarif untuk barang dari China yang masuk ke AS ialah 54%. Nah, kondisi ini yang membuat Meksiko merasa mendapat tindakan istimewa dari Trump.

    Sheinbaum pun memuji Trump atas perlakuan istimewa terhadap Meksiko. Dia mengatakan Meksiko dan AS merupakan tetangga dan harus bekerja sama.

    “Kita harus selalu menghargai kesediaan presiden Amerika Serikat untuk terlibat dalam dialog sehubungan dengan negara kita. Kita adalah tetangga, dan kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berkoordinasi,” katanya.

    Lihat juga Video: Trump Tunda Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi ke Meksiko

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR
    Misbakhun
    mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung kerugian dan keuntungan dari kebijakan
    tarif impor
    baru yang diumumkan Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    .
    Pasalnya, kebijakan Trump ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor
    Indonesia
    .
    “Kebijakan tarif bea masuk tambahan ke US (
    United States
    /Amerika Serikat) di era Trump 2.0 ini akan signifikan dampak tekanannya pada kinerja ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” ujar Misbakhun kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” katanya lagi.
    Menurut Misbakhun, upaya pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan
    lobby
    kepada pemerintah AS adalah sebuah langkah awal yang tepat.
    Dia menyebut bahwa publik berharap pada hasil tim
    lobby
    khusus tersebut.
    “Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Apalagi, produk ekspor Indonesia didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik, di mana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS menjadi lebih mahal karena terkena dampak penambahan tarif baru tersebut.
    Supaya bisa bersaing dari sisi harga, menurut Misbakhun, maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksinya untuk menjaga kelangsungan usaha.
    “Dampak lainnya yang sangat serius adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dollar AS karena harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap, sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
    Misbakhun meyakini bahwa kondisi ini akan mengakibatkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan.
    Sementara itu, akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed, maka akan memicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi.
    “Dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dollar AS,” ujar Misbakhun.
    Sementara itu, Misbakhun mengatakan, dampak tarif tambahan baru ini pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan.
    Dengan begitu, bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka, dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak ke negara.
    “Berapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jurus Prabowo Hadapi Tarif Trump – Elon Musk Akan Tinggalkan Trump

    Jurus Prabowo Hadapi Tarif Trump – Elon Musk Akan Tinggalkan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Prabowo siap hadapi tarif baru impor AS, PCO ungkap 3 jurus utama yang telah disiapkan sejak jauh hari. Langkah ini dinilai mampu jaga stabilitas ekonomi RI di tengah gejolak perdagangan global akibat kebijakan Donald Trump. Sementara itu, Elon Musk dikabarkan akan mundur dari pemerintahan Presiden Trump setelah selesaikan misi penghematan anggaran. Musk dipercaya akan kembali ke sektor swasta setelah 130 hari menjabat sebagai pegawai pemerintah khusus.

    Selengkapnya saksikan di Program Exploring Mudik CNBC Indonesia, Jumat (04/04/2025).

  • RI Kena Sengatan Tarif Trump, Pelaku Usaha Wajib Lakukan Hal Ini

    RI Kena Sengatan Tarif Trump, Pelaku Usaha Wajib Lakukan Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan tarif timbal balik (resiprokal) ke sejumlah negara pada Rabu (2/4/2025) dengan menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan negara itu, termasuk Indonesia yang dikenai tarif impor sebesar 32%.

    Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Bortiandy Tobing menyatakan kebijakan Trump berpotensi mengakibatkan guncangan terhadap beberapa komoditas ekspor nasional.

    Menurutnya, bukan saja karena produk nasional akan terkendala masuk ke AS, tetapi pasar ekspor di luar AS akan menjadi arena peperangan dagang yang baru dari negara-negara yang terkena tarif timbal balik.

    “Selain itu, Indonesia akan terdorong menjadi pasar peralihan dari negara-negara lain, terutama untuk produk-produk dengan grade non premium (original) dengan harga yang murah, sehingga akan mengganggu kondisi perekonomian nasional,” ungkap Bortiandy, dalam pernyataan resminya, Jumat (4/4/2025).

