Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Desak Partai Republik Dukung Rilis Dokumen Epstein

    Trump Desak Partai Republik Dukung Rilis Dokumen Epstein

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang kerap disebut Kongres, harus memberikan suara untuk merilis semua dokumen terkait mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

    Ini merupakan contoh langka Trump menarik kembali pernyataannya karena adanya penolakan dari dalam Partai Republik sendiri.

    “Partai Republik di Kongres harus memberikan suara untuk merilis berkas Epstein, karena kita tidak punya apa pun untuk disembunyikan,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Minggu malam (16/11).

    “Sudah waktunya untuk melupakan rekayasa Demokrat yang dilakukan oleh kaum radikal kiri untuk mengalihkan perhatian dari kesuksesan besar Partai Republik,” tulisnya.

    Kongres akan memberikan suara terkait berkas Epstein

    Kongres dijadwalkan memberikan suara minggu ini mengenai apakah akan memublikasikan berkas yang berkaitan dengan penyelidikan federal atas perdagangan seks yang melibatkan Epstein, yang meninggal karena bunuh diri di penjara pada 2019 saat menunggu persidangan atas dakwaan tersebut.

    Finansier yang tercemar itu sebelumnya telah dihukum karena meminta layanan prostitusi dari seorang gadis di bawah umur.

    Para kritikus Trump menuduh bahwa ia mencoba menyembunyikan detail tentang dugaan pelanggarannya sendiri, sesuatu yang dibantah oleh presiden, dengan menentang pemungutan suara tersebut.

    Jika disahkan baik oleh Kongres maupun Senat, RUU tersebut akan memaksa Departemen Kehakiman untuk merilis semua dokumen dan komunikasi terkait Epstein.

    Nama siapa di dokumen Epstein yang belum terpublikasi?

    Pekan lalu, Komite Pengawasan Kongres AS merilis ribuan email dan dokumen lain milik properti Epstein.

    Itu merupakan salah satu dari banyak kumpulan berkas yang telah dipublikasikan tahun ini dalam kasus yang telah menjadi masalah politik bagi pemerintahan Trump.

    Dokumen-dokumen terbaru ini memunculkan seruan baru untuk meningkatkan transparansi terkait kasus tersebut.

    Dalam email pada 2019, Epstein menulis kepada seorang jurnalis bahwa Trump “tahu tentang para gadis tersebut.” Gedung Putih menuduh Demokrat membocorkan email-email itu secara selektif untuk mencoreng presiden.

    Trump tidak pernah dituduh melakukan kesalahan terkait Epstein, dan kemunculan nama seseorang dalam berkas penyelidikan tidak mengandung makna demikian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video Tudingan Baru soal Trump Terlibat Kasus Epstein Ditangkis Gedung Putih

    (ita/ita)

  • Perusahaan Jack Ma Dituding Bantu Militer China Susupi AS

    Perusahaan Jack Ma Dituding Bantu Militer China Susupi AS

    Jakarta –

    Alibaba diduga membantu militer China untuk menargetkan Amerika Serikat, menurut sebuah memo Gedung Putih yang diberitakan Financial Times. Memo tersebut menuduh Alibaba menyediakan dukungan teknologi untuk operas’ militer China terhadap target di AS.

    FT menyebut pihaknya tak dapat memverifikasi klaim tersebut dan tidak mempublikasikan memo lengkapnya. Tak jelas pula kapan memo itu dirilis. Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma pun membantahnya. “Pernyataan dan insinuasi dalam artikel tersebut sepenuhnya salah,” kata Alibaba dalam pernyataannya kepada CNBC yang dikutip detikINET.

    “Kami meragukan motivasi di balik bocoran anonim tersebut, yang bahkan diakui FT tidak bisa mereka verifikasi. Operasi PR yang jahat ini jelas berasal dari pihak yang mencoba merusak kesepakatan dagang Presiden Trump baru-baru ini dengan China,” tambahnya.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Korea Selatan bulan lalu untuk pertama kalinya sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari. Kedua pemimpin sepakat mencabut sebagian tarif dan kontrol ekspor selama 12 bulan, meredakan ketegangan bilateral yang meningkat sepanjang tahun ini.

    “Kurangnya rincian memunculkan pertanyaan apakah sebagian kalangan garis keras terhadap China di pemerintahan sedang berusaha menggagalkan kesepakatan Trump dengan Xi Jinping,” ujar Andy Rothman, pendiri firma konsultan Sinology. Ia menyoroti bahwa Trump tidak mengatakan apa pun mengenai laporan FT tersebut.

    Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan upaya untuk membatasi akses China terhadap semikonduktor canggih untuk melatih model kecerdasan buatan.

    “Fakta bahwa harga saham Alibaba anjlok begitu cepat sebagai respons terhadap laporan FT menunjukkan betapa industri AI China sedang berada dalam situasi waspada terhadap kemungkinan sanksi baru,” kata Kyle Chan, peneliti di Brookings yang berfokus pada teknologi Tiongkok.

    Saham Alibaba sempat ditutup turun 3,78% di AS setelah laporan itu muncul, namun kemudian naik lebih dari 1% di Hong Kong. Chan juga mencatat laporan FT muncul ketika model AI open source Alibaba, Qwen, kian populer di Silicon Valley, meningkatkan ancaman terhadap model berbayar dari perusahaan AS seperti OpenAI dan Anthropic.

    (fyk/rns)

  • Video: Trump-Putin, Upayakan Akhiri Serangan Rusia ke Ukraina

    Video: Trump-Putin, Upayakan Akhiri Serangan Rusia ke Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan, Partai Republik di Senat sedang menggodok undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi bagi negara-negara yang berbisnis dengan Rusia. Iran juga tengah dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar tersebut.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Senin 17/11/2025) berikut ini.

  • India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — India sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan ekspor gandum setelah lebih dari tiga tahun pembatasan, didorong oleh pasokan domestik yang melimpah dan prospek panen yang kuat.

    Kementerian Urusan Konsumen, Pangan, dan Distribusi Publik disebut telah mengusulkan agar ekspor produk berbasis gandum, seperti tepung gandum (wheat flour) dan semolina, kembali diizinkan.

    Sumber Bloomberg yang meminta identitasnya dirahasiakan, karena diskusi bersifat tertutup, menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Industri India kemungkinan akan mengambil langkah lanjutan dan menerbitkan keputusan untuk mengizinkan ekspor awal sebanyak 1 juta ton gandum.

    Hingga saat ini, kedua kementerian tersebut belum memberikan komentar resmi kepada Bloomberg.

    Prospek panen melimpah, terutama setelah musim hujan terbaik dalam lima tahun terakhir, ikut memperkuat argumen untuk mencabut pembatasan ekspor. Industri pangan domestik India juga mendorong pemerintah agar kembali masuk ke pasar internasional demi memanfaatkan momentum permintaan global.

    Pertimbangan India untuk membuka kembali keran ekspor produk gandum, yang sebelumnya dibatasi sejak 2022, muncul bersamaan dengan pembicaraan dagang bersama Amerika Serikat—setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif 50% terhadap produk India.

    Kedua negara itu kini berupaya meredakan ketegangan dagang, dengan Washington mendorong India agar membuka pasar pertaniannya bagi produk AS.

    Presiden Trump menyatakan bahwa dia mungkin akan memangkas tarif barang asal India pada waktunya, dan menambahkan bahwa AS sudah ‘cukup dekat’ mencapai kesepakatan dagang baru dengan New Delhi.

    Sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia, kembalinya India ke pasar ekspor berpotensi memperbaiki pasokan global dan membantu negara-negara yang bergantung pada impor, baik di Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui penurunan harga pangan.

    Indonesia turut tercatat sebagai salah satu negara yang mengimpor gandum dari India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor biji gandum dan meslin dari India mencapai 318,5 ton pada 2021 atau senilai US$101 juta atau sekitar Rp1,44 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp14.278 per dolar AS pada 31 Desember 2021).

    Impor gandum dari India kemudian melejit pada 2022, menjadi 908,1 ton atau senilai US$361,8 juta. Mengacu pada kurs JISDOR 30 Desember 2022 yakni Rp15.592 per dolar AS, nilai impor pada tahun itu setara Rp5,64 triliun.

    Setelah pembatasan ekspor gandum berlaku, catatan impor gandum Indonesia dari India langsung menjadi nol pada 2023 dan 2024 dalam data BPS.

    Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara yang banyak memasok gandum ke Indonesia di antaranya Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, dan Rusia.

    Pada 2022 atau terakhir kali impor gandum tercatat, India menempati peringkat keempat penyuplai gandum terbanyak untuk Indonesia, setelah Australia (4.192 ton), Argentina (1.469 ton), dan Kanada (1.322 ton).

  • Anda Ingin Jadikan Amerika Latin Gaza Kedua?

    Anda Ingin Jadikan Amerika Latin Gaza Kedua?

    GELORA.CO –  Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengirim pesan langsung ke rakyat Amerika Serikat dengan bilang, “Kalian mau ada Gaza baru di Amerika Selatan?” Ini terkait dengan tindakan langsung Amerika Serikat di wilayah Karibia.

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Jumat (14/11/2025) lalu di ibu kota Caracas, di mana Maduro memperingatkan bahwa negaranya mungkin akan mengalami apa yang dialami Gaza oleh tentara Israel, yaitu genosida, jika terjadi tindakan militer langsung.

    Dia berkata kepada rakyat Amerika, “Kemanusiaan telah cukup menderita dari pembantaian di Gaza, hampir tidak ada orang yang tidak mengakui bahwa apa yang terjadi di sana adalah genosida,” kata dia, dikutip Aljazeera, Ahad (16/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, jajak pendapat -terutama di kalangan kaum muda- menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Gaza dipandang sebagai genosida.

    Dia melanjutkan, “Setiap hari terjadi serangan yang melanggar gencatan senjata, anak-anak dan perempuan Palestina dibunuh oleh bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat pendudukan Zionis. Ini adalah kenyataan. Apakah Anda ingin ada Gaza baru di Amerika Selatan?”

    Maduro menjelaskan bahwa Washington tidak hanya menargetkan Venezuela, tetapi juga seluruh Amerika Latin, dan dengan demikian seluruh umat manusia.

    Operasi militer AS yang mungkin terjadi

    Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa dia telah memutuskan tindakan potensial terhadap Venezuela, tetapi menolak untuk mengungkapkan secara terperinci kepada wartawan di pesawat Air Force One.

    “Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang akan dilakukan, tetapi saya sudah memutuskan,” jawab Trump ketika ditanya apakah dia telah memutuskan langkah selanjutnya.

    “Kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba,” tambahnya.

    Trump mengatakan upaya AS untuk mengekang perdagangan narkotika menunjukkan hasil, tetapi juga menyoroti tantangan yang melibatkan negara-negara tetangga.

    “Kita punya masalah Meksiko. Kita punya masalah Kolombia. Kita melakukan dengan sangat baik. Narkoba yang masuk ke negara kita sangat diperlambat, seperti yang bisa anda bayangkan,” katanya.

    Selama dua bulan terakhir, militer AS telah melakukan serangan mematikan terhadap setidaknya 21 kapal yang diklaim mengangkut narkoba dari Amerika Selatan ke AS, tanpa memberikan bukti bahwa mereka terlibat dalam penyelundupan, yang mengakibatkan 80 kematian.

    Venezuela telah memobilisasi unit militer reguler dan milisi sipil di seluruh negeri sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan pada Kamis (13/11/2025) bahwa AS akan memulai misi baru, “Operasi Southern Spear,” untuk membasmi “teroris narkotika dari belahan bumi kita.”

    “Presiden (Donald) Trump memerintahkan tindakan -dan Departemen Perang sedang melaksanakannya,” tulis Hegseth di akun media sosial X.

    Departemen Perang merupakan nama lain dari Departemen Pertahanan AS, yang juga dikenal sebagai Pentagon. Kongres AS masih belum memberikan persetujuan untuk memakai nama “Departemen Perang” secara resmi.

    Laporan media pada Kamis (13/11/2025) mengatakan bahwa Trump diberi pilihan untuk operasi militer di Venezuela, termasuk serangan darat, oleh pejabat militer seniornya dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih.

    Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine, dan para pejabat senior memberi pengarahan kepada presiden tentang pilihan militer untuk beberapa hari mendatang, menurut laporan itu.

    Dalam konteks ini, Washington mengumumkan pengiriman kapal perang dan kapal selam ke lepas pantai Venezuela, sementara Menteri Perang AS Pete Higsith mengatakan bahwa militer siap untuk operasi, termasuk penggantian rezim di Venezuela.

    Menanggapi hal itu, Maduro mengumumkan pengerahan pasukan sebanyak 4,5 juta orang di negara itu, dan bahwa dia siap untuk menangkis serangan apa pun.

    Pada Selasa lalu, Venezuela mengatakan militernya tersebar secara intensif di seluruh negeri untuk menanggapi “imperialisme” AS.

    Dia menyebut, penyebaran intensif sarana darat, udara, laut, sungai, rudal, sistem persenjataan, unit militer, dan milisi Bolivarian” yang terdiri dari warga sipil dan mantan militer yang membentuk pasukan untuk memperkuat tentara dan polisi.

