Tag: Donald Trump

Tarif Trump Ancam Industri Nasional, RI Berpotensi Dibanjiri Barang Impor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif impor baru bertajuk Reciprocal Tariffs atau dijuluki Tarif Trump, menjadi pukulan keras bagi sejumlah negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

Nantinya, produk utama ekspor Indonesia mencakup sektor-sektor unggulan seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut, bakal terdampak dari kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Edi Rivai mengatakan, dalam menghadapi situasi ini, INAPLAS menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik untuk menjaga daya saing industri Indonesia, terutama di sektor kimia dan petrokimia yang merupakan industri strategis bagi sektor industri lainnya.

“Dengan posisi Indonesia yang memiliki pasar besar dan daya beli yang relatif kuat, negara ini berpotensi menjadi tujuan ekspor bagi banyak negara yang terkena dampak kebijakan tarif AS. Hal ini dapat menyebabkan banjir barang impor yang dapat merugikan industri dalam negeri, mengancam keberlangsungan dan daya saing sektor-sektor strategis seperti kimia dan petrokimia,” ujar Edi dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Ia menyebut, banjir produk impor bukan sekadar isu perdagangan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan manufaktur nasional. Tanpa kebijakan proteksi yang memadai, industri nasional bisa tergulung barang impor murah yang membanjiri pasar.

INAPLAS juga menegaskan, pemerintah harus segera mengantisipasi dengan kebijakan perlindungan pasar yang tegas. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses penyelidikan anti-dumping dan safeguard oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

“Dengan langkah cepat dan responsif, Indonesia dapat mencegah kerugian lebih jauh di sektor industri nasional atas pasar alternatif oleh negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Cina ke Indonesia sebagai dampak kebijakan tariff Presiden Trump,” ujar Edi.

Selain itu, INAPLAS juga menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai fondasi utama kemandirian industri nasional. Bagi sektor kimia dan petrokimia, penerapan TKDN bukan hanya soal keberpihakan, tapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, dan membangun ekosistem industri yang berkelanjutan yang sekaligus dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia,” ujar Edi.

Pemerintah juga didorong mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 yang sebelumnya telah dihapus sebelumnya dalam kebijakan pengendalian barang import Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023

”Kami mendorong pemerintah untuk segera mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 seperti pada Permendag No. 36 Tahun 2023 yang dihapus melalui Permendag 8 Tahun 2024 . Kode-kode harmonisasi tarif ini berkaitan erat dengan bahan baku plastik dan sangat strategis bagi keberlangsungan industri dalam negeri,” paparnya.

“Penghapusannya membuka keran impor produk substitusi yang melemahkan industri lokal. Dengan pemulihan HS Code ini, kami yakin daya saing industri plastik nasional dapat tetap terjaga di tengah gempuran produk asing,” tambah Edi.

INAPLAS pun mengusulkan agar pemerintah mempertahankan tarif impor dari Amerika Serikat. Sebab, barang-barang dari AS kini tidak dapat bersaing secara harga dengan produk dalam negeri yang cenderung lebih efisien.

Dengan tetap menerapkan tarif terhadap produk AS, Indonesia tidak hanya menunjukkan sikap resiprokal terhadap kebijakan Trump, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap pasar domestik yang belum pulih, serta kepastian pasar dalam upaya memperkuat iklim investasi hilirisasi sektor petrokimia pemenuhan kebutuhan domerstik dalam negeri.

“Surplus kita tidak terlalu besar, komoditi paling banyak elektrik dan tekstil, sehingga kita tidak perlu gegabah turunkan tariff dengan tetap mempertahan tarif MFN bahan baku plastik. Sehingga kita tetap mempertahankan ketahanan industri pasar domestik dan menjaga iklim investasi sektor hilirisasi petrokimia yang tengah dibangun,” ujar Edi.

Kekhawatiran serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa AS adalah mitra dagang yang penting.

“Amerika Serikat adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dasco memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara-negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika.

Menurutnya, jika hal ini tidak diantisipasi, maka proses hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah bisa terancam gagal.

“Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” tegas Dasco.

Diketahui, Donald Trump memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

04/04/2025 17:27
Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak salah mengambil langkah ketika menyikapi kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

Kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump ini akan berlaku pada 9 April 2025 dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi industri tekstil di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menghancurkan industri tekstil domestik jika tidak ditangani secara bijaksana.

Redma menjelaskan bahwa sekitar 35 hingga 40 persen hasil produksi tekstil Indonesia diekspor ke AS dengan dominasi pada ekspor pakaian jadi.

