Tag: Donald Trump

  • Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setiap barang yang masuk ke Indonesia, harus memiliki rekomendasi dari kementerian terkait berupa pertimbangan teknis (pertek) untuk bisa masuk ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk menghilangkan pertek untuk memudahkan impor barang dari luar.

    “Saya minta para menteri-menteri jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang birokrat-birokrat ini ada saja, sudah dikeluarkan Keputusan Presiden dia bikin lagi peraturan teknis (pertek). Kadang-kadang pertek itu lebih galak daripada Keputusan Presiden. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek yang diteken oleh kementerian harus se-izin oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo berpandangan, bisa jadi dengan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi cara agar Indonesia membuat ringkas aturan.

    Selama ini, aturan menyoal impor sering kali dinilai menjadi hambatan untuk industri di dalam negeri untuk memenuhi bahan baku.

    “Bener mungkin kata Pak Purbaya, mungkin sebetulnya Pak Presiden Trump ini membantu kita, dia memaksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja. Ini kesempatan, saya minta ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A B C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” imbuh Presiden.

    Meski meminta tidak lagi membatasi impor melalui pertek dan kuota, Presiden juga meminta berbagai institusi untuk introspeksi diri.

    “Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Dia (institusi) juga harus beres jangan macam-macam lagi cari prosedur yang ada-ada memperlama-lama,” ucapnya.

     

  • Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Jakarta

    Dalam The End of History and the Last Man (1992), Francis Fukuyama, filsuf modern Amerika menyatakan bahwa evolusi manusia berakhir semenjak hadir demokrasi liberal Barat, secara khusus demokrasi Amerika. Salah satu “anaknya” adalah sistem politik Indonesia pasca reformasi.

    Namun, demokrasi liberal tidak berdiri sendiri, ada dua saudara kandung, kapitalisme dan globalisasi, di mana bertiga mereka menjadi penanda selesainya evolusi sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat manusia.

    Pemerintah Amerika menjadi Ketua dari dunia, “kepala suku” dari seluruh pemerintahan sejagat. Disebut sebagai “suku” karena masalah-masalah akhirnya diselesaikan dengan cara “adat” daripada hukum, dan dengan “cara adat”, artinya sesuka Kepala Sukunya.

    Disebut sebagai “ketua”, karena di Indonesia masa lalu, KUD bukanlah kepanjangan Koperasi Unit Desa, melainkan Ketua Untung Dulu. Bahkan, untung kemudian, dan untung di akhir, serta untung selamanya. Tidak ada manusia dengan kepentingan daging yang dapat lepas dari hasrat yang tempted tersebut.

    Amerika adalah penghela The True Capitalism. Tidak salah dengan kapitalisme, hanya mereka yang tidak menguasainya saja yang menyalah-salahkannya. Makanya, China juga tidak menjelekkan kapitalisme, meski mereka adalah anak dari Sosialisme Marx. Kapitalisme dan liberalisme adalah pasangan sejoli. Kapitalisme berjalan dengan menyenangkan jika ada liberalisme. Liberalisme tidak ada gunanya jika tidak ada kapitalisme di sampingnya.

    Itulah kredo Amerika, yang dipasarkan ke seluruh dunia. Namun, kapitalisme dan liberalisme adalah mahluk yang “serakah”, dan serakah tidak haram dalam kapitalisme, greed is good. Panggung dari Kapitalisme (+ Liberalisme) adalah Globaliasasi. Lembaga buatan Bretton Wood pada Juli1944, Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan IMF (International Monetary Fund), sudah lengkap dengan kehadiran dilengkapi dengan WTO (Badan (Liberalisasi) Perdagangan Dunia) pada 1 Januari 1995, yang embrionya diawali dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibuat 1947.

    Kontradiksi

    Amerika bercita-cita luhur, menjadi kota yang berdiri di atas bukit, menyinari seluruh dunia. Amerika adalah penolong dunia. Amerika membentuk penyelesaian Perang Dunia I pada tahun 1918, setelah menjadi bagian dari Sekutu untuk mengalahkan Blok Sentral. Juga pada Perang Dunia. Tanpa bantuan Amerika, Jerman tidak pernah dapat dikalahkan.