    Dia pun menambahkan kebijakan itu juga akan berdampak pada rantai ekonomi, yakni para pengusaha akan mulai beralih kerja sama dengan perusahaan luar sebagai distributor dan para pedagang juga akan lebih memilih produk impor karena harga lebih murah.

    Di sisi lain, dengan kondisi pelemahan ekonomi nasional saat ini, peranan pemerintah dalam membantu dunia usaha akan terkendala karena ruang fiskal yang sempit. Berdasarkan laporan Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun dan pendapatan pajak turun hingga 30% dibandingkan tahun lalu.

    Dengan demikian, para pelaku usaha harus mampu melakukan perbaikan secara internal dan juga melalui kolaborasi pada masing-masing asosiasi usaha. Bortiandy menyarankan perusahaan-perusahaan menjaga cashflow dalam keadaan berimbang dan semua yang berpotensi untuk menyebabkan likuiditas harus cepat diselesaikan, seperti stok yang berlebih dan sejenisnya.

    “Khusus untuk industri logistik, kolaborasi dan sharing menjadi kunci utama untuk menghadapi situasi ini. Jika berjalan sendiri-sendiri, maka penyedia jasa logistik berpotensi hanya dapat menyediakan fasilitas dan teknologi usang serta layanan standar demi mencapai harga yang murah,” ungkapnya.

    Bortiandy menyarankan semua pelaku ekonomi kembali melakukan review atas business plan 2025 yang telah disusun, termasuk inisiatif-inisiatif strategis pengembangan usaha. Dia menekankan berbagai pandangan dan analisis mendalam harus digunakan untuk mengambil langkah strategis ke depan melalui perencanaan matang sesuai perkembangan dinamika global.

    (haa/haa)

  • RI Jangan Salah Respons Trump, PHK Sektor Tekstil Bisa Membludak

    RI Jangan Salah Respons Trump, PHK Sektor Tekstil Bisa Membludak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri tekstil dan produk dari tekstil (TPT) yang iklim usahanya tengah bermasalah di Indonesia, meminta pemerintah untuk cermat merespons kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif perdagangan 32% terhadap Indonesia.

    “Kita harus pintar-pintar menyikapi pengenaan tarif resiprokal yang dilakukan pemerintah Trump terhadap banyak negara, termasuk Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja saat konferensi pers secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Jemmy mengatakan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif perdagangan baru terhadap seluruh negara untuk mengurangi defisit perdagangannya, akan menyebabkan kelebihan pasokan berbagai produk, khususnya TPT dunia. Karena, kebijakan itu bisa membuat harga jual berbagai produk ke AS semakin tinggi.

    Bila pemerintah mengambil respons kebijakan Trump itu dengan menerapkan relaksasi impor, dia memastikan Indonesia akan kembali kebanjiran berbagai barang produk impor, khususnya produk TPT sebagaimana beberapa tahun lalu. Kondisi itu bisa membuat iklim industri di dalam negeri lesu hingga menyebabkan gulung tikarnya industri dan berujung PHK para pekerjanya.

    “Jangan sampai Indonesia yang populasinya cukup banyak, menjadi tujuan ekspor, yang tadinya ke negeri Paman Sam diborong ke Indonesia, ini akan buat dampaknya PHK makin parah di sektor TPT,” tutur Jemmy.

    Pernyataan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta. Ia menganggap, arah kebijakan relaksasi impor akan sangat merugikan Indonesia dalam menyikapi kebijakan perang tarif saat ini.

    Ia menekankan, kebijakan perang tarif yang diluncurkan AS ini sebatas untuk mengurangi defisit perdagangannya, bukan dalam rangka untuk meningkatkan hambatan perdagangan serta mendesak pemerintah untuk mengurangi kebijakan TKDN.

    “Kalau kita sikapi dengan kurangi atau relaksasi impor akan jadi kesalahan besar, karena kita ekspor enggak dapat, impor banjir, industri terpukul, PHK di mana-mana,” tuturnya.

    “Ini akan terjadi percepatan PHK, jadi tren yang kemarin kita sama-sama ketahui ada PHK ini bisa lebih kenceng lagi, ini jangan sampai ada salah kebijakan,” tegas Redma.

