Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus memiliki surat keterangan kepolisian (SKK), retret kepala daerah jilid II, langkah pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif impor Trump, hingga KPK yang mengundur batas akhir pelaporan LHKPN.

    Isu Politik dan Hukum Beritasatu.com

    1. Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco: Sudah Dibahas dengan Puan

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku dirinya sudah membahas dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dasco mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung secepatnya setelah Lebaran Idulfitri 2025. Dasco membicarakan pertemuan Prabowo dan Megawati dengan Puan di sela-sela acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kediamannya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Senada dengan Dasco, Puan Maharani juga mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo Subianto setelah libur Idulfitri 2025.

    2. Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Mabes Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    Dikatakan Sandi, Perpol itu dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

    3. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Selain terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati, isu politik dan hukum lainnya, yakni Retret kepala daerah gelombang kedua tidak akan serupa dengan gelombang pertama. Pelaksanaan retret akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya.

    Menurutnya, peserta retret gelombang dua tersebut termasuk kepala kepala daerah yang di Bali yang absen pada retret di Magelang sebelumnya, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    Kemendagri sudah menyiapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang kedua. Lokasi retret belum bisa dipastikan, apakah akan menggunakan Akademi Militer, Magelang atau tidak.

    4. Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

    Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

    5. KPK Undur Batas Akhir Pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundur batas akhir pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2024 hingga 11 April 2025, karena ada libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. KPK memandang periode libur Idulfitri dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaporan LHKPN para penyelenggara negara.

    Dengan mundurnya batas akhir tersebut, KPK berharap penyelenggara negara memiliki waktu yang cukup untuk merampungkan penyampaian LHKPN 2024. KPK juga berharap penyelenggara negara menjadi terdorong menyampaikan LHKPN secara patuh, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kelengkapan dan kebenaran isinya.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.

  • Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Haidar Alwi: Bukan Bencana Ekonomi, Tapi . . . – Halaman all

    Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Haidar Alwi: Bukan Bencana Ekonomi, Tapi . . . – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ir R Haidar Alwi MT mengatakan kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump membuat Indonesia berada dalam posisi strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

    Menurut Haidar Alwi, perang dagang bukanlah akhir dari pertumbuhan ekonomi dunia. 

    Melainkan penataan ulang kekuatan global yang membuka peluang bagi negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti Indonesia.

    “Investor besar dunia pun tahu bahwa Indonesia adalah pasar masa depan. Mereka tidak hanya melihat angka hari ini, tetapi proyeksi lima hingga dua puluh tahun ke depan. Dan dalam semua skenario itu, Indonesia selalu muncul sebagai kekuatan baru di Asia,” ujar Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Kebijakan bea masuk sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika terhadap beberapa produk Indonesia, kata Haidar Alwi, memang memberikan tekanan jangka pendek. 

    Meski begitu, Haidar Alwi menilai hal ini bukan sebagai bencana ekonomi, melainkan filter strategis bagi Indonesia untuk memperkuat nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas diversifikasi pasar ekspor ke luar Amerika.

    “Kalau kita hanya bergantung pada satu pasar ekspor, maka kita rapuh. Tapi kalau ini jadi momen untuk membuka jalur dagang ke Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Pasifik Selatan, justru kita keluar dari krisis dengan lompatan besar,” jelasnya.

    Dalam pandangan Haidar Alwi, kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Trump justru menegaskan bahwa era globalisasi lama sudah berakhir.

    Menurutnya, yang kini dibutuhkan adalah model globalisasi baru yang berakar pada kemandirian ekonomi nasional, bukan keterikatan yang tidak adil terhadap kekuatan besar dunia.

    Haidar Alwi menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses melahirkan ekosistem ekonomi yang mandiri dan tangguh.

    “Pemerintah sedang fokus memperkuat fondasi struktural. Infrastruktur fisik dibangun, digitalisasi diperluas, hilirisasi sumber daya alam berjalan, dan industri padat karya mulai diarahkan ke rantai pasok global yang baru,” kata Haidar Alwi.

    Dengan bonus demografi, stabilitas politik yang terjaga, serta kelas menengah yang terus tumbuh, Indonesia menjadi ladang investasi yang sangat menarik. 

    Bahkan, lembaga keuangan global seperti Standard Chartered dan HSBC memproyeksikan bahwa Indonesia akan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2045.

    Haidar Alwi menolak narasi pesimisme yang kerap dibangun atas dasar fluktuasi nilai tukar atau pergerakan indeks saham harian. 

