Tag: Donald Trump

  • AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu membangun solidaritas, termasuk di area regional, untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY dalam kegiatan TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, kebijakan Trump memancing dunia yang makin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan.

    Pengenaan tarif resiprokal AS berpotensi menciptakan aliansi-aliansi baru yang saling bersaing, bahkan dalam konteks yang lebih luas dari perdagangan.

    Maka dari itu, TYI merekomendasikan agar Indonesia memperkuat solidaritas ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk tidak terpecah oleh agenda masing-masing. AHY pun berpendapat berbagai forum regional, seperti ASEAN+, juga harus dimanfaatkan dengan lebih efektif.

    Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga menyampaikan rekomendasi penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu berfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

    Langkah strategis lain yang juga perlu diambil yaitu transformasi dari krisis ke peluang.

    “Kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kita harus mengembalikan transformasi ekonomi kita serta mempercepat modernisasi dan digitalisasi. Kita juga membutuhkan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” jelasnya.

    Rekomendasi terakhir yang ia sampaikan terkait diversifikasi pasar dan mitra strategis. Indonesia perlu mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama dengan mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump memberikan pengecualian dari tarif resiprokal atau “tarif balasan” 145% untuk produk smartphone, barang elektronik, hingga chip yang diimpor dari China. 

    Keputusan itu memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell, dan NVIDIA yang bergantung pada produk impor, terutama dari China dan Taiwan. 

    Dilansir dari Reuters pada Minggu (13/4/2025), Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor. Pengecualian ini berlaku surut hingga 5 April 2025 pukul 12:01 pagi EDT (0401 GMT). 

    CBP AS mencantumkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang luas untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis. Daftar tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan atas langkah tersebut, tetapi pengecualian pada tengah malam itu memberikan kelegaan bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

    Tindakan Trump juga mengecualikan barang-barang elektronik tertentu dari tarif “dasar” 10% untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China, mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi di India.

    Analis Wedbush Securities Dan Ives menyebut pengumuman tersebut sebagai berita paling bullish yang bisa didengar akhir pekan ini.

    “Masih ada ketidakpastian dan volatilitas yang jelas di depan dengan negosiasi-negosiasi China ini. Namun, erusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, Microsoft, dan industri teknologi yang lebih luas dapat bernapas lega pada akhir pekan ini hingga hari Senin,” kata Ives dikutip dari Reuters. 

    Banyak CEO perusahaan teknologi telah merangkul Trump saat ia memulai masa jabatan keduanya, menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2024 di Washington DC dan merayakannya bersama Trump.

    CEO Apple Tim Cook bahkan menjadi tuan rumah pesta pra-pelantikan dan mengunjungi Trump di rumahnya di Florida.

    Pengecualian produk impor China hanya berlaku untuk tarif resiprokal, yang naik menjadi 125% minggu ini, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Bea masuk 20% sebelumnya yang diberlakukan Trump untuk semua impor China, yang menurutnya, terkait dengan krisis fentanil AS tetap berlaku.
    Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa Trump akan segera meluncurkan investigasi perdagangan keamanan nasional baru terhadap semikonduktor yang dapat mengarah pada tarif baru lainnya.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump telah menjelaskan bahwa AS tidak dapat bergantung pada China untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, ponsel pintar, dan laptop.
    Namun dia mengatakan bahwa atas arahan Trump, perusahaan teknologi besar, termasuk Apple dan pembuat chip Nvidia dan Taiwan Semiconductor.

    “Mereka harus bergegas untuk melakukan produksi di Amerika Serikat sesegera mungkin,” ujarnya. 

  • Perang Dagang AS dan China, Apple Bakal Produksi iPhone di Amerika?

    Perang Dagang AS dan China, Apple Bakal Produksi iPhone di Amerika?

    Jakarta, Beritasatu.com – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas, pemerintahan Presiden Donald Trump memperkirakan bahwa Apple akan memproduksi iPhone untuk pertama kalinya di dalam negeri.

