Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • AS & China Perang Dagang, Menkeu Era SBY Sebut Bakal Terjadi Hal Ini

    AS & China Perang Dagang, Menkeu Era SBY Sebut Bakal Terjadi Hal Ini

    Jakarta –

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyoroti perang dagang yang terjadi antara Amerika-China. Saat ini AS menetapkan tarif 145% untuk semua produk dari China, sementara China membalas dengan menerapkan tarif 125% untuk produk yang masuk ke negaranya.

    Chatib mengatakan, jika AS benar-benar mematok tarif tersebut terhadap produk China maka dalam 3 bulan setelahnya tidak akan ada lagi produk China di AS. Hal ini lantaran biaya yang bakal dikeluarkan oleh pengusaha China lebih besar dibandingkan keuntungannya.

    “Kalau Amerika menerapkan tarif 104% terhadap produk China, maka dalam waktu 3 bulan tidak akan ada lagi produk Cina di Amerika. Karena transportation cost-nya lebih mahal daripada profit margin yang mereka lakukan,” kata Chatib dalam Panel Discussion yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    “Maka kekhawatiran saya, mudah-mudahan saya salah, dalam 3 bulan stok akan habis dan akan terjadi situasi seperti Covid di Amerika, ketika stok mereka itu tidak terjadi,” tambahnya.

    Chatib menambahkan kondisi ini bakal menimbulkan perlawanan dari kebijakan tersebut yang menimbulkan inflasi yang tinggi.

    Jika hal tersebut terjadi, Chatib pesimis bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed/Fed urung untuk menurunkan suku bunga. Hal ini akan memungkinkan nilai tukar dolar akan mengalami penguatan kepada nilai tukar mata uang negara lainnya.

    “Kalau Amerika tidak bisa menurunkan bunga, maka ada kemungkinan bahwa nilai tukar dolar itu akan mengalami penguatan. Ini akan punya pengaruh pada berbagai negara,” katanya.

    Chatib mengatakan langkah Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif ke berbagai negara tidak akan bisa dilihat dari perspektif makro ekonomi, namun harus melihat dalam konsep Bayesian Game. Ia menjelaskan konsep tersebut ojektifnya itu bukan menyelesaikan trade balance, tapi memaksa semua negara untuk datang dan negosiasi dengan Trump.

    “Karena dengan itu, maka mereka Amerika Serikat, bisa melakukan deal. Dan itu sampai sejauh ini, saya kira Amerika Serikat berhasil. Kecuali dengan Cina, karena kalau kita lihat di dalam Bayesian Game itu, Trump bisa menggunakan posisi sebagai hawkish, dia akan pasti atau dia willing to negotiate. Di dalam posisi Cina, kalau dia melihat bahwa Trump agak ragu-ragu, dia akan negotiate,” katanya.

    “Tetapi kalau dia melihat bahwa Trump itu sangat firm dengan kebijakannya, maka yang dilakukan adalah dia retaliasi. Kalau retaliasi ini, ini berbahaya. Kenapa? Karena efeknya tadi Ibu Marie mengatakan, bahwa akan ada slowdown dari global growth,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump, memicu peringatan serius dari Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai potensi bencana ekonomi yang dapat melanda negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

    Kebijakan ini, yang resmi diberlakukan pada awal April, memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi perekonomian global.

    Apa yang Terjadi dengan Kebijakan Tarif Trump?

    Pada awal April, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara.

    Meskipun ada pengumuman penundaan selama 90 hari untuk tarif tinggi terhadap 56 negara, risiko masih tetap ada.

    Kebijakan ini berpotensi membuat barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika Serikat terkena pajak tambahan, yang tentu saja akan meningkatkan biaya barang impor ke pasar AS.

    Menurut Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center/ITC), kebijakan ini dapat menyebabkan perdagangan global menyusut antara 3 persen hingga 7 persen.

    Lebih jauh lagi, produk domestik bruto (GDP) global diproyeksi merosot sekitar 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak.

    Apa Dampaknya pada Ekonomi Negara Berkembang?

    Kebijakan tarif ini berpotensi menghentikan keuntungan ekonomi yang telah diraih oleh negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    Coke-Hamilton menegaskan, “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing.”

    Ini karena banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor produk seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Namun, dengan adanya tarif tinggi, harga barang yang dijual ke AS menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut.

    Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat perang dagang yang disebabkan oleh kebijakan Trump berpotensi menghancurkan arus investasi asing ke negara-negara berkembang.

    Investor mungkin mulai menjauhi kawasan-kawasan yang terdampak oleh ketegangan perdagangan ini, menciptakan tantangan baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Negara Mana Saja yang Paling Terkena Dampak?

    Beberapa negara paling kurang berkembang yang berpotensi terdampak dari kebijakan tarif ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, termasuk Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Bangladesh, sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia, juga diprediksi akan kehilangan hingga 33 miliar dollar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah masa jeda 90 hari.

    Madagaskar, yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai pendorong utama ekonominya, juga akan mengalami dampak serupa.

    Selama bertahun-tahun, Madagaskar mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program African Growth and Opportunity Act (AGOA).

    Namun, sejak 2 April, penerapan tarif impor membuat sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi yang diproduksi di negara itu tidak dapat lagi diekspor ke AS.

    Peningkatan tarif impor yang diberlakukan oleh AS dapat menciptakan efek domino yang merugikan bagi negara-negara berkembang, di mana perekonomian mereka banyak bergantung pada ekspor.

    Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat menurunkan arus investasi.

    Oleh karena itu, perluasan diskusi mengenai efek jangka panjang dari kebijakan ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia, demi menjaga stabilitas ekonomi global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan negara-negara berkembang untuk bersiap menghadapi bencana ekonomi dahsyat imbas tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui pada awal April ini, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara di berbagai belahan dunia.

    Namun secara mengejutkan Trump mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara  ditunda selama 90 hari. Kendati telah ditunda, namun kebijakan tersebut berpotensi membuat semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan di dijual ke pasar AS, termasuk berbagai produk asing yang berasal dari negara-negara berkembang asal Asia.

    The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut 3 persen hingga 7 persen.

    Selain itu produk domestik bruto global (global gross domestic bruto) atau GDP diproyeksi merosot 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak, kata Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80 persen, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip dari Reuters.

    Tak sampai disitu, Coke-Hamilton menyebut bahwa negara-negara berkembang juga berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” jelasnya.

    Ancaman ini dilontarkan bukan tanpa alasan, pasalnya banyak negara berkembang yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor barang seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Akan tetapi setelah Trump memberlakukan tarif tinggi, barang-barang yang akan dijual ke AS dibanderol menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Imbasnya permintaan barang dari negara berkembang akan menurun karena konsumen dan perusahaan AS mencari alternatif domestik atau dari negara yang tidak terkena tarif.

    Alhasil ekspor dari negara berkembang terhambat, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu ketidakpastian akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat memukul arus investasi asing ke negara berkembang, menyebabkan investor asing mulai menghindari kawasan yang terdampak ketegangan dagang

    Negara yang Terdampak Tarif Trump

    Adapun beberapa negara paling kurang berkembang di dunia yang berpotensi terdampak kebijakan Trump mayoritas dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara dan Afrika, seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Menyusul yang lainnya Bangladesh yang merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia juga berpotensi terdampak, PBB  memperkirakan Bangladesh kehilangan 3,3 miliar  dolar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Hal serupa juga turut dialami Madagaskar yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai penggerak utama ekonominya. Selama bertahun-tahun negara ini mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program AGOA (African Growth and Opportunity Act).

    Namun pada 2 April lalu Trump mulai menetapkan tarif impor, imbasnya sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi buatan pabrik Tiongkok dan India yang ada di Madagaskar tak dapat lagi di ekspor ke AS.

  • CT Beberkan Dampak Tarif Trump ke Ekonomi RI

    CT Beberkan Dampak Tarif Trump ke Ekonomi RI

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif tinggi terhadap barang impor yang asal Indonesia sebesar 34%. Kebijakan ini memiliki dampak secara tidak langsung bagi ekonomi RI.

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan, dampak perang tarif dapat menggerus investasi di Indonesia. Mulanya, pria yang akrab disapa CT itu menyebut perang dagang dapat memicu rontoknya sejumlah harga komoditas seiring melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia.

    “Kalau ekonom tumbuhnya turun,demandnya pasti turun, permintaannya pasti turun. Kalau permintaan turun, harga-harga komoditas kita, baik hard commodity maupun soft commodity, itu juga akan turun,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).

    Saat ini, penurunan harga komoditas impor telah terjadi pada minyak hingga timah. Sementara saat ini, CT menyebut pertumbuhan ekonomi RI sangat bergantung pada harga komoditas.

    “Kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Nah, kalau angka komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan kepada seluruh sektor, termasuk pendapatan fiskal kita. Yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turut akan berlaku juga ke turunnya investasi,” jelasnya.

    Dalam kondisi menurunnya investasi, CT menyebut akan terjadi pelemahan di berbagai sektor. Imbasnya, penurunan ini akan memicu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan anjloknya daya beli masyarakat.

    “Radikal efisiensi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap lay off atau pemutusan hubungan kerja yang masif dan tentu berakibat dari turunnya daya beli,” ungkapnya.

    Namun begitu, CT mengatakan tarif tinggi yang ditetapkan AS tidak akan berdampak langsung ke Indonesia. Pasalnya, ekspor RI ke AS tidak sebesar ke negara lainnya. Bahkan menurutnya, tanpa negosiasi pun Indonesia bisa menghadapi tarif tinggi tersebut.

    Hanya saja, ia menilai surplus perdagangan yang diraih Indonesia akan berkurang. “Ekspor kita ke Amerika kurang lebih hanya 10% dari ekspor kita ke seluruh dunia. Dan surplus kita hanya US$3 billion saja,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Tarif Trump Jadi Bumerang, Korban Berjatuhan di Negeri Sendiri

    Tarif Trump Jadi Bumerang, Korban Berjatuhan di Negeri Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pebisnis Amerika Serikat (AS) mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump. Meski ada jeda 90 hari untuk sebagian negara, kenaikan tarif tetap menekan banyak sektor, mulai dari mainan anak-anak hingga industri hiburan.

    Dilansir Reuters, Minggu (13/4/2025), belasan pemilik bisnis menyampaikan tarif ini langsung meningkatkan biaya operasional. Kenaikan juga bahkan memaksa mereka membatalkan pesanan, menghentikan ekspansi, hingga menunda rekrutmen.

    Produsen lip balm memperkirakan lonjakan harga pokok sebesar US$5 juta. Seorang pengusaha tempat konser yang melihat kenaikan harga mengejutkan sebesar US$140.000 untuk memasang kursi baru di gedung pertunjukan.

    CEO Eco Lips, produsen produk kecantikan organik di Iowa, Steve Shriver, memperkirakan biaya produksinya akan melonjak US$5 juta dalam 12 bulan ke depan akibat tarif baru. Padahal, bahan utama perusahaannya seperti vanila, minyak kelapa, dan kakao tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

    “Kami berhadapan dengan ketidakpastian rantai pasok di masa depan,” ujar Shriver.

    Perusahaannya membuat produk kesehatan dan kecantikan organik dengan bahan-bahan yang bersumber dari lebih dari 50 negara dan dijual di 40.000 toko di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki penjualan tahunan sekitar US$30 juta.

    Ia bahkan telah mengirim surat ke 300 kliennya untuk mengabarkan adanya kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman. Shriver juga bilang, jeda 90 hari tarif ini belum menjadi solusi permanen. “Ini bisa berubah dalam 10 hari lagi,” katanya.

    Sementara itu, pemilik toko mainan Into the Wind di Colorado, Paul Kusler, mengeluhkan tarif 145% untuk produk dari China. Hampir seluruh barang dagangannya, mulai dari layang-layang hingga boneka, berasal dari China.

    “Tarif ini mengancam bisnis kami secara serius,” kata Kusler.

    Ia mencatat kenaikan harga 7%-10% untuk barang-barang yang sudah diterima di tokonya, dan memperkirakan permintaan konsumen akan terus menurun karena kekhawatiran atas inflasi bahan pokok.

    Sementara itu, pemilik Simplified di Florida yang menjual planner kantor mewah untuk wanita, Emily Ley, mengaku telah membayar lebih dari US$1 juta dalam pajak perdagangan sejak tarif China pertama kali diterapkan pada 2017. Dengan tarif baru, Ley memperkirakan jumlah itu akan bertambah dalam 12 bulan ke depan.

    “Kami sedang berjuang. Ini bisa membuat kami gulung tikar,” ungkapnya.

    Saat ini, Ley yang tengah menggugat pemerintah AS, menyatakan, pajak tersebut melanggar konstitusi.

    Dampak tarif juga dirasakan Direktur Eksekutif Newman Center for the Performing Arts di University of Denver, Aisha Ahmad-Post. Ia memesan 971 kursi baru dari Kanada seharga lebih dari US$560.000.

    Namun, setelah pengumuman tarif, harga proyeknya melonjak US$140.000 karena beban pajak tambahan 25%.

    “Kursi-kursi itu sudah dalam produksi. Kami tidak bisa mengubah vendor begitu saja,” kata dia. Kini, Ahmad-Post harus mencari cara untuk menutupi biaya tambahan tersebut di tengah upaya lembaga untuk memulihkan dana darurat pascapandemi Covid-19.

    (luc/luc)

  • Hadapi Tarif 32%, Taiwan Mulai Negosiasi dengan AS – Page 3

    Hadapi Tarif 32%, Taiwan Mulai Negosiasi dengan AS – Page 3

    Sebelumnya, ponsel pintar dan komputer termasuk di antara banyak perangkat dan komponen teknologi yang akan dikecualikan dari tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu berdasarkan panduan baru dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

    Mengutip CNBC, Sabtu (12/4/2025), panduan tersebut yang dikeluarkan pada Jumat malam waktu setempat muncul setelah Trump awal bulan ini mengenakan tarif 145% pada produk dari China. Hal ini langkah yang mengancam akan merugikan raksasa teknologi seperti Apple yang membuat iPhone dan sebagian besar produk lainnya di China.

    Panduan tersebut juga mencakup pengecualian untuk perangkat dan komponen elektronik lainnya, termasuk semikonduktor, sel surya, layar TV panel datar, flash drive, dan kartu memori.

    Produk-produk ini pada akhirnya dapat dikenakan bea tambahan, tetapi kemungkinan besar akan jauh lebih rendah daripada tarif 145% yang diberlakukan Trump pada barang-barang dari Tiongkok.

    Pengecualian tersebut merupakan kemenangan bagi perusahaan teknologi seperti Apple, yang membuat sebagian besar produknya di China. Negara tersebut memproduksi 80% iPad dan lebih dari setengah komputer Mac yang diproduksi, menurut Evercore ISI.

    “Ini adalah skenario impian bagi para investor teknologi,” kata Kepala Riset Wedbush Securities, Dan Ives, kepada CNBC.

    “Ponsel pintar dan chip yang dikecualikan merupakan skenario pengubah permainan dalam hal tarif China.”

    Ia menambahkan, tarif telah menjadi “awan hitam bagi teknologi sejak hari pembebasan, karena tidak ada sektor yang akan lebih dirugikan daripada teknologi besar.”

    “Saya pikir pada akhirnya para CEO teknologi besar berbicara dengan lantang, dan Gedung Putih harus memahami dan mendengarkan situasi bahwa ini akan menjadi bencana bagi teknologi besar jika diterapkan,” kata Ives.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.

  • Tarif Trump Ancam Ekonomi Dunia, AHY Ungkap Dampaknya bagi Indonesia

    Tarif Trump Ancam Ekonomi Dunia, AHY Ungkap Dampaknya bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu dianggap mengancam ekonomi dunia.

    Menurut Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kebijakan tarif Trump berpotensi menimbulkan perpecahan global dan memicu resesi dunia, yang pada akhirnya membuat situasi ekonomi dan geopolitik internasional menjadi tidak menentu.

    Terlebih, saat ini ketegangan perang dagang antara AS dan China semakin memanas.

    AS menetapkan tarif impor 145% untuk semua produk China, sementara China membalas dengan menerapkan bea masuk 125% atas produk-produk AS.

    “Kebijakan tarif tinggi Trump bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga pendekatan realisme ofensif melalui pendekatan yang ingin menegaskan dominasi AS di panggung dunia,” kata AHY saat membuka panel diskusi The Yudhoyono Institute atau TYI bertema ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan, kebijakan tarif Trump memiliki dampak yang luas dan signifikan, termasuk terhadap pasar keuangan dan sektor riil, serta berpotensi mendorong lonjakan resesi global.

    Hal ini juga bisa membawa dunia ke dalam perlawanan kolektif yang menjauhi AS dengan membentuk blok baru.

    “Kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk, polarisasi akan semakin tajam, konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut kolam,” ungkap Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

    Menurutnya, jika strategi Trump efektif, maka dunia akan makin tunduk pada satu kekuatan hegemoni, yakni AS.

    Adapun serangan perang tarif Trump terus mengerucut ke China dengan tarif sebesar 145%. Sementara itu, Indonesia dikenakan tarif 32%.

    Dampak Tarif Trump bagi Indonesia

    Pengenaan tarif Trump sebesar 32% diperkirakan akan secara langsung memengaruhi daya saing ekspor Indonesia.

    Meski demikian, Trump masih menangguhkan penerapan tarif ini selama 90 hari, kecuali terhadap China, guna membuka peluang bagi proses negosiasi.

    AHY menekankan bahwa tarif sebesar 32% yang diberlakukan Trump terhadap Indonesia bukanlah angka yang remeh. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145: Serangan Drone Rusia Rusak Situs Nuklir Chernobyl – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.145 pada Minggu (13/4/2025).

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.145:
    Serangan Drone Rusia Rusak Struktur Penahan di Chernobyl, Ukraina Bergegas Cari Solusi

    Ukraina tengah berupaya memperbaiki kerusakan pada bejana penahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akibat serangan pesawat nirawak Rusia.

    Kerusakan itu terjadi setelah serangan drone pada 14 Februari 2025 yang menimbulkan lubang besar di bagian luar struktur penahan dan menyebabkan ledakan di bagian dalam.

    Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, Svitlana Hrynchuk, mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan langkah pemulihan terbaik.

    “Kami secara aktif mengerjakan ini,” ujar Hrynchuk, seperti dikutip Reuters pada Sabtu (12/4/2025).

    Ia menekankan bahwa memulihkan struktur penahan—yang juga dikenal sebagai “lengkungan”—merupakan prioritas utama demi mencegah potensi kebocoran radiasi.

    “Karena memastikan keselamatan nuklir dan radiasi adalah tugas utama,” tambahnya.

    Struktur lengkungan itu sendiri dipasang pada tahun 2019 untuk menutupi sarkofagus lama yang dibuat secara darurat pascabencana nuklir Chernobyl pada 1986.

    Sarkofagus tersebut telah mengalami kebocoran, sehingga struktur baru diperlukan untuk menahan radiasi lebih efektif.

    Serangan drone bulan Februari lalu menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keamanan situs nuklir bersejarah ini, yang hingga kini masih memerlukan pengawasan ketat.

    Rusia dan Ukraina Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Energi

    Diplomat tinggi Rusia dan Ukraina saling melempar tuduhan atas pelanggaran gencatan senjata terbatas dalam sebuah konferensi di Turki pada Sabtu (12/4/2025), dikutip dari Politico.

    Kesepakatan sementara yang ditengahi Amerika Serikat itu bertujuan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi di kedua negara.

    Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menuduh Rusia tetap melanjutkan serangan harian meskipun telah menyetujui jeda terbatas.

    Sybiha menyebut sejak gencatan disepakati, Rusia telah menembakkan hampir 70 rudal, lebih dari 2.200 drone peledak, dan lebih dari 6.000 bom udara berpemandu ke wilayah Ukraina, sebagian besar menyasar warga sipil.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, membantah tudingan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa Moskow tetap mematuhi ketentuan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa Ukraina justru melakukan lima serangan terhadap infrastruktur energi Rusia hanya dalam satu hari terakhir.

    Lavrov Puji Trump Soal Konflik Ukraina

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memuji Donald Trump karena dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konflik Ukraina dibandingkan pemimpin Barat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam Forum Diplomasi Antalya di Turki selatan pada Sabtu (12/4).

    “Presiden Trump adalah yang pertama dan, sejauh ini, hampir satu-satunya di antara para pemimpin Barat yang berulang kali dan dengan keyakinan menyatakan bahwa menarik Ukraina ke NATO adalah kesalahan besar,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Trump sebelumnya memang pernah menyatakan bahwa kecil kemungkinan Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia.

    Ia juga mengatakan dirinya “OK” jika Ukraina tidak menjadi anggota NATO.

    Pernyataan ini sejalan dengan sikap Rusia yang sejak lama menolak perluasan aliansi militer Barat ke wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina.

    Utusan AS Bantah Dukung Pemisahan Ukraina

    Utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Keith Kellogg, membantah bahwa dirinya mendukung gagasan pemisahan Ukraina sebagai bagian dari solusi damai.

    Klarifikasi ini muncul setelah pernyataannya dalam wawancara dengan The Times disorot tajam.

    Dalam wawancara tersebut, Kellogg mengatakan bahwa Ukraina bisa saja dibagi “hampir seperti Berlin setelah Perang Dunia Kedua”.

    Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Washington membuka peluang bagi pembagian wilayah Ukraina dalam proses negosiasi damai.

    Namun, lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), Kellogg menegaskan bahwa komentarnya telah disalahartikan.

    Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah soal penempatan pasukan ketahanan pasca-gencatan senjata untuk mendukung kedaulatan Ukraina.

    Menurut Kellogg, di bawah rencana tersebut, pasukan Rusia akan tetap berada di wilayah yang kini dikuasai Moskow.

    Sementara itu, pasukan Inggris dan Prancis akan ditempatkan di Kyiv dan sejumlah wilayah lain di Ukraina.

    Pernyataan ini dilaporkan oleh The Times dan dikutip kembali oleh sejumlah media internasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • DEN: Pasar obligasi Indonesia aman dari efek negatif kebijakan Trump

    DEN: Pasar obligasi Indonesia aman dari efek negatif kebijakan Trump

    Efek terhadap bond market di Indonesia itu juga mungkin terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan pasar obligasi Indonesia cukup aman dari efek negatif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Efek terhadap bond market di Indonesia itu juga mungkin terbatas,” kata Catib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Dia menjelaskan porsi kepemilikan asing di obligasi pemerintah hanya sekitar 14 persen. Maka, meski seluruh investor asing pergi dari pasar obligasi Indonesia, efeknya relatif terbatas.

    Kondisi krisis saat ini pun disebut berbeda dengan krisis keuangan sebelumnya, termasuk krisis tahun 2008. Menurut Chatib, situasi krisis saat itu jauh lebih berat dibandingkan dengan krisis yang terjadi kali ini.

    “Dan saat itu, Indonesia masih bisa tumbuh 4,6 persen,” tambahnya.

    Tak hanya di sisi pasar obligasi, dampak negatif dari sisi ekspor juga terbatas. Menteri Keuangan RI ke-28 itu menjelaskan kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya sebesar 22 persen, di mana porsi ekspor ke AS hanya sekitar 10 persen.

    “Jadi, kalau terhadap PDB, andilnya hanya 10 persen dari 22 persen atau 2,2 persen. Maka, meski dalam skenario terburuk pun, efek (tarif resiprokal AS) hanya 2,2 persen dari GDP,” jelas Chatib.

    Meski begitu, ia mengamini industri yang terlibat dalam aktivitas ekspor tak dimungkiri menerima dampak kebijakan Trump.

    Untuk memitigasi efek negatif di industri berbasis ekspor, Pemerintah Indonesia mengambil langkah deregulasi.

    “Jika kita bisa melakukan deregulasi dengan memotong ekonomi biaya tinggi, maka penurunan dampak dari biaya produksi bisa sangat signifikan,” ujar dia.

    Kebijakan lain yang diambil Pemerintah Indonesia juga termasuk penghapusan kuota impor dan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Dengan berbagai langkah itu, saya kira akan sangat menolong,” tutur Chatib.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

    Jakarta –

    The Yudhoyono Institute (TYI) menilai langkah Pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif timbal balik (Reciprocal Tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudahlah tepat. Menurutnya langkah tersebut merupakan diplomasi yang reaktif.

    AHY mengatakan dalam kondisi perang dagang ini, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, Indonesia harus terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang.

    “Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomasi. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan membangun komunikasi dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggal,” kata Direktur Eksekutif TYI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Panel Discussion The Yudhoyono Institute di Grand Sahid Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY mengatakan, TYI memiliki sejumlah pandangan untuk Pemerintah dalam merespon perang dagang Amerika Serikat – China yang semakin memanas. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik.

    “Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya-daya masyarakat, juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

    Kedua, AHY mengatakan Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam krisis yang ada. Dalam hal ini, Ia mengingatkan untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi.

    “Kemudian kita juga segera membutuhkan ekonomi hijau, termasuk energi, termasuk transisi energi yang terbarukan,” katanya.

    Ketiga, AHY mengatakan perlu adanya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Ia mengatakan Indonesia harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” katanya.

    Terakhir yakni, memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN. AHY bilang hal ini penting agar tidak adanya perpecahan yang malah menambah kekacauan yang ada dengan agenda masing-masing.

    “ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka,” katanya.

    (kil/kil)