“Pakaian jadinya 60 sampai 70 persen yang kita ekspor ke sana,” kata Redma dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir utama pakaian jadi ke AS, menduduki peringkat kelima setelah China, India, Vietnam, dan Bangladesh.

Dengan posisi yang cukup baik ini, Redma menilai bahwa kebijakan tarif AS bisa menimbulkan perubahan besar bagi industri tekstil Indonesia.

Redma mengingatkan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil sikap terhadap kebijakan ini.

“Jangan sampai kita salah menyikapi, nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan. Ekspor kita turun, dalam negerinya juga hancur. Nah ini dua poin yang menurut kami sangat penting disikapi oleh pemerintah,” ujarnya.

Redma menyebut jangan sampai pemerintah menyikapinya dengan melakukan relaksasi atau bahkan menghapus kebijakan impor.

Jika ini dilakukan, bukan hanya AS yang bisa memanfaatkan, tetapi negara lain juga akan melihat kesempatan untuk membanjiri pasar Indonesia dengan produk tekstil mereka.

Perlu diingat, negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, dan India juga terkena kebijakan tarif AS dan tentu akan mencari pasar baru untuk produk tekstil mereka.

Indonesia, dengan pasar besar dan konsumsi yang tinggi, dianggap sebagai tujuan potensial untuk produk-produk mereka.

“Kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar karena nanti ekspornya kita enggak dapat, impornya malah tambah banjir,” kata Redma.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa jika kebijakan impor dilonggarkan, industri tekstil dalam negeri akan semakin tertekan, yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Redma juga menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak melonggarkan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

04/04/2025 17:22
Dampak Tarif Impor Trump Bisa Lebih Parah dari Era Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak serius dari kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 53%.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan tarif impor Trump berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

“Uncertainty ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2024. Kalau lihat secara politik maupun ekonomi, ini jauh lebih besar dibandingkan Covid-19, dibandingkan perang Rusia-Ukraina,” papar Tauhid dalam diskusi Indef, Jumat (4/4/2025).

Tauhid menjelaskan, kebijakan proteksionisme AS dapat menghambat perdagangan global dan memperburuk kondisi ekonomi dunia yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif impor Trump, iklim investasi global diperkirakan akan terganggu.

“Investor akan cenderung menahan diri untuk menanamkan modalnya. Orang akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi besar-besaran, begitu juga dengan perdagangan, mereka akan ragu apakah barangnya akan tetap laku di pasar global,” tambah Tauhid.

Menurut Tauhid, kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi AS yang tengah mengalami tekanan berat. Beberapa faktor utama yang mendorong Trump menerapkan kebijakan proteksionisme antara lain utang jatuh tempo AS telah mencapai US$ 36 triliun. AS mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, sementara China menikmati surplus perdagangan yang signifikan.

Dengan kondisi ini, AS mencoba memperbaiki neraca perdagangannya dengan kebijakan tarif impor baru yang kini dijalankan oleh pemerintahan Trump.

