Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Eropa Bersiap Hadapi Potensi Perang dengan Rusia, 800 Ribu Tentara Berlatih di Jerman – Halaman all

    Eropa Bersiap Hadapi Potensi Perang dengan Rusia, 800 Ribu Tentara Berlatih di Jerman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa dilaporkan sedang bersiap menghadapi potensi perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa mulai mengambil langkah militer. Sebagai contoh, Polandia berencana melatih setiap pria dewasa untuk berperang, Norwegia memperbaiki bunker militer, dan Jerman meningkatkan anggaran militernnya besar-besaran.

    Di tengah situasi itu, muncul kekhawatiran Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa vs. Rusia meletus.

    ABC News melaporkan intelijen Denmark dan Jerman sudah memperingatkan agar Pakta Pertahanan Atlantik Utara bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun mendatang.

    Banyak negara Eropa yang sudah meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup guna menghadapi potensi krisis besar.

    Jaminan keamanan dari AS belum jelas

    Eropa mendapat jaminan keamanan dari AS melalui organisasi NATO. Jika salah satu negara NATO diserang, serangan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, mengatakan Uni Eropa mengabaikan peralatan dan persiapan untuk menghadapi konflik besar.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    LATIHAN MILITER – Tentara AS berkemah selama latihan Combined Resolve 18 di area pelatihan Hohenfels, Jerman selatan, pada 11 Mei 2023. Lebih dari 4.000 peserta dari AS dan negara-negara Sekutu dan Mitra akan berpartisipasi dalam latihan Combined Resolve. (Christof STACHE / AFP)

    Negara-negara Eropa mulai mengambil langkah keamanan secara serius.

    Norwegia mulai memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangun baru. Di samping itu, Nowergia memperbaiki bunker era Perang Dingin yang sudah tidak digunakan selama 40 tahun.

    Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia bulan kemarin mengumumkan menarik diri dari Konvensi Ottawa yang melarang ranjau darat antipersonel.

    Semua negara yang berbatasan dengan Rusia itu mengatakan mulai menggunakan ranjau darat lagi untuk mempertahankan sayap timur NATO.

    Polandia juga menyiapkan warganya agar bisa menghadapi pertempuran. Negara itu memastikan semua pria dewasa menjalani latihan militer. Jumlah pasukan akan ditingkatkan hingga 500.000 personel.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, mengatakan jumlah pasukan Eropa belum mencukupi untuk melawan Rusia.

    “Eropa tak punya pasukan yang dibutuhkan untuk mempertahankan garis depan,” kata dia.

    Fruehlin berujar Rusia memang kehilangan banyak perlengkapan militer di Ukraina, tetapi Rusia punya lebih dari satu juta personel militer.

    Saat ini Rusia memang memiliki sekitar 1,5 juta tentara aktif. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengeluarkan kebijakan rekrutmen lebih dari 160.000 tentara.

    Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menyebut negara Uni Eropa khawatir.

    “Negara-negara Eropa ketakutan oleh besarnya persiapan Rusia untuk menghadapi perang habis-habisan dengan Eropa dalam beberapa tahun mendatang,” ucap Janda.

    Dia mengatakan Rusia mendapat bantuan dari negara-negara seperti Tiongkok untuk memperbesar industri pertahanannya.

    Jerman gelar latihan militer, diikuti 800.000 tentara

    Dalam pada itu, Jerman akan menggelar latihan militer besar-besar pada bulan September nanti yang akan melibatkan pasukan NATO.

    Latihan itu ditujukan untuk menghadapi skenario potensi serangan Rusia. Media Jerman Bild melaporkan akan ada 800.000 tentara yang akan ikut.

    Disebutkan latihan itu bakal digelar di Hamburg selama tiga hari dan akan menggunakan kode nama “Red Storm Bravo”.

    Bild menyebut dalam latihan itu akan ada praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan Jerman seharusnya bersiap menghadapi potensi perang dengan Rusia tahun 2029.

    Di sisi lain, Sputnik melaporkan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah berujar bahwa Rusia tidak akan menyerang negara NATO. Menurut Putin, serangan seperti itu tidak ada gunanya.

    Saat diwawancari jurnalis Tucker Carlson, Putin menyatakan politikus Barat kerap mengintimidasi rakyatnya dengan khayalan tentang serangan Rusia. Intimidasi itu ditujukan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah di dalam negeri.

  • Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diterapkan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak ke sektor IT Indonesia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pemberian tarif impor barang luar negeri, termasuk Indonesia ke AS sebesar 32% akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS. 

    “Akibatnya adalah permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (5/4/2025).

    Adanya kebijakan ini, kata Huda berpotensi membuat teknologi dan IT dalam negeri bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan, AS memiliki berkontribusi terhadap 30% ekspor produk teknologi dan IT dalam negeri.

    Apalagi, sektor permintaan barang teknologi dan IT dalam negeri belum berkembang pesat, sehingga ekspor masih menjadi salah satu pilihan pengembang industri teknologi dan IT nasional.

    “Dampaknya adalah sektor tersebut akan semakin mengalami tekanan karena berkurangnya permintaan,” ujar Huda.

    Senada dengan Huda, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengatakan adanya kebijakan ini berpotensi memeperanghui bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia.

    Hal ini bisa terjadi jika adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Heru mewanti-wanti agar nikai tukar rupiah terhadap dolar jangan sampai berada diangka lebih dari Rp17.000.

    “Ini tentu akan mempengaruhi bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia. Banyak proyek mangkrak dan sulit membayar ke vendor karena banyak proyek peralatannya dari luar negeri, yang akan mengikuti pergerakan rupiah,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Puluhan ribu pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota-kota besar Amerika Serikat untuk memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump. Ini merupakan aksi demonstrasi terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025), para penentang kebijakan presiden dari Partai Republik itu — mulai dari pemangkasan jumlah staf pemerintah hingga tarif perdagangan dan pengikisan kebebasan sipil — berunjuk rasa di Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, dan Los Angeles pada Sabtu (5/4) waktu setempat.

    “Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata seorang pelukis di New York, Shaina Kesner, yang bergabung dengan kerumunan demonstran yang berdemo di jantung kota Manhattan.

    Di Washington, ribuan demonstran — banyak yang datang dari seluruh Amerika Serikat — berkumpul di National Mall, tempat puluhan pembicara menggalang aksi demo menentang Trump.

    “Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kita kehilangan sekutu di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini di tanah air,” kata Diane Kolifrath (64), seorang pemandu wisata sepeda.

    “Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” imbuhnya.

    Di Denver, Colorado, seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan “Tidak ada raja untuk AS.”

    Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, tempat para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

    “Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP dalam sebuah unjuk rasa di London, Inggris.

    “Itu kegilaan ekonomi… Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” ujarnya.

    Di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan “krisis konstitusional,” seraya menambahkan, “Orang itu gila.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim Malam Ini, Bahas Tarif Trump?

    Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim Malam Ini, Bahas Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada malam ini, Minggu (6/4/2025) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana Idulfitri, sebagai bagian dari silaturahmi dan penguatan hubungan bilateral antarnegara.

    “Iya betul. Nanti malam [Prabowo] akan bertemu PM Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan akan langsung kembali ke Jakarta malam ini juga. Ya silaturahmi, masih dalam suasana Idulfitri,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Teddy, Prabowo sangat menghormati Anwar Ibrahim sebagai salah satu tokoh senior di kawasan Asia Tenggara. Selain lebih dulu menjabat sebagai perdana menteri, Anwar juga dianggap sebagai sahabat lama Prabowo.

    “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASean yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” lanjut Teddy.

    Ketika ditanya apakah dalam pertemuan ini akan dibahas isu-isu strategis seperti dampak kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Teddy tidak menampik kemungkinan tersebut.

    “Tentunya kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” pungkas Teddy.

  • Kebijakan Tarif Trump Berpengaruh Besar ke Dampak Penurunan Ekspor Indonesia Khususnya Sulsel

    Kebijakan Tarif Trump Berpengaruh Besar ke Dampak Penurunan Ekspor Indonesia Khususnya Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia disebut-sebut bakal mengalami kesulitan ekonomi usai Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversi.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor barang yang masuk ke negeri Paman Sam di mana Indonesia dikenai tarif sampai 32%.

    Karena keluarnya kebijakan ini tentunya bakal memiliki dampak yang besar di perekonomian Indonesia.

