Tag: Donald Trump

  • Wamenlu Sebut Trump Lagi Cari Rp5,54 Kuadriliun Lewat Tarif Impor

    Wamenlu Sebut Trump Lagi Cari Rp5,54 Kuadriliun Lewat Tarif Impor

    Jakarta

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan, dalih menghidupkan kembali manufaktur dan menekan defisit perdagangan dibalik penetapan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tidak tepat.

    Arrmanatha mengatakan, AS berupaya menekan income tax atau pajak pendapatan. Hal itu ia ungkap berdasarkan manifesto strategi perdagangan AS 2025 yang ditulis oleh sosok di sekeliling Trump, salah satunya penasihat ekonomi Gedung Putih Peter Navarro.

    Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diambil Trump pada awal kepemimpinan di struktur pemerintahan. Kala itu, Trump memangkas pekerja pemerintahan yang berdampak pada turunnya income tax di AS.

    “Untuk mengganti pendapatan ini, salah satu targetnya adalah dengan import duties,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Melalui tarif impor yang di atas 10% yang ditetapkan Trump ke puluhan negara, Arrmanatha menyebut AS mendapat tambahan pendapatan sebesar US$330 miliar atau sekitar Rp5,54 kuadriliun (asumsi Rp16.800).

    “Kalau kita hitung ini, bahwa Trump ini menerapkan 10% across the board buat semua negara, itu pendapatan tambahan US$330 miliar per tahun,” ungkapnya.

    “Kalau kita menganalisa bahwa strategi tarifnya Trump ini untuk melindungi manufacturing atau menbuhkan kembali manufacturing, mungkin kurang tepat. Mungkin justru yang dia lakukan selama ini adalah mencari uang agar mereka bisa menurunkan income tax karena emang itu kebijakan dari conservative movement,” tambahnya.

    Begitu Trump menerapkan puluhan negara dengan tarif impor yang tinggi, kata Arrmanatha, semua negara bernegosiasi dengan AS. Padahal, kebijakan tersebut banyak melanggar aturan World Trade Organization (WTO).

    Pasalnya, negara-negara yang bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor memberikan berbagai insentif. Padahal, semua insentif yang ditawarkan puluhan negara ke Trump merupakan bonus bagi perdagangan AS.

    “Yang ditawarkan oleh negara-negara ini, itu adalah bonus buat dia. Negara yang mau beli barang ini, barang itu dari Amerika itu bonus buat dia. Padahal yang bisa dilakukan sama negara di seluruh dunia ini, adalah apa? Kalau kita masih comitate kepada sistem multilateral, rame-rame membawa Amerika ke WTO,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Video AHY Puji Prabowo Hadapi Tarif Trump: Wajah Diplomasi Strategis

    Video AHY Puji Prabowo Hadapi Tarif Trump: Wajah Diplomasi Strategis

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump. AHY menyebut langkah tersebut sebagai wajah diplomasi strategis yang adaptif dan tanggap.

  • Remaja AS Pemuja Hitler Sudah Siapkan Drone-Peledak untuk Bunuh Trump

    Remaja AS Pemuja Hitler Sudah Siapkan Drone-Peledak untuk Bunuh Trump

    Wisconsin

    Seorang remaja di Wisconsin, Amerika Serikat (AS), ditangkap karena membunuh orang tuanya untuk mendapat uang dan kebebasan membunuh Presiden AS Donald Trump serta menggulingkan pemerintah. Remaja bernama Nikita Casap (17) itu disebut telah menyiapkan drone dan bahan peledak untuk membunuh Trump.

    Dilansir ABC News, Minggu (13/4/2025), Casap ditangkap pada Maret lalu. Dia didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dua tuduhan menyembunyikan mayat.

    Remaja tersebut diduga membunuh ayah tirinya, Donald Mayer (51), dan ibunya, Tatiana Casap (35). Kedua korban ditemukan tewas di dalam rumah mereka oleh Departemen Sheriff Waukesha County pada 1 Maret.

    Otoritas Waukesha County juga menyebut ada dakwaan lain, termasuk pencurian properti senilai lebih dari USD 10.000 (sekitar Rp 168 juta) dan penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan uang. Dokumen pengadilan menunjukkan para penyidik sedang menyelidiki dakwaan federal, termasuk konspirasi pembunuhan presiden AS dan penggunaan senjata pemusnah massal.

    “Dia berhubungan dengan pihak lain tentang rencananya untuk membunuh Presiden dan menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Dan dia membayar, setidaknya sebagian, sebuah pesawat nirawak dan bahan peledak untuk digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk melakukan serangan,” kata penyelidik dalam pernyataan tertulis federal.

    “Pihak lain, yang dihubungi Casap, tampaknya mengetahui rencana dan tindakannya dan telah memberikan bantuan kepada Casap dalam melaksanakannya,” menurut surat pernyataan itu.

    Departemen sheriff telah menemukan materi di ponsel remaja tersebut yang terkait dengan ‘The Order of Nine Angles’ atau jaringan individu dengan pandangan ekstremis bermotivasi rasial Nazi baru. Biro Investigasi Federal juga meninjau dokumen yang isinya menyerukan pembunuhan Trump dan dimulainya revolusi untuk ‘menyelamatkan ras kulit putih’.

    Casap hadir di pengadilan pada 9 April untuk sidang pendahuluan atas tuduhan negara bagiannya. Dia belum mengajukan pembelaan dan masih dalam tahanan. Sidang pengadilan berikutnya adalah untuk dakwaan pada tanggal 7 Mei.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyerukan penguatan struktur ekonomi Indonesia agar tetap tangguh di tengah tekanan ekspor global.

    “Ketika ekspor tertekan, pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata AHY.

    AHY juga mengutip pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa krisis global dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Menanggapi dampak tarif impor Trump terhadap perdagangan global, AHY mengajak Indonesia untuk aktif dalam diversifikasi pasar ekspor ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South. Menurutnya, sistem perdagangan global harus tetap nondiskriminatif dan saling menguntungkan.

    AHY juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan diplomasi dua jalur (dual track diplomacy) dengan mengirim tim negosiasi ke Washington DC serta membangun komunikasi intensif dengan ASEAN dan pemimpin dunia lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, dan juga tanggap diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY.

    AHY memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika berpotensi menciptakan fragmentasi blok-blok ekonomi dan politik baru, yang tidak hanya memicu konflik dagang, tetapi juga ketegangan militer dan strategis di kawasan seperti Asia Pasifik, Ukraina, Gaza, Iran, hingga Laut Tiongkok Selatan.

    “Ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” kata AHY terkait dampak tarif impor Trump.

  • SBY Ungkap Hati-hati “Ngetweet” di Media Sosial sebagai Mantan Presiden: Itu Bagi Saya Etika
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 April 2025

    SBY Ungkap Hati-hati “Ngetweet” di Media Sosial sebagai Mantan Presiden: Itu Bagi Saya Etika Nasional 13 April 2025

    SBY Ungkap Hati-hati “Ngetweet” di Media Sosial sebagai Mantan Presiden: Itu Bagi Saya Etika
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) mengaku kerap berhati-hati ketika hendak menyampaikan pendapat terkait pemerintahan melalui cuitan (tweet) di media sosial.
    Kehati-hatian ini juga dia terapkan saat Presiden AS
    Donald Trump
    mengumumkan tarif resiprokal atau
    tarif impor
    kepada 180 negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan sebesar 32 persen.
    Saat berita itu tersiar, SBY lebih memilih menulis tujuh butir pandangannya mengenai dinamika saat ini, meski tidak dipublikasikan.
    Menurut SBY, berhati-hati melemparkan pendapat di media sosial adalah etika.
    “Di tengah malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal, coba saya ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara,” kata SBY saat memberikan
    closing remarks
    dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    SBY mengaku akan memastikan setiap yang ditulis maupun disampaikan dirinya tetap benar secara
    etika politik
    .
    “Dan itu bagi saya etika. Ditulislah tujuh butir bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump,” ucap dia.
    Setelah menulis pandangannya, SBY lalu mendengar langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespons
    tarif Trump
    dua hari kemudian.
    Setelah mendengar langkah tersebut, ia bersyukur lantaran yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto sekitar 80 persen sama dengan apa yang dia pikirkan.
    “Oleh karena itu saya melepas tweet, hanya beberapa butir tweet yang merupakan dukungan saya kepada pemerintah Indonesia ABC karena saya pandang tepat,” beber dia.
    Ia pun merekomendasikan Indonesia agar mampu mengetahui batas dan kemampuannya.
    SBY mengaku khawatir jika Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional.
    “Ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa, kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan kita. Kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Cepat Lakukan Reformasi

    Hadapi Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Cepat Lakukan Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha Chairul Tanjung (CT) menegaskan Indonesia harus segera melakukan reformasi ekonomi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurutnya, keputusan Trump yang menetapkan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia berpotensi menekan daya saing nasional di pasar global, meskipun saat ini penerapan tarif tersebut masih ditunda selama 90 hari.

    “Kebijakan tarif impor tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apabila tidak cepat diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri,” kata Chairul Tanjung dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurutnya, kebijakan tarif impor tinggi dari Trump akan menurunkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia, khususnya komoditas unggulan. Chairul Tanjung memperingatkan reformasi ekonomi Indonesia menjadi langkah mendesak agar tidak masuk ke dalam lingkaran penurunan ekonomi (circle down on economy).

    “Kalau kita tidak cepat melakukan reformasi, maka kita akan masuk dalam karakter ekonomi yang namanya circle down on economy,” kata CT.

    Ia menambahkan, efek berantai dari kebijakan tarif tersebut mencakup penurunan harga komoditas dan investasi. Ia mengingatkan, hal ini bisa berdampak langsung pada penerimaan fiskal dan mengharuskan dunia usaha melakukan efisiensi besar-besaran.

    “Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK,” kata CT terkait dampak kebijakan tarif impor Trump. 

  • Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pelanggaran itu menyusul kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke AS.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengungkap, proteksionisme yang diadopsi Trump menimbulkan ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia.

    “Satu lagi building blocks yang ditaruh untuk meng-undermind sistem multilateral. Kebijakan Presiden Trump melanggar berbagai aturan WTO,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, eskalasi perang dagang kian meningkat usai Trump menetapkan tarif tambahan ke puluhan negara. Perang dagang kembali memanas kala tarif Trump dibalas oleh Presiden China Xi Jinping, di mana Tiongkok menetapkan tarif impor untuk barang AS sebesar 125%, setelah Trump menetapkan tarif 145% ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Sementara di ASEAN, tercatat beberapa negara yang dipatok tarif tinggi oleh AS, yakni Kamboja 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Malaysia 24%. Namun, Arrmanatha mengatakan tidak ada negara yang hendak melaporkan kebijakan Trump ke WTO.

    “Tidak ada negara yang niat untuk membawa Amerika, kecuali China, Kanada, dan EU, ke WTO. Justru negara-negara lain ramai-ramai ingin memberikan over kepada Donald Trump untuk tidak dikenakan tarif yang memang secara aturan akan melanggar WTO,” tegasnya.

    Arrmanatha menilai, saat ini sistem multilateral gagal menjaga stabilitas dunia sebagaimana menjadi komitmen dari perang dunia kedua. “Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk paska perang dunia pertama yang bertujuan untuk mencegah perang dunia kembali, justru gagal dan berakibat pada perang dunia kedua. Ini yang tidak kita harapkan terjadi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 mencatat ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

    Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

    Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

    “Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • SBY Soal Respons Prabowo Atas Tarif Trump: 80% Sepemikiran

    SBY Soal Respons Prabowo Atas Tarif Trump: 80% Sepemikiran

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kegundahan atas kondisi global saat ini. Dia menilai betapa kacau dunia akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    SBY pun menyusun tujuh butir pandangan mengenai bagaimana Indonesia sebaiknya merespons kebijakan Trump. Meski tidak semua ia publikasikan, ia mengaku bersyukur ketika melihat bahwa langkah pemerintah Indonesia saat ini sejalan dengan pandangannya.

