Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa kini bersiap menghadapi kemungkinan perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa, termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman, meningkatkan langkah-langkah militer mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendesak.

    Negara-negara Eropa yang aktif dalam persiapan ini termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman.

    Intelijen dari Denmark dan Jerman memperingatkan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun ke depan.

    ABC News melaporkan banyak negara Eropa meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup untuk menghadapi krisis besar.

    Muncul ketakutan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa melawan Rusia meletus.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengabaikan persiapan untuk menghadapi konflik besar dan harus menguatkan pertahanannya.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    Langkah-Langkah Keamanan yang Diambil

    Norwegia telah memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangunan baru dan memperbaiki bunker era Perang Dingin.

    Sementara itu, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia telah menarik diri dari Konvensi Ottawa, yang melarang ranjau darat antipersonel, untuk meningkatkan pertahanan di sayap timur NATO.

    Polandia juga sedang mempersiapkan warganya untuk latihan militer, dengan target peningkatan jumlah pasukan hingga 500.000 personel.

    Adapun Jerman akan menggelar latihan militer besar-besaran pada bulan September dengan melibatkan sekitar 800.000 tentara, termasuk pasukan NATO.

    Bild melaporkan latihan ini, yang diberi nama Red Storm Bravo, akan berlangsung di Hamburg selama tiga hari dan akan mencakup praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Mengapa Eropa Harus Bersiap?

    Kekhawatiran utama bagi negara-negara Eropa adalah potensi serangan Rusia, yang saat ini memiliki lebih dari satu juta personel militer.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, menekankan bahwa Eropa belum memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankan garis depan.

    Sementara itu, Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menambahkan bahwa negara-negara Uni Eropa merasa terancam oleh persiapan militer Rusia yang semakin besar, termasuk dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok.

    Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara-negara NATO, dan menganggap serangan semacam itu tidak ada gunanya.

    Dalam wawancara, Putin menyebut bahwa politikus Barat sering menggunakan ancaman Rusia untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik mereka.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Sementara itu,  menteri-menteri Ekonomi yang tergabung dalam ASEAN atau negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

    “Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Minggu (6/4/2025)

    Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara spesifik, Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen untuk produk dari Indonesia.

    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen. Kemudian, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

     

  • Saran Ekonom soal Arah Sikap RI Terhadap Kebijakan Tarif Trump

    Saran Ekonom soal Arah Sikap RI Terhadap Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk mengesampingkan opsi retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. 

    Opsi retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty, menilai keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia dipicu oleh dua hal utama: tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    “Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (6/4/2025).

    Menurutnya, upaya retaliasi seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

    Alih-alih retaliasi, dia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

    Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    Menurutnya, sebagai anggota Asean, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

    Meskipun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

  • Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

    Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor produk Indonesia ke AS akan berdampak pada penurunan utilitas industri mebel di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Dedy Rochimat mengatakan, penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Kata Dedy saat ini pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indoneia.

    Dari total value ekspor mebel Indonesia sebesar 2,2 Miliar dolar AS, porsi ekspor ke AS mencapai 60 persen. 

    “Apabila nantinya dampak kebijakan Trump diterapkan akan terjadi penurunan pada pasar ekspor ke AS dapat dipastikan akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri mebel Indonesia,” kata Dedy dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Dikatakannya, terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, perlu memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya.

    “Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” ujar Dedy Rochimat.

    Walaupun tenang tapi pasti bagi pemangku kepentingan tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS di mana para pemangku kepentingan juga perlu segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Dedy menyatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS.

    “Namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS,” katanya.

    Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non tradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun sebenarnya pasar tradisional seperti AS dan EU masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia.

    “Sehingga pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia,” katanya.

    Selain antisipasi melalui perluasan pasar ekspor, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri.

    Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri.

    Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten.

    Serta melakukan tatakelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

    Untuk mendorong industri dalam negeri juga diperlukan kebijakan Insentif dan Fasilitasi industri padat karya baik untuk industri dengan orientasi pasar dalam negeri maupun ekspor.

    Termasuk juga pentingnya tatakelola perizinan investasi yang ramah bagi investor sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri yang mampu menghasilkan produk berdaya saing melalui pengusaan teknologi.