    Menurut pengamat Ekonomi, Marzuki DEA, kebijakan ini akam berdampak besar khususnya untuk eskpor di Indonesia apalagi Sulawesi Selatan.

    “Jelas kebijakan Trump tsb akan memukul tren perkembangan ekspor komoditas unggulan Indonesia, dan Sulsel khususnya,” katanya Minggu (6/4/2025).

    “Apalagi komoditas tersebut merupakan komoditas strategis untuk kegiatan ekspor selama ini,” ujarnya.

    Kebijakan ini tentunya berdampak besar untuk devisa yang akan menyebabkan penurunan nilai ekspor.

    “Sehingga akan menyebabkan hasil atau nilai devisa dari komoditas2 tsb akan menurun yg selanjutnya akan menurunkan peran nilai ekspor dalam pembentukan PDB/PDRB,” tuturnya.

    “sehingga nikai pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi walaupun mungkin relatif kecil,” tambahnya.

    Kata Marzuki, Pemerintah dan pengusaha diharapkan bisa turun tangan langsung untuk mencari solusi terkait hal ini.

    Mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump memberikan ancaman besar untuk ekspor Indonesia ke negara yang potensial.

    “Sehingga pemerintahan dan pengusaha perlu mencari solusi utk mencari peluang utk ekspor ke negara lain yg potensial, di Afrika, Amerika Latin, maupun di Asia, dan negara2 Timur Tengah,” terangnya.
    (Erfyansyah/Fajar)

  • Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI, Prof Telisa Aulia Falianty meminta pemerintah untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dengan langkah serupa.

    Sebab menurutnya, kebijakan retaliasi seperti menaikkan tarif balasan impor dinilai kurang strategis dan justru memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Bahkan, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral. 

    Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” kata Telisa dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Telisa menyebut bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ini dipicu oleh dua hal. 

    Pertama manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    Sehingga menurutnya, pemerintah perlu menyederhanakan hambatan non-tarif untuk membuktikan tidak ada manipulasi kurs.

    Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

    Telisa menyarankan pemerintah mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

    Di sisi lain, Telisa menegaskan bahwa perlu ada kebijakan yang jelas. Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. 

    Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” terang Telisa.

     

  • AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

    AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menetapkan bea masuk tinggi terhadap produk-produk elektronika dan telematika dari dua negara produsen utama, yakni Tiongkok sebesar 34 persen dan Vietnam sebesar 46 persen. 

    Kebijakan yang dirilis Presiden Donald Trump awal April tersebut berpotensi memicu aliran barang elektronik impor secara besar-besaran ke pasar Indonesia.

    Ini lantaran Indonesia menjadi pasar alternatif bagi China dan Vietnam, bahkan dengan skema dumping yang merugikan industri nasional. 

    Berkaca pada hal itu, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) menyerukan langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Republik Indonesia, guna mengantisipasi dampak dari kebijakan bea masuk tinggi yang baru saja diterapkan Amerika Serikat terhadap produk elektronika dan telematika dua negara tersebut. 

    Ketua Umum AIPTI Ali Soebroto, mengimbau pemerintah untuk segera melakukan dua langkah utama agar pasar domestik tidak kebanjiran produk luar.

    Pertama, penerapan Trade Remedy Measures, dimana Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk segera melibatkan asosiasi-asosiasi industri terkait guna melakukan pengukuran awal atas indikasi dumping. 

    “Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penting dalam penerapan tindakan trade remedy berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) secara cepat dan tepat,” ungkap Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Kedua, penyempurnaan regulasi perdagangan. AIPTI mendorong evaluasi terhadap kebijakan perdagangan yang berlaku saat ini, termasuk kemungkinan untuk mengembalikan mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 dan mengevaluasi efektivitas Permendag No. 8 Tahun 2024. 

    “Langkah ini bertujuan memperkuat wewenang Kementerian Perindustrian agar bisa mengendalikan pasar domestik secara lebih terintegrasi,” imbuhnya.

    Untuk langkah jangka panjang, diperlukan evaluasi CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    “Evaluasi atas perjanjian CAFTA diperlukan agar Indonesia dapat lebih fleksibel menerapkan hambatan dagang demi melindungi industri nasional,” terang Ali.

    Untuk subsektor HKT (Handphone, Komputer, dan Tablet), AIPTI menegaskan bahwa regulasi TKDN tetap menjadi benteng utama menghadapi tekanan global.