    Melansir dari AP News, Apple telah memproduksi sebagian besar produk iPhone di China sejak 18 tahun lalu.

    Namun, kemungkinan Apple memproduksi iPhone di AS dinilai hampir mustahil, bahkan dengan tarif 145% yang diterapkan oleh Trump kepada China.

    Kendala yang dihadapi Apple dalam mengalihkan produksinya ke dalam negeri, antara lain karena rantai pasokan yang rumit, yang mulai dibangunnya di China pada tahun 1990-an.

    Membangun pabrik baru di AS akan memakan waktu beberapa tahun dan menghabiskan biaya miliaran dolar AS.

    Selain itu, Apple harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang menaikkan harga iPhone hingga tiga kali lipat dan dapat mengancam penjualan iPhone.

    Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa pihaknya mengecualikan barang-barang elektronik, termasuk smartphone dari tarif timbal balik saat ini.

    Meski demikian, Trump masih mungkin akan mengenakan tarif baru atau tarif berbeda pada barang-barang elektronik di kemudian hari.

    Apabila Apple mengalihkan produksi smartphone-nya ke dalam negeri di tengah perang dagang AS dan China, maka harga iPhone yang saat ini US$ 1.000 akan melonjak hingga lebih dari US$ 3.000.

    Sementara itu, Apple belum memberikan apa pun terkait hal ini. Meski demikian, topik tersebut diprediksi akan muncul pada 1 Mei 2025 mendatang ketika CEO Apple Tim Cook dijadwalkan untuk menjawab pertanyaan dari para analis untuk membahas hasil keuangan dan strategi perusahaan.

    Kemungkinan, perang dagang AS dan China akan menjadi isu yang panas mengingat harga saham Apple telah turun hingga 15% dan menurunkan nilai pasar perusahaan tersebut hingga US$ 500 miliar sejak Trump memberlakukan tarif resiprokal pada Rabu (2/4/2025).

  • CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    Jakarta

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung meyakini, Indonesia bisa menangani dampak negatif dari tingginya tarif impor Amerika Serikat (AS). Diketahui, barang-barang RI dikenakan tarif sebesar 34% oleh AS.

    Pria yang akrab disapa CT itu mengatakan, dampak dari tarif AS tidak akan signifikan mengganggu Indonesia. Pasalnya, ekspor RI ke AS tidak lebih besar daripada negara-negara lain.

    “Ekspor kita ke Amerika kurang lebih hanya 10% dari ekspor kita ke seluruh dunia. Dan surplus kita hanya US$3 billion saja,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).

    Tanpa negosiasi dengan pemerintah AS, ia meyakini Indonesia tidak akan terlalu terdampak imbas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Hanya saja, surplus yang diraih RI hingga saat ini akan berkurang jika negosiasi tidak dilakukan.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Trump hendak menekan defisit perdagangan dengan negara-negara mitra dagang utamanya.

    “Tetapi saya yakin, karena Trump adalah seorang Business Man, yang dia mau sebenarnya perdagangan Indonesia itu tidak menjadi defisit,” jelasnya.

    CT menambahkan, kebijakan tarif tak terlepas dengan prinsip seorang Business Man yang diadopsi Trump. Ia mengatakan, Trump berupaya AS meraup keuntungan sebesar-besarnya dari penetapan tarif tersebut.

    “Bahwa Presiden Trump ini adalah memiliki latar belakangan pengusaha, dia adalah seorang Business Man. Seorang Business Man berpikir harus win, harus menguntungkan. Itu adalah philosopy Business, sehingga dia mengambil kebijakan yang merubah dari tadinya konsep Amerika sebagai The Fathers of the Old the Countries, untuk bilang Amerika harus dapat untung lebih dahulu,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Perundingan Nuklir Iran di Oman: Apa Hasilnya? – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran di Oman: Apa Hasilnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk melanjutkan perundingan nuklir pada minggu depan, tepatnya pada Sabtu, 19 April 2025.

    Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang difasilitasi oleh Oman dan menandai putaran pertama perundingan tidak langsung yang berlangsung di ibu kota Oman, Muscat, pada 12 April 2025.

    Perundingan di Oman dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Timur Tengah.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai program nuklir damai Iran, khususnya mengenai pencabutan sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.

    Proses perundingan ini dilaporkan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan saling menghormati.

    Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran dalam perundingan ini adalah melindungi kepentingan nasionalnya.

    Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, menyambut baik negosiasi antara Iran dan AS yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat.

    Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Al Busaidi menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung dalam suasana yang bersahabat.

    Ia menegaskan pentingnya proses ini untuk menjembatani berbagai sudut pandang dan mewujudkan perdamaian serta stabilitas baik di regional maupun global.

    Apa Tantangan di Balik Program Nuklir Iran?

    Program nuklir dan persenjataan rudal Iran menjadi perhatian internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.

    Banyak pakar kebijakan luar negeri khawatir jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah.

    Sejumlah analis juga memperingatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat mendorong negara-negara pesaing, seperti Arab Saudi, untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

    Pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran semakin ketat pada akhir tahun 2024, terutama setelah terjadinya konflik militer antara Iran dan Israel serta kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Trump, pada masa jabatan pertamanya, menarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 (JCPOA) dan memberlakukan sanksi berat terhadap Iran.

    JCPOA sendiri adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

    Kini, pemerintahan Trump menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, yang menjadi langkah pertama sejak AS menarik diri dari kesepakatan tersebut tujuh tahun lalu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • CT Optimistis RI Bisa Hadapi Tarif Tinggi AS, Ini Alasannya

    CT Ungkap ‘Isi Kepala’ Trump Dibalik Kebijakan Tarif Impor

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor tinggi di puluhan negara dunia. Kebijakan tersebut dinilai tak terlepas dari latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha.

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengungkap kebijakan tarif Trump sebelumnya telah diterapkan pada periode pertamanya tahun 2017. Hal ini sejalan dengan slogan ‘Make It America Great Again’, di mana Trump berupaya membuat AS tetap menjadi negara adikuasa.

    Pria yang akrab disapa CT ini mengatakan, langkah penerapan tarif Trump pada periode kedua kepemimpinannya lebih keras lagi terhadap puluhan negara. Ia menilai, kebijakan itu diambil agar AS bisa dapat untung lebih dulu dari negara lainnya.

    “Bahwa Presiden Trump ini adalah memiliki latar belakang pengusaha, dia adalah seorang Business Man. Seorang Business Man berpikir harus win, harus menguntungkan. Itu adalah philosopy Business, sehingga dia mengambil kebijakan yang mengubah dari tadinya konsep Amerika sebagai The Fathers of the Old the Countries, untuk bilang Amerika harus dapat untung lebih dahulu,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).

    Karenanya, keputusan menaikkan tarif impor di periode kedua kepemimpinan Trump dilakukan. Di sisi lain, CT juga mengatakan Trump mengejek negara-negara lain yang dikenakan tarif sebagai penghamba AS.

    “Ia mengejek negara-negara yang sekarang menghamba kepada Amerika untuk bagging kepada Amerika terhadap tarif yang diberikan untuk memberikan negosiasi,” jelasnya.

    Hingga saat ini, CT menyebut hanya ada satu negara yang menolak tunduk dengan kebijakan tarif Trump, yakni China. Hal ini menyulut eskalasi perang dagang antar AS dan China yang memicu ketidakpastian ekonomi.

    Diketahui, AS menetapkan tarif yang tinggi kepada China sebesar 145%. Kemudian, China membalas tarif tersebut menjadi sebesar 125% dari sebelumnya 84%.

    (kil/kil)

  • Di balik mencla-mencle DonaldTrump dalam perang tarif

    Di balik mencla-mencle DonaldTrump dalam perang tarif

    Dia (Trump) juga menghadapi bayangan mengerikan dari fakta bahwa investor kini tak ragu mencampakkan US Treasury.

    Jakarta (ANTARA) – Obligasi atau surat utang adalah sertifikat yang menunjukkan pemiliknya telah meminjamkan uang kepada peminjam tertentu yang akan dibayar kembali pada periode tertentu.

    Seperti perusahaan menerbitkan obligasi untuk meminjam uang, pemerintah pun menerbitkan surat utang guna membayar investasi dan pengeluaran-pengeluaran lain.

    Investor akan mendapatkan yield atau imbal hasil, yang kasarnya adalah jumlah uang sebagai bunga untuk obligasi yang dimilikinya.

    Obligasi merupakan safe haven atau instrumen investasi teraman ketika produk-produk investasi lain bergolak karena banyak faktor.

    Di antara obligasi yang dianggap paling aman dan paling dipercaya investor global, adalah surat utang pemerintah AS atau “US Treasury”, karena dijamin oleh sebuah perekonomian terbesar di dunia.

    Ketika terjadi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, investor biasanya meninggalkan aset-aset berisiko seperti saham untuk mereka alihkan ke obligasi, khususnya “US Treasury”.

    Ketika kecenderungan itu terjadi, yield turun. Tapi belakangan hari ini, pergerakan yield US Treasury malah menolak keumuman.

    Terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan perang tarif ke banyak negara, US Treasury menunjukkan perilaku ganjil. Bukannya turun, malah naik.

    Trump pada awalnya percaya pasar obligasi bakal tenang. Ternyata, Trump salah menaksir reaksi pasar, karena yang terjadi kemudian perang tarif justru memicu kekhawatiran resesi di AS.

    Ini karena tarif impor yang besar kepada puluhan negara yang juga eksportir ke AS, seketika menaikkan harga barang di AS, yang sudah sangat tergantung kepada impor, sehingga inflasi pun meninggi. Dalam kata lain, prakarsa tarif Trump malah meminta tumbal dari pasar dan konsumen domestik AS.

    Kekhawatiran resesi juga membuat investor menjadi ragu mengutangi pemerintah AS, sehingga minat memiliki US Treasury pun berkurang. Mereka tak lagi menganggap US Treasury aman dan terpercaya, melainkan instrumen asset yang berisiko tinggi.

    “Jika US Treasury bukan lagi tempat aman untuk menyimpan uang kita, di mana lagi kita harus menyimpan uang kita? Apakah ada obligasi lain yang lebih likuid?”, kata Brian Rehling, kepala strategi pendapatan tetap Wells Fargo Investment Institute, seperti dikutip AP.

    Perang dagang berkepanjangan antara AS dan China, yang berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan resesi, membuat risiko itu bertambah tinggi.

    Maka, yang terjadi kemudian adalah aksi jual US Treasury malah membesar.

    Tak ragu campakkan US Treasury

    Ada dugaan Jepang dan China, yang menjadi dua negara asing pemilik terbesar US Treasury, melepas obligasi pemerintah AS itu sebagai balasan atas tarif yang dijatuhkan Trump kepada mereka.

    Akibat aksi jual yang masif itu, nilai US Treasury turun dan sebaliknya, yield-nya naik, sehingga utang pemerintah AS mendatang menjadi lebih mahal untuk diterbitkan.

    Fakta pasar obligasi pemerintah AS yang senilai 29 triliun dolar AS itu merupakan fondasi sistem keuangan global dan AS, membuat tekanan jual yang besar pada obligasi berpengaruh buruk ke semua sendi perekonomian AS, termasuk perbankan.

    Jika bank tertular demam risiko investasi yang meninggi, maka mereka berisiko gagal bayar untuk kemudian membawa AS ke krisis keuangan.

    Akibat lebih jauhnya adalah kewajiban AS untuk membayar bunga menjadi lebih tinggi daripada utangnya sendiri.