    “Peningkatan daya saing industri juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas produk, desain, teknologi, fasilitas produksi, dan bahan baku yang kompetitif. Untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing diperlukan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif,” katanya.

     

    Pada akhirnya pada aspek produksi harus ada dorongan terhadap implementasi pendidikan vokasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai dengan kapasitas serta kemampuan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi.

    Sejumlah dukungan kebijakan pada proses produksi idealnya dilakukan dengan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif. Sehingga menghasilkan ekosistem yang kuat dan kondusif bagi IKM dalam menghasil produk nasional yang berkualitas.

    Selain itu faktor penegakan hukum juga menjadi catatan terkait dengan peningkatan kapasitas produksi yang menghasilkan produk yang berkualitas. 

    Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melanggar hukum itu sendiri.

    Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi dunia usaha Indonesia.

    Dedy menyatakan bahwa DPP Asmindo siap untuk duduk bersama dengan semua asosiasi industri terkait dan juga dengan pemerintah, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan nyata dalam rangka membangun ekosistem yang kuat di industri mebel dan kerajinan Indonesia.

     

     

  • Perang Ukraina Belum Usai, Kyiv Kena Teror Serangan Misil

    Perang Ukraina Belum Usai, Kyiv Kena Teror Serangan Misil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Walikota Kyiv, Vitali Klitschko mengatakan kota itu kembali diserang rudal pada hari Minggu (6/4/2025). Ledakan di ibu kota Ukraina itu terjadi dua hari setelah rudal Rusia menewaskan 18 orang di kampung halaman Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Klitschko mengatakan paramedis telah dikirim ke dua distrik di Kyiv, sementara angkatan udara Ukraina mengatakan rudal telah memasuki wilayah Chernihiv utara.

    “Ledakan di ibu kota. Pertahanan udara sedang beroperasi,” kata Klitschko di Telegram, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Minggu (6/4/2025).

    “Serangan rudal di Kyiv terus berlanjut. Tetaplah di tempat perlindungan!”

    Klitschko yang merupakan mantan petinju itu, menambahkan bahwa sejauh ini tiga orang terluka, dan mengatakan ada laporan puing-puing jatuh di dua lokasi non-permukiman.

    Di seluruh Ukraina, peringatan serangan udara juga dikeluarkan untuk wilayah Kherson, Mykolaiv, dan Odesa.

    Serangan itu terjadi pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong gencatan senjata parsial antara Rusia dan Ukraina, lebih dari tiga tahun setelah invasi besar-besaran Moskow, sambil berusaha mencairkan hubungan dengan Kremlin.

    Pada hari Sabtu, Zelensky mengecam kedutaan AS atas apa yang disebutnya sebagai pernyataan “lemah” yang tidak menyalahkan Rusia atas serangan rudal mematikan di kota asalnya Kryvyi Rig. Sembilan anak termasuk di antara 18 korban tewas.

    Dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir, rudal Rusia menghantam daerah pemukiman dekat taman bermain anak-anak di kota Ukraina bagian tengah.

    Tujuh puluh dua orang terluka, 12 di antaranya anak-anak, kata gubernur daerah Dnipropetrovsk Sergiy Lysak setelah operasi darurat berakhir semalam.

    Dalam pernyataan emosional di media sosial, Zelenskyy menyebutkan nama masing-masing anak yang tewas dalam serangan itu, menuduh kedutaan AS menghindari menyebut Rusia sebagai agresor.

    “Sayangnya, reaksi kedutaan besar Amerika sangat mengejutkan: Negara yang begitu kuat, rakyat yang begitu kuat – dan reaksi yang begitu lemah,” tulis Zelensky.

    “Mereka bahkan takut mengatakan kata ‘Rusia’ saat berbicara tentang rudal yang menewaskan anak-anak.”

    Presiden Ukraina mengarahkan pandangannya pada Duta Besar AS Bridget Brink setelah ia mengunggah pesan di X pada Jumat malam yang berbunyi: “Mengerikan bahwa malam ini rudal balistik menghantam dekat taman bermain dan restoran.”

