Tag: Donald Trump

  • Kirill Dmitriev Dijuluki Arsitek Bayangan Diplomasi Perang Rusia, Siapa Dia?

    Kirill Dmitriev Dijuluki Arsitek Bayangan Diplomasi Perang Rusia, Siapa Dia?

    Moskow

    Kirill Dmitriev, kepala dana investasi negara Rusia (Russian Direct Investment Fund/RDIF), dianggap sebagai salah satu arsitek di balik rencana 28 poin Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Ukraina.

    Lulusan Stanford ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan menantu Trump, Jared Kushner, tetapi juga dengan para penguasa berpengaruh di dunia Arab.

    Dengan pengalaman bisnis dan jejaringnya dengan keluarga Presiden Rusia Vladimir Putin, rekam jejak ini menjadikannya pilihan ideal sebagai negosiator alternatif Rusia secara tidak resmi.

    Salah satu saluran diplomasi Rusia

    Pentingnya posisi Dmitriev bagi Kremlin meningkat sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump sebagai Presiden AS pada Januari 2025, ketika Kirill Dmitriev muncul sebagai salah satu negosiator utama Rusia dalam pembicaraan perdamaian Ukraina serta hubungan Rusia–Amerika yang lebih luas.

    Pada bulan Februari 2025, Putin menunjuknya sebagai utusan khusus presiden untuk investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara asing. Penunjukan ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama antara perwakilan Rusia dan AS di Riyadh, di mana Dmitriev turut hadir.

    Hingga kini, Dmitriev berfungsi sebagai salah satu saluran kunci Kremlin untuk diplomasi, demikian menurut mantan diplomat Rusia, Boris Bondarev.

    Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menangani Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Dmitriev dipercayakan mengelola kontak dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff.

    Awal karier Dmitriev

    Kirill Dmitriev, putra dari biolog terkenal Alexander Dmitriev, lahir di Kyiv. Namun ia tampak enggan mengakui asal-usulnya. Dalam wawancara 2021 dengan media independen Rusia, The Bell, negosiator masa depan itu bersikeras ia lahir bukan di Ukraina, melainkan di Uni Soviet.

    Setelah lulus dari Universitas Stanford, ia sempat tinggal singkat di AS, di mana—menurut biografi resminya di situs RDIF—memulai karier di bank investasi Goldman Sachs dan konsultan McKinsey. Akhirnya, ia memilih membangun karier di Rusia dan Ukraina.

    Di Rusia, salah satu pos pentingnya adalah di perusahaan Rusia-Amerika Delta Private Equity Partners, yang mengelola sekitar $500 juta. Di Ukraina, Dmitriev memimpin sebuah dana milik menantu presiden kedua Ukraina, Leonid Kuchma.

    Dmitriev menempati peran saat ini sebagai kepala Russian Direct Investment Fund pada 2011. Organisasi ini dirancang untuk menarik modal Barat ke Rusia. Dalam kapasitas ini, namanya masuk dalam daftar sanksi AS dan Eropa sejak awal perang di Ukraina.

    Jejaring keluarga dengan Vladimir Putin?

    Namun, bukan hanya prestasi profesionalnya yang mendorong Dmitriev ke garis depan urusan internasional. Aset terbesarnya adalah modal sosial: jaringan yang ia bangun dan rawat selama bertahun-tahun.

    Ilya Shumanov, mantan kepala NGO antikorupsi Transparency International Rusia, mengatakan kepada DW bahwa hubungan Dmitriev dengan menantu presiden kedua Ukraina mungkin telah membuka pintu menuju elite politik dan bisnis Rusia.

    “Potongan kunci dalam mosaik hubungan ini adalah Ekaterina Tikhonova—yang diduga sebagai putri Vladimir Putin, dekat dengan istri Dmitriev,” ujar Shumanov.

    Menurutnya, hubungan antara keluarga Dmitriev dan Tikhonova melampaui persahabatan; kedua keluarga sangat terkait. Dmitriev duduk di dewan beberapa perusahaan besar Rusia, termasuk yang dimiliki negara dalam proporsi signifikan.

    Saat Putin memperhatikan Dmitriev

    Peran Dmitriev sebagai perantara mulai terlihat saat masa jabatan pertama Donald Trump. Pada 2020, The Daily Beast menggambarkannya sebagai “orang uangnya Putin” dengan hubungan rahasia ke Jared Kushner.

    Jared Kushner, menantu Trump yang menikah dengan Ivanka Trump, menangani sejumlah urusan kebijakan luar negeri presiden. Meskipun tidak seterlihat publik pada masa jabatan kedua Trump, Kushner baru-baru ini terlibat dalam pembuatan rencana perdamaian Gaza Trump dan menghadiri pembicaraan perdamaian Ukraina di Jenewa.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Dmitriev dan Kushner mendiskusikan potensi investasi Amerika di Rusia—pembicaraan yang akhirnya tidak menghasilkan proyek besar.

    Namun Dmitriev benar-benar menorehkan namanya dan menjadi salah satu tokoh paling berharga dalam kebijakan luar negeri Rusia hampir dua tahun setelah perang penuh di Ukraina dimulai, pada Desember 2023, menurut analis politik dan mantan penulis pidato Putin, Abbas Gallyamov.

    “Setelah perang dimulai, Putin hampir tidak bisa bepergian ke mana pun [karena surat perintah pengadilan kriminal internasional- ICC],” papar Gallyamov.

    “Rasa terisolasi ini membuatnya sangat khawatir dan membuat Rusia seluruhnya waswas. Saat itulah Kirill Dmitriev turun tangan sebagai penyelenggara utama perjalanan ini [ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab-UAE].”

    Selain mengatur perjalanan itu sendiri, Dmitriev dan dana investasinya berhasil menarik investasi dari negara-negara tersebut—prestasi mengesankan di tengah keluarnya modal Barat.

    “Dengan kata lain, ia terbukti sangat efektif di panggung internasional,” kata Gallyamov.

    Dmitriev vs. Lavrov

    Gallyamov melihat Dmitriev sebagai sosok yang berorientasi pada penyelesaian perbedaan antara Amerika Serikat(AS) dan Rusia melalui kompromi—berbeda dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pendukung garis keras.

    “Ketika Putin merasa negosiasi nyata diperlukan, Dmitriev maju,” kata Gallyamov. “Namun dalam banyak situasi, Putin tak ingin bernegosiasi. Lavrov mencerminkan mindset internal itu.”

    Gallyamov menunjukkan bahwa selama kunjungan terbaru utusan khusus AS Steve Witkoff ke Moskow, Putin bertemu Witkoff bersama Dmitriev dan asistennya, Yuri Ushakov—sementara Lavrov tidak hadir.

    Namun, belum jelas apakah pilihan situasional ini menandakan arah masa depan diplomasi Rusia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza Nasional 27 November 2025

    TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Udara menyiapkan 3.650 prajurit untuk bergabung dalam brigade komposit pasukan perdamaian Gaza.
    TNI Angkatan Udara
    mendapatkan porsi paling sedikit dibandingkan dengan dua matra TNI lainnya, yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
    “Semua yang dibutuhkan di sana (
    Gaza
    ), kita sudah siapkan sekitar 3.650 orang, nanti kita akan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut,” kata Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)
    Marsekal Muda Palito Sitorus
    , di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Prajurit TNI Angkatan Udara yang akan diberangkatkan berasal dari berbagai satuan, seperti penerbang, Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), satuan kesehatan, Pusat Geospasial (Pusgeos), dan lainnya.
    Bukan hanya prajurit, TNI Angkatan Udara juga menyimpan pesawat Hercules C-130 sesuai arahan Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto
    .
    “Hercules, jadi kita akan menyesuaikan. Kesiapan pesawat kita sudah ada. Jadi, ini nanti tergantung dari permintaan pasukannya, berapa yang akan kita kirimkan ke sana,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Markas Besar (Mabes) TNI mulai membuka rencana pengiriman 20.000 prajurit sebagai
    pasukan perdamaian
    ke Gaza, Palestina.
    Sebab, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza dengan pengerahan pasukan internasional, meski pengirimannya hanya menunggu titah dari Presiden Prabowo Subianto.
    Saat ini, proses seleksi prajurit dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, masih terus berjalan, termasuk penentuan calon pemimpin misi kemanusiaan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan bahwa
    pasukan perdamaian Gaza
    bakal dipimpin oleh perwira tinggi (pati) TNI berpangkat bintang tiga.
    “Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” ujar Agus, usai menghadiri rapat secara tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Komisi II DPR RI, Selasa (24/11/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, ada beberapa nama jenderal bintang tiga yang disiapkan untuk memimpin pasukan perdamaian.
    Meski begitu, ia tidak mengungkap siapa sosok jenderal bintang tiga yang ditunjuk untuk mengomandoi pasukan perdamaian.
    Ia hanya mengatakan bahwa sosok yang dipilih memiliki pengalaman memadai dalam operasi multilateralisme dan operasi gabungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Emas Perhiasan Hari Ini 27 November 2025: Termurah Sentuh Level Segini

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 27 November 2025: Termurah Sentuh Level Segini

    Sementara itu, Kevin Hassett, yang muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua Fed, seperti Presiden AS Donald Trump, mengatakan suku bunga seharusnya lebih rendah.

    Suku bunga berjangka AS memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 85% pada bulan Desember, menurut alat FedWatch CME.

    Emas yang tidak memberikan imbal hasil cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah.

    Klaim pengangguran mingguan turun minggu lalu, data pada hari Rabu menunjukkan, meskipun pasar tenaga kerja sedang berjuang untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi mereka yang menganggur.

    Keyakinan konsumen AS juga melemah pada November di tengah kekhawatiran mengenai lapangan kerja dan prospek keuangan rumah tangga.

    Seiring sentimen harga emas dunia, bagaimana harga emas perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas pada Kamis, (27/11/2025)?

  • Migran Afghanistan Tembak 2 Tentara Garda Nasional, Trump: Aksi Teror!

    Migran Afghanistan Tembak 2 Tentara Garda Nasional, Trump: Aksi Teror!

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam penembakan dua tentara Garda Nasional AS yang terjadi hanya beberapa blok dari Gedung Putih di Washington DC pada Rabu (26/11). Trump menyebut penembakan yang melukai dua tentara Garda Nasional AS itu sebagai “aksi teror”.

    Diungkapkan juga oleh Trump bahwa pelaku penembakan yang telah ditangkap merupakan seorang migran dari Afghanistan. Trump sedang berada di klub golfnya di Florida saat penembakan itu terjadi.

    “Serangan keji ini merupakan aksi jahat, aksi kebencian, dan aksi teror,” kata Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (27/11/2025).

    “Itu merupakan kejahatan terhadap seluruh bangsa kita,” sebutnya.

    Trump mengonfirmasi bahwa pria yang ditahan setelah penembakan yang terjadi di dekat Gedung Putih itu merupakan “seorang warga negara asing yang memasuki negara kita dari Afghanistan”.

    Dia menyebut pelaku tiba di AS pada tahun 2021 “dengan penerbangan yang terkenal itu”, merujuk pada evakuasi warga Afghanistan yang kabur dari Taliban yang mengambil alih kekuasaan setelah AS menarik pasukannya usai 20 tahun perang.

    Trump kemudian menjanjikan agar pemerintahannya “memeriksa ulang setiap orang asing yang masuk ke negara kita dari Afghanistan” selama masa kepresidenan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    “Kita harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggung pengusiran setiap orang asing dari negara mana pun yang tidak pantas berada di sini, atau menambah keuntungan bagi negara kita jika mereka tidak dapat mencintai negara kita, kita tidak menginginkan mereka,” tegasnya.

    Laporan sejumlah media AS, seperti NBC dan The Washington Post, yang mengutip sejumlah pejabat penegak hukum dan orang-orang yang mengetahui penyelidikan itu menyebutkan bahwa pelaku penembakan merupakan seorang migran Afghanistan yang masuk ke wilayah AS pada tahun 2021 lalu dan pernah tinggal di Washington. Identitas migran Afghanistan itu belum diungkap ke publik.

    Motif di balik penembakan itu belum diketahui secara jelas. Laporan NBC menyebut Biro Investigasi Federal AS (FBI) menyelidiki penembakan itu sebagai dugaan aksi terorisme.

    Direktur FBI Kash Patel mengatakan bahwa dua tentara yang ditembak itu kini berada dalam “kondisi kritis”. Keduanya disebut sebagai bagian dari pengerahan pasukan anti-kejahatan militer di seluruh AS yang diperintahkan Trump.

    Penembakan ini tercatat sebagai kekerasan paling serius terhadap Garda Nasional AS sejak Trump mulai memerintahkan pengerahan mereka ke jalanan kota-kota AS yang dikuasai Partai Demokrat tak lama setelah dia mulai masa jabatan keduanya pada Januari lalu.

    Trump, dalam pernyataan via media sosial Truth Social, menggambarkan pelaku penembakan itu sebagai “binatang”. Dia menyebut pelaku juga “terluka parah, tetapi terlepas dari itu, akan membayar harga yang sangat mahal”.

    CBS News dalam laporannya, dengan mengutip para pejabat penegak hukum AS, menyebut pelaku penembakan yang berjenis kelamin pria dan berusia 29 tahun itu menggunakan pistol untuk melakukan penyerangan tersebut.

    Penembakan itu terjadi di stasiun metro Farragut West, yang berjarak hanya dua blok dari Gedung Putih, pada Rabu (26/11) sore ketika jalanan dan pusat bisnis di sekitarnya ramai orang. Asisten kepala Kepolisian Washington DC, Jeffrey Carroll, menyebut pelaku “menyergap” korban-korbannya.

    “Dia datang dari sudut jalan, mengangkat lengannya yang menenteng senjata api, dan melepaskan tembakan ke arah sejumlah anggota Garda Nasional. Dia dengan segera ditahan oleh para anggota Garda Nasional lainnya dan para aparat penegak hukum,” tutur Carroll.

    Lihat juga Video: Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan dalam Baku Tembak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Tolak Perang, Presiden Venezuela Joget Seperti Trump Pakai Remix Pidato

    Tolak Perang, Presiden Venezuela Joget Seperti Trump Pakai Remix Pidato

    Caracas

    Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, membuat musik remix dengan lirik pidatonya sendiri. Dia lalu berjoget seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump sambil diiringi musik remix pidato ‘No crazy war’.

    Dilansir Al-Jazeera dan Daily Mail, Kamis (27/11/2025), Maduro tampak berjoget di atas panggung. Dia menggerakkan kaki dan tangannya seperti joget ala Trump.

    Musik remix dengan lirik ‘No crazy war, no crazy war, no, no, no, no’ terdengar mengiringi gerakan Maduro. Maduro juga sempat berpidato di hadapan kaum muda Venezuela.

    Dia meminta anak muda di negaranya terhubung dengan para pelajar di AS. Dia meminta anak-anak muda mendorong dialog dan perdamaian, bukan perang.⁠

    Foto: Nicolas Maduro saat berjoget ala Trump (AFP/JUAN BARRETO)


    “Dialog, ya. Perdamaian, ya. Menghormati, ya. Perang? Para pelajar, dengarkan saya, perang, tidak. Jangan, jangan ada perang,” ujarnya.

    Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengomentari video Maduro itu. Dia mengatakan ‘Gerakan khas dan aura tak tertandingi Presiden Trump sering ditiru, tetapi tidak pernah diduplikasi’.

    Foto: Trump berjoget pada Desember 2024 (Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)

    Seruan perdamaian itu muncul seiring AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut dengan pengerahan pasukan terbesar di Karibia sejak Krisis Rudal Kuba. Tentara AS telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi potensi serangan darat di Venezuela dalam beberapa minggu mendatang.

    (haf/imk)

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Harga Emas Dunia Makin Berkilau, Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed jadi Pemicu

    Harga Emas Dunia Makin Berkilau, Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed jadi Pemicu

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas dunia menguat dan mendekati level tertinggi lebih dari satu minggu pada perdagangan Rabu, 26 November 2025 waktu setempat. Kenaikan harga emas terjadi setelah  harapan the Federal Reserve (the Fed) akan memangkas suku bunga bulan depan membuat emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil tetap menjadi aset favorit.

    Mengutip CNBC, Kamis (27/11/2025), harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi USD 4.162,90 per ounce pada pukul 15.00 ET, setelah mencapai level tertinggi sejak 14 November pada awal sesi perdagangan. Harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember naik 0,5% menjadi USD 4.160,10 per ounce.

    “Fokus telah bergeser dari dolar AS ke arah penurunan suku bunga pada Desember,” ujar Analis Marex, Edward Meir.

    Ia mencatat, emas menguat meski indeks dolar AS stabil.

    Spekulasi penurunan suku bunga “sedikit membantu emas, begitu pula pembicaraan mungkin akan segera mencalonkan ketua Fed dan kandidat terdepan adalah Kevin Hassett dari Komite Penasihat Ekonomi presiden.”

    Hassett, seperti Presiden AS Donald Trump, telah mengatakan suku bunga seharusnya lebih rendah daripada saat Ketua Fed Jerome Powell menjabat. Emas, aset non-imbal hasil yang berkembang pesat di lingkungan suku bunga rendah, menerima dorongan tambahan dari berita ini.

    Para pedagang melihat peluang 83% penurunan suku bunga Fed bulan depan, dibandingkan dengan 30% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch.

    Sementara itu, jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran turun minggu lalu, menunjukkan PHK yang masih rendah, meskipun pasar tenaga kerja sedang berjuang untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi mereka yang menganggur di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih ada.

     

     

  • 2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    Jakarta

    Dua pasukan Garda Nasional Amerika Serikat (AS) ditembak di dekat Gedung Putih, di pusat kota Washitong DC, Amerika Serikat. Pelaku ditangkap.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/11/2025), Kepolisian Washington mengatakan mereka telah menangkap seorang tersangka setelah dua tentara Garda Nasional ditembak beberapa blok dari Gedung Putih. Tersangka sudah ditahan.

    “Tempat kejadian perkara sudah diamankan. Satu tersangka telah ditahan,” tulis Kepolisian DC di X.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan Presiden Donald Trump telah diberi pengarahan tentang situasi tragis tersebut. Kristi memantau kondisi dua Garda Nasional yang ditembak tersebut.

    “Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan dua anggota Garda Nasional yang baru saja ditembak beberapa saat yang lalu di Washington DC,” ujar Kristi Noem di X.

    (whn/whn)

  • Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Taipei

    Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NTD 1,25 triliun atau setara Rp 664 triliun. Anggaran besar itu ditujukan untuk mempertahankan diri di tengah menguatnya ancaman China.

    Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), pengajuan anggaran besar itu diumumkan langsung oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama 5 tahun terakhir. Klaim China itu ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Peningkatan anggaran itu juga terjadi ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri. Pada Agustus lalu, Lai mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain ‘perbudakan’.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional. Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang ‘penyatuan versus kemerdekaan’.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk ‘akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan’.

    Dia mengatakan anggaran itu juga akan mempercepat pengembangan apa yang disebut ‘T-Dome’ yang merupakan sistem pertahanan udara berlapis. Dia menyebut ‘T-Dome’ akan ‘membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi’.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai USD 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Sebar Panduan Krisis ke Warga

    Selain soal anggaran pertahanan, Taiwan juga telah merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Dilansir AFP, panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya.

    Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan. Pemerintah Taiwan mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya pada awal bulan ini.

    Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul ‘Jika Terjadi Krisis’ itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Panduan itu memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan ‘tas darurat’ hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu memberikan peringatan soal ‘pasukan asing yang bermusuhan’ yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Lihat juga Video: China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menolak desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel dalam pertemuan puncak keduanya baru-baru ini di Gedung Putih.

    Penolakan MBS itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (26/11/2025), dilaporkan oleh media Axios yang mengutip sejumlah pejabat AS yang enggan disebut namanya.

    Pembahasan di Gedung Putih pekan lalu, menurut laporan Axios, menyentuh soal keinginan Washington agar Riyadh bergabung dengan perjanjian perdamaian regional yang semakin luas, Abraham Accords, yang mengatur normalisasi dengan Tel Aviv.

    Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi Saudi sejak lama bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 silam, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    “Putra Mahkota Saudi menanggapi dengan tegas permintaan Trump dan memegang teguh posisinya,” sebut Axios dalam laporannya, sembari menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan MBS sebagai “pemimpin yang kuat”.

    “Selama pertemuan 18 November, Trump merupakan pihak yang mengangkat isu tersebut dan mendesak keras MBS untuk bergabung dengan Abraham Accords,” demikian dilaporkan Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS.

    “Pada saat itu, percakapan menjadi tegang. Saat Trump menekannya, MBS menekan balik,” imbuh laporan Axios tersebut.

    MBS tiba di Washington DC dalam kunjungan kerja resmi pada 18 November pekan lalu, atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, menyusul undangan dari Trump. Keduanya menggelar pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah MBS mendapatkan sambutan sangat hangat oleh Trump.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai pembicaraan itu, MBS mengatakan negaranya ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang digagas Trump. Tetapi, MBS menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci dalam terjalinnya hubungan dengan Israel.

    Dikatakan oleh MBS bahwa diperlukan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Ketika didesak oleh Trump, yang mengatakan bahwa tamunya memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords, sang Putra Mahkota Saudi mengatakan bahwa: “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina.”

    “Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas MBS.

    Riyadh telah berulang kali menggarisbawahi perlunya resolusi yang adil, yang dimulai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian regional yang komprehensif juga langgeng.

    Lihat juga Video: Jelang Perdamaian Israel-Arab Saudi dan Harapan Era Baru di Timur Tengah

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)