Tag: Donald Trump

  • Jurus Prabowo Lunakkan Trump

    Jurus Prabowo Lunakkan Trump

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengirim tim negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) usai Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor 32% untuk produk asal Indonesia.

    Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, Presiden Prabowo menegaskan tidak akan membalas kebijakan Presiden Donald Trump, melainkan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi.

    Airlangga pun menyampaikan bocoran sejumlah jurus yang dipakai untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Apa saja jurusnya? Langsung klik infografis di atas.

    (hns/hns)

  • Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret guna melindungi industri dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal AS, Jakarta, Senin (7/4/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com –  Respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump layak diapresiasi dari sisi kehati-hatian, namun juga pantas dikritisi dari sisi kecepatan dan keberanian strategis.

    Ketika Trump memutuskan untuk menaikkan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia, termasuk tekstil, alas kaki, dan komponen elektronik, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand bergerak cepat dalam merumuskan respons diplomatik dan proteksi ekonomi.

    Sementara Indonesia, dijadwalkan baru hari ini atau sehari sebelum kebijakan tersebut efektif diberlakukan pada 9 April 2025 untuk menyatakan sikap resmi melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum terbuka. Tentu pendekatan diplomatik dan tidak reaktif adalah prinsip bijak dalam tata kelola hubungan internasional.

    Namun dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, waktu menjadi faktor strategis. Delay dalam menyampaikan sikap resmi bisa memberikan kesan bahwa Indonesia kurang sigap dalam melindungi kepentingan ekonominya, apalagi dalam konteks tarif yang berdampak langsung pada jutaan pekerja sektor manufaktur ekspor.

    Selama ini ada kecenderungan bahwa kecepatan respons pemerintah terhadap disrupsi pasar internasional sangat mempengaruhi persepsi investor dan mitra dagang terhadap kredibilitas negara tersebut. Negara-negara yang umumnya mampu menunjukkan ketegasan dan arah kebijakan yang jelas dalam waktu 48 jam untuk merespons sesuatu, cenderung mengalami penurunan risiko pasar dan peningkatan negosiasi bilateral yang menguntungkan.

    Sebuah studi berjudul “Business resilience: Lessons from government responses to the global COVID-19 crisis” yang diterbitkan dalam International Business Review pada Oktober 2023 oleh Harvey Nguyen, Anh Viet Pham, Man Duy (Marty) Pham, dan Mia Hang Pham, mengeksplorasi ketahanan bisnis di berbagai negara dan faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi besar seperti pandemi COVID-19.

    Penelitian ini menyoroti peran penting respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam mendukung ketahanan bisnis. Tindakan pemerintah yang tepat waktu, seperti pemberian stimulus ekonomi, bantuan finansial, dan kebijakan pendukung lainnya, terbukti membantu perusahaan dalam mempertahankan operasi dan mengurangi dampak negatif dari krisis.

    Temuan ini menggarisbawahi bahwa kecepatan dan efektivitas respons pemerintah tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bisnis dan investor terhadap kemampuan negara dalam mengelola krisis.

    Kontes Indonesia

    Dalam konteks Indonesia tentu ini tidak bisa disamakan secara langsung, namun pola yang sama berlaku. Ketika Vietnam langsung mengirimkan tim negosiator ke Washington dan Thailand mengumumkan insentif substitusi pasar ekspor, Indonesia justru tampak terkesan lebih lama berkutat di tahap penyusunan strategi bahkan narasi.

    Implikasinya bukan hanya pada perdagangan, tetapi pada posisi daya tawar Indonesia dalam lanskap global yang semakin bergeser ke arah kompetisi cepat dan real-time. Namun, penting juga dipahami bahwa pendekatan Indonesia menolak opsi retaliasi dan memilih jalur diplomasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kelemahan.

    Sebagaimana sebelumnya Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif dan memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    Ini menunjukkan adanya kehendak untuk menjaga hubungan jangka panjang dan stabil dengan mitra dagang utama, dalam hal ini Amerika Serikat. Di sisi lain, keputusan untuk tidak membalas dengan tarif serupa juga mengandung risiko munculnya asumsi bahwa Indonesia akan selalu bersikap lunak terhadap tekanan ekonomi.

    Pendekatan “tidak membalas tapi memperkuat dalam negeri” sebenarnya bisa menjadi strategi efektif jika dilengkapi dengan reformasi regulasi yang nyata dan percepatan diplomasi ekonomi yang terukur.

    Misalnya, reformasi logistik nasional yang masih menjadi hambatan utama daya saing produk ekspor Indonesia. Menurut laporan World Bank Logistics Performance Index 2023, Indonesia masih berada di peringkat 63 dari 139 negara. Bandingkan dengan Vietnam yang berada di posisi 43 dan Thailand di posisi 34.

    Artinya, upaya penguatan ekspor Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada sektor hilir seperti diplomasi, tetapi harus menyentuh akar struktural yang selama ini menjadi penghambat utama. Selain itu, langkah pemerintah yang paling strategis saat ini bukan hanya merespons kebijakan Trump, tetapi menjadikan momentum ini sebagai lompatan untuk membangun kemandirian industri ekspor.

    Indonesia perlu memanfaatkan krisis tarif ini sebagai peluang untuk membangun konsorsium ekspor kawasan Asia Tenggara yang tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga membuka opsi pasar alternatif secara kolektif.

    Dalam studinya berjudul The Importance of Export Diversification for Developing ASEAN Economies, Phi Minh Hong dari ISEAS – Yusof Ishak Institute yang dimuat di ISEAS Perspective No. 2021/80, 2021 menekankan pentingnya diversifikasi ekspor bagi negara-negara berkembang di ASEAN untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi volatilitas pendapatan ekspor.

