Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan untuk memisahkan atau spin off aset TikTok di AS ditunda, setelah China mengindikasikan tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut menyusul pengumuman tarif dagang Presiden Donald Trump minggu ini. Hal itu diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

    Pada hari Jumat, Trump telah memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek populer tersebut di AS kepada pembeli non-China, atau menghadapi penutupan yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. Kesepakatan tersebut, yang sebagian besar strukturnya diselesaikan pada hari Rabu menurut salah satu sumber, akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. ByteDance akan memegang posisi kurang dari 20%.

    Sumber Reuters mengungkapkan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh investor yang ada, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS. Namun ByteDance mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tersebut.

    “[Kami] masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat mengenai banyak isu utama,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di akun resminya di platform media sosial China, WeChat, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Sesuai dengan hukum China, setiap kesepakatan tunduk pada prosedur peninjauan yang relevan,” katanya.

    Ketika ditanya tentang status kesepakatan TikTok, Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa China telah menyatakan posisinya terhadap TikTok dalam beberapa kesempatan.

    “China selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar,” katanya.

    Sebelum Reuters, Associated Press telah lebih dulu melaporkan ketidaksetujuan China terhadap kesepakatan TikTok dengan AS.

    “Kesepakatan itu membutuhkan lebih banyak proses kerja lagi untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani,” kata Trump di media sosial, menjelaskan mengapa ia memperpanjang batas waktu yang ditetapkannya pada bulan Januari yang seharusnya berakhir pada hari Sabtu lalu.

    Foto: Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    “Kami berharap untuk terus bekerja dengan itikad baik dengan China, yang saya pahami tidak terlalu senang dengan tarif timbal balik kami,” imbuhnya.

    Adapun China sekarang menghadapi tarif 54% atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan menaikkannya sebesar 34% minggu ini, yang mendorong China untuk membalas pada hari Jumat. Trump mengatakan ia akan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.

    Trump mengatakan pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok yang prospektif. Ia belum mengidentifikasi mereka siapa saja. Kendala utama dalam kesepakatan apa pun untuk bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China. China belum membuat komitmen publik untuk mengizinkan penjualan dan komentar Trump menunjukkan adanya penentangan baru dari China.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk mencapai kesepakatan,” tulis Trump pada hari Jumat.

    “Kami tidak ingin TikTok ‘menjadi gelap,’” imbuh Trump.

    DPR AS telah meloloskan langkah tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen berdalih risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia. Presiden AS asal partai Demokrat saat itu Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.

    Beberapa anggota parlemen mengatakan Trump harus menegakkan hukum, yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari dan memilih untuk tidak menegakkannya.

    Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari memberi tahu Apple dan Google bahwa mereka tidak melawan hukum terkait larangan TikTok, yang menyebabkan keduanya menangguhkan TikTok dari pengunduhan baru.

    Perintah Trump yang baru akan menetapkan batas waktu hingga pertengahan Juni untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih tentang masa depan TikTok berpusat pada rencana bagi investor non-Tiongkok terbesar di perusahaan induk ByteDance untuk meningkatkan saham mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi tersebut di AS.

    Rencana tersebut memerlukan pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh hukum AS, menyelamatkan aplikasi tersebut dari larangan AS.

    Reuters telah melaporkan bahwa Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang keduanya terwakili di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih. Raksasa peritel Walmart membantah laporan ABC News yang menyebutkan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor dalam kesepakatan untuk TikTok.

    (wur)

  • Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US0 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Kekayaan Sederet Miliarder Amblas US$200 Miliar Lebih Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedekatan dengan Donald Trump tidak membuat Elon Musk lolos dari dampak tarif yang diberlakukan Presiden AS tersebut. 

    Tarif Trump yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025, yang melanda negara-negara dan mengirimkan gelombang kejut di seluruh pasar global, telah merugikan para miliarder terkaya di dunia seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg.

