Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi serius dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, imbas dari kebijakan ini bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga ketenagakerjaan di dalam negeri.

    “Penurunan ekspor produk unggulan Indonesia ke AS seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik tentu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Kita harus menghitung dampaknya secara cermat dan mencegah terjadinya PHK massal,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia mengimbau agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun strategi bersama untuk menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor AS.

    Lebih lanjut, Anindya menanggapi tuduhan yang disampaikan Presiden Trump bahwa Indonesia menerapkan tarif impor hingga 64% terhadap produk-produk asal AS.

    Tuduhan ini, menurutnya, juga termuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh US Trade Representative (USTR).

    “Dalam laporan itu, Indonesia disebut telah menaikkan tarif impor secara progresif dalam 10 tahun terakhir, terutama pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang buatan AS. Ini menjadi dasar pengenaan tarif oleh AS,” jelas Anindya.

    Namun, ia menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh dan berbasis data.

    “Langkah Pemerintah Indonesia yang mulai mempersiapkan klarifikasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS patut didukung. Perlu pembentukan tim khusus untuk merespons laporan NTE dan membahas tuduhan tarif ini secara teknis dan diplomatis,” tegasnya.

    Anindya juga menyatakan, Kadin Indonesia siap mendukung proses negosiasi dan berperan aktif dalam dialog dagang dengan mitra di AS. Ia menegaskan bahwa menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkeadilan adalah kepentingan bersama.

    “Fokus kita saat ini adalah mencari solusi, bukan memperkeruh situasi. Ada banyak ruang dialog yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan posisi Indonesia dan meredam eskalasi perdagangan,” pungkasnya terkait tarif baru AS.

  • Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Produsen alat bisnis eceran ang menjual agenda kalender premium dan peralatan  kantoran asal Florida, Simplified melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan hukum ini jadi kali pertama yang diterima Trump setelah ia memberlakukan kebijakan tarif tertinggi.

    Adapun gugatan tersebut dilayangkan usai Simplified yang berkantor pusat di Pensacola mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Trump.

    Dalam pengaduan pengadilan federal yang diajukan pada Kamis (3/4/2025), Simplified mengatakan bahwa perusahaan mengalami pembengkakan kerugian.

    Ini lantaran perusahaan harus membayar ekstra produk-produk mentah yang mereka impor dari Tiongkok.

    Simplified menuduh bahwa presiden secara tidak benar mengabaikan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Alasan ini yang membuat Simplified melayangkan gugatan, meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump pada jadwal tarif AS.

    Gugatan tersebut juga mendesak hakim agar presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres dan berdasarkan undang-undang perdagangan yang rumit.

    “Undang-undang semacam itu memerlukan investigasi awal, temuan fakta terperinci, dan kesesuaian yang erat antara kewenangan undang-undang dan cakupan tarif,” demikian isi gugatan .

    “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama, kemudian mengenakan tarif yang konon atas nama keadaan darurat tersebut dengan demikian mengabaikan batasan rinci yang telah ditetapkan Kongres pada izin tarif yang telah diberikannya,” imbuh pengaduan tersebut.

    Lembaga Hukum AS Tuntut Trump

    Tak hanya pengusaha AS,  satu lembaga hukum paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS), The New Civil Leberties Alliance (NCLA) juga turut menggugat Trump.

    Gugatan tersebut ditujukan sebagai protes atas kebijakan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan Presiden Donald Trump.

    Menurut The New Civil Leberties Alliance, Trump secara ilegal memberlakukan tarif pada barang-barang China.

    Akibatnya beberapa perusahaan AS yang mengandalkan impor barang dari China harus mengalami kerugian parah imbas tarif yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.

    “Dengan meminta kekuatan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh pada impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kekuasaan itu.” kata Penasihat Litigasi Senior NCLA Andrew Morris dalam sebuah pernyataan soal gugatan tersebut.

    “ia merebut hak kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengganggu pemisahan kekuasaan Konstitusi,” imbuhnya.

    Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

    Namun Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem yang juga turut sebagai tergugat bersama dengan lembaganya, membela kebijakan tarif Trump.

    Menurutnya kebijakan itu perlu diberlakukan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan.

    Selain itu langkah ini dinilai dapat menjauhkan industri AS dari sasaran praktik perdagangan ilegal.

    “Sudah terlalu lama, Amerika menjadi sasaran praktik perdagangan tidak adil yang membuat rantai pasokan kita bergantung pada musuh asing, menggerogoti basis industri kita, dan merugikan pekerja Amerika,” katanya.

    Perang Dagang China VS AS

    Sebelum gugatan dilayangkan, pada 4 April kemarin Presiden AS Donald Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok dengan besaran 34 persen pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10 persen pada semua impor China.

    Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini disebut sebagai eskalasi paling tajam dari Tiongkok sepanjang perang dagang kedua negara.

    Lantaran tarif baru ini dapat memangkas hingga 2,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini, memicu penurunan permintaan, perlambatan global, dan penurunan ekspor ulang.

    Sebagai bagian dari kebijakan balasan ini, Tiongkok secara mengejutkan memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas tidak dapat dipercaya.

    Termasuk diantaranya produsen drone dan perusahaan teknologi strategis.

    Tak sampai disitu Beijing turut memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan asal AS dan larangan ekspor tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Ramalan Terbaru Soal Resesi Dunia dari JP Morgan

    Ramalan Terbaru Soal Resesi Dunia dari JP Morgan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) membuat banyak pihak pun khawatir akan terjadinya krisis ekonomi global.

    Hal ini juga diungkap oleh perusahaan keuangan terbesar asal AS yakni JPMorgan. Bahkan, JPMorgan meningkatkan peluangnya terhadap resesi AS dan global hingga 60%.

    Naiknya proyeksi resesi global oleh JPMorgan terjadi karena tekanan tarif Trump yang dapat mengancam kepercayaan bisnis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

    Pemerintahan Trump memberlakukan tarif pada puluhan negara awal pekan ini. Kemudian selang beberapa hari, China membalasnya dengan mengenakan tarif pada barang-barang AS, menambah kekhawatiran tentang meningkatnya perang dagang dan mendatangkan malapetaka pada pasar keuangan global.

    JPMorgan mengatakan pihaknya kini melihat peluang sebesar 60% ekonomi global memasuki resesi pada akhir tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 40%.

    “Kebijakan AS yang disruptif telah diakui sebagai risiko terbesar bagi prospek global sepanjang tahun ini. Kebijakan perdagangan negara tersebut telah berubah menjadi kurang bersahabat bagi bisnis daripada yang diantisipasi,” kata JPMorgan dalam analisisnya, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Dampaknya … kemungkinan akan diperbesar melalui pembalasan (tarif), penurunan sentimen bisnis AS, dan gangguan rantai pasokan,” tambah JPMorgan.

    Para ekonom raksasa perbankan itu menggambarkan tarif “pada tingkat dasar” sebagai peningkatan pajak fungsional atas pembelian barang impor oleh rumah tangga dan bisnis AS.

    Mereka juga mengatakan bahwa peningkatan biaya impor yang disebabkan oleh rencana tarif Trump diperkirakan akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi untuk segala hal mulai dari bahan pokok hingga pakaian dan pembelian yang lebih besar seperti mobil serta peralatan.

    Analis JPMorgan mendapati bahwa pengumuman minggu ini, menyusul kenaikan tarif sebelumnya, menaikkan tarif pajak rata-rata AS “sekitar 22% poin menjadi sekitar 24%,” setara dengan sekitar 2,4% dari total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tersebut.

    “Kenaikan sebesar ini akan setara dengan kenaikan pajak terbesar sejak Perang Dunia II. Dampaknya dapat diperbesar melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis AS, dan gangguan rantai pasokan,” ungkap riset JPMorgan.

    Pasar ekuitas AS menguat dan perkasa pada November 2024, setelah Trump memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih berkat ekspektasi kebijakan yang ramah bisnis.

    Namun setelah pengumuman tarif Trump pada Januari lalu, tiga bulan ini merupakan tiga bulan yang tidak berkesan bagi indeks-indeks utama Wall Street, dengan indeks acuan S&P 500 turun lebih dari 8% sepanjang tahun ini.

    Harapan Pemangkasan Suku Bunga

    Sementara tarif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan AS, beberapa analis memperkirakan hal ini dapat memberi lebih banyak ruang bagi bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) untuk memangkas suku bunga lebih lanjut guna meningkatkan aktivitas ekonomi.

    JPMorgan mengatakan pihaknya memperkirakan guncangan tarif akan “sedikit diredam” oleh prospek pemotongan suku bunga lebih lanjut.

    (mkh/mkh)

  • Donald Trump Kembali Perpanjang Batas Waktu Larangan TikTok, Sampai Kapan? – Page 3

    Donald Trump Kembali Perpanjang Batas Waktu Larangan TikTok, Sampai Kapan? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Microsoft sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi TikTok.

    Namun, baik pihak Microsoft maupun TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana akuisisi tersebut.

    Mengutip South China Morning Post, Selasa (28/1/2025), Donald Trump sebelumnya mengatakan, ia sedang berdiskusi dengan beberapa pihak terkait pembelian TikTok.

    Ia memperkirakan keputusan tentang masa depan aplikasi media sosial tersebut akan rampung dalam 30 hari ke depan.

    “Saya telah berbicara dengan banyak orang tentang TikTok dan ada minat yang besar terhadap TikTok,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One selama penerbangan ke Florida.

    TikTok, yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS sempat menghadapi penutupan sesaat sebelum undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjualnya dengan alasan keamanan nasional atau menghadapi larangan mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Gedung Putih, pemilik TikTok yang berbasis di China, ByteDance, akan tetap memiliki saham di perusahaan tersebut, tetapi pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang telah menyediakan fondasi infrastruktur Web TikTok, menurut laporan seorang sumber terkait.

    Namun, Trump mengatakan bahwa ia belum berbicara dengan bos Oracle, Larry Ellison terkait pembelian TikTok.

    “Tidak, tidak dengan Oracle. Banyak orang berbicara kepada saya, orang-orang yang sangat penting, tentang pembeliannya dan saya akan membuat keputusan itu mungkin dalam 30 hari ke depan. Kongres telah memberikan waktu 90 hari. Jika kita dapat menyelamatkan TikTok, saya pikir itu akan menjadi hal yang baik,” terang Trump.

  • Dampak Perang Dagang Trump, Masyarakat Tidak Usah Panik, Saatnya Indonesia Bersatu – Halaman all

    Dampak Perang Dagang Trump, Masyarakat Tidak Usah Panik, Saatnya Indonesia Bersatu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo diharapkan sesegera mungkin bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan negoisasi ulang terkait tarif timbal balik AS (resiprokal) ke Indonesia sebesar 32 persen. Tarif ini di luar tarif dasar yang diketok Trump di hari yang sama 10 persen.

    Hal ini disarankan oleh Silfester Matutina, Direktur Merah Putih Institut dan juga Ex Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sabtu, 5 April 2025 ketika dimintai tanggapan oleh Media mengenai langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Indonesia menghadapi Kebijakan Penerapan Tarif Impor oleh Pemerintahan Amerika Serikat tersebut.

    “Yang harus kita garisbawahi bahwa pemberlakuan tarif impor ini dilakukan oleh Presiden Trump kepada hampir 180 Negara kecuali Rusia, Belarus, Kuba dan Korea Utara.Jadi bukan hanya khusus kepada Indonesia, ” ujarnya.

    Menurut dia  ini bukan perang dagang khusus antara Indonesia dan Amerika.

    “Dan ini dilakukan oleh Trump untuk mengamankan ekonomi negaranya tanpa ambil pusing dampak buruk kepada negara negara lainnya juga  iklim ekonomi dan politik dunia,” ujarnya.

    Untuk itu Silfester mengatakan harus sangat hati-hati meresponnya dan tidak perlu panik apalagi ikut ikutan perang dagang dan  bereaksi keras seperti Kanada, China dan lainnya. 

    “Indonesia juga tidak perlu ikut ikutan memboikot produk Amerika. Kita Bangsa Indonesia harus bersatu dan optimis bahwa kita dapat melalui situasi sulit ini dengan baik seperti yang terjadi sewaktu Krisis Moneter tahun 1998 dan Pandemi Covid 19,” ujarnya.

    Kata dia oleh karena itu tidak perlu  menjadi takut dan khawatir sehingga seolah olah akan terjadi krisis ekonomi dan politik di bangsa kita.

    Dan juga sebaiknya kita tetap harus tenang dan mencari solusi yang terbaik untuk sama sama bersatu menghadapinya. 

    Kepada  para pengamat, politisi, Praktisi Ekonomi dan Pengambil Kebijakan hendaknya tidak memberikan pernyataan yang negatif dan pesimistis yang memanaskan situasi dan membuat ketakutan di Bangsa Kita.

    Tentunya kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan pihak terkait agar mengambil kebijakan yang cerdas dan terukur sehingga tidak merugikan Indonesia melainkan nantinya malah bisa menguntungkan Indonesia. 

    Untuk itu hal pertama tentunya kita meminta sesegera mungkin Presiden Prabowo langsung menegoisasikan ulang dengan Presiden Trump mengenai Penerapan tarif resiprokal
    ini kepada Indonesia. Hingga tidak merugikan perekonomian kita. Memang sebaiknya Presiden Prabowo yang langsung bertemu,jangan diwakilkan oleh bawahannya karena pengambil keputusan adalah Presiden Amerika Donald Trump langsung dan Presiden Prabowo langsung juga.

    Yang kedua tentunya Indonesia harus melakukan diversifikasi market ekspor bukan hanya ke Amerika atau China melainkan ke negara negara lainnya.

    Yang ketiga tentunya Pemerintah Presiden Prabowo juga harus secepatnya melakukan pertemuan, memberikan kemudahan dan konsolidasi dengan ekportir Indonesia yang terdampak dan pihak terkait lainnya untuk mencari jalan keluar terbaik.

    Dan yang keempat kita harus cerdas mengambil peluang berpindahnya investasi dari negara negara yang dikenakan tarif impor lebih tinggi dari Indonesia seperti Vietnam 46 persen,Kamboja 49% atau China 36%, untuk itu diperlukan stimulus dan relaksasi atas kebijakan Investasi. 

    Yang kelima kita harus benar benar melakukan riset dan survey yang valid mengenai realisasi ekspor dan impor,daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa melakukan program dan rencana yang solutif dan terukur dan tidak bias atas opini opini negatif yang sengaja dihembuskan untuk menghancurkan bangsa kita. 

    Demikian dikatakan oleh Silfester Matutina, Ketum Solidaritas Merah Putih yang juga seorang Pebisnis dan Advokat.

     

  • Ada Kebijakan Tarif Trump, Menteri Widiyanti: Pariwisata Tidak Terganggu – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Trump, Menteri Widiyanti: Pariwisata Tidak Terganggu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak terganggu akibat kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini merespons kebijakan ‘Tarif Timbal Balik’ yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk impor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Widiyanti berujar, Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan. Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, lanjut dia, sektor lain bisa menjadi penyeimbang.

    “Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas Rupiah dan cadangan devisa,” ujar Widiyanti di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

    Widiyanti mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memperhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Di antaranya, pariwisata bisa sebagai ekspor jasa penyeimbang.

    “Dengan kekayaan alam, seni budaya, juga kreativitas masyarakat yang ada, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi,” ujarnya.

    Di sisi lain, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara yang hadir di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu. Selain itu, kata Widiyanti, perlu dilakukan optimalisasi UMKM dan ekonomi lokal penyedia jasa pariwisata.

    “Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terkena dampak tarif,” imbuh Widiyanti.

    Widiyanti juga melihat pentingnya fokus pada pengembangan pariwisata berkualitas tinggi, yakni pariwisata yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, namun juga mengusahakan pengalaman wisata berkualitas yang menarik pengeluaran berwisata lebih tinggi.

  • Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), terutama di tengah meningkatnya tensi perdagangan global imbas tarif baru Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diatasi adalah absennya sosok duta besar Indonesia untuk AS.

    “Proses penunjukan duta besar biasanya memakan waktu cukup lama. Karena itu, dibutuhkan figur yang dapat berperan sebagai representative Indonesia untuk menjaga komunikasi strategis antara kedua negara,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Sebagai bentuk inisiatif konkret, Kadin Indonesia akan memaksimalkan jalur yang sudah terjalin lama dengan US Chamber of Commerce.

    “Hubungan kami dengan US Chamber of Commerce selama ini sudah sangat baik. Kami akan menggunakan jalur ini untuk memperkuat komunikasi, terutama terkait isu-isu perdagangan dan investasi,” lanjutnya dalam keterangan terkait penerapan tarif baru Donald Trump.

    Kadin juga dijadwalkan akan bertolak ke AS pada awal Mei 2025 untuk melanjutkan dialog dagang dan diplomasi ekonomi.

    Misi ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya, termasuk partisipasi Kadin dalam 12th US-Indonesia Investment Summit yang berlangsung pada 26 November 2024 lalu.

    Forum yang diadakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dan US Chamber of Commerce tersebut mengangkat tema “Golden Indonesia: Charting the Path to 2045” dan digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

    Fokus diskusi adalah strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyoroti isu-isu seperti peningkatan daya saing global, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

    Meskipun tidak ada pertemuan bilateral langsung yang tercatat antara Kadin Indonesia dan US Chamber of Commerce pada kesempatan itu, kehadiran Kadin dalam forum tersebut mencerminkan komitmen kedua pihak dalam menjaga hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    “Ini adalah langkah awal yang penting. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif harus terus diperkuat agar hubungan perdagangan Indonesia-AS tetap solid dan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkas Anindya terkait tarif baru Donald Trump.

  • Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

  • Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mewaspadai kenaikan biaya produksi dan penurunan ekspor dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Adhi menambahkan hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.

    Adhi memaparkan, bahwa Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini.

    “Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, diperkirakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya,  yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Kemudian, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

    Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Termasuk, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh.

    Adhi berujar, pemerintah harus menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melakukan penguatan industri nasional, serta mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

    “Kami mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,” ucap Adhi.

    Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.

    Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.