Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Prabowo Subianto Sebut Indonesia Netral dalam Perang Dagang AS-China – Halaman all

    Prabowo Subianto Sebut Indonesia Netral dalam Perang Dagang AS-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap netral dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta berharap kedua negara segera mencapai kesepakatan damai.

    “Saya berharap pada akhirnya kedua negara akan mencapai semacam kesepakatan,” kata Prabowo usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turki pada Jumat (11/4/2025).

    Indonesia, kata Prabowo, tidak akan memihak salah satu negara dalam perang dagang tersebut.

    Indonesia bersikap netral karena memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Tiongkok.

    Sebaliknya, Prabowo ingin Indonesia menjadi jembatan antara kedua negara dalam mencari titik temu dari kondisi yang terjadi saat ini.

    “Tidak, tidak. Kami menghormati semua negara. Kami menganggap Tiongkok sebagai teman baik kami, dan kami juga menganggap Amerika Serikat sebagai teman baik kami. Kami ingin menjadi jembatan,” katanya.

    Terkait kemungkinan Indonesia mengurangi kerja sama dagang dengan Tiongkok, Presiden membantahnya.

    Prabowo mengatakan bahwa mengurangi kerja sama dagang dengan Tiongkok merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.

    “Oh, tidak mungkin. Tiongkok sangat dekat dengan Indonesia,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, perang dagang antara AS dan China terus memanas.

    Presiden AS, Donald Trump, menerapkan kenaikan tarif sebesar 145 persen atas barang impor asal China yang masuk ke negaranya.

    Kebijakan tersebut kemudian direspons China dengan menaikkan tarif impor atas produk-produk asal Amerika dari 84 persen menjadi 125 persen.

  • Prabowo telah meminta waktu Trump untuk bertemu

    Prabowo telah meminta waktu Trump untuk bertemu

    Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan waktu untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025, bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4).

    “Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan,” ujar Presiden secara singkat ketika ditanya wartawan mengenai rencana pertemuan tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah sejak lama mengajukan permintaan resmi agar Presiden Prabowo dapat bertemu dengan Presiden Trump.

    Menurut Sugiono, surat permintaan pertemuan itu sudah dikirim bahkan sejak awal masa jabatan Trump, jauh sebelum pengumuman kebijakan tarif impor terbaru dari AS.

    “Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,” ujarnya, melansir siaran Sekretariat Presiden.

    Ia menambahkan, permintaan itu diajukan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Saat ini, Kementerian Luar Negeri masih menunggu konfirmasi waktu pasti pertemuan dua pemimpin tersebut.

    Sementara itu, terkait kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen terhadap Indonesia yang diumumkan 2 April lalu dan sedianya berlaku 9 April, Sugiono menyebut pemerintah sudah mengirim tim ke AS untuk memulai negosiasi.

    Namun, Trump kemudian mengumumkan penundaan tarif itu selama 90 hari bagi 75 mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih

    VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan mendadak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih. Dia membawa sejumlah kekhawatiran penting: program nuklir Iran, tarif impor yang dihadirkan Trump, meningkatnya pengaruh Turki di Suriah, serta perang yang telah berlangsung 18 bulan di Jalur Gaza.

    Ringkasan

  • Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS

    Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana (tengah) dalam penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:38 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa Indonesia belum berencana mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat, sebab produksi dalam negeri masih memenuhi kebutuhan nasional.

    “Untuk tiga bulan pertama ini, kita sudah berhasil memastikan suplai-suplai LNG di dalam negeri itu dengan mengoptimalkan produksi yang ada di dalam negeri,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui setelah penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4).

    Meskipun berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tiga bulan ke belakang, Dadan tidak menampik adanya tantangan ihwal ketersediaan LNG.

    Perhitungan kini, tutur Dadan, memang masih terdapat tantangan dari sisi suplai nasional untuk memenuhi peningkatan konsumsi LNG di Indonesia.

    Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa sebagian dari LNG yang diproduksi di dalam negeri bertujuan untuk diekspor.

    Tantangan pemerintah kini adalah bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan ketersediaan LNG di dalam negeri sambil menghormati kontrak-kontrak ekspor LNG yang sudah ada.