    Studi ini juga mencatat bahwa negara-negara dengan diversifikasi ekspor yang lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebuah studi yang patut untuk menjadi acuan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.

    Membangun narasi

    Langkah lain yang patut dipertimbangkan adalah mempercepat harmonisasi standar produk ekspor Indonesia dengan pasar non-AS, termasuk Uni Eropa dan negara-negara BRICS. Harmonisasi ini memerlukan peran aktif Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Lembaga Standardisasi Nasional untuk bergerak cepat dan koordinatif.

    Dalam situasi di mana satu pintu mulai tertutup, jangan hanya menunggu dibukakan, tapi mulailah membangun rumah dagang sendiri di tempat lain. Penting pula diingat bahwa dalam era ekonomi politik global saat ini, narasi menjadi alat kekuatan tersendiri.

    Pemerintah Indonesia juga perlu membangun narasi yang kuat di hadapan publik internasional, bahwa sikap “tidak membalas” bukan bentuk kelemahan, tetapi posisi strategis berdasarkan prinsip kemitraan yang setara dan respek terhadap hukum internasional. Namun narasi ini tidak akan hidup tanpa langkah konkret di lapangan yang dirasakan langsung oleh pelaku ekspor, UMKM, dan buruh pabrik yang terancam kehilangan pasar.

    Sikap resmi Presiden Prabowo yang akan disampaikan hari ini harus menjadi titik awal bukan akhir. Ia harus segera diikuti dengan langkah-langkah teknokratis yang konkret dan terukur. Diplomasi tingkat tinggi harus dilengkapi dengan aktivasi jalur ekonomi tingkat menengah, termasuk memperkuat kapasitas negosiasi duta besar di negara tujuan ekspor.

    Reformasi regulasi juga harus menyasar pada percepatan perizinan ekspor, transparansi rantai pasok, dan insentif fiskal berbasis performa ekspor. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh hanya menjadi reaktif dalam setiap perubahan kebijakan internasional.

    Indonesia harus menjadi bagian dari arsitek ekonomi global baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Saatnya Indonesia berhenti bersikap seperti anak yang dimarahi, lalu diam. Sudah waktunya negeri ini berbicara lantang, cerdas, dan dengan solusi yang kuat.

    Sumber : Antara

  • BI Masih Optimistis soal Rupiah walau sedang Terlemah sejak 1998

    BI Masih Optimistis soal Rupiah walau sedang Terlemah sejak 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dalam level yang belum mengkhawatirkan. 

    Untuk diketahui, tren pelemahan rupiah terjadi belakangan ini. Pada hari ini, Selasa (8/4/2025), mata uang rupiah kembali ditutup melemah dengan menyentuh level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, terdapat prediksi dari sejumlah analis bahwa rupiah dapat bergerak menuju sekitar Rp17.000 per dolar AS. 

    “Enggak [mengkhawatirkan]. Sudah bagus,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui pada sela-sela acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Juda juga menilai belum melihat adanya dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap utang-utang korporasi Indonesia dalam mata uang dolar AS. 

    Menurutnya, Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi seperti hedging atau upaya untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari fluktasi harga yang tidak diinginkan pasar. 

    “Kita kan sudah ada kewajiban hedging dan sebagainya korporasi,” lanjut Deputi Gubernur BI yang ditetapkan sejak 2021 lalu itu. 

    Di sisi lain, Juda pun masih optimistis terhadap level rupiah saat ini dan dampaknya terhadap inflasi. Dia menyebut inflasi masih di bawah kendali. 

    “Masih rendah terkendali,” ucapnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, mata uang rupiah parkir di level Rp16.891 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (8/4/2025). Rupiah menjadi mata uang yang merosot paling dalam secara (year to date/YtD) dibandingkan dengan mata uang negara-negara Asia lainnya. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 69,5 poin atau 0,41% ke Rp16.891 per dolar AS. Di level tersebut, rupiah sudah melemah 4,49% sepanjang tahun berjalan 2025. 

    Secara tahun berjalan, rupiah menjadi mata uang Asia yang merosot paling dalam di hadapan dolar AS. 

    Bloomberg mencatat rupiah merosot bersama baht Thailand yang turun 1,34% (YtD). Sementara itu, penurunan tipis dialami oleh rupee India sebesar 0,66%, yuan China -0,52%, ringgit Malaysia turun 0,38%, dan dolar Taiwan turun 0,67% sepanjang tahun berjalan 2025.

    Pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang asing terhadap dolar AS belum lama ini turut dipengaruhi oleh sentimen terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%. 

  • 12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil membuat gaduh dunia pekan lalu lewat penetapan tarif tinggi untuk setiap negara, termasuk Indonesia. RI akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% akibat besarnya defisit AS ke Indonesia.

    Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Dampak yang dapat dirasakan rupiah diperkirakan akan besar mulai dari kaburnya investor asing di pasar keuangan Tanah Air hingga gejolak eksternal yang tinggi.

    Berikut fakta lainnya terkait tarif Trump terhadap negara di dunia, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (8/4/2025).

    1.Trump Berlakukan Tarif Resiprokal ke RI Cs Besok

    Trump akan tetap memberlakukan kebijakan tarif resiprokal alias tarif timbal balik untuk produk impor dari berbagai negara Rabu, 9 April esok. Ini pun tidak terkecuali produk dari Indonesia.