    Brink, yang ditunjuk oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan telah menjadi duta besar sejak Mei 2022, menambahkan bahwa “inilah sebabnya perang harus berakhir”.

    Zelensky menulis pada Sabtu: “Ya, perang harus berakhir. Namun untuk mengakhirinya, kita tidak boleh takut menyebut sekop sebagai sekop.”

    “Adalah salah dan berbahaya untuk tetap diam tentang fakta bahwa Rusia-lah yang membunuh anak-anak dengan rudal balistik,” Zelensky menegaskan kembali dalam pidatonya malam itu.

    “Hal itu hanya akan memicu para sampah di Moskow untuk meneruskan perang dan semakin mengabaikan diplomasi”.

    (haa/haa)

  • Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Sebesar 32 Persen, JK Yakin AS akan Kena Dampak Sendiri

    Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Sebesar 32 Persen, JK Yakin AS akan Kena Dampak Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kontroversi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas kebijakan luar negerinya terus berlanjut. Selain terkait masalah geografis hingga perang, Trump juga sangat kontroversi di bidang ekonomi.

    Terbaru, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen pada produk yang akan masuk negaranya.

    Merespons hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) meyakini kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebesar 32 persen tidak akan memiliki efek besar terhadap Indonesia.

    JK menilai, kebijakan tersebut hanya sebatas isu pressure dan isu politik Presiden Trump.

    “Saya pikir, itu adalah isu politik saja. Efeknya bagi Indonesia tidak akan besar. Jadi jangan terlalu khawatir seakan-akan mau kiamat dunia ini,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, dilansir jawapos, Sabtu (5/4).

    JK menyebut, dampak tarif impor Trump bagi Indonesia hanya sekitar 10 persen. Ia mencontohkan, harga ekspor salah satu produk sepatu ke AS itu USD 15-20 dan harga jual sepatu di AS itu mencapai USD 50-70.

    “Dengan tarif impor yang dikenakan 32 persen, dikalikan dengan harga ekspor USD 20, maka total tarif impor yang dikenakan hanya mencapai USD 6,4. Jadi, hanya kurang lebih 10 persen dari harga jualnya,” ucap JK.

    Sebaliknya, JK menyebut pengenaan tarif impor 32 persen justru akan berdampak pada konsumen dan pengusaha Amerika sendiri.

    “Justru saya berpikir, para pengusaha dan konsumen Amerika sendiri yang akan kena dampaknya sendiri karena daya beli akan tinggi,” ujarnya.

  • Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkhawatirkan penurunan daya saing produk kertas lokal akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif Bea Masuk Impor (BMI) ke AS sebesar 32% untuk barang asal Indonesia. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor kertas (kode HS 48) ke AS sebesar US$425 juta pada 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$318,90 juta. 

    Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pihaknya tengah menyoroti dampak kebijakan tarif tinggi ke AS tersebut terhadap kinerja ekspor sektor pulp dan kertas. Dia meyakini kebijakan tersebut sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia. 

    “Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Liana, Minggu (6/4/2025). 

    Tak hanya itu, Liana juga menerangkan bahwa penurunan ekspor dapat berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan kinerja pertumbuhan industri secara keseluruhan. Alhasil, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri. 

    Bahkan, menurut dia, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Trump juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO. 

    “Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, produsen pulp dan kertas mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS. 

    Kemudian, menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS. 

    “Seperti mengenakan tarif 0% terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain,” jelasnya. 

    Namun, kebijakan tarif tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO. Liana menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan. 

    Pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif Trump. 

    “APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral,” tuturnya. 

  • Kebijakan Tarif Impor AS, Ini Tantangan bagi Industri Pulp dan Kertas Indonesia – Halaman all

    Kebijakan Tarif Impor AS, Ini Tantangan bagi Industri Pulp dan Kertas Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, resmi mengumumkan tarif impor baru bagi sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia yang dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen. 

    Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyoroti dampak kebijakan tarif ini, khususnya untuk sektor pulp dan kertas.

    “Kebijakan ini sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia. Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, Minggu (5/4/2025).

    Ia juga menyoroti bahwa penurunan ekspor bisa berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan pertumbuhan industri secara keseluruhan, sehingga dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri. Kebijakan ini juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO. 
     
    Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri, antara lain memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS.

    Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS seperti mengenakan tarif 0 persen terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain. Namun, kebijakan tarif ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO. 

    APKI menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan. APKI berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif ini. 

    APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral.

  • Hindari Tarif Impor Tinggi, Apple Pertimbangkan Perluas Manufaktur di Brasil

    Hindari Tarif Impor Tinggi, Apple Pertimbangkan Perluas Manufaktur di Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple sedang mempertimbangkan untuk memperluas fasilitas manufakturnya di Brasil sebagai langkah strategis untuk menghindari tarif impor tinggi Amerika Serikat yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Melansir GSM Arena, Minggu (6/4/2025) dua pasar utama untuk perangkat keras Apple yaitu China dan India mendapatkan tarif impor yang besar, yakni bea masuk sebesar 34% untuk barang-barang yang diimpor dari China dan 26% untuk barang dari India.

    Dengan tarif tersebut, Apple akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, yang kemungkinan besar akan dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi.

    Untuk mengurangi dampak dari tarif ini, Apple dilaporkan sedang mempertimbangkan ekspansi operasional di Brasil, di mana tarif impor hanya sebesar 10%

    Rencana ini diketahui mulai disusun pada tahun 2024 dan telah mendapatkan sertifikasi yang diperlukan agar Apple dan mitranya, Foxconn, dapat merakit model terbaru iPhone 16 di negara tersebut. 

    Sebelumnya, Apple telah memproduksi model iPhone 13, 14, dan 15 di Brasil, dan kini berencana untuk memperluas produksi dengan menambah seri iPhone 16 Pro.

    Perluasan fasilitas manufaktur ini akan melibatkan investasi besar serta beberapa perubahan struktur operasional. Langkah ini memungkinkan Apple untuk memenuhi permintaan pasar domestik Brasil.

    Tidak hanya itu, langkah ini memungkinkan Appla untuk mengekspor sebagian dari produksinya ke Amerika Serikat, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan tersebut menghindari sebagian besar tarif yang dikenakan pada barang yang diproduksi di luar negeri.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Iran Tolak Negosiasi Langsung dengan AS Soal Program Nuklir

    Iran Tolak Negosiasi Langsung dengan AS Soal Program Nuklir

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak negosiasi langsung dengan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai “tidak berarti”. Hal ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia lebih suka pembicaraan langsung dengan republik Islam tersebut.

    Bulan lalu, Trump meminta Teheran untuk mengadakan negosiasi mengenai program nuklirnya dengan Washington, tetapi mengancam akan mengebom Iran jika diplomasi gagal.

    Pada hari Kamis lalu, presiden AS tersebut mengatakan ia lebih suka mengadakan “pembicaraan langsung” dengan Iran.

    “Saya pikir itu berjalan lebih cepat dan Anda memahami pihak lain jauh lebih baik daripada jika Anda menggunakan perantara,” katanya.

    Namun pada hari Minggu (6/4), Araghchi mengatakan “negosiasi langsung tidak akan berarti apa-apa dengan pihak yang terus-menerus mengancam akan menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya”.

    “Kami tetap berkomitmen pada diplomasi dan siap untuk mencoba jalur negosiasi tidak langsung,” tambahnya, menurut pernyataan kementerian luar negeri Iran.

    Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya bersedia untuk terlibat dalam dialog dengan AS “dengan kedudukan yang setara”.

    Ia juga mempertanyakan ketulusan Washington dalam menyerukan negosiasi, dengan mengatakan “jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?”

    Diketahui bahwa negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, selama beberapa dekade menuduh Teheran berusaha memperoleh senjata nuklir.

    Iran menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa aktivitas nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan sipil.

    Pada hari Sabtu, Hossein Salami, kepala Korps Garda Revolusi Islam, mengatakan negaranya “siap” untuk perang.

    “Kami sama sekali tidak khawatir tentang perang. Kami tidak akan menjadi pemrakarsa perang, tetapi kami siap untuk perang apa pun,” demikian kantor berita resmi Iran, IRNA melaporkan pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini