Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Duel dengan AS, Bisakah Iran Pukul Balik?

    Duel dengan AS, Bisakah Iran Pukul Balik?

    Jakarta –

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat. Pada hari Senin (31/3), Iran mengajukan keluhan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai pernyataan “tanpa pertimbangan dan agresif” dari Presiden AS Donald Trump, yang dianggapnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.”

    Trump sehari sebelumnya mengancam Iran dengan serangan bom. Jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan baru untuk membatasi program nuklirnya, “akan ada pemboman”. “Pemboman yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya,” ancam Trump lewat saluran media NBC AS.

    Mendengar ancaman itu, Teheran panas. Pemimpin spiritual dan politik Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan bahwa jika AS menyerang, akan ada respons yang tegas. Jika ancaman Washington menjadi kenyataan, “pasti akan ada serangan balasan yang hebat.”

    Skenario perang yang penuh ledakan

    Selama 18 bulan terakhir sejak meletusnya perang regional di Timur Tengah, strategi gertakan Iran tampaknya kehilangan kredibilitas, ujar ahli pengendalian senjata dan kepala penelitian di Geneva Graduate Institute, Swiss Dr. Farzan Sabet. Namun demikian, Teheran masih memiliki kekuatan militer yang signifikan, ujar Sabet dalam wawancara dengan DW.

    Dengan roket, drone, dan operasi tidak teratur dalam kerangka “Sumbu Perlawanan”, Iran bisa menyebabkan kehancuran besar jauh di luar perbatasannya.

    Salah satu kemungkinan sasaran serangan semacam itu bisa saja adalah pangkalan militer Amerika di luar Amerika Serikat (AS).

    Komandan Angkatan Udara dan Antariksa Pasukan Pengawal Revolusi Islam, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh juga mengatakan pada hari Senin (31/3): “Amerika Serikat memiliki setidaknya sepuluh pangkalan di sekitar Iran dengan lebih dari 50.000 tentara. Jadi, mereka berada dalam rumah kaca.”

    Diego Garcia adalah satu-satunya wilayah Inggris yang tersisa di Samudra Hindia. Tidak ada bedanya apakah pasukan Inggris atau Amerika yang terkena dampaknya. Faktor yang menentukan adalah, apakah pangkalan militer itu akan digunakan untuk operasi militer terhadap Iran.

    “Kami akan terpaksa mengembangkan senjata nuklir”

    Iran, jika terjadi serangan, “tidak akan memiliki pilihan lain” selain mengembangkan senjata nuklir, papar penasihat Ayatollah Khamenei, Ali Larijani, pada Senin (31/03) malam di televisi negara. Larijani kembali menegaskan kesiapan Iran untuk eskalasi lebih lanjut secara terbuka.

    “Kami tidak mengejar senjata nuklir. Tetapi jika kalian membuat kesalahan dalam masalah nuklir Iran, kalian akan memaksa Iran untuk melakukannya, karena negara ini harus membela diri,” ujar Larijani.

    Ia menambahkan: “Apapun perhitungan kalian, itu tidak ada dalam kepentingan kalian. Dan kami mengatakan bahwa alih-alih memerangi Iran, Amerika harus menemukan jalan lain dan mengubah perilakunya untuk selamanya.”

    Pemerintah AS dan negara-negara Barat lainnya serta Israel berusaha mencegah Republik Islam Iran, yang dipimpin oleh ulama Syiah, mengembangkan senjata nuklirnya.

    Pada masa jabatan pertamanya, Presiden AS Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari “Perjanjian Nuklir Wina” yang bertujuan membatasi program nuklir Iran dan secara bertahap menghapus sanksi sebagai imbalannya. Akibatnya, Teheran juga tidak lagi mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.

    Secara resmi, Iran tetap menegaskan bahwa penelitian nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pernyataan yang kontradiktif dari pejabat-pejabat Iran muncul.

    Sementara beberapa orang menyerukan penyesuaian kebijakan nuklir, yang lain secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan pengembangan senjata nuklir.

    Semua sanksi terhadap Teheran dapat diberlakukan kembali

    “Dalam konflik militer dengan Iran, AS pasti akan menang,” ucap Farzan Sabet.

    “Namun, kemenangan semacam itu akan memerlukan tindakan militer yang luas dan berkepanjangan, dengan kerugian besar bagi AS dan kemungkinan serangan terhadap sekutu-sekutu AS serta aset strategis mereka. Dengan demikian, perang ini akan sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Saya rasa Presiden Trump tidak menginginkan konflik semacam itu. Ia kemungkinan besar akan terlebih dahulu memilih semua opsi lain seperti sanksi baru di Dewan Keamanan PBB sebelum memicu konflik bersenjata yang lebih serius,” paparnya lebih lanjut.

    Meski retorika tajam terdengar di ruang publik, tampaknya ada pergerakan diplomatik di balik layar. Presiden AS Trump telah menulis surat kepada Khamenei pada awal Maret, yang menandakan kesiapan untuk negosiasi.

    Pimpinan Iran mengonfirmasi pada 27 Maret bahwa mereka telah merespons surat tersebut. Meskipun mereka tetap menolak percakapan langsung dengan Washington. Presiden Massud Peseschkian mengungkapkan kesiapan untuk negosiasi tidak langsung. Namun, percakapan semacam itu akan memakan waktu, rumit, dan melelahkan.

    Waktu untuk deeskalasi tidak banyak tersisa bagi Iran. Hingga Oktober 2025, setiap penandatangan Perjanjian Nuklir dengan Iran dapat mengaktifkan klausul snapback dan secara otomatis memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Teheran.

    Klausul snapback merujuk pada sebuah ketentuan dalam suatu perjanjian internasional yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk secara otomatis mengembalikan kondisi atau sanksi yang berlaku sebelumnya jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut.

    *Diadaptasi dari artikel berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Kasih Tenggat hingga 9 April ke RI untuk Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    AS Kasih Tenggat hingga 9 April ke RI untuk Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku telah ditenggat untuk mengungkap langkah Indonesia terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat hingga Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya untuk membahas persoalan tersebut.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Dia menambahkan, langkah yang diambil oleh pihaknya dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump tidak boleh gegabah.

    Pasalnya, langkah strategis pemerintah nantinya harus diperoleh melalui pertimbangan dari berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum 9 April 2025,” tambahnya.

    Adapun, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau pembalasan atas kebijakan tarif tersebut. 

    Sebaliknya, pemerintah justru memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. 

    Sebab, pendekatan tersebut dipilih karena mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,”pungkasnya.

  • Presiden bertolak ke Malaysia untuk bertemu PM Anwar di Putrajaya

    Presiden bertolak ke Malaysia untuk bertemu PM Anwar di Putrajaya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Malaysia dari Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu siang, untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resminya di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya.

    Pesawat Kepresidenan yang mengangkut Prabowo lepas landas dari Halim Perdanakusuma pukul 14.27 WIB, dan dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Selangor, kemudian melanjutkan perjalanan ke Putrajaya.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Minggu, menjelaskan kunjungan Presiden Prabowo ke Kuala Lumpur hari ini untuk bersilaturahmi dengan PM Anwar dalam suasana Idulfitri 1446 H.

    “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” kata Seskab Teddy.

    Teddy, yang juga ikut ke Kuala Lumpur mendampingi Presiden, menyebut selepas bersilaturahmi dengan PM Anwar, Presiden Prabowo langsung kembali terbang ke Jakarta.

    “(Presiden Prabowo) langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” kata dia.

    Seskab Teddy, saat ditanya apakah Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan membahas soal tarif Trump, menyebut dua pemimpin negara ketika bertemu tentu akan membahas banyak hal.

    “Tentunya, kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo, PM Anwar, bersama Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, melalui sambungan telepon, berdiskusi membahas strategi untuk menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada awal pekan ini (2/4).

    PM Anwar selepas percakapan itu menyebut masing-masing pemimpin berbagi pandangannya terkait kebijakan tarif Trump, dan mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tersebut.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” kata PM Anwar sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya di Jakarta, Sabtu (5/4).

    PM Anwar menyebut menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN bakal bertemu minggu depan untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump tersebut.

    “Insya Allah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” kata PM Anwar.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan AS terhadap tarif impor timbal balik sebesar 32%. Foto/Ist

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor timbal balik (reciprocal tarrifs) terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Adies mengatakan, DPR meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal hingga pasar valuta asing.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” kata Adies, Minggu (6/4/2025).

    Tidak hanya itu, Adies mengapresiasi dan mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” ucapnya.

    Di samping itu, lanjut Adies, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, hal tersebut patut didukung.

    Adies menambahkan, dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas.

    Selain itu, dia mendukung penuh Intruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi serta penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-Tariff Barrier.

    “Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami jugamemandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” sebutnya.

    (shf)

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa kini bersiap menghadapi kemungkinan perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa, termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman, meningkatkan langkah-langkah militer mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendesak.

    Negara-negara Eropa yang aktif dalam persiapan ini termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman.

    Intelijen dari Denmark dan Jerman memperingatkan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun ke depan.

    ABC News melaporkan banyak negara Eropa meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup untuk menghadapi krisis besar.

    Muncul ketakutan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa melawan Rusia meletus.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengabaikan persiapan untuk menghadapi konflik besar dan harus menguatkan pertahanannya.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    Langkah-Langkah Keamanan yang Diambil

    Norwegia telah memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangunan baru dan memperbaiki bunker era Perang Dingin.

    Sementara itu, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia telah menarik diri dari Konvensi Ottawa, yang melarang ranjau darat antipersonel, untuk meningkatkan pertahanan di sayap timur NATO.

    Polandia juga sedang mempersiapkan warganya untuk latihan militer, dengan target peningkatan jumlah pasukan hingga 500.000 personel.

    Adapun Jerman akan menggelar latihan militer besar-besaran pada bulan September dengan melibatkan sekitar 800.000 tentara, termasuk pasukan NATO.

    Bild melaporkan latihan ini, yang diberi nama Red Storm Bravo, akan berlangsung di Hamburg selama tiga hari dan akan mencakup praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Mengapa Eropa Harus Bersiap?

    Kekhawatiran utama bagi negara-negara Eropa adalah potensi serangan Rusia, yang saat ini memiliki lebih dari satu juta personel militer.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, menekankan bahwa Eropa belum memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankan garis depan.

    Sementara itu, Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menambahkan bahwa negara-negara Uni Eropa merasa terancam oleh persiapan militer Rusia yang semakin besar, termasuk dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok.

    Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara-negara NATO, dan menganggap serangan semacam itu tidak ada gunanya.

    Dalam wawancara, Putin menyebut bahwa politikus Barat sering menggunakan ancaman Rusia untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik mereka.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Sementara itu,  menteri-menteri Ekonomi yang tergabung dalam ASEAN atau negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

    “Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Minggu (6/4/2025)

    Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara spesifik, Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen untuk produk dari Indonesia.

    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen. Kemudian, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

     

  • Saran Ekonom soal Arah Sikap RI Terhadap Kebijakan Tarif Trump

    Saran Ekonom soal Arah Sikap RI Terhadap Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk mengesampingkan opsi retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. 

    Opsi retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty, menilai keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia dipicu oleh dua hal utama: tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    “Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (6/4/2025).

    Menurutnya, upaya retaliasi seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

    Alih-alih retaliasi, dia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

    Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    Menurutnya, sebagai anggota Asean, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

    Meskipun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

  • Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

    Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor produk Indonesia ke AS akan berdampak pada penurunan utilitas industri mebel di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Dedy Rochimat mengatakan, penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Kata Dedy saat ini pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indoneia.

    Dari total value ekspor mebel Indonesia sebesar 2,2 Miliar dolar AS, porsi ekspor ke AS mencapai 60 persen. 

    “Apabila nantinya dampak kebijakan Trump diterapkan akan terjadi penurunan pada pasar ekspor ke AS dapat dipastikan akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri mebel Indonesia,” kata Dedy dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Dikatakannya, terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, perlu memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya.

    “Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” ujar Dedy Rochimat.

    Walaupun tenang tapi pasti bagi pemangku kepentingan tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS di mana para pemangku kepentingan juga perlu segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Dedy menyatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS.

    “Namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS,” katanya.

    Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non tradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun sebenarnya pasar tradisional seperti AS dan EU masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia.

    “Sehingga pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia,” katanya.

    Selain antisipasi melalui perluasan pasar ekspor, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri.

    Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri.

    Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten.

    Serta melakukan tatakelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

    Untuk mendorong industri dalam negeri juga diperlukan kebijakan Insentif dan Fasilitasi industri padat karya baik untuk industri dengan orientasi pasar dalam negeri maupun ekspor.

    Termasuk juga pentingnya tatakelola perizinan investasi yang ramah bagi investor sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri yang mampu menghasilkan produk berdaya saing melalui pengusaan teknologi.

    “Peningkatan daya saing industri juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas produk, desain, teknologi, fasilitas produksi, dan bahan baku yang kompetitif. Untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing diperlukan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif,” katanya.

     

    Pada akhirnya pada aspek produksi harus ada dorongan terhadap implementasi pendidikan vokasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai dengan kapasitas serta kemampuan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi.