    Gelombang tarif terbaru memicu badai keuangan, yang menyebabkan salah satu kemerosotan pasar terburuk sejak era pandemi.

    Lantaran menyebabkan kemerosotan di pasar global, Indeks Miliarder Bloomberg mengalami penurunan harian terbesar keempat dalam sejarah, dan terbesar sejak puncak pandemi Covid-19.

    Sebagian besar miliarder yang terpukul keras berasal dari Amerika sendiri. Kemerosotan tersebut menghapus ratusan miliar kekayaan orang-orang terkaya di dunia, bahkan tidak terkecuali para orang dekat Trump seperti Elon Musk.

    Lalu, siapa saja miliarder yang kekayaannya terseret paling dalam imbas tarif Trump?

    1. Elon Musk

    Ternyata, bahkan persahabatan Presiden tidak dapat menyelamatkannya dari nasib buruk. CEO Tesla dan pemimpin DOGE, dan salah satu ‘sahabat’ terdekat Trump, Elon Musk, kehilangan US$11 miliar pada hari Kamis, karena saham perusahaan mobilnya turun 5,5% menyusul pengumuman tarif Trump.

    2. Jeff Bezos

    Seorang miliarder yang akan melangsungkan pernikahannya dalam beberapa bulan lagi, nampaknya tak bertemu takdir baik. Jeff Bezos adalah pecundang terbesar berikutnya dalam daftar ini, kehilangan kekayaan sebesar US$15,9 miliar setelah saham Amazon anjlok 9% pada Kamis (3/4/2025), menandai penurunan terbesar sejak 2022.

    3. Mark Zuckerberg

    Salah satu pendiri Meta itu juga mengalami kerugian terbesar! Mark Zuckerberg adalah yang paling merugi dalam dolar AS, dengan penurunan 9% perusahaan media sosial tersebut yang menyebabkan kerugian bagi kepala eksekutifnya sebesar US$17,9 miliar, atau sekitar 9% dari kekayaannya.

    Dilansir Bloomberg, 500 orang terkaya di dunia mengalami penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar pada Kamis, segera setelah tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump membuat pasar global terguncang.

    Penurunan kekayaan gabungan sebesar US$208 miliar menandai penurunan terbesar keempat dalam satu hari sejak Bloomberg mulai melacak kekayaan para miliarder 13 tahun lalu, dan yang terburuk sejak jatuhnya pasar yang disebabkan oleh pandemi.

    Miliarder AS kehilangan sebagian besar kekayaan, dengan sembilan dari 10 yang mencatat rugi paling besar berasal dari Amerika. 

    Lebih dari separuh dari mereka yang dilacak oleh indeks kekayaan Bloomberg mengalami penurunan kekayaan, dengan penurunan rata-rata sebesar 3,3%.

    Berikut adalah daftar 10 miliarder teratas yang muncul sebagai pecundang terbesar setelah pengumuman tarif Trump, menurut Bloomberg Billionaires Index pada tanggal 4 April:

    1. Mark Zuckerberg: Turun US17,9 miliar menjadi US$189 miliar

    2. Jeff Bezos : Turun US$15,9 miliar menjadi US$201 miliar

    3. Elon Musk: Turun US$11 miliar menjadi US$322 miliar

    4. Michael Dell: Turun US$9,53 miliar menjadi US$92,1 miliar

    5. Larry Ellison: Turun US$8,10 miliar menjadi US$160 miliar

    6. Jensen Huang: Turun US$7,36 miliar menjadi US$89,6 miliar 

    7. Bernard Arnault: Turun US$6,22 miliar menjadi US$163 miliar

    8. Larry Page: Turun US$4,79 miliar menjadi US$138 miliar 

    9. Sergey Brin: Turun US$4,46 miliar menjadi US$130 miliar 

    10. Thomas Peterffy: Turun US$4,06 miliar menjadi US$49,4 miliar

  • Jangan Seakan-akan Dunia Mau Kiamat

    Jangan Seakan-akan Dunia Mau Kiamat

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, berbicara tentang tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32%. Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan masyarakat tak perlu terlalu khawatir seakan dunia mau kiamat.