    Melansir CNBC International, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengungkapkan Pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam tarif timbal baliknya pada mitra dagang utama AS. Bahkan dalam menghadapi aksi jual di pasar saham global.

    Aksi jual di bursa saham AS dan di seluruh dunia kompak terjadi setelah Trump mengumumkan tarif baru pada 2 April waktu setempat. Selain bea masuk dasar 10% pada semua barang impor, Trump mengumumkan pungutan yang lebih tinggi pada impor dari 57 negara, yang akan diberlakukan mulai 9 April 2025 mendatang.

    “Tarif akan tetap berlaku. Dia mengumumkannya, dan dia tidak bercanda. Tarif akan datang. Tentu saja mereka (berlaku),” kata Lutnick.

    “Tidak ada penundaan. Mereka pasti akan tetap di tempat selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Presiden perlu mengatur ulang perdagangan global. Semua orang memiliki surplus perdagangan dan kita memiliki defisit perdagangan,” tambahnya.

    2.Trump Ancam China, Kena Tarif 104%

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

    Ancaman yang dirilis melalui platform Truth Social ini menandai eskalasi terbaru dari konflik dagang yang telah menyebabkan kejatuhan pasar saham global selama tiga hari berturut-turut, sejak Trump mengumumkan perang tarif terhadap mitra dagang AS pekan lalu. Sebelumnya 2 April, Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif 34% terhadap impor dari China, yang kemudian dibalas Beijing dengan memberlakukan tarif yang sama terhadap barang-barang asal AS.

    “China memberlakukan kenaikan tarif sebesar 34% meskipun saya telah memperingatkan bahwa setiap negara yang membalas terhadap AS dengan menerapkan tarif tambahan akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi, di atas tarif yang telah diberlakukan sebelumnya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Jika China tidak menarik kembali kenaikan tarif sebesar 34% tersebut, yang datang di atas praktik perdagangan abusive mereka selama bertahun-tahun, AS akan mengenakan tarif TAMBAHAN sebesar 50% yang mulai berlaku pada 9 April 2025,” tegas Trump.

    “Selain itu, seluruh pembicaraan dengan China terkait permintaan pertemuan mereka akan dihentikan!” tulisnya. “Negosiasi dengan negara-negara lain yang juga meminta pertemuan akan langsung dimulai.”

    Sebelumnya, AS sudah memberikan tarif 10% ke barang China, 5 April. Barang China juga sudah dikenai tarif 20% di awal tahun ini.

    3.Eropa Siapkan Tarif Balasan 25% untuk AS

    Komisi Eropa mengajukan tarif balasan sebesar 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

    Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, Komisi Eropa menetapkan bahwa sebagian tarif tersebut akan mulai berlaku pada 16 Mei. Sementara sisanya akan diterapkan pada 1 Desember.

    Produk-produk yang dikenai tarif sangat beragam, mulai dari berlian, telur, benang gigi, sosis, hingga unggas. Adapun tarif untuk produk seperti almond dan kedelai akan diberlakukan pada Desember.

    Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, membei penjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar 26 miliar euro.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang,” ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

    Namun demikian, Komisi Eropa telah menghapus beberapa produk sensitif dari daftar awal yang disusun pada Maret lalu. Produk-produk seperti bourbon, wine, dan produk susu dicoret dari daftar tersebut setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% terhadap minuman beralkohol dari Eropa jika tarif terhadap bourbon diberlakukan.

    4.Risiko Resesi AS Meningkat Pasca Tarif Trump

    Raksasa perbankan Goldman Sachs telah menaikkan prakiraan resiko resesi di AS sebanyak dua kali pada pekan lalu. Hal ini terjadi setelah Trump menjatuhkan tarif kepada seluruh negara dunia.

    Mengutip Reuters, Goldman awalnya menaikkan estimasinya dari 20% menjadi 35% awal pekan lalu karena kekhawatiran bahwa tarif yang direncanakan Trump akan mengguncang ekonomi global. Beberapa hari kemudian, Trump mengumumkan bea masuk yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, yang telah memicu aksi jual di pasar global.

    Kemudian pada Minggu, Goldman kembali menaikkan peluang resesi AS menjadi 45% dari 35%. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tarif tidak hanya akan memicu inflasi AS tetapi juga memicu tindakan pembalasan dari negara-negara lain, seperti yang telah diumumkan China.

    Lembaga itu juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi AS untuk tahun 2025. Dari sebelumnya 1,5% menjadi 1,3%.

    Goldman sebelumnya memperkirakan bank sentral, Federal Reserve (The Fed/Fed), akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin masing-masing dalam tiga pertemuan berturut-turut. Namun, sekarang lembaga keuangan itu melihat peluang yang besar akan adanya pemangkasan suku bunga pertama pada bulan Juni, bukan Juli.

    Senada dengan Goldman, setidaknya tujuh bank investasi terkemuka telah menaikkan perkiraan risiko resesi mereka. JPMorgan memperkirakan kemungkinan resesi AS dan global sebesar 60%, dengan kontraksi dalam ekonomi AS 0,3%, secara triwulanan.

    Dari sisi kebijakan moneter, JPMorgan memperkirakan adanya penurunan suku bunga di setiap pertemuan Fed pada tahun 2025 mulai bulan Juni mendatang. Raksasa perbankan itu juga meramal adanya penurunan lagi pada Januari yang akan menaikkan kisaran tertinggi suku bunga acuan menjadi 3%.

    Sementara itu, Wells Fargo Investment Institute (WFII) memperkirakan pertumbuhan 1% dalam ekonomi AS setelah tarif. WFII juga memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga di tahun ini.