04/04/2025 17:22
Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Said Abdullah
menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis baik di tingkat internasional maupun domestik untuk menjaga
stabilitas ekonomi
nasional di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks.
“Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga volatilitas tinggi di pasar saham dan sektor keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/4/2025).
Sebagai respons terhadap ketidakpastian tersebut, Said merinci beberapa poin kebijakan yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah.
Pertama
, mendorong inisiatif di forum World Trade Organization (
WTO
). Pemerintah perlu melakukan penyehatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.
“Kami tidak ingin kepentingan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat global,” tegasnya.
Indonesia, lanjut Said, perlu kembali mengingatkan dunia atas tujuan utama WTO, yaitu menegakkan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.
Tujuan WTO lainnya adalah menjaga transparansi, mendorong perdagangan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.
“Kedua
, menyiapkan langkah strategis dalam negeri,” ucap Said.
Untuk merespons ketidakpastian global yang berkepanjangan, pemerintah juga perlu segera melakukan langkah-langkah strategis di dalam negeri, antara lain:
Melindungi produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif jika pasar utama terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.
“Langkah ini penting untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujar Said.
Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh para eksportir.
“Ini adalah cara untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” kata Said.
Menurut Said, penting untuk menyiapkan instrumen
hedging fund
sebagai pembayaran impor oleh para importir.
Mengembangkan kerja sama bilateral
currency swap
dengan negara mitra dagang strategis, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.
Menyusun kebijakan fiskal kontra-siklus (
counter-cyclical
) yang mendukung dunia usaha menghadapi perlambatan global, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal nasional.
Meningkatkan infrastruktur dan regulasi di sektor pasar saham dan keuangan untuk menjadikannya lebih inklusif dan menarik bagi investor global.
Membangun sistem komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif, sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
Said menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi global yang kembali diselimuti ketidakpastian akibat gelombang proteksionisme perdagangan, yang dimulai dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden
Donald Trump
.
“Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Distorsi mulai terjadi akibat kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dipicu oleh memanasnya kembali tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjut dia, menandai babak kedua
perang dagang
, setelah babak pertama terjadi pada 2018 silam.
Padahal, dalam dua tahun terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.
“Namun, kondisi tersebut kembali terancam setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 lalu,” imbuh Said.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS kembali masuk ke dalam arena konflik dagang dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia mencapai 27,7 triliun dollar AS.
Tiongkok kini juga menyandang status sebagai kekuatan ekonomi baru dengan PDB sebesar 17,7 triliun dollar AS.
Presiden Trump juga melancarkan kebijakan dagang agresif terhadap negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, memperluas jangkauan gelombang proteksionisme yang kini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.
Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit perdagangan, serta memperkecil kesenjangan antara nilai ekspor dan impor.
“Pandangan tersebut sekaligus menandai pergeseran tajam posisi AS dari negara penganjur perdagangan bebas menjadi pengusung kebijakan proteksionis,” ucap Said.
Pada era Presiden William McKinley, AS juga pernah menerapkan tarif tinggi lewat kebijakan McKinley Tariff pada 1890.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya depresi panjang global (
long depression
) antara tahun 1873 hingga 1896.
Kondisi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya petaka ekonomi global, terutama karena negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah mulai merespons dengan kebijakan serupa.
Hal yang paling memprihatinkan, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 17:22
Rupiah Menguat Dampak Tarif Trump, Sinyal Positif atau Efek Sementara?

PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat 4 April 2025 pagi. Rupiah naik sebesar 93 poin atau 0,55 persen menjadi Rp16.653 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp16.746 per dolar AS.

Penguatan ini terjadi di tengah dinamika global yang dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Faktor Penguatan Rupiah

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai bahwa rupiah akan kembali menemukan keseimbangan baru setelah sempat mengalami tekanan akibat pengumuman tarif resiprokal AS.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” katanya.

Fakhrul Fulvian menyoroti kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif tambahan 32 persen bagi produk asal Indonesia, yang sebelumnya sudah dikenakan tarif dasar 10 persen. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk bernegosiasi dan mencari celah keuntungan di pasar ekspor.

Selain itu, penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh melemahnya dolar AS akibat kekhawatiran pasar global terhadap kemungkinan adanya retaliasi dari negara-negara lain terhadap kebijakan tarif AS.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyebutkan bahwa kekhawatiran akan resesi di AS akibat kebijakan proteksionis Trump turut menekan nilai tukar dolar.

“Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang melemah oleh kekhawatiran retaliasi negara-negara terhadap tarif Trump yang berpotensi menyebabkan resesi di AS,” tuturnya.

Respon Global terhadap Tarif Trump

Sejumlah negara besar telah menyatakan akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif AS.

Kanada, misalnya, berjanji akan menanggapi kebijakan ini dengan menerapkan tarif terhadap beberapa produk AS. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, bahkan menegaskan bahwa negaranya akan membangun ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi tekanan dari AS.

Uni Eropa (UE) juga tengah merancang paket kebijakan balasan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun langkah-langkah lanjutan yang akan diambil jika negosiasi dengan AS gagal.

Sementara itu, China secara tegas menyatakan akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan guna melindungi kepentingan ekonominya. Negara ini telah dikenakan tarif tambahan 34 persen oleh AS, yang semakin memperburuk hubungan dagang antara kedua negara.

Langkah Indonesia Menghadapi Tekanan Tarif

Meskipun menghadapi tantangan besar dari kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia tidak akan serta-merta mengambil langkah pembalasan. Sebaliknya, strategi negosiasi dan pendekatan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas utama.

“Negosiasi bilateral antarnegara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul.

Dia juga menekankan bahwa perjanjian ekonomi global kini lebih cenderung mengarah pada negosiasi bilateral daripada pendekatan multilateral seperti sebelumnya.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat ekonomi domestik. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pasar keuangan dan masyarakat sangat diperlukan agar sentimen negatif akibat kebijakan proteksionis AS dapat diminimalkan.

“Isu ketahanan pangan, energi, dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang,” ucap Fakhrul.

Selain itu, dia melihat adanya peluang bagi Indonesia dalam kondisi ini. Beberapa sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, komponen otomotif, dan nikel memiliki potensi besar untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan akibat tarif tinggi AS terhadap negara-negara lain.
Namun demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa negosiasi perdagangan dengan AS tidak akan mudah.

“Kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang berbasis aturan tetap. Negosiasi yang alot akan terjadi,” tuturnya.

Dampak ke Pasar Keuangan dan Prospek Rupiah ke Depan

Selain nilai tukar rupiah, pasar keuangan Indonesia juga turut terdampak oleh kebijakan tarif AS ini. Indeks harga saham sempat mengalami tekanan sebelum akhirnya menunjukkan pemulihan.

“Sebagian besar dampak tarif ini sudah priced in (terprediksi) di pasar. Jika tidak ada kejutan besar lainnya, investor bisa mulai melihat peluang dari saham-saham yang telah terdiskon,” ujar Fakhrul.

Sementara itu, Lukman Leong memproyeksikan bahwa kurs rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp16.600 hingga Rp16.800 per dolar AS dalam beberapa waktu ke depan, dengan kecenderungan tetap menguat jika dolar AS terus melemah akibat ketidakpastian ekonomi di Negeri Paman Sam.

“Pemerintah sebaiknya berusaha menegosiasi dan wait and see perkembangan lebih jauh,” ucapnya.

Selain itu, data ekonomi AS yang menunjukkan pelemahan, seperti yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM), semakin memperkuat sentimen negatif terhadap dolar AS, yang pada akhirnya turut memberikan dorongan bagi penguatan rupiah.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/04/2025 17:20
Usai Tarif Trump, AS Minta Negara NATO Tambah Anggaran Pertahanan Masing-masing

Brussels –

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan kepada sekutunya di Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa Washington tetap berkomitmen pada aliansi tersebut. Tetapi, pemerintahan Presiden Donald Trump meminta anggota NATO menaikkan anggaran pertahanan masing-masing.

Dilansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Rubio menyampaikan hal itu saat bertemu dengan sesama menteri luar negeri NATO yang berkumpul di Brussels, Belgia, dengan beberapa pejabat Eropa. Mereka merasa yakin dengan komitmen AS terhadap aliansi tersebut di tengah meningkatnya ketegangan atas tarif perdagangan baru dari Donald Trump.

Kata-kata dan tindakan pemerintahan Trump selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan pertanyaan tentang masa depan NATO yang telah menjadi landasan keamanan Eropa selama 75 tahun terakhir. Rubio pun menepis keraguan tentang komitmen AS terhadap aliansi tersebut sebagai ‘histeria’.

“Amerika Serikat ada di NATO, Amerika Serikat aktif di NATO seperti sebelumnya,” katanya kepada wartawan.

“Dia tidak menentang NATO. Dia menentang NATO yang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan perjanjian tersebut kepada setiap negara anggota,” kata Rubio tentang Trump.

Trump pernah mengatakan anggota aliansi militer itu harus membelanjakan 5% dari produk domestik bruto untuk pertahanan masing-masing. Angka itu merupakan peningkatan besar dari target 2% dan merupakan persentase yang saat ini tidak dicapai oleh negara NATO mana pun, termasuk AS.

Washington juga secara blak-blakan memberi tahu negara-negara Eropa bahwa mereka tidak dapat lagi berfokus pada keamanan benua itu. Sekutu AS di Eropa pun mulai cemas mencari perincian tentang kerangka waktu dan sejauh mana AS bermaksud mengurangi keterlibatannya dalam NATO selama berminggu-minggu untuk mengoordinasikan proses peningkatan pertahanan Eropa guna menghindari kesenjangan keamanan di Eropa.

“Kami ingin meninggalkan sini dengan pemahaman bahwa kami berada di jalur yang realistis, di mana setiap anggota berkomitmen dan memenuhi janji untuk mencapai hingga 5% dari pengeluaran,” katanya seraya menambahkan bahwa kebijakan itu juga akan dilakukan AS.

“Tidak seorang pun berharap bahwa Anda akan mampu melakukan ini dalam satu atau dua tahun. Namun, jalannya harus nyata,” sambungnya.

Seorang pejabat Eropa, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pertemuan dengan Rubio sangat meyakinkan. Dia mengatakan Rubio tidak berkonfrontasi dengan negara manapun.

