Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Ajak Presiden Kolombia Bertemu di Gedung Putih Usai Tuduhan Narkoba

    Trump Ajak Presiden Kolombia Bertemu di Gedung Putih Usai Tuduhan Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih, AS. Pertemuan rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/1/2026), pertemuan dilakukan setelah Trump melontarkan tuduhan Petro sebagai pengedar narkoba. Agenda pertemuan itu diatur setelah keduanya berbincang melalui sambungan telepon.

    Trump mengunggah di Truth Social bahwa dia dan Petro berbicara melalui telepon. Di sana, katanya, mereka membahas perbedaan pendapat mereka baru-baru ini, termasuk tentang perdagangan narkoba.

    “Saya menghargai telepon dan nada bicaranya, dan berharap dapat bertemu dengannya dalam waktu dekat” di Gedung Putih,” kata Trump.

    Donald Trump sebelumnya melontarkan tuduhan Petro sebagai pengedar narkoba. Meradang, Petro menolak keras tuduhan Trump.

    Tuduhan Trump dilontarkan usai pasukan AS menyerang Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu (3/1), membombardir target-target militer selama serangan mendadak untuk menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dari kursi Presiden.

    Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1).

    Saat ditanya wartawan apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, pemimpin Partai Republik itu berkata: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    “Anda tahu mengapa, karena mereka membunuh banyak orang,” klaim Trump tanpa bukti.

    Petro Bantah Tuduhan Trump

    Gustavo Petro menolak tuduhan Trump dengan mengatakan “namanya tidak muncul dalam catatan pengadilan.”

    (whn/zap)

  • Trump Perintahkan AS Keluar dari 66 Organisasi Dunia

    Trump Perintahkan AS Keluar dari 66 Organisasi Dunia

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) menarik diri dari 66 organisasi dunia. Penarikan diri ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum tentang penarikan AS dari puluhan organisasi dunia itu.

    Dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), Trump menandatangani kebijakan itu pada Rabu (7/1). Dia memerintahkan agar AS menarik diri dari 66 organisasi internasional, Gedung Putih mengatakan organisasi itu dianggap “tidak lagi melayani kepentingan Amerika”.

    Perintah tersebut melibatkan 31 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 entitas non-PBB, kata Gedung Putih. Namun, belum ada rincian nama-nama organisasi tersebut.

    Tetapi, dalam laporan AFP disebutkan dari 66 organisasi internasional itu salah satunya adalah organisasi terkait iklim fundamental dan badan penilaian ilmiah internasional utama tentang pemanasan global, yang mana organisasi itu di bawah naungan PBB.

    Diketahui, Trump telah menarik Washington dari sejumlah badan dunia pada masa jabatan keduanya. Sebelumnya, Trump di hari pertama menjabat kembali sebagai Presiden AS juga telah menarik AS keluar dari organisasi kesehatan dunia (WHO).

    “Amerika Serikat menyadari penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2020 karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya,” pernyataan gedung putih.

    Tonton juga video “AS Ambil Alih Kelola 50 Juta Barel Minyak: Demi Rakyat Venezuela”

    (zap/whn)

  • Harga Minyak Hari Ini Merosot, Pasar Cermati Komentar Presiden AS Donald Trump

    Harga Minyak Hari Ini Merosot, Pasar Cermati Komentar Presiden AS Donald Trump

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak terus melemah pada perdagangan Rabu, 7 Januari 2026. Harga minyak dunia merosot seiring investor mencermati pernyataan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kalau AS telah mencapai kesepakatan untuk mengimpor minyak mentah Venezuela senilai USD 2 miliar atau Rp 33,52 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.770). Hal ini menjadi sebuah langkah yang akan meningkatkan pasokan ke konsumen minyak terbesar di dunia.

    Mengutip CNBC, Kamis (8/1/2026), harga minyak Brent turun 74 sen atau 1,22% menjadi USD 59,96 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) merosot USD 1,14 atau 2% menjadi USD 55,99 per barel.

