Tag: Donald Trump

  • Respons Xiaomi soal Wacana Relaksasi TKDN

    Respons Xiaomi soal Wacana Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Xiaomi Indonesia terus memantau rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk information and communication technologies (ICT)

    Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengatakan bahwa pihaknya memahami rencana relaksasi ini merupakan bentuk dinamika dari kebijakan tarif perdagangan global.

    “Saat ini, Xiaomi Indonesia akan terus memantau dan mempelajari lebih lanjut tentang [rencana relaksasi] peraturan tersebut,” kata Andi kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Andi menuturkan, Xiaomi terus berkomitmen untuk memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah mengenai pemenuhan TKDN.

    Berdasarkan laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, besaran TKDN yang berada di ponsel merek Xiaomi berada di atas ketentuan yang berlaku. Tercatat, ponsel keluaran Xiaomi dengan merek Redmi dan Poco memiliki besaran TKDN sebesar 38,20% sampai dengan 40,30%.

    “Xiaomi terus memberikan layanan serta produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kami di Indonesia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Rencana relaksasi TKDN muncul jelang penerapan tarif impor resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Presiden AS Donald Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk ICT dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada hari Rabu (2/4/2025) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump mengumumkan tarif baru atas sejumlah negara. Dia optimistis, dengan kebijakan tarif baru ini, perusahaan asing akan terdorong berinvestasi membangun fasilitas produksinya di AS.

    Trump menetapkan, semua barang impor yang masuk ke AS akan dikenai tarif bea masuk (BM) sebesar 10%. Selain itu, bakal diberlakukan tarif resiprokal alias timbal balik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menurut Trump, Indonesia mengenakan tarif BM 64% atas barang-barang AS, sehingga RI dikenakan tarif timbal balik sebesar 32%.

    Kebijakan tarif baru 10% mulai berlaku pada hari Sabtu, 5 April 2025 dan tarif timbal balik diterapkan mulai hari ini, Rabu (9/4/2025).

    Lalu bagaimana efek kebijakan Trump tersebut? Seberapa besar sebenarnya bahaya yang mengancam?

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kebijakan tarif resiprokal ala Trump berpotensi menjadi senjata makan tuan, terutama bagi AS sendiri.

    “Efek ini dapat muncul dalam jangka pendek hingga menengah, dengan eskalasi dampak tergantung pada respons negara-negara mitra dagang utama serta ketahanan sektor industri dan konsumsi domestik AS,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Pertama, sambungnya, banyak perusahaan Amerika, khususnya di sektor alas kaki dan tekstil/pakaian jadi (TPT), sangat bergantung pada skema maklon atau produksi di luar negeri, termasuk di Indonesia, Vietnam, dan China.

    “Saat AS mengenakan tarif hingga 32% terhadap produk dari Indonesia (dan bahkan lebih tinggi terhadap negara lain seperti Vietnam 46%, China 34%), maka biaya impor bahan jadi maupun setengah jadi akan naik drastis. Akibatnya, harga barang jadi di pasar domestik AS pun melonjak, menciptakan tekanan inflasi yang tinggi,” jelasnya.

    “Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang menyatakan bahwa tarif baru Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS, meskipun The Fed sendiri masih menahan diri dalam mengambil keputusan kebijakan moneter,” terang Josua. 

    Inflasi tinggi ini, lanjutnya, dapat menggerus daya beli konsumen AS, yang pada akhirnya memukul sektor ritel dan manufaktur domestik, terutama yang berorientasi konsumsi.

    “Sebagai contoh, merek-merek seperti Nike, Apple, dan Levi’s-yang sangat tergantung pada pabrik-pabrik di luar negeri-akan mengalami kenaikan biaya produksi dan mungkin harus menaikkan harga, mengurangi marjin keuntungan, atau bahkan mengurangi produksi,” sebutnya.

    Ancaman Bahaya Saat Tarif Trump Hantam Balik AS

    Akibatnya, kondisi itu bukan tidak mungkin akan memicu efek domino global. Aksi retaliasi atau tindakan balas dendam alias perang dagang akan terjadi, yang kemudian dapat mengguncang rantai pasok global, memperlemah perdagangan dunia. Bahkan memicu ancaman resesi global, di mana risiko resesi global tahun 2025 kini naik dari 40% menjadi 60%.

    “Secara keseluruhan, studi IMF, OECD, dan bank sentral besar menunjukkan bahwa konflik dagang seperti ini bisa menurunkan PDB global hingga 1,7-5,5% dan menaikkan inflasi global sebesar 1,5-3%,” ujarnya. 

    “Untuk AS sendiri, PDB bisa turun 2-4%, dan jika rantai pasok global terus terganggu, perusahaan AS yang sangat tergantung impor bahan baku akan kesulitan mempertahankan produksi dan tenaga kerja,” tambahnya.

    “Dengan begitu, kebijakan ini berisiko menjadi “bumerang” bagi AS. Alih-alih meningkatkan daya saing dan melindungi pekerjaan domestik, justru bisa menimbulkan inflasi tinggi, pelemahan konsumsi, ketidakpastian pasar keuangan, hingga potensi resesi,” tukas Josua.

    Pada fase inilah ancaman bahaya lebih besar mengintai.

    “Ini adalah ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global dan dapat memukul pertumbuhan ekonomi dunia secara luas, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” kata Josua mengingatkan. 

    Terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan hal senada. 

    “Kebijakan Trump ini memang menyebabkan potensi stagflasi di AS. Kalau ke pertumbuhan, ekspektasinya memang tahun ini potensi resesi di AS meningkat hingga 60% ya,” kata Andry kepada CNBC Indonesia.

    “Efek dominonya bisa lebih besar kalau trade war berkepanjangan. Makin panjang dan makin meluas,” ucapnya.

    (dce/dce)

  • Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan menilai pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas, karena mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri.

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Marwan menyebut langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Dia mengatakan evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang. Hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Oleh karena itu, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha.

    Selain itu, dirinya memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucap Marwan.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif.

    Dia menuturkan sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Ia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X @SBYudhoyono pada Selasa, (8/4).

    Dia menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun. Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

    Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.

    Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.

    “Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

    Sri Mulyani mengatakan, peningkatan jumlah pembiayaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak global.

    “Memang terjadi kenaikan, karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita belum punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelas Sri Mulyani.

    Meski demikian, ia menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap dijalankan secara hati-hati. Stabilitas pengelolaan APBN tersebut juga berkontribusi terhadap peringkat kredit Indonesia yang tetap terjaga.

    “Rating kita tetap dijaga, stable, bahkan outputnya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting,” ujarnya. (*)

  • China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menyebut bahwa Donald Trump tak serius berdiskusi seputar tarif impor Amerika Serikat (AS). Bila serius, pemerintah negara adidaya ini seharusnya menunjukkan sikap hormat.

    “Jika AS benar-benar ingin berunding, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan,” katanya.

    Sementara itu, Trump menegaskan bersedia berunding dengan China. Namun, dengan catatan negara ini tak menaikkan tarif impor. Hal ini disampaikan olehnya setelah Negeri Tirai Bambu ini menetapkan tarif impor produk negara adidaya ini sebesar 34 persen.

    Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent menyarankan agar negara yang terdampak sebaiknya diam. Bila membalas, ia menegaskan akan terjadi eskalasi.

    Karena China tak mencabutnya, Trump mengancam akan menambah tarif impor sebesar 50 persen. Bila ditetapkan harga produk China naik sebesar 104 persen. Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak gentar dengan ancaman tersebut.

    Ia menegaskan tak akan membiarkan siapa pun mengambil hak rakyatnya. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun,” ujarnya.

    Lin Jian pun mengutarakan bahwa kebijakan AS tersebut ditentang masyarakat dunia. “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi, yang ditentang luas oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

    Lin Jian lalu menegaskan bahwa negara dan seluruh dunia siap melawan kebijakan tersebut. China tercatat sebagai eksportir terbesar ke AS. Nilai total impor sebesar 439 miliar dolar AS (sekira Rp7,4 kuadriliun).

    Saat Trump mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, China menempati peringkat pertama. Produk asal negara berpenduduk terbesar di dunia ini dikenai tarif 54 persen.

    Respons PBB

    PBB merespons perang dagang antara AS dengan China. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa perang dagang takkan ada pemenangnya dan merugikan dunia. “Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah,” katanya.

    Setelah Trump resmi mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, ada negara yang membalas dan ada juga mengupayakan negosiasi. Indonesia menempuh langkah yang kedua.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Tarif Impor Trump, Indonesia Buka Opsi Genjot Impor LPG dari AS

    Imbas Tarif Impor Trump, Indonesia Buka Opsi Genjot Impor LPG dari AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mewacanakan Indonesia dapat meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat merespons tarif impor Presiden Donald Trump. 

    Hal ini akan dilakukan agar neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia defisitnya tidak terlampau jauh. 

    Saat ini Indonesia tengah mendorong kinerja impor dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya dalam melakukan negosiasi tarif impor atau resiprokal AS kepada Indonesia yang dipatok senilai 32%.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam. Adapun, nilai surplus tersebut di kisaran angka 14 miliar dolar AS. Oleh karenanya, Pemerintah tengah menyusun berbagai langkah agar gap neraca dagang dengan AS tak terlampau jauh. 

    “Akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis terkait dengan kondisi surplus nilai neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika yang kurang lebih sekitar 14 sampai 15 miliar dolar AS,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Ia melanjutkan, pihaknya beserta jajaran tengah melihat potensi apa saja yang kiranya dapat diimpor dari AS, khususnya komoditas sektor ESDM. Salah satunya yang paling besar kemungkinan impornya ditingkatkan adalah komoditas LPG. 

    Diketahui, kebutuhan LPG di dalam negeri masih sangat besar. Mengingat, produksi di dalam negeri jumlahnya masih tak sanggup untuk memenuhi konsumsi. Adapun, 54 % kebutuhan LPG di Indonesia berasal dari Amerika Serikat sehingga ke depannya, angka tersebut akan diperbesar porsinya.

    Selain LPG, Indonesia akan melihat potensi komoditas ESDM lainnya, yakni seperti minyak mentah. 

    “Kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi-potensi yang bisa kita beli barang dari Amerika. Khususnya sektor ESDM memang 54% impor LPG dari Amerika. Kita tahu impor minyak kita kan cukup besar. Nah ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli,” ujar Bahlil menyikapi tarif impor Trump.

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai tepat dalam merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Perusahaan efek Verdhana Sekuritas menilai respons yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya dianggap mampu meredam dampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    “Ini merupakan terobosan penting yang diapresiasi oleh komunitas bisnis. Perubahan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kewajiban kaku menjadi skema insentif akan membantu mendorong daya saing industri,” tulis Verdhana dalam laporannya dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Menghadapi tarif impor dari AS, Verdhana menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan sebagian impor ke sektor unggulan AS, seperti produk pertanian, energi, dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan sikap diplomatis, tetapi juga membuka ruang strategis untuk menjaga hubungan dagang bilateral yang konstruktif.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal guna mempertahankan daya saing ekspor nasional dan menarik minat investor global. Pemerintah juga tengah menyusun langkah untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan baru, termasuk Uni Eropa dan negara mitra lainnya.

    Langkah selanjutnya yang dirancang oleh pemerintah adalah melakukan deregulasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, demi meringankan beban usaha domestik. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan kompetitif.

    Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki akan tetap mendapatkan perlindungan penuh, baik dari ancaman tarif tinggi maupun praktik impor ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif impor AS yang diterapkan Trump. Sebaliknya, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    “Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan kerja sama baru dan sedang berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan posisi dalam menghadapi kebijakan ini,” ungkap Airlangga.

    Pertemuan antar pimpinan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, sebagai forum konsolidasi untuk mengalibrasi sikap regional dalam menyikapi tekanan tarif impor dari AS.

  • Elon Musk Serukan Kebijakan Nol Tarif antara AS-Eropa

    Elon Musk Serukan Kebijakan Nol Tarif antara AS-Eropa

    Miliarder teknologi sekaligus penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Elon Musk buka-bukaan soal potensi Eropa bisa mendapatkan kebijakan ‘nol tarif’ di masa mendatang. Usai kebijakan tarif baru Trump, Musk berharap di masa depan akan melihat kebebasan perdagangan penuh antara AS dan Eropa.

  • Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa minat investor China ke Indonesia masih cukup tinggi. Tarif resiprokal Donald Trump tidak banyak berpengaruh.

    Luhut mengklaim bahwa bahwa tarif resiprokal atau timbal balik sebesar 32% bakal berdampak terbatas pada perekonomian Indonesia. Namun, apabila perang dagang itu naik ke level global dan meluas, maka perekonomian Indonesia dipastikan terdampak lebih besar. 

    Luhut mengungkap dampak perang dagang akan lebih besar ketika perekonomian China belum mengalami perbaikan. Seperti diketahui, ekonomi Negeri Panda itu tengah mengalami perlambatan. 

    Meski demikian, dia mengeklaim bahwa beberapa pengusaha di China masih tetap melirik Indonesia dalam hal investasi di tengah perlambatan ekonomi China dan situasi global lainnya. 

    “Kemarin kita dapat laporan dari China bahwa banyak pemain-pemain di China itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus untuk melakukan investasi,” terang Luhut dikutip, Rabu (9/4/2025). 

    Luhut pun menyampaikan informasi yang didapatkannya itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk berdialog dengan investor maupun pelaku usaha. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu berpesan kepada Prabowo bahwa peluang dari China itu bisa diambil dan segera dieksekusi. Apalagi, lanjutnya, Prabowo telah mengamanatkan deregulasi besar-besaran untuk menangani high-cost economy. 

    “Kami laporkan ini peluang yang besar bisa kita ambil. Itu bisa segera kita eksekusi. Keputusan Bapak untuk deregulasi telah memberikan dampak yang sangat luas,” terang Luhut. 

    Adapun pemerintah RI akan menempuh jalur negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump atas tarif impor 32% yang diterapkan. Indonesia akan mengutus Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. 

    China pun menjadi salah satu negara yang diganjar tarif timbal balik, yakni besaran 34%. Pemerintah China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif impor dari AS ke China sebesar 34% juga. Teranyar, Trump pun membalas ancaman China dengan mengerek tarif impor hingga 50%.