    Sejumlah dukungan kebijakan pada proses produksi idealnya dilakukan dengan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif. Sehingga menghasilkan ekosistem yang kuat dan kondusif bagi IKM dalam menghasil produk nasional yang berkualitas.

    Selain itu faktor penegakan hukum juga menjadi catatan terkait dengan peningkatan kapasitas produksi yang menghasilkan produk yang berkualitas. 

    Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melanggar hukum itu sendiri.

    Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi dunia usaha Indonesia.

    Dedy menyatakan bahwa DPP Asmindo siap untuk duduk bersama dengan semua asosiasi industri terkait dan juga dengan pemerintah, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan nyata dalam rangka membangun ekosistem yang kuat di industri mebel dan kerajinan Indonesia.

     

     

  • Perang Ukraina Belum Usai, Kyiv Kena Teror Serangan Misil

    Perang Ukraina Belum Usai, Kyiv Kena Teror Serangan Misil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Walikota Kyiv, Vitali Klitschko mengatakan kota itu kembali diserang rudal pada hari Minggu (6/4/2025). Ledakan di ibu kota Ukraina itu terjadi dua hari setelah rudal Rusia menewaskan 18 orang di kampung halaman Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Klitschko mengatakan paramedis telah dikirim ke dua distrik di Kyiv, sementara angkatan udara Ukraina mengatakan rudal telah memasuki wilayah Chernihiv utara.

    “Ledakan di ibu kota. Pertahanan udara sedang beroperasi,” kata Klitschko di Telegram, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Minggu (6/4/2025).

    “Serangan rudal di Kyiv terus berlanjut. Tetaplah di tempat perlindungan!”

    Klitschko yang merupakan mantan petinju itu, menambahkan bahwa sejauh ini tiga orang terluka, dan mengatakan ada laporan puing-puing jatuh di dua lokasi non-permukiman.

    Di seluruh Ukraina, peringatan serangan udara juga dikeluarkan untuk wilayah Kherson, Mykolaiv, dan Odesa.

    Serangan itu terjadi pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong gencatan senjata parsial antara Rusia dan Ukraina, lebih dari tiga tahun setelah invasi besar-besaran Moskow, sambil berusaha mencairkan hubungan dengan Kremlin.

    Pada hari Sabtu, Zelensky mengecam kedutaan AS atas apa yang disebutnya sebagai pernyataan “lemah” yang tidak menyalahkan Rusia atas serangan rudal mematikan di kota asalnya Kryvyi Rig. Sembilan anak termasuk di antara 18 korban tewas.

    Dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir, rudal Rusia menghantam daerah pemukiman dekat taman bermain anak-anak di kota Ukraina bagian tengah.

    Tujuh puluh dua orang terluka, 12 di antaranya anak-anak, kata gubernur daerah Dnipropetrovsk Sergiy Lysak setelah operasi darurat berakhir semalam.

    Dalam pernyataan emosional di media sosial, Zelenskyy menyebutkan nama masing-masing anak yang tewas dalam serangan itu, menuduh kedutaan AS menghindari menyebut Rusia sebagai agresor.

    “Sayangnya, reaksi kedutaan besar Amerika sangat mengejutkan: Negara yang begitu kuat, rakyat yang begitu kuat – dan reaksi yang begitu lemah,” tulis Zelensky.

    “Mereka bahkan takut mengatakan kata ‘Rusia’ saat berbicara tentang rudal yang menewaskan anak-anak.”

    Presiden Ukraina mengarahkan pandangannya pada Duta Besar AS Bridget Brink setelah ia mengunggah pesan di X pada Jumat malam yang berbunyi: “Mengerikan bahwa malam ini rudal balistik menghantam dekat taman bermain dan restoran.”

    Brink, yang ditunjuk oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan telah menjadi duta besar sejak Mei 2022, menambahkan bahwa “inilah sebabnya perang harus berakhir”.

    Zelensky menulis pada Sabtu: “Ya, perang harus berakhir. Namun untuk mengakhirinya, kita tidak boleh takut menyebut sekop sebagai sekop.”

    “Adalah salah dan berbahaya untuk tetap diam tentang fakta bahwa Rusia-lah yang membunuh anak-anak dengan rudal balistik,” Zelensky menegaskan kembali dalam pidatonya malam itu.

    “Hal itu hanya akan memicu para sampah di Moskow untuk meneruskan perang dan semakin mengabaikan diplomasi”.

    (haa/haa)