    Harga minyak dunia itu turun lebih dari 1% selama sesi perdagangan sebelumnya. Hal ini seiring pelaku pasar memprediksi pasokan global yang melimpah pada 2026.

    Kesepakatan antara Washington dan Caracas pada awalnya dapat mengharuskan kargo yang ditujukan untuk China untuk dialihkan, menurut sumber yang dikutip Reuters.

    Venezuela memiliki jutaan barel minyak yang dimuat di kapal tanker dan tangki penyimpanan yang belum dapat dikirim sejak pertengahan Desember karena blokade ekspor yang diberlakukan oleh Trump.

    Blokade tersebut merupakan bagian dari kampanye tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang berpuncak pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu.

    Para pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan Maduro sebagai penculikan dan menuduh AS mencoba mencuri cadangan minyak negara yang sangat besar.

    Dalam unggahan media sosial, Trump menyebutkan, Venezuela akan “menyerahkan” antara 30 juta dan 50 juta barel “minyak yang dikenai sanksi” kepada AS.

    “Volume tersebut cukup kecil dalam konteks yang lebih luas,” kata analis komoditas SEB, Ole Hvalbye.

    “Jika Anda melihat total Cadangan Minyak Strategis AS, itu sekarang 413 juta barel. Jadi jika dibandingkan dengan 30 atau 50 juta barel, volumenya tidak begitu besar.”

     

     

  • Trump Ngotot Rebut Greenland, 6 Negara NATO Pasang Badan

    Trump Ngotot Rebut Greenland, 6 Negara NATO Pasang Badan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan sejumlah ide untuk mengakuisisi Greenland, salah satunya yakni penggunaan kekuatan militer. Sejumlah negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati.

    Dilansir AFP, Rabu (7/1), Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut Trump mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok Greenland. Karoline awalnya menjelaskan langkah akuisisi Greenland menjadi prioritas untuk keamanan nasional Amerika Serikat.

    “Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (Getty Images via AFP/ALEX WONG)

    Karoline menyebut Trump dan timnya masih terus membahas opsi terbaik untuk mencapai tujuan itu. Menurutnya, salah satu opsi yakni dengan kekuatan militer.

    “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” ucap dia.

    6 Negara NATO Serukan Kedaulatan Greenland

    Enam negara anggota NATO bergabung dengan Denmark dalam menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati. Seruan itu disampaikan setelah Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai Greenland.

    Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1), enam negara anggota NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan” Greenland.

    Greenland yang terletak di kawasan Arktik, merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Pernyataan bersama itu menguraikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa”.

    “Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.

    Ketujuh negara anggota NATO itu juga menegaskan kembali dalam pernyataannya bahwa banyak sekutu Eropa yang telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi mereka untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

    “Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.

    Suasana dingin di kawasan es Greenland mendadak terasa panas pada Rabu (17/9/2025). Sejumlah negara Eropa menggelar latihan militer gabungan berskala besar yang melibatkan pasukan Prancis, Denmark, Jerman, Swedia, dan Norwegia. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

    Ditekankan juga dalam pernyataan bersama itu bahwa AS merupakan “mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO dan melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat tahun 1951”.

    Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, mereka secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan tersebut.

    “Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.

    Tonton juga video “Parlemen Denmark: Greenland Tidak Dijual”

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/azh)

  • AS Klaim Pegang Kendali Penuh Venezuela Usai Maduro Ditangkap

    AS Klaim Pegang Kendali Penuh Venezuela Usai Maduro Ditangkap

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengklaim memiliki pengaruh maksimal atas otoritas sementara Venezuela. Hal ini diklaim usai penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

    Dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), Presiden Donald Trump akan bertemu dengan para eksekutif minyak AS pada Jumat (9/1) besok untuk membahas rencana sektor minyak Venezuela. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut keputusan otoritas sementara Venezuela tentu akan didikte AS.

    “Jelas kami memiliki pengaruh maksimal atas otoritas sementara di Venezuela saat ini,” kata Leavitt dalam sebuah konferensi pers.