    “Saya bersyukur karena yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia, tentu termasuk Presiden Prabowo Subianto, itu boleh dikatakan 80% sama dengan apa yang saya pikirkan,” ujarSBY dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Ia pun mengingatkan agar Indonesia tidak bereaksi berlebihan. “Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional dan kurang rasional. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan kita,” tegasnya.

    Meski kini lebih dikenal sebagai pelukis dan seniman, SBY mengaku masih mengikuti perkembangan ekonomi dan geopolitik global. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dalam meredam gejolak pasar.

    “Yang dilakukan memang diperlukan untuk menenangkan pasar, menenangkan masyarakat kita,” katanya.

    Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi situasi global yang tidak pasti. “Indonesia memang harus bergerak cepat, tapi siap-siap berlari jauh. Tidak ada yang tahu sampai kapan kehebohan, gonjang-ganjing, chaos, disorder ini akan berlangsung,” ungkapnya.

    Di akhir pernyataannya, SBY mendorong Indonesia agar tak hanya bersikap pasif. “Bukan hanya bergerak untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk, tapi lebih dari itu. Katakan sesuatu, lakukan sesuatu, dan menjadi bagian dari solusinya. Saya yakin Indonesia bisa,” pungkasnya.

    (mkh/mkh)

  • Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meyakini penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump tidak akan banyak berefek ke perekonomian nasional.

    Anggota DEN Chatib Basri menjelaskan kontribusi ekspor kepada pembentukan produk domestik bruto (PDB) sebesar 22,18% pada 2024. Menurutnya, persentase tersebut masih terbilang kecil.

    Dede, sapaan Chatib Basri, pun membandingkan dengan negara lain, kontribusi ekspor ke PDB Singapore mencapai 180%, sementara Vietnam mencapai 78%.

    “Ekspor kita ke Amerika itu 10%. Jadi kalau terhadap PDB, itu berarti 10% dari 22%, berarti 2,2%. Jadi even in the worst case scenario [di skenario terburuk], itu [tarif Trump] efeknya 2,2% dari PDB,” ujar Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 4,3% sampai dengan 4,5% dalam situasi terburuk efek tarif Trump.

    Di samping itu, dia tidak menampik bahwa tarif Trump juga memberi dampak ke pasar keuangan global. Kendati demikian, Dede tetap melihat ketidakpastian pasar keuangan global tidak memiliki dampak besar ke pasar obligasi dalam negeri.

    Alasannya, besaran kepemilikan asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah hanya sekitar 14%. Menurutnya, persentase tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan pada saat 2008 ketika terjadi krisis finansial global alias global financial crisis.

    “Jadi pada waktu Pak SBY memimpin kita menghadapi global financial crisis, saya mesti mengatakan bahwa situasi saat itu sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi [sekarang], dan saat itu [ekonomi] Indonesia masih bisa tumbuh di 4,6%,” jelas Dede.

    Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan pihaknya sudah melakukan sejumlah model perhitungan atas dampak tarif Trump ke perekonomian domestik.

    “Untuk Indonesia, all the models are showing relatively low [semua model perhitungan menunjukkan angka yang rendah], kira-kira 0,3% sampai 0,5% dampak kepada pertumbuhan kita,” kata Mari Elka pada kesempatan yang sama.

  • Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengusulkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengikuti taktik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menghadapi ancaman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, mengatakan taktik yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni melakukan deregulasi ekonomi besar-besaran. 

    Dia menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam itu. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu, lanjutnya, diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi struktural. 

    “Jadi yang harus dilakukan [pemerintah] adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujar Chatib Basri dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurutnya, deregulasi ekonomi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.