    5.Tarif Trump Jadi Bumerang ke Jet Tempur F-47 AS

    Pembalasanan China atas tarif Trump mulai memukul industri pertahanan dan kedirgantaraan Negeri Paman Sam. Beijing mulai mengambil langkah untuk mengenakan tarif 34% atas barang AS serta mengekang ekspor mineral tanah jarang atau rare earth, termasuk pada itrium, yang penting bagi mesin jet tempur.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan tujuh kategori logam tanah jarang sedang dan berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan barang-barang terkait itrium akan masuk dalam daftar ini. Surat kabar pemerintah China, Global Times, juga mengumumkan kontrol ekspor pada barang-barang yang terkait dengan tungsten, telurium, bismut, molibdenum, dan indium.

    Sumber industri mengatakan kepada Reuters bahwa langkah Beijing ini menjadi perhatian bagi beberapa produsen kedirgantaraan dan pertahanan AS. Hal ini karena ketergantungan pabrikan Negeri Paman Sam pada itrium asal China.

    “China membuat daftar itu secara strategis. Mereka memilih hal-hal yang penting bagi ekonomi AS,” kata direktur American Rare Earths, Mel Sanderson, seperti dilansir Newsweek.

    Langkah balasan China ini terjadi hanya dua minggu setelah Trump mengumumkan bahwa Boeing telah mendapatkan kontrak untuk mengembangkan F-47 yang dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor dan menjadi tulang punggung armada generasi berikutnya Angkatan Udara AS.

    “Pesawat siluman seperti F-47 bergantung pada unsur tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium untuk magnet, aktuator, dan sistem radar berkinerja tinggi,” menurut konsultan SFA Oxford.

    6.Nilai Tukar Dolar AS Dibuka Tembus Rp 16.850

    Nilai tukar rupiah ambles terhadap dolar AS di tengah ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa dibuka pada posisi Rp16.850/US$, rupiah atau melemah 1,78%.

    Depresiasi pada rupiah hari ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan 27 Maret 2025 yang menguat 0,12%. Sementara indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah 0,21% ke angka 103,04.

    7.IHSG Dibuka Langsung Trading Halt

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun 9,19% atau 598,56 ke 5.912,06. Ini terjadi usai libur panjang lebaran, akibat sentimen negatif tarif dagang Presiden AS, Donald Trump.

    Hampir semua saham-saham berkapitalisasi besar mengalami jatuh yang dalam pada pembukaan perdagangan pagi ini. Indeks LQ45 tercatat jatuh 11,31% atau 83,05 poin ke 651,46.

    Akibatnya, pada perdagangan pagi ini, IHSG dibuka langsung mengalami trading halt karena turun 9,19%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa langsung melakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    “Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:30:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 8%,” ujar Kautsar Primadi Nurachmad, selaku Sekretaris Perusahaan BEI, dålam pernyataannya.

    Dia mengatakan, BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

    8. Raksasa Teknologi Tumbang Akibat Tarif Trump

    Kebijakan tarif resiprokal baru yang diumumkan Trump berdampak besar pada sektor teknologi. Setidaknya saham tujuh perusahaan anjlok dan menghapus US$2 triliun (Rp 33.700 triliun) dari nilai gabungannya.

    Reuters melaporkan saham Tesla dibuka ambles 7% menjadi US$223 (Rp 3,7 juta). Ini menjadi penurunan paling besar di antara 7 raksasa teknologi yang dijuluki ‘The Magnificent 7’.

    Saham Apple merosot 4,8%. Sementara perusahaan lainnya, Alphabet (induk perusahaan Google), Microsoft, Amazon, Meta (induk Instagram, Facebook, dan WhatsApp) serta Nvidia menurun antara 1,5% hingga 4,8%.

    Hal ini terjadi karena investor khawatir adanya dampak perang tarif global dari kebijakan Trump. Analis Dan Ives mengatakan akan adanya ‘bencana ekonomi tarif’.

    Ives menjelaskan Apple memiliki dampak paling besar dari kebijakan ini. Khususnya karena sebagian besar iPhone dirakit di China.

    Saat masa jabatan pertama Trump, Apple mendapatkan pengecualian kebijakan tarif AS pada China. Namun para analis ragu perusahaan akan mendapatkan hal serupa.

    Dampaknya akan terasa pada harga iPhone. Misalnya akan sulit memproduksi harga awal model Pro dengan nilai US$1.000 untuk memproduksi smartphone di AS.

    “Menurut kamu, konsep iPhone di AS tidak mungkin dilakukan dengan US$1.000. Harga akan naik drastis membuat sulit dipahami,” ucap Ives.

    Dukungan Elon Musk, CEO Tesla, pada Trump dan politik sayap kanan Eropa juga menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan mobil listrik. Karena menurut Ives, menimbulkan krisis merek bagi Tesla.

    9.Singapura Respons Tarif Trump

    Singapura akan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

    Pernyataan disampaikan PM Lawrence Wong, Selasa. Gugus tugas, yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, akan mencakup perwakilan dari badan ekonomi Singapura, Federasi Bisnis Singapura, Federasi Pengusaha Nasional Singapura, dan Kongres Serikat Buruh Nasional.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), Wong di parlemen melaporkan bahwa gugus tugas akan membantu bisnis dan pekerja mengatasi ketidakpastian langsung, memperkuat ketahanan, dan beradaptasi dengan lanskap ekonomi baru. Tarif tersebut diperkirakan akan meredam pertumbuhan global dalam waktu dekat, yang akan memukul permintaan eksternal untuk sektor-sektor yang bergantung pada ekspor Singapura seperti manufaktur dan perdagangan grosir.