    “Kami terus berkoordinasi erat dengan otoritas sementara, dan keputusan mereka akan terus didikte oleh Amerika Serikat,” tambahnya.

    Trump telah berulang kali mengatakan bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela setelah penangkapan Maduro, meskipun tidak memiliki pasukan di lapangan di sana.

    Pada kenyataannya, Washington tampaknya mengandalkan blokade angkatan laut terhadap ekspor minyak Venezuela, dan ancaman potensi penggunaan kekuatan lebih lanjut, untuk memastikan kerja sama presiden sementara Delcy Rodriguez.

    “Intinya adalah, kami telah membahas perencanaan tersebut secara rinci dengan mereka. Kami telah menjelaskannya kepada mereka. Bahkan, ini bukan sekadar improvisasi,” katanya kepada wartawan setelah bertemu dengan para anggota parlemen di Capitol Hill.

    Rencana AS sejauh ini mencakup apa yang dikatakan Trump pada hari Selasa sebagai kesepakatan-yang belum dikonfirmasi oleh Caracas-bagi Venezuela untuk menyerahkan antara 30 dan 50 juta barel minyak kepada AS.

    Ia juga mengatakan perusahaan minyak AS akan berinvestasi di fasilitas Venezuela yang sedang runtuh, meskipun belum ada perusahaan yang memberikan janji tersebut.

    “Pertemuan akan diadakan pada hari Jumat, dan itu hanya pertemuan untuk membahas, tentu saja, peluang besar yang ada di hadapan perusahaan-perusahaan minyak ini saat ini,” kata Leavitt kepada wartawan.

    (azh/azh)

  • Kartun The Simpson Ramal Kematian Donald Trump pada 10 Januari 2026, Ini Faktanya!

    Kartun The Simpson Ramal Kematian Donald Trump pada 10 Januari 2026, Ini Faktanya!

    GELORA.CO – Untuk kesekian kalinya, media sosial dibuat geger oleh ramalan film kartun The Simpson.

    Ramalan film kartun tersebut dimunculkan kembali di media sosial yang menyebut soal kematian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dalam video tersebut diperlihatkan anggota keluarga Simpson meramal kematian Donald Trump yang akan terjadi pada 10 Januari 2026.

    Ramalan dalam film kartun itu bermula dari unggahan Instagram @kathy_choe, yang mengatakan bahwa kematian Donald Trump diprediksi melalui tayangan yang menyertakan penanggalan 10 Januari 2026.

    @topikserudotcom

    Ramalan The Simpsons lagi-lagi viral! Kali ini soal Donald Trump disebut meninggal 10 Januari 2026. 🤔 Faktanya, gambar Trump di peti mati itu palsu dan tidak pernah muncul di episode resmi The Simpsons. Narasi kematiannya pun terus berganti tanggal, dari 2020 sampai 2026, dan semuanya dibuat netizen. Kesimpulannya, ini bukan ramalan, tapi hoaks kreatif yang bahkan memanfaatkan AI dan editan. #topikseru #beranibenar #viral #ramalan #kematian #trump #2026 #thesimpsons #faktaunik #hoaks #hoax #kartun #konspirasi

    ♬ suara asli – Topikserucom

    “Ada tayangan orang mirip Trump yang meninggal dunia di jam 7 pagi dan di media koran bertuliskan orang penting telah meninggal,” kata pemilik akun.

    Akan tetapi, ini bukan kali pertama Donald Trump diramal segera meninggal dunia melalui tayangan film kartun The Simpsons.

    Presiden Amerika sekaligus miliuner itu pernah diramal akan meninggal dunia pada 12 April 2025.

    Ramalan tersebut terdapat dalam adegan seorang karakter mirip Donald Trump yang terbujur kaku di dalam peti mati.

    Terkait ramalan itu, muncul berbagai spekulasi dari warganet, mengingat setiap ramalan yang pernah muncul dalam film kartun The Simpson hampir tidak ada yang meleset.

    Namun sayang, fakta yang terungkap di balik ramalan film kartun The Simpson ternyata tidak benar.

    Ramalan tersebut merupakan hasil olahan kecerdasan buatan atau AI-generated.

    Produser Eksekutif The Simpsons, Matt Selman menjelaskan, adegan meramal yang muncul di klip viral tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam episode The Simpsons. 

    Matt Selman menegaskan, video tersebut adalah hasil suntingan Photoshop atau AI-generated.

    “Hanya rekayasa digital, sama sekali bukan episode asli,” jelas Matt Selman.

    Ternyata, gambar palsu dalam klip tersebut merupakan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada Juli 2024. 

    Gambar itu secara keliru mengklaim bahwa film kartun The Simpsons telah meramal kematiannya dalam musim sebelumnya. 

  • ‘Doktrin Monroe’ yang Digunakan Trump untuk Serang Venezuela dan Tangkap Maduro, Apa Itu?

    ‘Doktrin Monroe’ yang Digunakan Trump untuk Serang Venezuela dan Tangkap Maduro, Apa Itu?

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali menyinggung konsep kebijakan luar negeri yang ia sebut sebagai “Doktrin Monroe baru” atau “Doktrin Donroe” saat membahas keputusan Washington menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam konteks penegasan dominasi Amerika Serikat di kawasan Belahan Bumi Barat.

    Menurut laporan News Nation, istilah “Doktrin Donroe” digunakan untuk menggambarkan pendekatan kebijakan luar negeri Trump yang lebih agresif terhadap negara-negara di Belahan Barat. 

    Nama “Donroe” sendiri merupakan permainan kata dari Doktrin Monroe yang digabungkan dengan huruf awal nama Donald Trump.

    “Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kita telah melampauinya jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya doktrin Donroe,”

    “Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah diragukan lagi,” ujar Trump.

    Apa itu Doktrin Monroe?

    Doktrin Monroe adalah kebijakan yang pertama kali diusulkan oleh Presiden AS James Monroe pada tahun 1823, yang berfokus pada penentangan terhadap pengaruh dan kolonisasi Eropa di Belahan Bumi Barat. 

    Pandangan ini muncul pada saat sebagian besar koloni Spanyol di Amerika Latin sedang memperoleh kemerdekaan atau memperjuangkannya.

    Presiden Monroe pertama kali menyebutkan doktrin ini pada tanggal 2 Desember 1823, dalam pidato kenegaraan tahunan ketujuhnya kepada Kongres. 

    Beberapa dekade kemudian, namanya digunakan untuk menamai doktrin tersebut.

    Presiden Monroe menyatakan bahwa urusan internal Belahan Barat dan Eropa harus dipisahkan dan tidak saling memengaruhi. 

    Ia memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak ikut campur dalam urusan internal Amerika, menekankan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat.

    Ia berjanji bahwa Amerika Serikat akan mengakui dan tidak akan campur tangan dalam koloni-koloni Eropa yang ada saat itu atau urusan internal negara-negara Eropa.

    Pada saat yang sama, Amerika Utara dan Selatan tidak akan lagi menjadi sasaran penaklukan kolonial oleh kekuatan Eropa mana pun di masa mendatang.

    Dalam banyak hal, Doktrin Monroe menyerukan untuk mempertahankan status quo di Amerika pada waktu itu dan menuntut penarikan Eropa dari wilayah tersebut.

    Sejak Monroe pertama kali mengusulkan kebijakan ini, kebijakan ini telah menjadi prinsip panduan dalam kebijakan Amerika, meskipun presiden-presiden berikutnya terkadang mengabaikannya.

    Pada tahun 1904, Presiden AS Theodore Roosevelt menambahkan Klausul Roosevelt ke dalam Doktrin Monroe. 

    Klausul ini menegaskan hak AS untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin untuk mencegah campur tangan Eropa.

    Khususnya dalam masalah utang atau ketidakstabilan, guna menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan Washington di Belahan Barat.