    Demikian juga Jepang, di Asia dan Pasifik. Setelah PD II Amerika menjadi Dewa Penolong Eropa dengan bantuan massif Marshall Plan-nya, dengan mentransfer $13,3 miliar (setara dengan $173,8 miliar pada tahun 2024) dalam program pemulihan ekonomi ke ekonomi Eropa Barat.

    Tapi, bagi Amerika, there is no such of free lunch. Investasi America membanjiri Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Perusahaan minyaknya mengusasai ladang-ladang minyak raksasa di penjuru bumi. Produknya menjadi pilihan sebagai produk terbaik.

    Sejak tahun 1950an ekonominya menguasai dunia, meski berjuang untuk melawan Blok Timur hingga kejatuhan Uni Soviet pada 1991. Premis Fukuyama benar: the end of history. Blok Timur, termasuk Rusia, sisa terbesar Soviet, memilih menjadi kapitalis. China, dengan ideologi komunisnya, juga memilih jalan kapitalis.

    Seharusnya Amerika berbahagia selamanya, seperti dongeng HC Andersen. Namun ternyata, KUD tidak berlaku seluruhnya. Ketua Untung Dulu, berlaku hanya untung di depan, di Tengah dan belakang. Kapitalisme punya hukum sendiri yang mungkin tidak pernah dibayangkan Amerika. Pertama, persaingan. Malangya, pada globalisasi, seperti kata Gary Hamel dalam Reinventing the Basis of Competition (1996), bahwa globalisasi bukanlah persaingan antar negara, melainkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut.

    Liberalisme memungkinkan teknologi, pengetahuan, dan ketrampilan berpindah dari satu koloni ke koloni lain dengan sangat cepat. Pada tahun 1980an perusahaan-perusahaan di Jepang mulai mengambil alih dominasi Amerika bahkan di Amerika. Pada tahun 2000an perusahaan-perusahaan Korea menjadi pesaing kuat baru.

    Pada periode yang sama, China menjadi pemain dominan, bahkan di semua lini, termasuk berkenaan dengan pendapatan. Untuk memperoleh laba yang tinggi, sebagaimana kredo kapitalisme, maka perusahaan-perusahaan besar Amerika melakukan outsourcing produksinya ke China. Mulai dari Nike hingga Iphone.

    Tapi, China lebih cerdas dari kita, bahkan lebih cerdas dibanding Amerika. Mereka bukan saja “menggerojok” Amerika dengan produk elektronik, mesin, mobil, tekstil dan produk tekstil, bahkan hingga buah, sayur, bawang putih, hingga ikan dan udang. Masyarakat Amerika menikmati produk berukualitas dan murah.

    Di balik itu, kedayasaingan industri modern dan pertanian Amerika semakin terdesak oleh China. Amerika mungkin masih digdaya di pesawat tebang, peralatan militer, kedelai, jagung, dan gandum.

    Namun, sebagian besar lain mudah terdesak. Aturan main yang sebelumnya menguntungkan Amerika, kini, secara fair, menguntungkan semua pelaku dari setiap negara. Sebelumnya Amerika menjadi juara karena teknologi, pengetahuan, dan ketrampilannya jauh lebih maju, kini jarak tersebut makin dekat, bahkan ada yang sudah melewati.

    Strategi melakukan standarisasi lokasi eksport tidak menjadi solusi. Pelabuhan-pelabuhan di China sudah memenuhi persyaratan Amerika. Mulai dari Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou, hingga Hongkong. Apalagi standarisasi manajemen seperti ISO hingga Malcolm Baldrige. Semuanya dipenuhi. Termasuk standar etika dan anti-korupsi. Belum lagi negara-negara Eropa Barat yang dengan cepat mengejar ketertinggalannya, seperti Jerman, Inggris, dan Belanda. Balapan kapitalisme yang diperkenalkan Amerika sebagai standar balapan dunia sudah tidak lagi menguntungkan Amerika.

    Memang, mereka nasih punya Meta (grup facebook) dan Alphabet (grup google) serta Microsoft, hingga Amazon, ditambah kluster industri digital di California dan sekitarnya, termasuk Dell, Intel, AMD, NVIDIA, dan sejenisnya. Juga industri keuangan, konsultan, dan jasa lainny. Namun, bagi Amerika, tidak cukup kemenangan ditentukan oleh beberapa kluster saja. Amerika harus menang di semua kluster kapitalisme. Itulah kredo Amerika yang diyakini Trump.