    Serangan yang dilancarkan militer AS terhadap kapal-kapal di Karibia dan Samudra Pasifik dengan tuduhan menyelundupkan narkoba dan menargetkan orang-orang di dalamnya secara langsung telah memicu perdebatan mengenai pembunuhan di luar hukum dalam komunitas internasional.

    Washington tidak memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi sasaran tersebut digunakan untuk menyelundupkan narkoba.

  • Rusia Tiba-Tiba ‘Serang’ NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Rusia Tiba-Tiba ‘Serang’ NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk “merusak aturan global”.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “aturan global” itu.

    “Apa sebenarnya ‘aturan global’ yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka,” sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, dikutip Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan “dalih yang dibuat-buat”.

    Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

    “Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia “tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global.” Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

    Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha “memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik” untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

    Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mengapa Trump Bakal Tolak Orang Diabetes-Obesitas Masuk AS?

    Mengapa Trump Bakal Tolak Orang Diabetes-Obesitas Masuk AS?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan tidak biasa bagi warga asing yang ingin tinggal di AS. Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing yang dinilai bisa menjadi “beban” terkait kesehatannya, seperti orang yang memiliki diabetes dan dalam kondisi obesitas.

    Dirangkum detikcom dari beberapa sumber, Minggu (16/11/2025), aturan baru ini akan diterapkan mulai Januari 2026 mendatang. Tidak hanya diabetes dan obesitas, tetapi aturan ini juga berlaku untuk beberapa penyakit.

    Menurut laporan Politico, aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan.

    Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Tonton juga video “Trump Yakin Thailand-Kamboja Akan Baik-baik Saja Meski Ada Konflik”

    (yld/gbr)

  • China Kecam Kesepakatan Penjualan Senjata AS ke Taiwan

    China Kecam Kesepakatan Penjualan Senjata AS ke Taiwan

    JAKARTA – China mengecam kesepakatan penjualan senjata AS kepada Taiwan yang dianggap telah melanggar prinsip Satu China.

    “Penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip ‘Satu China,’ kami menyesalkan dan menentang hal itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing dilansir ANTARA, Sabtu, 15 November.

    AS sebelumnya menyetujui penjualan suku cadang untuk tiga jenis pesawat militer senilai sekitar 330 juta dolar AS (Rp5,51 triliun) setelah penutupan pemerintah federal (shutdown) berakhir setelah berlangsung 43 hari.

    Kesepakatan itu menandai penjualan senjata pertama pada masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Paket tersebut mencakup F-16, C-130, dan pesawat tempur Indigenous Defense Fighters (IDF) milik Taiwan.

    “Penjualan senjata tersebut bertentangan dengan Komunike 17 Agustus 1982, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China, melanggar hukum internasional, dan mengirimkan sinyal yang sangat keliru kepada kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’,” kata Lin.

    Dia menegaskan Taiwan merupakan inti kepentingan China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.

    China, kata Lin, mendesak AS mematuhi prinsip Satu China dan tiga komunike bersama China-AS, menindaklanjuti komitmen pemimpin kedua negara terkait isu Taiwan, serta berhenti mendukung upaya kelompok separatis mencapai “kemerdekaan Taiwan” melalui penguatan militer.

    “China akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah China dengan teguh,” katanya.

    Penjualan itu dilaporkan mencakup komponen non-standar, suku cadang dan suku cadang perbaikan, bahan habis pakai, dan aksesori, serta dukungan teknik dan logistik dari pemerintah dan kontraktor AS.

    Pentagon (Departemen Pertahanan AS) menyatakan kesepakatan itu akan meningkatkan kemampuan Taiwan untuk “menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan” dengan menjaga kesiapan operasional.

    Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSA) AS mengatakan penjualan itu akan meningkatkan kemampuan Taiwan menjaga kesiapan armada F-16, C-130, dan IDF. Peralatan dalam paket itu akan diambil dari stok pemerintah AS dan tidak memerlukan perwakilan tambahan dari pemerintah atau kontraktor AS.

    Pengumuman Pentagon itu muncul beberapa pekan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Meski banyak isu dibahas, Trump mengatakan kepada wartawan isu Taiwan “tidak pernah muncul” dalam pertemuan itu.

     

  • Yang Diabetes hingga Obesitas Ditolak Trump Masuk ke AS

    Yang Diabetes hingga Obesitas Ditolak Trump Masuk ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan tidak biasa. Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk menolak visa bagi warga negara asing yang dinilai bisa menjadi “beban” terkait kesehatannya, seperti orang yang memiliki diabetes dan dalam kondisi obesitas.

    Dirangkum detikcom dari beberapa sumber, Sabtu (15/11/2025), aturan baru ini akan diterapkan mulai Januari 2026 mendatang. Tidak hanya diabetes dan obesitas, tetapi aturan ini juga berlaku untuk beberapa penyakit.

    Menurut laporan Politico, aturan baru ini mewajibkan kesehatan imigran dan kondisi medis tertentu — termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental — untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

    Imigran yang mengajukan visa untuk tinggal permanen di Amerika Serikat harus menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang disetujui pemerintah. Semua pemohon visa akan dites untuk penyakit menular, seperti TBC, dan diwajibkan untuk mengisi formulir tentang riwayat penggunaan narkoba atau alkohol, masalah kesehatan mental, atau kekerasan.

    Mereka juga harus menunjukkan apakah mereka telah menerima vaksinasi untuk melindungi dari penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis B.

    Arahan baru ini tidak hanya memperluas daftar kondisi medis yang perlu dipertimbangkan secara signifikan, tetapi juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar perawatan medis tanpa bantuan pemerintah.

    “Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan tersebut selama masa hidupnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?” demikian isi surat kawat tersebut.

    Aturan tersebut juga mengimbau para pejabat untuk mempertimbangkan kesehatan keluarga pemohon, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia.

    “Apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya dan memerlukan perawatan sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaannya?” adalah pertanyaan lain yang disertakan dalam surat kawat tersebut.

    Dilaporkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di dunia. Dalam konteks ini, langkah Washington ini akan menghambat kedatangan lebih banyak imigran ke Amerika Serikat.

    Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, rencana untuk mencegah lebih banyak warga negara asing datang ke AS telah mencakup jaminan hingga US$15.000 untuk pelancong dari negara tertentu, biaya US$100.000 untuk pekerja visa H-1B, dan penolakan visa berdasarkan temuan “pandangan anti-Amerika”.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/whn)

  • Alasan Trump Perketat Aturan Visa Bagi Pemohon yang Obesitas hingga Diabetes

    Alasan Trump Perketat Aturan Visa Bagi Pemohon yang Obesitas hingga Diabetes

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, memberi tahu perwakilan diplomatik AS di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya sebagai dasar untuk menolak pemberian visa. Kebijakan ini dilaporkan pada Kamis, di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengurangi imigrasi.

    Mengutip sebuah memo Departemen Luar Negeri tertanggal 6 November, The Washington Post melaporkan Rubio menginstruksikan konsulat dan kedutaan AS mengenai arahan tersebut, sebuah langkah yang diperkirakan akan memperketat proses penyaringan pemohon visa, termasuk warga Korea Selatan yang ingin bermigrasi ke AS.

    Arahan ini diterbitkan berdasarkan aturan public charge, yaitu ketentuan imigrasi AS yang memungkinkan penolakan visa atau kartu hijau apabila seorang pemohon dipandang berpotensi menjadi pihak yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Petugas harus mempertimbangkan kondisi kesehatan pemohon,” demikian isi memo tersebut, menurut laporan surat kabar itu.

    “Sejumlah kondisi medis, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan gangguan kesehatan mental, dapat memerlukan biaya perawatan hingga ratusan ribu dolar,” tulisnya.

    Arahan itu juga menyarankan petugas visa untuk mempertimbangkan obesitas dalam proses penilaian, dengan alasan bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan sleep apnea, tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.

    Panduan tersebut turut meminta petugas menilai pemohon dari aspek lain, seperti apakah mereka sudah melewati usia pensiun, jumlah tanggungan yang dimiliki, termasuk anak-anak atau orang tua lanjut usia, serta faktor lainnya.

    Saat diminta mengonfirmasi keberadaan memo itu, juru bicara utama Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan bukan rahasia lagi bahwa pemerintahan Trump mengutamakan kepentingan rakyat Amerika.

    “Ini termasuk menegakkan kebijakan yang memastikan sistem imigrasi kita tidak menjadi beban bagi pembayar pajak,” ujarnya dalam tanggapan kepada Yonhap News Agency.

    Dalam kerangka kebijakan “America First”, pemerintahan Trump memang telah memperketat aturan imigrasi, memperkuat keamanan perbatasan, dan berupaya mencegah pemborosan dana publik.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)