    Baginya, fluktuasi adalah napas alami pasar bebas, bukan ukuran kekuatan struktural ekonomi.

    “Rupiah melemah sesaat bukan berarti kita kalah. Pasar bereaksi pada sentimen, bukan pada realitas dasar. Dan realitas dasar Indonesia sangat kuat, baik dari sisi konsumsi domestik, kestabilan fiskal, maupun kapasitas manufaktur,” ungkapnya.

    Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan serta merta terpuruk karena tekanan dagang Amerika. 

    Justru negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko yang sebelumnya dianggap ‘pemenang’ perang dagang, kini menghadapi tekanan akibat ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap ekspor tunggal ke AS.

    Menurutnya, Indonesia memiliki semua modal: sumber daya alam, jumlah penduduk, lokasi strategis, dan potensi SDM unggul.

    “Kebijakan Trump adalah pemicu. Tapi bagaimana kita merespons, itu yang menentukan. Kalau kita gunakan ini untuk memperkuat industri dalam negeri, membangun kepercayaan investor, dan memperluas pasar, maka ini bukan krisis. Ini adalah momen kelahiran kembali kekuatan ekonomi Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.

  • Netanyahu Akan Temui Trump Besok Bahas Tarif Dagang hingga Ancaman Iran

    Netanyahu Akan Temui Trump Besok Bahas Tarif Dagang hingga Ancaman Iran

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan perjalanan ke Washington, Amerika Serikat (AS). Trump akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump membahas sejumlah isu termasuk tarif dagang hingga sandera Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (6/4/2025), pertemuan tersebut akan berlangsung pada Senin (5/4), kata seorang pejabat Gedung Putih yang tidak mau disebutkan namanya.

    Kedua negara tengah berhadapan dengan serangkaian isu yang sangat pelik, termasuk penerapan tarif dagang sebesar 17% yang mengejutkan oleh Trump atas impor Israel, upaya gencatan senjata yang sulit dicapai di Gaza, dan meningkatnya kekhawatiran atas program nuklir Iran.

    Netanyahu akan bertemu Trump untuk “membahas tarif, upaya untuk membawa kembali sandera Israel (dari Gaza), hubungan Israel-Turki, ancaman Iran, dan perang melawan Pengadilan Kriminal Internasional,” yang telah menuduh pemimpin Israel tersebut melakukan kejahatan perang, kata kantor Netanyahu di Yerusalem dalam sebuah pernyataan.

    Pembicaraan tarif akan menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang melakukan perjalanan ke Washington dalam upaya untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan Trump.

    Israel telah berupaya menghindari tarif yang dikenakan pada hampir setiap negara dengan bergerak lebih dulu–sehari sebelum pengumuman tarif global besar Trump–untuk mencabut semua bea yang tersisa pada satu persen barang Amerika yang masih terkena tarif tersebut.

    Trump telah mengatakan bahwa ia mengharapkan kunjungan segera dari Netanyahu–“bahkan mungkin minggu depan”–meskipun situs web Axios mengatakan pejabat Israel dan bahkan beberapa orang di pemerintahan Trump terkejut.

    Agenda lainnya adalah upaya yang terhenti untuk mencapai kesepakatan baru mengenai kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pengembalian sandera yang tersisa oleh militan Hamas. Israel memperbarui operasi militer di sana bulan lalu, yang mengakhiri gencatan senjata yang berumur pendek.

    Kunjungan Netanyahu ke AS, yang awalnya diharapkan akan berlangsung akhir bulan ini, tampaknya telah dimajukan menyusul pengumuman tarif dagang, Axios melaporkan.

    Trump dan Netanyahu telah berbicara melalui telepon beberapa hari lalu tentang keputusan Hungaria untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan kemungkinan kunjungan ke Washington tampaknya muncul pada saat itu.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hanya Ada 406 Perempuan dalam Daftar 3.028 Miliarder Dunia versi Forbes – Page 3

    Hanya Ada 406 Perempuan dalam Daftar 3.028 Miliarder Dunia versi Forbes – Page 3

    Forbes telah merilis daftar terbaru miliarder dunia. Di 2025 ini, jumlah miliarder yang masuk dalam daftar Forbes mencapai rekor terbanyak yaitu 3.028 orang di seluruh dunia. Angka ini 247 lebih banyak dibanding dengan tahun lalu.

    Daftar Miliarder Dunia ini adalah peringkat setiap orang di planet Bumi yang menurut perkiraan Forbes setiap orang memiliki kekayaan bersih sebesar USD 1 miliar atau lebih pada tanggal 7 Maret 2025.

    Dikutip dari Forbes, Kamis (3/4/2025), Orang terkaya dari semuanya adalah Elon Musk, yang kekayaannya diperkirakan mencapai USD 342 miliar. Meskipun menghabiskan lebih banyak waktunya untuk memimpin DOGE, lembaga yang dibentuk donald Trump untuk pemotongan biaya pemerintahan, Elon Musk telah menambahkan USD 147 miliar ke kekayaannya selama setahun terakhir.

    Kenaikan harta ini berkat tahun yang luar biasa untuk perusahaan roketnya SpaceX dan perusahaan AI-nya xAI, yang ia gabungkan dengan raksasa media sosialnya X minggu lalu.

    Bahkan Tesla, meskipun ada protes baru-baru ini dan aksi jual pasar saham, masih diperdagangkan lebih tinggi dari tahun lalu.

    Itu memungkinkan Musk untuk merebut kembali gelar orang terkaya di dunia dari Arnault, dan telah memberinya jarak harta USD 126 miliar atas orang terkaya berikutnya yaitu Mark Zuckerberg yang merupakan pendiri Meta.

    kekayaan Mark Zuckerberg diperkirakan mencapai USD 216 miliar, yang menempati peringkat nomor 2 untuk pertama kalinya.

    Jeff Bezos dari Amazon diperkriakan memiliki harta USD 215 miliar, menempati peringkat nomor 3 orang terkaya dunia dan Larry Ellison dari Oracle dengan kekayaan USD 192 miliar menempati peringkat keempat.

    Arnault dengan jumlah harta USD 178 miliar, turun ke peringkat kelima, peringkat terendahnya sejak 2017, di tengah kemerosotan saham konglomerat mewahnya LVMH.

    Forbes menggunakan harga saham dan nilai tukar dari 7 Maret 2025 untuk pemeringkatan tahun ini.

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    Rupiah Makin Ambrol ke Titik Terburuk 17.000 per Dolar, Ada yang Mau Tanggung Jawab?

    PIKIRAN RAKYAT – Kurs rupiah resmi menembus titik psikologis yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, Rp17.000 per dolar AS. Level itu terpantau dalam perdagangan  DNDF di pasar valas pada Jumat 4 April 2025 malam.

    Angka ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, memicu kekhawatiran publik dan pasar finansial.

    Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang patut bertanggung jawab? Dan yang terpenting, adakah jalan keluar?

    Faktor Global: Data Kuat AS dan Kebijakan The Fed

    Menurut analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah kali ini tidak terjadi dalam ruang hampa. 

    “Banyak data fundamental yang memengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Salah satunya adalah rilis data tenaga kerja di Amerika Serikat. Datanya di luar ekspektasi, lebih baik dibandingkan dengan data sebelumnya,” tuturnya, abtu 5 April 2025.

    Kabar ini disusul oleh pernyataan dari Federal Reserve (The Fed) yang menegaskan belum saatnya menurunkan suku bunga.

    Mereka menyebut inflasi masih tinggi dan risiko ekonomi global belum mereda, terutama akibat perang dagang yang semakin memburuk. Akibatnya, indeks dolar AS menguat secara signifikan, sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah terkena imbasnya.

    Perang Dagang yang Membakar Ekonomi Dunia

    Kondisi kian pelik akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap puluhan negara—termasuk Indonesia. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia.

    Negara Asia Tenggara lainnya pun turut terkena: Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

    “Seharusnya Indonesia melawan,” ucap Ibrahim Assuaibi.

    Dia menilai, pemerintah terlalu lunak dan lebih memilih bernegosiasi ketimbang mengenakan tarif balasan.

    “Kita bisa kenakan tarif balasan hingga 32 persen terhadap produk-produk dari AS,” ujar Ibrahim Assuaibi.

    Ketegangan Geopolitik: Dari Gaza hingga Ukraina

    Tidak berhenti sampai di situ, ketegangan global juga berperan memperparah kondisi rupiah. Serangan Israel ke Gaza yang tak kunjung reda serta kembali memanasnya konflik Rusia-Ukraina menciptakan ketidakpastian besar di pasar global.

    “Meski Bank Indonesia melakukan triple intervention di pasar, kemungkinan dampaknya tidak akan signifikan. Saya perkirakan, rupiah bisa tembus Rp17.050 saat pasar dibuka Senin nanti,” kata Ibrahim Assuaibi.

    Upaya Bank Indonesia: Triple Intervention Di Tengah Libur Panjang

    Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan “triple intervention” untuk menahan laju depresiasi rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut intervensi dilakukan melalui tiga saluran: pasar spot valuta asing, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN).

    “BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru,” tuturnya.

    Namun, BI juga menyampaikan bahwa selama masa libur Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi, kegiatan operasi moneter ditiadakan sementara dan akan kembali normal pada 8 April 2025.

    Prabowo dan Strategi Jangka Panjang: Harapan di Tengah Keterpurukan?

    Di sisi lain, Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan strategi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo, sebagai ‘Strategist in Chief,’ terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” kata Deputi PCO, Noudhy Valdryno.

    Beberapa strategi yang disoroti antara lain:

    Penguatan demokrasi dan supremasi sipil melalui UU TNI yang baru Modernisasi pertahanan negara Kemandirian pangan dan energi seperti pembangunan food estate dan kilang minyak Penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat, salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) Peningkatan kualitas SDM lewat Sekolah Rakyat, smart board, dan cek kesehatan gratis Akselerasi hilirisasi dan industrialisasi melalui BPI Danantara Pembangunan ekonomi desa Pemberantasan korupsi dengan mendukung penegakan hukum yang kuat

    Pelemahan rupiah bukan hanya akibat satu faktor tunggal. Ini adalah gabungan dari dinamika global, kebijakan luar negeri negara adidaya, konflik geopolitik, dan bagaimana Indonesia menyikapi semua itu.

    Langkah-langkah strategis jangka panjang memang penting. Namun, dibutuhkan pula respons jangka pendek yang tangkas dan tegas untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya beli masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SAAT
    terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
    Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
    Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
    Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
    Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
    Donald Trump
    , Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
    Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
    Liberation Day
    ) pada 2 April 2025.
    Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
    Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
    Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
    Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
    Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
    Tajuk
    Kompas
    (04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
    Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
    Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
    Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
    Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
    Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
    Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
    Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
    Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
    Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
    Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
    Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
    Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
    Kompas
    (04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
    AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
    Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
    Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
    Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
    Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
    Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
    Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
    Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
    Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
    Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
    Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
    Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
    Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
    Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
    Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
    Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
    Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
    Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
    Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
    Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
    Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
    Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
    Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
    Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
    Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
    Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
    Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
    Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
    Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
    Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Trump Picu Kekhawatiran Perang Dagang, Resesi, dan iPhone Seharga Rp38 Juta

    Tarif Trump Picu Kekhawatiran Perang Dagang, Resesi, dan iPhone Seharga Rp38 Juta

    JAKARTA – Kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April langsung memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang, resesi ekonomi, dan lonjakan harga barang-barang konsumsi, termasuk produk populer seperti iPhone. Langkah tersebut menuai respons keras dari berbagai negara dan menyebabkan kejatuhan tajam di pasar saham dunia.

    Trump secara resmi menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh produk impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk puluhan negara. Menurut pemerintahannya, langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negosiasi perdagangan AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun, para analis menyebut kebijakan ini sebagai tindakan sepihak yang dapat mengguncang fondasi ekonomi global yang telah dibangun selama puluhan tahun berdasarkan perdagangan bebas.

    Di Jepang, salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut kebijakan tersebut sebagai “krisis nasional”. Bursa saham Tokyo mengalami pekan terburuknya dalam lima tahun terakhir, dipimpin oleh penurunan tajam pada saham-saham bank besar Jepang. Obligasi pemerintah Jepang juga mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan kekhawatiran investor bahwa Bank of Japan mungkin terpaksa menunda rencana kenaikan suku bunga.

    Bank investasi JP Morgan meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi global dari 40% menjadi 60% pada akhir tahun 2025. Di AS sendiri, indeks Dow Jones turun hampir 4%, S&P 500 kehilangan hampir 5%, dan Nasdaq, yang banyak diisi oleh saham teknologi, anjlok hampir 6%—penurunan harian terbesar sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

    Salah satu dampak yang paling mencolok adalah potensi kenaikan harga barang-barang konsumsi. Menurut proyeksi Rosenblatt Securities, harga sebuah iPhone kelas atas dapat mencapai hampir 2.300 dolar AS (sekitar Rp38 juta) jika Apple memutuskan untuk meneruskan beban tarif kepada konsumen.