    Tapi, menggunakan “cara kapitalisme” ternyata tidak cukup, karena sudah terjadi kontradiksi kapitalisme Amerika. Sistem yang mereka buat dan diekspor ke seluruh dunia, menjadi backfire bagi dirinya sendiri. Donald Trump berfikir keras untuk menguasai dunia selain dengan cara kapitalisme. Inilah yang dilakukan hari ini.

    Strategi Trump, Strategi Baru Amerika

    Hari ini Amerika, di bawah Trump, hendak membuat Amerika sehebat dulu. Kebijakan besarnya sangat jelas MAGA: Making America Great Again. Strategi pertama adalah strategi tarif. Trump menerapkan tarif berlapis.

    Pertama, tarif dasar 10%yang berlaku untuk semua impor dari semua negara. Kedua, tarif tambahan (timbal balik) untuk negara tertentu, yang dihitung berdasarkan setengah dari tarif yang negara tersebut kenakan pada AS.

    Ketiga, tarif eksisting (jika ada), misalnya China sudah memiliki tarif sebelumnya, yang tetap berlaku dan ditambahkan ke tarif baru. China akan dikenakan tarif berlapis sebesar tarif eksisting 20% dan 34%, sehingga total tarifnya mencapai 54%. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% yang akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Vietnam dikenakan tarif sebesar 46%

    Kebijakan publik yang diajarkan hari ini adalah bagaimana mengatur domestik dan hubungan internasional. Satu hal yang jarang, atau bahkan tidak pernah diajarkan, adalah memahami pikiran negara lain. Nampaknya policy makers Indonesia tidak memikirkan itu. Model dan modal berfikir kita adalah hubungan baik dengan Amerika, dan kita menikmati berbagai fasilitas yang mereka berikan.

    Ketika “badai” datang, baru kita sepertinya “plonga-plongo”. Indonesia jelas bukan musuh Amerika, dan Amerika pun tidak pernah memusuhi Indonesia. Hanya, Amerika tidak bisa secara membuat kebijakan untuk dunia secara asmiterik, apalagi itu untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

    Vietnam langsung menge-nol-kan bea masuk produk AS, dan meningkatkan impor dari AS, untuk menyeimbangkan defisit transaksi keduanya. Amerika akan melakukan hal yang sama, mengenolkan tarif buat Vietnam. Apalagi Vietnam adalah proksi industri Amerika terhadap China. Mereka telah menggantikan China sebagai produsen produk yang diperlukan AS dan melakukan eskport langsung ke AS.

    Bagaimana Indonesia? Indonesia punya ekspor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Pada Februari 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai11,35%dari total ekspor nonmigas. Persentase yang signifikan. Jika total ekspor 20204 mencapai US$264,7 miliar, maka setidaknya total ekspor ke AS pada tahun 2025, dengan asumsi sama, US $ 30 miliar, bahkan lebih. Atau, setidaknya 19,42% dari Cadangan devisa RI yang US $154,5 miliar.

    Pertanyannya adalah bagaimana respons kebijakan kita. Dari ilmu kebijakan publik, disarankan tiga respon kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, adalah memanfaatkan kebijakan Amerika. Meskipun Trump dapat mengklaim mereka juga comply kepada aturan WTO, sebenarnya mereka juga tidak comply.

    Namun, karena kekuatan dan kekuasaannya, maka kebijakan impos tarif tersebut tidak dapat dihalangi. Indonesia dapat menggunakan kebijakan Amerika untuk membuat kebijakan yang sama. Istilahnya, riding the wave. Terutama kepada negara-negara selain Amerika yang merugikan neraca perdagangan dan industri dalam negeri. Mungkin juga kita perlu merevisi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan sejumlah kebijakan ekstra liberalisasi kita.

    Kedua, buka keran impor dari Amerika, khususnya untuk produk yang selama ini diembargo, termasuk alutsista atau persenjataan militer. Dengan demikian, meskipun mereka tetap mengembargo, kita telah memberikan kebijakan resiprokal, dan mereka tidak dapat menolak resirokalitas tersebut, karena tidak bersifat eksepsionalitas.

    Buka juga keran untuk impor produk yang diperlukan Indonesia ke depan, mulai dari super konduktor hingga pusat-pusat data, dengan tarif nol persen. Kementerian investasi perlu bekerjasama dengan BIN dan Lemhannas untuk memastikan produk masa depan tersebut segera bisa diakuisisi.

    Ketiga, mengembangkan kebijakan keseimbangan geopolitik, dari keterdekatan berlebihan dengan kekuatan-kekuatan anti AS, termasuk BRICS, menjadi keseimbangan. Amerika, dalam jangka waktu panjang akan tetap menjadi kekuatan inovasi dunia, pasar yang kuat, dan sumber pertahanan militer yang selalu adidaya. Kebijakan Trump pun, dalam waktu setahun ke depan, akan nampak manfaatnya bagi Amerika, yaitu kebangkitan produktivitas domestik mereka.

    Saat ini mungkin tidak mudah bagi Trump, namun jika ia mampu bertahan dan membuktikan MAGA-nya, ia akan diterima. Tidak berbeda dengan Roosevelt di tahun 1933, dengan kebijakan New Deal-nya, dengan motto “3 Rs”: Relief, Recovery, dan Reform, yang kontroversal. Keberhasilan menyelamatkan Amerika, membuatnya dipilih menjadi Presiden melampaui masa jabatan yang dibolehkan konstitusi (1933 – 1945).

    Pembelajaran

    Kebijakan Trump membuat setiap negara “jantungan”. Saya tidak begitu sepakat dengan para senior yang mengatakan “Ini sudah biasa, tidak usah terkejut, toh mereka yang rugi”. Mengirimkan delegasi ke AS, dipimpin oleh Prof. Bambang Brojonegoro, Mantan Menristek, Menkeu, dan Kepala Bappenas, adalah baik.

    Harapan kita adalah, mereka tidak melakukan pertemuan dengan gagasan yang standar, yang biasa. Karena, dalam kondisi luar biasa, cara-cara lama tidak banyak nilainya. Parajuru runding perlu dibekali dengan gagasan yang out of the box, yang membuat Indonesia mempunyai possi riding the wave. Tentu saja, gagasan tersebut harus merupakan gagasan dari Presiden sebagai CEO Republik Indonesia, atau setidaknya gagasan yang disetujui Presiden. Artinya, Tim Krisis yang dipimpin langsung oleh Presiden perlu mindset tersebut.

    Pembelajaran selanjutnya, bahwa kebijakan publik yang diajarkan di kelas-kelas, termasuk di negara maju, sudah tidak cukup lagi dalam merespon perubahan terkini. Kebijakan publik sebagai praktek dalam dunia dengan terra incognita-nya, adalah kebijakan publik yang beyond public policy.

    Kini waktunya bagi para akademisi dan praktisi untuk belajar kembali untuk membangun kekuatan baru. Kejadian impos kebijakan tarif yang ekstrem dari Pemerintahan Trump adalah pelajaran besar bagi kita para policy makers, seperti nasihat Marshall Goldsmith, bahwa What Got You Here Won’t Get You There (2014). Kemampuan-kemampuan yang membuat Indonesia sampai menjadi hari ini, tidak cukup untuk membawa Indonesia ke masa depan. Kita perlu learning government, kita perlu menjadi the learning nation.

    Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)

    (hns/hns)

  • Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Pilpres Korsel Digelar 3 Juni, Berikut Daftar Kandidat Presiden Pengganti Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemilihan Presiden (Pilpres) Korea Selatan (Korsel) resmi digelar pada 3 Juni 2025, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menggulingkan Yoon Suk Yeol imbas status darurat militer Desember lalu.

    Pilpres ini ditetapkan setelah kabinet menggelar diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya selama empat hari.

    Dalam rapat itu, diputuskan bahwa tanggal 3 Juni akan ditetapkan sebagai pelaksanaan pemilihan presiden ke-21 yang diikuti dengan hari libur sementara.

    Tidak seperti pemilihan umum biasa, di mana presiden terpilih memiliki masa transisi dua bulan.

    Dalam pilpres kali ini pemenang pemilihan umum 3 Juni mendatang akan langsung dilantik pada hari berikutnya.