    JK menjelaskan bahwa tarif yang diterapkan AS kepada sejumlah negara adalah tarif impor masuk ke AS. Ini berarti, barang-barang yang masuk ke AS dari Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32%.

    “Jangan terlalu khawatir, seakan-akan mau kiamat dunia ini. Ini agak lain. Biasanya, tarif impor itu berdasarkan komoditas. Baja berapa tarifnya? 10%. Atau mobil, berapa persen. Ini yang dilakukan negara, jadi ini lebih banyak politisnya sebenarnya. Karena negara yang dikenakan, bukan komoditasnya,” ucap JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

    JK menilai, dalam menetapkan tarif impor ini, Trump cenderung emosional atau ada unsur politik yang tinggi kepada negara. JK menilai, pemerintah Indonesia perlu untuk mengklarifikasi perihal barang dari AS yang dijual di RI dikenakan pajak sebesar 64%.

    “Inilah yang perlu pemerintah atau siapapun untuk mengklarifikasi. Kita kena 32%, apa benar barang Amerika kita kenakan pajak atau beban 64%? Dari mana itu 64%? Jadi, tugas kita untuk mengklarifikasi itu. Saya kira ini politis, lebih banyak efek pressure-nya,” tegasnya.

    Ia mengelaborasi seputar tarif impor 32% ini. Tarif senilai 32% ini ditetapkan dari harga impor. Ia mencontohkan, harga sepatu dari Indonesia ke AS itu berkisar di angka US$ 15-US$ 20.

    “Yang kena pajak 32% itu yang ini (harga impor US$ 15-US$ 20). Berapa harga jual di Amerika? Harga jual kalau anda beli, itu antara US$ 50-US$ 70 (di AS). Jadi, kalau US$ 20 dikenakan tarif 32%, itu berarti US$ 6,4. Cuma 10% efeknya (dari harga jual di AS). Yang bayar itu konsumen dan pengusaha Amerika (masing-masing dikenakan 5%). Efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan,” katanya merinci.

    Sama halnya dengan sawit, JK bilang, estimasi harga crude palm oil (CPO) yang diekspor Indonesia sekitar US$ 1.000 per ton. Kemudian ada produk turunan dari CPO itu yang bisa dijadikan sabun, minyak goreng, dan sebagainya yang harganya bisa 3-4 kali lipat lebih besar.

    “Maka mereka (AS) tentu tidak mau dagangannya habis. Pasti mereka akan efisienkan, mungkin mengurangi biaya iklan, atau pegawainya, sehingga mereka bisa hemat 5%. Pasti itu, karena Amerika itu mahal di logistik. Mereka pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Akhirnya efeknya tidak besar untuk Indonesia, karena tidak mungkin Amerika berhenti beli sabun, beli sawit. Beli sepatu, atau beli spare part,” katanya.

    (fdl/fdl)

  • Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mendorong Pemerintah Indonesia merespons perang tarif Amerika Serikat (AS) dengan tarif juga.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen untuk produk yang masuk ke negara mereka. Ini berlaku pada 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang berlaku 9 April 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Menurut Daniel, bea masuk impor AS ini tidak ada kaitannya dengan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB).

    Sebab, NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang sudah umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya.

    Daniel menekankan bahwa penerapan NTM atau NTB itu tidak perlu dipicu oleh kebijakan negara lain.

    Ia pun menyarankan agar produk manufaktur AS dikenakan tarif masuk nol persen.

    Hal itu tak perlu menjadi sebuah kekhawatiran karena daya saing produk manufaktur AS dinilai tidak terlalu kompetitif.

    “Kalau perlu, Pemerintah RI beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur AS karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun imbas dari kebijakan ini, Indonesia disebut akan menjadi sasaran ekspor negara-negara yang juga terkena tarif impor Donald Trump.