    Pada tahun itu, ketika para kreditor Eropa mengancam beberapa negara Amerika Latin, Roosevelt berpendapat bahwa hak dan tanggung jawab Amerika untuk campur tangan sesuai dengan doktrin ini.

    Amerika Serikat akan campur tangan di Amerika Latin jika para pemimpin negara-negara dalam lingkup pengaruh Washington dianggap tidak mampu mengelola urusan internal mereka sendiri.

    Pada dekade-dekade berikutnya, Doktrin Monroe berkembang menjadi salah satu alasan intervensi AS di Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.

    Apa yang baru di “Donroe”?

    Selama pemerintahan Trump, “Donroe” dikatakan telah mengambil pendekatan yang lebih terbuka, memengaruhi negara-negara yang dianggapnya terlibat dalam tindakan yang merugikan Amerika Serikat.

    Ini bukan kali pertama istilah “doktrin Donroe” muncul. 

    Sebuah judul halaman depan New York Post pada awal Januari 2025 menebalkan frasa tersebut, dan Strategi Keamanan Nasional AS resmi, yang dirilis pada bulan November.

    Secara eksplisit menyebutkan niat untuk “menegaskan dan menegakkan” tambahan ala Trump pada Doktrin Monroe.

    Pemerintahan Trump merangkum niatnya dalam Strategi Keamanan Nasional beberapa minggu lalu,

    “Dengan kata lain, kami akan menegaskan dan menegakkan ‘Konsekuensi Trump’ terhadap Doktrin Monroe.”

    Ini berarti AS akan memastikan bahwa Belahan Bumi Barat “mempertahankan stabilitas dan tata pemerintahan yang baik hingga tingkat yang wajar untuk mencegah dan mengurangi migrasi besar-besaran ke AS.” 

    Menurut dokumen tersebut, pemerintah di dalam lingkup pengaruh AS akan bekerja sama dengan kampanye yang menargetkan kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di Karibia selatan dan Pasifik timur.

    “Kami menginginkan Belahan Bumi Barat yang bebas dari campur tangan atau penguasaan aset-aset penting oleh pihak asing, dan dukungan untuk rantai pasokan yang penting,” kata pemerintah. 

    “Kami ingin memastikan akses berkelanjutan kami ke lokasi-lokasi yang strategis,” katanya.

    “Kita sedang mengembalikan fokus yang diperlukan untuk mengalahkan ancaman di Belahan Barat,” kata Trump kepada para pejabat militer AS pada September 2025.

  • Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi perang ‘suplai’ minyak menyeruak di balik aksi militer Amerika Serikat yang menyerang dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. AS ingin menguasai rantai pasok minyak Venezuela, sekaligus entah ada atau tidak korelasinya, berusaha memangkas suplai energi khususnya minyak mentah China.

    China sendiri adalah salah satu negara pengimpor minyak mentah utama dari Venezuela. Mereka juga merupakan ‘sekutu’ utama Maduro sebelum ditangkap AS. Wajar, ketika AS menangkap Maduro, Beijing sangat berang. Mereka mengecam tindakan Washington yang dikendalikan oleh politikus konservatif, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan resminya mengaku cukup terkejut dengan aksi Amerika Serikat (AS). Mereka menganggap bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia.

    “China dengan tegas menentangnya. Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB, dan berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain,” demikian tulis keterangan resmi Kemenlu China, dikutip Selasa (7/1/2026).

    China dan AS dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam ketegangan dalam berbagai isu. China dan AS adalah dua negara dengan size ekonomi terbesar di dunia. Kedua negara ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Mereka terlibat ketegangan dalam isu Taiwan, Iran, Timur Tengah, hingga sekarang di kawasan Amerika Latin.

    Tabel Impor Minyak China HS Code 27090000

    Negara 
    Barel
    Nilai (US$)

    Rusia 
    677,8 juta
    US$45,8 miliar.