    “LNG itu sebagian diekspor, itu perjanjian kontraknya sudah terjadi pada saat sebelumnya (sebelum peningkatan kebutuhan), bukan sekarang. Sekarang, konsumsi kita naik. Ini yang sedang kami coba lakukan,” ucap Dadan.

    Secara ideal, Indonesia ingin meningkatkan kemandirian energi dalam negeri. Oleh karena itu, akan sangat bagus kalau Indonesia memproduksi LNG-nya sendiri dan dimanfaatkan sendiri.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto berencana untuk mengimpor LNG dari Amerika Serikat, sebagai salah satu upaya untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, pada 2024 Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 14,34 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat.

    Surplus itu sebagian besar berasal dari ekspor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesori pakaian, serta alas kaki.

    Keinginan menyetarakan neraca perdagangan dilandasi oleh kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Sumber : Antara

  • Industri Indonesia Rentan Serbuan Impor Jika Aturan TKDN Diperlonggar – Halaman all

    Industri Indonesia Rentan Serbuan Impor Jika Aturan TKDN Diperlonggar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri Indonesia berisiko mengalami lonjakan impor produk asing jika pemerintah melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kebijakan TKDN yang diterapkan selama ini dianggap efektif untuk melindungi industri lokal, khususnya di sektor otomotif, plastik, dan keramik. Namun, jika kebijakan ini dilonggarkan, pintu terbuka bagi produk impor yang dapat merugikan industri domestik.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono, menyatakan bahwa relaksasi TKDN harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.

    “Relaksasi TKDN harus dilakukan secara selektif sebagai langkah antisipatif terhadap dampak tidak langsung dari penerapan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Fajar, Jumat (11/4/2025).

    Fajar menegaskan bahwa tanpa pertimbangan matang, kebijakan ini dapat memicu penutupan banyak pabrik lokal, terutama untuk produk jadi.

    “Kalau aturan TKDN dilonggarkan, banyak pabrik dalam negeri yang berisiko tutup. Terutama untuk produk jadi, seharusnya tidak diberikan kelonggaran, justru harus diperketat melalui SNI Wajib. Kalau tidak, barang-barang impor bisa dengan mudah masuk dan membanjiri pasar domestik,” ungkapnya.

    Potensi Lonjakan Impor dari China dan Negara Lain

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Yohanes P Widjaja, turut mengingatkan tentang dampak lonjakan impor yang dapat terjadi jika TKDN dilonggarkan.

    “Indonesia akan menjadi secondary market, serbuan produk-produk asing dari China dan banyak negara yang tidak bisa masuk ke AS akan beralih dan menyerbu Indonesia. Ini harus diantisipasi betul, salah satunya dengan TKDN. Kalau TKDN secara umum dihapus, habis kita,” kata Yohanes.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menekankan bahwa kebijakan TKDN harus tetap konsisten untuk melindungi pasar domestik.

    “TKDN telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau menciptakan demand bagi industri keramik nasional,” kata Edy.

    Pentingnya Kebijakan TKDN untuk Melindungi Industri Lokal

    Industri keramik Indonesia, yang selama ini sangat bergantung pada kebijakan TKDN, merasa dampak langsung dari persaingan global yang semakin ketat.

    Edy juga menekankan bahwa pemerintah perlu terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menjaga daya saing industri lokal.

    Kebijakan TKDN terbukti penting dalam menstabilkan pasar domestik dengan mendorong industri lokal, khususnya di sektor otomotif dan proyek-proyek pemerintah.

    Dengan mempertahankan kebijakan TKDN yang ketat, Indonesia dapat memastikan produk lokal tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen domestik.

    CAPAIAN TKDN – Pabrik peralatan penanggulangan tumpahan minyak RoClean Indonesia di Kawasan Industri Delta Silicon V, Lippo Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini meraih sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian dengan capaian di atas 55 persen untuk salah satu produknya. (handout)

    Risiko Terhadap Industri Nasional Jika Tidak Ada Perlindungan

    Para pelaku industri khawatir jika kebijakan proteksionisme ini dilonggarkan tanpa perhitungan matang. Fajar Budiono menegaskan bahwa tanpa perlindungan yang tepat, Indonesia akan kehilangan daya saing pasar domestiknya dan industri dalam negeri akan kesulitan bertahan.

    “Dengan kebijakan TKDN yang tepat, kita bisa melindungi pasar domestik dan memperkuat daya saing produk lokal di tengah gempuran produk impor yang murah,” ungkap Fajar.

    Jumhur Hidayat: Pengaturan TKDN untuk Barang Modal dan Konsumsi

    Aktivis dan Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, menanggapi pemberitaan terkait rencana relaksasi TKDN oleh pemerintah. Dalam sarasehan ekonomi yang diadakan di Jakarta, Jumhur menegaskan bahwa relaksasi TKDN hanya perlu dilakukan untuk barang modal yang dapat memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

    “Kalau perlu 100 persen buatan luar negeri tidak masalah, sepanjang mesin itu bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

    Namun, Jumhur menegaskan bahwa untuk barang konsumsi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, harus tetap mengikuti aturan TKDN.

    “Untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin, apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN,” tegas Jumhur.

    Gabungan Industri Elektronik: Tidak Setuju Relaksasi TKDN

    Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) juga menanggapi wacana relaksasi TKDN dengan ketidaksetujuan. Sekretaris Jenderal GABEL, Daniel Suhardiman, menilai bahwa aturan TKDN seharusnya diperkuat, bukan dilonggarkan.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan, negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” kata Daniel.

    Daniel menjelaskan bahwa belanja pemerintah untuk produk dalam negeri akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Jika uang negara dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri,” ujar Daniel.

    Pemerintah Indonesia Mengkaji Penyesuaian TKDN untuk Produk AS

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan akan mengkaji penyesuaian kebijakan TKDN, khususnya untuk produk asal Amerika Serikat (AS), setelah kebijakan tarif impor baru diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penyesuaian aturan TKDN akan dibahas dalam negosiasi dengan AS yang dijadwalkan pekan depan.

    “Untuk produk-produk ICT dari AS, kami sedang melakukan kajian dan respons,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).

     Kementerian Perindustrian juga menyatakan bahwa kajian ini masih dalam proses dan akan disampaikan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak AS.

    Seiring dengan peningkatan proteksionisme global, kebijakan TKDN menjadi isu penting yang harus diperhatikan dengan seksama.

    Pelaku industri dalam negeri mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kebijakan ini dengan hati-hati untuk memastikan daya saing produk lokal tetap terjaga, sementara negara tetap berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor strategis melalui penyesuaian yang tepat.

  • Prabowo tegaskan RI tetap netral, berharap AS-China capai kesepakatan

    Prabowo tegaskan RI tetap netral, berharap AS-China capai kesepakatan

    Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang tetap netral atau tidak berpihak dalam menyikapi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China di mana kedua negara saling mengenakan kenaikan tarif impor.

    Usai menjadi pembicara dalam forum diskusi Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang diselenggarakan di Kota Antalya, Turki, pada Jumat (11/4) sore waktu setempat, Presiden Prabowo berharap kedua negara dapat mencapai kesepakatan.

    “Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,” kata Presiden Prabowo dalam wawancara singkat kepada media di Antalya, Turki, Jumat (11/4) waktu setempat.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak antara AS maupun China, serta menganggap kedua negara merupakan mitra dagang yang baik.

    Kepala Negara bahkan ingin Indonesia menjadi jembatan kedua negara yang saling menaikkan tarif impor tersebut.

    “Tidak, tidak (memihak). Kami menghormati semua negara. Kami menganggap China sebagai teman baik kami, kami juga menganggap AS sebagai teman baik. Kami ingin menjadi jembatan,” kata Presiden.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan Indonesia akan memutus kerja sama dengan China, dan beralih ke Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

    Presiden menekankan hubungan bilateral Indonesia dan China, termasuk sebagai mitra dagang sudah terlalu dekat.

    “Tidak, tidak mungkin (memutus kerja sama). Tidak mungkin. China sudah terlalu dekat dengan Indonesia,” kata Prabowo.

    Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, perang dagang antara AS dan China semakin memanas. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal terhadap barang impor dari China dengan kenaikan tarif hingga menjadi 145 persen.

    China pun tak tinggal diam dan turut menaikkan tarif impor barang asal AS dari 84 persen menjadi 125 persen.

    Trump juga sebelumnya mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, kecuali terhadap China.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Indonesia berencana mengevakuasi warga Gaza untuk tujuan kemanusiaan, namun terkait dengan usulan kontroversial Trump.

    Evakuasi bersifat sementara dan dengan persetujuan semua pihak.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza menuai perhatian dan pertanyaan mengenai keterkaitannya dengan usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemindahan warga Palestina ke negara lain.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis dan perlindungan sementara.

    Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait apakah itu akan sejalan dengan rencana kontroversial Trump.

    Kritikan Terhadap Rencana Evakuasi

    Pakar hubungan internasional, Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo dapat memberikan sinyal yang salah tentang posisi Indonesia terkait Palestina.

    Menurutnya, rencana evakuasi ini bisa memberi kesan bahwa Indonesia mendukung ide Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

    Radityo mengatakan, “Ini bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap usulan Trump. Jika ini diartikan sebagai langkah pemindahan permanen, bisa menimbulkan implikasi politik yang jauh lebih besar.”

    Pernyataan Prabowo dan Komitmen Indonesia

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang direncanakan Indonesia bersifat sementara dan khusus bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, seperti korban luka atau anak-anak yatim.

     “Kami siap menampung mereka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi ini hanya bersifat sementara. Mereka akan kembali ke Gaza saat kondisi di sana membaik,” ujar Prabowo.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

    “Rencana ini hanya akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina,” ungkap Sugiono dalam wawancara yang diterima Tribunnews pada Jumat (11/4/2025).

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menekankan bahwa proses evakuasi ini harus mendapat persetujuan dari rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Jika ada yang tidak setuju, rencana ini bisa dibatalkan,” jelas Sugiono. Menurutnya, evakuasi hanya akan dilakukan secara sukarela dan tidak akan memaksa siapa pun.

    Usulan Trump untuk Relokasi Warga Gaza

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu mengusulkan untuk memindahkan warga Gaza yang mengungsi akibat invasi Israel ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania.

    Trump berpendapat bahwa Gaza adalah daerah yang tidak layak huni, dan relokasi akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup lebih baik.

    “Saya merasa sangat berbeda tentang Gaza daripada banyak orang. Saya pikir mereka harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval pada 4 Februari lalu.

    Trump juga menyatakan bahwa ia yakin negara-negara seperti Mesir atau Yordania akan menerima warga Gaza untuk dijadikan tempat tinggal sementara.

    “Jika kita dapat menemukan tanah yang tepat dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza,” tambah Trump.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini menuai beragam reaksi di Indonesia. Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua di Indonesia, menyatakan dukungannya asalkan evakuasi ini bersifat sementara.

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengatakan, “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment dan perawatan kesehatan, tentunya bagus.”

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar, terutama dalam hal pemindahan warga Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran dari DPR

    Di sisi lain, anggota DPR juga memberikan respons positif terhadap rencana ini, dengan syarat Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga Gaza yang dievakuasi.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi ini sebagai bentuk empati dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Komitmen Indonesia Terhadap Palestina

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

    Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan terkait rencana evakuasi warga Gaza akan melibatkan konsultasi dan persetujuan semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Semua langkah ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan berdasarkan prinsip kemanusiaan,” pungkas Sugiono.

  • Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global? – Page 3

    Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global? – Page 3

    Meski Donald Trump menjeda penerapan tarif kepada sejumlah negara, tetapi langkah ini disebut masih berdampak terhadap ekonomi global. 

    Sebagian besar ekonom menilai, apapun kebijakan AS, merupakan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan AS yang akan mempengaruhi ekonomi global.

    Mengutip BBC, jeda penerapan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara bisa menjadi suatu kelegaan, terutama negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor barang manufaktur ke AS.

    Misalkan Vietnam. Ekspor ke AS setara dengan 30 persen dari Vietnam dan ada kekhawatiran tarif 46 persen akan menjerumuskan Vietnam ke dalam resesi. Namun, Vietnam dan negara lain akan tetap membayar tarif minimum baru sebesar 10 persen, sedangkan sebelumnya banyak negara yang hadapi tarif jauh lebih rendah.

    Bebani Ekonomi Global

    Perang dagang AS dengan China akan menimbulkan beban ke depan. Hal ini mengingat kontribusi dua negara raksasa itu terhadap ekonomi global.

    Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi China dan AS akan menyumbang sekitar 43 persen ekonomi global pada 2025. Perlambatan ekonomi di China dan AS akan berdampak negatif pada sebagian besar negara lain.

    Ekonom memperingatkan dampak ketidakpastian tambahan yang diciptakan Donald Trump akan semakin merusak ekonomi dunia dengan menahan investasi perusahaan.

    Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan perang dagang, antara China dan AS telah terjadi sejak lama. Namun, skalanya masih dalam perang dingin yang memuncak usai Presiden AS menerapkan tarif resiprokal secara drastis.

    “Cold trade war istilahnya. Itu saja sudah membuat pertumbuhan ekonomi global terganggu sekitar 1 persen. Kalau ini dilebarkan sampai ke seluruh dunia itu bisa sampai lebih dari 3 persen, pertumbuhan ekonomi global akan terdisrupsi,” kata Ronny dihubungi Liputan6.com, Jumat (11/4/2025).

    Dia mengatakan, ekonomi global tetap akan terdampak meski tarif resiprokal itu ditunda selama 90 hari ke depan. Lantaran, AS dan China sama-sama sebagai negara kunci perdagangan internasional. Negara lain yang bergantung pada ekspor juga akan ikut menanggung dampaknya, termasuk Indonesia. 

    “Sehingga sekalipun ditunda ke negara-negara lain selain Cina, tetap pertumbuhan ekonomi global akan terdisrupsi, yang akan berpengaruh kepada negara-negara yang memang sangat bergantung kepada international trade, perdagangan internasional. Negara-negara terutama negara-negara yang punya orientasi ekspor atau export oriented countries, termasuk Indonesia,” tutur dia.

    Senada, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menyampaikan maju-mundur kebijakan tarif resiprokal Donald Trump menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini terlihat pada skema perdagangan internasional berbagai negara.

    “Jadi saya kira belum ada perubahan dari yang kemarin dengan sekarang, walaupun Trump mengatakan mereka akan mengubah atau menunda penerapan tarif selama 3 bulan ke depan, tapi landscape dari perdagangan global itu akan, saya kira ini tetap akan terjadi perubahan dan ketidakpastian itu masih sangat tinggi,” jelas Piter kepada Liputan6.com.

  • Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait rencana RI melakukan relaksasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Relaksasi kebijakan ini pun diyakini dapat menimbulkan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depannya lantaran minimnya produksi.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya masih mengkaji seberapa besar dampak dari pelonggaran kebijakan TKDN tersebut.

    “Yang jelas harus dikaji dulu dan sebenarnya, kan, roda ekonomi nggak cuman industri-industri besar yang tergantung atau tidak sama TKDN,” ujar Indah saat ditemui VOI di kantor Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis, 10 April.

    Indah menyebut, RI memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja yang tidak semuanya tergantung pada kebijakan TKDN.

    “Kami ingat juga ada UMKM, UMKM juga menyerap tenaga kerja banyak. Tidak semua industri itu tergantung atau tidak tergantung pada TKDN, masih banyak yang lain,” katanya.

    Saat ditanyai lebih lanjut, kapan kajian yang akan dilakukan pihaknya rampung, Indah belum bisa memberikan jawaban pasti. “Ya nanti kan baru dua hari lalu (wacana pelonggaran kebijakan TKDN),” ujar dia.

    Menurut Indah, hingga saat ini belum ada asosiasi-asosiasi usaha yang mengeluhkan wacana pelonggaran kebijakan tersebut. Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait lainnya.

    “Arahan presiden, kan, kami cermati ya. Kami tindaklanjuti dalam bentuk kajian atau koordinasi dengan stakeholders,” ucap Indah.

    Rencananya, Kemnaker akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait pekan depan. Adapun yang nantinya dibahas adalah langkah-langkah menyikapi dinamika ekonomi global, utamanya akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Nggak spesifik soal TKDN. Pokoknya kami bahas insyaallah secara komprehensif segala isu ekonomi global dan pengaruhnya ke dunia bisnis dan ketenegakerjaan di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, instruksi Presiden Prabowo Subianto mengubah aturan TKDN untuk industri akan menimbulkan risiko terjadinya deindustrialisasi prematur.

    Pasalnya, Nur Hidayat menilai, kebijakan TKDN bukanlah sekadar angka persentase dalam dokumen, melainkan sebagai instrumen vital untuk melindungi pasar domestik hingga memberdayakan pelaku usaha lokal.

    “Wacana untuk melonggarkan TKDN ini bisa menjadi awal dari risiko terjadinya deindustrialisasi prematur atau pelemahan signifikan pada sektor-sektor strategis,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 April.

    Nur Hidayat bilang, industri manufaktur, elektronik, otomotif, tekstil, hingga sektor agroindustri yang selama ini berusaha tumbuh di bawah payung proteksi TKDN, akan menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produk impor yang seringkali unggul dalam skala produksi dan efisiensi harga. Sebab, subsidi atau praktik ekonomi negara asalnya.

    “Bagi pelaku bisnis lokal, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, dampak ini akan jauh lebih destruktif,” katanya.

  • Kenapa iPhone Made in China? Ini Penjelasan Steve Jobs dan Tim Cook

    Kenapa iPhone Made in China? Ini Penjelasan Steve Jobs dan Tim Cook

    Jakarta –

    Gedung Putih bersikeras visi Donald Trump tentang iPhone bisa diproduksi di Amerika Serikat akan berhasil. Namun pernyataan dari analis dan bahkan Apple sendiri pernah mengatakan bahwa hal itu tidak akan mungkin.

    Jubir Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump percaya investasi USD 500 miliar yang baru-baru ini diumumkan Apple serta penerapan tarif akan mendorong perusahaan meningkatkan manufaktur di AS.

    “Dia percaya kita punya tenaga kerja, kita memiliki sumber daya untuk melakukannya. Jika Apple tidak berpikir AS dapat melakukannya, mereka mungkin takkan mengeluarkan uang sebanyak itu,” katanya.

    Trump sendiri membujuk perusahaan segera ke AS dalam postingan di jejaring sosial Truth Social. “Ini adalah waktu yang tepat memindahkan perusahaan Anda ke AS, seperti Apple, dan banyak lainnya, dalam jumlah yang sangat banyak, yang sedang melakukannya,” tulisnya.

    Namun CEO Apple Tim Cook dan pendahulunya, mendiang Steve Jobs pernah mengatakan bahwa AS tak memiliki tenaga kerja seperti negara tempat sebagian besar barang elektroniknya saat ini diproduksi yaitu China yang membuat sekitar 85% iPhone. Demikian juga India dan Vietnam.

    Steve Jobs di tahun 2010 saat percakapan dengan Barack Obama pernah mengatakan bahwa AS kekurangan jumlah SDM yang sangat terlatih yang dibutuhkan perusahaan.

    Apple saat itu memiliki 700.000 pekerja pabrik yang dipekerjakan di China dan membutuhkan 30.000 teknisi di lokasi untuk mendukung para pekerja tersebut. “Anda tidak dapat menemukan banyak orang di Amerika untuk dipekerjakan,” katanya.

    Tim Cook juga mengatakan kepada Fortune pada tahun 2017 bahwa perusahaan seperti Apple mengandalkan negara-negara seperti China bukan untuk tenaga kerja murah, tapi kualitas karyawan yang terlatih. “Alasannya adalah karena keterampilan dan kuantitas keterampilan di satu lokasi, dan jenis keterampilan,” katanya.

    “Produk kami memerlukan perkakas yang sangat canggih. Ketepatan yang harus dimiliki dalam perkakas, dan pengerjaan dengan material yang kami lakukan, adalah yang tercanggih, dan keterampilan perkakas sangat mendalam di sini (China),” paparnya.

    “Di AS, Anda dapat mengadakan pertemuan teknisi dan saya tidak yakin kami dapat memenuhi ruangan. Di China, Anda dapat memenuhi beberapa lapangan sepak bola,” demikian ia mengibaratkan.

    (fyk/fay)