    Mengutip dari Al Jazeera. presiden baru nantinya langsung menjabat setelah pemilihan umum (pemilu) selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi.

    Oleh karenanya, Perdana Menteri Han Duck-soo meminta kementerian-kementerian dan Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk melakukan persiapan menyeluruh.

    Demi memastikan pemilihan yang lebih adil dan lebih transparan dari sebelumnya, dan yang dapat memperoleh kepercayaan rakyat.

    Han juga menyampaikan kepada anggota kabinet bahwa dua bulan ini akan menjadi waktu signifikan untuk menyelesaikan isu-isu genting seperti keselamatan masyarakat hingga perang dagang Amerika Serikat.

     Daftar Kandidat Presiden Korsel

    Dengan tanggal pemilihan presiden yang sudah ditetapkan, lantas siapa saja tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai capres dalam pilpres Korsel ?

    Lee Jae-Myung

    Lee Jae-Myung yang menjabat sebagai pemimpin Partai Demokrat sejauh ini dianggap sebagai pesaing teratas, dengan peringkat dukungan 34 persen menurut jajak pendapat Gallup yang terbaru.

    Politisi veteran itu sebelumnya dinyatakan kalah dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022 dengan selisih tertipis dalam sejarah.

    Ia juga sempat menghadapi beberapa persidangan atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya.

    Meski begitu, hal hal tersebut tak lantas membuat Lee Jae-Myung mundur dalam persaingan pilpres, rencananya Jae-Myung bakal mengumumkan pencalonannya paling cepat minggu ini.

    Tepatnya setelah ia mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat Korea (DP),besok Rabu (9/4/2025).

    2. Han Dong-Hoon

    Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan itu dianggap sebagai pesaing konservatif teratas.

    Han Dong-Hoon, adalah penentang yang sangat vokal terhadap deklarasi darurat militer Yoon.

    Jaksa berusia 51 tahun yang berubah menjadi politisi itu mengundurkan diri sebagai pemimpin PPP di tengah gesekan di partai atas seruannya agar Yoon mengundurkan diri atas deklarasi darurat militer.

    Han sendiri populer di kalangan pemilih konservatif moderat tetapi menghadapi kritik dari pendukung Yoon yang menuduh Han mengkhianati partainya dan mengizinkan pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional pada Desember.

    3. Kim Moon-Soo

    Kim Moon-Soo yang merupakan Menteri Tenaga Kerja yang memperoleh jajak pendapat lebih tinggi daripada pesaing konservatif lainnya.

    Seperti banyak politisi konservatif lainnya, Kim dikenal karena vocal dalam mengkritik penangkapan Yoon dan sidang pemakzulan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Namun hingga kini dia mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

    Pria berusia 73 tahun itu kemungkinan bakal maju menjadi kandidat tertua jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri.

    4. Oh Se-Hoon

    Selanjutnya ada Oh Se-Hoon, Wali kota Seoul yang konservatif selama empat periode adalah advokat bagi Korea Selatan untuk mempertimbangkan persenjataan nuklir untuk melawan saingan bebuyutan Korea Utara.

    Oh tahun ini meluncurkan slogan reformasi regulasinya “KOGA (Korea Growth Again)”, terinspirasi oleh gerakan MAGA (Make America Great Again) Presiden AS Donald Trump.

    Reformasi Oh menargetkan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen dari 2 persen di Februari  tahun lalu.

    5. Hong Joon-Pyo

    Menyusul yang lainnya, wali kota kubu konservatif Daegu Hong Joon-Pyo mengatakan dia sedang mempersiapkan pemilihan presiden berikutnya.

    Klaim tersebut dilontarkan sambil menyerukan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menggulingkan Yoon.

    Kim Dong-Yeon

    Terakhir ada Kim Dong-Yeon yang ikut muncul sebagai pesaing potensial lain dari oposisi.

    Gubernur Provinsi Gyeonggi-do itu menyatakan pencalonannya di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu sebelum kepergiannya menuju Amerika Serikat. 

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Nego Tarif Trump, Pemerintah Mau Geber Impor LPG & LNG dari AS

    Nego Tarif Trump, Pemerintah Mau Geber Impor LPG & LNG dari AS

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia bakal meningkatkan impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).

    Airlangga mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia.

    “Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Airlangga menambahkan, peningkatan jumlah impor LPG dan LNG dari AS tidak bakal menambah volume impor. Dia mengatakan, hanya mengalihkan impor LPG dan LNG yang sebelumnya dari negara lain menjadi dari AS.

    “Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya.

    Airlangga sebelumnya memaparkan sejumlah kebijakan yang tengah dikaji pemerintah dalam paket negosiasi yang akan ditawarkan kepada AS. Di antaranya, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).

    (acd/acd)

  • Sebut Trump Langgar Hukum, TikTok Mau Diblokir Lagi

    Sebut Trump Langgar Hukum, TikTok Mau Diblokir Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperpanjang waktu penjualan Tiktok berbuntut panjang. Trump disebut telah melanggar hukum.

    Dalam aturan AS, Bytedance harus menjual TikTok. Bytedance diberikan target waktu hingga Januari agar penjualan bisa terjadi atau Tiktok diblokir di AS.

    Trump yang dilantik sehari setelah batas waktu pertama memilih memperpanjang waktu hingga 5 April 2025 lalu. Namun kemudian kembali memperpanjang hingga 75 hari.

    Menurut Trump, telah ada kesepakatan untuk menyelamatkan Tiktok. Namun butuh waktu untuk memastikan semuanya berjalan.

    Namun keputusan itu, Senator Mark Warner menilai telah melanggar hukum. Dia juga menyebut kesepakatan yang ada kemungkinan juga tidak akan memenuhi persyaratan menghilangkan Bytedance dari operasional Tiktok di AS.

    “Kesepakatan akan mempertahankan peranan Bytedance dengan tidak hanya mempertahankan saham ekuitas yang signifikan pada entitas yang dilepas, namun juga peran aktif pada pengembangan dan pemeliharaan teknologi,” kata Warner dikutip dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    Warner menegaskan kesepakatan penjualan harus memisahkan operasional Tiktok di AS. Aplikasi itu harus memiliki perusahaan baru di AS dengan operasional dilakukan oleh investor negara tersebut.

    “Setiap divestasi yang memenuhi syarat memastikan adanya pemutusan operasional dari Bytedance dan Tiktok AS, khususnya mencegah salah satu perusahaan mengembangkan, memengaruhi atau mengakses data pribadi atau kode sumber,” jelasnya.

    Namun penjualan tersebut mendapatkan tantangan terbesar dari pemerintah China. Beijing belum terbuka mendukung penjualan Tiktok dan mendukung kebijakan itu.

    (dem/dem)

  • Konsumen Mobil di AS Terserang ‘Virus’ Panic Buying, Ini Wanti-wanti Pakar

    Konsumen Mobil di AS Terserang ‘Virus’ Panic Buying, Ini Wanti-wanti Pakar

    Jakarta

    Konsumen mobil di Amerika Serikat (AS) terserang ‘virus’ panic buying setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 25 persen untuk kendaraan dan suku cadang impor. Lantas, bagaimana tanggapan pakar atau ahli ekonomi mengenai fakta tersebut?

    Disitat dari CBS News dan Times Union, masyarakat AS ramai-ramai menyerbu dealer Honda dan Stellantis di kawasan setempat. Mereka khawatir, harga mobil yang telah mereka incar sejak lama naik drastis. Sehingga, makin sulit untuk dibeli.

    Mengutip pernyataan Trump, kebijakan impor kendaraan seharusnya sudah berlaku sejak awal bulan ini. Namun, sejumlah pabrikan masih menahan harga dan belum menaikkannya. Menurut prediksi pengamat, kenaikan baru terasa mulai pekan depan.

    “Tidak diragukan lagi, harga mobil pekan depan akan lebih mahal ketimbang hari ini,” ujar Dr. Kishore Kulkarni selaku profesor ekonomi di MSU Denver, dikutip Selasa (8/4).

    Presiden AS Donald Trump Foto: AP/Mark Schiefelbein

    Joseph McCabe selaku Presiden Direktur dan CEO firma penasihat AutoForecast Solutions mengaku tak heran seandainya konsumen mobil di AS terserang ‘virus’ panic buying setelah pengumuman tarif 25 persen. Sebab, ketika kebijakan tersebut sudah berjalan penuh, ada kemungkinan harga kendaraan bisa naik drastis.

    “Anda melihat banyak orang pergi ke tempat penjualan mobil lebih cepat daripada perkiraan awal, karena mereka tidak tahu kapan atau berapa banyak tarif akan membebani pengeluaran mereka,” ungkapnya.

    “Kendaraan yang harganya lebih terjangkau, katakanlah di bawah US$ 30 ribu, kemungkinan besar akan tersingkir dari pasar,” tambahnya.

    Sementara Pakar Keuangan dari NerdWallet, Kimberly Palmer mewanti-wanti, mobil merupakan kebutuhan tersier yang harganya cukup tinggi. Sehingga, sebelum membelinya, harus diputuskan matang-matang alias tak boleh panic buying.

    “Membeli mobil merupakan keputusan finansial yang sangat besar. Harganya mahal dan berdampak signifikan pada keuangan Anda, jadi jangan terburu-buru jika belum sepenuhnya siap,” kata Palmer.

    Dealer mobil di Amerika Serikat. Foto: iStock.

    Namun, jika keputusan membeli mobil sudah dirumuskan sejak lama dan dananya memang sudah disiapkan, maka ini waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Sebab, harganya masih cenderung stabil.

    “Jika Anda tahu Anda perlu membeli mobil dan itu sudah Anda putuskan dan sesuaikan dengan anggaran Anda, maka masuk akal untuk mempercepat jangka waktu pembelian,” kata dia.

    Sebagai catatan, kenaikan harga kendaraan di AS masih belum bisa diprediksi dengan akurat. Namun, melihat pergerakan pasar sekarang ditambah semua dinamika yang ada, maka kenaikannya diyakini berkisar US$ 8 ribu (Rp 133 jutaan) hingga US$ 15 ribu (Rp251 jutaan).

    Sementara Laboratorium Pendanaan Universitas Yale memprediksi, harga kendaraan di AS rata-rata akan naik 13,5 persen atau sekira US$ 6.400 (Rp 110 jutaan) untuk mayoritas mobil yang dipakai warga setempat. Kemudian untuk mobil impor seperti buatan Hyundai dan Kia, kenaikannya lebih signifikan.

    (sfn/dry)

  • Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Reaktivasi 10.000 Sumur Migas, Prabowo Mau Impor Rig dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membeli drilling rig atau peralatan yang digunakan untuk mengebor sumur minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada RI.

    Prabowo mengatakan pihaknya siap saja mengambil langkah win-win solution dengan Negeri Paman Sam. Salah satunya dengan meningkatkan impor dari AS.

    Dengan begitu, defisit dagang AS dari Indonesia bisa berkurang. Harapannya, AS dapat melunakan kebijakan tarif kepada AS. Maklum, hal ini merupakan salah satu yang dipermasalahkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Kita butuh alat-alat, teknologi, rig-rig drilling dari mereka [AS]. Kita akan buka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengatakan, pihaknya siap melakukan impor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$9 miliar dari AS. 

    “Apa yang kita butuh dari AS? Kita butuh LPG US$9 miliar, minyak BBM, kita bisa impor lagi US$9 miliar lagi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah RI juga akan meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS sebagai respons kebijakan tarif resiprokal.

    Dia menjelaskan, pemerintah memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

    “Dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

    Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI secara total. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS.

    “Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN,” jelas Airlangga.

  • Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang perdagangan global dengan mengumumkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs terhadap impor dari 185 negara.

    Namun ada yang mencolok dari tarif ini. Rusia dan sekutunya, Belarus, justru lolos dari daftar impor tersebut. Sebaliknya, Ukraina malah masuk daftar sasaran.

    Melansir DW, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa sanksi-sanksi yang sudah berjalan membuat perdagangan dengan Rusia praktis tak lagi ada. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, AS dan sekutunya di Eropa memang memperketat sanksi terhadap Moskow.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan, kombinasi antara sanksi dan perang seharusnya menutup celah perdagangan. Namun, benarkah demikian?

    Klaim Bessent bahwa perdagangan benar-benar berhenti tak sepenuhnya benar. Data Biro Sensus AS menunjukkan bahwa nilai perdagangan dengan Rusia memang anjlok tajam sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dari sekitar US$36 miliar menjadi hanya US$3,5 miliar pada 2024.

    Dari jumlah tersebut, AS masih mencatatkan defisit perdagangan US$2,5 miliar. Ekspor barang AS ke Rusia pada tahun 2024 tercatat sebesar US$526,1 juta, turun 12,3% dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor AS dari Rusia mencapai US$3 miliar, turun 34,2% dibandingkan 2023.

    Melansir Kyivpost, Kantor Perwakilan Dagang AS mencatat Rusia mengekspor sejumlah komoditas strategis ke AS seperti pupuk, bahan bakar nuklir, dan logam-logam tertentu.

    Data dari pelacak perdagangan global OEC World menunjukkan bahwa pada 2023, ekspor Rusia ke AS mencapai US$4,87 miliar. Komoditas terbesar adalah bahan kimia radioaktif senilai US$1,21 miliar dan pupuk berbasis nitrogen senilai US$1,04 miliar—dua sektor yang krusial namun sulit digantikan dalam waktu singkat.

    Dengan perdagangan yang tetap menyentuh angka miliaran dolar, alasan pengecualian Rusia dari tarif balasan Trump jelas tak cukup dijelaskan hanya dengan penurunan volume dan sanksi.

    Sebagai pembanding, Kazakhstan dikenai tarif hingga 27%, meski nilai perdagangannya mencapai sekitar US$3,4 miliar, hampir setara dengan Rusia. Dari jumlah tersebut, US$2,3 miliar berupa impor. Ukraina yang total perdagangannya bahkan lebih kecil atau hanya sekitar US$2,9 miliar, tetap terkena tarif 10%.

    Isyarat Politik

    Sejumlah negara yang juga berada di bawah sanksi seperti Venezuela masih dikenai tarif oleh Trump. Tapi negara lain yang juga dijatuhi sanksi seperti Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Belarus justru dikecualikan.

    Pengamat politik dan spesialis studi Amerika Alexandra Filippenko menyebutnya sebagai bentuk kelonggaran simbolis, sebuah isyarat politik yang sarat makna.

    Meski data perdagangan dengan Korea Utara, Kuba, dan Belarus tidak dipublikasikan oleh pemerintah AS, estimasi PBB mencatat bahwa impor AS dari Belarus mencapai US$21 juta pada 2024.

    Fakta ini menegaskan bahwa daftar tarif baru Trump tidak murni didasarkan pada volume perdagangan. Bahkan wilayah terpencil seperti Kepulauan Heard dan McDonald yang nyaris tak berpenghuni dan tidak punya nilai ekonomi bagi AS tetap terkena imbas.

    Sementara itu, Kanada dan Meksiko luput dari daftar baru ini. Namun sebagian besar produk mereka memang sudah lebih dulu dikenai tarif 25%.

  • Sri Mulyani Kritik Kebijakan Tarif Impor Trump: Murni Transaksional, Tak Ada Landasan Ilmu Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani Kritik Kebijakan Tarif Impor Trump: Murni Transaksional, Tak Ada Landasan Ilmu Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat, kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

    Menurutnya, kebijakan itu murni transaksional. Sehingga apa yang dilakukan Donald Trump ini tidak ada dalam disiplin ilmu ekonomi.

    “Itu is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada di ISEI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tarif timbal balik yang disampaikan Amerika terhadap beberapa negara termasuk Indonesia itu tidak menggambarkan cara perhitungan ekonomi.

    Bahkan, dia menegaskan bahwa ekonom yang sudah lama menggeluti ilmu ekonomi pun sulit memahami kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump itu.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi untuk ekonomi,” ucap Sri Mulyani.

    “Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit. Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain,” imbuhnya menegaskan.

    Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Diketahui Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 
    Nantinya dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

     

  • Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Selama hampir dua tahun posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) kosong. Selain AS sejumlah posisi Dubes Indonesia hingga saat ini masih kosong.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto mencari figur yang bakal ditugaskan sebagai dubes, kemudian mengusulkan nama-nama ke DPR RI.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” kata Dave di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan adanya kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden AS Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia, yakni, posisi dubes yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat yang sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

    Rosan Roeslani tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.

    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (Pram/fajar)