    Menurut Daniel, hal itu karena Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial.

    “Dengan daya beli yang tinggi, pasti akan menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak dari tarif impor baru AS tersebut,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemerintah RI mempercepat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan NTM atau NTB.

    Kebijakan itu antara lain revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kebijakan-kebijakan itu disebut sebagai bentuk manajemen risiko yang sangat penting untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri.

    “Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan,” ujar Daniel. 

    Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah diminta untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    Lalu, sekaligus juga dapat melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.

    Kemudian, Daniel meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS.

    Kebijakan TKDN dinilai ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah.

    Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia.

    “Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini,” ucap Daniel.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” katanya. 

  • Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Jakarta –

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tampaknya tengah menguji sejauh mana institusi-institusi internasional dapat dilemahkan dan digoyahkan.

    Satu hal yang tak bisa disangkal dari sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini adalah bahwa ia tidak pernah bertindak setengah hati atau sekadar “gertak sambal”.

    Dalam taktik politiknya, si penggemar sepak bola Viktor Orban lebih sering memilih untuk menyerang daripada bertahan, dan ketika pemberitaan mengenai dirinya semakin negatif, ia kadang-kadang dengan sengaja mengguyurkan “minyak pada bara api yang berkobar”.

    Begitulah yang ia lakukan, bahkan sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Budapest pada hari Kamis (03/04)), Sekretaris Menteri Hungaria Gergely Gulyas mengumumkan melalui kantor berita negara MTI pada pagi itu bahwa Hungaria ingin keluar dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

    Pemerintah Hungaria telah memulai langkah tersebut, dan proses keluar akan dilakukan sesuai dengan semua tenggat waktu yang berlaku. Tak lama setelah itu, keputusan tersebut diterbitkan dalam Lembaran Resmi Hukum Hungaria.

    Keluarnya Hungaria dari ICC sudah dipertimbangkan sejak Februari. Gulyas dengan hati-hati menambahkan bahwa Hungaria berada dalam situasi hukum yang khusus.

    Meskipun negara ini telah bergabung dengan ICC, karena Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC, Hungaria tidak wajib melaksanakan perintah penangkapan.

    Meski langkah ini menimbulkan kegemparan internasional, tidak ada yang terkejut. Ketika perintah penangkapan dari ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikeluarkan pada 21 November 2024, hanya beberapa jam setelahnya, Viktor Orban dengan penuh semangat mendeklarasikan pihaknya mendukung Netanyahu sepenuhnya.

    Perintah penangkapan itu ia sebut sebagai “berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima”, tulis Orban di X dan malah mengundang “sohibnya” itu ke Hungaria, “di mana kami akan menjamin kebebasan dan keselamatannya”, sindirnya.

    Segera setelah itu, pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa negara mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar dari ICC. Pernyataan semacam ini, dalam pemerintahan Orban, sering kali menjadi sinyal bahwa keputusan seperti itu akan segera diambil.

    Keluarnya dari ICC baru akan berlaku setelah satu tahun

    Media independen Hungaria dan pengamat menanggapi langkah ini dengan setengah terkejut, setengah sinis. Majalah mingguan HVG (Heti Vilaggazdasag) memberi judul: “Mengapa kita butuh Mahkamah Internasional? Tidak ada yang boleh memaksa kita untuk menangkap siapa yang kita pilih!” Portal 444.hu menulis: “Netanyahu seharusnya ditangkap di bandara, tapi kita lebih memilih keluar dari ICC.”

    Pakar hukum internasional di Universitas Corvinus Budapest, Tamas Hoffmann, mengatakan kepada surat kabar Blikk, bahwa dengan keluar dari ICC, “pemerintah Hungaria memberi sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.”