    Arab Saudi 
    536,12 juta 
    US$40,12 miliar

    Venezuela
    2,24 juta
    US$163,18 juta

    Sumber: Bea Cukai China 

    Terlepas dari dukungan terhadap rezim Maduro, China adalah salah satu importir minyak dari Venezuela. Mereka telah mengimpor minyak asal negara Amerika Latin itu sejak tahun 2024 lalu.

    Data yang dihimpun Bisnis dari otoritas kepabeanan China menunjukkan bahwa selama tahun 2024, China tercatat telah mengimpor minyak mentah dari Venezuela sebanyak 9,8 juta barel senilai US$728,5 juta. Sementara itu sampai November 2025, nilai impor minyak mentah dengan kode HS27090000 tercatat sebesar 2,24 juta barel. Nilainya mencapai US$163,18 juta.

    Meski demikian, impor minyak mentah China dari Venezuela bukanlah yang terbesar. Kalau mengacu data otoritas yang sama, Rusia dan Arab Saudi adalah penyuplai utama minyak mentah China. Pada November 2025 importasi minyak mentah China dari jirannya tersebut mencapai 677,8 juta barel atau senilai US$45,8 miliar.

    Sementara, impor minyak mentah China dari Arab Saudi sebanyak 536,12 juta barel. Nilai importasinya sebanyak US$40,12 miliar.

    China sejauh ini belum menjelaskan mengenai kebutuhan minyak mentahnya dengan Venezuela. Namun demikian, mereka menuntut supaya Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya. “Segera bebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi.”

    Alihkan Ekspor Minyak ke AS

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan impor minyak Venezuela senilai US$2 miliar, yang akan mengalihkan pasokan dari China ke pasar AS.

    Melansir Reuters pada Rabu (7/1/2026), Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang berada di bawah sanksi kepada AS. Dalam unggahan di media sosial, Trump menegaskan minyak tersebut akan dijual dengan harga pasar.

    “Minyak ini akan dijual pada harga pasar, dan dana hasil penjualannya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” ujar Trump.

    Trump menambahkan bahwa Menteri Energi AS Chris Wright ditunjuk untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di AS.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping./Reuters

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka akses lebih luas bagi perusahaan minyak AS, atau menghadapi risiko intervensi militer lanjutan. 

    Trump sebelumnya menyatakan ingin Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses penuh kepada AS dan perusahaan swasta terhadap industri minyak negara tersebut.

    Venezuela saat ini memiliki jutaan barel minyak yang tersimpan di kapal tanker dan tangki penyimpanan, namun tidak dapat dikirim akibat blokade ekspor yang diberlakukan Trump sejak pertengahan Desember lalu.

    Blokade tersebut merupakan bagian dari tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berujung pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu. 

    Pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan tersebut sebagai penculikan dan menuding AS berupaya merebut cadangan minyak besar milik negara itu. Penyaluran minyak yang selama ini terjebak tersebut ke AS diperkirakan pada tahap awal akan mengalihkan kargo yang semula ditujukan ke China. 

    Negeri Tirai Bambu telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela selama satu dekade terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.

    “Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa diklaim sebagai kemenangan besar,” ujar seorang sumber industri minyak.

    Sementara itu, Pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar atas kesepakatan tersebut. Harga minyak mentah AS turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump, seiring ekspektasi meningkatnya volume minyak Venezuela yang masuk ke pasar AS.

  • Penangkapan Maduro, Alarm dari Caracas Menggema ke Teheran

    Penangkapan Maduro, Alarm dari Caracas Menggema ke Teheran

    Jakarta –

    Sirene bahaya berdering di Teheran setelah Amerika Serikat secara mengejutkan melancarkan operasi militer di Venezuela. Nicols Maduro — penguasa yang tetap bercokol lewat pemilu sarat manipulasi pada 2024 — ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan ke AS. Senin (5/1) kemarin, pengadilan atas tuduhan narkoterorisme resmi dimulai di New York.