    Perusahaan-perusahaan besar AS yang bergantung pada produksi luar negeri segera melakukan penyesuaian. Produsen mobil Stellantis mengumumkan akan merumahkan sementara para pekerjanya di AS dan menutup pabrik di Kanada dan Meksiko. General Motors, sebaliknya, mengatakan akan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut.

    Negara-negara mitra dagang utama AS langsung mengecam langkah ini. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi internasional” dan mengumumkan serangkaian tindakan balasan. China dan Uni Eropa juga menyatakan akan melakukan pembalasan terhadap tarif AS, sementara Prancis menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi di Amerika Serikat.

    Namun, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India memilih untuk menahan diri terlebih dahulu dan menunggu apakah kebijakan tersebut akan berubah arah melalui negosiasi.

    Di tengah ketidakpastian ini, Trump menyatakan bahwa tarif-tarif tersebut memberikan AS “kekuatan besar dalam bernegosiasi”, meskipun beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif tersebut bukan bagian dari strategi tawar-menawar, melainkan kebijakan tetap.

    Di dalam negeri, reaksi juga terbelah. Wakil Presiden AS, JD Vance, membela langkah Trump dengan menyatakan bahwa tarif tersebut penting demi keamanan nasional dan kemandirian produksi barang-barang strategis seperti baja dan obat-obatan. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong inflasi, meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika hingga ribuan dolar per tahun, dan bahkan memicu resesi di dalam negeri.

    Selain itu, banyak pihak memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat merusak hubungan strategis Amerika Serikat dengan sekutu utamanya di Asia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan terkena tarif khusus masing-masing sebesar 24%, 25%, dan 32%, meskipun ketiganya merupakan mitra militer penting AS di kawasan Indo-Pasifik.

    Secara keseluruhan, langkah terbaru dari Gedung Putih ini menandai pergeseran besar dalam arah kebijakan perdagangan global. Analis dari Capital Alpha menyebut kebijakan ini tidak matang dan tidak mencerminkan pemahaman teknis yang dibutuhkan dalam diplomasi perdagangan. Meski tarif-tarif tersebut belum berlaku hingga 9 April, kekhawatiran telah menyebar luas dan menciptakan ketidakpastian besar di kalangan pelaku pasar, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia.

  • DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR RI membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK mengantisipasi ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ancaman tersebut diprediksi menyasar setidaknya 50 ribu buruh imbas adanya kebijakan pembaruan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    “Satgas PHK ini antisipasi terhadap bisa nggak tidak terjadi PHK, kemudian terhadap kalau terjadi PHK hak-hak buruh harus dibayar, atau Satgas PHK ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk renegosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring Sabtu (5/4/2025).  

    Dia menyampaikan, usulannya tersebut sudah disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    “Waktu silaturahmi lebaran saya sampaikan itu, dan beliau (Dasco) menangkap positif,” katanya. 

    Menurutnya, Satgas tersebut nantinya harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI, dan DPR RI

    Pihaknya juga segera meminta waktu untuk bertemu DPR RI agar usulannya bisa diakomodir. Menurutnya, adanya ancaman badai PHK ini tak tertangani dikhawatirkan akan muncul aksi unjuk rasa. 

    “Karena itu kami mengajukan gagasan itu, direspon baik, mungkin nantinya setelah masuk hari kerja, kami minta waktu bertemu sehingga menjadi formal. Kami minta pemerintah jangan main-main, dan pembentukan Satgas PHK harus cepat kita lakukan bersama,” tandas Iqbal.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Jakarta –

    Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap deretan dampak yang akan terjadi dari pengenaan tarif impor resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32%.

    Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, mengungkap salah satu dampak yang akan dirasakan atas kebijakan Trump, kenaikan harga produk makanan dan minuman. Hal ini terjadi karena banyak bahan baku yang diimpor dari AS.

    AS merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” kata Adhi dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan kenaikan harga makanan dan minuman terjadi karena tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari AS. Selain itu, kondisi tersebut juga diyakini akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia.

    Dampak kedua penurunan nilai ekspor. Adhy mengatakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional

    Lebih lanjut, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis.

    Pertama, melakukan negosiasi diplomatik. Hal itu perlu dilakukan untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif. Ditekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi.

    Kedua, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing. Ketiga, menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Keempat, mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan. Kelima, mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respon kenaikan BMI Amerika.

    Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia. Dengan regulasi itu, tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini.

    “Pelonggaran kebijakan ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” ucapnya.

    Keenam, mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

    (ada/ara)