    Secara hukum, Hungaria sebenarnya tetap diwajibkan untuk menangkap Netanyahu, meskipun negara ini berencana keluar dari ICC. Sebab, keluar dari ICC baru akan berlaku setelah tenggat waktu satu tahun, dimulai dari tanggal pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

    Keluarnya dari ICC lebih dari sekadar kado untuk Netanyahu

    Meski demikian, Viktor Orban dan Benjamin Netanyahu merayakan pengumuman keluarnya Hungaria dari ICC dengan antusias di konferensi pers bersama pada hari Kamis (04/04).

    Orban menyebut ICC sebagai “Mahkamah politik”. Netanyahu kemudian memuji pernyataan Orban dan menyebut ICC sebagai institusi “korup” dan mengancam demokrasi. Pertanyaan dari wartawan tidak diizinkan selama konferensi pers.

    Fakta bahwa Hungaria mengumumkan keluar dari ICC pada hari yang sama dengan kunjungan Netanyahu jauh lebih dari sekadar kado Orban kepada sahabatnya itu. Perdana Menteri Hungaria telah meluncurkan serangan politik besar tahun ini: “Perang melawan Kekaisaran Brussel”, yakni tentang transformasi Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang hanya terhubung oleh kepentingan ekonomi, serta perjuangan melawan para kritikus Orban.

    Dalam pidatonya pada Hari Nasional 15 Maret, Orban menyebut para kritikus tersebut sebagai “serangga yang baru nongol lagi setelah istirahat musim dingin”, yang kini akan “dibasmi.”

    Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Orban merasa bahwa masa-masa ini sangat menguntungkan untuk melakukan serangan politik semacam itu. Ia mengandalkan dukungan sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, yang kini menjadi fraksi ketiga terbesar di Parlemen Eropa.

    Dengan demikian, keluar dari ICC juga dapat diinterpretasikan sebagai ujian untuk melihat sejauh mana institusi transnasional dapat diserang dan mungkin dihancurkan.

    Langkah ini juga terkait dengan keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, mengingat keanggotaan ICC sangat erat terkait dengan keanggotaan dalam Uni Eropa.

    Hungaria adalah satu-satunya negara UE yang memutuskan untuk keluar dari ICC. Maka dari itu, keputusan ini juga menyentuh pertanyaan apakah Orban juga berniat untuk mengeluarkan negaranya dari Uni Eropa?

    Orban menginginkan Uni Eropa yang berbeda

    Hingga kini, Orban masih berpegang pada anggapan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa – dalam bentuk yang diubah menurut visinya. Keluar dari Uni Eropa tidak dapat diterima secara politik di Hungaria saat ini dan kemungkinan besar akan menjadi akhir karier politik Orban.

    Namun demikian, Perdana Menteri Hungaria itu terus menggempur Uni Eropa – dimulai dengan mitos sayap kanan mengenai “pertukaran populasi”, yang menyatakan bahwa Eropa akan kehilangan akar-akar Kristen-nya akibat migrasi, hingga narasi “Gayropa”, di mana partai pemerintah Fidesz bahkan bertindak melawan gerakan LGBTQ di Hungaria.

    Di dalam negeri, Orban meluncurkan kampanye besar melawan para kritikusnya – yang ia sebut dengan hina sebagai “serangga” dan perlu “pembersihan besar pada masa Paskah”.

    Tujuannya tampaknya adalah untuk memperkuat kekuasaannya sedemikian rupa sehingga alternatif politik hampir tidak mungkin lagi.

    Sementara itu, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di Hungaria.

    Hal ini terlihat, antara lain, pada partai oposisi Tisza (Hormat dan Kebebasan) yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei dengan selisih besar dibandingkan dengan Partai Fidesz milik Orban.

    Pemimpin partai tersebut, Peter Magyar, saat ini dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu.

    Namun, jurnalis Imre Para-Kovcs bersikap skeptis terhadap kemungkinan perubahan politik. “Hungaria kebal terhadap perubahan,” tulisnya. Harapan sebagian orang bahwa negara ini akan berubah secara mendasar adalah sebuah ilusi “para pemimpi yang simpatik”.