Namun, mencapai 5% dari pengeluaran PDB untuk pertahanan akan sulit bagi banyak negara NATO. Menurut perkiraan NATO, beberapa ekonomi besar di benua itu, seperti Italia dan Spanyol, termasuk di antara yang berada di bawah target 2% saat ini, masing-masing sekitar 1,5% dan 1,3%. Dua puluh tiga dari 32 anggota aliansi memenuhi atau melampaui target 2% tahun lalu.

“Untuk saat ini, saya rasa 5% mungkin terlalu tinggi,” kata Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel seraya mencatat bahwa Portugal, yang menghabiskan 1,55% PDB untuk pertahanan tahun lalu, perlu mencapai 2% dan kemudian memiliki rencana sebelum dapat memenuhi target baru.

Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%

(haf/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

04/04/2025 17:11
Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diyakini bakal membuat sejumlah negara mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk hasil industrinya, melalui praktik dumping.

Situasi ini jadi lampu kuning tersendiri bagi Indonesia, yang pasar dalam negerinya sudah dibanjiri oleh produk-produk asal China. Terlebih dari total 57 negara yang terkena tarif impor Trump, 20 di antaranya berasal dari Asia, semisal Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, termasuk Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, lantas memberikan perhatian khusus kepada pasar domestik di Indonesia saat ini, yang digempur habis-habisan oleh impor dari China. Termasuk untuk produk pakaian dan aksesorinya, yang telah melemahkan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Andry khawatir, Indonesia bakal jadi tempat pembuangan barang-barang ekspor negara lain yang tidak bisa masuk pasar AS.

“Ketika tarif tambahan ini tidak hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain yang dalam hal ini mengekspor produk tekstil, bisa jadi mereka akan melakukan praktik dumping,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

Produk Tekstil dan Alas Kaki

Tak terkecuali untuk produk tekstil dan alas kaki, dimana beberapa negara yang terkena keistimewaan tarif dari Trump akan membuang produknya ke pasar yang lebih besar. Andry menilai Indonesia jadi pasar yang paling potensial, lantaran secara geografis berdekatan dengan banyak negara yang terdampak tarif Trump.

“Jadi Indonesia akan besar-besaran diserang tidak hanya oleh China, tetapi nanti akan ada negara-negara lain. Termasuk negara seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja. Yang pada akhirnya akan membuang produk-produk tekstilnya ke Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Indonesia terkena tambahan tarif bea impor hingga sebesar 32 persen dari Amerika Serikat. Sementara Vietnam, Kamboja dan Bangladesh mendapat angka yang jauh lebih besar daripada Indonesia.

Bangladesh terkena tarif impor hingga 37 persen. Sedangkan Vietnam mencapai 46 persen, dan Kamboja jadi salah satu negara dengan tarif tertinggi mencapai 49 persen.

04/04/2025 17:00
Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily meyakini jika pemerintah sudah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menyikapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ace mengatakan, bahwa Pemerintah harus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang selama ini telah dijalin dengan baik.

“Misalnya, kerjasama yang dirintis dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, South Afrika) harus ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan dan menjadi bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia,” kata Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

“Demikian juga dengan upaya membangun kerja sama ekonomi melalui OECD,” katanya.

Genjot kebijakan hilirisasi

Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Indonesia juga harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi ini menjadi bagian dari memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber kekayaaan alam Indonesia yang melimpah,” katanya.

Selain itu lanjut Ace, Pemerintah beserta otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak dari kebijakan Presiden Trump ini terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia.

“Kebijakan tarif Presiden Trump ini pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional kita dan menegaskan fenomena ketidakpastian global yang tidak hanya dialami Indonesia,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/04/2025 16:47
Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

“Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/4/2025).

Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

Tiga strategi tersebut yaitu memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

“Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” tambah Hasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor Trump.

Disampaikan Airlangga, pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika antara lain tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, karet, palm oil, furniture, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak dari penerapan tarif impor tersebut terhadap perekonomian nasional,” kata Airlangga soal tarif impor Trump.

04/04/2025 16:27
Obligasi AS Anjlok, Wall Street Terperosok

PIKIRAN RAKYAT – Pasar keuangan global kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar dan luas terhadap banyak negara.

Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran pasar akan pecahnya perang dagang skala global, yang berdampak pada penurunan signifikan harga obligasi AS serta melonjaknya permintaan aset aman.