    “Ketidakpastian global dan sentimen yang menurun, juga akan berdampak pada beberapa industri jasa, termasuk keuangan dan asuransi,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Singapura itu.

    “Meskipun Singapura mungkin atau mungkin tidak mengalami resesi tahun ini, ekonominya akan terdampak secara signifikan,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura sedang meninjau perkiraan pertumbuhannya tahun 2025 sebesar 1 hingga 3%. Ada kemungkinan revisi ke bawah.

    “Pertumbuhan yang lebih lambat akan berarti lebih sedikit kesempatan kerja dan kenaikan upah yang lebih kecil bagi pekerja,” katanya.

    “Dan jika lebih banyak perusahaan menghadapi kesulitan atau merelokasi operasinya kembali ke AS, akan ada lebih banyak pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

    Wong mengatakan tarif tersebut mengonfirmasi kenyataan pahit. Bahwa era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir.

    10.Vietnam Beli Semua Barang AS

    Pemerintah Vietnam pada Selasa menegaskan langkahnya ke tarif Trump. Negeri itu akan membeli lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

    Ini dilakukan guna menunda tarif besar yang akan diberlakukan Washington besok, Rabu. Negara produsen utama Asia Tenggara itu akan dikenai bea masuk sebesar 46%.

    PM Vietnam telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, “bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan”.

    “Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat,” tulis AFP menyebut laman media lokal.

    Sebelumnya Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam juga telah mengirim surat kepada Trump untuk meminta penundaan tarif. Menurut salinan yang dilihat oleh AFP, Lam mengatakan bahwa ia telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc untuk bertindak sebagai kontak utama dengan pihak AS mengenai masalah tersebut, dengan tujuan mencapai kesepakatan sesegera mungkin.

    Ia juga berharap dapat bertemu Trump di Washington pada akhir Mei untuk menyelesaikan masalah tersebut. Trump sendiri membenarkan pembicaraan dengan Lam seraya menyebutnya dialog yang sangat produktif.

    “Langkah-langkah tersebut mengancam akan merusak secara signifikan model pertumbuhan Vietnam saat ini, yang sangat bergantung pada ekspor ke AS,” kata analis risiko negara senior di firma riset BMI, Sayaka Shiba.

    Ia mengatakan bahwa, dalam skenario terburuk, Vietnam dapat mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) tahun ini hingga 3%. Bursa Vietnam tak melakukan perdagangan Senin namun turun sekitar 6% pada Selasa ini.

    11.Malaysia Mulai Dialog ke Trump

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut negaranya akan segera mengirim para pejabat ke AS. Mereka akan memulai dialog terkait tarif Trump.

    Hal ini disampaikan Anwar dalam Konferensi Investasi Asean (AIC) 2025. Ia menyebut perdagangan Malaysia dengan AS telah lama menjadi model keuntungan bersama namun tarif dapat berakhir merugikan semua pihak.

    “Namun, kami tidak percaya pada diplomasi megafon,” ujarnya menyinggung AS yang menetapkan tarif 24% untuk barang-barang Malaysia yang masuk ke negara itu.

    “Sebagai bagian dari diplomasi lunak kami untuk keterlibatan yang tenang, kami akan mengirim para pejabat ke Washington untuk memulai proses dialog,” muat The Star.

    Di sisi lain, Anwar mengatakan Malaysia akan beradaptasi seperti biasanya. Ia menyebut negaranya bermaksud untuk tetap menjadi mitra dagang yang setia dengan AS tapi tetap akan melakukan apa pun untuk melindungi kepentingan ekonominya sendiri.

    “Angin mungkin berubah, tetapi kita tidak akan terombang-ambing. Strategi diversifikasi perdagangan kami sudah mulai berkembang pesat,” katanya.

    “Ini termasuk terlibat secara proaktif dengan Amerika Serikat untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan pada saat yang sama, mendiversifikasi dan memperkuat hubungan kami dengan semua pasar perdagangan utama di seluruh Uni Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika,” tambahnya.

    “Upaya-upaya ini tidak terjadi begitu saja. Upaya-upaya ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian, yang melampaui pilihan kebijakan satu negara mana pun.”

    Anwar mencatat bahwa globalisasi, yang dulunya dianggap terus maju, kini tampaknya mundur dengan bangkitnya kembali proteksionisme, rantai pasokan yang dikonfigurasi ulang, dan multilateralisme yang semakin dibicarakan di masa lalu. Ia mengatakan bahwa dalam lingkungan ini, ASEAN menonjol sebagai mercusuar harapan dan kepositifan karena blok tersebut tetap berkomitmen secara luas terhadap keterbukaan, kerja sama, dan keberlanjutan kelembagaan.

    “Total perdagangan barang kita mencapai US$3,5 triliun. Namun, angka ini tidak dijamin. Dengan rentetan tarif yang melanda dunia dengan cepat dan dahsyat, kita menyaksikan terkikisnya tatanan global. Oleh karena itu, ASEAN harus lebih mengandalkan dirinya sendiri,” katanya.

    “Kita harus bergerak melampaui retorika menuju eksekusi. Liberalisasi tarif di kawasan ini sebagian besar telah selesai, tetapi penyelarasan regulasi, logistik lintas batas, dan konektivitas digital masih belum selesai,” jelasnya.

    Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Anwar menyebut Malaysia akan memprioritaskan revitalisasi platform strategis seperti ASEAN Plus Three sebagai mekanisme ketahanan ekonomi. Ia mengatakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump bukanlah tantangan pertama bagi multilateralisme, dan juga bukan yang terakhir.