    *Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada awal April 2025, yang langsung menimbulkan gelombang kejut di pasar global, termasuk Indonesia.

    Indonesia dikenakan tarif 32%, berdampak signifikan pada berbagai sektor, terutama industri digital. 

    Terkait hal ini Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tarif impor Donald Trump. 

    Kebijakan ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital nasional dan memperlambat laju transformasi digital di seluruh Indonesia.

    Ketua Umum ASIOTI, Teguh Prasetya, menyebut kebijakan proteksionis ini tidak hanya memengaruhi pelaku industri, tetapi juga memperlambat pengembangan teknologi seperti IoT, Cloud Computing, Big Data, AI, hingga jaringan 5G yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Jika tidak diantisipasi, kita berisiko mengalami penurunan posisi dalam indeks broadband global yang saat ini sudah berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN,” ujar Teguh melalui keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). Data terbaru dari Speedtest Global Index menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam Global Broadband Index untuk kecepatan internet seluler masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

    Indonesia berada di peringkat 103 dengan kecepatan rata-rata 20,17 Mbps, jauh di bawah Brunei (peringkat 16), Singapura (peringkat 22), Malaysia (peringkat 46), Vietnam (peringkat 52), Thailand (peringkat 54), Laos (peringkat 68), Myanmar (peringkat 75), serta Filipina dan Kamboja (masing-masing peringkat 80 dan 96).

    Tanpa penguatan infrastruktur digital, Indonesia akan semakin kesulitan mengejar ketertinggalan dan mewujudkan visi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

     

     

  • Ternyata Ada Peluang Bagi Indonesia di Balik Tarif Impor Trump, Apa Itu? – Page 3

    Ternyata Ada Peluang Bagi Indonesia di Balik Tarif Impor Trump, Apa Itu? – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

    Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat.

    Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

    “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” jelas dia.

    “Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

    Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

    “Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang.”

     

  • Mitigasi Tarif Trump, Industri Elektronik RI Usul Revisi Aturan Impor

    Mitigasi Tarif Trump, Industri Elektronik RI Usul Revisi Aturan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) mendesak revisi aturan relaksasi impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024. Pasalnya, aturan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk dampak kebijakan tarif AS. 

    Apalagi, Indonesia masih minim hambatan perdagangan. Aturan relaksasi impor tersebut memudahkan berbagai produk jadi yang diimpor masuk ke pasar domestik tanpa pertimbangan teknis (Pertek) pemerintah.

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan dengan kebijakan tarif 32% ke Indonesia yang diterapkan Presiden AS Donald Trump, maka pihaknya mendesak agar pemerintah mempercepat mengeluarkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    “Pemerintah RI perlu mempercepat mengeluarkan berbagai NTM [non tariff measures] atau NTB [non tariff barriers] yang telah beberapa kali diminta, seperti revisi Permendag 8/2024, pelabuhan entry point, memperluas kewajiban TKDN, dan lainnya,” ujar Daniel, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bentuk manajemen risiko yang sangat penting untuk mengamankan pasar dalam negeri. Menurut dia, pasar RI dengan pangsa pasar besar dan dengan daya beli tinggi pasti akan menjadi sasaran ekspor negara-negara yang produksinya terdampak kebijakan tarif Trump.

    Pelaku usaha elektronik meminta pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor, sekaligus melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.

    Dalam hal ini, dia juga secara spesifik mendorong agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan BMI AS.

    “Kebijakan TKDN telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja Pemerintah,” tuturnya.

    Kebijakan TKDN juga diklaim memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh Pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Daniel berharap agar Pemerintah Indonesia merespons perang tarif dengan tarif juga. Menurut dia, kebijakan tarif AS ini tidak ada kaitannya dengan NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier).

    Pasalnya, NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya.

    “Jadi, tidak perlu di-trigger oleh kebijakan negara lain. Kalau perlu, pemerintah RI beri tarif masuk 0% pada produk manufaktur AS karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Peneliti Ekonomi dari Institute of Development of Economic and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan produk elektronik dan komponen juga dapat dikenakan tarif tinggi ekspor ke AS, jika negara tersebut memperluas tarif untuk produk teknologi.