     

  • Media Israel: Houthi Masuk Afrika, Tel Aviv Terancam, AS Frustasi Serangan Belum Mempan – Halaman all

    Media Israel: Houthi Masuk Afrika, Tel Aviv Terancam, AS Frustasi Serangan Belum Mempan – Halaman all

    Media Israel: Tel Aviv Terancam, Houthi Sudah Masuk Afrika, AS Frustasi Serangan Belum Mempan

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar berbahasa Ibrani, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau gerakan Ansarallah Houthi Yaman terus memperluas kehadiran mereka di Afrika.

    “Hal itu meningkatkan ancaman strategis mereka terhadap Israel,” tulis laporan media tersebut dikutip dari RNTV, Minggu (6/4/2025).

    Surat kabar itu mencatat kalau “bahayanya (kehadiran Houthi di Afrika) lebih besar daripada apa yang Israel lihat saat ini,”.

    Media tersebut menyatakan kalau ekspansir Houthi ke Afrika ini menunjukkan bahwa kelompok yang didukung Iran tersebut tengah melakukan ekspansi di wilayah-wilayah utama dekat Palestina yang diduduki (Israel).

    Laporan juga menjelaskan kalau Amerika Serikat (AS) tampak frustrasi karena dampak operasi dan serangan mereka terhadap Houthi, sangat ‘kecil dan terbatas’.

    “Sementara kelompok itu terus mengirim senjata ke negara-negara Afrika termasuk Somalia, Djibouti, dan Eritrea, meningkatkan ancaman mereka terhadap keamanan Laut Merah,” kata laporan tersebut.

    Peta Laut Merah, Teluk Aden, Yaman (Wikimedia)

    Laporan tersebut menyatakan, di Somalia, Houthi telah memperluas kerja sama mereka dengan Al-Shabaab, afiliasi al-Qaeda, termasuk pertukaran dan pelatihan senjata, serta meningkatkan aktivitas di Teluk Aden.

    Kelompok ini juga berupaya memperluas kendalinya di Djibouti, yang dapat mengancam jalur pelayaran vital yang penting bagi kepentingan Pendudukan Israel, menurut surat kabar Hebrew tersebut.

    Di Tanduk Afrika dan Sudan, Houthi berusaha memperkuat kehadiran strategis mereka, yang dapat membantu memberlakukan blokade terhadap pendudukan Israel.

    Laporan tersebut juga menyebutkan janji Houthi untuk memberikan bantuan kepada Hamas di Gaza.

    Danny Citrinovich, seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional, mengonfirmasi kalau Houthi menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada sekadar operasi mereka di Timur Tengah.

    “Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan mereka di Afrika dapat memberi dampak yang lebih signifikan terhadap Pendudukan Israel,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ancaman Houthi tidak terbatas pada Selat Bab el-Mandeb tetapi juga meluas ke negara-negara lain di kawasan itu, seperti Sudan dan Eritrea.

    Bantah Ditinggal Iran Sendirian

    Dalam perkembangan terbaru eskalasi dan konflik di kawasan, seorang pejabat senior Houthi Yaman, mengejek laporan yang menyebut bahwa Iran menarik diri dari Yaman di tengah serangan Amerika Serikat.

    Mengutip seorang pejabat tinggi Iran, The Telegraph melaporkan pada Kamis (3/4/2025) bahwa Iran telah mulai menarik personel militernya dari Yaman.

    Pejabat tersebut meyakini bahwa Houthi tidak akan mampu bertahan dalam beberapa bulan mendatang—atau bahkan dalam hitungan hari.

    Namun dalam wawancara dengan Newsweek pada Jumat (4/4/2025), seorang pejabat senior Houthi menertawakan laporan tersebut dan membantah keberadaan pasukan Iran di Yaman.

    “Masalahnya, tidak ada pasukan Iran di Yaman yang bisa ditarik,” ujarnya.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang perlu dibantah, tapi cukup ditertawakan.”

    Pejabat itu juga membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut bahwa serangan AS telah menewaskan sejumlah pemimpin senior Houthi—klaim yang didukung oleh Moammar al-Eryani, mantan menteri informasi pemerintah Yaman yang digulingkan oleh Houthi satu dekade lalu.

    Eryani sebelumnya mengatakan bahwa hingga 70 anggota Houthi tewas dalam serangan tersebut, termasuk beberapa komandan lapangan terkemuka dan anggota elit Korps Garda Revolusi Islam Iran.

    PEJUANG HOUTHI – Foto ini diambil dari Telegram Houthi pada Jumat (28/3/2025) memperlihatkan pejuang Houthi memegang senjata dalam sebuah foto peringatan 10 tahun perang Yaman yang diunggah pada Kamis (27/3/2025). Pejabat Houthi menertawakan klaim yang menyebut pasukan Iran telah meninggalkan Yaman di tengah serangan udara dari Amerika Serikat. (Telegram Houthi)

    Namun, menurut pejabat Houthi itu, informasi tersebut tidak akurat.

    “Semua informasi itu menyesatkan dan jauh dari kenyataan. Sejak awal eskalasi serangan AS terhadap Yaman, publikasi informasi semacam itu, baik tentang penghancuran kemampuan militer maupun penargetan para pemimpin, tidak ada yang benar,” tegasnya.

    “Di Sanaa, sejak awal kami sudah memiliki informasi yang cukup dan detail mengenai serangan pertama Amerika dan target-targetnya. Kami pun telah mengambil semua langkah pencegahan untuk menghindari dampak buruk apa pun, dan dengan rahmat Allah, kami berhasil melakukannya.”

    Ia juga menambahkan:

    “Karena itu, kami menganggap agresi Amerika sebagai kegagalan sejak hari pertama. Serangan itu tidak mencapai tujuan apa pun, kecuali membunuh warga sipil.”

    Serangan AS Terhadap Yaman

    Sebagai informasi, Amerika Serikat telah meluncurkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman sejak 15 Maret 2025.

    Dilansir Newsweek, serangan ini menjadi operasi militer paling intensif yang dilakukan AS sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu, dengan janji menjaga perdamaian di Timur Tengah.

    Trump juga mengancam akan melakukan balasan langsung terhadap Iran, meski di saat yang sama ia berupaya menghidupkan kembali negosiasi terkait program nuklir negara itu.

    Hampir tujuh tahun setelah Trump menarik AS dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada masa kepresidenannya yang pertama, Trump dikabarkan telah memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam sebuah surat yang disampaikan bulan lalu, untuk negosiasi ulang.

    Sebelumnya, Houthi telah melancarkan serangan terhadap Israel serta lalu lintas maritim di Laut Merah dan perairan sekitarnya.

    Houthi sempat menghentikan serangan pada Januari setelah tercapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Namun, serangan kembali dilanjutkan setelah Israel dianggap melanggar kesepakatan tersebut.

    “Operasi militer kami terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Kami tidak mengizinkan kapal Israel melintasi wilayah kami sejak kami mengumumkan larangan tersebut sebagai respons terhadap penolakan Israel atas kesepakatan di Gaza. Hingga kini, tidak ada satu pun kapal yang lolos,” ujar pejabat Houthi itu.

     

    (oln/rntv/*)

  • Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    GELORA.CO –  Puluhan ribu orang yang marah terhadap cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika pada hari Sabtu waktu AS. Aksi itu adalah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh gerakan oposisi yang berusaha mendapatkan kembali momentumnya setelah guncangan pada minggu-minggu pertama Partai Republik menjabat. 

    Disebut “Hands Off!” alias “Singkirkan Tanganmu!”, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok. Diantaranya termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, pendukung LBGT, veteran dan aktivis pemilu. Demonstrasi tersebut tampak damai, tanpa ada laporan penangkapan.

    Kelompok pro-Palestine ikut dalam gelombang aksi itu. Mereka memprotes kebijakan Trump yang terus mendukung Israel, pelaku genosida di Gaza. Mereka juga memrotes penangkapan terhadap mahasiswa imigran yang ikut dalam aksi mengecam genosida di Gaza belakangan.

    Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di Amerika mulai dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa gedung DPR negara bagian. Mereka menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk terhadap perampingan pemerintah, perekonomian, imigrasi dan hak asasi manusia. 

    Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Lawan oligarki.” Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota. 

    Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah yang memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, secara efektif menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender dan memotong dana untuk program kesehatan.

    Musk, penasihat Trump yang menjalankan Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk. Dia mengatakan dia menghemat miliaran dolar pembayar pajak. 

    Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “posisi Presiden Trump jelas: dia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, pendirian Partai Demokrat adalah memberikan tunjangan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada orang asing ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para lansia Amerika.”

    Di Boston, para demonstran mengacungkan poster seperti “Singkirkan tanganmu dari demokrasi kami” dan “Jangan sentuh Jaminan Sosial kita.” Walikota Michelle Wu mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya dan orang lain hidup di dunia di mana ancaman dan intimidasi adalah taktik pemerintah dan nilai-nilai seperti keberagaman dan kesetaraan sedang diserang.

    “Saya menolak menerima bahwa mereka tumbuh di dunia di mana imigran seperti nenek dan kakek mereka secara otomatis dianggap sebagai penjahat,” kata Wu. Roger Broom, 66, seorang pensiunan dari Delaware County, Ohio, adalah satu dari ratusan orang yang berunjuk rasa di Statehouse di Columbus. 

    Dia mengatakan dia dulunya adalah seorang Republikan pengagum Ronald Reagan tetapi belakangan muak dengan Trump. “Dia menghancurkan negara ini,” kata Broom. 

    Ratusan orang juga berdemonstrasi di Palm Beach Gardens, Florida, beberapa mil dari lapangan golf Trump di Jupiter, tempat ia menghabiskan pagi hari di klub Senior Club Championship. Orang-orang berbaris di kedua sisi PGA Drive, mendorong mobil untuk membunyikan klakson dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump. “Mereka harus melepaskan tangan dari Jaminan Sosial kami,” kata Archer Moran dari Port St. Lucie, Florida.

    Aktivis telah beberapa kali melakukan demonstrasi nasional melawan Trump dan Musk sejak Trump kembali menjabat. Namun hingga hari Sabtu, gerakan oposisi belum menghasilkan mobilisasi massal seperti Women’s March pada tahun 2017, yang membawa ribuan perempuan ke Washington setelah pelantikan pertama Trump, atau demonstrasi Black Lives Matter yang meletus di beberapa kota setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada tahun 2020. 

    Di Charlotte, Carolina Utara, pengunjuk rasa mengatakan mereka mendukung berbagai tujuan, mulai dari Jaminan Sosial dan pendidikan hingga imigrasi dan hak-hak reproduksi perempuan. “Terlepas dari partai Anda, siapa pun yang Anda pilih, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini sangat buruk,” kata Britt Castillo, 35, dari Charlotte. “Ini menjijikkan, dan betapapun rusaknya sistem kita saat ini, cara pemerintahan saat ini berusaha memperbaiki keadaan – ini bukanlah cara untuk melakukannya. Mereka tidak mendengarkan masyarakat.”

  • Waspada Pelemahan Rupiah Dampak Tarif Impor Donald Trump – Page 3

    Waspada Pelemahan Rupiah Dampak Tarif Impor Donald Trump – Page 3

    Menurut Bhima, dalam menghadapi situasi ini, Indonesia perlu berfokus pada strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi.

    Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, mengejar Peluang Relokasi Pabrik. Dengan meningkatnya ketegangan perdagangan global, banyak perusahaan multinasional yang mencari lokasi baru untuk pabrik mereka. Indonesia harus bersiap menjadi destinasi utama relokasi industri, bukan hanya mengandalkan tarif resiprokal yang lebih rendah dibanding Vietnam dan Kamboja.

    “Sekarang solusinya Indonesia harus bersiap lomba kejar peluang relokasi pabrik, dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja,” ujarnya.

    Kemudian, regulasi yang Konsisten dan Efisien. Kepastian hukum dan efisiensi perizinan menjadi faktor kunci bagi investor. Pemerintah sebaiknya menunda pembahasan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, seperti RUU Polri dan RUU KUHAP, agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

    “Kunci nya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang buat gaduh (RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu), kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” katanya.

    Selain itu, perlu dilakukan penguatan Fundamental Ekonomi. Dengan diterapkannya Global Minimum Tax, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan insentif fiskal seperti tax holiday atau tax allowances untuk menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan daya saing fundamental melalui kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

    “Faktor-faktor tadi jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa guyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax. Kalau sebelumnya tarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang fundamental,” ujar Bhima.