    Redma mengatakan, kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah ialah untuk menerapkan negosiasi supaya barang bahan baku industri tekstil, seperti kapas bisa kembali ditingkatkan serapannya dari AS.

    Redma mengatakan, serapan bahan baku kapas dari AS ke Indonesia selama ini merosot karena Indonesia sudah kebanyakan impor pakaian jadi. Padahal, dulu serapannya sangat tinggi dan bisa diolah di dalam negeri untuk menjadi benang pintalan, hingga kain.

    Ia mengatakan, dulu impor kapas dari AS bisa mencapai US$ 300 juta, sekarang hanya tersisa US$ 140 juta karena Indonesia kebanyakan impor pakaian jadi. Padahal, AS tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi benang pintalan hingga kain.

    “Karena AS tidak bisa supply benang dan kain, mereka hanya bisa supply kapas. Kalau ini bisa masuk lagi, industri pemintalan utiliasasinya untuk tenun hingga rajut semua akan naik dan tarif bea masuk kita ke AS bisa turun, ini kita bisa sekali kayuh dapat banyak kalau kita mau serius sikapi ini,” tegasnya.

    Sebagai informasi, maraknya PHK di industri TPT sudah terjadi sejak masa Covid-19. Berdasarkan data APSyFI, sejak 2019 hingga 2023, sekitar 214 ribu pekerja tekstil (di luar sektor garmen) telah kehilangan pekerjaannya. Pada 2023, jumlah tenaga kerja di sektor TPT tercatat sebanyak 3.765 juta orang.

    Namun, situasi memburuk drastis pada 2024. Berdasarkan data APSyFI per Januari-Oktober 2024, ada sekitar 319 ribu pekerja TPT yang kehilangan pekerjaan. Artinya, jumlah tenaga kerja di industri TPT per Oktober 2024 hanya tinggal 3.446 juta orang.

    Di sisi lain, APSyFI mencatat, total ada 60 pabrik yang telah melakukan efisiensi dengan pengurangan produksi maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) massal selama 3 tahun terakhir. Setidaknya, dari angka itu, ada lebih 30 pabrik yang dikonfirmasi telah tutup atau berhenti produksi secara total.

    (haa/haa)

  • Buntut Kenaikan Tarif Impor, Legislator PDIP Usulkan Reformasi WTO

    Buntut Kenaikan Tarif Impor, Legislator PDIP Usulkan Reformasi WTO

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO), kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

    Hal itu dikatakan menanggapi kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terkait tarif impor.

    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” kata Said dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    Lebih lanjut politikus PDIP itu memandang Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional.

    Langkah-langkah yang Perlu di Dalam Negeri

    Dia menghimbau agar produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dijaga, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujarnya.

    Kemudian memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

    “Perkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tuturnya.

    Bahkan Said menyarankan agar diperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

    Lalu, lanjut Said, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

    “Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional,” katanya.

    “Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Tarif Trump, Pengusaha Minta Pemerintah Cari Market Baru

    Imbas Tarif Trump, Pengusaha Minta Pemerintah Cari Market Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mencari pasar ekspor baru pasca kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) ke Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi menjelaskan bahwa keputusan itu perlu diambil guna menjaga neraca dagang Indonesia tetap positif. Mengingat selama ini surplus perdagangan masih ditopang oleh ekspor ke AS.

    “Kita juga harus mencari market baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Chandra juga menyebut pemerintah perlu segera melakukan percepatan perjanjian perdagangan baik secara bilateral dan multilateral dengan sejumlah negara lain untuk memperluas pasar Indonesia.

    Kemudian, untuk menjaga hubungan dagang Indonesia – Amerika, Chandra menyebut pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik untuk mencari jalan terbaik dari keputusan Tarif Trump tersebut.

    “Negosiasi melalui pendekatan diplomatik harus segera dilakukan untuk mencari win-win solution,” tegasnya.

    Kebijakan Tarif Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters. 

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Mengapa AS Butuh Banyak Pesawat Pengebom Siluman B-2 untuk Serang Iran? – Halaman all

    Mengapa AS Butuh Banyak Pesawat Pengebom Siluman B-2 untuk Serang Iran? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) mengerahkan banyak pesawat pengebom siluman B-2 di pangkalan militer di Pulau Diego Garcia, Samudra India.

    Pesawat B-2 berkemampuan nuklir itu dikerahkan di tengah memanasnya hubungan AS dengan Iran karena program nuklir Iran.

    Awal Maret kemarin Presiden AS Donald Trump secara diam-diam mengirimkan sepucuk surat kepada rezim Iran untuk mengundangnya ke meja perundingan.

    Trump mengaku menginginkan solusi diplomatik. Dia mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

    “Alternatif lainnya ialah kalian harus melakukan sesuatu [tindakan militer],” kata Trump dikutip dari All Israel News.

    “Kita sampai pada tahap akhir dengan Iran. Kita sampai pada momen-momen terakhir. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Sesuatu akan segera terjadi. Saya menginginkan perjanjian damai ketimbang opsi lain, tetapi opsi lain akan menyelesaikan masalah itu.”

    Adapun beberapa hari belakangan muncul tanda-tanda bahwa AS dan Israel sedang menyiapkan serangan besar terhadap program nuklir Iran.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperpanjang pengerahan kapal induk USS Harry S. Truman di Timur Tengah dan memanggil satu kapal induk lainnya, USS Carl Vinson, ke Timur Tengah.

    Di samping itu, dia dilaporkan meminta tambahan jet tempur dan skuadron pesawat pengebom ke kawasan yang tengah bergejolak itu.

    PESAWAT SILUMAN (ARSIP) – WASHINGTON, DC – JULY 04: Northrop B-2 Spirit, atau Stealth bomber melakukan penerbangan di dekat Gedung Putih pada 04 Juli 2020 di Washington, DC. Presiden AS Donald Trump mengadakan perayaan “Salute to America” ??yang mencakup penerbangan dengan pesawat militer dan pertunjukan kembang api besar. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    Lalu, mengapa AS membutuhkan pesawat B-2 seandainya nanti benar-benar menyerang Iran?

    B-2 dibutuhkan karena pesawat itu disebut sebagai satu-satunya pesawat yang bisa membawa bom GBU-57. Bom tersebut adalah salah satu dari sejumlah bom yang bisa menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow.

    GBU-57 memiliki berat 12,3 ton dan dijuluki “Massive Ordnance Penetrator”. Bom sebesar itu mampu menghancurkan fasilitas nuklir bahwa tanah.

    Dikutip dari Associated Press, B-2 juga pernah digunakan untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman yang dibekingi Iran.

    B-2 bisa terbang sejauh 6.000 mil laut atau 11.112 kilometer tanpa harus mengisi ulang bahan bakarnya. Adapun ketinggian terbang maksimalnya mencapai 50.000 kaki atau 15.240 meter.

    Satu unit B-2 diperkirakan bernilai $1,1 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun. 

    Saat ini setidaknya ada enam B-2 yang dikerahkan di Diego Garcia yang berada di selatan India. Jumlah itu mencapai hampir sepertiga B-2 yang dimiliki AS.

    CNN melaporkan foto-foto dari satelit memperlihatkan beberapa B-2 diparkir di Diego Garcia. Ada pula foto tempat perlindungan yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan B-2.

    Kapal tanker dan pesawat kargo juga terdapat di pangkalan udara yang berjarak 3.900 km dari pantai selatan Iran itu.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan AS Sean Parnell mengonfirmasi bahwa pihaknya memang mengirim pesawat tambahan untuk memperkuat pertahanan AS di sana.

    “AS dan rekan-rekannya tetap berkomitmen terhadap keamanan regional dan siap merespons negara atau pihak nonnegara yang ingin memperbesar atau meningkatkan konflik di kawasan ini,” ujar Parnell.

    Sementara itu, seorang analis militer bernama Cedric Leighton berkata pengerahan B-2 yang canggih itu merupakan sinyal yang dikirim AS kepada musuh-musuhnya.

    “Pengiriman B-2 ini jelas dilakukan untuk mengirimkan pesan, mungkin beberapa pesan, kepada Iran,” kata Leighton.

    “Salah satu pesan itu mungkin peringatan agar Iran berhenti membantu Houthi di Yaman.”

    “Pesan lainnya dari pemerintahan Trump yang mungkin dikirim kepada Iran ialah bahwa AS menginginkan perjanjian nuklir baru, dan jika Iran tidak memulai berunding dengan AS, konsekuensinya mungkin penghancuran program nuklir Iran.”

  • Tarif Impor Trump Ancam Ekonomi Indonesia

    Tarif Impor Trump Ancam Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Uni Eropa mengecam kebijakan tarif impor baru Presiden AS Donald Trump yang dinilai merugikan ekonomi negara berkembang, seperti Indonesia. Saat dunia berupaya merespons kebijakan ini, Uni Eropa juga berusaha mempercepat perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Indonesia.

    Donald Trump menarik perhatian dunia dengan kebijakan tarif resiprokal yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan pada apa yang ia sebut sebagai “Hari Pembebasan”. Trump memberlakukan tarif 20% pada barang dari Uni Eropa, yang kemudian dibalas dengan langkah-langkah kontra dari blok tersebut.

    Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bernd Lange, mengkritik kebijakan ini karena berdampak lebih besar pada negara berkembang. Indonesia, misalnya, harus menghadapi tarif hingga 32% untuk ekspor ke AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Uni Eropa.

    “Tarif ini akan merugikan banyak pihak, termasuk produsen di AS, Uni Eropa, dan terutama negara-negara Global South,” ujar Lange dalam wawancara dengan Eudebates TV.

    Lange menambahkan Uni Eropa memang terdampak, tetapi negara seperti Indonesia menghadapi tarif di atas 30%, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Dampak negatif dari perang dagang ini mendorong Uni Eropa untuk memperkuat jaringan perdagangan dengan mitra yang lebih dapat diandalkan. Lange menyatakan perundingan CEPA dengan Indonesia menjadi prioritas dan harus dipercepat.

    Politisi Eropa itu berencana mengunjungi Indonesia dalam dua minggu ke depan untuk mempercepat negosiasi yang dimulai sejak Juli 2016. Meski progresnya lambat, ia optimistis kesepakatan bisa diselesaikan dalam tahun ini.

    Sementara itu, Indonesia berupaya melobi AS sebelum tarif 32% mulai berlaku pada 9 April. Presiden Prabowo Subianto akan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif impor Trump.

    Trump menuduh Indonesia telah membebankan tarif 64% pada barang impor dari AS, berdasarkan perhitungan yang mencakup hambatan perdagangan nontarif, seperti regulasi perizinan impor yang kompleks. Selain itu, ia juga menuding Uni Eropa menerapkan tarif 39% terhadap barang dari AS.

  • Harga Emas Anjlok Usai Cetak Rekor, Investor Ramai-ramai Ambil Untung

    Harga Emas Anjlok Usai Cetak Rekor, Investor Ramai-ramai Ambil Untung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Harga emas mengalami koreksi pada perdagangan Kamis (3/4/2025), setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi untuk ke-20 kalinya sepanjang tahun ini.

    Penurunan ini dipicu oleh aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global yang terjadi akibat kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dilansir dari CNBC International, harga emas spot turun sebesar 0,85% ke level US$ 3.106,99 per ons troy, atau sekitar Rp49.711.840 (dengan kurs Rp16.000 per dolar AS).

    Sebelumnya, harga sempat menyentuh rekor di US$ 3.167,57, setara Rp50.681.120 per ons troy.

    Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 1,4% ke posisi US$ 3.121,70, yang jika dikonversi setara dengan Rp49.947.200 per ons troy.

    Analis menilai, koreksi ini didorong oleh aksi ambil untung (profit taking) dan tekanan margin call di pasar. Investor terpaksa melepas sebagian emas mereka untuk menutup kerugian di aset lain yang terkena dampak volatilitas.

    Peter Grant, Wakil Presiden sekaligus analis senior Logam di Zaner Metals, mengungkapkan bahwa tekanan jual ini merupakan bagian dari strategi deleveraging di pasar.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi yang menarik dalam jangka panjang.

    “Banyak investor yang menjual aset menguntungkan mereka untuk memenuhi margin. Namun, emas tetap menjadi aset aman yang akan terus diminati,” ujar Grant, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Kebijakan tarif Presiden Trump menciptakan ketidakpastian baru di pasar global, memicu kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi dunia.