    Dengan demikian, alih-alih memangkas defisit, tarif malah memicu defisit anggaran yang besar yang membuat utang pemerintah makin menggunung hingga berisiko gagal bayar.

    Hal yang juga muncul dari perang tarif adalah performa dolar AS yang tergerus. Mengapa? Karena, defisit perdagangan AS yang terpangkas oleh tarif impor ke sejumlah negara, khususnya China, justru mengurangi kebutuhan negara-negara untuk memarkir cadangan devisa mereka dalam aset berdenominasi dolar AS.

    Semua skenario itu sangat mengganggu pikiran investor, pebisnis, politisi dan elemen-elemen pemerintahan Presiden Trump.

    Kekhawatiran itulah yang diyakini sebagai alasan sebenarnya di balik keputusan Trump mengurangi tarif ke sejumlah negara menjadi flat 10 persen dan pelaksanaan tarif ditunda sampai 90 hari ke depan.

    Trump sesumbar dia melakukan hal itu karena banyak pemimpin dunia menghubunginya untuk menegosiasi ulang perdagangan dengan AS. Tapi, sejumlah media massa di AS dengan mengutip sejumlah sumber Gedung Putih, mengungkapkan fakta lain bahwa kekhawatiran akibat tekanan jual US Treasury yang semakin luas yang membuat Trump berubah pikiran.

    Trump memang berhasil menenangkan pasar, tapi sepertinya itu untuk sementara waktu. Dia juga menghadapi bayangan mengerikan dari fakta bahwa investor kini tak ragu mencampakkan US Treasury.

    Menurut laporan AP, yield obligasi bertenor 10 tahun masih 4,01 persen pada pekan lalu. Tapi sampai Jumat pekan ini telah melonjak menjadi 4,58 persen.

    Bagi pasar obligasi yang pergerakannya diukur dalam basis seperseratus poin persentase, pergerakan yield seperti itu sudah teramat besar yang semestinya mengusik banyak sistem kebijakan.

    Tak akan segera sirna

    Jika hal itu dibiarkan, akan fatal akibatnya terhadap rakyat biasa, karena salah satunya bisa menaikkan bunga pinjaman, termasuk kredit kepemilikan rumah dan kendaraan.

    Ini karena bank atau lembaga bisnis yang memanfaatkan pasar obligasi untuk pendanaan, akan dipaksa meneruskan beban kenaikan yield kepada konsumen.

    Jika pun tak melakukan hal itu, mereka akan dipaksa memangkas lapangan kerja. Sungguh dua pilihan yang sama buruknya untuk rakyat biasa.

    Sayang, kecenderungan seperti ini tampaknya belum akan segera sirna, apalagi China terus meladeni tantangan perang dagang dari AS.

    Menteri Keuangan Scott Bessent mengakui tekanan akibat kecenderungan aneh di pasar obligasi.

    Bessent yang sebelum menjadi menteri adalah manajer hedge fund yang tahu luar dalam pasar obligasi, menuding investor meminjam terlalu banyak sehingga pasar obligasi bergerak liar.

    Ada yang bilang China sengaja mengurangi kepemilikan US Treasury sebagai balasan atas serangan tarif dari Trump kepada negara itu. Namun, analisis itu terlalu spekulatif karena dengan menjual US Treasury, sama saja bunuh diri untuk China..

    Mengingat menjual US Treasury pada dasarnya menukarkan dolar AS dengan yuan, maka melepas US Treasury sama artinya membiarkan yuan terapresiasi, yang akibatnya buruk bagi ekspor China.

    Sementara itu di Inggris, orang-orang mengaitkan pergerakan aneh di pasar obligasi AS itu dengan reaksi pasar obligasi di Inggris pada 2022, ketika pasar menanggapi kebijakan fiskal dan anggaran yang dikeluarkan PM Inggris saat itu, Liz Truss.

    Reaksi buruk pasar membuat pasar obligasi Inggris jatuh untuk kemudian meruntuhkan kepercayaan investor kepada perekonomian Inggris, sehingga bayangan krisis pun terlihat jelas.

    Inggris lalu bertindak cepat mematikan pangkal masalah, dengan menjatuhkan Liz Truss dari posisi perdana menteri. Truss pun menjadi kepala pemerintahan paling singkat di Inggris, karena hanya menjabat 49 hari.

    Banyak kalangan, termasuk di AS, yang mengkhawatirkan nasib Truss yang “dijatuhkan” oleh pasar obligasi, bisa dialami pula oleh Trump.

    Trump sendiri tak mau dijadikan biang keladi tunggal seperti Inggris menuding Lizz Truss, jika semua gonjang ganjing akibat perang tarif membesar untuk kemudian menciptakan resesi seperti dibayangkan para ekonom. Dia akan cepat bergerak sehingga kecil kemungkinan akan bernasib seperti Lizz Truss.

    Namun, Trump akan terus menghadapi masalah-masalah besar yang tak dia harapkan, yang akan kian membesar seiring sikap keras beberapa negara, terutama China, yang terus meladeni manuver perang tarif Trump.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Apple Alihkan Produksi iPhone Rp369 Triliun dari China ke India

    Apple Alihkan Produksi iPhone Rp369 Triliun dari China ke India

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan raksasa, Apple Inc. dikabarkan akan memindahkan produksi iPhone dari China ke India senilai US$22 miliar atau sekitar Rp369 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS) dalam 12 bulan yang berakhir pada Maret.

    Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi hampir 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan itu juga dilakukan usai adanya kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (13/4/2025), Apple kini memproduksi 20% atau satu dari lima iPhone di India. Peningkatan produksi iPhone ini menunjukkan Apple dan para pemasoknya tengah mempercepat peralihan dari China ke India.

    Adapun, sebagian besar iPhone buatan India dirakit di pabrik milik Foxconn Technology Group di India selatan. Divisi manufaktur elektronik Tata Group, yang telah membeli Wistron Corp. dan mengendalikan operasional Pegatron Corp., juga merupakan pemasok utama.

    Dari total produksi di India, Apple mengekspor iPhone senilai 1,5 triliun rupee atau U$17,4 miliar dari wilayah tersebut selama tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, menurut pernyataan menteri teknologi India pada 8 April.

    Menurut sumber, pengiriman iPhone dari India ke AS meningkat usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal pada Februari. Sementara itu, rata-rata produksi dan ekspor Apple dari India melonjak sepanjang tahun fiskal hingga Maret.

    Bloomberg sebelumnya juga melaporkan bahwa Apple akan semakin memprioritaskan iPhone dari rantai pasokan India untuk pelanggan di AS.

    Untuk diketahui, pemerintahan Trump pada Jumat malam memberikan pengecualian terhadap barang-barang elektronik, termasuk handphone dan komputer dari tarif resiprokal.

    Pengecualian tersebut merupakan kabar baik bagi perusahaan seperti Apple dan Nvidia Corp., meski tampaknya tidak mencakup tarif terpisah sebesar 20% atas barang dari China, yang diberlakukan sebagai tekanan terhadap Beijing terkait fentanyl.

    Hal ini juga berarti iPhone buatan India untuk saat ini tidak akan dikenai bea masuk. Kecuali, untuk pengecualian yang diumumkan pada Jumat, total tarif Trump terhadap China tetap sebesar 145%, dan kemungkinan besar akan memaksa Apple untuk mempercepat pergeseran rantai pasokan mereka.

    Namun, dengan hampir 200 pemasok dan ketergantungan besar terhadap China, perpindahan ke negara lain bisa memakan waktu bertahun-tahun.

    Meski Trump ingin iPhone dibuat di AS, Apple kemungkinan tidak akan memindahkan produksi ke sana dalam waktu dekat lantaran keterbatasan fasilitas dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut.