    “Jika ASEAN dapat menahan diri dengan tetap terbuka, pragmatis, dan kohesif, ASEAN mungkin akan menjadi salah satu negara terakhir yang percaya pada dunia yang bekerja lebih baik jika bekerja sama,” ujarnya.

    12.AS Sebenarnya Sudah Resesi

    Amerika Serikat (AS) diyakini sudah masuk ke jurang resesi. Hal ini dikatakan oleh CEO perusahaan investasi publik dan swasta dengan aset US$11 triliun pada akhir tahun 2024, BlackRock, Larry Fink.

    Ia mengatakan banyak pemimpin bisnis percaya ekonomi Paman Sam sudah mengalami penurunan yang signifikan. Pernyataannya itu berdasarkan pendapat pemimpin bisnis AS yang ia temui.

    “Kebanyakan CEO yang saya ajak bicara akan mengatakan bahwa kita mungkin sedang mengalami resesi saat ini,” tegas Fink di sebuah acara untuk Economic Club of New York, dikutip CNBC International, Selasa.

    “Seorang CEO secara khusus mengatakan bahwa industri penerbangan adalah burung di tambang batu bara- burung kenari di tambang batu bara- dan saya diberitahu bahwa burung kenari itu sudah sakit,” tambah Fink.

    Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tarif Presiden Donald Trump dapat memberikan tekanan ke atas pada inflasi. Bahkan mempersulit Federal Reserve (The Fed/Fed) untuk memangkas suku bunga, yang sering dilakukan bank sentral selama resesi.

    “Gagasan bahwa Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan empat kali tahun ini, saya tidak melihat peluang itu,” ujarnya.

    “Saya jauh lebih khawatir bahwa kita dapat mengalami inflasi tinggi yang akan menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi daripada saat ini,” jelasnya.

    Menurut alat CME FedWatch, penetapan harga di pasar berjangka dana federal saat ini menunjukan banyak pihak memperkirakan bank sentral akan menurunkan suku bunga acuannya setidaknya 1 poin persentase pada akhir tahun. Ini dapat berupa empat kali pemotongan sebesar 0,25 poin persentase.

    (sef/sef)

  • Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Jakarta

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar merespons perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat
    (AS) Donald Trump. Kebijakan Donald Trump tersebut juga berlaku buat produk asal Indonesia yang terkena tarif impor 32%.

    Menurut Mahendra secara fundamental perekonomian Indonesia siap menghadapi tarif tinggi AS. Presiden Prabowo Subianti juga telah melakukan pembahasan untuk negosiasi dengan AS untuk menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan.

    “Terkait dengan perkembangan pengenaan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika, dari Presiden Trump, Indonesia sangat siap. Saya lihat, merespons dengan yang terbaik ya menurut saya yang dapat dilakukan oleh Indonesia,” kata Mahendra ditemui wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mahendra menilai kondisi perekonomian domestik mencatat pertumbuhan yang baik seperti neraca perdagangan yang tercatat surplus.

    Selain itu, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi bagi ekosistem investasi. Bahkan, memiliki peluang memperluas pasar ekspor sambil terus memperhatikan regulasi anti-dumping untuk menjaga pasar domestik.

    “Jadi sangat sangat sangat kuat sangat solid dan jelas respon yang akan diambil oleh Indonesia dan saya harap ini juga memberikan pesan yang sama jelasnya dan sama sama detailnya kepada mereka yang juga melakukan perdagangan ataupun memiliki saham yang listed di Bursa (BEI) karena kalau dengar tadi, maka apa yang kita lakukan dalam konteks itu tadi mestinya akan bisa kita respon dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.

    Di sisi lain Mahendra menilai tarif yang tinggi tidak akan berdampak langsung pada risiko kredit perbankan. Ia pun meminta para pelaku pasar tidak khawatir dengan hal tersebut sepanjang menerapkan mitigasi risiko yang tepat.

    “Jadi dalam konteks itu masih terlalu awal melihatnya. Tapi kalau cara pandang dan pengukurannya demikian, sebenarnya tidak terlihat akan ada dampak yang real hanya memang karena ini baru memang mesti dilihat dalam beberapa waktu tapi itu satu kalau terkena secara menyeluruh,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • DPP BKPRMI Kutuk Serangan Israel ke Gaza, Minta Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina  – Halaman all

    DPP BKPRMI Kutuk Serangan Israel ke Gaza, Minta Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza, Palestina.

    Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (8/4/2025), Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarak mengatakan serangan militer Israel secara membabi buta terhadap masyarakat sipil, wanita, anak-anak dan warga tak bersenjata di Gaza harus dihentikan. 

    “Kami menyerukan penghentian segera serangan genosida dan segala bentuk kontak senjata dalam bentuk apapun, terutama oleh pasukan pendudukan militer zionis Israel,” kata Nanang.

    DPP BKPRMI kata Nanang, juga mengecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang telah memberikan dukungan tak bersyarat terhadap intervensi militer Israel, yang tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga melemahkan posisi moral Amerika di mata komunitas internasional. 

    “Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta perdamaian dunia. Karenanya kami meminta menghentikan dukungan dan bantuan terhadap agresi militer zionis Israel; Mendorong kebijakan luar negeri yang berbasis pada diplomasi dan resolusi damai; Mendukung penuh operasi kemanusiaan internasional dan komunitas masyarakat sipil global; Menggunakan pengaruh politik Amerika untuk menekan kebijakan ekspansionis dan invansionis Israel, demi menciptakan perdamaian dunia,” ujarnya.