    Menurut Ariyo, industri elektronik RI yang sedang berkembang bisa terdampak. Adapun, nilai ekspor produk elektronik (HS 85) sebesar US$4,18 miliar pada 2024 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$3,45 miliar.

  • Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut buatan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut terungkap dengan perhitungan sederhana yang dilakukan oleh ekonom James Surowiecki dan laman The Verge.

    The Verge melaporkan angka tarif baru itu berasal dari perhitungan yang disederhanakan dari chatbot AI. Menurut laporan itu, tim Trump perlu menggunakannya karena formulasi harus dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu. Surowiecki mengatakan seseorang bisa membuat angka yang sama seperti perhitungan Gedung Putih. Caranya dengan mengambil defisit perdagangan suatu negara dengan AS. Berikutnya hasil angka itu membaginya dengan total ekspor ke AS.

    “Bagi dua angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan tarif timbal balik diskon yang siap digunakan,” jelasnya.

    Foto: Donald Trump dengan Saham & Dolar/ Aristya Rahadian
    Donald Trump dengan Saham & Dolar

    Media AS, Politico juga mengindikasikan dugaan serupa. Sejumlah pengguna X mencoba melakukan hal serupa. Mereka melakukan percobaan dengan meminta pada sejumlah chatbot yakni ChatGPT, Gemini, Claude, dan Grok. Perhitungannya dengan memecahkan defisit perdagangan dan menempatkan AS pada level yang sama, dengan rumus yang dihasilkan chatbot sama, yakni defisit dibagi ekspor.

    Namun Gedung Putih membantah klaim tersebut. Pihak pemerintah menyebutkan akan mempublikasikan rumus yang digunakan. Kebijakan impor yang dikeluarkan Trump membebankan pada sejumlah negara. Pemerintah AS menerapkan basis tarif impor 10% ke semua negara dan ada juga tarif resiprokal.

    Tiap negara mendapatkan besaran yang berbeda, berdasarkan defisit perdagangan yang ditimbulkan. Misalnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%.

    (npb/wur)

  • Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus memperkuat industri lokal sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu.

    Diketahui, Indonesia terkena tarif timbal balik AS sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$ 14,34 miliar pada tahun 2024.

    “Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Itu concern kita,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    “Industri kita akan semakin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” tambahnya.

    Evita menilai bahwa memperkuat industri dalam negeri bisa dilakukan dengan terus mendorong peningkatan daya saing produk lokal, salah satunya lewat pemberian insentif bagi sektor industri yang terdampak kebijakan tarif.

    Menurutnya, langkah ini penting agar industri yang terkena imbas tarif Trump tetap mampu bersaing.

    Evita menuturkan, penting untuk meningkatkan kualitas produk ekspor dan mendorong hilirisasi industri guna menghasilkan ekspor bernilai tambah tinggi.

    Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat dikurangi.

    Lebih lanjut, Evita turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja.

    Di samping itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari pemerintah, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perundingan ulang tarif.

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki peran penting dalam memperkuat industri nasional.

    Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, TKDN diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

    Ia menegaskan, penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

    Ia juga menekankan perlunya percepatan perjanjian dagang dengan negara mitra guna membuka peluang ekspor baru.

    Saat ini, produk ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada pasar AS, terutama untuk komoditas seperti elektronik, pakaian, alas kaki dan hasil perikanan.

    Selain AS, China dan India juga menjadi pasar utama. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ketiganya menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024.

    Evita menekankan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia dengan China dan India relatif baik, langkah diversifikasi pasar tetap diperlukan.

    Anggota DPR dari fraksi PDIP itu menegaskan pentingnya mencari pasar ekspor baru sebagai upaya antisipasi agar Indonesia tetap aman jika terjadi gangguan seperti dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap produk ekspor.