Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • AS Kecam Serangan Balik China Patok Tarif Impor 34%: Kesalahan Besar!

    AS Kecam Serangan Balik China Patok Tarif Impor 34%: Kesalahan Besar!

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai kebijakan China membalas dengan tarif 34% atas impor barang AS merupakan kesalahan besar.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam perang dagang tersebut, AS memiliki keunggulan besar dibandingkan China.

    “Saya pikir ini adalah kesalahan besar, eskalasi dari pihak China, karena mereka sedang bermain dengan kartu yang lemah,” kata Bessent dalam wawancara dengan acara “Squawk Box”, dikutip dari CNBC Selasa (8/4/2025).

    “Apa yang kita rugikan jika China menaikkan tarif terhadap kita? Ekspor kita ke mereka hanya seperlima dari apa yang mereka ekspor ke kita, jadi itu adalah posisi yang merugikan bagi mereka,” sambung Bessent.

    Scott mengatakan, harusnya Pemerintah China tidak melakukan langkah begitu cepat dengan membalas kebijakan AS. Melainkan dengan melakukan negosiasi.

    Sejauh ini, katanya, Jepang berada di garis depan sebagai negara yang siap bernegosiasi, dan Gedung Putih mengharapkan banyak negara lain akan mengikuti.

    “Saya pikir Anda akan melihat beberapa negara besar dengan defisit perdagangan yang besar segera maju. Jika mereka datang dengan proposal yang solid, saya pikir kita bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus,” terang Bessent.

    Ia juga mengatakan bahwa sekitar 70 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan, tetapi China bersikukuh akan “berjuang sampai akhir” dan telah memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap produk-produk AS.

    Sebagai balasan, Presiden Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap impor dari China jika tarif itu tidak dicabut. Pada tahun 2024, AS mencatat defisit perdagangan hampir 300 miliar dolar dengan China, atau sekitar sepertiga dari total ketidakseimbangan perdagangan negara itu.

    Melalui tarif ini, Trump berharap bisa membuka lebih banyak pasar bagi produk Amerika dan membawa kembali operasi manufaktur ke AS. Namun, pemerintahan ini tidak hanya fokus pada tarif murni dari negara lain, melainkan juga hambatan nontarif seperti manipulasi mata uang, pajak pertambahan nilai (VAT) di Eropa, dan metode lainnya yang menurut Gedung Putih merusak prinsip perdagangan yang adil.

    Saksikan Live DetikPagi:

    (hns/hns)

  • SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    SBY menyatakan bahwa pemilihan langkah negosiasi sudah tepat dibandingkan dengan retaliasi atau tindakan pembalasan dalam merespons tarif Trump.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” ujar SBY di akun X @SBYudhoyono, Selasa (8/4/2025).

    Dia menambahkan, strategi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan komunikasi dengan pemimpin Asean sembari mengirimkan tim negosiasi ke Washington sudah tepat.

    Pasalnya, SBY menilai bahwa di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Asean merupakan sandaran yang tepat dan menjadi pasar bersama di sub kawasan ini.

    Di samping itu, SBY juga berpandangan tindakan otoritas moneter dan fiskal untuk menjaga serta mengamankan nilai tukar rupiah serta saham di Indonesia, masih diperlukan.

    Sebab, jika diserahkan begitu saja terhadap mekanisme pasar, maka dikhawatirkan bisa menembus batas toleransi psikologis.

    “Di tengah gonjang ganjing pasar saham dan mata uang, bisa jadi nilai saham dan rupiah kita diganjar secara berlebihan, sehingga menembus batas toleransi psikologi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat ini menyarankan agar pemerintah harus berupaya untuk menjaga iklim ekonomi Indonesia, di tengah semakin meluasnya perang tarif dan perang dagang secara global.

    “Karenanya, pertama, kita harus mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia [sekecil apa pun]. Dan, kedua, kita harus membuat ekonomi kita makin berketahanan [resilient] di masa depan,” tutur SBY.

    Adapun, SBY juga terus mendorong agar pemerintah bisa memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan di negeri ini. 

    Selain itu, upaya penciptaan lapangan pekerjaan harus lebih digalakkan agar masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli yang makin tinggi. 

    “Juga upaya untuk menjaga keamanan fiskal kita agar tetap sehat, termasuk pengendalian utang negara. Kita harus bergerak cepat, namun harus bisa berlari jauh. Insya Allah tantangan berat yang kita hadapi ini, akan menjadi peluang baik bagi masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.

    Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi.

    Strategi Presiden Prabowo, saya sebut “dual track strategy”, yaitu melakukan…

    — S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 8, 2025

  • 4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah merespons dampak tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pelaku usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan empat langkah yang telah disiapkan untuk meringankan beban pelaku usaha.

    Pertama, lewat perbaikan administrasi perpajakan di Bea Cukai maka ada pengurangan beban hingga 2%. Kebijakan itu akan meringankan beban tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan AS ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

    Kedua, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor yang tadinya 2,5% menjadi hanya 0,5%. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 2%.

    Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk sebesar 5-10% menjadi hanya 0-5% untuk barang yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 5%.

    “Penyesuaian tarif biaya masuk produk impor yang antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5% ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” terang Sri Mulyani.

    Keempat, penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit atau crude palm oil. Menurut Bendahara Negara besaran yang akan disesuaikan adalah 5%.

    “Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5,” tutur Bendahara Negara itu.

    (ily/hns)

  • Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memproteksi pasar dalam negeri di tengah kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

    AS menyampaikan alasan RI dikenakan tarif timbal balik 32% disebabkan peraturan yang rumit untuk impor barang. Pemerintah berencana melakukan relaksasi dan melonggarkan barang impor masuk ke Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan pemerintah harus tetap hati-hati, di samping menempuh jalur negosiasi guna mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia, juga harus memproteksi pasar dalam negeri. 

    Shinta menyebut Indonesia merupakan pasar yang besar dan memiliki daya tarik dari banyak negara. Untuk itu, menurutnya, antidumping merupakan kebijakan yang sangat penting untuk melindungi dan menjaga daya saing industri dalam negeri agar bisa berjalan kompetitif.

    “Makanya kita selalu mengatakan antidumping itu sangat penting, karena kita juga mesti melindungi industri dalam negeri kita. Makanya saya rasa ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama,” tutur Shinta dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Shinta menambahkan bahwa pemerintah AS sejatinya menginginkan agar defisit neraca perdagangan Negeri Paman Sam bisa menyusut. Adapun, dari pelaku usaha swasta telah menyarankan ada beberapa komponen komoditas seperti kapas, jagung, hingga gandum yang akan diimpor dari AS.

    “Ini beberapa hal yang kami langsung berinteraksi dengan pelaku usaha di sana untuk bagaimana kita bisa meningkatkan impor [ke AS],” ujarnya.

    Namun, Shinta meminta agar keran importasi ini bisa langsung dilakukan oleh industri alias tanpa melalui pihak ketiga.

    “Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak pihak ketiga, karena ini akan jelas langsung meng-cutbeberapa permasalahan yang dihadapi,” imbuhnya.

    Di samping itu, Shinta juga menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

    “Ini yang mungkin perlu perhatian Bapak [Presiden Prabowo Subianto], bagaimana mengawal implementasi ini, karena banyak effort yang sudah baik ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah,” ujarnya.

    Salah satunya, kata Shinta, terkait masalah perizinan yang dinilai sudah diketahui oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada, dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun, ini banyak yang belum bisa diperbaiki,” pungkasnya.

  • Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
     
    Andi Gani menegaskan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha. 

    “Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah,” kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia. Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia. 

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran. 

    “Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya. 

    Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK.

    Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo. 

    Eks Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah.

    “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu,” ujarnya. 

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. 

    “Kalau umpamanya, ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

     

     

  • Luhut Sebut RI Bisa Ketiban Untung Berkat Tarif Trump

    Luhut Sebut RI Bisa Ketiban Untung Berkat Tarif Trump

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap banyak negara dapat membuat Indonesia menjadi tujuan investasi asing.

    Sebab menurutnya tarif yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap Indonesia cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga RI dapat dijadikan basis produksi perusahaan global untuk pasar AS.

    “Ketegangan dagang ini bisa menjadi momentum repositioning. Indonesia punya potensi menjadi tujuan investasi dan basis produksi baru, apalagi tarif kita relatif lebih rendah dibanding banyak negara ASEAN lainnya,” kata Luhut melalui unggahan Instagram resminya @luhut.pandjaitab, Selasa (8/4/2025).

    Namun untuk bisa menjadi negara tujuan investasi dan basis produksi di Asia Tenggara ini, Luhut berpendapat Indonesia perlu melakukan deregulasi.

    “Karena itu, deregulasi dan pemangkasan biaya ekonomi tinggi akan menjadi solusi nyata yang kami tempuh,” tegas Luhut.

    Selain itu dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang juga disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Luhut juga sempat mengatakan langkah deregulasi dapat menciptakan pasar dalam negeri menjadi lebih fleksibel dan kompetitif.

    Bahkan menurutnya fleksibilitas dan daya saing Indonesia berkat deregulasi tadi bisa turut membantu proses penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Dengan deregulasi tadi, penyelesaian I-EU CEPA yang selama ini belum terselesaikan saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas,” sambungnya.

    Dengan perluasan pasar di Benua Biru tadi, Luhut berpendapat RI secara otomatis dapat memiliki banyak mitra dagang untuk menggantikan defisit ekspor imbas tarif resiprokal Trump.

    “Sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga BRICS kita masuk, kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita, saya kira kita bisa meng-absorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika,” paparnya.

    (igo/kil)

  • Pangkas Aturan untuk Tekan Biaya

    Pangkas Aturan untuk Tekan Biaya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk ratusan negara, termasuk Indonesia yang dikenakan bea masuk 32%. Kondisi ini sedikit-banyak diperkirakan dapat menekan perekonomian Indonesia.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan deregulasi alias pemangkasan aturan yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi.

    Dengan begitu pemerintah dapat menciptakan pasar dalam negeri menjadi lebih fleksibel dan kompetitif, yang bahkan menurutnya hal ini juga dapat membantu proses penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness dari produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik, dan ini saya kira sudah diputuskan Presiden,” jelas Luhut dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2025).

    “Dengan deregulasi tadi, penyelesaian I-EU CEPA yang selama ini belum terselesaikan saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas,” sambungnya.

    Dengan perluasan pasar di Benua Biru tadi, Luhut berpendapat RI secara otomatis dapat memiliki banyak mitra dagang untuk menggantikan defisit ekspor imbas tarif resiprokal Trump.

    “Sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga BRICS kita masuk, kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita, saya kira kita bisa meng-absorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika,” paparnya.

    Lebih lanjut Luhut berpendapat dengan peningkatan daya saing melalui deregulasi tadi Indonesia juga dapat menempatkan diri sebagai pusat produksi perdagangan global khususnya di kawasan ASEAN. Karena tarif yang dikenakan pemerintahan Trump ke RI cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

    “DEN juga melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” jelas Luhut.

    “Apalagi secara relatif, tarif resiprokal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong biaya-biaya tinggi menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman K/L,” tegasnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol. 

    Bendahara negara mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara termasuk Indonesia, dinilai tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

  • Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif ekspor hingga 32 persen dinilai akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

    “Ini jelas akan berdampak besar. Ekspor ke AS akan menurun karena harga produk Indonesia jadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat di sana sedang stagnan,” ujar Andre Rahadian, SH LLM MSc, pengamat sekaligus praktisi hukum di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Andre, kebijakan Trump yang terkesan ekstrem ini dipicu oleh tekanan kondisi fiskal dalam negeri AS.

    Data menunjukkan, ekspor Indonesia ke AS menyumbang sekitar 10,3 persen dari total ekspor nasional, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok.

    Pada Februari 2025 saja, ekspor nonmigas ke AS mencapai 2,35 miliar dollar AS.

    Sebagai mitra pada firma hukum global Dentons HPRP, Andre melihat depresiasi nilai rupiah bisa menjadi peluang bagi ekspor karena membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

    Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata, seperti insentif pembayaran murah bagi pelaku ekspor non-SDA agar tetap bisa bersaing.

    Andre juga menyarankan langkah strategis berupa diversifikasi ekspor dari komoditas ke sektor jasa, serta penguatan hilirisasi industri domestik.

    “Ekspor barang harus mulai diarahkan ke jasa. Selain itu, hilirisasi penting agar bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara di Hambalang, perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga menjadi langkah penting.

    “Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak, dampaknya akan langsung terasa dari melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya pemasukan negara,” tegas mantan Ketua Iluni UI itu.

    Trump sendiri menyatakan bahwa tarif tinggi terhadap Indonesia diberlakukan sebagai balasan atas perlakuan serupa dari Indonesia terhadap produk asal AS.

    Sebagai contoh, etanol asal AS dikenai tarif masuk sebesar 30 persen di Indonesia, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5 persen untuk produk sejenis.

    Ia juga menyoroti hambatan nontarif seperti kebijakan TKDN, ketatnya izin impor, serta aturan yang mewajibkan devisa ekspor SDA disimpan di bank dalam negeri.

    “AS sudah terlalu lama menerima perlakuan yang tidak adil. Kini saatnya kami bertindak tegas,” kata Trump.

  • Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 tidak akan jebol meski situasi ekonomi global sedang tidak menentu akibat perang tarif dagang yang dipicu Amerika Serikat.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujarnya dalam sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani memastikan seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan desa dan penguatan koperasi, telah masuk dalam perhitungan fiskal yang dilakukan secara hati-hati.

    Defisit Tetap di Bawah Batas Aman

    Sri Mulyani menegaskan target defisit tetap dijaga, yaitu pada angka 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun.

    “Dengan belanja negara Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, posisi fiskal kita tetap dalam jalur aman,” tegasnya.

    Sri Mulyani juga menyebut program, seperti Danantara dan pemanfaatan dividen BUMN telah diperhitungkan dalam kerangka anggaran 2025.

    Kritik Tarif Trump: “Tidak Berdasar Ilmu Ekonomi”

    Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengkritisi kebijakan tarif impor resiprokal Presiden Donald Trump, yang dikenakan terhadap 60 negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

    “Semua ekonom yang belajar ekonomi pasti tidak memahami cara perhitungan tarif itu. It’s purely transactional,” ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, langkah Trump hanya ingin menutup defisit perdagangan AS tanpa mempertimbangkan efek global jangka panjang.

    APBN Tetap Jadi Andalan Hadapi Gejolak Global

    Ia menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa di antaranya, untuk menyerap tekanan dari eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, gejolak pasar modal, dan disrupsi perdagangan global.

    “Kita tetap fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” kata Sri Mulyani.