Obligasi AS Anjlok Akibat Kepanikan Pasar

Imbal hasil obligasi pemerintah AS mengalami penurunan tajam. Obligasi 10 tahun turun sebesar 11 basis poin menjadi 4,085%, sementara obligasi 2 tahun mengalami penurunan 9,5 basis poin ke level 3,809%. Penurunan ini menunjukkan bahwa investor mulai beralih ke aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebagai informasi, satu basis poin setara dengan 0,01%, dan dalam dunia obligasi, harga dan imbal hasil bergerak dalam arah yang berlawanan. Penurunan imbal hasil obligasi menunjukkan bahwa investor lebih memilih untuk mengamankan asetnya daripada mengambil risiko lebih besar di pasar saham yang volatil.

Trump: “Kami Akan Melawan Kecurangan Dagang”

Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar 10% untuk impor ke AS, serta tarif lebih tinggi untuk ratusan negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil.

“Kami akan mengenakan biaya kepada mereka sekitar setengah dari apa yang mereka kenakan kepada kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Rose Garden, Gedung Putih.

Menurut Donald Trump, kebijakan ini bukan hanya tentang tarif, tetapi juga untuk menangkal hambatan perdagangan non-moneter serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang merugikan AS. Trump juga meyakini kebijakan ini akan memperkuat industri dalam negeri dan mendorong lapangan kerja di AS.

Namun, para ekonom justru memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperlambat perekonomian AS. Kepala investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, mengatakan kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi AS hingga di bawah 1% pada 2025.

Dia juga memperkirakan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan terpaksa memangkas suku bunga sebesar 75-100 basis poin sepanjang tahun untuk menstabilkan ekonomi.

Wall Street Terguncang, Kapitalisasi Pasar Hilang Triliunan Dolar

Pasar saham AS mengalami kejatuhan terbesar sejak krisis COVID-19 pada Maret 2020. Total kerugian di pasar saham AS pada Kamis waktu setempat diperkirakan mencapai lebih dari $3 triliun (sekitar Rp47,5 kuadriliun). Indeks utama Wall Street mencatat penurunan tajam:

S&P 500 turun 4,8% Dow Jones Industrial Average turun 4% Nasdaq Composite turun 6%

“Sepertinya AS akan menuju resesi,” kata Gary Hufbauer dari Peterson Institute for International Economics.

Menurutnya, jika resesi terjadi, nilai saham AS yang sudah tinggi sejak akhir 2024 dapat mengalami koreksi lebih lanjut.

Sementara itu, Donald Trump tetap optimis dengan kebijakan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menulis dengan huruf besar:

“Operasinya sudah selesai! Pasien hidup, dan sedang sembuh. Prognosisnya adalah bahwa pasien akan jauh lebih kuat, lebih besar, lebih baik, dan lebih tangguh daripada sebelumnya.”

Namun, pasar tampaknya tidak sejalan dengan optimisme Trump. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang dikenal sebagai “pengukur ketakutan” di Wall Street, melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu terakhir.

Reaksi Global: Ancaman Perang Dagang

Kebijakan tarif Trump telah memicu respons keras dari berbagai negara. Uni Eropa mengancam akan menerapkan langkah balasan dengan menaikkan tarif hingga 20% untuk produk-produk asal AS.

China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar AS, juga berjanji akan mengambil tindakan serupa. Negara lain seperti Korea Selatan, Meksiko, dan India masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Sebaliknya, Australia yang hanya dikenakan tarif minimum 10% memutuskan untuk tidak menerapkan tarif balasan, melainkan menyiapkan rencana tanggapan ekonomi yang lebih fleksibel.

“Kami akan memastikan bahwa perdagangan Australia tetap kompetitif di pasar global,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi persnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ABC News.

Nasib Perekonomian AS di Tengah Ketidakpastian

Sejumlah analis memperkirakan kebijakan tarif baru ini akan berdampak besar pada industri AS sendiri. Saham-saham teknologi seperti Apple, Nvidia, dan Amazon mengalami koreksi tajam karena produksi mereka bergantung pada rantai pasok global.

Sementara itu, sektor perbankan dan energi juga mengalami penurunan akibat melemahnya sentimen investor.

Seiring dengan ketidakpastian yang meningkat, pelaku pasar kini menunggu pidato Ketua The Fed Jerome Powell serta laporan ketenagakerjaan nonfarm payrolls pada hari Jumat. Data ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesehatan ekonomi AS dan kemungkinan langkah selanjutnya dari bank sentral.

Dengan situasi yang semakin memanas, pasar keuangan global kemungkinan akan terus mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Perang dagang yang baru ini bisa menjadi salah satu faktor penentu arah ekonomi global dalam jangka panjang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/04/2025 16:19