    Bagi Iran, penangkapan paksa Maduro bukan sekadar kabar dari Amerika Latin. Maduro adalah sekutu dekat, sekaligus seteru bagi Barat yang tidak mengakui legitimasinya sebagai presiden. Kini, sekutu itu jatuh — dengan cara yang jarang disaksikan dalam sejarah.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lewat operasi ini, memperagakan tekad betapa Washington siap menggulingkan rezim yang dimusuhinya, meski harus menginjak Piagam PBB dan hukum internasional. Sebuah peringatan keras bagi negara-negara otoriter lain — termasuk Iran.

    Dari sudut pandang Teheran, Trump telah melampaui batas. “Presiden sebuah negara dan istrinya diculik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Senin, 5 Januari 2026. “Ini tindakan ilegal. Tak ada yang bisa dibanggakan.”

    Disatukan oleh musuh yang sama

    Iran dan Venezuela terpaut terlalu jauh bila dibaca dengan kacamata geopolitik konvensional. Venezuela berada di Karibia, dengan mayoritas Katolik. Sementara Iran di Teluk Persia, berlandaskan Islam Syiah. Perdagangan antara kedua negara juga minim. Bahkan penerbangan langsung pun tak ada.

    Yang menyatukan keduanya adalah sikap permusuhan terhadap Amerika Serikat.

    Analis menilai, embargo Barat dan seni bertahan hidup dalam tatanan dunia yang didominasi Washington mempererat kedua negara. Dalam tiga dekade terakhir, simpati politik dan retorika anti-Amerika menjelma menjadi jejaring kerja sama minyak, keuangan, industri, hingga keamanan.

    Ketakutan di tengah tekanan

    Kejatuhan Maduro datang di saat paling sensitif bagi Iran. Protes besar meletus dalam dua pekan terakhir akibat lonjakan harga dan kepanikan terhadap hiperinflasi yang bisa meluapkan tabungan warga. Tuntutan ekonomi akhirnya menjelma politik. Tekanan pada elite Teheran mengeras, seiring bertambahnya korban yang berjatuhan di jalanan.

    Usai Venezuela, Trump tak bermanis kata. Dari Air Force One, dia memperingatkan Iran agar tak tidak melakukan tidak kekerasan terhadap demonstran. “Kami mengawasi dengan sangat ketat,” katanya. Apa langkah berikutnya, tetap samar.

    Padahal, presedennya sudah ada. Pada bulan Juni 2025, di tengah perang Israel–Iran, jet tempur AS ikut membombardir fasilitas nuklir Iran. Serangan AS-Israel bukan cuma diniatkan merusak infrastruktur nuklir, tapi juga menjadi pesan politik.

    Omid Nouripour, Wakil Ketua Bundestag kelahiran Teheran, menyebut reaksi di Iran terbelah. “Banyak yang menginginkan pergantian rezim,” katanya. “Tapi intervensi di Venezuela menunjukkan Trump tak punya rencana untuk hari setelahnya. Itu berbahaya.”

    Pesan yang tak terbantahkan

    Menurut Damon Golriz, analis geopolitik di Den Haag, pesan Washington telah diterima jelas di Teheran, bahwa elite Iran juga bisa menjadi target militer. Dia melihat perubahan pada sikap Trump—yang pada pertengahan 2025 masih mencegah Israel melaksanakan rencana membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

    Retorika balasan pun mengeras. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan AS kini harus fokus “menjaga tentaranya”. Hingga 45 ribu serdadu Amerika tersebar di Timur Tengah. Juni lalu, Iran membalas serangan nuklir dengan menghantam pangkalan AS di Qatar—tanpa korban, setelah peringatan terlebih dahulu.

    Efek psikologis

    Penangkapan Maduro, kata Golriz, ikut mengguncang kalkulasi internal Iran — termasuk soal suksesi Khamenei. Berbeda dengan Venezuela, Iran tak punya oposisi kuat dalam struktur kekuasaan yang sangat terpusat.

    Bagi Reza Talebi, jurnalis Iran di pengasingan Turki, dampak terbesar justru psikologis. “Jika AS bisa menggulingkan rezim di belahan barat, mengapa tidak di tempat lain?” katanya.