    Saat ini, Apple merakit seluruh lini iPhone di India, termasuk model Pro berbahan titanium yang lebih mahal.

    Keberhasilan manufaktur Apple di negara terpadat di dunia ini juga didukung oleh subsidi negara yang terkait dengan ambisi Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjadikan India sebagai pusat manufaktur.

    Adapun, Modi juga berupaya memperluas manufaktur komponen elektronik dengan insentif keuangan baru senilai US$2,7 miliar, dan fokus pada pengembangan ambisi semikonduktor India.

    Kini, Apple memiliki pangsa pasar hampir 8% di pasar ponsel pintar India, di mana penjualannya yang sebagian besar berasal dari iPhone mencapai hampir US$8 miliar pada tahun fiskal 2024.

  • PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PKS mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia untuk mendapat pengobatan hingga tuntas.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto itu harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    “Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” tuturnya dikutip, Minggu (13/4/2025). 

    Jazuli mengatakan bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan, terutama di sekitar Jalur Gaza. Pasalnya, kata Jazuli, tidak ada lagi fasilitas kesehatan karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” kata Jazuli.

    Dia memastikan bahwa DPR bakal dukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. 

    “Ini amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Daftar Barang Elektronik Ini Dikecualikan dari Tarif Impor Trump

    Daftar Barang Elektronik Ini Dikecualikan dari Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Donald Trump akan mengecualikan produk elektronik dan laptop dari tarif impor balasan. Keputusan ini akan memberikan keuntungan bagi raksasa teknologi seperti Apple dan Samsung, serta produsen cip seperti Nvidia, dan diprediksi akan mendorong reli saham teknologi saat perdagangan saham Amerika Serikat (AS) dibuka kembali pada Senin (14/4/2025).

    Dikutip dari AP, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan perangkat seperti smartphone, laptop, hard drive, monitor panel datar, dan beberapa jenis cip akan dikecualikan dari tarif impor Trump. Mesin pembuat semikonduktor juga termasuk dalam pengecualian tersebut. Artinya, produk-produk tersebut tidak akan dikenakan tarif 145% yang diberlakukan terhadap China, maupun tarif dasar 10% terhadap negara lain.

    Keputusan ini merupakan perubahan terbaru dalam kebijakan tarif pemerintahan Trump, yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan pembalikan arah dalam rencana besar mereka untuk mengenakan tarif atas barang dari berbagai negara.

    Pengecualian ini mencerminkan pengakuan Trump bahwa tarif terhadap Tiongkok tidak akan secara signifikan mengalihkan manufaktur smartphone, komputer, dan perangkat lainnya ke AS dalam waktu dekat. Padahal sebelumnya, pemerintah memperkirakan perang dagang akan mendorong Apple memproduksi iPhone di AS untuk pertama kalinya.

    Namun, skenario tersebut dianggap tidak realistis mengingat Apple telah membangun rantai pasokan yang sangat kompleks di Tiongkok selama beberapa dekade. Membangun pabrik baru di AS akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar, serta bisa membuat harga iPhone melonjak hingga tiga kali lipat.

    Langkah ini sejalan dengan harapan industri teknologi ketika tokoh-tokoh besar seperti CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Google Sundar Pichai, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan pendiri Amazon Jeff Bezos tampil mendukung Trump dalam pelantikannya pada 20 Januari lalu.

    Dukungan kolektif tersebut mencerminkan harapan bahwa Trump akan lebih berpihak pada industri dibanding pemerintahan Joe Biden, dan dapat mendorong pertumbuhan industri teknologi yang sudah berkembang pesat.

    Dalam pernyataan tertulis yang dirilis Sabtu (13/4/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt tidak secara langsung menanggapi pengecualian tarif impor Trump tersebut, tetapi menegaskan bahwa pemerintahan tetap berkomitmen mendorong perusahaan teknologi untuk memindahkan manufaktur ke AS.