    DPP BKPRMI juga meminta secara khusus kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penuh perjuangan dan kemerdekaan negara Palestina, dengan berperan aktif menghentikan perang genosida zionis Israel di Gaza—Palestina dan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan rakyat Palestina.

    Menurut Nanang, langkah-langkah yang perlu ditempuh di antaranya melalui jalur diplomasi dan pengaruh politik di PBB untuk menghentikan perang genosida dan sanksi pada Israel.

    Indonesia juga diminta memimpin konsolidasi para pemimpin negara-negara Islam dan Arab—OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi genosida zionis Israel.

    “Segera mengirimkan Brigade Komposit sebagai pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza Palestina, maupun di jalur perbatasan, dan mengirim bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi distribusi bantuan secara langsung agar segera sampai kepada warga Palestina penyintas kebrutalan kejahatan zionis Israel,” katanya.

    DPP BKPRMI juga mengajak seluruh anggota, ader, pengurus BKPRMI, dan keluarga besar BKPRMI, para Da’i dan khatib masjid di seluruh Indonesia untuk memberikan penyadaran (Tau’iyah) kepada umat dan masyarakat luas untuk peduli dan membantu saudara muslim mereka di Gaza Palestina, sebagaimana dulu Palestina pernah memberikan bantuan dan dukungan penuh atas kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, sekaligus mengingatkan, bahwa menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsha adalah kewajiban seluruh Umat Islam.

    DPP BKPRMI juga mengajak seluruh anggota, kader, pengurus BKPRMI dan keluarga besar BKPRMI dan umat Islam Indonesia dan dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, peduli dan menolong saudara/i mereka di Gaza Palestina dengan cara:

    a. Gerakan penggalangan donasi kemanusiaan, makanan, minuman, pakaian, obat obatan dan tempat tinggal hunian di Gaza Palestina;

    b. Dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi atau jual beli dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

    c. Mendoakan dengan doa qunut nazilah untuk kemenangan dan kemerdekaan Palestina dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

    Sebelumnya serangan militer Israel yang berubah menjadi genosida itu terus berlanjut tanpa henti meski ada seruan gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB dan desakan pencegahan genosida dari Mahkamah Internasional.

    Gelombang serangan Israel itu menargetkan titik vital seperti sekolah, tempat pengungsian, rumah sakit, pusat makanan, dapur umum, zona aman yang ditetapkan Israel, dan pabrik desalinasi air. 

    Serangan itu mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka, serta ribuan warga mengungsi.

    Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik lainnya. 

    Sejak mengingkari kesepakatan gencatan senjata, serangan yang dilakukan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 1.200 orang warga Palestina, termasuk ratusan anak-anak. 

    Laporan sumber medis, seperti dilansir WAFA, total korban tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 telah meningkat menjadi 50.695 orang yang tercatat dan 115.338 lainnya luka-luka. 

    Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

  • Video: Kebijakan Tarif Trump, Mimpi Buruk Industri Otomotif RI?

    Video: Kebijakan Tarif Trump, Mimpi Buruk Industri Otomotif RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia diperkirakan memberikan dampak signifikan pada industri otomotif nasional. Tarif ini meningkatkan harga produk otomotif Indonesia di pasar AS yang berpotensi menurunkan daya saing dan permintaan.

    Selengkapnya saksikan di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (08/04/2025).

  • Warning! Trump Bakal Denda Migran Rp16,8 Juta per Hari

    Warning! Trump Bakal Denda Migran Rp16,8 Juta per Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mendenda migran dengan status deportasi hingga US$998 atau sekitar Rp16,8 juta per hari jika mereka gagal meninggalkan tanah AS.

    Mengutip sebuah dokumen, Reuters pada Selasa (8/4/2025) melaporkan bahwa, selain denda, pemerintah juga akan menyita harta mereka jika para migran tidak membayar.

    Denda tersebut berasal dari undang-undang tahun 1996 yang diberlakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2018, selama masa jabatan pertama Trump.

    Seorang pejabat senior Trump, yang meminta anonimitas untuk membahas rencana non-publik, pemerintahan Trump berencana untuk menerapkan hukuman secara retroaktif hingga lima tahun, yang dapat mengakibatkan denda lebih dari US$1 juta.

    Pemerintahan Trump juga mempertimbangkan untuk menyita harta imigran yang tidak membayar denda, menurut email pemerintah yang ditinjau oleh Reuters.

    Menanggapi pertanyaan dari Reuters, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa imigran yang berada di AS secara ilegal harus menggunakan aplikasi seluler yang sebelumnya dikenal sebagai CBP One – yang berganti nama menjadi CBP Home di bawah Trump – untuk “mendeportasi diri dan meninggalkan negara ini sekarang.”

    “Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensinya,” kata McLaughlin. “Ini termasuk denda sebesar US$998 per hari untuk setiap hari imigran ilegal tersebut melewati batas waktu deportasi terakhir mereka.”

    DHS memperingatkan tentang denda tersebut dalam sebuah posting media sosial pada tanggal 31 Maret lalu.

    Email yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan Gedung Putih telah mendesak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menangani masalah denda, penyitaan properti bagi migran yang tidak membayar, dan penjualan aset mereka.

    Divisi penyitaan aset sipil Departemen Kehakiman dapat menjadi pilihan lain untuk penyitaan tersebut, kata salah satu email.

    Presiden Donald Trump memulai tindakan keras imigrasi besar-besaran setelah menjabat pada Januari. Ia menguji batasan hukum AS untuk meningkatkan penangkapan dan deportasi. Denda yang direncanakan menargetkan sekitar 1,4 juta migran yang telah diperintahkan dideportasi oleh hakim imigrasi.