    Ancaman eksternal ini, ironisnya, bisa menjadi alasan sempurna bagi pemerintah Iran untuk menekan protes lebih keras. Harapan pada “penyelamat dari luar” justru berisiko melemahkan gerakan sipil dari dalam. “Mengira tekanan Trump bertujuan membela rakyat Iran adalah hal naif,” ujar Talebi.

    Caracas telah jatuh. Di Teheran, jam berdetak lebih kencang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video Trump: Banyak Warga Kuba Tewas Saat Lindungi Nicolas Maduro

    (ita/ita)

  • Mobil Bikinan Indonesia Ini Laris di Venezuela

    Mobil Bikinan Indonesia Ini Laris di Venezuela

    Jakarta –

    Venezuela lagi panas-panasnya menyusul serangan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump. Mobil bikinan Indonesia ini laris manis di Venezuela.

    Akhir pekan kemarin, terjadi serangan ke Venezuela oleh Amerika Serikat. AS menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, dilanjutkan memindahkan mereka ke New York untuk diadili.

    Ternyata, Venezuela adalah salah satu negara tujuan ekspor mobil-mobil buatan Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), beberapa mobil buatan Indonesia dikirim ke Venezuela. Bahkan, tahun lalu ekspor mobil ke Venezuela tembus ribuan unit.

    Merek mobil yang mengekspor ke Venezuela adalah Toyota. Dua mobil Toyota, yaitu Toyota Yaris Cross dan Toyota Wigo laris manis di Venezuela.

    Berdasarkan data Gaikindo, sepanjang Januari sampai November 2025, Toyota mengekspor mobil Toyota Yaris Cross sebanyak 1.008 unit. Model yang diekspor ke Venezuela adalah Toyota Yaris Cross tipe G.

    Toyota Yaris Cross tipe G yang diekspor ke Venezuela itu menggunakan mesin non-hybrid berkode 2NR-VE empat silinder segaris 16 katup DOHC dengan Dual VVT-i. Mesin itu berkapasitas 1.496 cc. Tenaga maksimalnya mencapai 106 hp dengan torsi maksimal 140 Nm.

    Toyota Yaris Cross itu memiliki kapasitas tangki bensin 42 liter. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 4,8 liter per 100 km atau setara 20,8 km per liter.

    Selain Yaris Cross, Toyota juga mengekspor Toyota Wigo 1.2 ke Venezuela. Mobil itu juga dikenal sebagai Toyota Agya. Di data Gaikindo, city car yang diekspor ke Venezuela itu menggunakan nama Wigo. Tapi, di website Toyota Venezuela, mobil itu dijual menggunakan nama Agya.

    Sepanjang Januari sampai November 2025, Toyota mengekspor Agya ke Venezuela sebanyak 4.869 unit. Itu termasuk Agya bertransmisi manual dan otomatis.

    Toyota Agya yang diekspor ke Venezuela itu menggunakan mesin WA-VE 1.198 cc (1.2L) tiga silinder 12 katup, DOHC, Dual VVT-i. Tenaga maksimalnya mencapai 87 daya kuda dengan torsi maksimal 113 Nm. Toyota Venezuela mengklaim mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar hingga 4,1 liter per 100 km atau setara 24,3 km/liter.

    Toyota Minta Karyawan di Venezuela Kerja dari Rumah

    Toyota telah menginstruksikan pegawainya di Venezuela bekerja dari rumah sementara waktu menyusul serangan militer pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

    Mengutip Automotiveworld, Toyota mengonfirmasi jika semua staf ekspatriat dan keluarga mereka tetap aman, meskipun tak mengungkapkan jumlah total karyawan yang terkena dampak arahan kerja jarak jauh tersebut.

    Toyota lebih lanjut mengklarifikasi bahwa kesepakatan tersebut tidak memengaruhi penjualan atau operasional produksi, meskipun perlu dicatat, bahwa hal tersebut telah terdampak oleh kondisi ekonomi lokal dan sanksi selama bertahun-tahun.

    (rgr/dry)