    Kelompok advokasi imigrasi FWD.us memperkirakan bahwa sekitar 10 juta migran tanpa status hukum atau perlindungan sementara tinggal bersama warga negara AS atau penduduk tetap dalam apa yang dikenal sebagai “rumah tangga berstatus campuran.”

    Denda yang tinggi dapat menimpa imigran berpenghasilan rendah. Analisis data Sensus 2019 oleh Migration Policy Institute yang non-partisan menemukan, 26% rumah tangga dengan imigran tidak berizin memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan federal.

    Trump mengatakan orang-orang dengan perintah deportasi terakhir harus menjadi prioritas untuk dideportasi meskipun banyak yang memiliki keluarga, pekerjaan, dan ikatan yang mapan di AS.

    (tfa/haa)

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

    Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

    Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

    Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

    “Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

  • Keluarga di Amerika Serikat Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas – Halaman all

    Keluarga di Amerika Serikat Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas – Halaman all

    Keluarga AS Menuduh Miliarder Palestina-Amerika Memfasilitasi Serangan Hamas

    TRIBUNNEWS.COM- Keluarga warga Amerika yang menjadi korban tewas atau terluka dalam serangan lintas perbatasan Hamas pada 7 Oktober, mengajukan gugatan hukum pada hari Senin terhadap seorang pengusaha Palestina-Amerika terkemuka, dengan klaim bahwa ia membantu pembangunan infrastruktur yang memungkinkan pejuang Hamas melancarkan serangan, Reuters melaporkan. Kantor Bashar Masri menyebut gugatan hukum itu “tidak berdasar”.

    Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Washington DC dan dianggap sebagai kasus pertama warga negara AS yang dituduh memberikan dukungan besar untuk serangan yang pada dasarnya mengubah seluruh skenario di Timur Tengah.

    Menurut pernyataan yang mengumumkan gugatan tersebut, properti yang dimiliki, dikembangkan, dan dikendalikan Masri, termasuk dua hotel mewah dan zona industri terkemuka di Gaza – Kawasan Industri Gaza – “memiliki terowongan tersembunyi di bawahnya, dan memiliki pintu masuk terowongan yang dapat diakses dari dalam properti, yang digunakan Hamas dalam operasi sebelum, pada, dan setelah 7 Oktober.”

    Tuduhannya adalah bahwa para terdakwa memfasilitasi pembangunan dan penyembunyian terowongan tersebut dan bahkan membangun instalasi panel surya di atas tanah yang kemudian mereka gunakan untuk memasok listrik ke terowongan tersebut bagi Hamas.

    Selama serangan 7 Oktober, 1.200 warga Israel tewas, termasuk lebih dari 40 warga Amerika, banyak di antaranya tewas oleh Pasukan Pertahanan Israel yang melaksanakan Perintah Hannibal yang kontroversial. 

    Israel menanggapinya dengan perang genosida berskala besar yang terus berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina di Gaza. 

    Ribuan lainnya masih hilang, diduga tewas, di bawah reruntuhan rumah mereka dan infrastruktur sipil lainnya yang dihancurkan oleh Israel.

    Gugatan hukum tersebut, yang menargetkan Masri dan perusahaannya, diajukan atas nama hampir 200 penggugat Amerika, termasuk para penyintas dan kerabat dari mereka yang terkena dampak serangan 7 Oktober.

    Sebuah pernyataan dari kantor Masri menyebut tuduhan terhadap dirinya dan bisnisnya tidak benar dan mengatakan bahwa ia akan meminta pembatalan tuduhan tersebut di pengadilan. 

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa Masri telah terlibat dalam pembangunan dan kerja kemanusiaan selama beberapa dekade dan “dengan tegas” menentang kekerasan dalam bentuk apa pun. 

    “Baik ia maupun entitas tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau memberikan dukungan untuk kekerasan dan militansi,” katanya.

    Gugatan hukum yang melibatkan Masri muncul beberapa minggu setelah laporan media mengisyaratkan bahwa ia mungkin memainkan peranan dalam pemerintahan masa depan Gaza.

    Artikel Jerusalem Post pada 10 Maret mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Masri pernah menjabat sebagai penasihat dekat Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump yang berupaya membebaskan para sandera yang ditawan di Gaza, dan pernah terbang dengan jet pribadi Boehler saat ia terbang melintasi wilayah tersebut. 

    Artikel itu menyebut Masri sebagai “pengusaha kawakan” yang “memiliki pendekatan bisnis yang sama dengan Trump, sehingga membuatnya cocok dengan visi ekonomi pemerintahan untuk wilayah tersebut.”

    Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar ketika ditanya tentang laporan surat kabar tersebut.

    Dalam wawancara Reuters pada Oktober 2020, Masri berbicara mendukung hubungan Teluk Arab dengan Israel, yang dikecam oleh para pemimpin Palestina, dengan mengatakan bahwa hubungan tersebut dapat menjadi peluang untuk memberikan tekanan baru guna menghentikan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di tanah yang diduduki. Semua permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

    Saat berbicara dengan Reuters pada tahun 2020, Masri mengatakan bahwa warga Palestina tidak boleh putus asa. “Musuh kami ingin kami putus asa. Jika kami putus asa, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tidak akan ada Palestina, dan tidak akan ada rakyat Palestina,” katanya.

    Meskipun jumlah ganti rugi yang diminta belum ditentukan, penggugat meminta kompensasi finansial yang dapat dilipatgandakan berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme AS, bersama dengan sanksi finansial terhadap perusahaan yang dikelola oleh Masri.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR